TESIS
KEWENANGAN MENGADILI SENGKETA KEPEGAWAIAN BADAN USAHA MILIK NEGARA
PUTU AYU ANASTASIA WIERDARINI
PROGRAM PASCASARJANA UNIVERSITAS UDAYANA DENPASAR 2016
TESIS
KEWENANGAN MENGADILI SENGKETA KEPEGAWAIAN BADAN USAHA MILIK NEGARA
PUTU AYU ANASTASIA WIERDARINI NIM : 1290561007
PROGRAM MAGISTER PROGRAM STUDI ILMU HUKUM PROGRAM PASCASARJANA UNIVERSITAS UDAYANA DENPASAR 2016
KEWENANGAN MENGADILI SENGKETA KEPEGAWAIAN BADAN USAHA MILIK NEGARA
Tesis Untuk Memperoleh Gelar Magister Pada Program Magister Program Studi Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Udayana
PUTU AYU ANASTASIA WIERDARINI NIM : 1290561007
PROGRAM MAGISTER PROGRAM STUDI ILMU HUKUM PROGRAM PASCASARJANA UNIVERSITAS UDAYANA DENPASAR 2016
ii
LEMBAR PENGESAHAN
TESIS INI TELAH DISETUJUI PADA TANGGAL 8 APRIL 2016
Pembimbing I
Pembimbing II
Prof. Dr. I Wayan Parsa, SH.,M.Hum NIP. 195912311986021007
Dr. I Gede Yusa, SH.MH NIP. 196107201986091001
Mengetahui
Ketua Program Studi Magister (S2) Ilmu Hukum Universitas Udayana
Direktur Program Pascasarjana Universitas Udayana
Dr. Ni Ketut Supasti Dharmawan, SH.,M.Hum.,L.L.M NIP. 19611101 198601 2 001
iii
Prof. Dr. dr. A.A. Raka Sudewi, Sp.S(K) NIP. 195902151985102001
Tesis Ini Telah Diuji Pada Tanggal 8 April 2016
Panitia Penguji Tesis Berdasarkan SK Rektor Universitas Udayana, Nomor 1103/UN 14.4/HK/2016 Tanggal 11 Maret 2016
Ketua
: Prof. Dr. I Wayan Parsa, SH.,M.Hum
Sekretaris
: Dr. I Gede Yusa, SH.MH
Anggota
: 1. Dr. I Nyoman Suyatna, SH.,MH 2. Dr. Putu Gede Arya Sumerthayasa, SH.,MH 3. Dr. Putu Tuni Cakabawa Landra, SH.,M.Hum
iv
SURAT PERNYATAAN BEBAS PLAGIAT
Yang bertanda tangan di bawah ini : Nama
: Putu Ayu Anastasia Wierdarini
NIM
: 1290561007
Tempat/Tanggal Lahir
: Semarang, 16 Maret 1982
Alamat
: Jl. Dahlia No. 9 Denpasar, Bali
Program Studi
: Magister Ilmu Hukum (Hukum Pemerintahan)
Judul Tesis
: KEWENANGAN MENGADILI SENGKETA KEPEGAWAIAN BADAN USAHA MILIK NEGARA
Dengan ini menyatakan bahwa karya Ilmuan tesis ini Bebas Plagiat. Apabila dikemudian hari terbukti plagiat dalam karya ilmiah ini, maka saya bersedia menerima sanksi sebagaimana diatur dalam peraturan Mendiknas RI No. 17 Tahun 2010 dan Peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Denpasar, Februari 2016 Yang Menyatakan
Putu Ayu Anastasia Wierdarini
v
UCAPAN TERIMA KASIH
Om Swastyastu, Puja dan puji syukur penulis haturkan kehadapan Ida Hyang Widhi Wasa/Tuhan Yang Maha Esa, berkat rahmat Nyalah penulis dapat menyelesaikan tesis ini. Tesis ini dengan judul “Kewenangan Mengadili Sengketa Kepegawaian Badan Usaha Milik Negara” disusun untuk memenuhi salah satu persyaratan guna untuk memperoleh gelar Magister pada Program Magister (S2) Ilmu Hukum Pascasarjana Universitas Udayana. Pada kesempatan ini penulis menyampaikan rasa hormat, penghargaan dan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada: Yang terhormat Prof. Dr. dr. Ketut Suastika, Sp.PD.KEMD selaku Rektor Universitas Udayana, Yang terhormat Prof. Dr. dr. A.A. Raka Sudewi, Sp.S(K) selaku Direktur Program Pascasarjana Universitas Udayana, Dr. Ni Ketut Supasti Dharmawan, SH.,M.Hum.,LLM selaku Ketua Program Studi Magister (S2) Ilmu Hukum Program Pascasarjana Program Pascasarjana Universitas Udayana Disamping itu juga tak lupa penulis ingin mengucapkan terimakasih atas bimbingan, saran dan dukungan yang telah diberikan oleh para dosen pembimbing dalam penyelesaian tesis ini Prof. Dr. I Wayan Parsa, SH.,M.Hum selaku pembimbing I dan Dr. I Gede Yusa, SH.MH selaku Pembimbing II, serta terimakasih banyak kepada para dosen penguji Dr. I Nyoman Suyatna, SH.,MH, Dr. Putu Gede Arya Sumerthayasa, SH.,MH, Dr. Putu Tuni Cakabawa Landra, SH.,M.Hum yang senantiasa memberikan banyak masukan serta ide dan sarannya dalam penulisan tesis ini.
vi
Selanjutnya, ucapan terimakasih yang tak terhingga untuk kedua orang tua Papa Ir. Putu Ngurah Ermawan, Mama Putu Astuti Maharini, S.Sos, MPd.H, dan suami I Made Putrama, ST, M.Tech atas dukungannya, sehingga penulis dapat menyelesaikan tesis ini. Rekan-rekan mahasiswa Program Studi Ilmu Hukum pada Program Pascasarjana Universitas Udayana angkatan tahun 2012, khususnya rekan-rekan mahasiswa konsentrasi hukum pemerintahan yang telah banyak saling memberikan dukungan dan motivasi dalam masa perkuliahan. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang telah memberikan bantuan dan dukungan untuk menyelesaikan penulisan ini, semoga Tuhan membalas kebaikan hati Bapak/Saudara/i sekalian. Besar harapan penulis, semoga tulisan ini dapat bermanfaat bagi pembaca dan perkembangan ilmu pengetahuan hukum. Semoga Ida Hyang Widhi Wasa/Tuhan Yang Maha Esa selalu melimpahkan anugrah-Nya kepada kita semua. Om Shanti Shanti Shanti Om Denpasar, Februari 2016
Penulis
vii
ABSTRAK
Penelitian ini adalah penelitian hukum normatif yang beranjak dari adanya kekaburan norma, yang terdapat di dalam Pasal 1 Angka 8 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yakni mengenai pengertian dari Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara, yakni apakah yang menjadi indikatorindikatornya untuk dapat mengetahui apakah BUMN sebagai perangkat negara yang bergerak pada bidang usaha sebagai badan atau pejabat tata usaha negara sebagaimana yang dilihat pada Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003. Sehingga yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini adalah mengenai kewenangan mengadili dalam menyelesaikan sengketa kepegawaian dalam Badan Usaha Milik Negara serta menganalisa terhadap Putusan sengketa kepegawaian oleh Pengadilan Tata Usaha Negara. Kesimpulan dari penelitian ini adalah bahwa Pengadilan Hubungan Industrial dalam lingkungan Pengadilan Umum memiliki kewenangan dalam mengadili sengketa kepegawaian dalam BUMN. BUMN, tunduk pada undangundang ketenagakerjaan dan undang-undang perseroan terbatas, sehingga apabila terjadi sengketa kepegawaian, dapat diajukan ke Pengadilan Hubungan Industrial dalam lingkungan Pengadilan Negeri.
Kata Kunci : Kewenangan Mengadili, Sengketa Tata Usaha Negara, Sengketa Kepegawaian, Badan Usaha Milik Negara
viii
ABSTRACT
This research is a normative law which depart from the norms indistinct, contained in Article 1 paragraph 8 of Law No. 51 at 2009 about the Second Amendment to Law Number 5 of 1986 concerning the State Administrative Court, namely regarding the definition of the Agency or the Administrative Officer, ie whether the indicators are to be able to determine whether the State Owned Enterprise as the country engaged in the business field as a body or official state administration as seen in Article 1 paragraph 1 of Law No. 19 of 2003. So that the formulation of the problem in this research is the prosecuting authority in resolving employment disputes in State Owned Enterprises and analyze the legal considerations in staffing dispute ruling by the Administrative Court. The conclusion from this study is that the Industrial Relations Court within the district court have the authority to adjudicate disputes in employment in State Owned Enterprise (BUMN). State Owned Enterprise (BUMN), subject to the labor law and the law limited liability company, in case of employment disputes, can be submitted to the Industrial Relations Court within the District Court. Keywords: Prosecuting Authority, the Administrative Dispute, Officer Dispute, State-Owned Enterprises.
ix
RINGKASAN TESIS
Penelitian ini membahas tentang “Kewenangan Mengadili Sengketa Kepegawaian Badan Usaha Milik Negara” dimana pembahasannya terdiri atas 5 (lima) bab. Bab I. Sebagai bab pendahuluan diawali dengan uraian latar belakang dari penulisan tesis ini dengan mengungkap adanya kekaburan norma pada Pasal 1 angka 8 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, yakni mengenai pengertian dari Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara. Selanjutnya mengemukakan 2 (dua) rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, landasan teori dan metode penelitian. Bab II. Merupakan bab yang berisi tinjauan umum mengenai Peradilan Tata Usaha Negara di Indonesia. Tinjauan umum berikutnya adalah mengenai Pengadilan Hubungan Industrial, dimana diperdalam tentang konsep hubungan industrial dan perselisihan hubungan industrial serta penyelesaian terkait perselisihan hubungan industrial. Tinjauan umum berikutnya adalah mengenai Badan Usaha Milik Negara yang diperdalam mengenai landasan ideologis dan cita-cita pembentukan BUMN, dasar hukum dan pengertian BUMN serta prinsip umum dari perseroan terbatas. Bab III. Bab ini merupakan analisis dari rumusan masalah pertama yakni mengenai kewenangan mengadili sengketa kepegawaian dalam BUMN, dimana dalam bab ini untuk menjawab permasalahan pertama tersebut, dijabarkan terlebih dahulu mengenai apa yang menjadi subyek dan obyek dari sengketa tata usaha
x
Negara yang akan dianalisa mengenai indikator dari BUMN apakah dapat dikategorikan sebagai Badan/Pejabat Tata Usaha Negara. Dalam sub bab tersebut dibahas juga mengenai konsep sengketa kepegawaian baik sengketa kepegawaian Aparatur Sipil Negara maupun sengketa kepegawaian dalam BUMN, serta dianalisa mengenai konsep dari Keputusan Tata Usaha Negara, untuk mencari indikator apakah keputusan kepegawaian dalam BUMN termasuk dalam KTUN. Bab IV. Pada bab ini untuk menjawab rumusan permasalahan yang kedua yakni mengenai analisa terhadap pertimbangan hukum Pengadilan Tata Usaha Negara dalam memutus sengketa kepegawaian dalam BUMN. Bab ini menganalisa kewenangan yang dimiliki oleh Pengadilan Tata Usaha Negara untuk kemudian diperkuat dengan analisis dari kasus sengketa kepegawaian dalam BUMN dengan rincian adanya Kasus Posisi, Inti Pertimbangan Hukum Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Denpasar, Amar Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Denpasar, Inti Pertimbangan Hukum Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya, Amar Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya, Alasan Pokok Kasasi, Inti Pertimbangan Hukum Putusan Mahkamah Agung Tingkat Kasasi, Amar Putusan Mahkamah Agung Tingkat Kasasi dan analisis terhadap putusan tersebut. Bab V. Merupakan bab terakhir atau bab penutup dari tulisan ini yang memuat mengenai simpulan dan saran. Kesimpulan yang dikemukakan adalah bahwa penyelesaian mengenai sengketa kepegawaian pada BUMN dapat diajukan ke Pengadilan Hubungan Industrial yang berada dalam lingkungan Pengadilan Umum.
xi
DAFTAR ISI
Hal HALAMAN SAMPUL DALAM .................................................................
i
HALAMAN PERSYARATAN GELAR MAGISTER .................................
ii
LEMBAR PENGESAHAN ..........................................................................
iii
SURAT PERNYATAAN BEBAS PLAGIAT ..............................................
iv
UCAPAN TERIMA KASIH ........................................................................
v
ABSTRAK ..................................................................................................
viii
ABSTRACT ................................................................................................
ix
RINGKASAN TESIS ..................................................................................
x
DAFTAR ISI ...............................................................................................
xii
BAB I
PENDAHULUAN 1.1. Latar Belakang Masalah .........................................................
1
1.2. Rumusan Masalah ..................................................................
8
1.3. Ruang Lingkup Masalah ........................................................
9
1.4. Tujuan Penelitian ...................................................................
9
1.4.1. Tujuan Umum ............................................................
9
1.4.2. Tujuan Khusus............................................................ 10 1.5. Manfaat Penelitian ................................................................. 10 1.5.1. Manfaat Teoritis ......................................................... 10 1.5.2. Manfaat Praktis .......................................................... 10 1.6. Originalitas Penelitian ............................................................ 10 1.7. Landasan Teoritis................................................................... 12
xii
1.7.1. Teori Negara Hukum .................................................. 13 1.7.2. Teori Kewenangan...................................................... 16 1.7.3. Teori Hak Asasi Manusia Untuk Bekerja .................... 20 1.7.4. Konsep Keputusan Tata Usaha Negara ....................... 23 1.7.5. Konsep Sengketa Tata Usaha Negara .......................... 26 1.7.6. Konsep Badan Usaha Milik Negara (BUMN) ............. 29 1.8. Metode Penelitian .................................................................. 31 1.8.1. Jenis Penelitian ........................................................... 31 1.8.2. Jenis Pendekatan......................................................... 32 1.8.3. Sumber Bahan Hukum ................................................ 34 1.8.4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum........................... 37 1.8.5. Teknik Analisis Bahan Hukum ................................... 38 BAB II
TINJAUAN UMUM TENTANG PERADILAN TATA USAHA NEGARA, PENGADILAN HUBUNGAN INDUSTRIAL DAN BADAN USAHA MILIK NEGARA 2.1. Peradilan Tata Usaha Negara Di Indonesia............................. 40 2.1.1. Dasar Hukum Pembentukan Peradilan Tata Usaha Negara ........................................................................ 40 2.1.2. Peradilan Tata Usaha Negara Sebagai Lembaga Pengadilan Penyelesaian Sengketa Tata Usaha Negara 42 2.2. Pengadilan Hubungan Industrial ............................................ 45 2.2.1. Konsep
Hubungan
Industrial
dan
Perselisihan
Hubungan Industrial ................................................... 45
xiii
2.2.2. Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial........... 51 2.3. Badan Usaha Milik Negara .................................................... 58 2.3.1. Landasan Ideologis dan Cita-Cita Pembentukan Badan Usaha Milik Negara ......................................... 58 2.3.2. Dasar Hukum dan Pengertian Badan Usaha Milik Negara ........................................................................ 63 2.3.3. Prinsip Umum Perseroan Terbatas .............................. 67 BAB III KEWENANGAN MENGADILI SENGKETA KEPEGAWAIAN DALAM BUMN 3.1 Kewenangan Peradilan Tata Usaha Negara............................... 73 3.1.1 Kompetensi
Absolut
dan
Kompetensi
Relatif
Pengadilan Tata Usaha Negara ...................................... 73 3.1.2 Subyek Sengketa Tata Usaha Negara ............................ 77 3.1.3 Obyek Sengketa Tata Usaha Negara ............................. 82 3.2 Sengketa Kepegawaian Aparatur Sipil Negara Berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 .................................... 92 3.3 Sengketa Kepegawaian Pada Badan Usaha Milik Negara ......... 98 BAB IV PERTIMBANGAN HUKUM PENGADILAN TATA USAHA NEGARA DALAM MENGADILI SENGKETA KEPEGAWAIAN DALAM BUMN 4.1 Kasus Sengketa Kepegawaian Dalam BUMN .......................... 107 4.1.1 Kasus Posisi ................................................................. 107
xiv
4.1.2 Inti Pertimbangan Hukum Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Denpasar ............................................... 111 4.1.3 Amar Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Denpasar 118 4.1.4 Inti Pertimbangan Hukum Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya ....................................... 118 4.1.5 Amar Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya ...................................................................... 121 4.1.6 Alasan Pokok Kasasi .................................................... 122 4.1.7 Inti Pertimbangan Hukum Putusan Mahkamah Agung Tingkat Kasasi ............................................................. 123 4.1.8 Amar Putusan Mahkamah Agung Tingkat Kasasi ........ 124 4.2 Analisis Kasus Sengketa Kepegawaian BUMN (PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Denpasar) ..................................... 125 BAB V PENUTUP 5.1 Kesimpulan ............................................................................. 133 5.2 Saran ....................................................................................... 134 DAFTAR PUSTAKA
xv
