TERGUGAT DUA KALI DIPANGGIL SIDANG TIDAK HADIR APAKAH PERLU DIPANGGIL LAGI Oleh: H.Sarwohadi, S.H.,M.H., (Hakim PTA Mataram).
A. Pendahuluan Judul tulisan ini agak menggelitik bagi para pambaca terutama bagi seorang Hakim, apalagi bagi Hakim yang sudah agak senior, namun kenyataan ada di dalam praktek yang menurut Penulis hal ini masih sangat perlu dibahas dalam artikel ini,
informasi ini diperoleh berdasarkan beberapa
pertanyaan-pertanyaan para Hakim yang disampaikan kepada Penulis yang berkenaan dengan judul tersebut; Ternyata terdapat perbedaan pendapat antara sebagian Hakim dengan sebagian Hakim yang lainnya, perbedaan tersebut terhadap suatu hal yakni ketika Tergugat telah dua kali dipanggil untuk hadir di persidangan berturutturut tidak hadir, yang demikian apakah perlu dipanggil lagi?. Pendapat pertama, mengatakan bahwa untuk sidang selanjutnya Tergugat tidak perlu dipanggil lagi, dengan alasan yang bersangkutan telah diberi kesempatan kedua kali tidak menggunakan haknya, berarti Tergugat telah melepaskan hak keperdataannya, apalagi mengingat Penggugat orang miskin, jadi dengan mengedepankan asas sederhana, cepat dan biaya ringan; Pendapat ke-dua, bahwa Tergugat harus dipanggil lagi, dengan dalih bahwa setiap Hakim mengadakan persidangan maka para pihak harus dipanggil, dengan alasan Hakim wajib mendengarkan keterangan dari kedua belah pihak, tidak saja memperhatikan Penggugat tapi juga harus memperhatikan Tergugat; Perbedaan pandangan tersebut ternyata menimbulkan kegaduhan dalam
jalannya
pelaksanaan
persidangan,
ketika
dalam
persidangan
Hlm. 1 dari 10 hlm.
berikutnya Tergugat tidak dipanggil untuk menghadiri sidang, sedangkan sidang tetap dilaksanakan yang hanya dihadiri Penggugat, ternyata Tergugat juga hadir karena Tergugat mengetahui bahwa hari itu akan ada lanjutan sidang perkaranya walaupun tidak dipanggil maka terhadap kejadian tersebut membuat tidak adanya kepastian hukum bagi kehadiran Tergugat di Pengadilan; Tidak ada kepastian hukum bagi Tergugat disebabkan sebagai berikut: Secara pisik kenyataan Tergugat hadir di persidangan tetapi kehadirannya ia tidak ada dasar hukumnya, karena tidak didukung dengan relaas panggilan, jika Tergugat tidak diperbolehkan memasuki ruang sidang, padahal ia yang sebagai pihak dalam perkara tersebut, atau sebaliknya Hakim melaksanakan sidang tetapi tidak memanggil Tergugat; Ada kemungkinan Tergugat sengaja mengulur-ulur waktu untuk mempersulit jalannya penyelesaian perkara, namun demikian jika hakim memahami hukum acara dan melaksanakan dengan baik dan benar para pihak tidak akan dapat mempersulit jalannya persidangan, maka dalam hal ini Penulis berpendapat bahwa judul tulisan ini perlu dibahas dalam artikel ini; Berkenaan dengan judul tulisan ini adalah merupakan tugas pokok dan fungsi seorang Hakim, yang mengadili menurut hukum dengan tidak membeda-bedakan orang sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 4 ayat (1) UU No. 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman; Dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya Hakim Agama harus berpegang pada peraturan perundang-undangan yang berlaku yakni hukum formil dan hukum materiil, hukum formil adalah hukum Acara perdata yang berlaku sebagaimana Hukum Acara perdata yang berlaku di Pengadilan Umum hal ini sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 54 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan UU.No.3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan UU. No. 50 Tahun 2009, kecuali hal-hal tertentu yang telah diatur secara khusus;
Hlm. 2 dari 10 hlm.
Hukum acara perdata di Pengadilan Agama adalah sama dengan Hukum acara perdata yang berlaku di Pengadilan Umum yakni menggunakan HIR bagi wilayah Jawa dan Madura dan R.Bg.bagi wilayah luar Jawa dan Madura ditambah RV. Ketika dalam R.Bg. dan HIR tidak mengaturnya, dan ditambah aturan-aturan khusus yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Undang-Undang Nomo 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, dan Undang-Undang Nomo 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009; Hukum acara perdata telah mengatur dengan jelas, baik
tata cara
persidangan, maupun tata cara pemanggilan para pihak dan bagaimana sikap Hakim ketika dalam persidangan, Hakim harus bersikap adil terhadap kedua belah pihak dan Hakim harus mendengarkan kedua belah pihak (the auditu alteram partem); B. Pembahasan: Sebagaimana telah diuraikan di atas bahwa yang akan dibahas dalam tulisan ini adalah Tergugat dua kali dipanggil untuk sidang tidak hadir, apakah perlu dipanggil lagi?. Dari judul tersebut ada 3 sub judul yang dapat kita bahas antara lain sebagai berikut: 1. Tergugat tidak hadir dalam persidangan dua kali berturut-turut dan tidak pernah hadir lagi sampai dengan dibacakan putusan; 2. Tergugat tidak hadir dalam persidangan dua kali berturut-turut, kemudian Tergugat hadir dalam persidangan pada sidang ketiga dan seterusnya; 3. Tergugat hadir dalam persidangan pertama dan kedua selanjutnya tidak hadir sidang berikutnya sampai dijatuhkan putusan; Sebelum Penulis menguraikan pembahasan sub
judul dimaksud terlebih
dahulu kita kemukakan isi dari pasal-pasal dalam R.Bg/HIR.yang mengatur tata cara pemanggilan bagi para pihak sebagai barikut:
Hlm. 3 dari 10 hlm.
a. Pasal 148 R.Bg./124 HIR.,Dalam sidang pertama Penggugat yang tidak hadir dalam sidang, sedangkan Tergugat hadir dalam sidang, Dalam keadaan yang demikian Hakim dapat menjatuhkan putusan dengan menyatakan Gugatan Peggugat Gugur dan menghukum Penggugat membayar biaya perkara; b. Pasal 149 ayat (1) R.Bg./125 ayat (1) HIR., Dalam sidang pertama Tergugat yang tidak hadir dalam sidang, sedangkan Penggugat hadir dalam sidang, Dalam keadaan yang demikian Hakim dapat menjatuhkan putusan dengan menyatakan Gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan verstek (tanpa hadirnya Tergugat); c. Pasal 150 R.Bg./126 HIR., Dalam kejadian sebagaimana dalam sidang pertama apakah Penggugat atau Tergugat yang tidak hadir Hakim dapat memerintahkan untuk memanggil sekali lagi pihak yang tidak hadir agar datang menghadap pada hari yang ditentukan dalam sidang itu; d. Pasal 151 R.Bg./127 HIR., Kemungkinan yang ke-empat apabila Tergugat ada seorang atau lebih yang tidak hadir menghadap dalam sidang maka pemeriksaan perkara ditunda sampai suatu hari yang ditetapkan sedekat mungkin. Penundaan itu di dalam sidang diberitahukan kepada pihak-pihak yang hadir dan pemberitahuan itu berlaku sebagai panggilan, sedangkan Tergugat-tergugat yang tidak hadir diperintahkan agar dipanggil lagi. Kemudian perkara diperiksa dan terhadap semua pihak diberikan keputusan dalam satu surat putusan yang terhadapnya tidak dapat diadakan perlawanan; e. Pasal 186 ayat (3) R.Bg./159 ayat (3) HIR. Jika di antara pihak-pihak yang hadir pada hari pertama ada yang kemudian tidak hadir pada hari sidang berikutnya, yang kemudian ditunda lagi, maka Ketua memerintahkan agar pihak itu dipanggil lagi untuk hadir pada sidang berikutnya; Dari 5 pasal dalam R.Bg./HIR di atas telah tergambar perlakuan yang sangat adil terhadap kedua belah pihak contohnya:
Hlm. 4 dari 10 hlm.
Penggugat yang sengaja tidak hadir dalam sidang pertama, padahal ia yang mempunyai inisiatif mengajukan gugatan, sikap Penggugat yang demikian dapat dinilai oleh Hakim bahwa Penggugat beritikad buruk,
sedangkan
Tergugat telah hadir artinya Tergugat dapat dinilai oleh Hakim ia telah beritikad baik untuk menyelesaikan perkaranya, maka oleh Hakim pantas Penggugat harus dihukum dengan menyatakan gugatannya digugurkan dan Penggugat dihukum mebayar biaya perkara; Tergugat yang sengaja tidak hadir dalam sidang pertama, padahal ia telah dipanggil secara sah dan patut, Penggugat telah mengeluarkan biaya dan hadir di persidangan, oleh Hakim Tergugat dinilai beritikad buruk, maka oleh Hakim pantas Tergugat harus dihukum dengan menyatakan gugatan Penggugat dikabulkan dengan verstek (tanpa hadirnya Tergugat); Dalam sidang pertama apakah Penggugat atau Tergugat yang tidak hadir dalam persidangan, Hakim jika perlu dapat menunda sidang dengan memerintahkan memanggil kepada pihak yang tidak hadir, jadi jika dalam sidang pertama Penggugat yang tidak hadir atau Tergugat yang tidak hadir Hakim masih memberi kesempatan yang sama untuk memanggil lagi; Dalam sidang pertama Penggugat hadir Tergugat hadir, namun dalam sidang berikutnya Tergugat tidak hadir, maka Hakim wajib memanggil Tergugat untuk hadir dalam sidang berikutnya;
Ad.1 Pembahasan sub judul 1: Tergugat tidak hadir dalam persidangan dua kali berturut-turut dan tidak pernah hadir lagi sampai dengan dibacakan putusan; Dalam praktek persidangan yang demikian Hakim telah memberi kesempatan yang cukup kepada Tergugat untuk dapat hadir di persidangan guna membela kepentingannya, penundaan tersebut dengan pertimbangan Hakim, kemungkinan panggilan belum sampai di tangan
Tergugat,
sehingga
dengan
pertimbangan
itu
Hakim
menggunakan Pasal 150 R.Bg./126 HIR.
Hlm. 5 dari 10 hlm.
Untuk memberikan rasa keadilan kepada kedua belah pihak, dalam sidang pertama sebelum menunda pada persidangan kedua, Hakim memberikan petunjuk kepada Penggugat agar pada sidang kedua nanti telah siap dengan bukti-bukti jika perkara perceraian dan jika perkara non perceraia Penggugat cukup dengan menunjukan alas hak saja, sehingga jika dalam sidang yang kedua nanti Tergugat tidak hadir, perkara dapat diputus dengan verstek (tanpa hadirnya Tergugat); Petunjuk Hakim yang demikian sangat berguna bagi Penggugat dan dapat memperlancar jalannya persidangan, dan hal ini untuk menghindari jangan sampai pada sidang kedua ini Penggugat belum siap bukti/alas hak, apalagi jika sidang harus ditunda yang ketiga kalinya dan pada sidang ketiga Tergugat hadir, maka perkara lebih panjang, dimulai dari mediasi, jawab menjawab, replik duplik dan harus pembuktian artinya tidak cukup dengan hanya menunjukan alas hak, karena pemeriksaan perkara harus secara kontradiktur, lain halnya jika perkara diselesaikan secara verstek maka lebih simple; Timbul pertanyaan, bagaimana jika perkara perceraian Tergugatnya Gaib? Pemanggilan Tergugat yang kedua apakah harus sama dengan pemanggilan yang pertama yakni melalui massmedia yang memakan waktu lebih dari 4 bulan? Jawabnya tidak sama, pemanggilan yang pertama berdasarkan Pasal 27 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, sedangan untuk panggilan berikutnya berlaku pemanggilan secara umum berdasarkan Pasal 718 ayat (3) R.Bg./390 ayat(3) HIR yakni dengan menempelkan relaas panggilan yang disampaikan melalui Pemda/Pemkot kemudian ditempel pada papan pengumuman di Kantor Pengadilan Agama dengan waktu 14 hari terhitung sejak ditempelkan pada papan pengumuman tersebut; Pertanyaan berikutnya, ternyata walaupun Hakim telah menunda sidang sampai dua kali Penggugat belum siap dengan bukti-bukti/alas hak yang akan disampaikan di persidangan dan Penggugat mohon sidang ditunda
Hlm. 6 dari 10 hlm.
dengan alasan akan mengajukan bukti/alas hak, dan permohonan penundaan tersebut dikabulkan oleh Hakim, apakah Tergugat masih perlu dipanggil lagi ?. Jawabnya, tentu Tergugat harus dipanggil lagi, hal ini merupakan asas bahwa setiap hakim menyelenggarakan sidang maka kedua belah pihak wajib dipanggil, dan seseorang dapat hadir di persidangan juga karena adanya panggilan dari hakim, artinya para pihak tidak dapat masuk ruang sidang
kecuali
adanya
panggilan
hakim;
Apakah
hal
ini
tidak
memberatkan Penggugat?, Perlu diketahui berlarut-larutnya sidang disebabkan kesalahan Penggugat sendiri yang tidak mempersiapkan alat bukti/alas hak dengan segera;
Ad.2 Pembahasan sub judul 2: Tergugat tidak hadir dalam persidangan dua kali berturut-turut, kemudian Tergugat hadir dalam persidangan pada sidang ketiga dan seterusnya; Dalam praktek persidangan jika Tergugat telah dua kali berturut-turut tidak hadir di pesidangan harus sudah diputus oleh Hakim dengan verstek (tanpa hadirnya 150
R.Bg./126
HIR),
Tergugat), Hakim harus menggunakan Pasal untuk
itu
Hakim
dapat
menggunakan
kewenangannya yakni Pasal 4 ayat (2) UU No.48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman sebagai berikut: “Pengadilan membantu pencari keadilan dan berusaha mengatasi segala hambatan dan rintangan untuk dapat tercapainya peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan”. Bagaimana caranya?. Hakim dapat memberikan petunjuk kepada Penggugat agar mempersiapkan alat bukti berupa surat maupun saksisaksi yang akan diajukan di persidangan, sehingga dalam persidangan yang kedua ketika Tergugat tidak hadir sidang mengagendakan dengan pembuktian/menunjukan alas hak, kesimpulan dan pembacaan putusan. Timbul pertanyaan, apakah Tergugat yang sudah dua kali tidak hadir di persidangan masih perlu dipanggil lagi untuk sidang yang ketiga kali?
Hlm. 7 dari 10 hlm.
Jawabnya: Tentu saja Tergugat harus dipanggil lagi, pada prinsipnya setiap persidangan kedua belah pihak harus dipanggil, dan atau seseorang dapat menghadiri persidangan majelis hakim karena adanya panggilan oleh Jurusita atas perintah Ketua/Ketua Majelis; Pertanyaan berikutnya, apakah dengan kehadiran Tergugat pada sidang yang ketiga kali ini Hakim harus melalui proses pemeriksaan dari tahapan pertama? Jawabnya: Tentu saja pemeriksaan harus dari awal ya itu dimulai dari usaha mendamaikan kedua belah pihak, kalau belum berhasil memerintahkan
kedua
belah pihak menempuh mediasi,
selanjutnya pembacaan gugatan, jawaban, replik duplik, pembuktian dan sebagainya, makanya proses perkaranya jadi panjang, hal ini disebabkan Pengadilan kurang memberikan petunjuk kepada para pencari keadilan; Ad.3. Pembahasan sub judul ke-tiga: Tergugat hadir dalam persidangan pertama dan kedua, selanjutnya tidak hadir sidang berikutnya sampai dijatuhkan putusan; Dalam perkara ini Tergugat hadir di persidangan pada sidang pertama dan sidang kedua, tahapan-tahapan sidang telah dilaksanakan antara lain proses mediasi namun gagal tidak tercapai kesepakatan, setelah itu Tergugat tidak hadir di persidangan dua kali berturut-turut walaupun telah dipanggil secara sah dan patut, proses persidangan jalan terus lebih dari 9 kali sidang di luar hadirnya Tergugat, karena menurut Majelis Hakim Tergugat tidak perlu dipanggil lagi, mengingat Penggugat orang tidak mampu dan dengan alasan asas sederhana cepat dan biaya ringan. Timbul pertanyaan, apakah sikap Hakim yang melanjutkan jalannya pemeriksaan persidangan tanpa memanggil Tergugat dalam sidang kelima, ke-enam, ke-tuju dan seterusnya telah sesuai dengan hukum?. Jawabnya: Kita lihat Pasal 151 R.Bg./127 HIR.,dan Pasal 186 ayat (3) R.Bg./159 ayat(3) HIR. Pasal 151 R.Bg./127 HIR. Sebagai berikut: ”Bila di antara tergugat ada seorang atau lebih yang tidak datang menghadap dan tidak ada yang
Hlm. 8 dari 10 hlm.
menjadi wakilnya maka, pemeriksaan perkara ditunda sampai suatu hari yang ditetapkan sedekat mungkin. Penundaan itu di dalam sidang itu diberitahukan kepada pihak-pihak yang hadir dan pemberitahuan itu berlaku sebagai panggilan, sedangkan Tergugat-Tergugat yang tidak hadir diperintahkan agar dipanggil lagi. Kemudian perkara diperiksa dan terhadap semua pihak diberikan keputusan dalam satu surat putusan yang terhadapnya tidak dapat diadakan perlawanan”. Dalam pasal ini Penulis berpendapat sebagai berikut: Dalam sidang itu ada salah satu Tergugat yang tidak hadir atau dapat juga semua Tergugat tidak hadir, maka sidang harus ditunda dengan memanggil Tergugat, dan putusannya tidak dapat diajukan perlawanan berarti pemeriksaan secara kontradiktur, dan upaya hukumnya adalah banding bukan verzet; Pasal 186 ayat (3) R.Bg./159 ayat(3) HIR., sebagai berikut: “Jika di antara pihak-pihak yang hadir pada hari pertama ada yang kemudian tidak hadir pada hari sidang berikutnya, yang kemudian ditunda lagi, maka Ketua memerintahkan agar pihak itu dipanggil lagi untuk hadir pada sidang berikutnya”; Dalam pasal ini penulis berpendapat bahwa jika Tergugat pernah hadir di persidangan, maka
ketika Tergugat tidak hadir di persidangan
sedangkan perkara akan disidangkan, maka Tergugat tetap harus dipanggil untuk sidang sampai sidang pembacaan putusan, jadi prinsipnya tidak dibenarkan sidang hanya Penggugat saja yang dipanggil tanpa memanggil Tergugat;
III. Kesimpulan: 1. Ketidak hadiran Penggugat dalam sidang pertama, tidak ada keharusan Hakim harus memutus gugatan Penggugat gugur, tetapi Hakim masih dapat menunda sekali lagi untuk memanggil Penggugat untuk hadir dalam persidangan, begitu pula sebaliknya ketidak hadiran Tergugat dalam
Hlm. 9 dari 10 hlm.
persidangan pertama, tidak ada keharusan bagi Hakim harus memutus perkaranya dengan mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek, tetapi hakim masih dapat menunda sekali lagi untuk memanggil Tergugat untuk hadir dalam persidangan, hal ini tercantum dalam Pasal Pasal 150 R.Bg./126 HIR.; 2. Pada prinsipnya proses pemeriksaan di persidangan harus berlangsung secara contradictoir artinya memberi kesempatan kepada Tergugat untuk membantah dalil Penggugat, sebaliknya Penggugat berhak untuk melawan bantahan Tergugat, namun jika pihak Tergugat tidak hadir di persidangan walaupun telah dipanggil secara sah dan patut maka acara pemeriksaan dapat dilaksanakan dengan verstek; 3. Menurut Yahya Harahap (Hukum Acara Perdata: hal 69); Pada prinsipnya pemeriksaan tidak boleh dilakukan secara sepihak (exparte), hanya pihak Penggugat atau Tergugat saja; Sistim pemeriksaan secara kontradiktor harus ditegakkan dan harus berlangsung sejak permulaan
sidang
sampai
putusan
dijatuhkan,
tanpa
mengurangi
kebolehan mengucapkan putusan tanpa hadirnya salah satu pihak; 4. Pada dasarnya tidak ada pihak manapun yang dapat hadir dalam persidangan kecuali diperintahkan/dipanggil oleh Hakim dan setiapkali persidangan Hakim harus memanggil kedua belah pihak; 5. Untuk menjawab permasalahan dalam tulisan ini, di mana Tergugat yang telah dipanggil dua kali berturut-turut tidak hadir, kemudian sidang berikutnya dilangsungkan tanpa memanggil Tergugat adalah tidak benar, dan pemeriksaan yang demikian batal demi hukum, jadi pada prinsipnya setiap kali persidangan Hakim harus memanggil kedua belah pihak. Demikian, semoga tulisan ini bermanfaat, Amin YRA.
Mataram, 25 April 2016,
Hlm. 10 dari 10 hlm.
