TEOLOGI POLITIK ISLAM

Teologi Politik Islam

TEOLOGI POLITIK ISLAM DR. Zainal Rahawarin, M.Si (Dosen pada Jurusan Aqidah Filsafat Fakultas Ushuluddin dan Dakwah IAIN Ambon) ISLAM POLITICAL THEOLOGY Abstract Islam Political Theology in tis researche is the actual problem always discuss in Islam. Mission of Islam is primarly for Amar Ma’ruf Nahi Munkar upright and not primarly domain for social proselytizing institution. Amar Ma’ruf Nahi Munkar is requisite of sovereignty and law institution can do and execution from acts of the people. Social proselytizing institution has not the power to judge imprison or death verdict. On the basis of this, politic in Islam is soul. If separate between politic with Islam thus Islam is not to be perfect religion. For to be the perfect religion, Islam must lecture the political untill Din Ad-Daulah carracter. Key words : Islam Political Thelogy, Din Ad-Daulah & Amar Ma’ruf Nahi Munkar

A. Pendahuluan

sebuah konsep ikhtilaf, sebagaimana difahami

Politik dalam Islam atau teologi politik Islam,

sering

dua

kutub

Adanya konsep ikhtilâf (perbedaan dan

ekstrim.

Kedua

keragaman), terutama dalam kajian ideologi

pandangan itu adalah, pertama; kelompok yang

Islam, memberikan legitimasi kuat terhadap

berpendirian bahwa politik merupakan bagian

aksesibilitas untuk berbeda pendapat. Dalam

integral dari ajaran Islam. Kedua; kelompok yang

perspektif ini, perbedaan pandangan tergolong

menolak politik bukan sebagai bagian dari ajaran

cukup radikal yaitu antara penyatuan atau

Islam.

pertama,

pemisahan agama dengan politik. Hal ini

Ad-Daulah,

disebabkan oleh pemikiran politik Islam yang

sementara kelompok kedua melahirkan negara

mengakar pada doktrin Qur’an dan Sunnah serta

sekuler. Walau demikian, ada juga pandangan

Piagam Madinah atau Konstitusi Madinah, selalu

lain

kedua

diasumsikan berbeda. Perbedaan ini, terletak

pandangan tersebut. Terhadap dua pandangan

pada pemahaman yang berbeda pula terhadap

ini muncul pandangan yang moderat, yang

teks ayat-ayat Qur’an dari aspek substansi

mencari jalan tengah, yakni negara dapat saja

materi dan terutama konstitusi..

pandangan

yang

memunculkan

bahwa dalam Islam, "Ikhtilâfu ummatî rahmah".

bersifat

Pandangan

melahirkan

gagasan

berusaha

kelompok Islam

Din

mengkompromikan

mengadopsi nilai-nilai ajaran agama (Islamic

Berdasarkan pemikiran di atas, tulisan

Society) dan tidak mesti mendirikan negara

ini adalah kajian

agama. Perdebatan ini boleh jadi merupakan

merupakan permasalahan yang selalu aktual dan

teologi politik Islam yang

Jurnal Fakultas Ushuludin Dan Dakwah IAIN Ambon | 1

Zainal Rahawarin

terus diperdebatkan dikalangan dalam Islam.

siyasah

Permasalahan konsep teologi politik Islam dalam

memimpin, memerintah, menyuruh, mengelola

hal konsep bernegara atau Islamic State ataupun

kepentingan

Islamic Society yang berkembang di dunia Islam

menegakkan syari’at.2

yang menjadi fokus tulisan ini dirumuskan

dalam

Islam

umum,

bermakna

mengurus,

al-hakimiyah,

al-mulk,

Politik, dalam terminologi latin (Yunani)

sebagai berikut: "Apakah Islam memiliki dasar-

disebut

dasar politik yang menjadi bagian fundamental

perkembangan ilmu politik, maknanya menjadi

dalam ajaran Islam"?

luas. Dalam Kamus Internasional, politik adalah

pemerintah dalam perspektif makna politik Islam menggunakan dua pendekatan; yakni pendekatan terhadap sumber ajaran Islam (asas) dan perspektif sejarah peradaban Islam. Oleh karena Islam sebagai suatu ideologi sekaligus doktrin agama dalam konteks berbangsa dan menguasai

kota.3

Dalam

tujuan dari sistem politik dengan melakukan

Pembahasan tetang politik, negara dan

telah

artinya

proses menentukan dan melaksanakan tujuan-

B. Makna Politik Islam

bernegara,

polis,

dunia

selama

beberapa abad lamanya. Sebelum membahas lebih dalam kedua aspek di atas, akan diawali

seleksi antara beberapa pilihan dari tujuan yang ditetapkan.4

Politik

juga

identik

dengan

kekuasaan (power), kewenangan (outority) dan kebijakan umum (public policy). Menurut Kartini Kartono, politik dapat diartikan sebagai segala sesuatu yang terkait dengan peraturan, undangundang, organisasi,

hukum, taktik,

kebijakan, strategi,

kekuasaan,

mengendalikan

wilayah secara yuridis dan konstitusional.5 Dalam pengertian terminologi politik,

dengan penjelasan singkat tetang akar dan

padanan

makna politik secara umum.

sebagaimana telah disebutkan dapat dijumpai

Politik, dalam terminologi Arab disebut "as-siyasah" masdar dari kata "sasa yususu". Pelakunya disebut "sa’is". Menurut

makna

politik

secara

spesifik,

dalam Al-Qur’an dan Hadist berikut. Dalam AlQur’an6 dan Hadist7, makna politik yang sepadan

Qardhawy1,

dengan pemimpin, kepemimpinan atau power,

kosa kata ini berasal dari bahasa Arab asli.

outority adalah ulil amri, Khalifah, Al-hakimiyah,

Seterusnya, Qardhawy menukil penggalan kata dari Lisanul Arab, karangan Ibnu Manzur, kosa kata "sawasa", -"as-sus", artinya kepemimpinan. Dengan demikian, jika dikatakan "sasuhum susan", mereka mengangkat seorang menjadi pemimpin, sehingga formulasi dari kata-kata berikut mengandung arti: seseorang mengatur urusan politik. Jadi, secara lengkap "as-siyasah" artinya kewajiban menangani sesuatu yang mendatangkan

kemaslahatan.

Politik

atau

1Syaikh Abdul Malik Al-Jaziri, Haramkah Partai, Pemilu, Parlemen, Fatwa Syaikh Nashiruddin Al-Albani, (Yogyakarta: Media Hidayat, 1419 H), h. 12-13.

2 | Jurnal Fakultas Ushuludin Dan Dakwah IAIN Ambon

2Lihat Rifyal Ka’bah, M.A., Politik dan Hukum Dalam Al-Qur’an, (Jakarta: Khairul Bayan, 2005), h. 8, 11. 3Sukarna, Sistem Politik, (Bandung : Alumni, 1981), h. 13. 4Didi Krisna, Kamus Politik Internasional, (Jakarta: PT. Grasindo, 1993), h. 129. 5Kartini Kartono, Pendidikan Politik, (Bandung, Mandar Maju, 1996), h. 9. 6Departemen Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahannya, (Semarang: Karya Toha Putra, 1995), h. 79, 103, 128, 217, 597, 642, 702, 924. 7Al-Imam Abi Abdillah Muhammad Al-Bukhari, Shahih Al-Bukhari, Bab Al-Jihad, Bab Al-Ju’mah Juz I, III, Cet. I, (Bairut: Dar Al-Kutub Al-Ilmiyah, 1992), h.. 267-268, 328. Lihat juga Al-Imam Abi Al-Husain Muslim Bin Al-Hajjaj AlQusyairi Al-Naisaburi, Shahih Muslim, Kitab Al-Imarah, Bab Al-Jamia’ah, Juz III, Cet.I, (Bairut: Dar Al-Ihya Al-Turais AlArabii’, 1955), h. 1478.


imam, al-mulk, ya’mur. Sedangkan public policy

sama dapat menjalankan fungsi pengarahan

atau urusan kemaslahatan publik sepadan

(ishlah). Sebaliknya politik (politique) dalam arti

dengan syaawirhum fil amr, al-amanah, al-

yang

hukumiyah). Kesemuanya terdapat pada Al-

pelayanan, bukan pengarahan.9 Dalam arti kata,

Qur’an surat Al-Baqarah ayat 30. Al-Imran ayat

cakupan politik Islam memiliki dimensi vertikal

26, 159. Al-Syura ayat 38, An-Nisa ayat 58 dan

(ketuhanan)

59, Al-An’am ayat 165, Al-Mumtahanah ayat 8-9,

(kemanusiaan),

Faatir ayat 39, Ar-Rum ayat 9, Surat An-Namal

legislasi

ayat 23-24. Dalam kitab Hadits riwayat Bukhari

Pertanggungjawaban-pun

Bab Al-Jihad, Bab Al-Ju’mah Juz I dan III. Dalam

ideologi politik profan. Cakupan politik Islam

Riwayat Muslim Kitab Al-Imarah, Bab Al-

memiliki dua sisi pertanggung jawaban, yakni

Jamia’ah, Juz III.

berdimensi hukum Tuhan dan kemasyarakatan.

murni

hanya

menjalankan

dan baik

maupun

dimensi dalam praksis

fungsi

horizontal

aspek

yuridis

pemerintahan.

berbeda

dengan

Beberapa pengertian politik Islam secara komprehensif

dan

dipandang

memenuhi

C. Asas Politik Islam dan Perspektif Sejarah

persyaratan teks akademis politik secara umum seperti pendapat Ibnu Aqil, Ibn ‘Abid al-Din yang dikutip oleh Djazuli8, sebagai berikut: “Siyasah adalah

segala

perbuatan

yang

membawa

manusia lebih dekat kepada kemaslahatan dan lebih

jauh

dari

kemafsadatan,

sekalipun

Rasulullah tidak menetapkannya dan bahkan Allah SWT tidak menentukannya” “Siyasah

adalah

kemaslahatan

untuk

manusia dengan menunjukkannya kepada jalan yang menyelamatkan, baik di dunia maupun di akhirat. Siyasah berasal dari pada Nabi baik secara khusus maupun secara umum, baik secara lahir maupun secara batin. Segi lahir siyasah berasal dari para pemegang kekuasaan (para sultan dan raja) bukan dari ulama; sedangkan secara batin siyasah berasal dari ulama pewaris Nabi bukan dari pemegang kekuasaan” Dari kedua pengertian di atas, menurut Ali Syariati, politik Islam selain menjalankan fungsi pelayanan (khidmah), juga dalam waktu yang

8A. Djazuli, Fiqh Siyasah: Implementasi Kemaslahatan Umat dalam Rambu-rambu Syariah, (Jakarta: Prenada Media Group, 2007), h., 25-27.

Mengkaji politik Islam, akan didasarkan pada dua aspek penting; yaitu asas dan sejarahnya. Pertanyaannya adalah apakah politik itu bagian dari ajaran Islam. Jika ditelusuri makna politik dalam term Qur’an maupun hadits, secara spesifik dapat dikatakan bahwa makna politik yang telah dijelaskan di atas bukan hanya memiliki padanan dalam Qur’an dan Hadits sebagai hubungan simbiosis, tetapi menjadi bagian dari misi kekhalifaan Nabi Muhammad SAW. Misi inilah yang telah dilaksanakan oleh Nabi pada paruh kedua periode kenabian di Madinah. Setelah periode Nabi SAW, ekspansi Islam tidak lagi terbatas secara geopolitik tetapi merekontruksi tatanan politik bangsa Arab dan dunia. Rekonstruksi ini meliputi aspek ideologi politik untuk membangun kekuasaan atau emperium Islam. Peristiwa Fathul Makkah, merupakan rekonstruki jazirah Arab oleh Nabi dalam suatu kesatuan kekuasaan. Untuk itu patut

9

Ibid., h., 28


Zainal Rahawarin

dikatakan bahwa Madinah merupakan Ibu Kota Negara Islam

pertama.10

negara yang bersifat keagamaan dan politik sekaligus"13

Merujuk pada makna Qur’an dan Hadits di atas, dengan tegas dikatakan bahwa asas

Pendapat di atas tentu saja merujuk pada

politik Islam adalah Qur’an dan Hadits. Menurut

misi dan ajaran yang disampaikan Nabi SAW.

Maududi, kedaulatan hukum dan politik adalah

Espesito dalam bukunya Islam Aktual, menulis

hak Allah.11 Maududi merujuk pada Qur’an (4;

bahwa bagi Islam, tak ada aspek kehidupan yang

105),

akan

berada di luar kenyataan agama. Apa yang

diperkuat dengan beberapa pandangan sebagai

dikatakan dan dilakukan Nabi, baik secara lisan

(4:65).12

Kategori-kategori

ini

berikut.

maupun

tertulis

melalui

Menurut Prof. M. Yusuf Musa, embrio

merupakan

aplikasi

negara Madinah telah terbentuk sejak di Nabi di

membahas

semua

Makkah. Dengan kata lain misi Nabi yang bersifat rahmat bagi alam bukan saja mengemban tugas agama dalan arti ritual semata, sebagaimana persepsi Barat dan kaum sekuler. Selanjutnya Musa menyatakan:

tradisi

ajaran aspek

(hadits),

agama. kahidupan

Hadits Nabi

Muhammad, masyarakat secara individu dan publik, sosial dan politik.14 Dalam konsep Qur’an maupun Hadits, padanan-padanan bahkan esensi ajaran politik banyak

sekali.

Melalui

Al-Qur’an,

Allah

"Dengan demikian, masalahnya sama

mengenalkan keberadaan-Nya, sebagai Pencipta

sekali tidak seperti yang dikatakan sebagian

dan Pengatur. Suatu keniscayaan tanpa ada

orang-orang yang ingkar bahwa Rasul SAW.,

hukum

untuk mengatur

setelah

mencipta.

semasa di Makkah hanyalah seorang da’i yang

Niscaya mengutus para Nabi dan Rasul sebagai

menyerukan risalah keagamaannya dan selama

pemimpin, tanpa syari’at. Abdullah Wahab

masa kehidupannya di Makkah tidak pernah

Khallaf secara rinci bahkan mengklasifikasikan

memikirkan untuk membentuk sebuah negara

ayat-ayat Qur’an yang membahas fiqih siyasah,

bagi kaum muslimin yang beliau akan menjadi

meliputi: Hukum Tata Negara 25 ayat, Hukum

pimpinannya,

Pidana 30 ayat, Hukum Acara 13 ayat, Hukum

tetapi

yang

ada

adalah

pemikirannya tentang kehidupan yang Islami,

Perundang-undangan 10 ayat, Hukum Ekonomi

namun mengapa sesudah hijrah terjadi suatu

10 ayat. 15

perubahan, lalu beliau berusaha untuk meraih kepemimpinan dan berjuang membentuk sebuah

Muhammad Syahrur, Tirani Islam:Genealogi Masyarakat dan Negara, terj. Oleh Saifuddin Zuhri, (Yogyakrta: LkiS, 2003), h., 93. 11 Sali Azzam, Beberapa Pandangan tentang merintahan Islam, terj. oleh Malikul Awwal, (Bandung: Mizan, 1990), h., 91,93. Lihat juga, Abul A’La Al Maududi, Khilafah dan Kerajaan, Konsep Pemerintahan Islam serta Studi Kritis terhadap Bani Umayyah dan Bani Abbas, terj. Oleh Muhammad al Baqir, (Bandung: Mizan, 2007), h.. 8084. 12 Departemen Agama RI, op. cit., h.. 88, 95. 10


Setelah membahas makna politik atau siyasah dengan pendekatan esensi ajaran Islam (Qur’an dan Hadits), berikut ini pembahasan difokuskan pada asas dan pendekatan perspektif 13 M. Yusuf Musa, Politik dan Negara Dalam Islam, terj. oleh M. Talib), (Surabaya: Al-Ikhlas, tt), h. 29. Lihat juga, Ahmad A. Sofyan dan M. Roychan Madjid, Gagasan Cak Nur tentang Negara dan Islam, (Yogyakarta: Titian Ilahi Press, 2003), h. 23. 14John L. Esposito, Islam Aktual, terj. oleh Norma Arbi’a, (Jakarta, Inisiasi Press: 2002, h. 11. 15Abdullah Wahab Khallaf, Ilm al-Fiqh, (Kairo: Dar al-Qalam, 1978), h., 32-33.


sejarah. Dalam perspektif sejaran, kota Madinah

umum. Piagam Madinah18 menjadi lembaran

sebagai peradaban Islam pertama, dilihat dari

negara dan dokumen sejarah di mana Nabi

aspek

Muhammad

geopolitik

pemerintahan Muhammad

merupakan

yang SAW,

peradaban

dibangun berasaskan

oleh

Nabi

(bai’at)

Qur’an

dan

beragam

Sunnah itu sendiri.

SAW.

dengan

mengadakan

penduduk

kabilah

dan

perjanjian

Madinah

agama

yang

(masyarakat

pluralistik). Piagam Madinah sebagai sebuah

Menurut Hamim Thohary, prinsip dasar

konstitusi, merupakan manifesto politik pertama

terbentuknya negara di Madinah, mempunyai

dalam sejarah Islam.19

ciri dan watak tersendiri. Dia bukan negara kota

Konsep

konstitusi

Madinah,

yang

(city state) seperti di Yunani dan Sparta di masa

diyakini sebagai konstitusi pertama di dunia

purba, karena bukan kedaulatan wilayah yang

yang memuat dasar-dasar pemerintahan dalam

menjadi tujuan gerakan Nabi, tetapi negara yang

berbangsa dan bernegara yang dibuat oleh Nabi

memberi ruang pada kedaulatan aqidah dan

Muhammad. Piagam Madinah mencakup 47

fikrah (paradigma).16 Dengan begitu, maka

pasal sebagai berikut.20

Madinah sebagai negara Islam pertama dari negara

Islam

berikutnya.

(1).

Ini

Rais

adalah naskah perjanjian dari Muhammad, Nabi

mengemukakan bahwa sistem yang dibangun

dan Rasulullah, mewakili pihak kaum muslimin

oleh Nabi SAW. dan kaum Muslimin di Madinah,

yang terdiri dari warga Quraiys dan warga

jika ditinjau dari segi praktis dan diukur dengan

Yathrib serta para pengikutnya yaitu mereka

variabel politik di era modern, bahwa sistem itu

yang beriman dan ikut serta berjuang bersama

adalah sistem politik par

Dhiauddin

"Bismillahirrahmanirrahim"

excellen.17

mereka. (2). Kaum muslimin adalah umat yang

Kajian tentang politik Islam (pemikiran

bersatu utuh, mereka hidup berdapmpingan

politik Islam) dalam perspektif sejarah yang

dengan kelompok-kelompok masyarakat yang

dianggap cukup representatif ialah karya Antony

lain. (3). Kelompok muhajirin yang berasal dari

Black "The History of Islamic Political Thought:

warga Quraiys, dengan tetap memegang teguh

From the Prophet to the Present", diterjemahkan

prinsip

oleh Abdullah Ali dan Mariana Ariestiawati

membayar denda yang perlu dibayarnya. Mereka

dengan judul, "Pemikiran Politik Islam dari Masa

membayar

Nabi Hingga Kini". Dari perspektif sejarah, hijrah

pembebasan anggota yang ditawan. (4). Bani Auf

aqidah, dengan

mereka baik

bahu-mambahu tebusan

bagi

Nabi SAW. dari Makkah ke Madinah (dulunya bernama

Yatsrib)

merupakan

tonggak

diletakkanya dasar-dasar pemerintahan secara 16

Ahmad A. Sofyan dan Roychan Madjid, op cit, h.

19-20. 17 M. Dhiauddin Rais, Teori Politik Islam, terj. oleh Abdul Hayyie al-Kattani, (Jakarta: Gema Insani Press, 2001), h. 4. Lihat juga Ahmad A. Sofyan, op. cit. h. 22; Robert N. Bellah, Beyond Belief, (New York: Herper and Row, 1970), h. 150; Ernes Gelner, Muslim Society, (Cambridge: Cambridge Iniversity Prees, 1981), h. 7.

Masykuri Abdillah, Demokrasi di Persimpangan Maknah, terj. oleh Wahib Wahab, (Yogyakarta: Tiara Wacana, 1999), h. 317-322. 19 W. Montgomeri Watt, Muhammad Prophet and Statesman, (London: Oxford University Press, 1961), h. 225. Lihat juga Abdul Karin Zaidan, Politik Islam, Konsepsi dan Dokumentasi, (Jakarta: Bina Ilmu), h. 71-75. 20 Jimly Asshiddiqie, Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia, (Jakarta: Mahkamah Konstitusi, 2006), h.. 16. Lihat juga Rifyal Ka’bah, op. cit. h.. 3; Saripudin (ed), Syariat Islam Yes Syariat Islam No Dileme Piagam Jakarta dalam Amandemen UUD 1945, (Jakarta: Paramadina, 2001), h.. 163. 18


Zainal Rahawarin

dengan tetap memegang teguh prinsip aqidah,

mereka. Setiap kelompok membayar denda

mereka

dengan baik dan adil tebusan bagi pembebasan

bahu-membahu

membayar

denda

pertama mereka. Setiap kelompok dengan baik

warganya

dan adil membayar tebusan bagi pembebasan

muslimin tidak membiarkan seorang muslim

warganya yang ditawan. (5). Bani al-Harits (dari

terbebani dengan utang atau beban keluarga.

warga al-khazraj) dengan teguh memegang

Mereka memberi bentuan dengan baik untuk

prinsip

keperluan membayar tebusan atau denda. b)

aqidah,

membayar

mereka pertama

(12).

a)

kaum

seorang Muslim tidak akan bertindak tidak

kelompok membeyar dengan baik dan adil

senonoh terhadap sekutu (tuan atau hamba

tebusan

bagi

sahaya) Muslim yang alin. (13). Kaum Muslimin

ditawan.

(6). Bani Sa’adah

pembebasan

prinsip

aqidah,

mereka.

tertawan.

Setiap

memegang

denda

bahu-membahu

yang

warganya

yang

dengan teguh

yang

mereka

sepenuhnya

bahu-

taat

(bertakwa)

memiliki

wewenang

untuk

mengambil

tindakan

membahu membayar denda pertama mereka.

terhadap seorang Muslim yang menyimpang dari

Setiap kelompok membayar denda dengan baik

kebenaran atau berusaha menyebarkan dosa,

dan adil tebusan bagi pemebebasan warganya

permusuhan dan kerusakan di kalangan kaum

yang tertawan. (7). Bani Jusyam dengan teguh

Muslimin. Kaum Muslimin berwenang untuk

memegang

bertindak

prinsip

aqidah,

mereka

bahu-

terhadap

yang

bersangkutan

membahu membayar denda pertama mereka.

sungguhpun ia anak seorang muslim sendiri.

Setiap kelompok membayar denda dengan baik

(14).

dan adil tebusan bagi pembebasan warganya

diperbolehkanmembunuh orang Muslim lain

yang tertawan. (8). Bani an-Najr Bani Jusyam

demi

dengan teguh memegang prinsip aqidah, mereka

dibolehkan pula menolong orang kafir dengan

bahu-membahu

merugikan

membayar

denda

pertama

Seorang kepentingan orang

Muslim orang Muslim.

kafir

tidak dan

(15).

tidak

Jaminan


(perlindungan) Allah hanya satu. Allah berada


dipihak yang lemah dalam menghadapi yang

warganya yang tertawan. (9). Bani Amr bin Auf

kuat. Seorang Muslim, dalam pergaulannya


dengan pihak lain adalah pelindung bagi orang

bahu-membahu

pertama

Muslim yang lain. (16). Kaum Yahudi yang


mengikuti kami akan memperoleh pertolongan


dan hak persamaan serta akan terhindar dari

warganya yang tertawan. (10). Bani an-Nabit

perbuatan aniaya dan perbuatan makar yang


merugikan.

bahu-membahu

pertama

Muslimin adalah satu. Seorang Muslim tidak


akan mengadakan perdamaian dengan pihak


luar Muslim dalam perjuangannya menegakkan

warganya yang tertawan. (11). Bani al-'Aus

agama Allah kecuali atas dasar persamaan dan


keadilan. (18). Keikutsertaan wanita dalam

bahu-membahu

berperang bersama kami dilakukan secara

membayar

membayar

membayar

denda

denda

denda

pertama


(17).

Perdamaian

bagi

kaum


bergiliran. (19). Seorang Muslim, dalam rangka

olah diri dan warganya sendiri. (26). Bagi kaum

menegakkan agama Allah menjadi pelindung

Yahudi

bagi Muslim yang lain disaat menghadapi hal-hal

sebagaimana yang berlaku bagi akum Yahudi

yang mengancam keselamatan jiwanya. (20). a)

Bani Auf. (27). Bagi kaum Yahudi Bani al-Harits

Kaum Muslimin yang taat berda dalam petunjuk

berlaku ketentuan sebagaimana yang berlaku

yang paling baik dan benar. b) seorang Musrik

bagi akum Yahudi Bani Auf. (28). Bagi kaum

tidak diperbolehkan melindungai harta dan jiwa

Yahudi

orang

diperbolehkan

sebagaimana yang berlaku bagi akum Yahudi

mencegahnya untuk berbuat sesuatu yang

Bani Auf. (29). Bagi kaum Yahudi Bani Jusyam

merugikan seorang

Seorang

berlaku ketentuan sebagaimana yang berlaku

berdasarkan bukti-bukti yang jelas ternyata

bagi kaum Yahudi Bani Auf. (30). Bagi kaum

membunuh seorang Muslim, wajib diqishas

Yahudi

(dibunuh), kecuali wali terbunuh memaafkannya

sebagaimana yang berlaku bagi kaum Yahudi

dan, semua kaum Muslimin mengindahkan

Bani Auf. (31). Bagi kaum Yahudi Bani Tsa' labah

pendapat

tidak

berlaku ketentuan sebgaimana yang berlaku bagi

diperkenankan mengambil keputusan kecuali

kaum Yahudi Bani Auf. Barang siapa yang

dengan mengindahkan pendapatnya. (22). Setiap

mekukan aniaya atau dosa dalam hubungan ini

Muslim

yang

maka akibatnya akan ditanggung oleh diri dan

tercantum dalam naskah perjanjian ini dan ia

warganya sendiri. (32). Bagi warga Jafnah,

beriman kepada Allah dan Hari Akhir, tidak

sebagai anggota warga Bani Tsa'labah berlaku

diperkenankan membela atau melindungi pelaku

ketentuan sebagaimana yang berlaku gabi Bani

kejahatan (kriminal), dan barang siapa yang

Tsa'labah.

membela atau melindungi orang tersebut, maka

Syuthaibah berlaku ketentuan sebagaimana yang

ia akan mendapat laknak dan murka Allah di

berlaku bagi kaum Yahudi Bani Auf. Dan bahwa

akhirat. Mereka tidak adakan mendapatkan

kebajikan itu berbeda dengan perbuatan dosa.

pertolongan, dan tebusannya tidak dianggap sah.

(34). Sekutu (hamba sahaya) Bani Tsa'labah

(23). Bila kami sekalian berbeda pendapat dalam

tidak berbeda dengan Bani Tsa'labah itu sendiri.

sesuatu hal, hendaklah perkaranya diserahkan

(35). Kelompok-kelompok keturunan Yahudi

kepada (ketentuan) Allah dan Muhammad. (24).

tidak berbeda dengan Yahudi itu sendiri. (36).

Kedua pihak, kaum Muslimin dan Kaum Yahudi,

Tidak dibenarkan seorang menyatakan keluar

bekerja sama dalam menanggung pembiayaan

dari kelompoknya kecuali mendapat izin dari

disaat melakukan perang bersama. (25). Sebgai

Muhammad.

satu

hidup

(membalas) orang lain yang melebihi kadar

berdampingan dengan kaum Muslimin. Kedua

perbuatan jahat yang diperbuatnya. Barang siapa

pihak memiliki agama masing-masing serta

yang membunuh orang lain sama dengan

sekutunya sendiri-sendiri. Bila di antara mereka

membunuh diri dan keluaganya sendiri, kecuali

ada yang melakukan aniaya dan dosa dalam

bila orang itu melakukan aniaya. Sesungguhnya

hubungan ini, maka akibatnya akan ditanggung

Allah memperhatikan ketentuan yang paling

Qurays

dan

wali

yang

kelompok,

tidak Muslim.

terbunuh.

mengakuai

Yahudi

(21).

Mereka

perjanjian

Bani

Auf

Bani

an-Najr

Bani

Sa'idah

Bani

al-'Aus

(33).

Bagi

Tidak

berlaku

berlaku

berlaku

kaum

ketentuan

ketentuan

ketentuan

Yahudi

diperbolehkan

Bani

melukai


Zainal Rahawarin

baik dalam hal ini. (37). Kaum Yahudi dan kaum

dilakukan tidak menyangkut masalah agama. b)

Muslimin membiayai pihaknya masing-masing.

setiap orang wajib melaksanakan (jewajiban)

Kedua belah pihak akan membela satu sama lain

mesing-masing

dalam menghadapi pihak yang memerangi

tugasnya. (46). Kaum Yahudi Bani Aus, sekutu

kelompok-kelompok

yang

(hamba sahaya) dan dirinya masing-masing

menyetujui piagam perjanjian ini. Keua belah

memiliki hak sebagaimana kelompok-kelompok

pihak juga saling memberikan saran dan nasihat

lainnya yang menyetujui perjanjian ini, dengan

dalam kebaikan, tidak dalam perbuatan dosa.

perlakuan yang baik dan sesuai dengan apa yang

(38). Seseorang tidaka dipandang dosa karena

semestinya dari kelompok-kelompok tersebut.

dosa sekutunya dan, orang yang teraniaya akan

Sesungguhnya kebajikan itu berbeda dengan

mendapat

Derah-daerah

perbuatan dosa. Setiap orang harus bertanggung

Yatsrib yang terlarang, perlu dilindugi dari

jawab atas perbuatan yang dilakukannya. Dan,

setiap

kepentingan

Allah menperhatikan isi perjanjian yang paling

penduduknya. (40). Tetangga itu sepertihalnya

murni dan paling baik. (47). Surat perjanjian ini

diri sendiri selama tidak merugikan dan tidak

tidak membela orang yang berbuat aniaya dan

berbuat dosa. (41). Suatu kehormatan tidak

dosa. Setiap orang dijamin keamanannya, baik

dilindungi kecuali atas izin yang berhak atas

sedang berada di Madinah maupun sedangan

kehormatan itu. (42). Suatu peristiwa atau

berada di luar Mabinah, kecuali orang yang

perselisihan yang tejadi antara pihak-pihak yang

berbuat dosa. Allah melindungi orang yang

menyetujui piagam ini dan dikhawatirkan akan

berbuat kebajikan dan menghindari keburukan.

membehayakan

"Muhammad Rasulullah SAW."

masyarakat

pembelaan. ancaman

(39). untuk

kehidupan

bersama,

harus

diselesaikan berdasarkan ajaran Allah dan

Jelas

sesuai

bahwa

dengan

Piagam

fungsi

Madinah

dan

atau

Muhammad sebagai utusannya. Utusan-Nya.

Konsitusi Madinah, mengandung kontrak politik

Allah akan memperhatikan isi perjanjian yang

yang mengikat seluruh penduduk Madinah

paling dapat memberikan perindungan dan

dengan latar belakang agama dan kabilah-

kebajikan. (43). Dalam hubungan ini warga

kabilah yang pluralistik. Kontrak politik tersebut

berasal dari Qurays dan warga lain yang

menempatkan

mendukungnya

mendapat

pemimpin seluruh penduduk Madinah yang

pembelaan. (44). Semua warga akan bahu-

berlatar belakang multikulturalisme itu. Dengan

membahu dalam menghadapi pihak lain yang

demikian, esensi Piagam Madinah merupakan

melancarkan serangan terhadap Yatsrib. (45). a)

misi

bila mereka (penyerang) diajak berdamai dan

bermasyarakat yang berdabad dan atau dengan

memnuhi

kata lain sistem berbangsa dan bernegara.

tidak

ajakan

itu

akan

serta

melaksanakan

perdamaian tersebut, maka perdamaian ini

kerasulan

Nabi

dalam

Muhammad

sebagai

membangun

sistem

Dari kedua pendekatan di atas, ada dua

dianggap sah. Bila mereka diajak berdamai

otoritas

seperti

wajib

Muhammad SAW. Pertama, sebagai utusan Allah

melaksanakan

(Nabi dan Rasul) untuk menyampaikan risalah

perdamaian tersebut selama serangan yang

(syari’at). Kedua, sebagai pemegang otoritas

itu,

memenuhi

maka ajakan

kaum serta

Muslimin


yang

dimiliki

oleh

sosok

Nabi


kekuasaan dalam pemerintahan. Dengan kedua

D. Doktrin Ideologi Politik Islam

fungsi ini, menunjukkan identitas Syari’at Islam

Wilayah politik berbasis agama, di manapun tidak lepas dari otoritas ideologi dan atau sistem nilai dari ajaran agama itu sendiri.23 Dibalik itu, secara sosiologis, otoritas ideologi berwawasan agama terkadang mengalami tekanan politik dan sosio-ekonomi, yang cenderung bersifat pragmatis pada tiap kurun waktu tertentu. Dewasa ini, politik pragmatis seakan merupakan bagian dari hegemoni demokrasi modern. Secara teoritis, istilah ideologi yang telah diadopsi dalam term politik atau kekuasaan politik, khususnya politik Islam dimulai sejak terbitnya Piagam Madinah. Ian Adams, menyatakan bahwa Islam sejak awal sejarahnya telah menjadi agama dunia yang paling politis, karena Nabi Muhammad adalah pendiri negara Islam pertama. Nabi Muhammad adalah pemimpin agama, panglima militer, dan sekaligus menjadi pemimpin politik.24 Berdasarkan argumen di atas maka

sebagai

sebuah

misi

keilahian

untuk

diberlakukan pada manusia. Setelah Nabi Saw wafat, peran kepala negara digantikan secara berkala oleh empat sahabat Nabi. Di masa pemerintahan Umar-lah, terjadi penaklukan secara luas hingga mencapai Timur Tengah dan semenanjung Afrika. Ira M. Lapidus mencatat bahwa gelombang pertama penaklukkan

dilanjutkan

beberapa

dekade

berikutnya melalui gerakan baru dalam skala dunia. Wilayah Barat, Afrika Utara ditaklukkan antara 634-711, Spanyol ditaklukkan antara 711-759. 21 Dengan demikian, umat Islam telah menegakkan

kedaulatan

wilayah

secara

geografis untuk penyebaran sebuah kultur bersama dan sebuah identitas sosial politik atas nama Islam. Dari Madinah, berdirilah daulahdaulah Islamiyah seperti Khilafah Bani Umayyah di Damaskus pada tahun 41 H atau 661 M, yang melegalkan kekuasaannya sampai dengan tahun 127 H atau 745 Mi. Khilafah Abbasiyah di Bagdad pada tahun 132 H atau 750 M, yang berkuasa sampai dengan tahun 640 H atau 1242 M. Khilafah Bani Umayyah di Kordova (Spanyol) pada tahun 138 H atau 756 M, yang berkuasa sampai dengan tahun 418 H atau 1027 Mi. Khilafah Fatimiyah di Mesir pada tahun 296 H, atau 908 M, sampai dengan tahun 555 H atau 1160 M. Khilafah Utsmaniyyah di Istambul pada tahun 1290 sampai 1922 M.22 21Ira M. Lapidus, Sejarah Sosial Ummat Islam, Bagian kesatu dan Dua, terj. oleh Ghufron A. Mas’adi, (Jakarta: Grafindo Persada, 2000), h. 61. 22Endang Syaifuddin Anshari, Wawasan Islam, (Jakarta: Gema Insani Press, 2004), h.. 345.

banyak kalangan Islamis yang mengusung konsep Islam Din wa ad-Daulah dan juga kalangan non Islam menyatakan bahwa Islam itu adalah Din ad Daulah sebagai sebuah sistem hidup yang komprehensif dan holistik (Kaffah), termasuk urusan politik dan kenegaraan.25 23Politik berbasis keagamaan selalu terkait dengan sistem nilai dan ideologi. Di sinilah banyak timbul konflik ketika wilayah politik dalam arti kekuasaan, mengadopsi sistem nilai dan ideologi tertentu ke dalam negara yang berkarakter nation state pluralis seperti Indonesia. Ideologi sebagai sebuah sistem kepercayaan, adalah orientasi tindakan yang berisi kepercayaan yang diorganisir dalam suatu sistem yang koheren. Lihat Muhammad Alfan Alfian Mahyuddin, Menjadi Pemimpin Politik: Perbincangan Kepemimpinan dan Kekuasaan (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2009), h.. 245. 24Ian Adams, Idologi Politik Mutakhir Konsep, Ragam, Kritik, dan Masa Depanya (Yogyakarta: Qalam, 2004), h.. 426-227. 25Abdul Rashid Moten, Political Science: An Islamic Perspective, (London: Macmillan, Publishing, 1996), h. 31.


Zainal Rahawarin

Menurut Peter L. Berger,26 konflik ideologi besar

bagi kekuasaan Islam, yang diteruskan oleh

yang menjadi bagian dari perang dingin hanya

Abubakar, Umar, Utsman, dan Ali. 27

berhenti sementara waktu, dan tidak dapat dijamin berhenti selamanya (The end of Idelogy). Sementara itu, muncul suatu format politik baru di akhir abad 20, dimana struktur negara bangsa (nation-state) telah ditempatkan pada proses pembahasan konstitusi secara formal antara ideologi nasionalisme religius dan nasionalisme sekuler, menjadi dua mazhab pandangan dunia (world view) yang terus bersaing. Montgomery

Watt,

dalam

bukunya

Politik Islam dalam Lintas Sejarah, mengatakan: “Selama periode awal Nabi melaksanakan misi kenabiannya di Makkah, sudah ada potensi politik namun belum terlaksana. Hal ini

Harry J. Benda dalam bukunya The Crescen and the rising sun, menyatakan sebagai berikut: "The separation of religion and politics in Islam, at the very least can be described as unrealistic".

He

continued

to

say:

"the

separation of religion and politics, in other words,

simply

represents

a

temporary

phenomenon sen when islam axperiencing a period politics can no longer be maitained, wether in independent Islamic nations or in Islamic regions that are governed by non Muslims".28 Bila mengadopsi pandangan Benda di atas,

menjadi bagian dari ajaran yang merupakan

adanya pemisahan agama dan politik dalam

gagasan-gasan Qur’an. Nanti implementasinya

Islam

pada saat Nabi hijrah ke Madinah pada tahun

fenomena

622, dinyatakan sebagai awal dari kegiatan

mengalami

politiknya. Dikatakan bahwa di Madinah, Nabi

tersebut

telah mewujudkan potensi politik tersebut

menafikkan politik atau politik bukan bagian

menjadi suatu badan politik yang baru yang

dari Islam. Pada saatnya, Islam akan kembali

termuat dalam sebuah dokumen penting yakni

bangkit dan eksis menjadi ideologi politik,

konstitusi Madinah atau Piagam Madinah.

kenegaraan

Hingga Nabi Wafat pada bulan Juni 632, walau

dipertegas

masih dalam tahap penegakkan konsolidasi

“Muhammad not only found a new religion but

negara, namun Nabi telah mengauasai seluruh

established a new polity”.29

hanyalah

sekedar

sementara

Islam

kemunduran.

bukan

di

dan oleh

penampakkan yang

Jadi

dasarkan

pemisahan pada

pemerintahan. S.

Khuda

sedang

Bakhsh

Islam

Bahkan bahwa

Jazirah Arab. Dalam telaah historis, negara

Bahkan, dalam konsep Islam, mendirikan

yang telah dibangun oleh Nabi Muhammad

negara adalah sesuatu yang wajib.30 Yusuf

SAW, meskipun belum memiliki batas-batas geografi tertentu, tetapi secara geopolis telah diakui keberadaannya. Kepemimpinan Nabi dalam bidang politik inilah menjadi landasan

26 Peter L. Berger, Kebangkitan Agama Menentang Politik Dunia, terj. oleh Hasibul Khoir, (Yogyakarta: Arruzz, 2003), h. 30.


Qardhawi

mengkategorikan

masalah

kepemimpinan atau hukum syar’i, yang menjadi 27 W. Montgomery Watt, Politik Islam Dalam Lintas Sejarah, terj. oleh Helmy Ali, (Jakarta: P3M, 1988), h., 3-5. 28Harry J. Benda, The Crescen and the Rising Sun: Indonesian Islam Under the Japanese Occuption, 9142-1945, (The Hague) 1958, h. 180. 29 S. Khuda Bakhsh, Politik In Islam, (India: Idarah-I Adibiyat-I Delli, 1920), h., 1. 30 M. Yusuf Musa, op. cit., h.. 23-33.


bagian dari pendirian negara, dinyatakan sebagai

kolonialisme Barat pada abad 18-20, dengan

bagian dari hal yang bersifat furu’, akan tetapi

birokrasi kolonialnya. Akan tetapi dibalik itu,

harus diyakini statusnya sebagai sesuatu yang

terdapat hal positif bagi kaum Muslimin untuk

wajib dan mutlak. Kedudukannya bila dibanding

mengaktualisasikan dirinya dan mereformasi

dengan shalat dan zakat adalah sama. Meskipun

kembali pemikiran politik Islam.

shalat dan zakat merupakan sesuatu yang

Berdasarkan pandangan di atas, maka

dasarnya wajib, tetapi menjadi bagian dari furu’,

ideologi dalam term politik, khsusnya politik

bukan ushul, karena kefarduannya adalah amal

Islam menjadi bagian dari Islam itu sendiri.

perbuatan,

bukan

Dengan

pandangan

yang

Yusuf

dirumuskan sebagai berikut. Menurut Anshari,

Qardhawy,32

membenarkan pendapat di atas.

ideologi Islam adalah ideologi yang Islam-

Argumen tentang Islam adalah suatu hal dan

oriented, ideologi yang berorientasi pada al-

politik adalah hal lain, menurut Qardhawy bukan

Qur’an dan Sunnah.34 Menurut Haedar Nasir,

bersumber dari ajaran Islam, melainkan akibat

ideologi Islam adalah ideologi yang bersumber

pengaruh politik penjajah. Pendapat yang sama

pada paham hidup yang berasaskan Islam. Suatu

dikemukakan

oleh

keyakinan.31 dikutip

Badri

oleh

Beberapa Dr.

Yatim33,

demikian

Ideologi

Islam

dapat

bahwa

ideologi yang sempurna adalah yang mempunyai

mundurnya politik Islam yang ditandai dengan

asas sebagai dasar keyakinan, menjadi titik tolak

runtuhnya kehalifahan Utsmany, karena faktor

dari setiap kegiatan dan memiliki ultimate goal yang jelas.35 Menurut Mukhotim El Moekry,

31Yusuf

Qardhawi, Legalitas Politik Dinamika Perspektif Nash dan Asy-Syariah, Terj. oleh Amirullah Kandu, (Bandung: Pustaka Setia, 2008), h.. 30-31. 32 Yusuf Qardhawy, Fiqih Negara, terj. oleh Syafril Halim, (Jakarta: Rabbani Press, 1997), h. 24. Lihat juga M. Dhiauddin Rais, op. cit. h., 5-6. (Diantara pendapat yang dikutip oleh Qardhawy dan Rais adalah pendapat Dr. F. Fitzgerald bahwa Islam bukanlah semata agama (a religion), namun juga merupakan sebuah sistem politik; pendapat Prof. C.A. Nallino bahwa Nabi Muhammad telah membangun dalam waktu bersamaan agama (a religion) dan negara (a state). Pendapat Dr. Scacht bahwa Islam lebih dari sekedar agama, ia juga mencerminkan teori-teori perundang-undangan dan politik, merupakan sisitem peradaban yang lengkap dan integral. Penapat Prof. Strothman: Islam adalah suatu fenomena agama dan politik, karena Nabi juga politikus yang bijaksana, atau negarawan. Pendapat Prof. D.B. Macdonald: di sini (di Madinah) dibangun negara Islam yang pertama dan diletakkan prinsip-prinsip utama undang-undang Islam. Pendapat Sir T. Arnold: Nabi pada waktu yang sama, seorang kepala agama dan kepada negara. Pendapat Prof. Gibb: Islam bukanlah sekedar kepercayaan agama individu, namun ia meniscayakan berdirinya suatu bangunan masyarakat yang independen. Ia mempunyai metode tersendiri dalam sistem kepemerintahan, perundang-undangan dan institusi). 33Badri Yatim, Sejarah Peradaban Islam, (Jakarta, Rajawali Press, 1997), h. 176-183. Lihat juga Harun Nasution, Pembaharuan Dalam Islam, (Jakarta: Bulan Bintang, 1975), h. 142.

suatu ideologi, baik atau tidak, harus mampu menjawab

tiga

kriteria.

Pertama,

harus

memuaskan akal pikiran manusia. Kedua, harus menentramkan hati. Ketiga, harus sesuai dengan fitrah. Alam manusia dan ekosistem kehidupan adalah ciptaan Allah. Layakkah jika manusia mengatur ketiganya dengan aturan buatan sendiri, sementara ada penciptanya? Jawabanya tidak layak, maka jika diatur dengan akal pikiranya, tidak dengan aturan penciptanya, pasti rusak dan hancur. Adakah kitab selain AlQur’an memuat hukum yang mengatur masalah sosial,

ekonomi,

termasuk

politik dan pemerintahan

mengatur

34Endang

pasal

peradilan?

Jika

Saifuddin Anshari, Wawasan Islam…., h..

171. 35Haedar Nashir, Gerakan Islam Syariah Reproduksi Salafiah Ideologi di Indonesia (Jakarta: PSAP Muhammadiyah, 2007), h.. 149.


Zainal Rahawarin

buktikan dan bandingkan dengan Al-Qur’an, mana yang paling Dari

konprehenshif.36

pengertian

akhir perang dingin lama telah mengantarkan dunia pada sebuah konsensus ideologi global,

Islam

yang menjadi tatanan berbangsa dan bernegara

sebagaimana dipaparkan di atas, sangat tidak

yakni demokrasi liberal. Asumsi Fukuyama lebih

realisitik jika partai Islam yang secara resmi

bersifat interpretasi pragmatis atas melemahnya

menggunakan

masih

ideologi sosialis setelah blok pertahanan Pakta

lain

dalam

Warsawa yang dipimpin Soviet runtuh. Sebab

politik

sebagai

Islam di mana dan kapanpun akan tetap bangkit

Islam

menggunakan

ideologi

sebagai

ideologi

mengaktualisasikan

ideologi

asas

bagian atau atas nama ideologi Islam. Hal ini

dengan ideologi Islamnya.

agar dapat membedakan partai Islam dengan

Tesis Juergensmeyer di atas merupakan

partai lain yang menggunakan asas dan ideologi

lompatan pemikiran teori politik mutakhir

selain Islam, atau menurut Natsir, ideologi la

tentang relasi agama dan negara pada abad

diniyah.

modern, dapat bergerak ke arah paham teori

Kebangkitan berbagai gerakan di dunia

politik Islam sebagai Din ad-Daulad dan menjadi

termasuk

awal

simbol identitas suatu bangsa (nation identity).

kemerdekaan, tidak lepas dari aspek ideologi.

Bahwa agama yang selalu diperdebatkan sebagai

Fenomena kebangkitan yang terjadi di berbagai

ritualisme an sich (sistem peribadatan murni)

negara

jauh

Islam

pasca

di

Indonesia

perang

dingin

pada

lama,

telah

dari

urusan

negara,

politik

dan

menggunakan pendekatan agama sebagai corak

pemerintahan makin terkoreksi secara ilmiah.

kebangsaan (nationhood). Mark Juergensmeyer37

Refleksi

dalam kajiannnya menyebut bahwa kebangkitan

dikarenakan kegagalan ideologi sekuler merajut

agama dalam bidang politik, dengan bahasa

tatanan dunia yang adil. Sebagai contoh Republik

"nasionalisme religius atau nasionalisme baru".38

Islam Iran, lahir dari kalangan ulama (Mullah).

Pendapat ini sekaligus mengoreksi pandangan

Khomeini, sang arsitek Republik Islam Iran

Francis Fukuyama yang menyatakan bahwa

mengatakan Amrika hich galati nami tuni

agama

menentang

politik

dunia,

bekunad (Amerika tak bisa berbuat apa apa).39 Mukhotim El Moekry, Pemikiran Ideologi Islam Kumpulan Rujukan Jurnal Islam (Jakarta: Wahyu Press, 2002), h.. 30. 37 Mark Juergensmeyer, Religious Nationalism Contfronts the Secular State, (California University of California Pres, 1993), h.. 14. Lihat juga Peter L. Berger, op. cit., h. 25. 38Nasionalisme religius atau nasionalisme baru, adalah sebuah ideologi politik yang mengartikulasikan dirinya pada nilai-nilai moral dan spiritual, serta nilai-nilai sosial (kolektifitas). Studi yang dilakukan oleh Mark Juergensmeyer di berbagai negara terutama Asia, Afrika, Timur Tengah dan pecahan Uni Sovyet ini, bersifat linier. Berawal dari sebuah gerakan keagamaan menuju pada pembentukan negara. Namun demikian, paham ini tidak mendudukkan negara pada paham teokrasi. Bahkan seperti terungkap dari hasil wawancaranya dengan Syaikh Yassin, "menerima ide umum demokrasi". Gerakan ini terdapat pada hampir semua paham agama. 36


Kesimpulan dari uraian di atas, adalah bahwa politik yang dibangun pada masa awal Islam adalah politik Islam ideologis. Tidak ada pemisahan antara Islam dan politik. Politik Islam yang sesungguhnya adalah "Islam din adDaulah". Seperti dinyatakan oleh Abdul Rashid Moten, "Islam Din ad-Daulah", sejak awal diyakini kaum Muslim sebagai sistem hidup yang komprehensif dan Islam adalah way of life. Untuk

39 Musa Khazim dan Alfian Hamzah, Perang Dunia III di Pelupuk Mata, Iran Skenario Penghabisan (Jakarta: Ufuk Prees, 2007), h.. 55.


itu, Islam dalam term politik adalah sebuah

agama Islam, apabila didalamnya termasuk

ideologi politik yang memiliki suatu pandangan

politik. Jadi Islam adalah ajaran yang bersifat dan

hidup,

berwatak Din Ad-Daulah (Agama dan Negara).

memiliki

dasar-dasar

parenial,

metodologi, aturan dan tujuan hidup.40 Jika

Islam

dalam

konteks

politik

dipahami sebagai sebuah ideologi politik, maka partai Islam adalah partai yang menjadikan

DAFTAR PUSTAKA Abdillah Masykuri, Demokrasi di Persimpangan

Islam sebagai pandangan hidup, sehingga dapat

Maknah,

mengaplikasikan

Wahab),Yogyakarta, Tiara Wacana, 1999.

hukum-hukum

yang

telah

diatur dalam Islam dapat dilaksanakan dengan menggunakan negara sebagai alat.

(penerjemah,

Wahib

Abdullah Wahab Khallaf, Ilm al-Fiqh, Kairo, Dar al-Qalam, 1978 Adams Ian, Ideologi Politik Mutakhir Konsep,

E. Penutup Dari uraian di atas, dapat diambil kesimpulan sebagai berikut: Bahwa misi utama dari ajaran Islam

Ragam, Kritik dan Masa Depanya, tejh. Ali Noerzaman (Yogyakarta: CV.

Qalam,

2004).

adalah untuk menegakkan amar makruf dan nahi

Ahmad A. Sofyan dan M. Roychan Madjid,

munkar. Penegakkan amar makruf dan nahi

Gagasan Cak Nur tentang Negara dan

munkar, bukan domain utama lembaga sosial

Islam, Ttitian ilahi Press, Yogyakarta,

dakwah.

2003,

Karena

makruf

dan

wajibnya

untuk

nahi

menegakkan

munkar,

mensyaratkan

Shahih Al-Bukhari, Bab Al-Jihad, Bab Al-

institusi hukum yang dapat melaksanakan dan

Ju’mah Juz I, III, Cet. I, Bairut, Dar Al-

mengeksekusi

Kutub Al-Ilmiyah, 1992.

ekses

sosial

kedaulatan

Al-Imam Abi Abdillah Muhammad Al-Bukhari,

dan

Lembaga

kehadiran suatu

amar

perbuatan

dakwah

tidak

manusia. berwenang

menghukum seseorang atas suatu perbuatan, separti menfonis penjara, atau hukum mati dan atau sejenis. Atas dasar itulah, sangat tidak berdasar jika ada pendapat yang menyatakan bahwa Islam tidak

mengurusi

politik.

Justru

politik

Al-Imam Abi Al-Husain Muslim Bin Al-Hajjaj AlQusyairi Al-Naisaburi, Shahih Muslim, Kitab Al-Imarah, Bab Al-Jamia’ah, Juz III, Cet.I, Bairut, Dar Al-Ihya Al-Turais AlArabii’, 1955, hlm 1478. Al-Jaziri Syaikh Abdul Malik, Haramkah Partai,

merupakan jiwa dan ruh dari ajaran Islam.

Pemilu,

Apabila politik dipisahkan dari ajaran Islam,

Nashiruddin Al-Albani, Media Hidayat,

maka

Yogyakarta, 1419

Islam

menjadi

agama

yang

tidak

sempurna. Dengan demikian kesempurnaan

Parlemen,

Fatwa

Syaikh

Al-Chaidar, Pemikiran Proklamator Negara Islam Indonesia S.M. Kartosoewirjo (Jakarta:

40 Fajlurrahman Jurdi, Aib Politik Islam: Perselingkuhan Binal Partai-partai Islam Memenuhi Hasrat Kekuasaan (Yogyakarta: AntonyLib-Indonesia, 2009), h.. 5.

Darul Falah, 1420 H


Zainal Rahawarin

Anshari, M.A Endang Syaifuddin., Wawasan Islam, Jakarta, Gema Insani2004

Grasindo, Jakarta, 1993

----------, Endang Saifuddin, Piagam Jakarta 22 Juni 1945 dan Sejarah Konsensus Nasional Antara Nasionalis Islami dan Nasionalis "Sekuler"

tentang

Indonesia

1945-1959

DasarRepublik (Jakarta:

CV.

Rajawali, 1983), Asshiddiqie

Jimly,

Konstitusi

Konstitusionalisme

Indonesia,

& Jakarta

Mahkamah Konstitusi, 2006. Azzam

Sali,

Beberapa

Didi Krisna, Kamus Politik Internasional, PT.

Pandangan

Tentang

merintahan Islam, (penerjemah) Malikul Awwal, Bandung, Mizan, 1990, hlm, 91,93. Bellah Robert N., Beyond Belief, New York, Herper and Row, 1970, Budiarjo Mirriam, Dasar-dasar Ilmu Politik (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama

Donws Anthony, An Economic Theory of Democracy (New York: Harper, 1957) Departemen

Agama

Adibiyat-I Delli, India, 1920

Al

Qur’an

dan

Terjemahnnya, Semarang, Karya Toha Putra, 1995, hlm. 88, 95. Espesito John L., Langkah Barat Menghadang Islam, prjmh. Dina Maediya, (Yogyakarta: Jendela, 2004 Fatwa A.M, Satu Islam Multi Partai, Membangun Integritas

di

Tengah

Pluralitas

(Bandunbg: Mizan, 2002). Firdaus Syam, Amien Rais dan Yusril Ihza Mahendra di Pentas Politik Indonesia Modern (Jakarta: Khairul Bayan, 2003) Firmanzah, Mengelola Partai Politik Komunikasi Dan Positioning Ideologi Politik Di Era Demokrasi

Bakhsh S. Khuda, Politik In Islam, Idarah-I

RI,

(Jakarta:

Yayasan

Obor

Indonesia, 2008) Gelner Ernes, Muslim Society, Cambridge,

Musa M. Yusuf, Politik dan Negara dalam Islam (Surabaya: Al-Ikhlas, 1963)

Cambridge Iniversity Prees, 1981 Hantington

Samual

P.,

Benturan

Antara

Benda Harry J., The Crescen and the Rising Sun:

Perbedaan dan Masa Depan Politik Dunia,

Indonesian Islam Under the Japanese

(Penerjemah: M. Sadat Ismail), Qalam,

Occuption, 9142-1945, (The Hague) 1958,

Yogyakarta,

hlm

Hidajat Imam, Teori-Teori Politik (Malang

Christenson Reo M., Ideologies and Modern Politics (New York: Dodd, Mead & Company, Inc, 1971) Djazuli

H.A.,

Fiqh

Siyasah:

Setara Press, 2009), John L. Esposito, Islam Aktual, (penerjemah, Norma Arbi’a),

Implementasi

Kemaslahatan Umat dalam Rambu-rambu Syariah, Prenada Media Group, Jakarta, 2007, hlm, 25-27.


Jakarta, Inisiasi Press,

2002, hlm 11. Juergensmeyer

Mark,

Religious

Nationalism

Contfronts the Secular State, University of


California

Pres,

Berkeley,

California

1993, Jurdi

Konsep Pemerintahan Islam Serta Studi

Fajlurrahman,

Aib

Politik

Islam:

Perselingkuhan Binal Partai-partai Islam Memenuhi

Hasrat

Kekuasaan

(Yogyakarta: AntonyLib-Indonesia dan Pukap-Indonesia, 2009),

Indonesia, Jakarta, Khairul Bayan, 2004. ----------, Ka’bah Rifyal,Politik dan Hukum Dalam Al-Qur’an, Khairul Bayan, Jakarta, 2005, hlm 8, 11. Kartini Kartono, Pendidikan Politik, Bandung, Mandar Maju, 1996 Lapidus,Ira M. Sejarah Sosial Ummat Islam, Bagian kesatu dan Dua (penerjemah, Ghufron A. Mas’adi), Jakarta, Grafindo

Muhammad al

Baqir,

Bandung, Mizan, 2007, hlm. 80-84. Maruto MD & Anwari WMK (ed), Reformasi

Moten Abdul Rashid, Political Science: An Islamic Perspective

Modernisme

dan

Fundamentalisme Dalam Politik Islam Partai

Masyumi

(London:

Macmillan

Publishing, 1996). Musa M. Yusuf, Politik dan Negara Dalam Islam, (penerjemah,

M.

Talib),

Al-Ikhlas,

Surabaya, tt, hlm 29. Musa Khazim dan Alfian Hamzah, Perang Dunia III di Pelupuk Mata, Iran Skenario Penghabisan (Jakarta: Ufuk Prees, 2007). Natsir, Mohammad, Islam Sebagai Dasar Negara Pidato

Persada, 2000 Izha,

(pen),

LP3ES, 2002)

Ka’bah Rifyal, Penegarakan Syariat Islam di

Perbandingan

Abbas,

dan Peluang Menuju Demokrasi (Jakarta:

Jakarta, Amzah , 2005

Yusril

Kritis Terhadap Bani Umayyah dan Bani

Politik dan Kekuatan Masyarakat Kendala

Khaliq Farid Abdul, Fiqih Politik Islam,

Mahendra

Maududi Abul A’La. Khilafah dan Kerajaan,

di

Depan

Sidang

Majelis

Konstituante Untuk Menentukan Dasar Negara RI (1957-1959), Kholid O. Santosa (ed.) (Bandung: Sega Arsi, 2004)

(Indonesia) dan Partai Jama’at-i-Islami

Nashir Haedar, Gerakan Islam Syariat Reproduksi

(Pakistan), Cet.I, Jakarta Paramadina,

Salfiah Ideologi di Indonesia (Jakarta:

1999

PSAP Muhammadiyah, 2007), hlm. 148.

Mahyuddin Muhammad Alfan Alfian, Menjadi Pemimpin

Politik

Perbincangan

Kepemimpinan dan Kekuasaan (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2009). Mahfud MD Moh., Demokrasi dan Konstitusi di Indonesia: Studi tentang Interaksi Politik dan Kehidupan Kenegaraan, cet. ke-2 (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2003).

Nasution Harun, Pembaharuan Dalam Islam, Jakarta, Bulan Bintang, 1975 Noer Deliar, Ideologi Politik dan Pembangunan (Jakarta: LPPM Tan Malaka, 2007 Qardhawi Yusuf, Karakteristik Islam; Kajian Analitik (Penerj Rofi’ Munawwar dan Tajudin), Surabaya, Risalah Gusti, 1996


Zainal Rahawarin

Qardhawi Yusuf, Legalitas Politik Dinamika Perspektif Nash dan Asy-Syariah, (terj).. Amirullah Kandu (Bandung: Pustaka Setia, 2008)

Syaikh Abdul Malik Al-Jaziri, Haramkah Partai,

……….Yusuf, Fiqih Negara, (penerjemah, Syafril Halim), Rabbani Press, Jakarta, 1997

Sukarna, Sistem Politik, Alumni, Bandung, 1981

Rais

Dhiauddin M., Teori Politik Islam, (penerjemah, Abdul Hayyie al-Kattani at all), Gema Insani Press, Jakarta, 2001

Ritzer George, Sociological Theory (New York: McGraw-Hill Inc., 1992 Saripudin H.A., (ed), Syariat Islam Yes Syariat Islam No Dileme Piagam Jakarta dalam Amandemen UUD 1945, Jakatra, Paramadina, 2001.


Pemilu,

Parlemen,

Fatwa

Syaikh

Nashiruddin Al-Albani, Media Hidayat, Yogyakarta, 1419

Thompson John B., Analisis Ideologi: Kritik Wacana

Ideologi-Ideologi

Dunia

(Yogyakarta: IRCisCO, 2003). Yatim Badri, Sejarah Peradaban Islam, Jakarta, Rajawali Prees, 1997. W. Montgomeri Watt, Muhammad Prophet nad Statesman, London Oxford University Press, 1961.

TEOLOGI POLITIK ISLAM

Recommend Documents