PEMERINTAH KABUPATEN SUBANG PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUBANG NOMORT 11 TAHUN 2008 TENTANG
PAJAK PARKIR DENGAN RAHMAT'TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI SUBANG Menimbang
: a.
bahwa dengan ditetapkannya Udang-undang l"lomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-undang Republik lndonesia Nomor 18 Tahun 1997 tentilng Fajak Daerah dan Retribusi Daerah maka Pajak Parkir di tetapkan menjadi Pajak Daerah;
b.
bahwa potensi Pajak Parkir di Daerah Kabupaten Subang cukup memadai untuk meningkatkan Pendapatan Daerah yang mendukung kemandirian Daerah dalam pelaksanaan Otonomi Daerah yang nyata dan bertanggungjawab;
c.
bahwa sehubungan dengan hal tersebut maka Pajak Parkir perlu diatur dan ditetapkan dalam Peraturan Daerah.
Mengingat
: 1.
Undang Undang Nomor
4
Tahun 1968
tentang
Pembentukan Kabupaten Punvakarta dan Kabupaten Subang (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 1968 Nomor 31 Tambahan Lembaran Negara Nonior 2851);
2.
Undang Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Flukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1981 Nlomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209);
3.
undang undang Nomql' 17 Tahun 1997 tentang Hadan Penyelesaian Sengketa Pajak (Lembaran Neglara Tahun 1997 Nomor 40, Tarnbahan Lembaran negara Nomor 3684);
4.
Undang Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, sebagimana telah dirubah dengan Undarrg Undang Nomor ll4 Tahun 2Ct00 tentang Perubahan atas Udang-undang nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak dan Retribusi Daerah. (Lembaran hlegara Tahun 2000 Nomor 246 Tambahan Lembaran Nlergara Nomor 4048',
5.
Undang Undang Nomor
1
b.
Undang Undang Nomor
10 Tahun 2044 tentang
Tahun 2OA4
tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355);
Pembentukan Peratura n Peru ndang-u ndan gan ( Lem ba ra n
Negara Republik lndonesia Tahun 2A04 Nomor
36,
Tambahan Lernbaran Negara Nomor a3B1); 7.
8.
15 Tahun 20Ct4 tentang Tanggungjawah Keuangan dan Pengelolaan Pemeriksaan Negara (Lembaran Negara Recrublik lndonesia Tahun 2004 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara nomor 4400); Undang Undang Nomor
Undang Undang Nomor 32 Tahun 2004 ientang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negarer Republik lndonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437)',
9.
Undang Undang Nomor 33 Tahun 2004 terttang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah. (Lembaran Negara Republik lndon:sia Tahun
2OO4 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
10.
Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3258);
11.
Peraturan Pemerintah Nlomor Pajak Daerah;
65 Tahun 2001 tentang
qG"F"q
@.
r1E,.:-:'':!t{$aeE*'
'
zbffi*'il.a^'il:H;ffiffiffi=''tffi'ffi
Daerah(Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2005 Nomor 1,{0);
13. Peraturan Pernerintah Nomor 38 Tahun 2007
tentang r'emerintah, Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah Daerah Propinsi dan pemerintah Daerah KabupatenlKota;
E
Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SUBANG DAN
BUPATI SUBANG MEMUTUSKAN
:
MenetAPKAN : PEMTURAN DAERAH KABUPATEN SUBANG TENTANG PAJAK PARKIR.
BAB l-
I
KETENTUAN UMUM Pasal
1
Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan
:
1.
Daerah adalah Kabupaten Subang;
2.
Bupati adalah Bupati Subang;
3.
Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Subang;
4.
Dinas adalah Dinas Pendapatan, Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Subang,
5.
Pejabat adalah Pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang Perpajakan Daerah sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
v
o. Pajak Daerah yang selanjutnya disebut Paiak, adalqh iuran wajib yang dilakukan
oleh orang pribadi atau badan kepada daerah tanpa imbalan langsung yang seimbang, yang dapat dipaksakan berdasarkan Peraturan Perundang-unclangern yang berlaku, yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan penterintah daerah dan pembangunan rjaerah;
Badan adalah suatu bentuk badan usaha yang meliputi Prarseroan Terbatas, Perseroan Komanditer, Perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah, Perkumpulan, Firma, Kongsi, Koperasi, Yayasan atau Orl;anisasi sejenis,
7.
Lembaga Dana Pensiun, Biadan Usaha Tetap serta bentuk usaha lainnya;
Parkir adalah penempatan suat'-r kendaraan bermotor yang bersifat sementara
B.
diluar badan jalan;
9.
Penyelenggaraan Parkir diluar badan jalan adalah penyelenggaraan parkir di lLrar baclan jalan oleh orang pribadi atau beldan, baik yang disediakan berkaitalrr derrgan pokok usaha maupun yang disediakan sebagai usaha, termasuk perryeciiaan tempat penitipan kendaraan bermotor atau penyewaan garasi kerrclaraan bermotor yang clipungut bayaran;
iC.F::jak Farkir adalah pajak yarrg dikenakan atas penyelenggaraan tempat parkir di lua:' badan jalan oleh orang pribadi atau badan, baik yang disediakan berkaitan clerrgan pokok usaha maupun yang disediakan sebagai suatu usaha, termasul"l perryediaan tempat penitipan kendaraatr bermotor atau persewaan garasi kerrdaraan bermotor yang rnemungut bayaran;
1
1. Subjek Pajak adalah orang pribadi atau badan yang dapat dikenakan pajak daerah;
12. Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan yang menurut l.tetentuan peraturan
perunciang-undangan perpajakan daerah diwajibkan untuk rnelakukan pembayaran pajak yang terutang, termasuk pemungut atau pemotong pajak
tertentu; 13.
Masa Pajak adalah jangka waktu yang lamanya sama dengan 1 (satu) bulan takwim atau jangka waktu lain yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah;
14. Tahun Pajak adalah jangka waktu yang lamanya 1 (satu) tahun takwim kecuali bila: Wajib pajak menggunakan tahun buku yang tidak sama dengan tahun takwim;
15.
Pajak yang terutang adalah pajak yang harus dibayar pada suatu saat, dalam Masa Pajak, dalam Tahun Pajak, atau dalam bagian Tahun Pajak menurut ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah;
qan pengnlmpunan qara objek dan subjek pajak, penentuan bersarnya- pajak yang terutang sampai
't6. IJemungutan aoalaR suaru ftlflgKalan KegEran mulal
kegiatan penagihan pajal.i kepada Wajib Pajak serta pengawasan penyetorannya;
17.
Surat Pemberitahuan Pajak Daerah, yang dapat disingkat SiPTPD, adalah surat yang oleh Wajib Pajak digunakan untuk melaporkan penghitungan dan atau pembayaran pajak, Objek Pajak dan atau bukan Objek Pajal.i, dan atau harta cian kewaliban, menurut ketentuan peraturan perundang-undarrgan perpajakatr daerah;
18. Surat Setoran Pajak Daerah, yang dapat disingkat SSPD, adalah surat yar; digunakan oleh Wajib Pajak untuk melakukan pembayaran atau penyetoran pajak yang terutang ke Kas Daerah atau ke ternpat pembayaran lain yang diturrjuk oleh Kepala Daerah; 19. Surat Ketetapan Pajak Daerah, yang dapat disingkat SKPD, adalah surat keputusan yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak yetng terutang; 20. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar, yang dapat disingkat SKPDKB, adalah surat keputusan yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak, jumlah kredit pajak, jumlah kekurangan pembayaran pokok pajak, besarnya sanksi administrasi, dan jumlah yang masih harus dibayar;
21
Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan, yang dapat disingkat SiKPDKBT, adalah surat keputusan yang menentukan tambahan atas jumlah pajak yang telah ditetapkan;
22. Sural Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar, yang dapat disingkat SKPDLE), adalah surat keputusan yang rnenentukan jumlah kelebihan pembayaran pajak karena jumlah kredit pajak leoih besar daripada pajak yang terutang atau tidak seharusnya terutang;
23. Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil, yang dapat disingkat SKPDN, adalah surat keputusan yang menentukan jumlah pokok pajak sama besarnya dengan jumlah kredit pajak atau pajak tidak terutang dan tidak ada kredit pajak; 24. Surat Tagihan Pajak Daerah, yang dapat disingkat STPD, adalah surat untuk melakukan tagihan pajak dan atau sanksi administrasi berupa bunga dan atau clenda;
Durru nepurusan' remDerulan. auatan surar Ke_pulusan yang memreIuffian kesalahan tulis, kesalahan hitung dan atar.r kekeliruln dalam penerapan ketentuan teilentu dalam peraturan perundang-undangan perpajakan diaerah yang terdapat dalam Surat Ketetapan Pajak iDaerah, Surat Tagihan Pajak Daerah, Surat Kelputusan Keberatan, Surat Keputusan Pengurangan atau Penghapusan Sanksi Administrasi, Surat Keputusan Pengurangan atau Pembatalan Ketetaparr Pajak yang tidak benar, atau Surat Kepuiusan Pengembalian Kelebihan Pajak; 26. Surat Keputusan Keberatan adalah surat keputusan atas keberatan terhadap Surat Ketetapan Pajak Daerah, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar, Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan, Surat Ketetapan Pajak Nihil, atau terhadap pemotongan atau pemungr-rtan oleh pihak ketiga yang diajukan ok:h Wajib Pajak; 27. Putusan Banding adalah putusan Pengadilan Pajak atas banding terhadap Surat
Keputusan Keberatan yang diajukan oleh Wajib Pajak 28. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengurnpulkan, mengolah data dan atau keterangan lainnya untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan daerah dan untuk tujuan laiir dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah; 29. Pernyidikan tindak pidana di bidang perpajakan daerah adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik untuk mencari sefia nrengumpulkan bukri yang clengan bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang perpajakan daerah yang terjadi serta menemukan tersangkanr/a. 30 Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut PPNS aclalah orang yang diiunjuk dan diberi wewenang untuk melakukan tindakan prenyidikan terhadap tindak pidana di bidang perpajakan.
31. Juru Sita adalah pelaksana tindakan penagilran yang melipuii penagihan seketika dan sekaligus, pemberitahuan surat paksa, penyitaan dan penyanderaan.
BAE
II
NIMA, OBYEK DAN T}UBYEK PAJAK
i
Pasal 2
Dengan nama Pajak Parkir dipungut pajak atas setiap penyelenggaraan tempat parkir di luar badan jalan yang disediakan olelr orang pribadi atau badan, baik yang disediakan berkaitan dengan pokok usaha nlaupun yang disediakan sebagai suatLt usaha, termasuk penyediaan tempat penitipan kendaraan bermotor dan garasi kendaraan bermotor yang memungut bayaran.
Pasal 3 (1) Okrtek Pajak Parkir terdiri dari
.
a.
Penyelenggaraan tempat parkir di luar badan jalan yang disediakan oleh orang pribadi atau badan, baik yang disediakan berkaitan dengan pokok usaha maupun yang disediakan sebagai suatu usaha;
b.
Penyelenggaraan kegiatan usaha yang mengenakan tarif biaya masuk bagi kendaraan bermotor;
c.
Penyelenggaraan I pr:rsewaan garasi kendaraan bermotor atau penitipan kendaraan bermotor dengan dipungut bayaran.
(2) Tidak termasuk obyek pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat 1 adalah
a. Penyelenggaraan b. Penyelenggaraan
tempat parkir oleh Pemerintah dan Pemerintah Daerah;
parkir oleh Kedutaan, Konsulat, perwakilan negara asing dan perwakilan lembaga-lembaga internasional dengan asas timbal balik;
c.
Penyelenggaraan tempat parkir oleh pihak perusahaan yang diperuntukan bagi ' karyawan dan tidak dipungut bayaran;
d.
Penyelenggaraan tempat parkir pada silrana sosial tertentu.
Pasal
(1)
"4
Subyek Pajak parkir adalah orang pribadi atau badan yang melakukan pembayaran atas tempat parkir, biaya masuk kendaraart bermotor, dan atau ternpat penitipan kendaraan bermotor;
(2)
y/ajib Pajak Parkir adalah orang pribadi atau badan Vang menyelenggarakan ternpat parkir mengenakan biaya masuk kendaraan dan tempat penitipanigarasi kendaraan bermotor;
DASAR FENGENAAN D,AN TARIF PAJAK
Fasal
5
Dasar pengenaan Pajak Parkir adalah jumlah pembayaran atau yang seharusnya dibayar untuk pemakaian tempat parkir, biaya masuk kendaraan bermotor, tempat penitipan/garasi kendaraan bermotor; Pasal 6
( 1 ) Tarif Pajak ditetapkan sebesar 20o/o (dua puluh persen) darijumlah penerinraan jasa parkir dan atau yang seharusnya dibayar; ( 2 ) Bagi lokasi Parkir yang tidak menetapkan tarif biaya parkir dasar pengenaan tarif perkir berpedoman kepada ketentuan umum tarif biaya parkir.
BAB
IV
WILAYAH PEMUNGUTAN DAN CARA PERHITUNGAN PAJAK Pasal
(1) Pajak yang terutang dipungut
7
di wilayahldaerah Kabupaten Subang;
(2) Besarnya Pajak terutang dihitung dengan mengalikan tarif sebagaimana pasal 6 ayat (1) dengan dasar pengenaan sebagaimana pada pasal (5 ).
BAB V MASA PAJAK, SAAT PAJAK TERUTANG DAN SURAT PEMBERITAHUAN PAJAK
Pasat
I
Masa Pajak adalah jangka waktu tertentu yang lamanya ditetapkan selama satu bulan takwin sebagai dasar menghitung besarnya pajak terutang.
Pasal
9
Tahun Pajak adalah jangka waktu yang lamanya satu tahun takwin.
?
Pajak terutang dalam masa pajak terjadi pada saat penyelenggaraan parkir. i
F'as.ll
'l
1
( 1 ) Setiap Wajib Pajak yang menyelenggarakan tempat parkir wajib mengisi SiPTPD; (2
dirnaksud pada ayint ( 1 ) Pasal ini harus diisi dengan jelas, [:enar, dan lengkap serta ditandatangani oleh wajib pajalq atau kuasanya;
) SPTPD sebagaimana
(3 ) Daftar jumlah pungutan parkir/biaya masuk kendaraarr merupakan SPTPD;
(4) SPTPD
sebagaimana rJimaksud pada ayat
(1) harus disampaikan
kepada irejabat selambat-lambatnya 10 ( sepuluh ) hari setelah berakhirnya masa pajak;
(5)
lJentuk, isi dan tata cara pengisiarr SPTPD ditetapkan oleh Bupati
BAB
VI
TATA CARA PERHITUNGAN DAN PENETAPAN PAJAK Pasal 12 (1
)
l]erdasarkan SP-IPD sebagaimana dimaksud pada Pasal 11 ayat (1) digunakan yang terutang; 'rntuk menghitung dan menetapkan pajak sendiri
(2)
Berdasarkan SPTPD sebagaimana dimaksud dalam pasal 11 ayat ( 4 ) Bupati lrtau pejahat yang ditunjuk menetapkan pajak yang teruteng dengan rrenerbitkan I]KPD;
(3)
;\pabila SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat ( 2 ) tidak atau kurang dibayar s;ereiah lewat waktu paling lama 30 ( tiga pululr ) hari sejak SKPD diterima oleh rvajib pajak, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2 % ( dua 1)e rsoil )/bulan dan ditagih dengan menerbitkan SPTPD Pasal 13
(1) Wajib Pajak yang membayar sendiri I}PTPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat ( 1 ) digunakan untuk menghitung, memperhitungkan dan rnenetapkan pajak sendiri yang terutang;
(2)
t-lalam jangka waktu 5 (lima) tahun sesudah saat terr-rtanqnya pajak, Bupati atau
i:i. SKPDKB.
ir. SKPDKBT.
{)
SKPDN
"
a.
berdasarkan hasil pemeriksaan atau berdasarkan keterangan lain bahwa pajak yang terutang tidak atau kurang bayar, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% ( dua persen ) /bulan dihitung dari pajak yang kurang atau terlambat dibayar untuk jangka waktu paiing lama 24 (dua puluh empat ) bulan dihitung sejak saat teruiang pajak;
b
Apabila SPTPD tidak disampaikan dalam waktu yang telah ditentukan dan telah ditegur secara tertulis, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% ( dua persen ) ibulan dihitunq dari pajak yang kurang atau terlambat dibayar untuk jangka waktu paling lama 24 ( dua pululr empat )
. -
bulan dihitung dari saat terutarrganya pajak;
c
Apabila kewajiban mengisi SPTPD tidak dipenuhi, pajak yarig terutang dihitung secara jabatan, dan dikenakan sanksi administrasi berupa kenaikan ( dua puluh lima persen ) dari pokok pajak ditambah sanksi sebesar administrasi berupa bunga sebesar 2o/o ( dua persen ) /bulan dihitung dari pajak yang kurang ataur terlambat dibayar untuk jangka waktu paling lama 24 ( dua puluh empat ) bulan dihitung sejak saat terutangnya pajak.
25%
(4
)
SKPDKBT sebagaimana dimaksud dalam ayat ( 2
) huruf b diterbitkan apabila ditemukan data baru atau data yang semula belum terungkap yang menyebabkan penambahan jumlah pajak terutang, dikenakan sanksi administrasi bilrlrpa kenaikan sebesar 100% (seratus persen )dari jumlah kekurangan pajak te rsel:ut;
sebagaimana dimaksud dalam ayat ( 2 ) huruf c diterbitkan apabila jurnlah pajak yang terutang sama besarnya dengan jumlah kredit pajak' atau pajak tidak terutang dan tidak ada kredit pajak;
(5
) S'{PDN
(6
) Apabila kewajiban membayar
(7
yang tertuang dalam SKPDKB dan SKPDKBT sebagaimana dimaksud dalam ayat ( 2 huruf a dan b tidak atau tidak sepenuhnya dibayar dalam waktu yang telah ditentukan ditagih dengan menerbitkan STPD;
)
) Penambahan jumlah pajak yang terutang sebagaimana dimaksud dalam ayal ( 4 ) tidak dikenakan apabila Wajib Pajak rnelaporkan sendiri sebelum dilakukan tindakan pemeriksaan.
10
tr.
I
TI\TA CARA PEMBAYARAhI
Pasai
14
di kas claerah atau tenrpat lain yang ditunjuk oleh
pajak dilakukan ' 1 ) Irer"nbayaran Kepala Daerah sesuai waktu yang diterttukan dalam SPTPD, SKPD, SKPDKB'
(
' ,
,lan SKPDKBT dan STP[)
(2 ) Apabila pembayaran pajak dilakr-rkan ditempai lain yang ditunjuk hasil penerimaan pajak harus disetor ke Kas r1aerah selambat-larnbatnya 1 x 24 1am
(3)
aiau dalam waktu yang ditentukan oleh Bupati; (2) Pembayaran pajak sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 ) dan ayat lain dilakukan dengan ,*nggunrkan surat setoran pajak (SSPD) atau dokumen yang daPat diPersamakan.
Pasal
15
) Pembayaran pajak harus dilakukan sekaligus atau lunas; wajib ( 2 ) Bupati atau pejabat yang ditunjuk dapat memberikan persetujuan kepada waktu tertentu setelah
(
1
pajak untuk mengangsur pajak terutang dalam kurun memenuhi persyaratan yang ditentukan,
'
(g
pada ayat ( 2 ) harus ) Angsuran pembayaran pajak sebagimana dimaksud dilakukan secara teratur dan berturut-turut dengan dikenakan bunga sebesar Zo/o (dua persen) /bulan
(4
darijumlah paiak yang belum atau kurang bayar;
kepada wajib
) Bupati atau pejabat yang ditunjuk dapat memberikan persetujuan waktu yang ditentukan pajak untuk menunda pembayaran pajak sampai batas jumlah pajak yang belum clengan dikenakan bunga 2o/o (dua persen) /bulan dari atau kurang baYar;
(5
untuk dapat mengangsur dan menunda pembayaran serta tata cara ( pembayaran angsuran clan penundaan sebagaiman dimaksud pada ayat 2 ) clan (4 ) ditetaPkan oleh BuPati,
) Persyaratan
Pasal
16
(1 ) setiap fembayaran pajak seoagiimaha rjirhaksud Pasal t4
rjibtlrit
pembayaran dan dicatat dalam buku penerimaan;
(2 )
t3entuk, jenis, isi, ukuran tanda bukti pembayaran dan buku sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 ), ditetapkan oleh Bupati;
penerimaan pajak
11
..::::":E
iFl.Er
vrtt ..,,r . .+
i::- I i: : ..:.-j:;:::'
-:,' :ii.r!,:-!-i"{-:.=r!Fs
TATA GARA PENAGI}{AN PAJAK .
Pasal
17
I
( 1 ) Surat Teguran atau Surat Peringatan atau surat latn yang sejenis sebagaimana awal tindakan pelaksanaan penagihan pajak dikeluarkan 7 ( tujuh ) hari setelah jatuh tempo pembayaran. ( 2 ) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal Surat Teguran atau Surat Peringatan atau surat lain yang sejenis, wajib Pajak harus melunasi pajak yang terutang.
(3 ) Surat teguran, surat peringatan atau surat lain yang sejenis sebagaimana climaksud dalam ayat ( 1 ) dikeluarkan oleh pejabat.
Pasal. 18
( 1 ) Apabila jumlah pajak yang masih harus dibayar tidak dilunasi dalam jangka r,vsktu sebagaimana ditentukan dalam surat teguran atau surat peringatan atau :;urat lain yang sejenis, jumlah pajak yang harus dibayar ditagih dengan surat piaksa.
(2
)
irejailat menerbitkan surat paksa segera setelah lewat 21 (dua puluh satu) hari r;eiall tanggal surat teguran atau surat peringatan atau surat lain yang sejenisnya.
Pasal Apah
19
la pajak yang harus dibayar tidak dilunasi dalam jangka waktu 2 x 24 iam
sesliiiair ianggal pemberitahuan Surat Paksa, Pejabat segera menerbitkan Surat Feriir ral'l llelaksanakan Penyitaan.
Pasal 20 Setel:lh dilakukan penyitaan dan Wajib Pajak belum jr"rga melunasi utang pajaknya, setelah lewat 10 (sepuluh) hari sejak ianggal pelaksanaan Surat Perintah Melal<sanakan Penyitaan, Pejabat mengajr-rkan permintaan penetapan tanggal pelelilngan kepada Kantor Lelang Negara.
€
t,/
]]:Fa=:?41{try.ireJ
c. lllengurangkan atau rnenghapurskan
sanksi adnrinistrasi berupa bunga, denda dan kenaikan pajak yang terutang dalam hal sanksi tersebut dikenakan karena kehilafan Wajib Pajak atau buh.arr karena kesaiahannya.
q1
(2
) F,ermohonan pembetulan, pembatalan, pengurangan keteiapan
dan penghapusan atau pengurangan sanksi adminisirasi atas SKP, SKPDKB, harus SKPDKBT dan STPD sebagarmana dimaksud didalam ayat Pejabat atau clisampaikan secara tertulis oleh Wajib Pajak kepada Bupati selambat-lambatnya 30 (tiga puluh ) hari sejak tanggal diterirna SKPD, SKPDKB, SKPDKBT atau STPD dengan memberikan alasan yang ielas
(1)
;
(3) Bupati atau Pejabat Paling lama 3 (tiga) bulan sejak surat permohonan s;el:agaimana dimaksud dalam aYat
(2) diterima, sudah harus
memberikan
l..eputusan;
ayat (3) Bupati atau Pejabat tidak memberikan keputusan, permohonan pembetulan, []engurangan ketetapan dan penghapusan atau pengurangarr setrrksi administrasi ciianggap dikabulkan.
(4 ) l\pabrla setelah lewat waktu 3 ( tiga ) bulan sebagairnana dimaksud dalam
BAB
XI
KEBERATAN DAN BANDING
Pasal 25 ( 1 ) Wajib Pajak dapat mengajukan keberatan hanya kepada Bupati atau Pejabat
utas n.
suatu
:
SKPD;
l:. SKPDKB; {r.
SKPDKBT;
d.
SKPDLB;
e
SKPDN.
(2 )Permohonan keberatan sebagaimana dimaksud dalam
ayat
(1) 'harus
disampaikan secara tertulis dalam bahasa lndonesia dengan disertai alasan yang jelas;
14
tanggal, jam dan" tempat Lelang pelsksanaan lelang, Juru'Sita memberitahukan dengan segera seoara tertulis kepada Wajib i:ajak.
Seteleir Kantor
Pasal
2:2
Bentuh Jenis dan isi formulir yang dipergunakan untuk pelaksanaan penagihan pajak daerai, ditetapkan oleh Bupati.
BAB
IX
PENGURANGAN, KERINGANAN DAN PEMBEtsASAN PAJAK Pasal 23 (1
)
(2
) Tata cara pemberian pengurangan, keringanan dan pembebasan pajak sebagaimana
Bupati/Pejabat yang ditunjuk berdasarkan permohonan Wajib Pajak dapat memberikan pengurangan, keringanan dan pembebasan pajak;
dimaksud dalam ayat ( 1 ), ditetapkan oleh Bupati.
BAB
X
TATA CARA PEMBETULAN, PEMBATALAN, PENGURANGAN KETETAPAN DAN PENGHAPUSAN ATAU PENGURANGAN SANKSI ADMINISTRASI.
Pasal 24 ( 1 ) Bupati/Pejabat yang ditunjuk karena jabatan atau atas permohonan Wajib Pajak dapat:
a,
Membetulkan SKPD atau SKPDKB atau SKPDKBT atau STPD yang dalam penerbitannya terdapat kesalahan tulis, kesalahan hitung dan atau kekeliruan dalam penerapan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah;
13
Pasal
27
Apabila pengajuan keberatan sebagaimana Cirnaksud dalanr pasal 25 atau banding sebar;aimana dimaksud dalam pasal 26 Cikabulkari sebagian atau seluruhnya, kelebihan pembayaran pajak dikembalikan dr:ngan ditambah imbalan bunga sebesar 2% ( dua persen) /bulan untux paling lama 24 (dua puluh empat) bulan.
BAB XII PENGEMBALIAN KELEBIHAI{ PEMBAYARAN PAJAK Pasal 28
(1)
Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan pengembalian
kelebihan pembayaran pajak kepada Bupati secara tertulis dengan menyebutkan sekurangkurangnya :
a. b.
Nama dan alamat Wajib Pajak; Masa Pajak;
c. Besarnya kelebihan ij. Alasan yang jelas.
pembayaran pajerk;
(2) Bupati dalam jangkawaktu
paling lama 12 ( dua belas )bulan sejakditerimanya permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) harus memberikan keputusan;
(3 ) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat ( 2 ) dilampaui,
Bupati
iidak memberikan keputusan, permohonan pengembalian keiebihan pembayaran pajak dianggap dikabulkan dan SKPDLB harus diterbitkan dalam waktu paling
lamal(satu)bulan; (4
) Apabila Wajib Pajak mempunyai utang pajak lainnya, kelebihan pembayaran
glajak sebagaimana dimaksud dalam ay_at ( 2 langsung diperhitungkan I dikompensasikan untuk melunasi terlebih dahulu utang pajak dimaksud;
)
(5
) I']engembalian kelebihan pembayaran pajak dilakukan setelah
lewat waktu 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKPDLB dengan menerbitkan Surat Perintah Membayar Kelebihan Pajak (SPMKP);
+ a'
16
imbalan bunga sebesar 2Yo (dua porsen) sebulan atas keterlannbatan
i l
pembayaran kelebihan Pajak.
i 1
l
lc I
Pasal 29
1
i
it'
I ;
Apabila ketebihan pembayaran pajak diperhitungkan dengan utang pajak lainnya, sebagaimana dimaksud dalam pasal 28 ay'at ( 4 ), pembayaran dilakukan dengan peminOanbukuan dan bukti pemindahbukuan juga berlaku sebagai bukti pembayaran
BAB XIII KADALUARSA
Pasal i]0
(1)
Hak untuk melakukan penagihan pajak, kadaluarsa setelah melampaui jangka ,naktu 5 (lima) tahun terhitung sejak saat terutangnya pajak, kecuali apabila /r/ajib Pajak melakukan tindak pidana dibridang perpajakan daerah;
(2)
Kaclaluarsa penagihan oajak sebagaimana dimaksurl dalanr ayat (1) tertanggr-rh apabila :
a.
Diterbitkan Surat Teguran dan Surat Paksa atau
;
b. Ada pengakuan hutang pajak dari Wajib Pajak baik langsung maupun tidak langsung.
tt
jabatan, Wajib tersebut;
oapit m6mbuktfxan iGtiaakbenaran ketetapan pajak
(4)
Permohonan keberatan harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal SKPD, SKPDKB, SI(PDKBT, SKPDLB tJan SKPDN diterima oleh Wajib Pajak, kecueli apabila Wajib Pajak dapat menunjukan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan diluar kekuasaannya;
(5)
l(eberatan yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) Can ayat (3) tidak dianggap sebagai surat keberatan, sehingga tidak rlipertimbangkan;
(6)
Pengajuan keberatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tidak menunda kewajiban membayar pajak dan pelaksanaan penagihan pajak;
(7)
ttupati atau Pejabat yang ditunjuk dalam jangka waktu paling lama 12 (dua belas) bulan sejak tanggal surat permohonan keberatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) diterima, sudah memberikan keputusan ;
(8)
Keputusan Bupati atau Pejabat yang ditunjuk atas permohonan keberatan Wajib irajar sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) dapat berupa menerima seluruhnya artau sebagian, menolak atau menambah besarnya pajak yang terutang;
(s) lipabila setelah lewat iangka waktu 12 ( dua belas )
bulan sebagaimana tlimaksud dalam ayat (4) Bupati atau Pejabat yang diiunjuk tidak mernberikar"r ..:uairr keputusan, permohonan keberatan dianggap dikai:ulkan.
Pasal 26
(1) \,Vajib Pajak dapat mengajukan porrnohonan banding kepada
Badan Penyelesaian Sengketa Fajak terhadap l,reputusan mengenai keberatannya yang ilitetapkan oleh Bupati atau Pejabat;
(2)
Permohonan sebagaimana dimaksud dalam ayat ( 1 ) diajukan secara tertulis cialam bahasa lndonesia, dengan alasan yang jelas dalam jangka waktu 3 ( tiga ) Lrulan sejak keputusan diterima, dilampiri salinan dari surat keputusan tersebut;
(3)
Pengajuan permohonan banding sebagaimana dimaksr-rd dalam ayat ( 1 ) tidak menunda kewajiban membayar pajak dan pelaksanaan penagihan pajak.
15
''B A B XIV PENYIDIKAN
Pasal (
1
il1
Sipil tertentu dilingkungan Pemerintah KaLrupaten diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana clibidang perpajakan daerah sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor I Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana;
) Pejabat Pegawai Negeri
(2 ) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud dalam ayat (1)adalah: a. Menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana dibidang perpajakan daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas;
tt.
dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan ln4eneliti, mencari
dengan tindak pidana perpajakan daerah tersebut;
(:. l/leminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau
badan
sehubungan dengan tindak pidana dibidang perpajakan daerah;
cl. Memeriksa buku-buku, catatan-catatan
dan
dokumen'dokumen lain
berkenaan dengan tindak pidana dibidang perpajakan daerah;
€]. Melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
f.
Menrinta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana bidang perpajakan daerah;
g,
Menyuruh berhenti dan/atau melarang; seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas seseorang dan/atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf e;
h. Memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana perpajakat, daerah;
Memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi; J.
Menghentikan penyidikan;
fr.
Melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak
pidana dibidang perpajakan daerah menurut hukum yang
dapat
dipertang gun gjawabkan.
18
-
-'
;;il;r;fik;;-;;'ii:t;;yiiir.rniv, l"pro* i.nuntut u*,n il;;fi"ilpenyidik Negaria Republik lndonesia sesuai dengan melalui
fejabat Polisi
ketentuan yang diatur clalam Undang-undang Nomor Hukum Acara Pidana.
BAB
8 Tahun 1981 tentang
XV
KETENTUAN PIDANA
Pasal 32 ( 1 ) Wajib Pajak yang karena kealpaannya tidak menyampaikan SPTPD atau mengisi dengan tidak benar atau tidak lengkap atau melampirkan keterangan yang tidak benar sehingga merugikan keuangan Daerah dapat dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun dan/atau denda paling banyak 2 (dua) kali jumlah pajak yang terutang. (2
)
\,Vajib Pajak yang dengan sengaja tidak menyampaikan SPTPD atau mengisi dengan tidak benar atau tidak lengkap atau melampirkan keterangan yang tidak benar sehingga merugikan keuangan Daerah dapat dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan/atau denda paling banyak 4 (empat) kali jumlah pajak yang terutang.
Pasal 33
Tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal 32, tidak dituntut setelah melarnpaui jangka waktu 10 (sepuluh) tahun sejak saat terutangnnya pajak atau berakhirnya bagian Tahun Pajak atau berakhirnya Tahun Pajak.
t.
10
Pasal 34
Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai Teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Bupati.
Pasal 35 Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Subang.
Ditetapkan di Subang Pada tanooal
1B JuIi"2OCB
!+
Diundangkan
di Subang
25
Pqda-l'anggal
JuIi
2oOB
ARIS DAERAH TEN SUBANG
HERYANTO
t
LEMB/\RAN DAERAH KABUPATEN SUBANG TAHUhI 2OO8 NOMOR
11
SERI A.
1
20
ffi*
-"as'::.-_.q.
PENJELASAN
hi
T
ATAS
Y i
PERATURAN DAERAH KABUFATEfrI SUBA,N#
IIOMOR
:
11
TAHUN 2008
TENTANG
PAJAK PTTRKIR
I.
UMUM
Dengan berlakunya Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 1B tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, jenis Pajak Daerah terdiri dari Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, Pajak Reklame, Pajak Penerangan .lalan, Pajak Pengambilan Bahan Galian Golongan C dan Pajak Parkir.
Dalam rangka mengimplementasikan Undarrg-unrlang tersebut cli atas, Daerah Kabupaten Subang memandang perlu melakukan penggalian sumbei" pend;ipatan asli daerah dalam rangka pembiayaan penyelenggaraan otonomi daerah, dengan menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Subang tentang Pajak Parkir.
Dengan ditetapkannya Peraturan Daerah tentang Pajak Parkir dirnaksud, diharapkan dapat meningkatkan penerimaan pendapatan asli daerah yang hasilnya dipergunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah, pembangunan dan kemasyarakatan di Kabupaten Subang.
II.
PASAL DEMI PASAL Pe,sal
1
Pasal ini memuat pengertian isitilah yang dipergunakan dalam Peraturan Daerah ini, hal tersebut dimaksud untuk mencegah timbulnya salah tafsir dan salah pengertian dalam memahami dan melaksanakan pasal-pasal yang bersangkutern sehingga baik wajib pajak maupun aparatur dalam menjalankan hak dan kewajibannya dapat berjerlan dengan lancar dan akhirnya dapat dicapai tertib adrninistrasi.
n4
lPEffi5-:
Angka 1 sampai dengan 3
t
h
Cukup jelas'
I
Angka 4 Pejabat di lingkungan Pemerintah Daerah yang diberi tugas untuk nlengelola perpajakan adalah pejabat pada unit kerja yang mengelola pajak daerah.
Angka 5 sampai dengan 30 Cukup jelas Pasal 2 Cukup jelas
Pasal
3
Ayat(1) Huruf
b
Yang dimaksud Penyelenggaraan kegiatan usaha yang mengenakan tarif biaya masuk bagi kendaraan bermotor adalah biaya yang dikenetkan bagi kendaraan yang memasuki obyek wisata; Ayat (2
)
Huruf
b
Penyelenggaraan tempat parkir oleh badan usaha milik negara dan badan
usahamilikdaerahtidakdikecualikansebagaiobyekparkir. Ayat (2
)
Huruf
d
Sarana sosial tertentu adalah sarana yang disediakan untuk kegiatan peribadatan seperti Masjid, Gereja, Pondok Pesantren dan sejenisnya.
Pasal 4
Badan adalah suatu bentuk badan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik Negara atau daerah dengan nama dan bentuk apapun, persekutuan, perkumpulan, firma, kongsi, koperasi atau organisasi yang sejenis, lembaga, dana pensiun, bentuk usaha, tetap serta bentuk badan usaha lainnya.
22
Cukup jelas
Tarif Pajak ditetapkan sebesar 20% dari jumlah penerimaan pelaksanaan kegiatan parkir atau yang seharusnya diterima oleh pengelola parkir pada masa pajak. Pasal 7
Ayat (2
)
Cara menghitung besarnya pajak yang harus dibayar adalah mengalikan tarif pajak dengan jumlah pembayaran atau yang seharusnya dibayar untuk tempat parkir, biaya masuk dan tempat penitipan/garasi; Pasal 8 Cukup jelas
Pasal 9 Cukup jelas
Pasal 10
[, I f.
t F I
f
:
Cukup jelas
Pasal 11
E
Cukup jelas
F
r
Pasal 12 Cukup jelas
Pasal 13
Ayat(2)
ttri
.$,
i j,. :,
\;
23
Yang dimaks'ud dengan pajak terutang dihitung secara jabatan adalah
penetapan besarnya pajak terutang oleh Pejabat yang ditunjuk,
I'*.,
berdasarkan data yang ada atau keterangan lain yang dimiliki oleh Pejabat yang ditunjuk.
$'r.
Pasal 14
Ayat(1) Pembayaran pajak dilakukan melalui kas daerah Pemerintah Kabupaten Subang di Bank.labar cabang Subang atau pembayaran pajak disetorkan melalui Bendahara Khusus Penerima ( BKP ) pada Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Subang.
..
Pasal 15 Cukup jelas
Pasal 16 Cukup jelas
Pasal 17 {
a- {, iia.,r;E
Cukup jelas Pasal 18 Cukup jelas
Pasal 19 Cukup jelas
Pasal 20 Cukup jelas
l*-
-
'!; Ei l+-
tf
tilt
F.
., itr r" *.' r.
\.
ir.ii, b'
F:
v ri
F.
rit F
r t f I
i i
^
k
24
Cukup jelas ,.1
Pasal 27
t,
; :=n=3
lmbalan bunga dihitung diterbitkannya SKPDLB.
,-
it' i. t'
pelunasan
sampai dengan
Pasal 28
I
t.,.
i-
sej?k bulan
rii
Cukup jelas Pasal 29 Cukup jelas
Pasal 30 Cukup jelas
''11 '
'
,
'Pasal
31
Cukup jelas
Pasal 32Cukup jelas
Pasal 34 Cukup jelas
r,.-,"dFi PaSal 35 Cukup jelas
26
Pasal 22 Cukup jelas Pasal 23
Ayat(1) Pejabat dapat memberikan pengurangan keringanan dan pembebasan pajak berdasarkan alasan-alasan yang dapat dipertanggungjawabkan setelah memperhatikan saran dan pertimbangan instansi yang terkait.
Ayat(2) Cukup jelas Pase,l24
Ayat(1) Cukup jelas
Pasal 25
Ayat(1) Cukup jelas
Ayat(2) Permohonan keberatan diajukan secara tertulis dalam bahasa lndonesia harus disertai dengan alasan-alasan yang jelas, dengan membuktikan ketidakbenaran ketetapan pajak yang sudah diterima oleh wajib pajak. Adapun yang dimaksud dengan diluar kekuasaannya pada ayat ini adalah suatu keadaan yang terjadi di luar kehendaldkekuasaan wajib pajak, misalnya karena sakit atau terkena musibah bencana alam.
Ayat ( 3 ) sampai dengan ( I
)
Cukup jelas
25
-""*l'l.."..i.!.*,t
Diundangkan di Subang Pacla Ta-nggal 25 .iuni 2008 SUBAN G' SEKRETARIS DAERAH KAB UPATBIT'{
Ttd Plt. Drs. H. KOMIR FAS-rAUAltlYI'Si' Utama Muda (Mc)
-Fi-tina NIP. 19601011 198603 1 008
LEMBARAN DAERAII KABUPATBN SUEANG TAHUN NCIMOR: ll Seri A Ta'hun 2008
2OO8
OTENTIFIKASI: KEPALA I}AGIAN UNDANG - T]NDA1\GA]{ PATEN SUBANG
NIP: 19540727 I
fr
LD. PerdaPajak Parkir Kab. tiubang Th 2008
