TAR== BERITA DAERAH KABUPATEN TANAH DATAR TAHUN 2013
NOMOR 15
PERATURAN BUPATI TANAH DATAR NOMOR 25 TAHUN 2013
SERI E
TENTANG PEDOMAN PENYUSUNAN RENCANA KERJA DAN ANGGARAN (RKA) SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH/PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN DAERAH KABUPATEN TANAH DATAR TAHUN ANGGARAN 2014 DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI TANAH DATAR Menimbang
Mengingat
:
:
a
bahwa dalam rangka efektifitas dan efisiensi anggaran daerah dan penganggaran belanja daerah yang tercantum dalam program dan kegiatan pada Satuan Kerja Perangkat Daerah, perlu disusun Pedoman Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) SKPD/PPKD;
b
bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati Tanah Datar tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) SKPD/PPKD Kabupaten Tanah Datar Tahun Anggaran 2014.
1.
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Tahun 1956 Nomor 25);
2.
Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelengaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851); 3. Undang-undang .....
3.
Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);
4.
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Nomor 4355);
5.
Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang pemeriksaan Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4421);
6.
Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4421) ;
7.
Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah mengalami perubahan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844);
8.
Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
9.
Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4456);
10. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Inonesia Nomor 4723); 11. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967); 12. Undang-Undang ...
12. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang – Undangan (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Nomor 5238) 13. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hibah Kepada Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4577 ); 14. Peraturan Pemerintah Nomor 58 tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578); 15. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737); 16. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741); 17. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165); 18. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2011 Tentang Tata Cara Pengadaan Pinjaman Luar Negeri dan Penerimaan Hibah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5202); 19. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah;
20. Peraturan ...
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang perubahan kedua Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah; 21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah Dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Sebagaimana yang telah diubah dengan Peraturan Mentri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah Dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah; 22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2013 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2014; 23. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Datar Nomor 4 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Datar Tahun 2007 Nomor 2 Seri E); 24. Peraturan Bupati Tanah Datar Nomor 18 Tahun 2008 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Derah (Berita Daerah Kabupaten Tanah Datar Tahun 2008 Nomor 17 Seri E); 25. Peraturan Bupati Tanah Datar Nomor 60 Tahun 2009 tentang Tatacara Penatausahaan dan Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Bendahara serta Penyampaiannya (Berita Daerah Kabupaten Tanah Datar Tahun 2009 Nomor 16 Seri E);
MEMUTUSKAN Menetapkan :
PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PENYUSUNAN RENCANA KERJA DAN ANGGARAN (RKA) SKPD/PPKD KABUPATEN TANAH DATAR TAHUN ANGGARAN 2014.
BAB I ....
BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan: 1. Daerah adalah Kabupaten Tanah Datar 2. Bupati adalah Bupati Tanah Datar 3. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai penyelenggara pemerintahan daerah. 4. Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk di dalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah. 5. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disebut APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama pemerintah daerah dan DPRD dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah. 6. Pengelolaan Keuangan Daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban dan pengawasan keuangan daerah. 7. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah perangkat daerah pada pemerintah daerah selaku Pengguna Anggaran / Pengguna Barang. 8. Tim Anggaran Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat TAPD adalah tim yang dibentuk dengan Keputusan Bupati dan dipimpin oleh Sekretaris Daerah yang mempunyai tugas menyiapkan serta melaksanakan kebijakan Bupati dalam rangka penyusunan APBD yang anggotanya terdiri dari pejabat perencana daerah, Pejabat Pengelola Keuangan Daerah dan pejabat lainnya sesuai dengan kebutuhan. 9. Rencana Kerja dan Anggaran SKPD yang selanjutnya disingkat RKA-SKPD adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi program, kegiatan dan anggaran SKPD. BAB II MAKSUD DAN TUJUAN Pasal 2 Maksud dari Peraturan Bupati ini adalah sebagai Pedoman bagi SKPD di Lingkungan Pemerintah Daerah dalam Penyusunan RKA-SKPD/PPKD Tahun Anggaran 2014.
BAB III ...
BAB III PEDOMAN PENYUSUNAN RENCANA KERJA DAN ANGGARAN (RKA) SKPD/PPKD KABUPATEN TANAH DATAR Pasal 3 (1) Pedoman penyusunan RKA SKPD/PPKD Tahun Anggaran 2014, meliputi : a. Kebijakan penyusunan RKA SKPD/PPKD b. Format RKA SKPD/PPKD c. Kode rekening kegiatan, pendapatan, belanja dan pembiayaan. (2) Kebijakan penyusunan RKA SKPD/PPKD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sebagaimana yang tercantum dalam Lampiran I Peraturan Bupati ini. (3) Format RKA SKPD/PPKD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b sebagaimana yang tercantum dalam Lampiran II Peraturan Bupati ini. (4) Kode rekening kegiatan, pendapatan, belanja dan pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c sebagaimana yang tercantum dalam Lampiran III Peraturan Bupati ini. BAB IV KETENTUAN PENUTUP Pasal 4 Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tanah Datar.
Ditetapkan di Batusangkar pada tanggal 22 November 2013 BUPATI TANAH DATAR ttd M. SHADIQ PASADIGOE Diundangkan di Batusangkar Pada tanggal: 22 November 2013 Plt.SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TANAH DATAR ttd HARDIMAN BERITA DAERAH KABUPATEN TANAH DATAR TAHUN 2013 NOMOR 15 SERI E
Salinan ini sesuai dengan aslinya Kepala Bagian Hukum dan HAM Setdakab Tanah Datar
JASRINALDI,SH,SSos Pembina / IV.a Nip.19671130 199202 1 002
BAB III PEDOMAN PENYUSUNAN RENCANA KERJA DAN ANGGARAN (RKA) SKPD/PPKD KABUPATEN TANAH DATAR Pasal 3 (5) Pedoman penyusunan RKA SKPD/PPKD Tahun Anggaran 2014, meliputi : d. Kebijakan penyusunan RKA SKPD/PPKD e. Format RKA SKPD/PPKD f. Kode rekening kegiatan, pendapatan, belanja dan pembiayaan. (6) Kebijakan penyusunan RKA SKPD/PPKD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sebagaimana yang tercantum dalam Lampiran I Peraturan Bupati ini. (7) Format RKA SKPD/PPKD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b sebagaimana yang tercantum dalam Lampiran II Peraturan Bupati ini. (8) Kode rekening kegiatan, pendapatan, belanja dan pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c sebagaimana yang tercantum dalam Lampiran III Peraturan Bupati ini. BAB IV KETENTUAN PENUTUP Pasal 4 Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tanah Datar. Ditetapkan di Batusangkar
Pada tanggal BUPATI TANAH DATAR
M. SHADIQ PASADIGOE
2013
