T.,APffRAFI ${.A.SHL PENET,ITXAN PHNELHT'HAN UI{GGUT,AN IINSYEAH
MEISC,{RT A,IODE L R EDISTR,IBUSI TANAI{ PERTANIAI\ MELITI,UT KES {JAKAI{ LAND RE F O R-frd SEBAGAtr PEn IENUIIAh{ REINTEGRA SI I}ALAM PERI}A.IVIAIAN A.CEII OIeh:
Dr. Suhaimi, SH. M.I{unn f,tia
llitri
SEI. $/i.E{unn
M, Futrn lqhai SH. LL.M Hurniawn..r $I{.
LL.hi
Dibiayai cleir Universitas Syiah Kuaia
Br.r:,da Acr:h, Keme:rterian Pendidikan dan Keirucld!lm5 sesuai dengan Surat Perjar$ian Pen,rgasan Pelahsanaan Penelitian Unggulan Unsyiah fahun Arrggaran 2015 Nomor: 22.5/[IN]l 1/S/LK-Pi\bP0.A1.5 Tanggal 9 Maret 2015
UNTVERSTT.AS SYTA E{ K(/:LLA NOPE,MEER 2015 _l
-
HALAMAN PENGESAHAN PEIYELMIAN T'NGGT]LAhI TINSYIAE
MENCARI MODEL REDISTRIBUSI TANAH PERTAIIIAN MELALTII KEBIJAKAI\I L/INIL
Judul Penelitian
Tema yang
REFORM SEBAGAI PEMEITUHAN REINTEGRASI DALAM PERDAMAIAN ACEH Keberlanjutan Perdamaian
dipilih
Ketua Peneliti a Nama trngkap b. NIDN
Dr. Suhaimi, S.H., M.Hum.
d- Program Studi e. NomorFIP
0001016639 Lektor Ilmu Hukum 081322498499
f. Alamat surel (e-mail)
emyj
[email protected].
Anggota Peneliti a- Nama Lengkap
RiaFitri, S.H., MHum.
c. Jabatan Fungsional
id
1
b. NIDN c. Perguruan Tinggi
0021016601
Universitas Syiah Kuala
Anggota Peneliti 2
a Namalengkap b.
M. Putra Iqbal, S.H., LL.M.
NIDN
0010128005
c. Perguruan Tinggi
Universitas Syiah Kuala
Anggota Peneliti 3 a. NamaLengkap
Kumiawan, S.H., LL.M. 0016058002 Universitas Syiah Kuala
b. NIDN c. Perguruan Tfuiggi
Institusi Mitra a Nama institusi mitra b. Alamat c. Penanggungjawab
:
Lama penelitian Keseluruhan Biaya Penelitian Keseluruhan Biaya Tahun berjalan
8 (delapan) bulan Rp 82.500.000. - Dana PNBP Unsyiah: Rp 82.500.000.
Banda
Aceh, l0 Nopember 2015.
Unsyiah,
(
r9601 I 14198603r001
I
I
Dr. Suhaimi. SH.. M.Hum.) Nip. 1966123 I 199103 1023
RINGKASAI\ Perjanjian damai antara Pemerintah Republik Indonesia dan Gerakan Aceh Merdeka (GAM) sudah berjalan lebih l0 (sepuluh) tahun lamanya. Akan tetapi point 3.2.5 da-i perjanjian tersebut yang merupakan perujudan dari reintegrasi Aceh untuk mengalokasikan tanah dan dana yang akan didistribusikan kepada para mantan GAM, tahanan politik dan masyarakat yang terkena dampak konflik belum terealisasi. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menjelaskan pelaksanaan dan kendala yang dihadapi dalam meredistribusi tanah pertanian di Aceh melalui kebijakan Landreform dan untuk mencari dan mengemukakan model redistribusi tanah pertanian melalui kebiliakan Landreform sebagai pemenuhan reintegrasi dalam perdamaian Aceh. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis empiris dan spesifikasi yang digunakan dalam penelitian ini bersifat deskripif analitis. Data kepustakaan diperoleh dengan cara mempelajari peraturan perundang-undangan, literatur-literatur, hasil-hasil penelitian dan mengakses media internet yang berhubungan dengan redistribusi tanah pertanian dalam kaitannya dengan kebijakan landreform.Untuk memperoleh data lapangan dilakukan melalui survey ke daerah penelitian dan melakukan wawancara dengan pihak-pihak yang ada kaitannya dengan permasalahan yang diteliti. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan redistribusi tanah kepada mantan kombatan dan masyarakat korban konflik belum dilaksanakan oleh Pemerintah Aceh. Hal ini disebabkan tidak adanya alokasi dana yang diajukan untuk program redistribusi tanah melalui program landreform, sulitnya mendapatkan tanah-tanah yang dapat dijadikan obyek landreform yaitu tanah negara. Di samping itu juga terdapat dua kewenangan dalam pelaksanaan landreform dengan mengacu pada dasar hukum yang berbeda. Sehingga tidak terjalin koordinasi diantara Pemerintah Aceh dan BPN dalam melaksanakan perujudan dari MoU antara Pemerintah Aceh dan GAM. Pemerintah Aceh tidak memiliki data yang riil atau akurat tentang jumlah mantan kombatan dan masyarakat korban konflik. Model yang dapat digunakan sebagai upaya pelaksanaan redistribusi tanah kepada mantan kombatan dan masyarakat korban konflik yaitu model koordinasi antara Pemerintah Aceh dan BPN dan model swadaya masyarakat. Disarankan kepada BPN agar melakukan koordinasi dengan Pemerintah Aceh sesuai dengan Inspres No. 5 tahun 2005. Pemerintah Aceh melakukan pendataan dan mengevaluasi terhadap tanah-tanah yang diberikan dengan status HGU, HTI dan Hutan Produksi yang sebagian sudah tidak efektif lagi atau ditelantarkan. Pemerintah Aceh harus melakukan pendataan yang akurat terhadap jumlah mantan kombatan dan korban konflik.
Kata Kunci: Redistribusi Tanah, Landreform, Reintegrasi.
DAFTAR ISI
HALAMAN
PENGESAHAN
i
PRAIL{TA DAFTAR ISI
BAB I BAB
BAB
BAB
-
2
3
4
..
......... iii
......
..
....... v
.
PENDAHULUA}I TINJAUAN
PUSTAKA Landreform
A.
Pengertian dan Tujuan
B.
Kewenangan Redistribusi Tanatr Pertanian Melalui
TUruANDA}i MANFAAT
5
Lan&eforn
TujryoPenelitian
B.
ManfaatPenelitian
9 8
........
....
C.
TeknikPengumpulan
D. Analisis
E.
...... l0
Sampel
Cara Penentuan
..
Data
B.
I
1
... ....... l1
Capaian
.......12
BAB5 HASILDA},IPEMBAHASAN... A.
.....
...........11
Data
Indikator
8
.....10
A. JenisdanPendekatan B.
6
...
A.
METODE PENELITIAN
5
......
Gambaran Umum Kabupaten Aceh Besar, Kabupaten Aceh Timur, Kabupaten Aceh Selatan dan Kabupaten Bireuen. .. .
..
14
14
Pelaksanaan dan Kendala Redisribusi Tanah Pertanian di Aceh Melalui
Kebijakan
Landreform
....18
C. Model Redistribusi TanahPertanian Bagi Mantan Kombatan dan Korban
BAB
6 KESIMPT]LA}iIDA}ISARA}I
DAFTAR
A.
Kesimputan
B.
Saran-saran......
..........43
.......
PUSTAKA
45
.........47
I.AIT{PIRA}I
Lupiran l.
........43
Instnrmen Penelitian
Lampiran 2. Personalia Penelitian Lampiran 3. Ringkasan Untuk Publikasi
vt
