TANAH AIR. KRI DEWA RUCI : Kapal Latih Dewaruci Milik Angkatan Laut Republik Indonesia lakukan muhibah ke beberapa negara Eropa (Berita Hal 8)

WARTA

TANAH AIR Konsulat Jenderal Republik Indonesia 25 Bd Carmagnole 13008 Marseille - France Tel. 04 91 23 01 60 - Fax.04 91 71 40 32 Email: [email protected] — Website : http://www.indonesia–mrs.com

EDISI MARET 2003

KRI DEWA RUCI : Kapal Latih Dewaruci Milik Angkatan Laut Republik Indonesia lakukan muhibah ke beberapa negara Eropa (Berita Hal 8)

ISI BERITA

NASIONAL 1. Indonesia Sudah Saatnya Miliki Sistem Public Relation Yang Handal 2. Komisi I DPR Tolak Segala Rekayasa Penyelesaian Kasus HAM 3. Wapres: Tidak Perlukan Lagi SBKRI Bagi Warga Tiongha Yang Lahir di Indonesia 4. Jakarta Islamic Center di Kramat Tunggak Diresmikan 5. Dan Lain–lain.

..................... ..................... ..................... .....................

1 2 3 4

EKONOMI 1. Deprindag Pertimbangkan Dua Pulau Indonesia Masuk Dalam Kawasan Bebas... 2. Stok Utang LN Indonesia Pada Tahun 2004 Diperkirakan Tinggal 60% 3. Pertumbuhan ekonomi RI Akan Capai 7% Tahun 2006–2007 4. Indonesia Terapkan Teknologi Minyak Rusia 5. Dan Lain- Lain.

.................... .................... .................... ....................

8 9 10 11

INTERNASIONAL 1. Pertemuan Antara Menteri RI dan Australia Hasilkan Sejumlah Kesepakatan 2. Menteri Pariwista Asean Sepakat Tingkatkan Keamanan Dalam Program Visit Asean 3. Dan Lain–lain.

.................... 12 .................... 13

LAIN–LAIN 1. Sholat Tahajud Perkuat Ketahanan Tubuh 2. DPR Setujui RUU Keuangan Menjadi Undang–Undang 3. Seekor Gajah Hancurkan Lima rumah di Bangkinang Riau 4. Pneumonia Sebenarnya bukan Penyakit Baru 5. Dan Lain–lain.

.................... .................... .................... ....................

15 17 18 19

Warta tanah Air Edisi Maret 2003

NASIONAL MASA PERSIDANGAN DPR BERAKHIR PC–042/04/03/2003 Pada tanggal 7 Maret 2003, masa persidangan ketiga Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Tahun 2002–2003 akan berakhir. Selanjutnya, mulai 10 Maret 2003 sampai 25 April 2003, DPR akan memasuki masa reses. Karena itu, Rapat Konsultasi Pimpinan Dewan dan Pimpinan Fraksi, 4 Maret 2003, Panitia Khusus Rancangan Undang–Undang Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden harus terbentuk. Demikian benang merah pandangan Ketua Fraksi Partai Persatuan Pembangunan (F–PPP) Barlianta Harahap, Ketua Fraksi TNI/Polri Slamet Supriadi, dan Ketua Fraksi Perserikatan Daulatul Ummah (F–PDU) Asnawi Latief yang ditemui terpisah di Gedung DPR/MPR, Jumat (28/2). Barlianta berpendapat, pembentukan Pansus RUU Pemilihan Presiden tidak bisa lagi ditunda– tunda. Pasalnya, bila dalam pekan ini kembali tertunda, DPR harus menunggu sebulan lebih karena terganjal masa reses. RUU Pemilihan Presiden sendiri harus selesai sesegera mungkin. Karena, semakin lama RUU Pemilihan Presiden terselesaikan, semakin menghambat Komisi Pemilihan Umum (KPU) untuk mempersiapkan pemilihan umum (Pemilu) 2004. Pelaksanaan Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden itu sendiri menurut Barlianta, tidak mungkin diundur lagi dari Juni 2004. Pasalnya, pada 20 Oktober 2004, masa jabatan Presiden Megawati Soekarnoputri dan Wakil Presiden Hamzah Haz sudah harus berakhir. Menurut Barlianta, berdasarkan Tata Tertib DPR, pembentukan Pansus seharusnya dibentuk dalam Rapat Badan Musyawarah (Bamus). Namun, karena Bamus sudah berkali–kali tidak kuorum, maka apabila fraksi–fraksi menyepakati, pansus dapat dibentuk dalam Rapat Konsultasi Pimpinan Dewan dan Pimpinan Fraksi. Hal senada disampaikan Slamet dan Asnawi Latief. Keduanya berpendapat, Rapat Konsultasi Pimpinan Dewan dan Pimpinan Fraksi dapat membentuk Pansus karena Rapat Bamus telah gagal membentuk Pansus. "Kalau harus menunggu Bamus nanti bisa repot jika Bamus tidak kuorum lagi," kata Slamet. INDONESIA SUDAH SAATNYA MILIKI SISTEM PUBLIC RELATION YANG HANDAL PC–044/06/03/2003 Sudah saatnya Indonesia, memiliki sistem public relation (PR) yang kuat, andal, mempunyai akses ke dunia internasional, dan didukung oleh seluruh komponen bangsa, khususnya media massa di Indonesia. Pendapat itu diungkapkan mantan Duta Besar (Dubes) RI untuk Belanda Abdul Irsan (63) di Jakarta, Rabu (5/3), ketika meluncurkan buku karyanya, "Hubungan Indonesia–Belanda: Antara Benci dan Rindu". Pada kesempatan itu, ia sekaligus berpamitan kepada seluruh kerabat dekatnya. Kamis malam ini, ia bertolak ke Jepang untuk menunaikan tugas barunya sebagai Dubes RI untuk Jepang. Pernyataan perlunya "PR" itu ia ungkapkan, berdasarkan pengalamannya sebagai Dubes RI di Belanda. Lelaki kelahiran Sampang, Madura, 14 Oktober 1946, itu melihat, ada semacam "ketimpangan" informasi dalam sejarah Indonesia. Ia agak prihatin ketika menghadapi kenyataan lebih banyak sejarah Indonesia yang merupakan versi atau setidaknya dikeluarkan dari pihak Belanda. Ia tak banyak menemukan paparan sejarah Indonesia yang benar–benar berasal dan menggunakan kacamata Indonesia. "Masalah pokoknya, Belanda memiliki kemampuan lebih besar dari Indonesia dalam mempengaruhi opini dunia, karena kemampuan teknologi komunikasi dan kenyataan Belanda sebagai bagian dari "dunia Barat" yang lebih banyak memiliki akses ke dunia internasional," Sumber : PC-Deplu & Berita Antara

Hal 1


jelasnya. "Lalu, bagaimana reaksi kita atau sikap politik kita sebagai bangsa Indonesia jika suatu saat nanti, generasi setelah kita hanya memahami sejarah Indonesia versi Belanda? Dan bagaimana jika nanti sejarah versi Belanda itu yang diterima masyarakat internasional, terutama dalam menilai sejarah hubungan antara Indonesia–Belanda?" lanjutnya. Keprihatinan itu digarisbawahi Arizal Effendi, Dirjen Amerika dan Eropa Deplu ketika menyampaikan kesan dan harapannya. Mantan Dubes RI di Australia itu mencatat, selama bertugas di Australia, banyak acara yang akhirnya hanya membahas perkembangan di dalam negeri Indonesia, dalam forum yang bertajuk "Hubungan RI–Australia". "Perkembangan Australia tidak pernah dibahas, jadi akhirnya hanya mereka yang mendapat informasi tentang kita, dan kita tidak pernah mendapat info tentang mereka," ujarnya. Untuk memperjelas, Effendi mengambil contoh kebijakan bebas visa kunjungan sementara (BVKS) yang juga disinggung Abdul Irsan dalam hukunya. Hal itu antara lain membuat wartawan asing, termasuk Belanda bebas menjelajah wilayah RI dan membuat laporan negatif tentang RI. "Jadi, kebijakan ini lebih banyak mudaratnya dari pada manfaatnya," ujar Arizal Effendi. Abdul Irsan memperjelas hal itu dengan menunjuk kasus VOC dalam official handbook Indonesia. Buku pegangan itu menyebutkan, Indonesia secara resmi mengakui kehadiran VOC semata–mata untuk berdagang, bukan menjajah. "Saya begitu yakin, pengertian yang dianut itu merupakan keberhasilan diplomasi Belanda dalam melobi Indonesia," katanya. Karena itu, ketika masih menjabat Dubes RI di Belanda, ia menolak menghadiri peringatan VOC, 20 Maret 2002 lalu. KOMISI I DPR TOLAK SEGALA REKAYASA PENYELESAIAN KASUS HAM PC–044/06/03/2003 Komisi I Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) menolak segala bentuk rekayasa maupun upaya politisasi dari pihak asing terhadap penyelesaian berbagai kasus pelanggaran hak asasi manusia (HAM) yang terjadi di Timor Timur pascajajak pendapat, termasuk tuduhan terhadap mantan Menteri Pertahanan dan Keamanan/Panglima ABRI Jenderal (Purn) Wiranto. Karena itu, menyangkut penyelesaian hukum pelanggaran HAM berat yang dituduhkan, Komisi I menyerahkan sepenuhnya pada Pengadilan HAM Ad Hoc di Indonesia dan menolak tegas tuntutan yang bermaksud menggiring Wiranto ke Pengadilan Internasional. Demikian salah satu kesimpulan Rapat Dengar Pendapat Umum Komisi I DPR dengan Jenderal Wiranto, mantan Menteri Luar Negeri Ali Alatas, dan mantan Kepala Badan Pembinaan Hukum (Babinkum) TNI Prof HAS Natabaya, Rabu (5/3), di Gedung MPR/ DPR, Jakarta. Rapat dipimpin Wakil Ketua Komisi I Effendy Choirie ( Fraksi Kebangkitan Bangsa/F–KB) yang didampingi Ketua Komisi I Ibrahim Ambong (Fraksi Partai Golkar/F–PG) dan Amris Fuad Hassan (Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan/FPDIP). Komisi I juga mendesak kepada pemerintah untuk bersikap lebih tegas dan mengambil tindakan yang komprehensif dalam menangani tuduhan yang dilancarkan pihak asing terhadap warga negara Indonesia yang diduga melakukan pelanggaran HAM di Timor Timur (Timtim). Komisi I juga sepakat membentuk tim kecil untuk mendalami persoalan ini karena diduga politisasi asing terhadap berbagai pelanggaran HAM di Timtim akan terus terjadi secara terus– menerus. Dari sejumlah pendapat yang mengemuka dalam rapat, seluruh anggota Komisi I DPR mendukung penuh Wiranto. Hampir seluruh anggota Komisi I menilai, tuduhan yang ditujukan kepada Wiranto tidak terlepas dari adanya konspirasi internasional untuk mendiskreditkan Indonesia. Astrid Sunarti Susanto dari Fraksi Partai Demokrasi Kasih Bangsa (F–PDKB) bahkan meminta Menteri Luar Negeri (Menlu) Hassan Wirajuda bertindak lebih agresif terhadap Timtim yang telah bermaksud menggiring Wiranto ke Pengadilan Internasional. "Kita harus berani mengatakan, kalau Anda mengutak–atik orang kita, kita pun akan tuntut

Sumber : PC-Deplu & Berita Antara

Hal 2


Xanana ke PBB karena dulu pun dia memimpin Fretilin," tegas Astrid. Anggota DPR dari F–PDIP, Permadi, juga membuat pernyataan yang tidak kalah keras. Menurut dia, sejak zaman Bung Karno, konspirasi Internasional telah lama mengobok–obok Indonesia. Konspirasi Internasional itu dimotori oleh Amerika Serikat (AS), Australia, maupun Singapura. Dia juga meminta pemerintah agar benar–benar melindungi seluruh warga negara dari tuntutan pihak asing. "Kalaupun ada persoalan dengan Wiranto, Zacky Makarim (mantan Kepala Satgas TNI di Timtim–Red), Kiki Syahnakrie (mantan Panglima Darurat Militer di Timtim–Red) itu urusan Republik ini dan diselesaikan dengan semangat rekonsiliasi," jelasnya. Dalam penjelasannya Wiranto juga menegaskan bahwa selaku Menhankam/Panglima ABRI tidak pernah ada pikiran, kehendak, rencana atau kegiatan yang mengarah pada kejahatan terhadap kemanusiaan berupa pembunuhan, penyiksaan, penculikan, kejahatan terhadap wanita dan anak–anak, pengusiran dan pembakaran. Apa yang dilakukan oleh TNI justru mencegah terjadinya perang saudara di Timtim. WAPRES: TIDAK DIPERLUKAN LAGI SBKRI BAGI WARGA KETURUNAN TIONGHA YANG LAHIR DI INDONESIA PC–049/13/03/2003 Wakil Presiden Hamzah Haz menyatakan SBKRI (Surat Bukti Kewarganegaraan RI) tidak diperlukan lagi untuk warga negara Indonesia keturunan Tionghoa, yang lahir di Indonesia, memiliki akta kelahiran dan kartu tanda penduduk (KTP). Karena itu, tidak seharusnya aparat pemerintahan di jajaran mana pun menanyakan SBKRI bagi warga negara keturunan. "Kalau itu masih terjadi, mungkin karena kurang sosialisasi. Perlu upaya sosialisasi ke daerah– daerah, baik untuk aparat maupun masyarakat," ujar Hamzah seperti dikutip pimpinan Komunitas Bulu Tangkis Indonesia Tan Joe Hok usai bertemu Wapres di Istana Wakil Presiden Jalan Merdeka Selatan, Jakarta, Rabu (12/3). Dalam pertemuan itu, Wapres didampingi Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Yusril Ihza Mahendra. Sementara Tan Joe Hok didampingi atlet dan mantan atlet seperti Alan Budi Kusuma, Icuk Sugiarto, Liem Swie King, Candra Wijaya, Verawati Fadjrin, Imelda Gunawan, dan Harjanto Arbi. Tan Joe Hok menjelaskan, dalam pertemuan dengan Wapres dikeluhkan adanya perlakuan diskriminatif yang diterima oleh warga negara keturunan Tionghoa. "Karena masih ada peraturan seperti keharusan memiliki SBKRI, yang dikaitkan dengan masa lampau. Kami mohon pada pemerintah agar peraturan perundang–undangan yang diskriminatif ditiadakan," katanya. Menanggapi keluhan itu, Wapres menyatakan terkejut dan mengatakan akan memperhatikan dan membicarakan dengan jajaran pemerintahan. Sementara Yusril menegaskan bahwa SBKRI tidak dibutuhkan lagi bagi mereka yang sudah memiliki akta kelahiran dan KTP, kecuali terhadap warga negara yang berasal dari naturalisasi atau yang dicurigai. Ketentuan ini sesuai dengan Keppres No 56/1996. PULAU MIANGAS DI SULUT MILIK INDONESIA TERHITUNG SEJAK 4 APRIL 1928 PC–049/13/03/2003 Pulau Miangas, Sulawesi Utara (Sulut), yang bernama La Palmas dalam Peta Filipina, terhitung 4 April 1928 menjadi milik sah Indonesia. Di Perserikatan Bangsa–Bangsa (PBB) pun hingga saat ini tidak pernah ada agenda pembahasan kepemilikan Pulau Miangas karena keputusan 4 April oleh Pengadilan Internasional dengan Hakim tunggal Max Huber sudah dinyatakan final. Demikian satu dari sembilan butir mutiara yang mengkristal dalam rumusan akhir Seminar dan Lokakarya Nasional tentang Pengembangan Kawasan Perbatasan, Rabu (12/3) malam di Hotel Indonesia, Jakarta. Rumusan sembilan butir kesimpulan seminar yang bertajuk "Reposisi dan Revitalisasi Kabupaten Kepulauan Sangihe dan Kabupaten Kepulauan Talaud" itu dibacakan Ketua Panitia Freddy Sualang yang juga Wakil Gubernur Sulut.


Hal 3


Sebelumnya, Rabu pagi, Presiden Megawati Soekarnoputri dalam pidato pembukaan di Istana Negara mengingatkan, seminar ini mampu merumuskan paradigma Indonesia sebagai negara kepulauan. Sebab, selama ini yang digunakan adalah paradigma kontinental atau daratan sebagai landasan berpijak yang pada akhirnya sering memunculkan bias yang tidak menguntungkan pembangunan secara keseluruhan. JAKARTA ISLAMIC CENTER DI KRAMAT TUNGGAK DIRESMIKAN Antara, 05 Maret 2003 Jakarta Islamic Center yang dibangun di bekas lokalisasi Kramat Tunggak, Jakarta Utara, Selasa, diresmikan penggunaannya oleh Gubernur DKI Jakarta Sutiyoso. "Dengan peruntukan seperti saat ini, lokasi Kramat Tunggak yang dulu kita kenal sebagai tanah hitam akan berubah menjadi tanah putih, lambang kesucian yang menampilkan citra baru yang mampu menyejukkan dan memancarkan nilai–nilai keimanan dan ketakwaan," kata Sutiyoso. Di lokasi Jakarta Islamic Center saat ini baru berdiri bangunan masjid, namun menurut Sutiyoso nantinya akan dilengkapi dengan bangunan lain yang secara terpadu menjaid pusat syiar Islam, pusat kebudayaan, pusat dakwah dan pendidikan Islam. "Dengan demikian, Islamic Center yang nanti akan dibangun secara bertahap, dapat menggambarkan sebuah simbol peradaban Islam di Ibukota dan di Indonesia," katanya. Pada tanggal 6 September 2002 Gubernur juga meresmikan pemakaian pertama masjid tiga lantai (termasuk balkon) yang memiliki menara setinggi 114 m tersebut. Peletakan batu pertama pembangunan masjid dilakukan pada 9 Oktober 2001. Masjid yang dibangun di atas tanah seluas 10,9 hektar itu dapat menampung 6.600 jemaah. Bangunan untuk shalat 14.625 m2, bangunan sosial, budaya dan pendidikan (10.431 m2), eksibisi dan museum (3.540 m2), penginapan (8.640 m2), perkantoran (2.880 m2), serta ruang perpustakaan dan perbelanjaan (3.600 m2). Dia menjelaskan, dana proyek bekas lokalisasi yang ditutup sejak September 1999 tersebut berasal dari APBD, negara anggota Organisasi Konferensi Islam, dan sumbangan kaum Muslim di Ibukota. Sebelum dijadikan komplek Jakarta Islamic Center kawasan Kramat Tunggak selama 30 tahun dikenal sebagai lokalisasi yang ditutup pada tahun 1999. PEMERINTAH AKAN CABUT LARANGAN EKSPOR PASIR LAUT PC–045/07/03/2003 Pemerintah akan mencabut larangan ekspor pasir laut ke Singapura sebelum pemerintah negara tersebut bersedia membahas batas wilayah perairan kedua negara. Kesepakatan batas wilayah ini dinilai penting untuk menentukan kedaulatan masing–masing negara, di samping menjaga kelestarian lingkungan dari dampak buruk penambangan pasir laut. "Keputusan melarang ekspor pasir laut ini memang dikeluarkan sampai Singapura bersedia duduk bersama membicarakan batas wilayah dengan Indonesia," kata Direktur Ekspor Produk Pertanian dan Pertambangan Depperindag Ferry Yahya di Jakarta, kemarin. Sesuai Surat Keputusan (SK) Menperindag No 117/MPP/Kep/2003 tentang Penghentian Sementara Ekspor Pasir Laut, ekspor komoditas ini dihentikan dari seluruh wilayah RI sejak penandatanganan SK pada 28 Februari 2003. Keputusan itu, lanjut Ferry, akan ditinjau kembali setelah tersusunnya program pencegahan kerusakan terhadap pesisir dan pulau–pulau kecil, serta adanya penyelesaian penetapan batas wilayah laut antara RI dan Singapura. Menurut Ferry, penghentian ekspor pasir laut itu sangat penting mengingat sampai kini RI dan Singapura belum menentukan batas wilayah laut masing–masing. Padahal, Singapura terus melakukan reklamasi untuk menambah luas daratan mereka dan pasir laut yang digunakan Sumber : PC-Deplu & Berita Antara

Hal 4


sebagian besar berasal dari Indonesia. "Sampai kini pemerintah Singapura belum mau diajak berdialog soal batas wilayah laut," ujar Ferry menanggapi pertanyaan apakah sudah ada upaya pemerintah untuk mengajak Singapura membahas soal tersebut. Ferry mengatakan batas wilayah laut itu juga penting untuk menjaga kelestarian lingkungan laut kedua negara akibat penambangan pasir laut karena kerusakan lingkungan laut di wilayah RI juga akan berdampak pada kerusakan lingkungan laut Singapura. SK pelarangan ekspor pasir laut yang dikeluarkan Menperindag Rini MS Soewandi itu merupakan tindak lanjut dari SK Menteri Kelautan dan Perikanan selaku Ketua Tim Pengendali dan Pengawas Pengusaha Pasir Laut (TP4L) No 28/SE/K4–TP4L/II/2003 pada 21 Februari 2003 tentang Penghentian Sementara Ekspor Pasir Laut dari Seluruh Wilayah RI. UNDIP KEMBANGKAN KOMPOS SAMPAH RUMAHTANGGA Antara, 11 Maret 2003 Pemkot Semarang menyambut positif kreativitas Lembaga Penelitian Universitas Diponegoro Semarang, yakni kompos dari bahan baku sampah rumah tangga. Kepala Subid Penelitian Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kota Semarang, Satya Hadi, SE di Semarang, Selasa, mengatakan, ujicoba sampel hasil penelitian itu telah dilakukan di Kelurahan Kalipancur, Kecamatan Ngaliyan. Kerjasama antara Pemkot Semarang dengan Undip itu, katanya, merupakan tindak lanjut dari program serupa dengan sembilan perguruaun tinggi yang ada di Kota Semarang serta dua Lembaga Swadaya Masyarakat yaitu LSM Bintari dan KP2KN. Menurut dia, mutu kompos itu bisa dipertanggungjawabkan, karena telah diuji di laboratorium Fakultas Pertanian Universitas Gajahmada, Yogyakarta, 16 Desember 2002. Disebutkan, kompos atau pupuk yang diuji itu memiliki kualitas yang bisa dipertanggungjawabkan, sehingga layak untuk dipasarkan pada masyarakat. Dikemukakannya, proses pembuatan pupuk tersebut sangat sederhana. Pertama, memisahkan sampah organik dan non organik, sebelum diangkut ke Tempat pembuangan Akhir (TPA) sampah Jatibarang, Kecamatan Mijen. Sampah yang bisa dipergunakan untuk bahan baku pupuk adalah sampah organik yang disimpan di tong sampah, lalu dicampur zat kimia EM4 yang banyak dijumpai di toko–toko bahan kimia. Setelah itu, bakal kompos disimpan selama tiga minggu. Setelah dilakukan penelitian, sampah organik bisa jadi bahan baku pupuk, yang berasal dari daun kering, daun pisang, daun sawi, kol, kulit pohon pisang, kulit pohon nangka, potongan rumput dan terong. MEGA PERTANYAKAN STUDI BANDING PEJABAT KE LN Antara, 12/03/2003 Presiden Megawati Soekarnoputri, mempertanyakan kebiasaan para pejabat daerah pergi ke luar negeri, karena selama ini mereka menyebut kunjungan itu adalah untuk studi banding. "Kalau seorang gubernur ingin ke luar negeri dan kemudian Mendagri memberi rekomendasi untuk studi banding tersebut, maka saya sering bertanya–tanya apakah memang itu studi banding ataukah hanya jalan–jalan," kata Megawati di Istana Negara, Selasa. Ketika membuka Lokakarya Reposisi dan Revitalisasi Kabupaten Kepulauan Sangihe dan Kabupaten Kepulauan Talaud, Kepala Negara berbicara cukup panjang di luar teks. Ia kemudian menyinggung tindakan sejumlah daerah yang memaksakan putra daerah mereka menduduki jabatan–jabatan struktural. "Kalau cukup boleh–boleh saja, tapi yang menjadi persoalan apakah cukup atau tidak. Kalau tidak cukup ijazah didongkrak (dipaksakan)," katanya pada acara yang dihadiri pula Menteri Dalam Negeri, Menteri Perhubungan, Menteri Perindustrian dan Perdagangan, Menteri Pertanian, serta Menteri Permukiman dan Prasarana Sumber : PC-Deplu & Berita Antara

Hal 5


Wilayah. Kalau pemaksaan penempatan putra daerah pada jabatan struktural tertentu hanya dilakukan satu dua kali, maka mungkin tidak akan timbul masalah. "Bagaimana kalau sampai tiga atau empat kali didongkrak. Orang luar enggak boleh masuk dengan alasan putra daerah takut tidak mendapat kesempatan," kata Megawati. Kepala Negara juga mempertanyakan mengapa seminar tentang dua kabupaten itu dilakukan di Jakarta, dan bukan di Sulawesi Utara. Kemudian ia memberi contoh, banyak tokoh Aceh yang membicarakan daerah asal mereka bukan di Aceh, tetapi di Jakarta. "Ngomong Aceh kok di pusat melulu. Sebagai putra daerah mereka seharusnya mau pindah ke Aceh," kata Megawati yang sambil tersenyum mengatakan, mungkin mereka tidak mau pulang ke daerah asalnya karena sudah merasa "keenakan" di Jakarta. Sebelumnya Gubernur Sulawesi Utara, AJ Sondakh melaporkan seminar satu hari itu dilakukan karena kedua kabupaten itu mempunyai berbagai permasalahan yang harus ditangani secepatnya. Sondakh menyebutkan, kedua kabupaten mempunyai 124 pulau, tetapi yang dihuni hanya 44 saja. Kabupaten Sangihe dan Kabupaten Talaud berada dekat dengan Pulau Mindanao, Filipina Selatan, yang sedang mengalami gejolak akibat pertikaian kelompok muslim dengan pemerintah pusatnya. Sementara itu di perairan kedua pulau terjadi berbagai kerawanan seperti penyelundupan senjata dan pencurian ikan, katanya. DEPKEH DAN HAM TETAPKAN BATAS AKHIR PENDAFTARAN PARPOL PC–049/13/03/2003 Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia (Depkeh dan HAM) akhirnya menetapkan batas akhir pendaftaran partai politik (parpol) pada akhir Juni 2003. Lewat dari batas waktu itu, maka verifikasi terhadap parpol yang bersangkutan tidak dapat dilakukan, dengan konsekuensi parpol tidak dapat mengikuti Pemilihan Umum (Pemilu) 2004. "Sekarang Depkeh dan HAM sudah melakukan verifikasi, dan itu berakhir bulan September. Oleh karena itu, kita beri waktu tiga bulan sebelum deadline sudah harus daftar," kata Menkeh dan HAM Yusril Ihza Mahendra seusai mendampingi Wakil Presiden (Wapres) Hamzah Haz menerima Komunitas Bulu Tangkis Indonesia di Istana Wakil Presiden, Jakarta, Rabu (12/3). Yusril menegaskan, bila sampai akhir Juni 2003 parpol tidak mendaftar, maka Depkeh dan HAM tidak dapat melakukan verifikasi terhadap parpol bersangkutan. "Depkeh tidak bisa bekerja kurang dari waktu yang telah ditetapkan," kata Yusril menegaskan. Dikatakan, Depkeh dan HAM diberi waktu sepuluh bulan untuk melakukan verifikasi terhadap parpol sebelum menyerahkan daftar parpol yang layak menjadi peserta Pemilu 2004 itu kepada Komisi Pemilihan Umum (KPU). "Kita diberi waktu untuk verifikasi 10 bulan, itu menurut undang– undang," katanya. Oleh karena itu, Yusril meminta agar KPU tidak mendesak Depkeh dan HAM untuk segera menyelesaikan verifikasi terhadap parpol. "Kita tidak bisa ambil kebijakan di luar undang–undang. Sebagai warga negara, kita mesti memahami tahapan–tahapan yang harus dilakukan dalam proses pemilu. Parpol tidak bisa kita paksa. Mereka bisa daftar ulang kapan saja, kita mau bilang apa," katanya. INDONESIA AKAN HASILKAN KAPAL PERANG PADA TAHUN 2005 Antara,14/03/2003 Kasal Laksamana Bernard Kent Sondahk mengatakan, Indonesia pada tahun 2005 akan meluncurkan kapal perang baru yang didisain serta sepenuhnya dikerjakan industri dalam negeri, dan kapal jenis korvet itu panjangnya antara 60–80 meter. "Direktur PT PAL sebagai koordinator pembuatan kapal tempur itu sudah melaporkan bahwa pada 17 Agustus 2005, kapal tempur pertama buatan Indonesia sudah bisa dihasilkan," katanya seusai serah terima jabatan (sertijab) Pangarmabar dari Laksda Djoko Sumaryono kepada


Hal 6


Laksda Mualimin Santoso MZ, di Jakarta, Jumat. Kapal korvet itu akan dibuat industri strategis dalam negeri, yakni PT PAL, Texmaco, LEN, dan PT Pindad. "Satu dulu yang diproduksi, kalau berhasil baru dilanjutkan. Kalau tidak baik akan dihentikan," katanya. Menurutnya, pihaknya akan memperbaiki 14 kapal perang eks Jerman Timur sehubungan dengan adanya penambahan alokasi anggaran TNI AL dalam tahun 2003. TNI AL mendapatkan anggaran pembangunan Rp700 miliar dalam tahun 2003. Selain itu, TNI AL sudah mengajukan kepada pemerintah pembelian 22 kapal perang baru, dua kapal selam, dan dua kapal pemburu ranjau. Negara yang sudah menawarkannya kepada Indonesia adalah Korsel, Belanda, dan Prancis. "Pembelian kapal baru menggunakan anggaran khusus, dan sekarang ini belum ada alokasi anggarannya dari pemerintah. Karena kita belum mampu beli kapal baru, maka kapal– kapal eks Jerman Timur sebanyak 14 unit yang akan saya hidupkan kembali. Kapal baru yang harus dibeli, bukan kapal bekas," katanya. Sedang helikopter buatan Rusia yang dibeli TNI AL dengan menggunakan anggaran tahun 2001 sudah diterima TNI AL sebanyak dua unit, dan antara 10–12 unit sudah diterima TNI AL sebelum 5 Oktober 2003. Ia juga menegaskan bahwa perintah menenggelamkan kapal yang melakukan tindakan ilegal (seperti kapal pengangkut kayu dan kapal nelayan asing), kapal yang membawa amunisi, dan kapal rompak, masih tetap berlaku. Selain menenggelamkan kapalnya, namun awaknya harus diselamatkan lebih dulu. Terhadap kapal yang tidak lengkap perizinannya, maka sebaiknya dibawa ke pengadilan. Ia juga mengatakan bahwa dalam operasi TNI AL belakangan ini belum ada menemukan kapal pengangkut pasir ilegal ke luar negeri. Mengenai adanya kapal yang terlihat di perairan Singapura yang mengangkut pasir, ia mengatakan kapal itu tidak datang dari wilayah Indonesia. Menanggapi pertanyaan apakah sudah ada permintaan izin lewat dari armada perang AS yang diajukan kepada Indonesia sehubungan rencana AS menyerang Irak, ia mengatakan permintaan seperti itu belum ada. Mengenai keberadaan kapal– kapal perang Indonesia di perairan Aceh, Kasal mengatakan keberadaannya akan dipertahankan dalam rangka patroli. Saat ini terdapat 10 kapal perang Indonesia yang beroperasi di perairan Aceh. KPU TETAPKAN PEMILU SECARA SERENTAK TANGGAL 5 APRIL 2004 PC–051/17/03/2003 Komisi Pemilihan Umum (KPU) menetapkan pemungutan suara anggota DPR, DPD, dan DPRD akan dilaksanakan secara serentak pada hari Senin, 5 April 2004. Penetapan ini diputuskan berdasarkan perhitungan politis dan teknis persiapan pemilihan umum (pemilu). Ketetapan KPU yang bersifat final ini disampaikan Ketua KPU Nazaruddin Sjamsuddin, didampingi Wakil Ketua KPU Ramlan Surbakti, kepada wartawan, Jumat (14/3) sore. Penetapan itu diambil dalam rapat pleno yang dihadiri tujuh dari sebelas anggota KPU. Rapat pleno KPU yang rencananya berlangsung mulai pukul 10.00, terpaksa ditunda empat jam, karena anggota yang hadir tidak mencapai kuorum. Sesuai dengan aturan, rapat untuk menetapkan sebuah kebijakan, harus dihadiri sekurangnya oleh setengah plus satu anggota. Dengan agenda rapat sepenting kemarin–penetapan jadwal Pemilu 2004–mengumpulkan anggota KPU yang cuma 11 orang ternyata bukan hal mudah. Setelah ditunda empat jam pun, rapat hanya bisa dihadiri tujuh anggota. Meski demikian, karena telah memenuhi kuorum, Nazaruddin Syamsuddin akhirnya memulai rapat. Empat anggota yang tidak hadir adalah Imam B Prasodjo, Mudji Sutrisno, Chusnul Mar’iyah, dan Rusadi Kantaprawira. Anggota KPU Mulyana W Kusumah, Hamid Awaludin, dan Anas Urbaningrum yang ditemui terpisah menyebutkan, penetapan waktu pemungutan suara itu sejalan dengan tugas dan wewenang KPU.


Sesuai dengan isi Pasal 25 Undang–Undang (UU) Nomor 12 Tahun 2003 mengenai Pemilu, salah satu tugas dan wewenang KPU adalah menetapkan waktu, tanggal, serta tata cara pelaksanaan kampanye dan pemungutan suara. "Kami semua sepakat, kami harus bisa menyelenggarakan pemungutan suara pada hari itu. Ini keharusan konstitusional yang harus ditegakkan," kata Anas. Pada perhitungan ini, tahapan kegiatan pemilihan presiden dan wakil presiden tidak dibahas mendetail. Materi yang termuat dalam Rancangan Undang–Undang (RUU) Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden hanya merupakan bahan pertimbangan. Sebab, dalam proses pembahasan RUU itu di DPR, beberapa materi bisa mengalami perubahan rumusan. Pada tahapan perhitungan ini, alternatif pemungutan suara pada bulan Juni 2004 dengan sendirinya gugur. Sebab alternatif ini sangat berisiko untuk melanggar batas akhir pelantikan presiden pada 20 Oktober 2004. PEMERINTAH AKAN BERLAKUKAN PENSIUN DINI BAGI PNS PC–056/24/03/2003 Pemerintah akan memberlakukan kebijakan pensiun dini bagi pegawai negeri sipil (PNS) mulai tahun 2004. Ini merupakan bagian dari penataan PNS di pusat dan daerah yang bertujuan untuk memperbaiki kinerja birokrasi pemerintah sehingga setiap instansi ditempati oleh PNS yang kompeten. Kebijakan pemberian pensiun dini ada di dalam konsep kebijakan penataan PNS hasil rapat koordinasi Pendayagunaan Aparatur Negara (PAN) akhir Februari lalu. Namun, ketika Menteri Negara (Menneg) PAN Feisal Tamin mengadakan jumpa pers hari Jumat (21/3) di Jakarta, ia menolak menyebutnya istilah pemberhentian. Dikatakan, rasionalisasi PNS tidak berarti pemberhentian. "Rasionalisasi itu, merasionalkan yang tidak rasional," ujar Menneg PAN. Penataan PNS itu merupakan konsekuensi teknis Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 8 Tahun 2003, di mana instansi–instansi yang secara obyektif tidak diperlukan akan dihapus. Sementara itu, instansi– instansi yang fungsinya sejenis atau saling berkaitan akan digabungkan. Setelah proses seleksi berdasarkan kompetensi, PNS yang tidak menduduki jabatan kembali dan tidak dapat ditingkatkan kompetensinya akan diberikan tiga alternatif tindakan, yaitu pensiun dini, "dirumahkan" dengan mendapat uang tunggu, atau diberhentikan dengan pesangon. Pensiun dini diberikan pada PNS yang berusia minimal 50 tahun dan masa kerja minimal 10 tahun. Sementara PNS yang berusia kurang dari 50 tahun atau masa kerjanya kurang dari 10 tahun dapat menerima uang tunggu (maksimal satu sampai lima tahun) atau pesangon jika berhenti. Jika sampai batas akhir masa penerimaan uang tunggu masih belum memenuhi syarat usia dan masa kerja minimal untuk pensiun, PNS dapat diberhentikan dengan hormat tanpa hak pensiun. KRI DEWARUCI AKAN MUHIBAH KE EROPA Antara, 28/03/2003 KRI Dewaruci yang merupakan kapal latih tiang tinggi akan melakukan muhibah dengan membawa 72 taruna Akademi TNI AL (AAL), dua taruna Akademi Militer (Akmil), satu taruna Akademi TNI AU (AAU), taruna militer asal Singapura dan Belanda. "KRI Dewaruci akan dilepas oleh Presiden Megawati dari Jakarta, Kamis 3 April mendatang dengan membawa taruna dari Indonesia dan dari luar negeri," kata Kepala Staf TNI AL (Kasal) Laksamana TNI Bernard Kent Sondakh kepada wartawan di Surabaya, Jumat. Ditemui seusai serah terima jabatan Gubernur AAL dari Laksda TNI Wahyu Sasongko kepada Mayjen TNI (Mar) Nono Sampono, Kasal mengemukakan, kapal latih tersebut akan melakukan misi persahabatan dan memperkenalkan Indonesia ke luar negeri. "Selain itu, kapal tersebut juga akan membawa taruna AAL untuk melakukan praktek astronomi,


Hal 8


sementara taruna Akmil dan AAU tidak ikut sampai ke luar negeri. Nanti Dewaruci akan singgah di Singapura dan membawa taruna Singapura serta taruna Belanda," kata Kasal. Sementara Kasubditpen AAL Kapten Laut (KH) Drs Kariono mengemukakan, para taruna AL yang ikut pelayaran Kartika Jala Krida (KJK) 2003 itu terdiri atas Korps Pelaut 63 orang, Teknik tiga orang, Elektronika tiga orang dan Suplai tiga orang. Menurut catatan ANTARA, beberapa waktu lalu KRI Dewaruci sempat diperbaiki di galangan kapal PT PAL Surabaya selama beberapa bulan dan sudah diserahkan ke Yayasan Dewaruci. Perbaikan tersebut sebagian besar merupakan bantuan dari Yayasan Dewaruci. Yayasan Dewaruci beranggotakan orang–orang yang peduli pada kapal tersebut. Selain warga negara Indonesia, anggota yayasan itu juga berasal dari berbagai negara, seperti Jerman, Belanda dan Amerika Serikat. Kapal buatan Jerman tahun 1952 dan mulai bergabung dengan TNI AL pada 1 Oktober 1953. Kapal yang berkali–kali memenangkan kegiatan lomba layar internasional itu menjalani perbaikan total, mulai dari bodi, geladak dan mesinnya.

EKONOMI DEPPRINDAG PERTIMBANGKAN DUA PULAU INDONESIA MASUK DALAM KAWASAN BEBAS PERDANGAN SINGAPURA–AS PC–042/04/03/2003 Departemen Perindustrian dan Perdagangan (Depperindag) mempertim–bangkan untuk memasukkan Pulau Batam dan Pulau Bintan ke dalam perjanjian kawasan bebas perdagangan Singapura–AS. "Kita masih mengkaji kira–kira apa konsekuensi yang akan kita dapat bila memasukkan Pulau Batam dan Pulau Bintan dalam perjanjian free trade agreement antara AS dan Singapura," jelas Sekretaris Jenderal Depperindag Hariyanto Ekowaluyo kepada wartawan di ruang kerjanya, Kantor Depperindag, Jl Gatot Subroto, Jakarta, akhir pekan lalu. Menurut Hariyanto, dimasukkannya Batam dan Bintan dalam perjanjian kawasan bebas dagang akan memberi kemudahan bagi produk AS dan Singapura untuk masuk ke kawasan tersebut. Yang pasti, lanjutnya, pemerintah tidak akan memasukkan kawasan lain dalam perjanjian bebas dagang bilateral itu. Keinginan memasukkan kedua pulau itu bertujuan mengambil manfaat dalam rangka mengembangkan Batam dan Bintan. Apalagi, kedua pulau itu dekat dengan Singapura. "Kalau barang kita bisa masuk ke kedua negara itu dengan bebas, seperti perjanjian free trade lainnya, kita juga harus menerima produk dari kedua negara itu dengan bebas juga," ujarnya, seraya menyatakan soal itu masih perlu pengkajian, khususnya untuk melihat komoditas yang dapat dimasukkan dalam daftar free trade agreement itu. Menurut Hariyanto, struktur perjanjian untuk melibatkan diri dalam free trade agreement bilateral itu hampir sama dengan perjanjian dalam ASEAN free trade area (AFTA). "Jadi, nanti produknya akan dipilah–pilah. Ada yang highly sensitive, temporary sensitive, dan lainnya. Batasan–batasannya tergantung dari negara masing–masing." Yang pasti, lanjutnya, begitu ada produk yang masuk dalam list of commodity (daftar komoditas), maka harus ada imbal baliknya, atau yang dikenal dengan asas hubungan resiprositas. "Misalnya kita memasukkan produk televisi dalam list, maka itu berarti di negara lain yang terlibat dalam perjanjian, produk televisi harus memiliki rate yang sama.


Hal 9


SEKJEN DEPLU BUKA WARSHOP PROGRAM PENGENTASAN KEMISKINAN PC–043/05/03/2003 Sekretaris Jenderal Departemen luar Negeri Sudjadnan Parnohadiningrat membuka National Workshop on Practical Application on the Manual for Evaluating the Inpact of Targeted Poverty Alleviation Programme yang diselenggarakan di Hotel Bumi Karsa, Komplek Bidakara di Jakarta pada tanggal 5–6 Maret 2003. Lokakarya terlaksana atas kerjasama Departamen Luar Negeri dengan Skretariat United Nations Economic and Social Commission for Asia and the Pacific (UN–ESCAP) dan Kantor Menko Kesra dalam rangka memasyarakatkan penggunaan manual guna mengkaji dampak program kemiskinan (Manual for Evaluating the Impact of Targeted Poverty Alleviation Programme) dan mendorong penggunaannya oleh berbagai pihak yang terlibat dengan masalah kemiskinan di Indonesia. Sekretariat UN–ESCAP telah menyusun manual tersebut dalam usaha membantu negara anggota menanggulangi masalah kemiskinan. Kegunaan dari manual tersebut adalah untuk membantu pemerintah baik pusat maupun daerah dalam mengevaluasi dan memonitor program–program pengentasan kemiskinan yang tengah dilakukan. Materi dan substansi lokakarya disediakan oleh Sekretariat UN–ESCAP, termasuk didalamnya adalah dua orang pakar dari Sekretarian UN–ESCAP sebagai nara sumber pada pertemuan dimaksud. Dari Indonesia, Prof. Mubyarto, Guru Besar FE–UGM telah diminta untuk menyampaikan hasil–hasil penelitiannya dibidang kemiskinan, yang telah dilakukannya bekerja sama dengan Sekretariat UN–ESCAP. Lokakarya nasional akan diikuti oleh sekitar 60 persen yang berasal dari pejabat–pejabat pemerintah baik pada tingkat pusat maupun daerah serta Lembaga Swadaya Masyarakat yang terkait dengan program pengentasan kemiskinan di Indonesia. Penyelenggaraan lokakarya ini diharapkan akan memperkaya wawasan dan dapat dipergunakan sebagai referensi bagi pejabat–pejabat pemerintah baik di tingkat pusat maupun daerah, serta Lembaga Swadaya Masyarakat yang terkait dengan masalah kemiskinan untuk mengkajo program–program pengentasan kemiskinan di Indonesia. STOK UTANG LN INDONESIA PADA TAHUN 2004 DIPERKIRAKAN TINGGAL 60% PC–049/13/03/2003 Stok utang luar negeri Indonesia pada 2004 diperkirakan tinggal tersisa sekitar 60 persen dari produk domestik bruto (PDB). Total pinjaman luar negeri pun dipastikan akan terus turun pada tahun–tahun selanjutnya, bukan sebagai dampak pelunasan, tapi karena pemberian dari negara kreditor memang berkurang. Demikian perhitungan Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) dalam simulasi beban Anggaran Negara Belanja Negara setelah keluarnya Indonesia dari program Dana Moneter Internasional pada November tahun ini. Perkiraan stok utang tersebut disampaikan. “Meski tanpa program IMF, stok utang diperkirakan akan turun hingga tersisa 60 persen. Karena, saat itu kreditor dipastikan mengurangi pinjamannya untuk Indonesia,” Direktur Neraca Pembayaran dan Hubungan Ekonomi Internasional Bappenas Lukito D. Tuwo dalam seminar “Inefisiensi Dalam Pemanfaatan Pinjaman Luar Negeri di Indonesia” yang diselenggarakan Bappenas di Jakarta Rabu (12/3). AKHIR MARET, PERTAMINA MENJADI PT Antara, 17/03/2003 Pertamina pada akhir Maret 2003 akan menjadi perusahaan perseroan terbatas (PT). Menurut Kepala Biro Humas dan Hukum Pertamina, TA Winakun, di Jakarta, Senin (17/3), Presiden


Hal 10


Megawati Soekarnoputri akan menandatangani peraturan pemerintah (PP) tentang pembentukan Pertamina menjadi PT sebagai implementasi Undang–Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi (Migas). "Perumusan akhir tentang PP akan dibahas pada Kamis (20/3) dan diharapkan pada akhir Maret sudah ditandatangani presiden," kata Winakun. Selama ini, status hukum perusahaan Pertamina dinilai tidak terlalu jelas karena selain menjadi "pemain" dalam bisnis eksplorasi dan penjualan minyak dan gas bumi, juga sebagai "wasit" karena mewakili pemerintah dalam negosiasi dengan kontraktor "production sharing" (PSC). Winakun menjelaskan, prinsip–prinsip dasar yang selama ini menjadi ganjalan sudah disepakati antara Pertamina dan pemerintah termasuk masalah aset mana yang akan dikeluarkan dari Pertamina setelah menjadi perseroan. Pada prinsipnya pemerintah menginginkan bahwa Pertamina harus menjalankan pekerjaan– pekerjaan yang sesuai dengan bisnis intinya. "Jadi nantinya tidak semua aset yang kini dimiliki Pertamina akan menjadi aset Pertamina Persero," katanya. Saat ini Pertamina memiliki sejumlah aset di luar bisnis inti seperti Pelita Air Service yang bergerak di bidang penerbangan, Patra Jasa di bidang perhotelan dan properti, dan Rumah Sakit Pusat Pertamina (RSPP) yang bergerak di bidang rumah sakit serta sejumlah perusahaan lainnya. Nurwinakun menambahkan, aset–aset di luar bisnis inti Pertamina akan dijual atau didivestasikan dan dana yang dihasilkan akan memperbesar aset perusahaan Pertamina. Pemisahan aset itu dilakukan karena pemerintah menginginkan Pertamina lebih fokus kepada bisnis intinya, sehingga Pertamina dapat menjadi perusahaan di bidang pertambangan yang tangguh dan dapat bersaing dengan perusahaan multinasional lainnya. Meskipun akan dilakukan restrukturisasi aset Pertamina, Nurwinakun menjamin tidak akan ada pemutusan hubungan kerja (PHK). "Semangatnya kita ingin membesarkan Pertamina dan tidak akan ada PHK," tegasnya. PERTUMBUHAN EKONOMI RI AKAN CAPAI 7% TAHUN 2006–2007 PC–058/26/03/2003 Pertumbuhan ekonomi Indonesia dapat kembali mencapai 7 persen sekitar tahun 2006–2007. Tingkat pertumbuhan 7 persen itu dapat tercapai dengan asumsi Indonesia mampu meningkatkan investasi dan ekspornya. Hal itu dikemukakan Menko Perekonomian Dorodjatun Kuntjoro–Jakti saat tampil sebagai pembicara kunci, pada sebuah seminar yang diselenggarakan Komite Nasional Ekonomi Indonesia, Selasa (25/3) di Jakarta. Menurut Dorodjatun, dengan memanfaatkan kapasitas yang ada, tahun ini pertumbuhan sebesar 3 persen dipastikan sudah di tangan. Persis sebelum krisis ekonomi melanda Indonesia, pertumbuhan ekonomi berkisar 7 persen. Saat ini, asumsi pertumbuhan ekonomi pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2003 adalah 4 persen. "Kalau Anda ingin pertumbuhan 4 persen tahun ini, atau mau ke lima persen, mau kembali ke 7 persen, itu ibarat pesawat terbang jumbo jet yang tidak mungkin menukik seperti pesawat Hercules," kata Dorodjatun. Oleh karena itu, tambahnya, jika tahun ini pertumbuhan sebesar 4 persen dapat dicapai, seharusnya tahun depan pertumbuhan sebesar 5 persen dapat dicapai."Tahun berikutnya 6 persen. Kembali ke 7 persen barangkali baru tahun 2006 atau 2007," ujar Dorodjatun.


Hal 11


Guna mencapai tingkat pertumbuhan yang lebih baik, menurut Dorodjatun, sebagian besar masyarakat cenderung memilih jalan pintas. "Dengan penduduk 220 juta jiwa, jalan pintas itu merupakan janji yang berbahaya sekali, sebab risikonya besar. Kalau salah dilakukan, maka kesengsaraan yang akan muncul untuk 220 juta jiwa masyarakat kita," kata Dorodjatun. Untuk mencapai tingkat pertumbuhan 4 persen pada tahun ini, lanjut Dorodjatun, hal yang perlu dipertanyakan adalah apa yang harus dilakukan di samping hanya mengandalkan "musim baik". "Ini yang kita coba tahun ini, yaitu mengembalikan investasi dan meningkatkan ekspor lagi," tambah Dorodjatun. INDONESIA TERAPKAN TEKNOLOGI MINYAK RUSIA Antara, 26/03/2003 Indonesia menjadi negara asing pertama yang menggunakan teknologi tinggi Rusia di bidang produksi minyak bumi. Tim yang terdiri dari para sarjana dan insinyur Rusia saat ini sedang bekerja di ladang minyak Riau, Sumatera Tengah. Mereka menggunakan teknologi tinggi berdasarkan metode getaran vibroseismik. Teknologi ini sudah pernah digunakan dengan berhasil di beberapa kawasan di Rusia. Sebetulnya para ahli minyak sudah lama mencatat, bahwa produksi minyak naik justru di daerah yang letaknya berdekatan dengan jalan kereta api, atau setelah gempa bumi. Meskipun teknologi ini mulai dikerjakan oleh orang–orang Amerika, tetapi Rusia yang berhasil menyempurnakannya sehingga menjadi kenyataan. Hal ini memerlukan masa waktu agak panjang, yaitu dua puluh tahun lebih. Aplikasi teknologi ini memerlukan dua buah truk seberat 33 ton yang sanggup melewati jalan– jalan rimba raya di Indonesia. Sponsor utama proyek ini antara lain Medco Group milik Arifin Panigoro, yang diwakili Direkturnya, Hilmi Panigoro. Dr. Igor Tischenko, pemimpin tim sains Rusia menegaskan, Indonesia memiliki potensi besar untuk aplikasi teknologi tinggi Rusia, yaitu teknologi gas dan minyak. Banyak dari ladang minyak di Indonesia sudah agak lama, ada di antaranya mulai dikembangkan sejak tahun 1890. Pemecahan geofisika yang belum lama dikembangkan di Rusia dapat menaikkan produksi di lapangan minyak ini, sanggup "membangunkan sumur minyak yang tidur" dan menemukan ladang minyak yang baru. Menurut data monitoring yang telah diperoleh di lokasi ladang minyak di Riau oleh tim ahli Rusia maka ada harapan besar produksi minyak disana dapat meningkat. Penggunaan teknologi tinggi Rusia di bidang minyak memiliki arti amat penting bagi Indonesia dan Rusia yang berkepentingan dalam mengembangkan kerjasama ekonomi dan teknik yang saling menguntungkan. Aplikasi teknologi ini di Indonesia akan menjadi salah satu pasal dari acara sidang antara komisi pemerintah Indonesia–Rusia yang sudah diadakan di Denpasar pekan lalu.


Hal 12


Kerjasama ekonomi dan teknik juga akan menjadi salah satu tema pokok selama kunjungan presiden Megawati Soekarnoputeri ke Rusia, pertengahan bulan April mendatang. JEPANG BERI PINJAMAN RP 5,48 TRILIUN Antara, 28/03/2003 Pemerintah Jepang memberi lagi pinjaman sebesar 73,932 miliar yen atau sekitar 616 juta dolar AS atau Rp 5,48 triliun kepada Indonesia untuk membangun dua proyek, PLTG (Pembangkit Listrik Tenaga Gas) Muara Karang senilai Rp 4,13 triliun dan proyek perluasan PLTG Muara Tawar senilai Rp 1,35 triliun. Sekretaris Pertama untuk Keuangan Kedutaan Besar Jepang di Jakarta Ogushi Hiroshi, sebelum penandatanganan Nota Diplomatik antara Duta Besar Jepang untuk Indonesia Yutaka Limura dan Direktur Asia Timur dan Pasifik Deplu Primo Alui Joelianto di Jakarta, Jumat, mengatakan, dengan begitu total pinjaman Yen Jepang yang diberikan kepada Indonesia mencapai sekitar 4,122 triliun yen. Dikatakan Hiroshi, Dua proyek ini dilaksanakan untuk mendukung pembangunan pusat pembangkit listrik yang tujuannya untuk meningkatkan kapasitas pasokan tenaga listrik sebagai pencegah ramalan tentang krisis listrik di Indonesia. "Dengan bantuan ini, Jepang juga bermaksud membantu usaha–usaha dalam reformasi struktural di sektor energi yang sekarang sedang mendesak pelaksanaannya," katanya. Selain itu, Pemerintah Jepang juga berharap proyek tersebut dapat memberikan kontribusi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan juga memperkokoh hubungan kerjasama antara Jepang dan Indonesia. Pinjaman untuk PLTG Muara Karang, yang pembangunannya dimaksudkan untuk meningkatkan kapasitas tenaga listrik dari 300 MW menjadi 720 MW, dengan tingkat bunga 1,8 persen dan batas waktu pinjaman 30 tahun serta masa tenggang 10 tahun. Sedangkan pinjaman untuk PLTG Muara Tawar, untuk meningkatkan kapasitas tenaga listrik menjadi 225 MW guna mencegah ramalan krisis listrik pada jaringan Jawa dan Bali, dengan tingkat suku bunga 1,8 persen, batas waktu pinjaman 30 tahun dan masa tenggang 10 tahun.

INTERNASIONAL PERTEMUAN ANTARA MENTERI RI DAN AUSTRALIA HASILKAN SEJUMLAH KESEPAKATAN PC–048/12/03/2003 Pertemuan antara menteri Indonesia dan Australia, Selasa (11/3) di Jakarta, menghasilkan sejumlah kesepakatan tingkat menteri yang dituangkan dalam pernyataan bersama (joint ministerial statement). Kesepakatn itu dirumuskan menjadi 50 poin berbagai isu. Delegasi pemerintah Australia dipimpin Menteri Luar Negeri (Menlu) Alexander Downer, sedangkan delegasi Indonesia dipimpin Menko Perekonomian Dorodjatun Kuntjoro–Jakti. Selengkapnya delegasi Indonesia terdiri atas Dorodjatun, Menko Polkam Susilo Bambang Yudhoyono, Menlu Hassan Wirajuda, Menperindag Rini Soewandi, Menteri Pertanian Bungaran saragih, Menteri Kehakiman dan HAM Yusril Ihza Mahendra, Menteri Tenaga Kerja Jacob Nuwa Wea, Menteri Kesehatan Achmad Sujudi. Selanjutnya, Menteri Negara Urusan Kebudayaan dan Pariwisata I Gde Ardhika, Menteri Negara Urusan Kopersi dan UKM Alimarwan Hanan, Menteri Negara Urusan Riset dan Teknologi, Menteri Negara Urusan Percepatan Pembangungan Kawasan Timur Indonesia Manual Kaisiepo, dan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Theo F Toemion. Sementara, delegasi Australia terdiri atas Downer, Menteri Perdagangan Mark Vaile, Menteri Urusan Imigrasi, Multikultural, dan Pribumi Philip Ruddock, Jaksa Agung Daryl Williams, Menteri


Hal 13


Pertanian, Perikanan, dan Kehutanan Warren Truss, Menteri Keluarga dan Jasa Masyarakat Amanda Vanstone, dan Menteri Usaha Kecil dan Pariwisata Joe Hockey. Menurut Menlu Wirajuda, forum tersebut tidak hanya diisi pembicaraan bilateral masalah kedua negara, tetapi juga pembicaraan menteri dengan mitra (counter part) masing–masing secara individual. Pemilik lama Bank Lippo, James Riady, juga menghadiri pertemuan yang tertutup bagi pers itu. Namun, James berhasil lolos dari kejaran pers. Masalah–masalah politik yang disoroti pada kesepakatan bersama itu adalah terorisme, upaya– upaya menangani pencucian uang (money laundering) dan pembiayaan kegiatan teroris, larangan kunjungan (travel advisory), Papua dan Aceh, penyelundupan manusia dan pendatang gelap, krisis Irak, program senjata nuklir Korea Utara, pelucutan senjata, forum regional ASEAN dan keamanan regional, serta dialog Pasifik Utara–Selatan (Australia–Indonesia, Timor Timur, Papua Nugini, Filipina, dan Selandia Baru). Sementara, masalah perekonomian yang dibicarakan adalah reformasi ekonomi dan liberalisasi perdagangan, hubungan bilateral perekonomian, Organisasi Perdagangan Dunia (WTO), Kerja Sama Ekonomi Asia–Pasifik (APEC), dan Kawasan Perdagangan Bebas ASEAN (AFTA). Pertemuan itu secara khusus juga membahas Australia–Indonesia Development Area. Di samping itu, dibahas pula sepuluh kelompok kerja yang melibatkan kedua negara. Kasus bom Bali 12 Oktober 2002 yang banyak menelan korban warga negara Australia menjadi hal utama pada pembahasan masalah terorisme. Para menteri sepakat kedua negara menghendaki para pelaku peledakan bom Bali secepatnya diadili. Para menteri juga sepakat kedua negara akan melakukan kerja sama bilateral dalam menghadapi pencucian uang dan pendanaan aksi teroris. Sementara, mengenai travel advisory, menteri–menteri RI meminta pemerintah Australia mencabut hal itu. Menteri–menteri Australia menanggapi hal itu dengan mengatakan, travel advisory akan ditinjau secara konstan. Mengenai Papua dan Aceh, Australia mendukung otonomi khusus yang diberlakukan di kedua daerah tersebut. Pemberlakuan otonomi khusus terhadap kedua daerah itu dinilai Australia sebagai jalan terbaik dalam mempertahankan keutuhan dan stabilitas bangsa Indonesia. Para menteri kedua negara sependapat, program nuklir Korea Utara di Semenanjung Korea merupakan ancaman serius bagi keamanan regional dan global. Australia dan RI mengirim utusan khusus ke Korea Utara untuk menunjukkan keprihatinan kedua negara. Menteri Perdagangan Australia Mark Vaile pada jumpa pers menuturkan, tahun ini Australia memberi bantuan empat juta dollar Australia guna membantu pemerintah Indonesia dalam menangani perdagangan internasional. "Bantuan ini merupakan bagian dari paket bantuan sebesar 27,6 juta dollar Australia yang berkaitan dengan perdagangan Indonesia, yang siap diberikan pada tahun–tahun mendatang," kata Vaile. Di samping itu, lanjutnya, Indonesia tahun ini juga akan memperoleh bantuan yang juga berkaitan dengan perdagangan, sebesar enam juta dollar Australia. "Bantuan enam juta dollar Australia itu antara lain meliputi 500.000 dollar Australia dari Yayasan WTO Global Trust, 2,7 juta dollar Australia dari Program Bantuan APEC, dan dua juta dollar Australia dari Program Pengembangan ASEAN Australia," katanya. Sementara, menurut Menteri Perdagangan dan Industri (Menperindag) Rini MS Soewandi, hubungan perdagangan Indonesia dan Australia sekarang ini diakui lebih baik dibandingkan tujuh tahun yang lalu. "Dibandingkan tujuh tahun yang lalu, perdagangan Indonesia–Australia, baik ekspor maupun impor, dengan Australia tahun 2002 dan sekarang ini, kondisinya lebih baik.


Hal 14


MENTERI PARIWISATA NEGARA ASEAN SEPAKAT TINGKATKAN KEAMANAN UNTUK MENDUKUNG PROGRAM VISIT ASEAN PC–051/17/03/2003 Menteri Pariwisata dan sejumlah perwakilan dari negara anggota ASEAN+3 (Cina, Korea, dan Jepang) sepakat bahwa keamanan sebagai hal penting untuk mendukung program promosi Kampanye Kunjungan ASEAN (Visit ASEAN Campaign–VAC), yaitu menjadikan ASEAN sebagai daerah tujuan wisata bersama. Terkait dengan itu, mereka juga sepakat mengintensifkan perjalanan wisata di kawasan ASEAN (intraregional ASEAN travel) sebagai bentuk solidaritas antarnegara anggota ASEAN. Kesepakatan tersebut dicapai dalam pertemuan informal lima Menteri Pariwisata dan utusan Menteri Pariwisata negara anggota ASEAN+3 (M–ATM+3 Retreat) di Jimbaran, Sabtu (15/3). Hadir dalam pertemuan tersebut antara lain, Menteri Negara Kebudayaan dan Pariwisata I Gede Ardika, Somphong Mongkhonvilay (menteri pada Kantor Perdana Menteri Laos), yang sekaligus menjadi Ketua Pertemuan Informal di Bali, dan sejumlah utusan menteri pariwisata ASEAN, Cina, Korea, dan Jepang, serta delegasi Sekretariat ASEAN dan sektor swasta, ASEANTA. "Para menteri dan perwakilan negara peserta, kembali menyatakan komitmen mereka untuk bekerja sama lebih erat untuk membangun kepercayaan wisatawan dari ataupun ke ASEAN," kata Mongkhonvilay, yang membacakan Pernyataan Pimpinan Pertemuan. "Termasuk (pula) mengintensifkan kerja sama antar–aparat penegak hukum, dalam hal menjamin rasa aman dan keamanan wisatawan," lanjutnya. Pertemuan informal kemarin, menurut Ardika, difokuskan pada dua topik, yaitu paparan penanganan dan pemulihan keamanan pascatragedi Bom Bali 12 Oktober 2002 oleh Kepala Kepolisian Daerah (Polda) Bali, Inspektur Jenderal (Irjen) Polisi Budi Setyawan yang didampingi Ketua Tim Investigasi Peledakan Bom di Kuta, Irjen (Pol) I Made Mangku Pastika, dan presentasi dukungan sektor swasta dalam pengembangan pariwisata di ASEAN dari Visa Internasional. KOMISI EROPA DUKUNG RI DALAM PENYELENGGARAAN AASROC DI BANDUNG PC–053/19/03/2003 Komisi Eropa menyatakan dukungannya atas prakarsa Republik Indonesia (RI) untuk menyelenggarakan pertemuan tingkat menteri Konferensi Organisasi Subregional Asia–Afrika (AASROC) di Bandung, April 2003. Komisi Eropa mengharapkan, pertemuan tersebut berhasil membuat program–program kesepakatan kerjasama pembangunan yang konkret di antara kedua kawasan, kata Komisaris bidang Pembangunan dan Bantuan Kemanusiaan Poul Nielson, di Brussel, Senin (17/3) sore (Selasa WIB). Nielson usai pertemuannya dengan utusan khusus Presiden RI, Nana Sutresna, di markas Komisi Eropa, seperti dilaporkan ANTARA Brussel, menyampaikan sejumlah isu yang dapat dibahas dalam pertemuan AASROC yang dapat menjadi kesepakatan kerja sama di antara kedua kawasan. Sebelumnya, Nana Sutresna menyampaikan pesan Presiden RI mengenai rencana penyelenggaraan pertemuan AASROC serta mengharapkan dukungan Uni Eropa, terutama dalam hal pendanaan atas program–program kerja sama Asia–Afrika yang nantinya disepakati. "Kami mengharapkan Uni Eropa, melalui lembaga eksekutifnya Komisi Eropa, mendukung mendanai program–program tersebut, tanpa mengurangi jumlah bantuan yang telah diberikan selama ini kepada kedua kawasan," kata Nana Sutresna. Dia juga mengemukakan bahwa program–program kerja sama yang dimaksud adalah penularan pengalaman di bidang pembangunan, terutama yang telah berhasil dilakukan Asia kepada negara–negara Afrika yang umumnya masih tertinggal. Beberapa isu kerja sama yang akan dibahas dan dipersiapkan sebagai program kerjasama Sumber : PC-Deplu & Berita Antara

Hal 15


dalam pertemuan AASROC tersebut antara lain di bidang perdagangan, investasi, dan pengelolaan utang luar negeri. "Namun demikian, tidak hanya keberhasilan, bahkan pengalaman kegagalan Asia–pun juga akan dibahas, agar Afrika dapat menarik pelajaran dan tidak mengulang kesalahan yang sama, seperti halnya kegagalan Asia dalam masalah pengelolaan perbankan," kata Nana. Menanggapi hal tersebut, Poul Nielson menyatakan penghargaannya atas inisiatif RI menyelenggarakan pertemuan internasional tersebut dan menegaskan bahwa penularkan pengalaman pembangunan Asia dapat mendorong pembangunan di kawasan Afrika yang relatif lebih tertinggal.

LAIN - LAIN KOMISI LN DPR LOLOSKAN 19 CALON DUBES RI UNTUK NEGARA SAHABAT PC–043/05/03/2003 Komisi Luar Negeri DPR meloloskan 19 orang calon duta besar Indonesia untuk negaras sahabat dengan berbagai catatan. Menurut Ketua Komisi Ibrahim Ambong, umumnya calon duta besar yang diusulkan Departemen Luar Negeri tidak dapat mempresentasikan kemampuannya dengan baik. “Ada beberapa yang kami kembalikan dengan pertimbangan agar tidak dikirim kenegara yang telah ditentukan,” katanya setelah menyelesaikan proses dengar pendapat seluruh calon duta besar kemarin di gedung DPR, Jakarta. Menurut Ambong, pihaknya mendengar presentasi mereka selama empat hari sejak pekan lalu. Mereka hanya empat orang yang berasal dari diplomat nonkarier, kata Ambong, ternyata mayoritas dari mereka mengalami kendala dalam penyampaian visi dan misi di tempat tugas. Di tempat yang sama, anggota Komisi Djoko Susilo mengakui, 70 persen calon duta besar diloloskan dengan pertimbangan rasa kasihan. Sebab, kata dia, mereka umumnya kurang menguasai masalah, dan akan memasuki usia pensiun. “Hanya 30 persen yang qualified, mereka adalah calon duta besar nonkarier.” Katanya. SHALAT TAHAJUD PERKUAT KETAHANAN TUBUH Antara 06/03/2003 Shalat tahajud (salat tengah malam) dapat memperkuat ketahanan tubuh, karena ketenangan hidup yang diperoleh menyebabkan terjadinya keseimbangan tubuh. Ketua Umum Perhimpunan Patobiologi Indonesia Prof Dr dr Suhartono Taat Putra, MS mengungkapkan hal itu di Surabaya, Kamis, berkaitan pengukuhan dirinya sebagai guru besar, 8 Maret mendatang. Menurut ahli rekayasa genetik lulus Amerika Serikat itu, keseimbangan tubuh pada orang yang sering melakukan salat tahajud itu karena sel di dalam tubuhnya menjadi protektif akibat ketenangan hidup. "Itu hasil riset tahun 2001 dari mahasiswa IAIN Surabaya yang mengambil S–3 di FK Unair dan saya bimbing. Bahkan hasil riset itu sekarang diteliti di AS untuk dibandingkan dengan cara mistik yang dilakukan salah satu kelompok masyarakat di India," katanya. Guru Besar Anatomi Biologi Fakultas Kedokteran (FK) Universitas Airlangga (Unair) Surabaya itu mengatakan, hasil riset mahasiswa S–3 IAIN Surabaya itu relevan dengan perubahan dalam konsep Patobiologi yang sekarang bergeser dari "respon biologis" menjadi "perilaku biologis." "Artinya, penelitian di bidang patobiologi menemukan bahwa sel, molekul, dan unsur ternyata dapat berubah sesuai dengan kondisi lingkungan. Jadi, sel itu dapat mengalami stres seperti halnya manusia dan hal itu mempengaruhi respon tubuh manusia terhadap penyakit. Bapak dua anak kelahiran Bojonegoro 2 Juni 1948 itu menjelaskan, sel dapat mengalami stres, molekul dapat berubah atas pengaruh molekul yang mendampingi, dan unsur dapat berubah letaknya karena kehadiran atom tertentu sehingga fungsinya pun berubah.


Hal 16


"Penyakit itu ternyata merupakan kumpulan dari perubahan biologis tersebut akibat ketidakseimbangan sel, molekul dan unsur itu. Semuanya dapat diatasi dengan respon yang baik terhadap lingkungan, termasuk respon terhadap penyakit itu sendiri dan ketenangan hidup sangat membantu," katanya. Ia mengatakan manusia sebenarnya membutuhkan stressor (tantangan) dari luar, namun stressor akan menjadi baik jika disikapi dengan baik pula. "Tanpa stressor, manusia tidak akan tahu cara menyikapinya. Tapi cara penyikapan itu akan baik jika manusia itu tenang hidupnya," katanya. Dokter yang memahami konsep patobiologi, kata Ketua Minat Patobiologi di Pasca Sarjana Unair Surabaya itu, akan berpikir rasional dalam menyikapi penyakit yang diderita pasien sehingga proses penyembuhan penyakit juga akan semakin cepat. RAPAT PARIPURNA DPR AKHIRNYA PUTUSKAN VOTING UNTUK TENTUKAN PERPU ANTITERORISME PC–045/07/03/2003 Setelah melalui perdebatan panjang yang alot dan melelahkan di rapat paripurna hari Kamis (6/3), akhirnya melalui mekanisme voting, Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) menyetujui dua peraturan pemerintah pengganti undang–undang (perpu) tentang antiterorisme untuk disahkan sebagai undang–undang (UU). Kedua perpu itu adalah Perpu Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme (Antiterorisme) dan Perpu Nomor 2 Tahun 2002 tentang Pemberlakuan Perpu Nomor 1 Tahun 2002 pada Peristiwa Peledakan Bom di Bali 12 Oktober 2002. Rapat paripurna dipimpin Wakil Ketua DPR dari Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (F–PDIP) Soetardjo Soerjogoeritno dan dihadiri Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Yusril Ihza Mahendra. Mekanisme voting terpaksa diambil karena rapat tidak menghasilkan kesepakatan untuk menyetujui maupun menolak perpu. Adu argumentasi bukan cuma terjadi pada hal–hal yang substansial, tetapi juga yang menyangkut prosedur. Bahkan, ketika lima fraksi DPR setuju memilih cara voting untuk pengambilan keputusan, dua fraksi lain, yaitu Fraksi Reformasi dan dan Fraksi Perserikatan Daulatul Ummah (F–PDU), menolak untuk ikut serta dalam voting. Anggota kedua fraksi tersebut akhirnya melakukan aksi walk out karena menilai proses pengesahan perpu di DPR secara prosedural melanggar Undang–Undang Dasar (UUD) 1945 dan Peraturan Tata Tertib DPR. Hartono Mardjono dari F–PDU yang memelopori aksi walk out, bahkan menyatakan akan mengajukan judicial review (hak uji materiil) ke Mahkamah Agung atas pengesahan Perpu Antiterorisme menjadi UU. Hal itu disampaikannya kepada wartawan saat meninggalkan ruang sidang. "Tanpa perlu mengkaji lebih lanjut materi beberapa pasal perpu yang jelas–jelas melanggar hak asasi manusia, secara formal konstitusional perpu itu tidak memiliki landasan sah secara konstitusional. Perpu itu harus ditolak dan dinyatakan batal demi hukum," ujar Hartono. Adanya isu seakan–akan bila kedua perpu itu tidak disetujui DPR akan terjadi kekosongan hukum hanyalah alasan yang tidak berdasar. "Secara terinci, pasal–pasal dalam perpu itu pada hakikatnya merupakan tindak pidana yang berdiri sendiri–sendiri dan ada sanksi pidananya dalam KUHP," katanya menambahkan. Kerasnya sikap yang ditunjukkan kedua fraksi membuat sidang yang berjalan tiga jam itu penuh dengan interupsi. Pimpinan sidang sempat menskors sidang 30 menit untuk menempuh mekanisme lobi para pemimpin fraksi. Dari hasil lobi itulah muncul tawaran melakukan voting. Dalam proses pengambilan suara, yang menyatakan setuju tercatat 220 orang–dari seluruh peserta rapat sesuai daftar hadir sebanyak 266 anggota.


Hal 17


Kecuali dua fraksi yang menolak ikut voting, sebagian anggota DPR terlihat meninggalkan ruangan sebelum pengambilan suara dilangsungkan. Mencermati jalannya persidangan, sejak awal di antara fraksi–fraksi terdapat perbedaan pandangan. Fraksi–fraksi yang mendukung pengesahan perpu menjadi UU menekankan substansi dari perpu, sementara F–Reformasi dan F–PDU menekankan pada prosedur penetapan perpu menjadi UU. Yusril Ihza Mahendra dalam sambutannya menegaskan, pemerintah menyadari bahwa ada beberapa segi dari perpu yang harus disempurnakan. Karena itu, dalam waktu dekat pemerintah akan segera mengajukan usulan amandemen terhadap perpu yang sudah disahkan menjadi UU. Dengan diterimanya perpu itu menjadi UU, pemerintah akan mencabut empat RUU Antiterorisme yang pernah diajukan ke DPR dan kini tengah dibahas di tingkat panitia khusus (pansus). Sebab, katanya, dengan disetujuinya perpu menjadi UU, ke–4 RUU itu tidak relevan lagi dilanjutkan. Menanggapi proses persetujuan DPR terhadap Perpu Antiterorisme ini, guru besar Hukum Tata Negara dari Universitas Indonesia Jimly Asshidiqie menilai, terjadinya perbedaan pendapat dalam pembahasan Perpu Antiterorisme disebabkan oleh belum jelasnya perumusan UUD 1945. Mengenai istilah persidangan berikut, menurut Jimly, bisa ditafsirkan dua. Pertama adalah sidang berikutnya. Kedua, adalah masa sidang berikutnya yang berjangka satu tahun. UUD 1945 sendiri belum mengatur secara tegas batas waktu sebuah produk emergency legislation, serupa perpu. Padahal, di negara–negara lain, seperti India, masa berlakunya secara eksplisit ditegaskan paling lama tiga bulan. Ini ditegaskan dalam konstitusi untuk menghindari penyalahgunaan. "Jadi, di masa depan harus dirumuskan jangka waktunya karena perpu itu bersifat emergency legislation," katanya. Menyangkut perdebatan soal "hal ihwal kegentingan memaksa", Jimly berpendapat, hal itu seharusnya memang dimasukkan dalam konsideran perpu, sebagai prasyarat kelahiran sebuah emergency legislation. DPR SETUJUI RUU KEUANGAN NEGARA MENJADI UU PC–045/07/03/2003 Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) menyetujui Rancangan Undang–Undang (RUU) tentang Keuangan Negara untuk disahkan menjadi UU. Persetujuan tersebut terungkap dalam pemandangan umum fraksi dalam rapat paripurna DPR, Kamis (6/3) pagi. Fraksi–fraksi yang menyatakan persetujuan terhadap RUU Keuangan Negara untuk disahkan menjadi UU tersebut antara lain Fraksi PDIP, Fraksi Golkar, Fraksi PPP, Fraksi Kebangkitan Bangsa dan Fraksi Daulat Umat. Beberapa materi penting dalam RUU Keuangan tersebut antara lain, kekuasaan pengelolaan fiskal kepada Menteri Keuangan, yakni menyusun kebijakan fiskal dan kerangka ekonomi makro, menyusun rancangan APBN dan rancangan perubahan APBN, mengesahkan dokumen pelaksanaan anggaran, melakukan perjanjian internasional di bidang keuangan, melaksanakan pemungutan pendapatan negara yang telah ditetapkan dalam UU, melaksanakan fungsi bendahara umum negara, dan menyusun laporan keuangan yang merupakan pertanggungjawaban pelaksanaan APBN. Yang penting adalah mengenai hubungan keuangan antara pemerintah pusat dan bank sentral, di mana disebutkan pemerintah pusat dan bank sentral berkoordinasi dalam penetapan dan pelaksanaan kebijakan fiskal dan moneter. Dalam RUU Keuangan Negara tersebut, juga dimuat mengenai ketentuan pidana, sanksi administratif dan ganti rugi. Disebutkan Menteri/Pimpinan Lembaga/Gubernur/Bupati/Wali Kota yang terbukti melakukan


Hal 18


penyimpangan kebijakan yang telah ditetapkan dalam UU tentang APBN/ Peraturan Daerah tentang APBD, diancam dengan pidana penjara dan denda sesuai dengan ketentuan UU. Sanksi yang sama juga diberikan kepada pimpinan unit organisasi kementerian negara/ lembaga/ satuan kerja perangkat daerah, yang terbukti melakukan penyimpangan kegiatan anggaran. Sementara setiap pejabat negara dan pegawai negara bukan bendahara yang melanggar hukum atau melalaikan kewajibannya baik langsung atau tidak langsung yang merugikan keuangan negara diwajibkan mengganti kerugian yang dimaksud. Hal baru dan atau perubahan mendasar dalam ketentuan keuangan negara dalam UU ini antara lain, mengenai pengertian dan ruang lingkup keuangan negara, kedudukan presiden sebagai pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan negara dan susunan APBN dan APBD, serta pengaturan hubungan keuangan antara pemerintah pusat dan bank sentral, pemerintah daerah dan pemerintah/ lembaga asing. UU ini juga telah mengantisipasi perubahan standar akuntansi di lingkungan pemerintahan yang mengacu kepada perkembangan standar akuntansi di lingkungan pemerintahan secara internasional. INDONESIA TIDAK TERMASUK KAWASAN TERJANGKIT SARS PC–052/08/03/2003 Semula memang ada kasus yang dicurigai sindrom pernapasan akut parah (Severe Acute Respiratory Syndrome/SARS) di Indonesia. Untunglah setelah diobservasi orang itu tidak menunjukkan gejala SARS. Jadi, Indonesia tidak lagi masuk daftar kawasan yang terjangkit SARS. KLARIFIKASI Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) ini bisa dilihat di situs web–nya. Hal serupa juga dinyatakan Menteri Kesehatan (Menkes) Achmad Sujudi didampingi Direktur Jenderal (Dirjen) Pemberantasan Penyakit Menular dan Penyehatan Lingkungan Departemen Kesehatan (P2M &PL Depkes) Prof Dr dr Umar Fahmi Achmadi MPH , Senin (17/3). Sebelumnya, kantor berita AP dan AFP yang dikutip Kompas (Senin, 17/3) menyebutkan, dalam siaran pers WHO tanggal 15 Maret, Indonesia masih masuk daftar negara yang dilaporkan memiliki kasus SARS. Menurut Menkes, sejauh ini di Indonesia belum ada kasus SARS, yang ada kasus yang dicurigai SARS karena melakukan kontak dengan penderita SARS saat di luar negeri. "Dalam kewaspadaan global yang dilakukan WHO berkaitan dengan kasus SARS ada beberapa kriteria orang yang harus dipantau. Yaitu orang yang pernah kontak dengan penderita, mereka yang berkunjung ke daerah yang ada kasus SARS, serta orang yang menunjukkan gejala SARS berupa demam lebih dari 38 derajat Celsius, batuk, napas tersengal–sengal, sesak napas serta dari hasil pemeriksaan rontgen menunjukkan ada radang paru," papar Achmad Sujudi. Wilayah yang dipastikan telah ditemukan kasus SARS adalah Provinsi Guangdong, Cina, Vietnam (Hanoi), Hongkong, Singapura, Thailand, Kanada, AS (New York), dan Jerman (Frankfurt) RI TIDAK MUNGKIN MINTA AS BATALKAN KETENTUAN BIOTERRORISME PC–052/18/03/2003 Pemerintah Indonesia tidak mungkin meminta pemerintah Amerika Serikat (AS) membatalkan ketentuan Bioterrorism Act, sebab hal itu menyangkut kedaulatan negara lain. Oleh karena itu, seharusnya pemerintah juga tidak dengan mudah membuka pasar dalam negeri dari serbuan negara lain. Hal itu diungkapkan Ketua Umum Himpunan Kerukunan Tani Indonesia (HKTI) Siswono Yudo Husodo, Minggu (16/3) usai berbicara dalam dialog Desa Masa Depan Indonesia di Vihara


Hal 19


Vimalakirti Setoyo, Purworejo, Jawa Tengah (Jateng). Pemerintahan George Bush, lanjut Siswono, sejak awal banyak mengeluarkan kebijakan baru yang melindungi petani AS. Sebelumnya, telah ada kebijakan Farm Bill Act yang memberi subsidi pada petani 18 milyar dollar AS. Siswono memastikan dengan keluarnya ketentuan baru itu, ekportir produk pertanian Indonesia ke AS akan mengalami kesulitan Dikatakan Siswono, eksportir dari negara lain harus membuat deklarasi dulu untuk mengekspor komoditas pertanian ke AS, mulai dari proses penanaman, dari mana membeli pupuk dan benih, dan bagaimana pengemasannya. Akibat munculnya ketentuan tersebut, setidaknya 80 eksportir Indonesia harus membuat klarifikasi komoditas pertanian yang diekspor ke AS "Pemerintah Indonesia sudah memberikan respons terhadap ketentuan Bioterrorism Act. Namun, kita tetap harus menghormati kedaulatan AS. Yang jelas kita tidak mungkin mencegah AS mengeluarkan ketentuan tersebut," ujarnya. Siswono menilai, Bioterrorism Act merupakan upaya Pemerintah AS melindungi produk pertaniannya, bukan semata ketakutan menghadapi kemungkinan serangan senjata biologi teroris melalui makanan. "Jadi, kebijakan tersebut termasuk non–tariff barrier untuk mencegah komoditas pertanian negara lain," ujarnya. Siswono mengatakan, karena Indonesia tidak mungkin mencegah ketentuan Bioterrorism Act atau ketentuan non–tariff barrier lainnya, seharusnya Pemerintah Indonesia juga melindungi komoditas pertanian domestik. "Pemerintah juga membuat ketentuan agar negara lain tidak terlalu mudah masuk ke pasar dalam negeri," katanya. Siswono mengkritik pemerintah yang saat ini justru membuka pasar dalam negeri seluas– luasnya pada negara lain, seperti pasar gula dan beras. Padahal, jika impor beras dapat dikurangi sekitar satu juta ton dan petani diminta menanam padi dengan hasil sebanyak itu, akan membuka kesempatan kerja bagi 200.000–an orang. Jika impor gula 1,6 juta ton setahun dapat dihasilkan sendiri di Indonesia, pekerjaan tersebut dapat melibatkan sekitar. 300.000 tenaga kerja. SEEKOR GAJAH HANCURKAN LIMA RUMAH DI BANGKINANG RIAU Antara, 19/03/2003 Seekor gajah liar sejak dua hari terakhir mengamuk di desa Ridan Permai kecamatan Bangkinang, kabupaten Kampar, Riau, dengan memporak–porandakan lima unit rumah penduduk. Keterangan yang dihimpun Antara dari Bangkinang, Rabu, menyebutkan, amukan gajah yang menghancurkan rumah penduduk itu terjadi sejak dua hari terakhir yang mengakibat warga desa yang rumahnya dihancurkan gajah tersebut terpaksa mengungsi. "Rumah kami telah dihancurkan gajah sehingga tidak ada lagi tempat tinggal, untuk pulang ke rumah kami takut," ujar Jumalis ketika ditemui di Mapolres Kampar di Bangkinang. Menurut dia, sebanyak lima rumah penduduk dikampungnya dihancurkan gajah itu dan semua rumah yang diluluhlantakkan hewan besar berbelalai tersebut merupakan rumah kayu. Ia mengakui, sejak sepekan terakhir masyarakat di kampungnya telah gelisah karena munculnya seekor gajah itu yang kerap menampakkan diri, walaupun masyarakat telah mengusirnya, namun hewan langka itu malah bolak balik masuk kampung. "Puncaknya pada Selasa dinihari, begitu diketahui ada gajah masuk kampung, kami ramai– ramai mengusir, eh malah binatang itu menantang dan mengamuk mengobrak–abrik rumah kami," ujarnya menceritakan kehancuran lima unit rumah itu. Itu sebabnya, lanjut Jumalis, ia bersama masyarakat dikampungnya melaporkan ulah gajah


Hal 20


itu kepada Polres Kampar agar dapat diambil tindakan. Sementara itu, dari Mapolres Kampar diperoleh informasi, kelima rumah yang diamuk gajah itu merupakan milik Jumalis, Syarif, Ucok, Sukaryanto, dan Warnidi. Kapolres Kampar AKBP Suroso Hadi Siswoyo mengatakan, pihaknya telah berkoordinasi dengan pihak terkait untuk mengantisipasi amukan gajah liar itu, karena binatang tersebut merupakan hewan langka yang dilindungi pemerintah. Sejak tiga bulan terakhir, di daerah itu telah terjadi amukan gajah sebanyak dua kali. Kejadian pertama pada 19 Januari lalu, empat unit rumah dirusak tiga ekor gajah dan malah salah satu rumah penduduk hangus terbakar kejadiannya juga pada dinihari. Kepala Unit Konservasi dan Sumber Daya Alam (KSDA) Riau, Jhon Kennedie ketika dihubungi mengatakan, pihaknya telah berkoordinasi dengan Dinas Kehutanan Kampar untuk menangkap gajah yang mengganggu masyarakat itu. "Saat ini petugas sedang turun ke lapangan menyelidiki amukan gajah dan meneliti keberadaan gajah tersebut," ujar Jhon. Ia mengakui kesulitan dana untuk menangkap hewan besar itu, sebab untuk menangkap binatang itu memerlukan obat bius yang harganya cukup mahal, satu boks obat bius mencapai Rp7,5 juta, sedangkan dalam penangkapan sekurangnya diperlukan dua boks obat bius. Ia menjelaskan, karena gajah yang mengamuk di desa Rendan permai itu gajah tunggal, maka rasanya sulit mencari jejaknya atau menangkapnya, sebab hewan tersebut jika terpisah dari rombongannya, larinya cukup kencang. Menurut dia, tidak hanya obat bius, transportasi untuk membawa gajah jinak dan gajah liar serta biaya makan para petugas penangkap juga harus disediakan. "Jika dihitung, sekitar Rp20 juta biaya untuk menangkap satu ekor gajah dan setelah ditangkap sulit pula mencari tempat penampungannya karena umumnya masyarakat menolak jika ditempatkan dikawasan hutan konservasi," ujar Jhon. PNEUMONIA SEBENARNYA BUKAN PENYAKIT BARU PC–053/19/03/2003 PNEUMONIA sebenarnya bukan penyakit baru. American Lung Association misalnya, menyebutkan hingga tahun 1936 pneumonia menjadi penyebab kematian nomor satu di Amerika. Penggunaan antibiotik, membuat penyakit ini bisa dikontrol beberapa tahun kemudian. Namun tahun 2000, kombinasi pneumonia dan influenza kembali merajalela dan menjadi penyebab kematian ketujuh di negara itu. Pneumonia adalah infeksi yang menyebabkan paru meradang. Kantung–kantung udara dalam paru yang disebut alveoli dipenuhi nanah dan cairan sehingga kemampuan menyerap oksigen menjadi kurang. Kekurangan oksigen membuat sel–sel tubuh tidak bisa bekerja. Gara–gara inilah, selain penyebaran infeksi ke seluruh tubuh, penderita pneumonia bisa meninggal. Sebenarnya pneumonia bukanlah penyakit tunggal. Penyebabnya bisa bermacam–macam dan diketahui ada 30 sumber infeksi, dengan sumber utama bakteri, virus, mikoplasma, jamur, berbagai senyawa kimia maupun partikel. Pneumonia yang dipicu bakteri bisa menyerang siapa saja, dari bayi sampai usia lanjut. Pencandu alkohol, pasien pasca–operasi, orang–orang dengan penyakit gangguan pernapasan, sedang terinfeksi virus atau menurun kekebalan tubuhnya, adalah yang paling berisiko.


Hal 21


Sebenarnya bakteri penyebab pneumonia–yang paling umum adalah Streptococcus pneumoniae–sudah ada di kerongkongan manusia sehat. Begitu pertahanan tubuh menurun baik oleh sakit, usia tua, atau malnutrisi, bakteri segera memperbanyak diri dan menyebabkan kerusakan. Seluruh jaringan paru dipenuhi cairan dan infeksi dengan cepat menyebar ke seluruh tubuh melalui aliran darah. Pasien yang terinfeksi pneumonia akan panas tinggi, berkeringat, napas terengah– engah, dan denyut jantungnya meningkat cepat. Bibir dan kuku mungkin membiru karena tubuh kekurangan oksigen. Pada kasus yang ekstrem, pasien akan menggigil, gigi bergemelutuk, sakit dada, dan kalau batuk mengeluarkan lendir warna hijau. Sebelum terlambat, penyakit ini masih bisa diobati. Bahkan, untuk pencegahan vaksinnya pun sudah tersedia.Setengah dari kejadian pneumonia diperkirakan disebabkan oleh virus. Saat ini makin banyak saja virus yang berhasil diidentifikasi. Meski virus–virus ini kebanyakan menyerang saluran pernapasan bagian atas–terutama pada anak–anak–gangguan ini bisa memicu pneumonia. Untunglah, sebagian besar pneumonia jenis ini tidak berat dan sembuh dalam waktu singkat. Namun bila infeksi terjadi bersamaan dengan virus influenza, gangguan bisa berat dan kadang menyebabkan kematian. Virus yang menginfeksi paru akan berkembang biak walau tidak terlihat jaringan paru yang dipenuhi cairan. Gejala pneumonia oleh virus sama saja dengan influenza, yaitu demam, batuk kering, sakit kepala, ngilu di seluruh tubuh, dan letih lesu. Selama 12–136 jam, napas menjadi sesak, batuk makin hebat dan menghasilkan sejumlah lendir. Demam tinggi kadang membuat bibir menjadi biru. Pneumonia jenis ini berbeda gejala dan tanda–tanda fisiknya bila dibandingkan dengan pneumonia pada umumnya. Karena itu, pneumonia yang diduga disebabkan oleh virus yang belum ditemukan ini sering juga disebut pneumonia yang tidak tipikal (atypical pneumonia). Pneumonia mikoplasma mulai diidentifikasi dalam Perang Dunia II. Mikoplasma adalah agen terkecil di alam bebas yang menyebabkan penyakit pada manusia. Mikoplasma tidak bisa diklasifikasikan sebagai virus maupun bakteri, meski memiliki karakteristik keduanya. Pneumonia yang dihasilkan biasanya berderajat ringan dan tersebar luas. Mikoplasma menyerang segala jenis usia, tetapi paling sering pada anak pra remaja dan usia muda. Angka kematian sangat rendah, bahkan juga pada yang tidak diobati. Gejala yang paling sering adalah batuk berat, namun dengan sedikit lendir. Demam dan menggigil hanya muncul di awal, dan pada beberapa pasien bisa mual dan muntah. Rasa lemah baru hilang dalam waktu lama. Termasuk golongan ini adalah Pneumocystis carinii pneumonia (PCP) yang diduga disebabkan oleh jamur. PCP biasanya menjadi tanda awal serangan penyakit pada pengidap HIV/AIDS. PCP bisa diobati pada banyak kasus. Bisa saja penyakit ini muncul lagi beberapa bulan kemudian, namun pengobatan yang baik akan mencegah atau menunda kekambuhan. Pneumonia lain yang lebih jarang disebabkan oleh masuknya makanan, cairan, gas, debu maupun jamur. Rickettsia–juga masuk golongan antara virus dan bakteri–menyebabkan demam Rocky Mountain, demam Q, tipus, dan psittacosis. Penyakit–penyakit ini juga mengganggu fungsi paru. Namun, pneumonia tuberkulosis alias TBC adalah infeksi paru paling berbahaya kecuali diobati sejak dini DEPKES KELUARKAN TRAVEL ADVISORY UNTUK TIDAK BERKUNJUNG KE NEGARA YANG TERJANGKIT SARS PC–054/20/03/2003 Departemen Kesehatan (Depkes) telah mengeluarkan travel advisory (larangan berkunjung) bagi warga negara Indonesia (WNI) yang hendak berkunjung ke Hongkong, Cina (Provinsi


Hal 22


Guangdong), Vietnam, Singapura, dan Thailand, yang belakangan terjangkit pneumonia misterius alias sindrom pernapasan akut parah (SARS). Pemerintah juga mengingatkan, WNI yang baru saja kembali dari lima negara itu agar berhati– hati. Jika merasakan gejala SARS, mereka segera memeriksakan diri ke rumah sakit terdekat. Hal itu dikemukakan Menteri Kesehatan (Menkes) Achmad Sujudi seusai Rapat Koordinasi bidang Kesejahteraan Rakyat (Rakor Kesra), Rabu (19/3), di Jakarta. Menurut Sujudi, pemerintah tak melarang warga Indonesia pergi ke lima negara itu. Namun, mereka diingatkan agar berhati–hati terhadap kemungkinan adanya penyakit itu. Peringatan berlaku sejak 16 Maret 2003. Sejauh ini belum ada kasus penyakit itu di Indonesia, tetapi tetap perlu diwaspadai. Hal serupa terjadi di Filipina. "Dalam kewaspadaan global yang dilakukan WHO berkaitan dengan kasus SARS, ada beberapa kriteria orang yang harus dipantau, yaitu orang yang pernah kontak dengan penderita. Selain itu, mereka yang berkunjung ke daerah yang ada kasus SARS serta orang yang menunjukkan gejala SARS berupa demam lebih dari 38 derajat Celsius, menggigil, batuk, sesak napas, serta hasil pemeriksaan rontgen menunjukkan adanya pneumonia," paparnya. Hal senada dikemukakan Menko Kesra Jusuf Kalla yang ditemui terpisah. Negara lain tak melarang warganya mengunjungi Indonesia karena di sini tak ada kasus. Lagi pula mereka yang akan berkunjung ke Indonesia sudah diperiksa terlebih dulu di Hongkong, Cina, dan lainnya. Pihak Indonesia, dalam hal ini Perum Angkasa Pura di Bandar Udara Ngurah Rai, Bali, juga mensyaratkan semua pesawat yang masuk Bali disemprot obat–obatan penangkal penyakit saluran pernapasan atas. Ditanya soal kemungkinan berkurangnya peserta Konferensi Asosiasi Biro Perjalanan se– Asia Pasifik (PATA) di Bali pertengahan April mendatang, Jusuf Kalla tak menampik. "Kekhawatiran itu ada, tapi tak sampai membatalkan. Mungkin jumlah peserta bisa berkurang," kata Kalla. Di tengah kekhawatiran dunia yang memuncak karena SARS telah menimbulkan sejumlah korban dari belahan dunia lain, para peneliti Hongkong berhasil mengungkap kunci untuk memecahkan misteri penyakit yang mematikan itu. Memang masih diperlukan penelitian mendalam untuk memastikan apakah virus tersebut merupakan strain baru dan apakah ada obatnya. Hongkong merupakan wilayah paling parah terkena wabah. Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) mencatat, tak kurang dari 219 orang terkena SARS, 123 orang di antaranya di Hongkong. MANTAN WAPRES RI PURN UMAR WIRAHADIKUSUMAH MENINGGAL DUNIA PC–056/24/03/2003 Indonesia kembali kehilangan seorang putra terbaiknya. Mantan Wakil Presiden (1983–1988) Republik Indonesia Jenderal (Purn) Umar Wirahadikusumah, Jumat (21/3) pukul 07.53, meninggal dunia di Rumah Sakit Pusat Angkatan Darat Gatot Soebroto, Jakarta Pusat. Almarhum meninggal akibat penyakit jantung yang sudah dideritanya sejak 13 tahun lalu. Sejumlah pejabat, mantan pejabat sipil maupun militer, dan warga masyarakat menyempatkan diri melayat ke RSPAD Gatot Soebroto, tempat almarhum menjalani perawatan sejak 5 Maret 2003. Almarhum meninggalkan seorang istri, Ny Karlinah Djaja Atmadja, yang dinikahinya 2 Februari 1957, dua orang anak, Rini Ariani dan Nila Shanti, serta enam orang cucu. Almarhum disemayamkan di rumah duka Jalan Teuku Umar No 61, Jakarta Pusat, sebelum dimakamkan di Taman Makam Pahlawan Kalibata pukul 16.00 dengan upacara militer yang dipimpin mantan Wapres Jend. Purn. Try Sutrisno.


Hal 23

TANAH AIR. KRI DEWA RUCI : Kapal Latih Dewaruci Milik Angkatan Laut Republik Indonesia lakukan muhibah ke beberapa negara Eropa (Berita Hal 8)

Recommend Documents