Upaya PERDU mendorong pengelolaan sumberdaya alam di Papua secara adil dan berkelanjutan adalah dengan cara meningkatkan kapasitas masyarakat asli Papua. Juga dengan mengupayakan pemanfaatan sumberdaya alam oleh rakyat berdasarkan prinsip-prinsip konservasi lokal dan tata kelola yang sesuai dengan kebijakan Negara. Mempetakan secara partsisipati wilayah kelola dan wilayah penghidupan rakyat menjadi salah satu upaya yang dilakukan PERDU. Termasuk di dalamnya dilakukan juga inventarisasi potensi sumberdaya alam milik rakyat. Sejak tahun 2009 - 2010 di kampung Esania dan Tairy distrik Buruway kabupaten Kaimana dalam program “Peningkatan Kapasitas Masyarakat Lokal dan Stakeholder Strategis untuk Mendorong Sistem Pengelolaan Hutan Kemasyarakatan secara Lestari di Jazirah Bomberay Provinsi Papua Barat,” kerjasama dengan Samdhana Institute. Program ini menggunakan pendekatan “Livelihood and Landscape Strategy.” Masyarakat dan PERDU telah menghasilkan sebuah peta wilayah kelola rakyat kampung Esania seluas 26.203.458 hektar dengan skala 1 : 40.000 untuk memenuhi kebutuhan pengelolaan sumberdaya hutan oleh masyarakat dengan system “Pengelolaan Hutan Desa.”
Dasar Pikir Pemetaan Wilayah Kelola Rakyat Beberapa dasar piker pemetaan wilayah kelola rakyat secara partisipatif: 1. Membangun proses konsolidasi social di tingkat masyarakat kampung tentang pentingnya memiliki pengetahuan dan kapasitas dalam memahami dan menganalisis nilai penting wilayah penghidupannya 2. Mempersiapkan masyarakat menggunakan peta sebagai basis kepentingan pengelolaan wilayah (aspek keruangan dan potensi) berbasis masyarakat 3. Masyarakat menggunakan peta wilayah kelolanya sebagai alat negosiasi dengan pemerintah dalam rangka Pengelolaan Hutan Berbasis Masyarakat
Tahapan Pemetaan Partisipatif Wilayah Kelola Rakyat 1. Peta dan Pemetaan Tahap pertama ini dilakukan setelah pra kondisi yang telah dilakukan sebelumnya. Di tahap ini masyarakat diperkenalkan dengan pentingnya mengenal factor-factor keruangan dan tata guna lahan berdasarkan ilmu dan teknologi kartografi. Juga tentang manfaat dan arti penting peta sebagai alat perencanaan pembangunan kampung dan konsolidasi social. Termasuk juga dilqkukan diskusi mendalam tentang lemahnya basis klaim kepemilikan masyarakat adat atas lahan dan sumberdaya alamnya yang hanya berdasarkan peta tradisional.
2. Latihan Teknis Pemetaan Tahap ini dilakukan dengan memperkenalkan kepada masyarakat istilah-istilah kartografi, fungsi dan penggunaannya dalam pemetaan, pengenalan dan penggunaan alat-alat menggambar peta, teknik pembuatan peta sketsa (analisis keruangan) versi masyarakat, langkah-langkah pemetaan dan pembuatan peta, penggunaan Global Positioning SystemGPS dan kompas, latihan input data dan klasifikasi data, dan menggambar peta berdasrkan data GPS (Skala, Lintang dan Bujur, dan Luas) dan memasukan informasi keruangan (Legenda).
3. Pemetaan Lapangan Pemetaan lapangan dilakukan pada wilayah adat milik masyarakat yang telah disepakati batas wilayahnya. Untuk tahap ini tim pemetaan terdiri unsur tokoh adat, tokoh masyarakat, pemerintah kampung, pemilik hak ulayat, dan pemuda. Pemetaan dilakukan untuk mengambil koordinat batas terluar wilayah adat/kampung.
4. Pengecekan Data Lapangan Pengecekan data dimaksudkan untuk mengetahui tingkat akurasi data pemetaan (koordinat dan track) yang telah kumpulkan. Juga untuk menghindari terjadinya kesalahan penentuan batas terluar dan hal lain yang berhubungan dengan factor kepemilikan tanah.
5. Overlay dan Digitasi Peta Tahapan ini lebih pada olah data lapangan menggunakan perangkat Sistem Informasi Geografis -SIG. Pada tahapan ini juga dilakukan pengambungan data lapangan dengan data spasial lainnya yang telah ada seperti: data tata guna lahan, data fungsi kawasan hutan, dan data tutupan hutan. Selanjutnya dilakukan pencetakan peta tematik setelah masyarakat pemilik peta dan masyarakat sekitar wilayah yang terpetakan telah menyetujui kebenaran data dan informasi spasial.
6. Kesepakatan Penggunaan Peta Setelah mayarakat menyetujui peta yang dihasilkan bersama, dibuatlah kesepatakan pada tingkat kampung tentang: penggunaan peta, penyimpanan peta, dan penggandaan peta. Kesepakatan ini dibuat secara tertulis dalam bentuk Peraturan Kampung.
Semua tahapan pemetaan dilakukan di kampong dengan melibatkan semua komponen masyarakat dalam bentuk pertemuan kampong. Untuk tahap Pemetaan Lapangan dan tahap Pengecekan Data Lapangan dilakukan Pertemuan Masyarakat Antar Kampung. Pertemuan ini bertujuan untuk mengkomunikasikan kegiatan pemetaan dan melibatkan masyarakat kampung-kampung tetangga (yang berbatasan langsung dengan wilayah pemetaan).
Pemetaan Sosial Dalam pemetaan partisipatif, aspek social budaya dari masyarakat menjadi suatu hal yang memiliki pengaruh sangat penting. Semua aktifis pemetaan parstisipatis memandang bahwa “peta social” menjadi jiwa dari peta tematik dalam metodologi pemetaan partsisipatif, sehingga. Olehnya dalam pendekatan ini, peta social harus lebih dahulu telah dibuat sebelum pemetaan secara teknis dilakukan. Aspek-aspek penting yang dimasukan dalam Pemetaan Sosial: 1. Sejarah persebaran marga dan suku. Aspek ini berisikan: struktur dan relasi social dan genetis antar marga dan suku, sejarah munculnya marga dan suku (legenda dan mitologi), bahasa, inter-relasi marga dan suku dengan marga dan suku di kampong lain, informasi demografi berdasarkan marga dan suku
2. Sistem Kepemilikan Sumberdaya Alam—SDA Aspek ini berisikan: pola kepemilikan sumberdaya alam, perlakuan terhadap kepemilikan SDA, peruntukan lahan dan SDA, basis klaim kepemilikan lahan dan SDA, persepsi tentang keterlibatan pihak luar dalam pengelolaan SDA
3. Institusi Adat dan Sosial Aspek ini berisikan: sejarah munculnya institusi, actor/tokoh politik local, system pengambilan keputusan, tata aturan dalam pengelolaan tanah dan SDA, relasi social antar tokoh dan antar institusi, relasi perempuan - laki-laki dalam institusi, posisi dan peran lakilaki dalam pengambilan keputusan.
4. Persepsi Masyarakat tentang SDA Aspek ini berisikan: nilai tanah dan SDA dalam pandangan perempuan dan laki-laki, kedekatan emosional dan intesitas pemanfaatan SDA dari perempuan dan laki-laki, kemampuan adaptasi aktif di alam, ritual adat-pantangan-dan tabu dalam pengelolaan SDA
5. Sejarah Kampung dan Pemukiman Aspek ini berisikan: dasar pemilihan wilayah pemukiman, sejarah pembukaan kampungpemukiman, migrasi dan in-migrasi penduduk, dan tipologi kampung dan pemukiman.
6. Konflik Pengelolaan dan Pemanfaatan SDA Aspek ini berisikan: jenis dan bentuk konflik, pihak-pihak yang berkonflik, waktu dan lamanya konflik, pengaruh konflik terhadap kehidupan masyarakat dan pengelolaan SDA, system penyelesaian konflik, konflik yang terselesaikan dan belum terselesaikan.
