t5lil5l,ilssaxE3ix SALINAN
PERATURANMENTERIKEUANGAN NOMOR 04 /PMK.07/201,1, TENTANG TATA CARA PENYAMPAIANINFORMASIKEUANGAN DAERAH DENGAN RAHMAI'TUHANYANG MAHA ESA MENTERI KEUANGAN, bahwa untuk melaksanakan Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang InJormasi Keuangan Sistem Daerah, telah ditetapkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 46/PMK.02/2N6 tentang Tata Cara Penyarnpaian Informasi Keuangan Daerah;
Menimbang
bahwa sehubungan dengan telah ditetapkannya Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah dan dalam rangka meningkatkan efektifitas dan efisiensi penyelenggaraan Sistem Informasi Keuangan Daerah, perlu mengatur kembali tata cara penyampaian Informasi Keuangan Daerafu bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Tata Cara Penyampaian Informasi Keuangan Daerah; Mengingat
: 1.
z.
Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem InJormasi Keuangan Dae'rah (Lembaran Negara Republik Indonesja Tahun 2005 Nomor 13& Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155); Keputusan PresidenNomor 56/P Tahun 2010;
MEMUTUSKAN: Menetapkan
PERATURAN MENTERI KEUANGAN TENTANG TATA CARA PENYAMPAIANINFORMASIKEUANGAN DAERAH.
KEUANGAN MENTERI INDONESIA REPUBLIK
BABI
UMUM KETENTUAN Pasal1 yang dimaksud dengan: Dalam Peraturan Menteri Keuanganini 1.
2.
bupati, atau walikota' Pemerintah Daerah adalah gubernur, penyelenggara unsur clan perangkat daerah sebagai pemerintahan daerah. selanjutnya disebut Daerah' adalah Daerah otonom, yang -hukum yang memPunyai batas-batas kesatuan masyaratat urusan wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus menurut pemlrintihun dan kepentingan masyarakat setemPat dalam sistem prakursa sendiri berdisarkan aspirasi masyarakat N"gatu Kesatuan Republik Indonesia'
3.
Anggaran Penclapatandan Belanja Negara, yang selanjurnya APBN, adalah rencana keuangan tahunan aisingtat Dewan oleh disetujui yang negara p"-"tit t"h"., Perwakilan RakYat.
4.
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, yang selanjurnya tahunatr APBD, adalah rencana keuangan disingkat oleh bersama disehrjui dan dibahas yang Daerah Pemerintahan dan Daerah, Rakyat Perwakilan Dewan dan Pemerintah Daerah Daerah. ditetapkan dengan Peraturan
5.
Dana Perimbangan adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada Daerah untuk mendinai kebutuhan Daerah dalam rangka pelaksanaan Desentralisasi.
6.
Dana Alokasi Umum, yang selanjutnya disingkat DAU, adalah dana yang bersumber dati pendapatan APBN yang dialokasikan dengan tujuan pemerataankemampuan keuangan antar Daerah untuk mendanai kebutuhan Daerah dalam rangka pelaksanaan Desentralisasi.
7.
Dana Bagi Hasil, yang selanjutnya disingkat DBH, adalah dana yang bersumber dari penetapan APBN yang dialokasikan kepada Daerah berdasarkanangka persentaseuntuk mendanai kebutuhan Daerah dalam rangka pelaksanaandesenkal isasi.
8.
Dana Dekonsentrasiadalah dana yang berasal dari APBN yang dilaksanakan oleh gubernur sebagai wakil pemerintah yang mencakup semua penerimaan dan pengeluaran dalam rangka pelaksanaan dekonsentrasi, tidak termasuk dana y^^E dialokasikan untuk investasivertikal pusat di daerah.
MENTERI KEUANGAN INDOI{ESIA REPUSLIK
9.
Dana Tugas Pembantuan adalah dana yang berasal dari APBN yang dilaksanakan oleh Daerah yang tnencakup semua penerimaan dan pengeluaran dalam rangka pelaksanaan Tugas Pembantuan.
1 0 . Informasi Keuangan Daerah, yang seianjutnya disingkat IKD, adalah segala informasi yang berkaitan dengan keuangan daerah yang diperlukan dalam rangka penyelenggaraan Sistern Informasi Keuangan Daerah.
1 1 . Sistem Inlormasi Keuangan Daerah, yang selanjufnya disingkat SIKD, adalah suatu sistem yang mendokumentasikan, mengadministrasikan, serta mengolah data terkait lainnya rnenjadi informasi yang disaiikan kepada masyarakat dan sebagai bahan pengambilan keputusan dalam rangka perencanaan,pelaksanaan,dan pelaporan pertanggungjawaban Pemerintah Daerah. BAB II TATA CARA PENYAMPAIAN IKD Pasal2 IKD yang disampaikan oleh Pemerintah Daerah kepada Pemerintah mencakup: a.
APBD;
h
PerubahanAPBD;
c.
Laporan RealisasiAPBD SemestelI;
d.
Laporan Peltanggungjawaban PelaksanaanAPBD, terdiri clari: 1)
RealisasiAPBD;
2)
Neraca;
3)
Laporan Arus Kas;dan
4)
Catatan atasLaporan Keuangan;
e
Dana Dekonsenhrasi dan DanaTugas Pembanfuan;
f. (, o
Laporan KeuanganPerusahaanDaerah;dan Data yang berkaitan dengan kebufuhan fiskal dan kapasitas fiskal daerah. Pasal3
(1) IKD sebagaimanadimaksud dalam Pasal 2 disampaikarr trleh Pemerintah Daerah kepada Menteri Keuangar-rdan Nlerrierr Dalam Negeri.
MEN'ER INOONESIA REPUBLIK
(2)
IKD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dapat pula disampaikan Pemerintah Daerah kepacla menteri teknis terkait sesuaikebutuhan. Pasal4
Dalam rangka Penyelenggaraan SIKD secara nasiona[, IKt) sebagaimanadimaksud dalam Pasal2 disampaikan oleh Pemerintah Daerah kepada Menteri Keuangan c.q. Direktur Jencleral Perimbangan Keuangan. pasal5 (1)
IKD sebagaimanadimaksud dalam Pasal 2 huruf a, hr-rruf Lr, huruf c, dan huruf d disampaikan dalam softcopy'Janlrurdcopy.
(2)
Softcopysebagaimanadimaksud pada ayat (1) terdiri dari: a.
APBD/PerubahanAPBD/RealisasiAPBD; dan
b.
RealisasiAPBD SemesterL
(3)
Soficopy sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikarr format dalam bentuk dan sebagaimana ditetapkan I tidak dalam Lampiran terpisahkan dari Peraturan yang Menteri Keuangan.
(4)
Hardcopysebagaimanadimaksud pada ayat (1) terdiri dari: a.
Ringkasan Pendapatan Pemerintah Provinsi Rincian Objek;
b.
Ringkasan Pendapatan Pemerintah BerdasarRincian Objek;
c.
Ringkasan Belanja Provinsi/Kabupaten/Kota Per FungsL, {.Jrusan,Organisasi, dan Jenis;
d.
Rincian BelanjaPegawaiTidak Langsung;
e.
RingkasanPembiayaan;
f.
Daftar Pinjaman;
g.
RingkasanRealisasiAPBD SemesterI;
h.
NeracaPemerintahProvinsi/Kabupaten/Kota;
i.
Laporan Arus Kas PemerintahProvinsi;
j.
Laporan Arus Kas PemerintahKabupaten/Kota;
k.
Rincian Perhitungan Fihak Ketiga Provinsi/Kabupaten/ Kota; dan
L
Daftar Jumlah dan Iabatan.
Pegawai
Berdasar
Kabupaten/Kota
Berdasarkan
Golongan
KEUANGAN MENTERI REPUBLIK INDONESIA
dimaksud pada ayat (4) disampaikan (5) Hardcopysebagaimana dalam bentuk dan format sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran II yang tidak terpisahkan.dari Peraturan Menteri Keuangan. (6)
Bentuk dan format sebagaimana dirnaksud dalam Pasal 2 huruf e dan huruf f berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
(7)
g IKD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf permintaan berdasarkan Daerah Pemerint4h disampaikan oleh Direktur ]enderal Perimbangan Keuangan. Pasal 5
(1) Softcopy dan hardcopy APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a disampaikan beserta salinan Peraturan Daerah tentang APBD.
(2) Softcopydan hnrdcopyPerubahan APBD sebagaimana d imaks u d dalam Pasal 2 huruf b disampaikan beserta salinan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD.
(3) Sofcopy dan
hardcopy Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD sebagaimana dimaksud dalam .Pasal 2 huruf d disampaikan beserta salinan Peraturan Daerah mengenai Pertangg-ungjawabanPelaksanaanAPBD. PasalT
(1) Batas waktu penyampaian APBD sebagaimana dimaksucl dalam Pasal 2 huruf a paling lambat tanggal 31 Januari tahun anggaran yang bersangkutan.
(2) Batas waktu penyampaian Perubahan APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b paling lambat 30 hari setelah ditetapkannya Perubahan APBD tahun berjalan.
(3) Batas waktu penyampaian laporan RealisasiAPBD Semester I sebagaimanadimalaud dalam Pasal 2 huruf c paling lambat tanggal30 ]uli tahun berjalan. (4)
Batas waktu penyampaian Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf d paling lambat tanggal 31 Agustus tahun berjalan
(5) Batas waktu penyampaian in-formasi mengenai Dana Dekonsentrasidan/atau Dana Tugas Pembanfuan dan Laporan Keuangan PerusahaanDaerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf e dan huruf f paling lambat tanggal 31 Agustus tahun berjalan.
MENTERI KEUANGAN INDONESIA REPUBLIK
(6)
Batas waktu penyampaian IKD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huru? g paling lambat sesuai permintaan Direktorat JenderalPerimbanganKeuangan.
BABIII PENGENAANSANKS] Pasal8
(1) Dalam hal Pemerintah Daerah tidak rnenyampaikan IKD sebagaimanadimaksud dalam Pasal 2 hingga batas waktu yang ditetapkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, Direktur Jenderal PerimbanganKeuangan atas nama Menteri Keuangall memberikan peringatantertulis kepada Pemerintah Daerah
(2) Peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan paling lama 15 (lima belas) hari terhitung setelah tanggal bataswaktu yang ditetapkan. Pasal9 Dalam hal Pemerintah Daerah tidak menyampaikan IKD dalam langka waktu 30 (tiga puluh) hari setelah diterbitkannya peringatan tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan atas nama Menteri Keuangan menetapkan sanksi berupa penundaan penyaluran Dana Perimbangan setelah berkoordinasi der.rganMenteri Dalam Negeri.
Pasal10 (1) Sanksi berupa penundaan penyaluran Dana Perimbangan sebagaimanadimaksud dalam Pasal 9 dilakukan sebesar 25% (dua puluh lima persen) dari jumlah DAU yang diberikan setiap bularuryapada tahun anggaran berjalan. \L)
Pengenaan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan secara efektif pada penyaluran DAU bulan berikutnya setelah tanggal penetapan sanksi sebagainlana dimaksud dalam Pasal9.
(3) Pengenaan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan setiap bulan sampai dengan disampaikannya IKD sebagaimanadimaksud dalam Pasal2.
KEUANGAN M€NTERI
rNooNtillr^r REPUBLTK t,
(1) Untuk Daerah yang tidak mendapatkan DAU, p€netapan sanksi sebagaimanaclimaksud dalam Pasal 9 dikenakan sebesar 25?i, (dua puluh lima persen) dari jumlah DBH Pajak Penghasilan yang akan disalurkan pada tahun anggaran berjalan.
(2) Pengenaan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan secara efekfif pada penyaluran DBH Pajak Penghasilantahap berikutnya setelah tanggal penetapan sanksi sebagaimanadimaksud dalam Pasal9.
(3) Pengenaan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sampai dengan disampaikannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2.
IKD
Pasal12
(1) Dalam hal Pemerintah Daerah telah menyampaikan IKD sebagaimana dimaksud dalam pasal Z, Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan atas nama Menteri Keuangan menetapkan pencabutan sanksi sebagairnana dimaksud dalam Pasal9.
(2) Jumlah Dana Perimbangan yang clitunda
penyalurannya ^ sebagai akibat dari pu.rgenairl sanksi ,"bugui*unu dimaksud dalam Pasal 10 dan pasal 1.1disalurkan pad"abulan berikutnya setelah tanggal pencabutan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
(3) Dalam hal sanksi sebagaimanadimaksud pada ayat (2) belum
dicabut sampai dengan berakhirnya tahun anggaran, Dana Perimbangan yang ditunda disalurkan kembali sebelum tahun anggaran berakhir.
(4)
sanksi penundaan Dana perimbangan diberiakukan l""q"l1u" kembali pada tahun anggaranberikutnya.
BABIV KETENTUANPENUTUP Pasal13 Pada saat Perafuran Menteri keuangan ini berlaku, peraturan Menteri Keuangan Nomor 46/pMK.0l/2006 tentang Tara Cara Penyampaian Informasi Keuangan Daerah, dicabut dai dinyatakan tidak berlaku.
KEUANGAN MENTERI
nrPunrtxINDoNESIA Pasal 14 beriaku
pacla tarrggal
orang mengetahuinya' mernerintahkan Agar setrap 'rrrr"r,t"ii
pengulrclartg'rrt
Keuangan
Peraturan Menteri diundangkan
ini
mulai
dalar. K"rr?ngu.ri.ri denga^ Penempatan^ya
p"?r,".^"
Berita Negara Republik Indonesia'
Ditetapkandi Jakarta pada tanggal 10 Jan,,ar i
20 t
MENTERI I(EUANCAN, ttd.
AGUSD.W.MARTOWARDOJLr Ll iu rr cla Ir glcan cli Jalcal'ta p r a r l at a n g g a l 1 0 J a n u a r i MI]NTERI
2011
I_IUI
rrd. PATRIALIS AKBAR BEIIITA NEGARA REPUBLIK INDONESIATAFIUN2OITNOMOR Salinan sesuai d
aslinya
I(EPALA I(EPA
GIA NIPl
RTEMEN
-^J''{PS-s GUA}ICA} r.d'-l 01 Ptvo( !l --0I rEN {CMnP r' ? L f ' r v A M P t u { N- N f u @ t"A'-,Pl l,,.EUlJlCAN DA-EPl}l
--fLf
MENTERIKEUANGAN REPUBLIKINDONESIA PROVI'I5v](ABLt?ATrN/ KOTA A?BD/REALIsAsA-IBD IOR.N,'}TSOFrcOPYAfB;/IETUBAHAN TAHL'N ANGGARAN ' .'
Tdu
:DfidagshhshPoru
Jdlri6n TiF Drde Nsr PFviNi Niar Drarh Koa! frintti tsgi Tipc tlt:'ls K.d. U@
iMgln
sloD Prcgu K!gLN l6d.M
: Pd
/ Xrb.
:DiiridaBEtMFo@r :Dfrdd3uMu@u : Diiri
dorgd
Lodr
: Diiti
dd\gs
fsgti
: Dii3i
dal8t
tiF
. DiLi
d6gu
kod!
: Dtbi
dugu
lsu
dags
r\B.
: Ditsi
I.d Kod. ObeI obj.I Obld Kodr Rftis Rbom Ob* l1ld
f68ti FaEftrhs (W'iib
|ss
dr drdrh / Plihu)
lss P@inbh'n dguisrd
d drsh
: DiisidagsFotil : Diisi
aat$
Lltub
I Kod.
rk6
P.ndrF@ / B!h$
b'luir
& Pcmbayrs
/ P'ahLYru & PdbEvlu bd'nF : Kod! kdohPol PbdlPrq & FEb'Y's b'I$ir : Kddpot( Pcnd^P.6 & Fhbrav'u b€lsir : Kod. j4i5 P.ndrPr4 b.lu9! & Pabtryim : .lcn! p6diP!s, & PdDuvaan b'luia : Kod. obi?k Pdd.Prta bc)ani' & PaMYru : Ob)!k PmdaPaE blhn)a & Fmbr'yim obi.! PadlPa@ : KodE Ni$
: PddrPrs
Kode KdodPol KclonPol Kod.)!d
k'lb$
/ Pcilbtu/ / Kob
& PeFbuy'u hlui! objck pddlPr6' : Rftis ' Dili d6Bm juE\Id daJao ruPrah
*-
luvr"
-'r
rrc{rlR - ' -l "ts'
M€NTEBI KEUANGAN INDONESIA REPUBUK ... PROVTNST/KABUPATEN/KOTA FORMAT SOFTCOPYLAPORAN REAUSASI APBD SEMESTERI TAHUN ANGGARAN ..,
Tahun
Jenis Laporan
Tahun Jenis Laporan Tipe Daerah
Tipe Drereh
Nema
Nua
IJrovinsi
Drcreh
Kode Akun
Kode Kelompok
Kelompok
Kode Jenis
]enis
Ju:rrlah (Rupiah)
: Diisi dmgan tahun lapotan : Sesrester I
Nama Provirsi
: Ptov / Kab. ,/ Kota : Diisi dmgan naura provirsi
Nama Daerah
: Diisi dengan rrama daerah
Kode Akun
: Kode akun pendapatan
Akun
: Pmdapatan / Belanja / Pembiayaan : Kode kelornpok pendapatal, belanja & perrbiayaan
Kode Kdompok
Akun
belanja & ponbiayaan
Kelompok Kode jenis
: Keiompok pendapahn"
Jenis
: Jenis pendapata4 belanja & penbiayaan
]unilah
dengan juurlah ddan rupiah
belanja & perrbiayaan
: Kode jenis pendapatan, belanja & pernbiayaarr
Sabnu
rSPA
PIENTER] IGUANGAN rtd AGUSD,W.MARTOWAR!OJO
LAMPIUN II PERATU&AN MINTERI KEUANCAN NOMORU4 lPMK07/2011 TENTANC, PENYAMPAIAN CARA TATA T N T O R M A SKI E U A N C A N D A E R A H
MENTEFIIKEUANGAN , REPUELIKINDONESIA .-' PROVI|.,SI PEMERINTAH APDO' AP!D,/REALT5A5I APED/PERUSAHAN RTNctAN OBIEK PSNDAPATANDERDASAR RTTVCKASAN ..' TAHUNANGGARAN
(NOMOR & TGL TERDA & fENKADA)
'bnrr...6
Pididil6
/u
Pdrdhm
MENTERIKEUANGAN NEPUBLIK INDONESIA & PENKADA) {NOMOR &TGL PENDA
m.-"
r.-,6."
l..t t'@till
dru P.trilnrh
d':tjl
ElgI-'--.
.-
(Nrma LengkrP)
MENTER] KEUANGAN REPUELIK INDONESIA TEMEruNTAH
XABIJPATIN,/KOTA
...
APED/REAIISASI APBD' TENDAPATAN BBRDA5AR RINCIAN OBJEK
APBD/PENUBAI{AN RINCKASAN
TAHUN ANGGAMN.. DASANHUKUM (NOMbR & TCL PERDA& PEnKADA) TAN DAER,AH
MENTERIKEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
KEUANGAN MENTERI INDONESIA REPUBLIK PilERIMAH IRO/||61/U!UPAT!N/KSIA "' A?lD/lllLt5A-9 Arlr AnD/PAUIAHN ?N ruTGL UTIJSAN,ORCANEAS(DAN 'ENE ruIGXASAN !UN'A TAHUNANGGAIAN..
/
/'o'
MENTERIKEUANGAN REPUBL'KINDONESIA DASAR HUKUM (NOMON & TGL PERDA & PERKADA) Oanr
Pcny.r!.irn
drn
Otonomi
Xhr.ur
dari Frovlnri At.u PcFc.lntrh
D.clrh
/
/20
SakrclarLi Da€r.h trd (Nama Lengkap)
KEUANGAN MENTERI REPUBLIKINDONESIA PEMERINTAHPROVINSI/KABUPATEN/KOTA . " APED/PERUBAHAN APBD/REALISA5IAPBD' RTNGKASANPEMBIAYAAN TAHUNANGGARAN... (dalm ruPiah)
KODE NEV
URAIAN
JUMLAH
FNIINI/:
EMBIA'ATNTNE-RAH
6
Jenerimaan Pcmbiavaan Daerah
1 6
101 2
6
207
o
J
iiLPA Tahun Sebelumnya iiLPA Tahun Sebelumnyr ?encairan Dana ?encairan Danr 9asil Pmiualan iiaoil Pmiurhn
Cadangan Cedenqan Kekayran Dranh yeng Dtpimhtan Perorehtrn Mllll Drenh/BUMD
301 I ffioaeran ,t 01 ?encrirnaanPiniamanDacrah&ri Pamerintah tenerimaan Pinirman Dacrah darl Pemda hin 402 403
Penerimaan Piniemen Dacrah dari Banl
404 405 5 501 502 503
PenerirnaanPiniaman Dierah dari LKBB PenerimarnHuil Penerbihn Oblitaei Daerah Penerimean KembaliPiniaman PenerimaanKembali Pinjaman Daerlh keprda Pamcrintlh
6
Penerirnaan Piutenc Daenh
2 21 2 7Z
201 2202 2203 623 62301
3
7 3 2303
304 2305 24 2401 62402 62403 3
Penerimaan Kembali Piniaman Daerah kcpada Pemda [.ain
PenerimaanKcmbali PiniamanDrcrrh kaD.da BUMD rengerurran r€mD[ymn ua€'lh lembentukan Drni Gdrngin 01 Pembentukan Danr Crdilrtin Penyertaan Modal (Invectasi) Daetah
SadanUsahaMilik Daerah@UMD) Jadan UsahaMilik Negara(BUMlf) ?erusahean Swae[r
iembayaranPokok Utanc dan OblisaciDaenh )embayaran Pokok Utang lepada Pemerinbh
02 'embayaran Pokok Utang kepadaPemdalain )embayaranPokok Utang kepadaEank 'embayaranPokok Utang kepadaLKBB
PelqnasanOtli gasi Daerah PemberianPiniamanDaerah Pemberirn Pinjaman Daerah kepada Pcmcrintah .'ellbqrian Piniaman Daerah kepada Pemda [:in
)emberianPinjamanDaerah kedA;EUMD lisa LebihPembiayaan AnggaranTahunBerkenaan /
/20
SekretarisDaerah ttd
(Nama
Lengkap)
MENTERI KEUANGAN REPUELIK INDONESIA PEMERINTAHPROVINSI/KABUPATEN/KOTA,.. APBD' APDD/PERUBAHANAPBD/REALTSASI RINCIAN BELAN'A PEGAWAITIDAK LANGSUNG TAHUN ANGGARAN... (dalm ruprah)
KODE REKENINC
URAIAN
IUMLAH
BELANIA DAERAH SELANIA TIDAK LANGSUNG 5 1
BELANIA PEGAWAI
I
I
I
)1
3aii dan Tuniansan l1
rarr
5 I 1 )1 )2 Iunjangan I
)2
f ambchan Penqhasilan PNS
5 1 I
13
BelanjaLairuya
5
I
,
/20
/ Sekretaris
Daeralr
nd ( N a m aL e n g k a p )
MENTERIKEUANGAN REPUELIKINOONESIA PEMERINTAHPROVINSI/(ABUPATEN/KOTA I RINCKASANREALISAST APBDSEMESTER TAHUN ANGGARAN.,.
Sahatarb Drcr.h rrd (Nur
t2n8k.p)
M E N T E F IK E U A N G A N R E P U B L I KI N D O N E S I A PEMERII.JTAH PROVI\ISI/
KABUPATEN/
KOTA
DAFTAR PI}.UAMAN TAHUN ANGGARAN
/20
/
SelretarisDaerah hd
(Nana
LengkaP)
MENTERI KEUANGAN REPUELIK INDONESIA f €M€Rtffi^H ptovlMuxrlulrtEN /KOTA NENACA OANrcTO EN]I DEEMTEf,TAHUN2OXI 20x0
xrr at X.r O.rr.h x.r
di 3.ndrh.r.
X8
da l.nd.h.t
l..a.l{.t.n P.n..id.r^ fmd.l
tnv.d.nJ.ntb
nlttbtl
Pufnt 3.irn
bn(rr
riryro.^
8ri.n
uM.,
nl4.i.^r.P.d.
tr.rn
tw.t
r&y|Da
f.ii.^
L^(.r
lhjrn^kprd.
l.,i.h
bn.,,
r.dM
l.i.n
Un..,
runtuLn
8,ti.n
lr^(.t
rwSrA5r
D"'th
r.h.'buh
ru-t
f.ds@h
gr...h
u@I'
ABN'.^
P.r/u.hn t.rhtd&Fu Rc!
C.ni
rAN'ANC
lAN6g
l.v.rbi
r.NFh.a
r.P.d.
tunutrn
N.t.r.
!.rutdr..
l.Ptd.
Nonp.tnriln rbJ.6.r
x.p.ar
P.rut.h.r.
rhl.n.n
X.P.d.
r.tutrh..n
o....h
f.dtubh
o.rdh
Pq.d.^K.p.dr lnv.rurr
drhBSu'.1
hvtnrrl
ai.F
hv.tbrr
N.n?r'ni^t.
1."..r.!i
N.t.t
Ub^t
N.t
brYl
-
P.nl..dn.n
rrlt.l
u6t!
P.rh'n.. P.^/-rr.n lnv.tbn
Moirl f!rm.Bn
Itr.thuh
Dr.trh
bby.
A 5 E TI E I A f P...|'.n a.n M.,h c.du^a d.n l.ngn.. J.r.n, Iri!rri, drn Jrririr. xo$eri d.lrm r.ila(.ir.n Alu6ul.ri f.n/utur.^
^tru..n 1.ail.n P.ni!i.n TunNl.^ f.rhd.h.rr.n Tunbu^C..n nvt K.hin.rn d..Er. Psrr X.d3.
twtdasfi
XEW IISA(I NGg P€NOEK Ul.q r.rhitu^t.nt6.\ &dtr (PlK) l.nrn b.or a.C.. bn
UDnl ub.t Ubn! Ubnr Ur.nt Utrnt P6d.t
Drl.nMl.il. tln.thhh ruel o.l.-N.a./?rd.turi o...rn bht. orhn l.t.'i. x.s.nt . l.^l knbF o.l.n N.r.n' Unba. tu..r. tcr.n lrnl D.l.n N.Fl'Slt.rl lrnak P.^i..a Uhyr Uhyr
X!WAIIIAN'ANGKA P^N'AM r.sl uLnt o.r.o N.t.d -..n.rboh Ubd, O.!o N.t.n- hd.b[h O..nt bhyr Uona o.r.m N.t.d. f.ilba. X.cr.a.n Lnl Uura DrlD N.t.n- LEbt. r.u.nt nhbn Ubnt O.hF N.t..i-Slit.i ULntJ..[rr rr.Fna Ubtr lw|d
t.nr
xffliltlN
:kunls Dd E X U T T ^ sO ^ N A L N C A i 5i{ kbil P.dbi.t.s A^grr.n c.nd.trr.n r..t Oil..tSIlM
t5'LP^)
C'd..t.n fi!r,.a Crd.^t4 f.Bdtrn D.^. y.nt hrru. Dlaai.l.n u^tur t.Db/rr.n Ub^tJ.ntb t d.r IKUIT SOANA rNV6lNl Dihv.ru.al.. d.r.n hv.s.rl,..!b P.{.nI O'hv.ru!ll.n drl.a Ad T.bt Ol6v.lr.it.^drl.h Ad Lhlr o.ar r..r H.tu.olxal.b^unilr..brtr,..uunal,.ar.f..i.n, E K U T A 5O A N A C A D A N C A N Oa6v.ruril.^ d.l.h DN C.arntr
laFl.a
rrfr
i
-r
+*.rF.
b.idrqdryF qtrlFf4t
tl
ld.g.4.aditryhgt,
tr nq,r.q
Er-gd'iq-ifiF {!flr
-tt
d-t
qsFl
al
dd{Ur{irrff.Jlrriptu.J
rr
turfo-rtq'qFt5t ud rh tqt tfrh-t,
r it
-,4k.,
arnh
trffiF,
i:
r{
4
Ery
7
!.(6e|FrffiEt|qq.q lrriclq'qqsFil
ra
v r-tat@rt*tr-+tqtq .a?t-t-raQ*gFI..dFa
! q
*i..4rtE*aarr./+u EqturaF.r&iE-haendtq E*t-t-t.t*rah.r||JfHdt-a .&fil!Fi4.l-t.adtHdt-J
e t It t t
Rffi.|qft+R.drt-{ .&r6a.Gq
rr
btid{l4'qrl
rt
F+a*4l.Frr.#. .-nlq.r*r-firffir@ rlf,r-rdir€r4t tdF-t&iqOri*U trlqdqJ€-F {.itri.trJ Hdqalq.td{qtr-tt rNqtui*tJ ilq*trry'F q{qrq-tit.frri+iJ q*t*/ prH W-rlttr{41t .&r.J 't rrri.J r&rFaittsxwF.rtq
$ r rr t S tt G u ti 6 r
b.{-h.FNEr" btrd-rryryFr.l JqrdY+q drqn aQr Fy *fi .'try{.r r.rH rr{*q{ ddD{ t, t.rr€ +Tr |ff Qq "_rq'r'J rhx '{ ft6l k*dq JqFY.rr+.Jp.t.adrpu,/ dq4aanFtVqr*taPt.ndrP.,J r.t Flq qt .&Fl 4 qits l rnr!.Fra rq.!rN'r IxJq.t t.4E-rinrFJ qtxq!q!.4q.rl'+.!rnd'PJ ti.r '.'!r+J{-!J'P..
tt rt , .r rr l'
rt rr tt i( tr r( t.
-{.xw F tpa it q lrl tl ail F hPr rq FF l Fr/!.J{trd.Lqnrid.ruurrr!rt.r Frl.n4rrrF{4.f nDB'tt. Frlqlr.r.r!i.rt'.{rlla
lfl . td t-do
al rL .a rr .. rz
"'a"lra'Nn{
t!""
+E +rF
Fr".r
'l rt rr
Grrrdqr'^'qq5t t'wr4!nrJ"P'd !n..{v!,
Frn,{fllo
tt tl ll
wH{ndrP'l do
!Fr,lr.!
t!
r{nqtqE{
rr
.i"dtsqiv
,l "'o
qt+ft{{ -tV
tul
Fe
o..14,
,rq,q t!.{
F4
sr
lrd {|4
ra6tq 5WStY ''lgdiold
Fdq
{sr{
lurl!!{rl
Nndh 'lvlflrlnu
vtslNo0Nl)l-lEndlu lU:lINfn NVCNYn3)|
. I
rEl..ldvlqr.q4 Br"',rJ Pts
t
F4r4r'd'f$J rqr"'!l rr'{t*r
t
't
qd
nE rtra n€
JEra-{trytt'l il'J
rqtrao
'
l@n
rtqq
I
r r
MENTEBI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA PEMERINTAHPROVINSI/KABUPATEN/KOTA RINCIAN PERHITUNGANFIHAK KETIGA TAHUN ANGGARAN,..
Sekretaris Daerah
nd (Nama L.engkap)
MENTERIIGUANO^N TIEPUELII(INDONESIA
". PROVINsI/KADUPATEN/KOTA PEMERINTAH COTONCANDAN ,IAEATAN DAFTARIUMLAH PEGAWAIBERDASARKAN T,{HUN ANG6ARAN" ESELON COLONCAN/
TENAGAFUNGSIONAL
RUANC
I
lv
PENDIDIKAN
KESEHATAN
STAF
JUMLAH
LAINNYA
loloncan lv/t
UMLAH GOLONGANIV lolons!n llI/d
t|/b n UI/.
^ Il/d tl/c
lolonran lllb rIt/t UMLAH COLONGAN lolonran onqrn
II
I/d I/c
3olongan I/b lolonqan
I/a
UMLAH COLONCANI
rOTAL /7u
/
Sckr:tarisDacrah ld
(N.ma
Lcngk.p)
MENTERI KEUANCAN ttd. AGUS D-W. MARTOWARDOIO
