BADAN PUSAT STATISTIK
Survei Statistik Keuangan Pemerintah Provinsi, 2014 ABSTRAKSI 1) Pembangunan daerah adalah salah satu unsur dari program pembangunan nasional secara keseluruhan. Dalam upaya mencapai tujuan pembangunan, pemerintah daerah telah melakukan berbagai upaya penataan sistem perekonomian daerah ke arah peningkatan pendayagunaan potensi ekonomi secara lebih efektif dan efisien. 2) Hasil dari Pembangunan Daerah dapat dipantau melalui Realisasi APBD yang telah dilaksanakan selama setahun yang lalu. Selain itu perencanaan pembangunan di daerah dapat dilihat dari gambaran APBDnya. Data APBD Provinsi dikumpulkan melalui Survei Statistik Keuangan Daerah Pemda Provinsi. Data yang dikumpulkan melalui survei ini antara lain: - Realisasi Penerimaan Pemda Provinsi - Pendapatan Asli Daerah Provinsi - Realisasi Belanja Tidak Langsung dan Belanja Langsung Pemda Provinsi - APBD Provinsi (Anggaran)
TUJUAN DAN MANFAAT KEGIATAN - Menyediakan data tahunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)dan Realisasi APBD Pemerintah Daerah Propinsi. - Mendapatkan indikator tentang efektifitas kinerja keuangan daerah dan penggunaannya untuk belanja daerah. - Mengurangi time lag penyajian data keuangan daerah.
Penanggung Jawab Kegiatan PENYELENGGARA Subdit. Stat. Keuangan PENANGGUNG JAWAB MASALAH TEKNIS Subdit. Stat. Keuangan PENANGGUNG JAWAB METODE PENGUMPULAN DATA Subdit. Stat. Keuangan PENANGGUNG JAWAB METODE PENGOLAHAN DATA Subdit. Stat. Keuangan PENANGGUNG JAWAB DISEMINASI DATA Subdirektorat Publikasi dan Kompilasi Statistik PENANGGUNG JAWAB SUMBER DANA Subdirektorat Statistik Keuangan
Informasi Pengumpulan Data FREKUENSI KEGIATAN Tahunan RIWAYAT KEGIATAN Statistik Keuangan Pemerintah Provinsi pertama dilakukan pada tahun 1978. Data yang dimiliki saat ini mulai
tahun 1986/1987. Sejak tahun 1986/1987, data menggunakan format belanja rutin dan 20 sektor pembangunan. Kemudian sejak tahun 1994/1995 berubah menjadi 21 sektor pembangunan dengan format data yang dikumpulkan sampai sub sektornya. Tahun 2002, format berubah lagi menjadi format belanja aparatur dan pelayanan publik. Tahun 2006, format berubah lagi menjadi format Permendagri No. 13 Tahun 2006 sampat sekarang. Pengumpulan data Realisasi APBD Provinsi dilaksanakan oleh petugas BPS Provinsi dengan Menggunakan Daftar isian K-1, sedangkan APBD nya menggunakan daftar APBD-1. Data yang dicakup adalah hasil perhitungan APBD Provinsi yang telah dilaksanakan Pemda selama setahun yang lalu (Realisasi APBD Provinsi), sedangkan data APBD merupakan APBD tahun berjalan dan telah disahkan oleh DPRD Provinsi. Sumber data adalah Biro Keuangan Sekwilda Pemda Provinsi. Hasil pengumpulan data di publikasikan dalam buku "Statistik Keuangan Pemerintah Provinsi". PERUBAHAN YANG TERJADI DARI KEGIATAN SEBELUMNYA FREKUENSI PENGUMPULAN DATA - Tahunan TIPE PENGUMPULAN DATA Longitudinal INDIKATOR PENGUMPULAN DATA LONGITUDINAL Cohort Studies REFERENSI YANG DIGUNAKAN Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) Permendagri No. 13 Tahun 2006 KLASIFIKASI YANG DIGUNAKAN - Langkah Pensinkronisasian APBD dengan APBN serta Bentuk dan Susunan APBD - Perubahan APBD Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Perhitungan APBD - Pedoman Penyusunan APBD dan Dana Alokasi Umum. JADWAL KEGIATAN
Metodologi CARA PENGUMPULAN DATA Sensus JENIS RANCANGAN SAMPEL METODE PEMILIHAN SAMPEL STAGE TERAKHIR METODE PEMILIHAN SAMPEL PROBABILITAS
Rancangan Sampel Probabilitas KERANGKA SAMPEL KESELURUHAN FRAKSI SAMPEL (OVERALL SAMPLING FRACTION) PERKIRAAN SAMPLING ERROR ALOKASI SAMPEL
CAKUPAN WILAYAH Seluruh kabupaten/kota WILAYAH KEGIATAN --UNIT OBSERVASI Pemerintah provinsi CAKUPAN RESPONDEN Seluruh pemerintahan provinsi di Indonesia MENGGUNAKAN DATA SEKUNDER DARI UNIT KERJA/INSTANSI LAIN Ya
Pengumpulan Data METODE PENGUMPULAN DATA Mengisi Kuesioner Sendiri (Swacacah) MELAKUKAN PILOT STUDY Tidak INSTRUMEN YANG DIGUNAKAN - Daftar K-1 untuk pencacahan Realisasi APBD - Daftar APBD-1 untuk pencacahan APBD (anggaran) PETUGAS PENGUMPULAN DATA - Staf JUMLAH PETUGAS PENGUMPULAN DATA Pengawas/Kortim 33 Orang Pencacah 33 Orang MENGADAKAN PELATIHAN PETUGAS Tidak METODE UNTUK MENGETAHUI KINERJA PENGUMPULAN DATA - Revisit - Supervisi PENYESUAIAN NON RESPON Lainnya
Pengolahan Data UNIT KERJA YANG MELAKUKAN PENGOLAHAN - Sendiri METODE PENGOLAHAN - Batching
- Editing - Coding - Data Entri/Scan - Validasi - Tabulasi TEKONOLOGI/APLIKASI YANG DIGUNAKAN Untuk Tabel Menggunakan MS Excel, dan untuk ulasan menggunakan MS Word.
Estimasi dan Analisis METODE ESTIMASI YANG DIGUNAKAN KOMPOSISI DAN PENIMBANG METODE ANALISIS UNIT ANALISIS APBD Provinsi dan Realisasi APBD Provinsi SUMBER DATA ALTERNATIF UNTUK ANALISIS Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan ADA UNIT KERJA LAIN YANG MENGGUNAKAN DATA INI Ya
Kualitas dan Interpretasi Data PERLAKUAN TERHADAP OUTLIER, SECARA UMUM Lainnya RELIABILITAS DATA Metode Matching Data PENINGKATAN KUALITAS DATA Perubahan kuesioner selalu berpedoman pada Kementerian Dalam Negeri tentang Otonomi Daerah PERBANDINGAN DATA - Perbandingan terhadap tahun sebelumnya - Perbandingan antara realisasi dengan anggaran - Perbandingan terhadap data sekunder METODE REVISI DATA Diubah pada publikasi berikutnya INFORMASI TENTANG KUALITAS DATA - Survei dilaksanakan secara sensus - Data langsung diambil dari sumbernya (Kantor Pemda Provinsi)
Evaluasi MELAKUKAN STUDI EVALUASI
Tidak REKOMENDASI UNTUK YANG AKAN DATANG Perlu dilakukan Konsolidasi untuk menyesuaikan publikasi daerah dengan publikasi pusat, disamping itu tahapan pencacahan dan pengolahan juga dapat dipercepat.
Diseminasi TAHUN DATA YANG DIDISEMINASIKAN 2011 s.d. 2014 DATA YANG DIDISEMINASIKAN DIBEDAKAN MENURUT JENIS KELAMIN Tidak LEVEL PENYAJIAN SAMPAI DENGAN TINGKAT Provinsi DIBEDAKAN MENURUT DAERAH PERKOTAAN/PERDESAAN Tidak DATA/VARIABEL YANG TIDAK BISA DIBERIKAN KEPADA PIHAK PENGGUNA DATA Data Keuangan Daerah merupakan data publik yang tidak memiliki kerahasian sampai rincian terkecil.
Aksesibilitas Direktorat Diseminasi Statistik
[email protected], www.bps.go.id Persyaratan dan Penolakan PERSYARATAN Pengguna data harus menyebutkan nama kegiatan: Survei Statistik Keuangan Pemerintah Provinsi, 2014 PENOLAKAN Pengguna data mengakui bahwa BPS tidak bertanggung jawab atas penggunaan data atau interpretasi atau kesimpulan berdasarkan penggunaan data apabila tidak diketahui atau tidak dikonsultasikan dengan BPS.
