S K P S 2014
BUKU PEDOMAN PENCACAHAN
Survei Khusus Perusahaan Swasta Nonfinansial (SKPS) Tahun 2014
Subdirektorat Neraca Pemerintah dan Badan Usaha Direktorat Neraca Pengeluaran
Badan Pusat Statistik, Republik Indonesia
DAFTAR ISI
I. PENDAHULUAN ..............................................................................................
1
1.1. Latar Belakang .........................................................................................
1
1.2. Tujuan .......................................................................................................
4
1.3. Ruang Lingkup dan Cakupan ....................................................................
4
1.4. Jadwal Kegiatan ........................................................................................
5
II. METODOLOGI SURVEI ...................................................................................
7
2.1. Jumlah Responden ....................................................................................
7
2.2. Pemilihan Sampel .....................................................................................
7
2.3. Teknik Pencacahan ...................................................................................
8
2.4. Petugas Lapangan ....................................................................................
8
2.5. Penanggung Jawab ...................................................................................
8
2.6. Pengiriman Dokumen ................................................................................
8
2.7. Pengolahan Data SKPS ............................................................................
9
III. KONSEP DEFINISI DAN CARA PENGISIAN DAFTAR ISIAN (KUESIONER)
S K P S 2014
11
i
I. PENDAHULUAN 1.1. Latar Belakang System of National Accounts (SNA) 2008 yang diterbitkan oleh United Nations (PBB) menyebutkan bahwa unit institusi domestik (residen) sebagai pelaku aktivitas ekonomi dikelompokkan menjadi lima institusi (sektor) yaitu sektor Korporasi Nonfinansial, sektor Korporasi Finansial, sektor Pemerintahan Umum, sektor Lembaga Nonprofit yang melayani rumah tangga (LNPRT) dan sektor Rumah Tangga. Salah satu sektor domestik yakni sektor Korporasi Nonfinansial mencakup Korporasi Swasta Nonfinansial dan Badan Usaha Milik Negara/Daerah (BUMN/D) Nonfinansial. Jika dilihat lebih rinci, korporasi nonfinansial swasta dibedakan menjadi korporasi nonfinansial swasta berbadan hukum (seperti PT, PT Terbuka, Yayasan, Koperasi) dan korporasi nonfinansial swasta tidak berbadan hukum (CV, Firma, UD, PD, dan lain-lain). Di Indonesia, dari sisi investasi nonfinansial, kegiatan sektor korporasi nonfinansial swasta merupakan bagian terbesar dan memegang peranan penting dalam perekonomian nasional. Gambaran terperinci mengenai pentingnya peranan korporasi swasta nonfinansial tersebut dapat dilihat pada Tabel 1. Sebagai penopang pembangunan ekonomi yang berdampak pada tumbuhnya perekonomian, perkembangan investasi di Indonesia menunjukkan keadaan yang menggembirakan. Selama periode tahun 1996-2012 total investasi di Indonesia mengalami kenaikan sebesar 1.680 persen, yakni dari Rp. 163,52 triliun pada tahun 1996 menjadi Rp. 2.911.37 triliun pada tahun 2012. Investasi tersebut dilakukan oleh pemerintah, perusahaan pemerintah nonfinansial (BUMN/D), korporasi swasta nonfinansial (bisnis), rumah tangga dan lembaga keuangan (korporasi finansial) yang masing-masing memiliki peran pada tahun 1996 sebesar 17,72 persen; 6,58 persen; 66,19 persen; 8,89 persen dan 0,61 persen. Korporasi nonfinansial tetap memegang peranan terbesar sebagai pelaku investasi nasional pada tahun 2012 dibandingkan keempat institusi lainnya, yakni sebesar Rp. 2.034,12 triliun atau 69,87 persen dari total investasi. Sedangkan investasi yang dilakukan keempat institusi lainnya, yakni pemerintah sebesar Rp. 275,23 triliun (9,45 persen); BUMN sebesar Rp. 292,72 triliun (10,05 persen); S K P S 2014
1
Rumah tangga sebesar Rp. 291,50 triliun (10,01 persen) dan lembaga keuangan sebesar Rp. 17,79 triliun (0,62 persen). Berdasarkan uraian di atas yang menunjukan sangat pentingnya peranan korporasi swasta nonfinansial dalam menopang pertumbuhan ekonomi, perlu disusun suatu laporan perusahaan swasta nonfinansial yang akan sangat bermanfaat bagi banyak pihak baik pemerintah, pengusaha maupun pihak lain yang peduli terhadap perkembangan dunia bisnis Indonesia pada tahun 2012 dan 2013. Badan Pusat Statistik (BPS) sebagai lembaga pemerintah yang salah satu fungsinya adalah penyedia data ekonomi makro, telah melakukan upaya kompilasi data statistik korporasi/perusahaan swasta nonfinansial melalui Survei Khusus Perusahaan Swasta Nonfinansial (SKPS). Supaya kesinambungan proses pemantauan dan pengumpulan data terjaga, BPS melalui Subdirektorat Neraca Pemerintah dan Badan Usaha akan melaksanakan kembali SKPS pada tahun 2014, yang mencakup data laporan keuangan perusahaan swasta nonfinansial tahun 2012 dan 2013.
2
S K P S 2014
Tabel 1. Perkembangan Investasi Nonfinansial di Indonesia Tahun 1996-2012 Investasi Nonfinansial (Triliun Rp) Tahun Pemerintah 1996
108.23
14.54
1.00
163.52
(66.19)
(8.89)
(0.61)
(100.00)
34.30
19.47
125.76
16.57
3.20
199.3
(17.21)
(9.77)
(63.10)
(8.31)
(1.61)
(100.00)
41.11
21.38
95.61
29.47
3.70
191.27
(21.49)
(11.18)
(49.98)
(15.41)
(1.93)
(100.00)
48.50
7.76
63.38
24.99
1.59
146.22
(33.17)
(5.31)
(43.34)
(17.09)
(1.09)
(100.00)
48.50
50.96
178.52
25.29
5.89
309.16
(15.69)
(16.48)
(57.74)
(8.18)
(1.91)
(100.00)
53.60
86.782
191.52
34.042
5.13
371.07
(14.44)
(23.39)
(51.61)
(9.17)
(1.38)
(100.00)
2001 2002
62.00
118.84
147.40
58.62
3.09
389.95
(15.90)
(30.48)
(37.80)
(15.03)
(0.79)
(100.00)
82.56
82.65
317.52
23.64
9.10
515.47
(16.02)
(16.03)
(61.60)
(4.59)
(1.76)
(100.00)
2003 2004
76.44
147.62
250.64
74.32
3.27
552.29
(13.84)
(26.73)
(45.38)
(13.46)
(0.59)
(100.00)
90.21
70.46
538.73
33.43
5.90
738.73
(12.21)
(9.54)
(72.93)
(4.52)
(0.80)
(100.00)
2005
2010 2011 2012
Total
10.77
2000
2009
Keuangan
(6.58)
1999
2008
Rumah Tangga
28.98
1998
2007
Bisnis
(17.72) 1997
2006
BUMN
113.72
78.01
620.32
31.42
4.70
848.17
(13.41)
(9.20)
(73.14)
(3.70)
(0.55)
(100.00)
133.69
75.51
610.24
161.77
3.36
984.57
(13.58)
(7.67)
(67.42)
(12.36)
(0.61)
(100.00)
181.31
114.54
1017.18
186.53
9.27
1508.83
(12.02)
(7.59)
(67.42)
(12.36)
(0.61)
(100.00)
189.83
110.37
1210.77
215.30
11.96
1738.24
(10.920)
(6.350)
(69.660)
(12.390)
(0.690)
(100.00)
168.11
28.10
1657.51
217.78
15.13
2086.63
(8.06)
(1.35)
(79.43)
(10.44)
(0.72)
(100.00)
219.90
130.45
1854.65
227.02
1.85
2433.86
(9.04)
(5.36)
(76.20)
(9.33)
(0.08)
(100.00)
275.23
292.72
2.034.12
291.50
17.79
2911.37
(9.45)
(10.05)
(69.87)
(10.01)
(0.62)
(100.00)
Sumber
: Neraca Arus Dana, berbagai tahun
Keterangan
: Angka di dalam tanda kurung merupakan persentase terhadap total investasi
S K P S 2014
3
1.2. Tujuan SKPS 2014 bertujuan untuk memperoleh informasi mengenai: 1. Karakteristik korporasi/perusahaan swasta nonfinansial, antara lain tentang jenis usaha, struktur permodalan, jumlah tenaga kerja dan sebagainya. 2. Hasil transaksi usaha korporasi/perusahaan swasta nonfinansial melalui laporan keuangan perusahaan yang terdiri dari Neraca Akhir Tahun (Balance Sheet) dan Laporan Laba/Rugi (Income Statement), sehingga dapat diketahui struktur aktiva (aset/harta/kekayaan), struktur pasiva (kewajiban dan modal), output, input (biaya) dan sebagainya. Data yang diperoleh dari informasi-informasi di atas akan digunakan untuk menyusun : a. Struktur neraca-neraca pokok korporasi/perusahaan swasta nonfinansial baik secara agregat maupun dirinci menurut lapangan usaha. b. Struktur Neraca Arus Dana (NAD) sektor swasta nonfinansial yang akan dikonsolidasikan ke dalam sistem NAD Indonesia. c. Analisis deskriptif mengenai karakteristik usaha, struktur aktiva, struktur pasiva, output dan struktur biaya perusahaan sampel. 1.3. Ruang Lingkup dan Cakupan SKPS 2014 dilaksanakan di tiga belas provinsi terpilih, yaitu Provinsi Sumatera Utara, Riau, Sumatera Selatan, Kepulauan Riau, DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, Yogyakarta, Jawa Timur, Bali, Kalimantan Selatan, Kalimantan Timur, dan Sulawesi Selatan. Adapun sasaran SKPS 2014 ini adalah korporasi swasta nonfinansial berbadan hukum dan tidak berbadan hukum. Sedangkan lapangan usaha yang dicakup meliputi: a. Pertanian, Perkebunan, Peternakan, Kehutanan dan Perikanan b. Pertambangan dan Penggalian c. Industri Pengolahan d. Listrik, Gas dan Air Bersih e. Bangunan f. Perdagangan, Hotel dan Restoran g. Pengangkutan dan Komunikasi h. Persewaan Bangunan dan Jasa Perusahaan 4
S K P S 2014
i.
Jasa-jasa Swasta, mencakup Jasa Sosial dan Kemasyarakatan (termasuk pendidikan dan kesehatan) serta Jasa Hiburan dan Rekreasi Cakupan survei ini utamanya ditujukan untuk korporasi swasta nonfinansial induk atau tunggal, yang memiliki jumlah aset/harta cukup besar dan mempunyai laporan keuangan berupa Neraca Akhir Tahun dan Laporan Laba/Rugi yang diterbitkan secara berkala dan teratur.
1.4. Jadwal Kegiatan a. Persiapan dan Perencanaan 1. Penyusunan Metodologi, Pedoman Pencacahan & Daftar Isian 2. Penggandaan Pedoman Pencacahan dan Daftar Isian ……… 3. Pelatihan Instruktur………………………………………………… 4. Pelatihan Pencacah Daerah ……..……………………………… 5. Pengiriman Dokumen ke Daerah ..………………………………
Januari – Februari 2014 Februari 2014 Februari 2014 Februari – Maret 2014 Februari – Maret 2014
b. Pelaksanaan 1. Pengambilan Sampel ..…………………………………………… 2. Pencacahan………………………………………………………… 3. Pemeriksaan dan Pengawasan ..……………………………….. 4. Pengiriman Dokumen ke Pusat ..………………………………..
Maret 2014 April – Agustus 2014 Mei – September 2014 Juni – September 2014
c. Pengolahan 1. Penyusunan Program Komputer ………………………………… 2. Pengolahan Pra Komputer ……………………………………….. 3. Pengolahan Komputer ………………………………………….....
Mei – Juni 2014 Juni – Oktober 2014 Juni – Oktober 2014
d. Analisa dan Penyajian 1. Tabulasi ………….…………………………………………………. 2. Analisa dan Penulisan Laporan..…………….…………………… 3. Penggandaan dan Diseminasi Laporan...…………….………….
Oktober - November 2014 Oktober - November 2014 Desember 2014
S K P S 2014
5
6
S K P S 2014
II. METODOLOGI SURVEI
2.1. Jumlah Responden Tabel 2. Daftar Alokasi Sampel SKPS Tahun 2014 Menurut Provinsi Dan Lapangan Usaha
Lapangan Usaha Industri Pengolahan
Listrik, Gas & Air Bersih
Bangunan
Perdagangan, Hotel & Restoran
Pengangkutan & Komunikasi
Persewaan Bangunan & Jasa Perusahaan
Jasa-jasa Swasta
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
(9)
(10)
(11)
Jumlah
Pertambangan dan Penggalian
(1)
Koperasi
Provinsi
Pertanian
Non-Koperasi
(12)
Sumatera Utara
23
1
27
1
5
22
9
4
4
4
100
Riau
24
2
22
1
6
11
3
1
2
3
75
Sumatera Selatan
24
2
22
1
6
11
3
1
2
3
75
Kepulauan Riau
23
1
4
1
2
11
4
1
1
2
50
DKI Jakarta
0
0
65
5
12
68
20
37
28
15
250
Jawa Barat
20
3
40
2
10
50
10
5
5
5
150
Jawa Tengah
15
2
28
2
4
14
4
2
2
2
75
DI Yogyakarta
12
2
13
1
8
16
8
6
5
4
75
Jawa Timur
16
2
28
2
4
30
5
3
5
5
100
Bali
10
2
15
1
5
20
7
6
5
4
75
Kalimantan Selatan
11
8
4
1
3
10
5
2
2
4
50
Kalimantan Timur
10
15
22
2
4
11
3
2
3
3
75
Sulawesi Selatan
12
5
25
2
6
15
2
2
3
3
75
200
45
315
22
75
289
83
72
67
57
1225
Jumlah
2.2. Pemilihan Sampel Jumlah sampel SKPS 2014 sebanyak 1225 responden dan tersebar di tiga belas provinsi terpilih. Alokasi sampel menurut lapangan usaha dilakukan secara proporsional berdasarkan struktur ekonomi di masing-masing provinsi terpilih. Dengan pemilihan sampel sedemikian rupa diharapkan data yang diperoleh dapat menggambarkan kondisi perekonomian secara nasional. Alokasi sampel per provinsi ditunjukkan oleh tabel 2 di atas. S K P S 2014
7
Hasil SKPS tahun 2014 akan disajikan menurut lapangan usaha, sehingga diharapkan target sampel menurut lapangan usaha yang ditunjukkan oleh tabel di atas dapat tercapai. Apabila penentuan sampel menurut lapangan usaha seperti yang tertera pada tabel di atas tidak dapat dipenuhi, maka dapat dialokasikan ke sektor nonfinansial swasta lainnya dengan tetap memperhatikan keterwakilan setiap lapangan usaha. 2.3. Teknik Pencacahan Pencacahan dilakukan dengan cara kunjungan. Petugas dari BPS Provinsi mendatangi setiap korporasi/perusahaan swasta nonfinansial yang terpilih sesuai sampel. Daftar isian yang mencakup keterangan umum perusahaan harus diisi petugas pada saat wawancara. Untuk jenis data seperti Neraca Akhir Tahun dan Laporan Laba/Rugi, petugas diharuskan meminta atau mengkopi laporan keuangan perusahaan tersebut. 2.4. Petugas Lapangan Pencacahan SKPS 2014 akan dilakukan oleh staf yang ditugaskan oleh BPS Provinsi terpilih. Jika tidak ada staf BPS dapat ditugaskan KSK atau mitra kerja dan dibekali dengan surat tugas. Petugas pengawas SKPS 2014 adalah tenaga teknis BPS provinsi yang berpengalaman mengawasi berbagai aktivitas survei BPS utamanya Kepala Seksi Neraca Konsumsi. 2.5. Penanggung Jawab Penanggung jawab di tingkat pusat adalah Sub Direktorat Neraca Pemerintah dan Badan Usaha, Direktorat Neraca Pengeluaran BPS RI. Sedangkan penanggung jawab daerah adalah Bidang Neraca Wilayah dan Analisis Statistik di bawah koordinasi Kepala BPS Provinsi. 2.6. Pengiriman Dokumen Hasil pencacahan SKPS 2014 yang sudah selesai diperiksa, dikirim ke BPS RI c.q. Sub Direktorat Neraca Pemerintah dan Badan Usaha, Direktorat Neraca Pengeluaran. Diharapkan SKPS 2014 dapat diselesaikan sesuai dengan jadwal dan BPS Provinsi dapat mengatur pengiriman dokumen secara bertahap.
8
S K P S 2014
2.7. Pengolahan Data SKPS Pengolahan data untuk Survei SKPS dilakukan di BPS RI dengan petugas pengolah Subdit Neraca Pemerintah dan Badan Usaha. Jika provinsi ingin mengolah Survei SKPS di provinsi dapat dilakukan dengan mandiri, tetapi tetap mengirimkan dokumen dan softcopy hasil pengolahan Survei SKPS sesuai jadwal.
S K P S 2014
9
10
S K P S 2014
III. KONSEP DEFINISI DAN CARA PENGISIAN DAFTAR ISIAN (KUESIONER)
Untuk memudahkan pengisian daftar isian (kuesioner) SKPS 2014 yang terdiri dari enam blok, berikut ini diberikan pedoman pengisiannya. Untuk memperlancar pengecekan dan pemeriksaan tulislah daftar isian ini dengan huruf kapital. BLOK I. PENGENALAN TEMPAT Rincian 1 s/d 5: Isikan nama provinsi, kabupaten/kota, nama perusahaan, alamat lengkap perusahaan dan nomor telepon/email/fax pada tempat yang tersedia. BLOK II. KETERANGAN UMUM PERUSAHAAN Tujuan blok ini adalah untuk mengetahui keterangan umum/karakteristik usaha perusahaan swasta nonfinansial sampel. Rincian 1: Tahun Mulai Beroperasi Secara Komersial Isikan tahun pertama kali perusahaan melakukan operasi kegiatan usaha secara komersial, pada tempat yang tersedia. Rincian 2: Struktur Modal (%) Isikan persentase besarnya modal perusahaan tahun 2013. Tulis sesuai status permodalannya apakah modal pemerintah, swasta asing, swasta nasional atau lainnya, pada tempat yang tersedia. Jumlah struktur modal sama dengan 100%. Modal pemerintah, swasta asing, swasta nasional dan lainnya, adalah besarnya modal atau saham perusahaan yang dimiliki oleh pemerintah, swasta asing, swasta nasional dan lainnya. Rincian 3: Bentuk Badan Usaha Lingkari salah satu bentuk badan usaha yang tersedia sesuai dengan bentuk badan usaha perusahaan. Bentuk Badan Usaha adalah status yang dimiliki oleh suatu kegiatan ekonomi berdasarkan akte pendiriannya yang dikeluarkan oleh notaris, berupa akte notaris atau berdasarkan suatu keputusan dari pejabat instansi yang berwenang. Bentuk badan usaha tersebut adalah sebagai berikut: S K P S 2014
11
1.
Perseroan
Terbatas
(PT)
adalah
bentuk
badan
hukum
perusahaan yang didirikan dengan modal yang terbagi dalam saham-saham, dan pemegang saham bertanggung jawab terbatas pada nilai nominal saham yang dimiliki. Dalam menjalankan kegiatannya pemegang saham ikut serta berperan sesuai dengan besar-kecilnya jumlah saham yang dimiliki, atau berdasarkan perjanjian antar pemegang saham. Bentuk badan hukum ini disahkan oleh notaris. 2.
PT Terbuka adalah perseroan terbatas yang menjual sahamnya kepada masyarakat melalui pasar modal (go public).
3.
Koperasi adalah perusahaan yang beranggotakan orangseorang atau badan hukum koperasi yang melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi, sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasarkan azas kekeluargaan. Bentuk badan hukum koperasi ini dikeluarkan dan disahkan oleh Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah.
4.
CV/Firma adalah bentuk badan usaha perusahaan perorangan yang modalnya dimiliki oleh beberapa orang dan digunakan untuk menjalankan usaha bersama dengan tujuan untuk memperoleh keuntungan. Bentuk badan usaha ini disahkan oleh notaris.
5.
Lainnya adalah bentuk badan usaha yang belum termasuk kategori di atas seperti yayasan dan sebagainya.
Rincian 4: Lapangan Usaha Dari Kegiatan Utama Lingkari salah satu jenis lapangan usaha yang tersedia sesuai dengan kegiatan utama perusahaan, yaitu bergerak di lapangan usaha/kegiatan Pertanian, Pertambangan & Penggalian, Industri Pengolahan, Listrik Gas dan Air Bersih, Bangunan, Perdagangan Hotel & Restoran, Pengangkutan & Komunikasi, Persewaan Bangunan dan Jasa Perusahaan, serta Jasa-jasa Swasta sesuai dengan konsep PDRB. Apabila satu perusahaan mempunyai dua kegiatan atau lebih, tentukanlah kegiatan utama perusahaan tersebut sesuai dengan pendapatan usaha yang paling besar nilainya. 12
S K P S 2014
Rincian 5: Produk (barang/jasa) Utama Isikan jenis produk perusahaan yang paling tinggi nilainya. Rincian 6: Pendapatan Usaha Isikan pendapatan usaha perusahaan tahun 2012 dan 2013 dalam jutaan rupiah. Pendapatan Usaha adalah penjumlahan dari pendapatan utama dan pendapatan lainnya dari perusahaan. Pendapatan Utama merupakan pendapatan dari hasil penjualan produk utama dengan kriteria nilai yang paling tinggi. Jika nilainya ternyata sama, maka yang diperhitungkan adalah volume fisik dan waktu pengerjaan. Pendapatan Lainnya merupakan pendapatan dari hasil penjualan produk sekunder yang dihasilkan selain produk utama. Produk Sekunder terdiri dari produk ikutan dan produk sampingan. a. Produk Ikutan adalah barang dan jasa yang dihasilkan bersama dengan produk utama atas penggunaan teknologi tunggal. b. Produk Sampingan adalah barang dan jasa yang dihasilkan sejalan dengan produk utama tapi dengan menggunakan teknologi yang berbeda. Rincian 7: Total Harta (Aktiva) Isikan total harta perusahaan tahun 2012 dan 2013 dalam jutaan rupiah. Isian ini direkap dari Total Harta Neraca Akhir Tahun (NAT) Blok III. Total Harta adalah penjumlahan dari seluruh harta perusahaan, yaitu harta lancar dan harta tidak lancar. Harta adalah seluruh harta perusahaan baik berwujud maupun tidak berwujud yang mempunyai nilai uang, dan memberikan manfaat bagi pemiliknya di masa mendatang. Secara umum dapat dikatakan harta adalah kekayaan (sumber daya) yang dimiliki perusahaan dan mempunyai nilai uang. Harta Lancar adalah bagian harta yang dimiliki perusahaan berupa uang tunai dan harta lain yang dapat ditukarkan ke dalam uang tunai dalam jangka waktu kurang dari satu tahun. Termasuk disini adalah: S K P S 2014
13
kas, piutang, persediaan, surat-surat berharga yang dapat diperjualbelikan, biaya-biaya dibayar dimuka dan harta lainnya. Harta Tidak Lancar terdiri dari harta tetap berwujud, harta tetap tak berwujud dan harta lain-lain. -
Harta Tetap Berwujud adalah harta yang memiliki substansi nyata dan berumur lebih dari satu tahun. Tujuan pemilikan harta tetap berwujud adalah untuk operasi perusahaan jangka panjang, seperti:
tanah,
bangunan
dan
gedung,
investasi
kantor,
kendaraan, mesin dan peralatan pabrik dan sebagainya. -
Harta Tetap Tak Berwujud adalah harta yang tidak memiliki substansi nyata yang nilainya timbul karena hak-hak yang diperoleh dari kepemilikan harta tersebut dan dapat digunakan lebih dari satu tahun, seperti: hak paten, goodwill, franchise, lisensi dan lainnya.
Rincian 8: Jumlah Tenaga Kerja (orang) Isikan jumlah tenaga kerja perusahaan tahun 2012 dan 2013. Jumlah Tenaga Kerja adalah banyaknya tenaga kerja tetap dan tidak tetap yang biasanya bekerja setiap harinya di perusahaan ini. BLOK III. NERACA AKHIR TAHUN (NAT) PERUSAHAAN A. HARTA (AKTIVA) adalah seluruh kepemilikan perusahaan baik berwujud maupun tak berwujud yang mempunyai nilai uang dan memberikan manfaat bagi pemiliknya di masa mendatang. Secara umum dapat dikatakan bahwa harta adalah kekayaan (sumber daya) yang dimiliki oleh perusahaan dan mempunyai nilai uang. Harta terdiri dari Harta lancar dan Harta tidak lancar (Investasi Jangka Panjang, Harta Tetap Berwujud, Harta Tetap Tak Berwujud dan Harta Lain-Lain). A.1 HARTA LANCAR adalah bagian harta yang dimiliki oleh perusahaan berupa uang tunai dan harta lain yang dapat ditukarkan ke dalam uang tunai dalam jangka waktu kurang dari satu tahun. Termasuk disini adalah: Kas, Investasi Jangka Pendek, Piutang Jangka Pendek, Wesel Tagih, Persediaan, Biaya Dibayar di Muka, Cadangan Piutang Tak Tertagih dan Harta Lancar lainnya.
14
S K P S 2014
1.
Kas adalah uang yang ada yang dimiliki oleh perusahaan. Untuk perusahaan yang relatif besar biasanya kas dipisahkan menjadi kas di perusahaan (cash on hands) dan kas di bank (cash in bank).(1.1 + 1.2). 1.1 Kas di Perusahaan (cash on hands) adalah uang tunai yang disimpan di kas perusahaan baik dalam bentuk rupiah ataupun mata uang asing (yang telah dikonversikan setara rupiah). 1.2 Kas di Bank (cash in bank) adalah uang tunai yang merupakan saldo rekening giro yang disimpan di bank dalam bentuk rupiah ataupun mata uang asing.
2.
Investasi Jangka Pendek adalah penanaman modal yang dilakukan oleh perusahaan dalam bentuk deposito berjangka, saham, surat-surat berharga, emas, valuta asing dan lain-lain guna memperoleh pendapatan tambahan secara periodik atau keuntungan atas penjualan kembali harta tersebut. Harta ini dikuasai untuk sementara waktu (kurang dari 1 tahun). Investasi Jangka Pendek terdiri dari Deposito Berjangka, Surat-surat Berharga dan Investasi Jangka Pendek Lainnya (2.1 s/d 2.3). 2.1 Deposito adalah simpanan yang menghasilkan bunga dengan batas waktu tertentu dan dibuktikan dengan sertifikat yang dikeluarkan atas nama pemilik deposito tersebut. 2.2 Saham adalah saham adalah tanda penyertaan atau kepemilikan seseorang atau badan dalam suatu perusahaan atau perusahaan terbatas.
Wujud
saham
berupa
selembar
kertas
yang
menerangkan siapa pemiliknya. 2.3 Investasi Jangka Pendek Lainnya adalah penanaman modal (dalam rupiah atau mata uang asing) yang dilakukan oleh perusahaan di luar deposito dan obligasi (2.3). 3.
Piutang Jangka Pendek adalah hak atau tagihan perusahaan kepada perusahaan lain yang akan dimintakan pembayarannya jika sudah jatuh tempo (kurang dari 1 tahun). Piutang jangka pendek terdiri dari Piutang Usaha, Piutang Pegawai, Piutang dari Perusahaan Afiliasi, Piutang Ragu-Ragu dan Piutang Jangka Pendek Lainnya.
S K P S 2014
15
4.
Wesel Tagih adalah janji tertulis tanpa syarat pihak lain pada perusahaan untuk membayar sejumlah uang pada tanggal tertentu. Wesel ini dapat diperjualbelikan.
5.
Persediaan adalah yang dimiliki perusahaan yang siap untuk dijual. Persediaan ini meliputi persediaan bahan baku, barang dalam proses, barang dalam perjalanan dan barang hasil produksi yang siap untuk dijual. Serta dikurangi dengan persediaan barang usang (5.1 - 5.2)
6.
Biaya Dibayar Dimuka adalah biaya-biaya yang belum merupakan kewajiban perusahaan untuk membayar
pada periode tersebut.
Namun perusahaan sudah membayarnya terlebih dahulu. Biaya dibayar dimuka terdiri dari Biaya Bunga, Premi Asuransi, Sewa, Pajak dan Biaya Lainnya. 7.
Penyisihan Piutang Ragu-Ragu adalah perkiraan penilaian atas piutang
yang
timbul
karena
piutang
debitor
yang
diragukan
pelunasannya. Perkiraan ini merupakan pengurangan aset (contra assets) atas perkiraan piutang ragu-ragu. 8.
Harta Lancar Lainnya
adalah aktiva lancar selain yang telah
disebutkan. A.2 HARTA TIDAK LANCAR adalah bagian harta yang dimiliki oleh perusahaan yang jangka waktu pemakaiannya lama. Termasuk disini adalah Investasi Jangka Panjang, Harta Tetap Berwujud, Harta Tetap Tak Berwujud, dan Harta Lain-Lain. (A.2.9 s/d A.2.19) 9.
Deposito Berjangka: konsep idem R.2.2.1 tetapi jangka waktu lebih dari satu tahun.
10. Investasi Jangka Panjang adalah penanaman modal yang dilakukan oleh perusahaan dalam bentuk saham, obligasi, atau surat berharga lainnya dengan tujuan untuk digunakan dalam waktu lebih dari satu tahun. (10.1+10.2+10.3). 10.1 Investasi Dalam Bentuk Saham adalah penanaman modal yang dilakukan oleh perusahaan dalam bentuk saham-saham yang dikeluarkan perusahaan lain. Penanaman modal ini ditujukan,
16
S K P S 2014
misalnya untuk ikut serta menjadi pemilik perusahaan yang mengeluarkan saham-saham tersebut. 10.2 Investasi Dalam Bentuk Obligasi adalah yang
dilakukan
perusahaan
dalam
penanaman modal
bentuk
obligasi
yang
dikeluarkan perusahaan lain. Penanaman modal ini ditujukan misalnya, agar perusahaan mendapat laba yang teratur di masa mendatang. 10.3 Investasi Jangka Panjang Lainnya penanaman modal yang dilakukan perusahaan dalam bentuk surat berharga selain saham & obligasi, misalnya reksadana. 11. Piutang Tidak Lancar adalah hak atau tagihan perusahaan kepada perusahaan lain yang akan dimintakan pembayarannya jika sudah jatuh tempo (lebih dari satu tahun). Piutang jangka panjang terdiri dari Piutang Usaha, Piutang Pegawai, Piutang dari Perusahaan Afiliasi, Piutang dan Piutang Jangka Panjang Lainnya. 12. Harta Tetap Berwujud adalah harta yang memiliki substansi nyata dan berumur lebih dari 1 tahun. Tujuan pemilikan harta tetap berwujud adalah untuk operasi perusahaan dalam jangka panjang. Harta tetap berwujud ini terdiri dari tanah, bangunan, perlengkapan kantor, mesin & peralatan pabrik, kendaraan, sumur kilang minyak/tambang, tanaman menghasilkan dan harta tetap berwujud lainnya (12.1 s/d 12.8). 12.1
Tanah adalah harta tetap yang umurnya tak terbatas seperti tanah untuk bangunan perusahaan, tanah pertanian dan lainnya. Tanah dinilai berdasarkan nilai perolehan. Untuk harta ini tidak dikenakan penyusutan (non depreciable).
12.2-3 Bangunan dan Perlengkapan Kantor adalah harta
tetap
berupa bangunan dan perlengkapan kantor, yang umurnya terbatas dan dapat diganti dengan harta sejenis jika habis pengggunaannya. Kelompok harta ini dikenakan penyusutan (depreciable). Harta ini dinilai atas harga perolehan. 12.4
Mesin dan Peralatan Pabrik adalah harta tetap berupa mesin dan peralatan pabrik, yang umurnya terbatas dan dapat diganti
S K P S 2014
17
dengan harta sejenis apabila habis penggunaannya. Untuk kelompok aktiva ini dikenakan penyusutan (depreciable). Aktiva ini dinilai atas harga perolehan. 12.5
Kendaraan adalah harta tetap berupa kendaraan, yang umurnya terbatas dan dapat diganti dengan harta sejenis apabila habis penggunaannya. Untuk kelompok harta ini dikenakan penyusutan (depreciable). Harta ini dinilai atas harga perolehan.
12.6
Sumur Kilang Minyak/Tambang adalah harta tetap berupa sumur kilang minyak/tambang, yang umurnya terbatas dan dapat
diganti
penggunaannya. penyusutan
dengan Untuk
(depreciable).
harta
sejenis
kelompok Harta
harta ini
apabila ini
dinilai
habis
dikenakan atas
harga
perolehan. 12.7
Tanaman Menghasilkan/Belum Menghasilkan adalah harta tetap berupa tanaman yang dapat menghasilkan, yang umurnya terbatas dan dapat diganti dengan harta sejenis apabila habis penggunaannya. Untuk kelompok harta ini dikenakan deplesi. Harta ini dinilai atas harga perolehan.
12.8
Harta Tetap Berwujud Lainnya adalah harta tetap berwujud selain kategori harta tetap berwujud yang telah disebutkan.
13. Akumulasi Penyusutan adalah total penyusutan atas harta tetap berwujud yang dinilai dengan metode tertentu. Akumulasi penyusutan merupakan contra assets dari nilai perolehan harta tetap berwujud untuk mendapatkan nilai buku harta tersebut pada periode tertentu. 14. Akumulasi Deplesi adalah total penyusutan yang diakui dan dicatat atas berkurangnya nilai perolehan dari sumber-sumber alam yang dieksploitasi seperti hutan, tanah tambang dan lain-lain. 15. Nilai Buku Harta Tetap Berwujud adalah total harta tetap berwujud dikurangi dengan penyusutan dan deplesi. (12-13-14) 16. Harta Tetap Tidak Berwujud adalah suatu harta yang tidak memiliki substansi nyata yang nilainya timbul karena hak-hak yang diperoleh dari kepemilikan harta tersebut dan dapat digunakan lebih dari 1 18
S K P S 2014
tahun. Harta tetap tak berwujud terdiri dari hak paten, biaya praoperasi (riset dan pengembangan) serta instalasi program (set up). 16.1
Hak Paten adalah hak ekslusif yang diberikan pemerintah kepada pencipta barang dan jasa untuk memproduksi dan memasarkan
suatu
barang
dan
jasa
tertentu
disertai
perlindungan hukum dari pemalsuan dan peniruan. Hak Paten terdiri dari Goodwill, Franchise, Lisensi dan Trade Mark. Goodwill adalah suatu kelebihan yang dimiliki oleh suatu perusahaan
dibanding
perusahaan
lain.
(seperti:
letak
perusahaan yang strategis, manajemen perusahaan yang baik, produk unggul yang sudah dikenal masyarakat, dan lainnya). Franchise adalah hak kelola pendistribusian barang atau jasa kepada masyarakat konsumen yang dijual kepada pihak lain dengan standarisasi mutu,
misalnya pengelolaan Kentucky
Fried Chicken. Lisensi
adalah izin khusus dari pribadi atau perusahaan
kepada
pribadi
atau
perusahaan
lain,
misalnya
hak
menerbitkan, hak memperdagangkan barang dan jasa dan lainlain. Trade Mark adalah hak menggunakan suatu tanda pengenal atau simbol dari suatu barang yang diusahakan dan disahkan oleh pemerintah serta dilindungi terhadap kemungkinan ditiru atau dipalsukan. 16.2
Biaya Praoperasi adalah biaya-biaya yang terjadi sebelum dimulainya kegiatan usaha komersial perusahaan. Yang termasuk ke dalam kelompok biaya ini, antara lain: biaya riset dan pengembangan, dan biaya ditangguhkan lainnya. Biaya praoperasi dikapitalisasi dan diamortisasi dalam jangka waktu dan metode tertentu. Biaya
Riset
dan
Pengembangan
adalah
biaya
yang
dikeluarkan untuk riset, percobaan, analisa, penyajian serta berbagai kegiatan yang bertujuan meningkatkan segala aspek operasi perusahaan. S K P S 2014
19
Biaya
Ditangguhkan
adalah
pengeluaran
yang
belum
merupakan biaya dalam tahun buku yang sedang berjalan, tetapi masih tercatat sebagai harta. 17. Akumulasi Amortisasi adalah total penyusutan atas harta tetap tak berwujud sesuai nilai
perolehan. Akumulasi ini merupakan contra
assets dari nilai perolehan harta tersebut pada periode tertentu. 18. Nilai Buku Harta Tetap Tidak Berwujud adalah nilai harta tetap tidak berwujud dikurangi dengan nilai amortisasi. 19. Harta Tidak lancar Lainnya adalah harta lain-lain yang tidak digolongkan ke dalam kelompok harta perusahaan yang telah disebutkan
sebelumnya.
Harta
lain-lain
terdiri
dari
Pinjaman
Karyawan, Hak Sewa Jangka Panjang, Uang Jaminan dan Lainnya (17.1 s/d 17.4). 19.1 Pinjaman
Karyawan
adalah
perusahaan
meminjamkan
sejumlah hartanya kepada karyawannya, sehingga menjadi bagian harta bagi perusahaan tersebut. 19.2 Hak
Sewa
Jangka
Panjang
adalah
hak
sewa
atas
penggunaan tanah, bangunan/gedung, mesin-mesin atau barang bergerak lainnya untuk suatu periode jangka panjang. 19.3 Uang Jaminan adalah perusahaan mempercayakan atau menyimpankan sejumlah uang kepada pihak lain untuk keamanan uang tersebut. 19.4 Lainnya adalah harta jangka lain-lain
yang
telah
panjang selain kategori harta
disebutkan
(misalnya:
aktiva
pajak
tangguhan). B. KEWAJIBAN DAN MODAL terdiri dari Kewajiban dan Modal. (B1 + B2). B.1 KEWAJIBAN adalah kewajiban atau hutang perusahaan untuk melunasi suatu jumlah hutang atau melaksanakan suatu kewajiban kepada pihak lain jika telah jatuh tempo. Kewajiban terdiri dari Kewajiban Lancar (jangka pendek) dan Kewajiban Jangka Panjang (B.1.1 + B.1.2).
20
S K P S 2014
B.1.1 Kewajiban Lancar adalah hutang jangka pendek yang diperkirakan harus dilunasi kurang dari 1 tahun. Kewajiban Lancar terdiri dari bermacammacam hutang dan Kewajiban Lancar Lainnya (1 s/d 7). 1. Hutang Usaha adalah hutang perusahaan (berupa rupiah atau valuta asing) kepada pihak lain karena perusahaan membeli barang atau jasa secara kredit yang harus dilunasi dalam waktu kurang dari 1 tahun. 2. Hutang Bank/Kredit Modal Kerja adalah pinjaman untuk modal kerja perusahaan (baik dalam rupiah atau valuta asing) yang diperoleh dari bank
berdasarkan
permohonan
perusahaan
tersebut,
biasanya
mempunyai jangka waktu kurang dari 1 tahun. 3. Hutang Pajak adalah beban yang dikenakan atas penghasilan, kekayaan, transaksi/sumber-sumber lainnya dari perusahaan untuk dibayarkan kepada pemerintah. 4. Hutang yang Masih Harus Dibayar adalah hutang yang masih harus dibayarkan
perusahaan
kepada
pihak
lain
untuk
kepentingan
perusahaan. Hutang-hutang ini terdiri dari hutang sewa dan hutang bunga. 5. Uang Muka dari Langganan adalah sejumlah uang dari pihak lain (pemesan) yang dititipkan kepada perusahaan. Dalam hal ini perusahaan melakukan penyelesaian order dari pihak lain tersebut dengan memperhitungkan termin yang diajukan. 6. Hutang Jangka Panjang yang Jatuh Tempo Kurang dari 1 Tahun adalah kewajiban atau hutang perusahaan kepada pihak lain dalam jangka panjang (lebih dari satu tahun) namun pembayaran pinjaman tersebut harus dilakukan secara berangsur sesuai dengan tanggal pembayaran (dalam satu tahun). 7. Kewajiban Lancar Lainnya adalah selain kategori kewajiban lancar yang telah disebutkan. B.1.2 Kewajiban Jangka Panjang adalah kewajiban atau hutang perusahaan kepada pihak lain yang jangka waktu pelunasannya lebih dari satu tahun (8 s/d 12).
S K P S 2014
21
8.
Hutang Usaha adalah hutang perusahaan (berupa rupiah atau valuta asing) kepada pihak lain karena perusahaan membeli barang atau jasa secara kredit yang harus dilunasi dalam waktu lebih dari satu tahun.
9.
Hutang Bank/Kredit Investasi adalah pinjaman yang diperoleh pihak perusahaan dari bank berdasarkan permohonan perusahaan tersebut. Pinjaman bank dalam kategori ini biasanya mempunyai jangka lebih dari satu tahun dan digunakan untuk kredit investasi perusahaan. Rincian ini terdiri dari nilai hutang jangka panjang setelah dikurangi pokok cicilan hutang yang sudah dibayar atau jatuh tempo dalam waktu satu tahun pada periode yang sama.
10. Hutang Sewa Guna Usaha adalah beban sewa atas penggunaan tanah, bangunan/gedung, mesin-mesin, peralatan dan kendaraan yang dikuasai dan digunakan berdasarkan kontrak dalam jangka waktu lebih dari satu tahun. 11. Hutang Pajak Tangguhan adalah konsekuensi pajak periode mendatang yang timbul dari perbedaan jumlah tercatat kewajiban menurut
laporan
keuangan
dengan
dasar
pengenaan
pajak
kewajiban. 12. Setoran Jaminan adalah uang jaminan yang diterima dari pihak lain oleh perusahaan dengan ketentuan sesuai perjanjian yang telah disepakati
kegunaannya
untuk
menjamin
keamanan/kelancaran
transaksi dari barang atau jasa yang dihasilkan perusahaan. 13. Kewajiban Jangka Panjang Lainnya
adalah
selain
kategori
kewajiban jangka panjang yang telah disebutkan sebelumnya. B.2 MODAL adalah sumber dana peusahaan baik yang berasal dari pemilik maupun kreditor. Sumber dana ini digunakan untuk membeli harta-harta yang digunakan dalam operasi perusahaan. Dengan demikian baik pemilik maupun kreditor berhak atas kekayaan perusahaan. 14. Modal Saham
Ditempatkan dan Disetor adalah sebagian dari
modal dasar yang telah ditentukan kepemilikannya di dalam akta
22
S K P S 2014
pendirian atau perubahannya sebagai pemegang saham dan telah disetorkan oleh para pemegang sahamnya tersebut. 15. Tambahan Modal Disetor merupakan tambahan penyertaan modal yang diterima oleh perusahaan. 16. Saldo Laba/Rugi yang Ditahan mencakup Saldo Laba/Rugi yang dicadangkan dan yang belum dicadangkan. 16.1 Saldo Laba/Rugi yang Dicadangkan adalah sebagian atau keseluruhan laba/rugi yang tidak dibagikan kepada pemilik (stockholders) perusahaan dicadangkan
maupun dalam ini
pemegang
(shareholders)
bentuk
dividen.
Jumlah
digunakan
oleh
perusahaan
saham laba/rugi untuk
memperbesar modal dan pengembangan usaha. 16.2 Saldo Laba/Rugi yang Belum Dicadangkan adalah saldo laba/rugi neto yang belum ditentukan penggunaannya. 17. Modal Lain-lain yaitu modal yang tidak tercakup dalam item sebelumnya. BLOK IV. LAPORAN LABA/RUGI PERUSAHAAN 1.
Pendapatan Utama merupakan pendapatan dari hasil penjualan produk utama dengan kriteria nilai yang paling tinggi atau volume fisik maupun waktu pengerjaannya yang paling besar.
2.
Pendapatan Lainnya merupakan pendapatan dari hasil penjualan produk sekunder (produk ikutan + produk sampingan) yang dihasilkan selain produk utama. Produk Ikutan adalah barang & jasa yang dihasilkan bersama dengan produk utama atas penggunaan teknologi tunggal. Produk Sampingan adalah barang & jasa yang dihasilkan sejalan dengan produk utama tapi menggunakan teknologi yang berbeda.
3.
Pendapatan Usaha merupakan penjumlahan pendapatan utama dan pendapatan lainnya (1+2).
4.
Biaya Pokok Penjualan (cost of goods sold/cost of sales) adalah seluruh biaya yang dikeluarkan perusahaan untuk memperoleh dan mempersiapkan barang sampai siap dijual yaitu penjumlahan biaya pokok produksi,
S K P S 2014
23
persediaan awal barang jadi dan pembelian barang jadi dikurangi dengan persediaan akhir barang jadi dan pemakaian sendiri. (4.1 + 4.2 + 4.3 - 4.4 – 4.5). 4.1
Biaya Pokok Produksi adalah penjumlahan biaya produksi, dan persediaan awal barang dalam proses dikurangi dengan persediaan akhir barang dalam proses (4.1.a + 4.1.b - 4.1.c). 4.1.a
Biaya Produksi bagi perusahaan yang bergerak di lapangan usaha industri pengolahan adalah penjumlahan Pemakaian Bahan Baku dan Penolong, Upah dan Gaji Tenaga Kerja Produksi dan Biaya Pabrikasi (Overhead Cost) (4.1.a.1 s/d 4.1.a.3). Biaya Pabrikasi terdiri dari biaya-biaya produksi langsung, seperti penyusutan alat-alat produksi, biaya listrik dan air untuk produksi, biaya pemeliharaan alat-alat produksi dan biaya produksi lainnya (4.1.a.3.1 s/d 4.1.a.3.4). Bagi perusahaan yang bergerak di lapangan usaha perdagangan, biaya produksi ini meliputi harga beli barang dagangan ditambah biaya lain seperti biaya transportasi dan penyimpanan.
4.1.b
Persediaan Awal Barang dalam Proses adalah jumlah barang dalam proses yang ada di perusahaan pada awal periode pencatatan.
4.1.c
Persediaan Akhir Barang dalam Proses adalah jumlah barang dalam proses yang ada di perusahaan pada akhir periode pencatatan.
4.2
Persediaan Awal Barang Jadi adalah jumlah barang jadi yang ada di perusahaan pada awal periode pencatatan.
4.3
Pembelian Barang Jadi adalah jumlah pembelian barang jadi dari pihak lain oleh perusahaan pada periode pencatatan.
4.4
Persediaan Akhir Barang Jadi adalah jumlah barang jadi yang ada di perusahaan pada akhir periode pencatatan.
4.5
Pemakaian Sendiri adalah jumlah barang jadi yang ada di perusahaan yang digunakan untuk konsumsi perusahaan itu sendiri.
5.
Laba/Rugi Bruto Usaha merupakan pengurangan pendapatan usaha dengan biaya pokok penjualan (3-4).
24
S K P S 2014
6.
Biaya
Administrasi dan Penjualan merupakan penjumlahan biaya
administrasi umum dan biaya penjualan (6.1 s/d 6.15). Biaya Administrasi dan Umum adalah biaya yang bersifat umum dalam perusahaan, misalnya upah dan gaji tenaga kerja tak langsung, biaya listrik, air & telepon, pemeliharaan, asuransi, iuran, sumbangan dan lain-lain. Biaya Penjualan adalah semua biaya yang terjadi dalam hubungan dengan menjual dan memasarkan barang dan jasa seperti biaya promosi dan iklan, VAT (PPN) dan pajak penjualan (PPn) serta diskon dan lain-lain. 7.
Laba/Rugi Neto Usaha merupakan pengurangan Laba/Rugi Bruto Usaha dengan Biaya Usaha (5-6).
8.
Selisih Pendapatan dengan Biaya di Luar Usaha adalah pendapatan di luar usaha dikurangi dengan biaya di luar usaha (8.1 - 8.2). 8.1 Pendapatan di Luar Usaha adalah pendapatan yang bukan berasal dari
kegiatan
utama
perusahaan.
Termasuk
dalam
kelompok
pendapatan ini antara lain: jasa giro, laba selisih kurs, keuntungan penjualan harta, pendapatan sewa dan lain-lain (8.1.a s/d 8.1.j). 8.2 Biaya di Luar Usaha adalah biaya-biaya yang tidak berhubungan secara langsung dengan kegiatan utama perusahaan (8.2.a s/d 8.2.g). 9.
Laba (Rugi) Sebelum Pajak yaitu penjumlahan Laba/Rugi neto usaha & selisih pendapatan dan biaya di luar usaha (7+8).
10. Pajak Penghasilan adalah pajak yang dikenakan terhadap penghasilan yang diperoleh perusahaan. 11. Laba/Rugi Setelah Pajak merupakan pengurangan Laba/Rugi Sebelum Pajak dengan Pajak Penghasilan (9-10). 12. Pembayaran
Dividen
adalah
bagian
laba
yang
diterima
oleh
pemilik/pemegang saham perusahaan. Bagian ini berasal dari keuntungan yang diperoleh perusahaan selama menjalankan kegiatannya dalam satu periode. 13. Cadangan adalah bagian laba yang digunakan sebagai cadangan perusahaan. 14. Tambahan Modal adalah bagian laba yang digunakan sebagai tambahan modal perusahaan.
S K P S 2014
25
15. Saldo Laba/Rugi Tahun Lalu bagian laba/rugi tahun lalu yang belum digunakan oleh perusahaan. 16. Laba Ditahan adalah Laba/Rugi bersih dikurangi pembayaran dividen ditambah sisa Laba/Rugi tahun lalu (15+11-12-13-14). BLOK V. CATATAN Tuliskan hal-hal yang penting yang berkaitan dengan laporan keuangan perusahaan. BLOK VI. KETERANGAN PETUGAS DAN RESPONDEN Tujuan blok ini adalah selain untuk mengetahui siapa yang bertanggung jawab dalam pengisian daftar isian (kuesioner) ini dan kapan dilakukan pencacahan serta pemeriksaan, juga untuk melihat keabsahan pencacahan. Isikan nama, tanggal pencacahan/pemeriksaan/pengawasan serta tanda tangan pencacah dan pemeriksa/pengawas. Responden juga diminta untuk membubuhkan tanda tangan dan cap perusahaan (jika ada) pada tempat yang tersedia.
26
S K P S 2014
Diagram Alur Pelaksanaan dan Tujuan SKPS
Sampel Perusahaan SKPS Sampel Propinsi
Perusahaan (Korporasi) Swasta B erbadan Hukum No n Koperasi
Neraca Akhir Tahun
Perusahaan (Korporasi) Swasta B erbadan Hukum Ko perasi
Laporan Laba/ Rugi
Neraca Akhir Tahun
Neraca Arus Dana Sektor Swasta N on Finansial dan Ko perasi
Laporan Laba/ Rugi
Neraca Pokok Ko rpo rasi Swasta No n Finansia l dan Ko perasi
Laporan Akhir
S K P S 2014
27
