PANITIA SERTIFIKASI GURU
RAYON 102 UNIVERSITAS NEGERI MEDAN Jln. Willem Iskandar Pasar V Medan Estate Medan 20221 Telp. 061-6613365, Telp/Fax. (061) 6614002 website: http://plpg.unimed.ac.id, e-mail:
[email protected]
Berkas PLPG berupa: a) Format A1 yang telah ditandatangani oleh dinas pendidikan kabupaten/kota bagi guru di lingkungan Diknas atau dari Pendidikan Madrasah Kab/Kota bagi guru di lingkungan Kemenag.. b) Fotokopi Ijazah S‐1 atau D‐IV, serta Ijazah S‐2 dan atau S‐3 (bagi yang memiliki) dan disahkan oleh Perguruan Tinggi yang mengeluarkan; c) Fotokopi SK sebagai guru, mulai SK pengangkatan pertama hingga SK terakhir yang disahkan oleh atasan langsung/pejabat terkait; d) Fotokopi SK mengajar dari kepala sekolah yang disahkan oleh atasan; e) SK pangkat terakhir (bagi guru PNS) yang disahkan oleh atasan langsung/ pejabat terkait; dan f) Foto Copy tanda pengenal (KTP atau SIM) g) Pas foto berwarna terbaru ukuran 3 x 4 cm sebanyak 2 lembar h) Surat pernyataan bermeterai (lihat lampiran )
PANITIA SERTIFIKASI GURU
RAYON 102 UNIVERSITAS NEGERI MEDAN Jln. Willem Iskandar Pasar V Medan Estate Medan 20221 Telp. 061-6613365, Telp/Fax. (061) 6614002 website: http://plpg.unimed.ac.id, e-mail:
[email protected]
SURAT PERNYATAAN
Yang bertanda tangan di bawah ini :
N a m a
: ............................................................................................................
No. Peserta
: ............................................................................................................
NUPTK
: ............................................................................................................
Mapel
: ...........................................................................................................
Instansi
: ............................................................................................................
Alamat
: ............................................................................................................
No. HP.
: ............................................................................................................
Menyatakan bahwa bukti fisik dalam berkas PLPG ini benar‐benar sesuai dengan keadaan yang sebenarnya dan jika di kemudian hari ternyata pernyataan dan bukti fisik tersebut tidak benar, saya bersedia menerima sanksi dan dampak hukum sesuai peraturan perundang‐undangan yang berlaku.
Medan, 2015 Materai Rp 6.000
Peserta Sertifikasi Guru
Nomor 11 Tahun 2011 tentang Penataan dan Pemerataan Guru Pegawai Negeri Sipil dan Permendikbud Nomor 62 Tahun 2013 tentang Sertifikasi Guru dalam Jabatan dalam Rangka Penataan dan Pemerataan Guru, harus memiliki Surat Keputusan Mutasi dari Bupati/Walikota/Pejabat yang berwenang. b. Guru PNS yang memerlukan penyesuaian sebagai akibat penerapan Kurikulum 2013 yang meliputi: 1) guru bersertifikat Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK kode 224), Keterampilan Komputer dan Pengelolaan Informasi (KKPI kode 330) diharuskan memiliki kualifikasi S1/D-IV yang linier dengan bidang studi sertifikasinya; 2) guru IPA di SMK (kode 097), IPS di SMK (kode 100), Keterampilan di SMP dan SMA (kode 227), Kewirausahaan di SMK (kode 331) Guru bukan PNS yang sudah dimutasi oleh yayasan pada bidang studi sertifikasi yang berbeda karena alasan linieritas, diusulkan oleh kepala sekolah dan disetujui oleh kepala dinas pendidikan provinsi/kabupaten/kota. 9. Guru yang diangkat dalam jabatan pengawas dengan ketentuan: a. diangkat menjadi pengawas satuan pendidikan sebelum berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru (1 Desember 2008), dan b. memiliki usia setinggi-tingginya 50 tahun pada saat diangkat sebagai pengawas satuan pendidikan. C. Penetapan Peserta 1. Ketentuan Umum a. Semua guru yang memenuhi persyaratan sebagaimana tersebut di atas mempunyai kesempatan yang sama untuk ditetapkan sebagai peserta sertifikasi guru. b. Guru yang didiskualifikasi pada sertifikasi tahun 2007-2014 karena pemalsuan dokumen, yang bersangkutan kehilangan
13
hak sebagai peserta PLPG 2015 sesuai Pasal 63 ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru. c. Guru berkualifikasi akademik S-1/D-IV yang tidak lulus sertifikasi guru dalam jabatan pada tahun sebelumnya dan memenuhi persyaratan dapat langsung menjadi calon peserta sertifikasi guru tahun 2015. d. Guru berkualifikasi akademik BELUM S-1/D-IV yang TIDAK LULUS sertifikasi guru dalam jabatan pada tahun sebelumnya dapat langsung menjadi calon peserta sertifikasi guru tahun 2015, apabila pada 30 November 2013: 1) sudah mencapai usia 50 tahun dan mempunyai pengalaman kerja 20 tahun sebagai guru, atau 2) mempunyai golongan IV/a atau memenuhi angka kredit kumulatif setara dengan golongan IV/a (dibuktikan dengan SK kenaikan pangkat). e. Penetapan bidang studi sertifikasi dapat mengacu pada kualifikasi akademik S-1/D-IV atau bidang studi yang diampu minimal 5 (lima) tahun berturut-turut. f. Penetapan peserta dilakukan secara berkeadilan dan transparan melalui on-line system dengan menggunakan Aplikasi Penetapan Peserta Sertifikasi Guru (AP2SG). Daftar bakal calon peserta sertifikasi guru diumumkan oleh Badan PSDMPK-PMP melalui situs www.sergur.kemdiknas.go.id g. Dinas pendidikan provinsi/kabupaten/kota dapat menghapus calon peserta yang sudah tercantum namanya dalam daftar calon peserta Sertifikasi Guru atas persetujuan LPMP dengan alasan yang dapat dipertanggungjawabkan yaitu: 1) meninggal dunia, 2) sakit permanen, 3) melakukan pelanggaran disiplin, 14
4) 5) 6) 7) 8) 9)
mutasi ke jabatan selain guru, mutasi ke kabupaten/kota lain, mengajar sebagai guru tetap di Kementerian lain, pensiun, mengundurkan diri dari calon peserta, sudah memiliki sertifikat pendidik baik di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan maupun di Kementerian lain, kecuali sebagaimana yang dijelaskan pada poin 3 persyaratan peserta di atas.
h. Calon peserta sertifikasi guru tahun 2015 tidak dialihtugaskan pada jabatan lain, baik fungsional maupun struktural. i. Penetapan calon peserta untuk jenjang TK, SD, dan SMP oleh Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota, sedangkan untuk jenjang SMA/SMK dan SLB oleh Dinas Pendidikan Provinsi, jika Dinas Pendidikan Provinsi belum siap, maka dapat dilakukan oleh Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota tempat guru bertugas. 2. Urutan Prioritas Penetapan Peserta Calon peserta sertifikasi guru yang telah memenuhi persyaratan administrasi ditentukan dengan urutan prioritas sebagai berikut. a. Seluruh peserta sertifikasi guru dalam jabatan tahun 2013 dan atau 2014 yang tidak lulus dan telah memenuhi persyaratan. b. Guru sudah memiliki sertifikat pendidik TIK kode 224 dan KKPI kode 330 (selanjutnya disebut sertifikasi kedua) sesuai pasal 8 Permendikbud Nomor 68 Tahun 2014 tentang Peran Guru Teknologi Informasi Dan Komunikasi Dan Guru Keterampilan Komputer Dan Pengelolaan Informasi Dalam Implementasi Kurikulum 2013. c. Guru sudah memiliki sertifikat pendidik IPA SMK kode 097 dan IPS SMK kode 100 (selanjutnya disebut sertifikasi kedua) yang mendapat tugas atau dimutasikan untuk mengampu mata 15
pelajaran sesuai kualifikasi S-1/D-IV yang dimiliki dengan terlebih dahulu mengikuti UKA pada bidang tugas baru sesuai latar belakang pendidikan S-1/D-IV yang dimiliki. d. Semua guru yang diangkat dalam jabatan pengawas yang memenuhi persyaratan dan belum memiliki sertifikat pendidik. e. Semua guru yang mengajar di daerah perbatasan, terdepan, terluar4 yang memenuhi persyaratan. Guru lainnya yang tidak termasuk ketentuan di atas ditetapkan sebagai peserta sertifikasi guru berdasarkan kriteria urutan prioritas sebagai berikut: (1) usia, (2) masa kerja, (3) pangkat dan golongan. Penjelasan kriteria urutan prioritas penetapan peserta adalah sebagai berikut. a. Usia Usia dihitung berdasarkan tanggal, bulan, dan tahun kelahiran yang tercantum dalam akta kelahiran atau bukti lain yang sah. b. Masa kerja sebagai guru Masa kerja dihitung sejak yang bersangkutan bekerja sebagai guru baik sebagai PNS maupun bukan PNS. Contoh perhitungan masa kerja: Contoh 1 Guru “G” adalah seorang guru PNS yang memiliki masa kerja selama 10 tahun 5 bulan, namun guru “G” tersebut sebelum diangkat PNS telah mengajar sebagai tenaga honorer di sebuah SD selama 5 tahun 2 bulan. Masa kerja guru “G” dihitung kumulatif semenjak yang bersangkutan bertugas sebagai guru yaitu 15 tahun 7 bulan. Bukti masa kerja guru honorer berupa SK Kepala Sekolah (SK Pengangkatan dan atau SK Beban Mengajar) tempat guru yang bersangkutan saat menjadi guru honorer.
4
Daftar nama kabupaten dan kecamatan/distrik dicantumkan dalam Lampiran 9
16
Contoh 2 Guru “R” adalah guru bukan PNS yang sudah bekerja di beberapa SMP swasta sejak bulan Januari 1990 sehingga jika dihitung secara kumulatif masa kerja guru “R” sampai bulan Juni 2013 adalah 12 tahun 6 bulan. Namun, guru “R” tersebut pada tahun 2005-2012 tidak mengajar selama 24 bulan karena alasan keluarga. Masa kerja guru “R” sesungguhnya adalah 10 tahun 6 bulan setelah dikurangi 24 bulan tidak mengajar. Bagi guru bukan PNS harus ada bukti fisik dalam bentuk SK penugasan dari setiap sekolah tempat dia bertugas. Contoh 3 Guru “H” adalah seorang guru PNS lahir pada 24 Januari 1985, diangkat menjadi CPNS Desember tahun 2009, lulus S-1 Oktober tahun 2008. Guru “H” melampirkan SK pertama mengajar sebagai guru tidak tetap yayasan tahun 2003 di salah satu SMA Swasta. Guru “H” pada tahun 2003 mengajar dengan menggunakan kualifikasi akademik SMA, maka pengalaman mengajar dengan SK ini TIDAK dapat diterima. Masa kerja guru “H”dihitung sejak yang bersangkutan memiliki kualifikasi S-1 yaitu 1 Oktober 2008. Masa kerja guru “H” sampai Desember tahun 2013 (pada saat mendaftar sebagai peserta sertifikasi) adalah 4 tahun 2 bulan
Contoh 4 Guru ”I” adalah seorang guru PNS lahir pada 9 Juli 1980, diangkat menjadi CPNS tahun 2010, lulus S-1 Oktober tahun 2008, dan yang bersangkutan sudah memiliki ijazah D-III pada tahun 2002. Guru “I” melampirkan SK pertama mengajar sebagai guru honorer 1 Agustus tahun 2003 di salah satu SMA Negeri, maka masa kerja dengan SK ini DAPAT dihitung karena ketika mengajar di SMA yang bersangkutan menggunakan ijazah D-III. Masa kerja guru “H” sampai Desember tahun 2013 (pada saat mendaftar sebagai peserta sertifikasi) adalah 10 tahun 4 bulan. 17
c. Pangkat/Golongan Pangkat/golongan adalah pangkat/golongan terakhir yang dimiliki guru saat dicalonkan sebagai peserta sertifikasi guru. Kriteria ini adalah khusus untuk guru PNS atau guru bukan PNS yang telah memiliki SK Inpassing. Data peserta sertifikasi guru sesuai dengan urutan di atas akan ditampilkan pada AP2SG untuk dijadikan dasar penetapan peserta sertifikasi guru tahun 2015. D. Penomoran Peserta Nomor peserta sertifikasi guru adalah nomor identitas yang dimiliki peserta sertifikasi guru dan spesifik untuk masing-masing peserta, oleh karena itu nomor peserta tidak ada yang sama, tidak boleh salah, dan harus diingat. Nomor peserta ini akan digunakan terus oleh peserta mulai pelaksanaan sertifikasi guru sampai dengan penyaluran tunjangan profesi guru. Nomor peserta terdiri dari 14 digit yang masing-masing digit mempunyai arti dengan rumusan kode digit sebagai berikut. a. Digit 1 dan 2 adalah kode tahun pelaksanaan sertifikasi guru yaitu “15”. b. Digit 3 dan 4 adalah kode provinsi (Lampiran 3). c. Digit 5 dan 6 adalah kode kabupaten/kota (Lampiran 3). d. Digit 7, 8, dan 9 adalah kode bidang studi sertifikasi (Lampiran 2). e. Digit 10 adalah kode kementerian: 1) Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, kode “1”. 2) Kementerian Agama, kode “2”. 3) Kementerian Kelautan dan Perikanan, kode “3” 4) Kementerian Perindustrian, kode “4” f. Digit 11 s.d. 14 adalah nomor urut peserta sesuai dengan nomor urut pada SK Penetapan Peserta Sertifikasi Guru. Nomor urut dimulai dari “0001” dan nomor terakhir sesuai jumlah peserta pada masing-masing provinsi/kabupaten/kota. 18
