SUPYANDI ABSTRAK PENDAHULUAN

PENGARUH IMPLEMENTASI KEBIJAKAN CAMAT SEBAGAI PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH (PPAT) TERHADAP EFEKTIVITAS KEPEMILIKAN AKTA JUAL BELI TANAH DI KECAMATAN PASEH KABUPATEN BANDUNG SUPYANDI ABSTRAK Persoalan pertanahan merupakan persoalan yang sangat menguras perhatian dan konsentrasi yang sangat tinggi, apalagi apabila berbenturan dengan kepentingan masyarakat yang merasa menguasai akan tanah tersebut meskipun tidak memilikinya. Peneliti tertarik untuk meneliti di salah satu Kecamatan yang ada di Kabupaten Bandung yaitu Kecamatan Paseh, karena dari hasil penjajagan awal dan penelitian dan pendahuluan terdapat masalah yang berkaitan dengan Efektivitas Tingkat Kepemilikan Akta Tanah di Kecamatan Paseh Kabupaten Bandung yang rendah dan disebabkan oleh Implementasi Kebijakan Pejabat Pembuat Akta Tanah yang belum terlaksanakan dengan baik, hal ini dapat dilihat dari beberapa indikasi masalah di lapangan yang penulis temui. Metode penelitian yang penulis gunakan adalah metode penelitian kuantitatif dan penelitian ini dimaksudkan untuk menggambarkan serta menganalisis dengan cara ekspalanatif. Adapun desain dengan cara ekspalanatif survey melalui hubungan kausalitas dengan pengolahan data melalui analisis korelasi yaitu dengan melihat besarnya pengaruh dari suatu variabel penyebab ke variabel akibat. Alasan pemilihan dan penggunaan desain dengan cara ekspalanatif ini, karena dapat mempermudah penelusuran dan pengukuran berapa besar Pengaruh Implementasi Kebijakan Pejabat Pembuat Akta Tanah sebagai variabel bebas terhadap Efektivitas Tingkat Kepemilikan Akta Jual Beli Tanah sebagai variabel terikat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Camat selaku Pejabat Pembuat Akta Tanah kurang melaksanakan kebijakan dengan baik, terutama dalam aspek jalinan kerja dengan instansi terkait yang berhubungan dengan penyelenggaraann urusan pertanahan, sehingga masalah-masalah yang berhubungan dengan permohonan akta jual beli tanah sebagai salah satu bukti otentik kepemilikan tanah kurang tertangani dengan baik. Mekanisme kebijakan yang dapat dijadikan acuan untuk melaksanakan kebijakan oleh Camat selaku PPAT di dalam meningkatkan kepemilikan akta jual beli tanah kurang diperhatikan. Kurang optimalnya implementasi kebijakan Camat selaku PPAT memberikan pengaruh terhadap efektivitas tingkat kepemilikan akta jual beli tanah.

PENDAHULUAN

Latar Belakang Penelitian Pemerintah sebagai subjek dari regulator publik memiliki tugas utama memberikan pelayanan pada masyarakat. Salah satu bentuk pelayanan yang diberikan oleh pemerintah kepada masyarakat merupakan pelayanan terhadap akta jual beli tanah. Perkembangan akta jual beli tanah di Indonesia belum menunjukkan banyak hasil dan kemajuan yang dicapai. Dimana setiap aktivitas pemerintah yang digunakan untuk membantu, memperlancar dan memudahkan publik untuk menyelesaikan segala urusan akta jual beli tanah masih tersendat-sendat. Padahal akta jual beli tanah telah menjadi kebutuhan vital yang sangat dibutuhkan oleh masyarakat di berbagai wilayah di Indonesia. Undang-Undang dan berbagai peraturan lain yang menyertainya memberikan pemahaman bahwa berbagai aturan mengenai bidang pertanahan telah dikeluarkan pemerintah dan tujuannya untuk mengatur dan menjamin kepastian hukum bagi pemilik tanah, tetapi tidak bisa dipungkiri manakala peraturan-peraturan tersebut diterapkan, tidak jarang bertentangan dengan kenyataan sehingga menciptakan pola pelayanan masyarakat yang tidak efektif dan efisien dan salah satu fakta empiric yang dapat dilihat yaitu masih banyaknya para pemilik tanah adat yang belum dilayani oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah dalam pembuatan akta jual beli tanah miliknya. Peneliti tertarik untuk meneliti di salah satu Kecamatan yang ada di Kabupaten Bandung yaitu Kecamatan Paseh, karena dari hasil penjajagan awal dan penelitian dan pendahuluan terdapat

masalah yang berkaitan dengan Kepemilikan Akta Tanah di Kecamatan Paseh Kabupaten Bandung, dimana terdapat indikasi masalah sebagai berikut : 1. Jumlah tingkat kepemilikan akta jual beli tanah di Kecamatan Paseh yang masih relatif rendah, mencapai kurang dari 10 % setiap tahunnya. 2. Pemilik tanah yang tidak memiliki Akta Jual Beli Tanah sebagai syarat permohonan sertifikat mencapai kurang lebih 90 % 3. Pelayanan pembuatan akta jual beli tanah sangat berbelt-belit dengan persyaratan yang cukup banyak dan memberatkan pemohon. 4. Di dalam setiap pemrosesan pembuatan akta jual beli tanah tidak pernah menghadapkan pihak saksi maupun pemohon, sehingga penerbitannya cukup lama dan berlarut-larut. 5. Tidak tersedianya bahan-bahan pembuatan Akta seperti blangko akta jual beli, maupun lainnya, materai dan kelengkapan-kelengkapan lainnya yamg hanya dapat disediakan oleh pihak PPAT. 6. Sebagian besar para pemilik tanah belum menyadari tentang pentingnya bukti kepemilikan hak atas tanah berupa Akta Jual Beli Tanah. Rumusan Masalah Bagaimana Implementasi Kebijakan Camat sebagai Pejabat Pembuat Akta Tanah dalam kepemilikan sertifikat tanah di Kecamatan Paseh Kabupaten Bandung. Maksud Penelitian Maksud penelitian ini ingin mengetahui dan mendeskripsikan bagaimana kebijakan Pejabat Pembuat Akta Tanah dalam peningkatan kepemilikan akta jual beli tanah dan sejauh mana Implementasi Kebijakan yang dilakukan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) dalam kepemilikan Akta jual beli tanah di Kecamatan Paseh Kabupaten Bandung. Tujuan Penelitian Tujuan penelitian ini ingin mengetahui dan mendeskripsikan bagaimana kebijakan Pejabat Pembuat Akta Tanah dalam peningkatan kepemilikan akta jual beli tanah dan mengungkap faktor-faktor apakah yang mempengaruhi kebijakan oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah dalam peningkatan kepemilikan akta jual beli tanah di Kecamatan Paseh kabupaten Bandung. Kegunaan Penelitian Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan bahan yang berguna bagi pengembangan ilmu-ilmu social, khususnya ilmu pemerintahan. Selain itu, secara praktis hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan kepada Pejabat Pembuat Akta Tanah Kecamatan Paseh Kabupaten Bandung sebagai alternatif dalam upaya meningkatkan kepemilikan Akta Jual Beli Tanah di Kecamatan Paseh Kabupaten Bandung. KAJIAN PUSTAKA, KERANGKA PEMIKIRAN DAN HIPOTESIS A. Kajian Pustaka 1. Syarat-syarat Pelaksanaan Kebijakan Peneliti uraikan secara singkat keempat syarat-syarat pelaksanaan kebijakan tersebut sebagai berikut: 1) Isi Kebijakan Kebijakan dapat dilaksanakan dengan baik apabila kebijakan itu jelas cara mengenai tujuan-tujuan yang akan dicapai, tersedianya sarana-sarana dan penetapan prioritas atau programprogram kebijakan. Jadi isi suatu kebijakan harus memuat suatu kebijakan yang sifatnya jelas baik mengenai sarana, prioritas maupun program yang akan dilaksanakan serta tujuan yang akan dicapai. 2) Tingkat informasi aktor-aktor yang terlibat Kekurangan informasi mudah menimbulkan kekaburan mengenai kebijakan bagi objek kebijakan dalam melaksanakan isi kebijakan. Jadi informasi merupakan salah satu unsur yang penting dalam pelaksanaan kebijakan, tanpa adanya informasi kebijakan tidak dapat dilaksanakan dengan baik.

3) Dukungan bagi kebijakan Untuk berhasilnya pelaksanaan suatu kebijakan diperlukan dukungan baik saran maupun biaya. Dukungan yang utama adalah dukungan dari pelaksana kebijakan itu sendiri. 4) Pembagian potensi Dalam melaksanakan suatu kebijakan diperlukan pembagian potensi yang seimbang dimana didalamnya terdapat pembagian kemampuan yang dimiliki dan mempunyai tanggung jawab masing-masing di bidangnya, maka hal ini akan menimbulkan kelancaran dalam pelaksanaan kebijakan. 2. Efektivitas Kerja Setiap organisasi, baik publik maupun swasta, mempunyai tujuan tertentu yang melatarbelakangi mengapa organisasi itu dibentuk. Melalui sumber daya dan aktivitas-aktivitas yang dilakukan oleh setiap orang yang terlibat didalamnya, organisasi berupaya untuk mencapai tujuannya tersebut. Dengan demikian ada keterkaitan antara efektivitas dengan tujuan suatu organisasi, oleh karena itu setiap orang dalam organisasi harus mampu melaksanakan tugasnya secara efektif kearah pencapaian tujuan organisasi. Menurut Sondang P. Siagian pengertian efektivitas kerja itu adalah penyelesaian pekerjaan tepat pada waktu yang telah ditetapkan. Artinya, apakah pelaksanaan suatu tugas dinilai baik / tidak tergantung bilamana tugas itu diselesaikan, dan tidak terutama menjawab pertanyaan bagaimana cara melaksanakannya dan berapa biaya yang dikeluarkan untuk itu. 3. Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) Pejabat Pembuat Akta Tanah hingga saat ini yang diangkat sebagai Pejabat Pembuat Akta tanah adalah para Notaris/wakil Notaris dan Pensiunan Pegawai Negeri terutama setelah menempuh suatu ujian khusus dapat menjabat sebagai PPAT yang diangkat tersebut diatas, maka para Camat Kepala Wilayah Kecamatan, karena jabatannya ditunjuk pula sebagai Pejabat Pembuat Akta Jual Beli Tanah untuk wilayah kerja di dalam kecamatannya masing-masing, mengingat belum cukup tersedianya Pejabat Pembuat Akta Tanah yang diangkat setelah melalui ujian khusus. Hubungan dengan tanggungjawab Camat sebagai Pejabat Pembuat Akta Tanah, dikatakan oleh Hasan (1992:13) sebagai berikut : Inti yang mendasari dan tanggungjawab Pejabat Pembuat Akta Tanah seyogyanya oleh Camat sabagai PPAT dalam melaksanakan fungsi Ke PPAT-annya, harus menghadapkan pihakpihak yang berkepentingan melakukan pemindahan / peralihan hak atas tanah dan saksi-saksi yang diwajibkan serta membaca isi materi akta yang akan dibuat dihadapan kedua belah pihak dan saksi-saksi. Sudah barang tentu persyaratan-persyaratan dan keabsahan surat-surat tanahnya harus betul-betul sah dan tidak cacat hukum. Dengan demikian, sah atau tidaknya Akta Jual Beli Tanah sangat ditentukan oleh Camat sebagai Pejabat Pembuat Akta Jual Beli Tanah, dengan persyaratan-persyaratan surat-surat tanahnya harus betul-betul sah sesuai dengan tujuan mewujudkan Catur Tertib Pertanahan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat dengan baik. Apabila PPAT, menjalankan pelayanan kepada masyarakat dengan baik, tentu masyarakat akan tertarik dengan keinginan untuk mremiliki Akta Jual Beli Tanah. 4. Pelayanan Umum Pemberian pelayanan umum oleh aparatur pemerintah kepada masyarakat adalah merupakan perwujudan dari fungsi aparatur Negara sebagai abdi masyarakat dibidang pelayanan umum oleh aparatur pemerintah. Di dalam Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 81 Tahun 1993 dijelaskan bahwa pelayanan umum adalah segala bentuk kegiatan pelayanan umum yang dilaksanakan oleh instansi pemerintah di pusat, di daerah dan di lingkungan Badan Usaha Milik Negara/Daerah dalam bentuk barang dan atau jasa, baik dalam rangka upaya pemenuhan kebutuhan masayrakat dalam rangka pelaksanaan ketentuan peraturan perundangundangan. B. Kerangka Pemikiran Dalam melaksanakan suatu kebijakan diperlukan pembagian potensi yang seimbang dimana didalamnya terdapat pembagian kemampuan yang dimiliki dan mempunyai tanggung jawab masing-masing di bidangnya, maka hal ini akan menimbulkan kelancaran dalam

pelaksanaan kebijakan. Peneliti akan membahas secara singkat keempat syarat-syarat pelaksanaan kebijakan tersebut sebagai berikut: 1. Isi Kebijakan Kebijakan dapat dilaksanakan dengan baik apabila kebijakan itu jelas cara mengenai tujuan-tujuan yang akan dicapai, tersedianya sarana-sarana dan penetapan prioritas atau programprogram kebijakan. Jadi isi suatu kebijakan harus memuat suatu kebijakan yang sifatnya jelas baik mengenai sarana, prioritas maupun program yang akan dilaksanakan serta tujuan yang akan dicapai. 2. Tingkat informasi aktor-aktor yang terlibat Dalam pelaksanaan kebijakan akan mengalami kegagalan apabila kekurangan informasi pada aktor objek kebijakan. Kekurangan informasi mudah menimbulkan kekaburan mengenai kebijakan bagi objek kebijakan dalam melaksanakan isi kebijakan. Jadi informasi merupakan salah satu unsur yang penting dalam pelaksanaan kebijakan, tanpa adanya informasi kebijakan tidak dapat dilaksanakan dengan baik. 3. Dukungan bagi kebijakan Untuk berhasilnya pelaksanaan suatu kebijakan diperlukan dukungan baik saran maupun biaya. Dukungan yang utama adalah dukungan dari pelaksana kebijakan itu sendiri. 4.

Pembagian potensi Dalam melaksanakan suatu kebijakan diperlukan pembagian potensi yang seimbang dimana didalamnya terdapat pembagian kemampuan yang dimiliki dan mempunyai tanggung jawab masing-masing di bidangnya, maka hal ini akan menimbulkan kelancaran dalam pelaksanaan kebijakan. Ukuran efektivitas kerja, penulis menggunakan konsep efektivitas yang dikemukakan oleh Sondang P. Siagian : Efektivitas kerja memiliki ukuran yang pasti, yaitu : a. Standar waktu yang telah ditetapkan. b. Hasil kerja yang telah dicapai. (Siagian, 1995:151) Sehubungan dengan itu dalam meningkatkan kualitas pelayanan Pejabat Pembuat Akta Tanah kepada masyarakat perlu adanya kriteria yang dapat dijadikan standar dalam menentukan kualitas tata laksana pelayanan Pejabat Pembuat Akta Tanah kepada masyarakat, adapun kriteria yang menjadi tolak ukur dalam menilai pelayanan masyarakat ebagaimana tercantum dalam Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara (KepmenPAN) Nomor 81 Tahun 1993, tentang Pedoman Tatalaksana Pelayanan Umum. Tingkat kepemlikan akta jual beli tanah di Kecamatan Paseh Kabupaten Bandung belum tinggi dengan indikator pemilik tanah yang memiliki akta jual beli tanah di Kecamatan Paseh Kabupaten Bandung belum 100%. Sesuai uraian permasalahan pada bab sebelumnya, peneliti menduga bahwa implementasi kebijakan Camat sebagai PPAT belum diimplementasikan dengan baik, sehingga dengan menggunakan teori Hoogerwerf (1983;163) yang mengemukakan bahwa : “Untuk berhasilnya suatu pelaksanaan kebijakan maka diperlukan syarat-syarat yang mendukung pelaksanaan kebijakan yaitu (1) isi kebijakan, (2) tingkat informasi aktor-aktor yang terlibat, (3) dukungan bagi kebijakan, dan (4) pembagian potensi”. Diagram Alur Pikir Penelitian Isi Kebijakan Tingkat informasi aktoraktor yang terlibat Dukungan bagi kebijakan Pembagian Potensi

Kepemilikan Akta Jual Beli Tanah

c.

Hipotesis “Pengaruh Implementasi Kebijakan Camat sebagai PPAT terhadap kepemilikan akta jual beli tanah di Kecamatan Paseh Kabupaten Bandung” ditentukan oleh dimensi isi kebijakan, tingkat informasi aktor-aktor yang terlibat, dukungan bagi kebijakan, dan pembagian potensi. METODE PENELITIAN Metode Penelitian Metode penelitian yang penulis gunakan adalah metode penelitian kuantitatif dan penelitian ini dimaksudkan untuk menggambarkan serta menganalisis Implementasi Kebijakan Penjabat Pembuat Akta Tanah Terhadap Tingkat Kepemilikan Akta Jual Beli Tanah di Kecamatan Paseh Kabupaten Bandung. Tipe peneiltian yang dipilih adalah eksplanasi, untuk mendapatkan gambaran data yang utuh dilapangan yang selanjutnya dianalisis dengan cara ekspalanatif. Penggunaan desain ini membutuhkan operasional variabel yang difokuskan pada indikator sedemikian rupa, sehingga memadai untuk dijadikan rancangan model penguji statistik. Desain ini, bertujuan untuk meneliti sejauh mana pengaruh antar satu variabel dengan yang lainnya. Alasan pemilihan dan penggunaan desain dengan cara ekspalanatif ini, yaitu karena dapat mempermudah penelusuran dan pengukuran berapa besar Implementasi Kebijakan Pejabat Pembuat Akta Tanah sebagai variabel bebas terhadap Tingkat Kepemilikan Akta Jual Beli Tanah sebagai variabel terikat. Sumber dan Teknik Pengumpulan Data 1) Sumber Data Primer. Data diperoleh dari aparat pelaksana yang terlibat dalam pelaksanaan kebijakan mengenai kepemilikan akta jual beli tanah, yaitu PPAT dan Staf PPAT, Pegawai Kantor Pertanahan, Pegawai Kantor Pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan, Kantor Pelayanan Pajak dan Kepala Desa dan Perangkat Desa. 2) Sumber Data Sekunder Data diperoleh dari hasil laporan instansi, hasil penelitian, dokumen-dokumen, peraturan perundang-undangan yang relevan dengan objek penelitian. Teknik pengumpulan data menggunakan 1) Observasi, yaitu teknik pengumpulan data dengan cara mengadakan pengamatan langsung pada objek yang diteliti khususnya mengenai kebijakan oleh PPAT dalam upaya meningkatkan kepemilikan akta jual beli tanah di Kecamatan Paseh Kabupaten Bandung. 2) Wawancara, yaitu teknik pengumpulan data dengan cara mengadakan tanya jawab dengan PPAT dan warga masyarakat pemilik tanah. 3) Angket, yaitu teknik pengumpulan data dengan cara menyebarkan daftar pertanyaan tertutup kepada responden penelitian. Unit Analisis dan Sampel Penelitian Unit analisis penelitian ini meliputi aparat Pemerintahan sebanyak 118 dan Pihak masyarakat sebesar 186 dengan pemilihan sampel dilakukan secara acak dan secara kebetulan atau menggunakan accidental sampling. Berdasarkan unit analisis penelitian diatas, ditentukan sampel penelitian secara sensus yaitu berdasarkan pertimbangan bahwa yang dijadikan sampel adalah semua pihak yang mengetahui objek yang diteliti dan dianggap mengerti yang terdiri : 118 orang + 186 orang = 304 orang. Untuk menentukan besarnya ukuran sampel diperoleh dengan menggunakan rumus yang dikembangkan oleh Frank Lynech dalam Fred N-Kerlinger, Elazar J. Pedhazur (1987:199) sebagai berikut: n= Nz2 x p (1 – p) Nd2 + z2 x p (1 – p) Keterangan : n = banyaknya anggota sampel N = Jumlah populasi Z = Nilai normal variabel P = harga patokan tertinggi (0,50) D = Sampel error (0,10)

Berdasarkan rumus tersebut, maka banyaknya anggota sampel dapat ditentukan sebagai berikut: n=

304 (1,96)2 x 0,50 (1-0,50) 304 (0,10)2 + (1,96)2 x 0,50 (1 -0,50)

n = 47,836 dibulatkan menjadi 48 orang.

Model Struktural Penelitian Model struktural adalah model untuk melihat sejauh mana hubungan antar variabel, serta bagaimana konstelasi pengaruh dari variabel-variabel tersebut. Gambar 3.1 menunjukkan model hubungan struktural antar variabel.

Struktur Hubungan Variabel Dependen dengan Independen Keterangan : X1 : X2 : X3 : X4 : Y : ε : Pyx1 : Pyx2 : Pyx3 : Pyx4 :

Dimensi ke-1 pada variabel X Dimensi ke-2 pada variabel X Dimensi ke-3 pada variabel X Dimensi ke-4 pada variabel X Variabel terikat (Y) Variabel lain yang tidak diukur, tetapi mempengaruhi efektivitas variabel (Y) Parameter struktural yang menunjukkan besarnya pengaruh X1 terhadap Y Parameter struktural yang menunjukkan besarnya pengaruh X2 terhadap Y Parameter struktural yang menunjukkan besarnya pengaruh X3 terhadap Y Parameter struktural yang menunjukkan besarnya pengaruh X4 terhadap Y

Analisis Data Kuisioner untuk responden dibuat dengan model pernyataan terstruktur, dengan jawaban tertutup mengikuti model Likert Summated Ratting. Analisis kuantitatif dilakukan dengan metode statistika melalui tahapan sebagai berikut : A. Uji Validitas dan Reabilitas Alat Ukur B. Uji Normalitas Data C. Uji Pengaruh c.1. Transformasi Data c.2. Analisis Jalur Lokasi dan Jadwal Penelitian Lokasi penelitian dilaksanakan di Kecamatan Paseh Kabupaten Bandung. Lamanya penelitian yaitu selama 10 bulan yaitu dimulai dari penjajakan awal pada awal bulan Agustus tahun 2011, selanjutnya proses penelitian yang berakhir sampai dengan bulan April tahun 2012.

HASIL DAN PEMBAHASAN A. Implementasi Kebijakan Pejabat Pembuat Akta Tanah 1. Dimensi Isi Kebijakan (X1) Hasil penelitian menggambarkan bahwa isi kebijakan yang mencakup kedudukan, tugas pokok dan kewenangan Pejabat Pembuat Akta Tanah, keadaan administrasi keprotokoleran Pejabat Pembuat Akta Tanah di Kecamatan Paseh Kabupaten Bandung belum baik, hal ini dapat dilihat dari persentase yang dicapai sebesar 58,5%. Sebenarnya mengenai mekanisme kerja kebijakan Pejabat Pembuat Akta Tanah tergambar dalam bentuk hubungan kebijakan fungsional dan diagonal serta vertikal dan operasional. 2.

Dimensi Tingkat Informasi Aktor-Aktor Yang Terlibat (X2) Hasil penelitian menggambarkan bahwa tingkat informasi aktor-aktor yang terlibat dalam pembuatatan akta tanah di Kecamatan Paseh Kabupaten Bandung kategori cukup hal ini dapat dilihat dari persentase yang dicapai sebesar 62,5%. Hasil observasi non partisipan dapat dipahamkan bahwa Camat selaku Pejabat Pembuat Akta Tanah Sementara, khususnya di Kecamatan Paseh belum memperhatikan Keputusan Presiden Nomor 7 Tahun 1979 tentang Catur Tertib Pertanahan. Ini dibuktikan dengan kurangnya respon pemilik tanah adat untuk mengajukan dan mengurus akta jual beli tanahnya sebagai salah satu syarat untuk memohon sertifikat tanah. Selanjutnya mengenai tertib administrasi pertanahan yang ada di tingkat Kecamatan Paseh belum terselenggara dengan tertib dan hal ini di dukung dengan kekurang tertiban protokoler ke-PPAT-an yang ada. Mengenai tertib penggunaan tanah dan tertib pemeliharaan tanah dan lingkungan hidup belum mnjadi perhatian khusus Pejabat Pembuat Akta Tanah. Hal ini terbukti dengan banyaknya penggunaan tanah yang tidak sesuai dengan peruntukannya seperti tanah untuk peruntukan pertanian berubah fungsinya menjadi perumahan. Hubungan kebijakan Pejabat Pembuat Akta Tanah dalam hali ini Kepala Pemerintahan Kecamatan (Camat) berdasarkan observasi partisipan yang dilakukan oleh peneliti terjadi baik secara langsung maupun tidak langsung yang bersifat hubungan kebijakan fungsional dan meliputi kegiatan-kegiatan administratif dalam bentuk pengiriman laporan mengenai akta yang diterbitkan. Hubungan kebijakan ini tercipta dengan sendirinya akibat adanya mekanisme kerja pelayanan umum dan kewajiban-kewajiban pejabat pembuat akta tanah yang harus dilaksanakan dalam menjalankan tugasnya yang meliputi diantaranya bahwa PPAT wajib menyampaikan laporan bulanan mengenai semua akta yang dibuatnya selambat-lambatnya tanggal 10 bulan berikutnya kepada Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten dan Kepala Kantor Wilayah Provinsi. PPAT wajib menyampaikan laporan bulanan mengenai akta jual beli, akta tukar menukar, akta hibah, akta pemasukan kedalam perusahaan, akta pembagian harta bersama, akta pemberian hak pakai bangunan atas tanah hak milik dan akta pemberian hak pakai atas tanah milik kepada Kepala Kantor Pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan dan Kepala Kantor Pelayanan Pajak. Selain hubungan kebijakan yang berbentuk kegiatan administratif, juga dilakukan hubungan kebijakan operasional dengan melakukan pembinaan dan pengawasan dalam pelaksanaan tugas ke PPAT-an mengenai terjadinya perbuatan hukum dibidang petanahan yang ada di wilayahnya, dengan cara melakukan penetapan peraturan mengenai ke-PPAT-an sebagai pelaksanaan dari Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1998, menetapkan peraturan dan petunjuk teknis mengenai pelaksana tugas ke PPAT-an, sosialisasi kebijaksanaan dan peraturan pertanahan serta petunjuk teknis kepada para PPAT, pemeriksaan mengenai pelaksanaan kewajiban PPAT, pengenaan tindakan administratif terhadap PPAT yang melanggar larangan atau melalaikan kewajibannya. Selanjutnya kebijakan yang dilakukan oleh Camat selaku Pejabat Pembuat Akta Tanah Sementara juga bersifat vertikal dan diagonal. Secara vertikal terjadi antara Camat dengan para Kepala Desa (Pemerintah Desa), sedangkan kebijakan diagonal yaitu antara Camat selaku Pejabat Pembuat Akta Tanah Sementara dengan Kantor Pelayanan Pajak dan Kantor Pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan dan Kantor Pertanahan Kabupaten Bandung. 3.

Dimensi Dukungan Bagi Kebijakan (X3) Berdasarkan hasil penelitian, kebijakan Pejabat Pembuat Akta Tanah di Kecamatan Paseh Kabupaten Bandung dalam hal ini camat kurang didasari oleh tujuan yang tercantum didalam Keputusan Presiden Nomor 7 tahun 1979 tentang Catur Tertib Pertanahan, hal ini dapat dilihat dari pencapaian dari dimensi dukungan bagi kebijakan sebesar 56,8%.

Ditilik kembali tentang batasan kebijakan yang pada hakikatnya adalah menggerakkan segala usaha organisasi untuk melaksanakan usaha sebanyak mungkin dengan mencegah terjadinya kekacauan, percekcokan, kekembaran atau kekosongan pekerjaan, maka sudah barang tentu penting adanya prinsip kebijakan dalam pelaksanaan kebijakan yaitu guna menyeimbangkan dan mengarahkan semua orang dalam sumber daya organisasi seefektif dan seefisien mungkin sebagai usaha mencapai tujuan organisasi. 4.

Dimensi Pembagian Potensi (X4) Dalam melaksanakan suatu kebijakan diperlukan pembagian potensi yang seimbang dimana didalamnya terdapat pembagian kemampuan yang dimiliki dan mempunyai tanggung jawab masing-masing di bidangnya, maka hal ini akan menimbulkan kelancaran dalam pelaksanaan kebijakan. Dengan demikian keempat unsur syarat-syarat pelaksanaan kebijakan merupakan rangkaian yang saling berkaitan satu sama lain, dimana jika salah satu dari komponen tersebut tidak berfungsi atau tidak dipenuhi maka akan menyebabkan kegagalan dalam pelaksanaan kebijakan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dimensi pembagian potensi meraih skor 52,6 % dengan kategori kurang. Dengan demikian kebijakan ini merupakan keharusan yang dimiliki atau dijalankan oleh setiap organisasi termasuk di dalamnya memberikan pelayanan pembuatan akta jual beli tanah. Kebijakan baik akan menghasilkan tujuan yang hendak dicapai terealisasi sesuai harapan dan akan mempermudah alur birokrasi administrasi dalam upaya pelayanan terhadap pemohon pelayanan. Pemahaman demikian dapat terjadi karena adanya prinsip kebijakan diatas yaitu adanya efisiensi, kesatuan arah dan tujuan, ketepatan alat kebijakan, dilakukan sejak awal dan kontinyu, adanya keterbukaan dalam menjalani hubungan kerja, saling tukar menukar informasi, hormat menghormati terhadap wewenang fungsional masing-masing dan adanyan coordinator yang dapat memimpin, menggerakkan dan memonior kerjasama yang ada, dalam rangka usaha mencapai suatu tujuan. Sehingga efisiensi dan efektivitas kerja untuk semua orang dan sumber daya orgainsasi merupakan sesuatu yang tak terelakkan.

B. Efektivitas Kepemilikan Akta Jual Beli Tanah 1. Dimensi standar waktu yang telah ditetapkan (Y1) Berdasarkan hasil penelitian diperoleh keterangan bahwa pelayanan pembuatan akta tanah dilihat dari standar waktu yang telah ditetapkan memiliki kategori cukup. Hal ini terlihat dari dimensi sebesar standar waktu yang telah ditetapkan (Y1) sebesar 53,8%. 2.

Dimensi hasil kerja yang telah dicapai (Y2). Berdasarkan hasil penelitian diperoleh keterangan bahwa pelayanan pembuatan akta tanah dilihat dari standar waktu yang telah ditetapkan memiliki kategori cukup. Hal ini terlihat dari dimensi sebesar standar waktu yang telah ditetapkan (Y1) sebesar 58,4%. Pengujian Hipotesis Penelitian C. Pengaruh Implementasi Kebijakan Pejabat Pembuat Akta Tanah Terhadap Efektivitas Kepemilikan Akta Jual Beli TanahDi Kecamatan Paseh Kabupaten Bandung Hipotesis pertama yang diangkat dalam penelitian ini adalah bahwa subvariabelsubvariabel implementasi kebijakan pejabat pembuat akta tanah yang meliputi aspek isi kebijakan, tingkat informasi aktor-aktor yang terlibat, dukungan bagi kebijakan, dan pembagian potensi, secara simultan berpengaruh positif terhadap variabel efektivitas kepemilikan akta jual beli tanah. Pengujian terhadap hipotesis statistik diatas dilakukan dengan analisis jalur (path analisis), melalui uji nilai F dengan kaidah keputusan, yaitu Ho ditolak dan H1 diterima jika nilai F hitung lebih besar apabila dibandingkan dengan F tabel F(0,05,4,272) dan sebaliknya Ho diterima dan H1 ditolak jika nilai F hitung lebih rendah apabila dibandingkan dengan F tabel F(0,05,4,272). Berdasarkan nilai-nilai koefisien jalur dan korelasi matrik diatas, maka diperoleh nilai F hitung sebesar 95,544 apabila dibandingkan dengan nilai F tabel (F(0,05,4,272) = 2,767) ternyata F hitung lebih besar dari F tabel. Dengan demikian diputuskan untuk menolak Ho dan menerima H1. Dengan ditolaknya Ho maka dalam penelitian ini terbukti bahwa secara simultan faktor-faktor atau subvariabel implementasi kebijakan pejabat pembuat akta tanah yang meliputi aspek isi kebijakan,

tingkat informasi aktor-aktor yang terlibat, dukungan bagi kebijakan, dan pembagian potensi secara simultan berpengaruh terhadap variabel efektivitas kepemilikan akta jual beli tanah. Dari model struktur tersebut nampak semua variabel penelitian bersifat signifikans, artinya struktur model yang dirumuskan cukup beralasan untuk digunakan sebagai bahan pengambilan keputusan dalam variabel efektivitas kepemilikan akta jual beli tanah di Kecamatan Paseh Kabupaten Bandung, walaupun dimensi komunikasi berpengaruh secara negatif, yang dapat diartikan bahwa jika aparat yang menangani masalah baik di Masyarakat maupun di Kecamatan Paseh Kabupaten Bandung tidak melakukan komunikasi dengan baik tentang Kecamatan Paseh Kabupaten Bandung, maka ada kecenderungan bahwa variabel efektivitas kepemilikan akta jual beli tanah di Kecamatan Paseh Kabupaten Bandung menurun,hal ini terjadi adanya kelengahan atau kurangnya perhatian yang lebih seksama terhadap variabel efektivitas kepemilikan akta jual beli tanah setelah dilakukan komunikasi, tetapi walaupun demikian besaran pengaruh dimensi

koordinasi PPAT terhadap variabel efektivitas kepemilikan akta jual beli tanah di Kecamatan Paseh Kabupaten Bandung secara jalur dapat diuraikan. Hasil Uji Statistik Analisis Jalur Parameter F hitung F (0,05,4,272)

Koefisien 95,544 2,767

Keterangan

Signifikansi

Ho ditolak

Signifikan

R2YX1…X4

0,764

Pengaruh secara simultan X1, X2… X4 terhadap Y sebesar 58,42%

R2Ye

0,645

Pengaruh variabel lain terhadap Y sebesar 41,58%

Dari tabel diatas juga dapat diketahui bahwa besarnya pengaruh secara simultan dari empat subvariabel implementasi kebijakan pejabat pembuat akta tanah terhadap efektivitas kepemilikan akta jual beli tanah mencapai 58,42%. Jadi selain dipengaruhi subvariabel-subvariabel implementasi kebijakan pejabat pembuat akta tanah juga dipengaruhi oleh variabel-varibel lainnya yang tidak diteliti. D. Analisis Kuantitatif Variabel X Dan Variabel Y 1. Pengaruh Isi KebijakanTerhadap Efektivitas Kepemilikan Akta Jual Beli TanahDi Kecamatan Paseh Kabupaten Bandung Setelah dilakukan perhitungan dengan menggunakan bantuan program aplikasi komputer statistik SPSS for windows, yang didukung dengan program spread sheet excell for windows, maka diperoleh nilai t hitung sebesar 2,767. Bilamana nilai t hitung lebih besar daripada t tabel, dengan demikian berdasarkan perhitungan ini diputuskan untuk menolak Ho dan menerima H1.

Hasil Uji Statistik Analisis Jalur Pengaruh Secara Parsial X1 Terhadap Y Pengaruh X1 thdp Y Langsung Melalui X2 Melalui X3 Melalui X4 Total Pengaruh X1

Koef

PYX1

t hit

t tab

Kept

Signifikansi

0,026 0,020 0,011 0,044 0,101

0,160

2,767

1,969

Ho ditolak

Signifikan

Dari tabel diatas juga dapat diketahui, bahwa pengaruh langsung subvariabel Isi Kebijakan berpengaruh terhadap variabel Efektivitas Kepemilikan Akta Jual Beli Tanah mencapai sebesar 0,026 atau 2,57%, sedangkan untuk pengaruh tidak langsungnya atau pengaruh melalui subvariabel yang lain secara keseluruhan mencapai sebesar 0,075 atau 7,52%. Dengan demikian

pengaruh total subvariabel isi kebijakan terhadap efektivitas kepemilikan akta jual beli tanah, yaitu pengaruh langsung kemudian ditambah pengaruh melalui subvariabel-subvariabel lainnya mencapai sebesar 0,101 atau sekitar 10,09%. Pada dimensi Isi Kebijakan (Content of policy), mekanisme ini diwujudkan dengan dialog dan komunikasi informal, yang merupakan beberapa hal penting yang berhubungan dengan mekanisme kebijakan oleh Camat. Dialog dengan para pemilik tanah merupakan salah satu cara metode untuk meningkatkan pelayanan kepada warda masyarakat, selain dengan dialog itu sendiri dapat diketahui berbagai permasalahan tentang pertanahan khususnya dalam proses pengurusan akta jual beli. Selanjutnya berdasarkan hasil wawancara yang peneliti lakukan dengan beberapa orang pemilik tanah diperoleh informasi bahwa dialog dalam kunjungan Camat elaku Pejabat Pembuat Akta Tanah yang belum memiliki akta jual beli tanah (pemilik tanah adat) belum pernah dilakukan, kalaupun ada hanya informasi saja dari Kepala Desa agar para pemilik tanah adat mengajukan permohonan pengurusan akta jual beli tanah. Camat selaku Pejabat Pembuat Akta Tanah sangatlah jarang dan bahkan tidak pernah melakukan kunjungan-kunjungan formal. Dari hasil observasi peneliti mengenai peran Camat selaku Pejabat Pembuat Akta Tanah dapat diketahui bahwa didalam pengurusan akta jual beli tanah di Kecamatan Paseh, PPAT hanya menunggu pengajuan dari aparat Desa, sehingga hubungan tatap muka langsung antara pemohon san saksi dengan Camat selaku PPAT tidak pernah terjadi. 2.

Pengaruh Tingkat Informasi Aktor-Aktor Yang TerlibatTerhadap Efektivitas Kepemilikan Akta Jual Beli TanahDi Kecamatan Paseh Kabupaten Bandung Setelah dilakukan perhitungan dengan menggunakan bantuan program aplikasi komputer statistik SPSS for windows, yang didukung dengan program spread sheet excell for windows, maka diperoleh nilai t hitung sebesar 3,297. Bilamana nilai t hitung lebih besar daripada t tabel, dengan demikian berdasarkan perhitungan ini diputuskan untuk menolak Ho dan menerima H1. Hasil Uji Statistik Analisis Jalur Pengaruh Secara Parsial X2 Terhadap Y Pengaruh X2 terhadap Y Langsung Melalui X1 Melalui X3 Melalui X4 Total Pengaruh X2

Koefisien

PYX1

t hit

t tab

Kept

Signifikansi

0,040 0,020 0,015 0,057 0,131

0,200

3,297

1,969

Ho ditolak

Signifikan

Dari tabel diatas juga dapat diketahui, bahwa pengaruh langsung subvariabel Tingkat informasi aktor-aktor yang terlibat berpengaruh terhadap variabel efektivitas kepemilikan akta jual beli tanah mencapai sebesar 0,040 atau 4,00%, sedangkan untuk pengaruh tidak langsungnya atau pengaruh melalui subvariabel yang lain secara keseluruhan mencapai sebesar 0,091 atau 9,14%. Dengan demikian pengaruh total subvariabel Tingkat informasi aktor-aktor yang terlibat terhadap efektivitas kepemilikan akta jual beli tanah, yaitu pengaruh langsung kemudian ditambah pengaruh melalui subvariabel-subvariabel lainnya mencapai sebesar 0,131 atau sekitar 13,13%. Pada dimensi Tingkat informasi aktor-aktor yang terlibat (Actor’s level of information), hal ini dilakukan mengenai instruksi mengenai pendataan dan penertiban tanah dari Pejabat Pembuat Akta Tanah dan Tim Pengendalian Tanah. Camat bersama-sama tim pengendalian tanah melakukan penertiban kepemilikan tanah. Dari tabel di atas, terlihat bahwa penertiban sudah dilakukan dan ini dibuktikan dengan persentase jawaban responden. Penertiban yang melibatkan Kantor Pertanahan tetunya dilakukan tidak tiap hari tetapi bisa dikatakan insidentil apabila dirasakan perlu untuk dilakukan penertiban. Mereka beranggapan bahwa penertiban tersebut dilakukan bersama-sama PPAT setelah PPAT dengan Tim Penertiban dari Kantor Pertanahan, walaupun penertiban tersebut tidak terus menerus. Sedangkan responden yang menjawab tidak, berdasarkan hasil wawancara dan observasi peneliti dapat disimpulkan bahwa mereka kurang mengetahui adanya penertiban tersebut.

3.

Pengaruh Dukungan Bagi KebijakanTerhadap Efektivitas Kepemilikan Akta Jual Beli TanahDi Kecamatan Paseh Kabupaten Bandung Setelah dilakukan perhitungan dengan menggunakan bantuan program aplikasi komputer statistik SPSS for windows, yang didukung dengan program spread sheet excell for windows, maka diperoleh nilai t hitung sebesar 2,192. Bilamana nilai t hitung lebih besar daripada t tabel, dengan demikian berdasarkan perhitungan ini diputuskan untuk menolak Ho dan menerima H1. Hasil Uji Statistik Analisis Jalur Pengaruh Secara Parsial X3 Terhadap Y Pengaruh X3 terhadap Y Langsung Melalui X1 Melalui X2 Melalui X4 Total Pengaruh X3

Koefisien

PYX1

t hit

t tab

Kept

Signifikansi

0,014 0,011 0,015 0,029 0,069

0,119

2,192

1,969

Ho ditolak

Signifikan

Dari tabel diatas juga dapat diketahui, bahwa pengaruh langsung subvariabeldukungan bagi kebijakan berpengaruh terhadap variabel efektivitas kepemilikan akta jual beli tanah mencapai sebesar 0,014 atau 1,41%, sedangkan untuk pengaruh tidak langsungnya atau pengaruh melalui subvariabel yang lain secara keseluruhan mencapai sebesar 0,055 atau 5,48%. Dengan demikian pengaruh total subvariabel dukungan bagi kebijakan terhadap efektivitas kepemilikan akta jual beli tanah, yaitu pengaruh langsung kemudian ditambah pengaruh melalui subvariabelsubvariabel lainnya mencapai sebesar 0,069 atau sekitar 6,88%. Pada dimensi Dukungan bagi kebijakan (Policy supports), hal ini dilakukan dengan cara melakukan kebijakan dengan Kantor Pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan dan dengan Kantor Pelayanan Pajak untuk menetapkan Pajak Penghasilan. 4.

Pengaruh Pembagian PotensiTerhadap Efektivitas Kepemilikan Akta Jual Beli Tanah Di Kecamatan Paseh Kabupaten Bandung Setelah dilakukan perhitungan dengan menggunakan bantuan program aplikasi komputer statistik SPSS for windows, yang didukung dengan program spread sheet excell for windows, maka diperoleh nilai t hitung sebesar 5,969. Bilamana nilai t hitung lebih besar daripada t tabel, dengan demikian berdasarkan perhitungan ini diputuskan untuk menolak Ho dan menerima H1.

Hasil Uji Statistik Analisis Jalur Pengaruh Secara Parsial X4 Terhadap Y Pengaruh X4 terhadap Y Langsung Melalui X1 Melalui X2 Melalui X3 Total Pengaruh X1

Koefisien

PYX1

t hit

t tab

Keputusan

Signifikansi

0,392

5,969

1,969

Ho ditolak

Signifikan

0,153 0,044 0,057 0,029 0,283

Dari tabel diatas juga dapat diketahui, bahwa pengaruh langsung subvariabelpembagian potensi berpengaruh terhadap variabel efektivitas kepemilikan akta jual beli tanah mencapai sebesar 0,153 atau 15,34%, sedangkan untuk pengaruh tidak langsungnya atau pengaruh melalui subvariabel yang lain secara keseluruhan mencapai sebesar 0,130 atau 12,97%. Dengan demikian pengaruh total subvariabel pembagian potensi terhadap efektivitas kepemilikan akta jual beli tanah, yaitu pengaruh langsung kemudian ditambah pengaruh melalui subvariabel-subvariabel lainnya mencapai sebesar 0,283 atau sekitar 28,31%.

Pada dimensi Pembagian potensi (The share of potency), hal ini dilakukan dengan pencatatan kepemilikan tanah pada buku register dan dilakukan pengklasifikasian sesuai jenis akta. Kontribusi Subvariabel-Subvariabel Implementasi Kebijakan Pejabat Pembuat Akta Tanah Terhadap Efektivitas Kepemilikan Akta Jual Beli Tanah

No

Subvariabel Implementasi Kebijakan Pejabat Pembuat Akta Tanah (Variabel)

Persentase Pengaruhnya terhadap Efektivitas Kepemilikan Akta Jual Beli Tanah

1

Isi Kebijakan

10,09%

2

Tingkat informasi aktor-aktor yang terlibat

13,13%

3

Dukungan bagi kebijakan

6,88%

4

Pembagian Potensi

28,31% 58,42%

Total

Berdasarkan dapat diketahui bahwa kontribusi pengaruh terbesar adalah subvariabel pembagian potensi, sedangkan kontribusi pengaruh terendah adalah subvariabel dukungan bagi kebijakan. Diketahui pula kontribusi total dan subvariabel implementasi kebijakan pejabat pembuat akta tanah yang diteliti sebesar 58,42%. Dan temuan ini berarti bahwa disamping pengaruh dan faktor implementasi kebijakan pejabat pembuat akta tanah ternyata masih ada faktor lain yang ikut berpengaruh yaitu sebesar 41,58%. Rangkuman Hasil Uji Hipotesis Untuk memperoleh pemahaman secara lengkap, maka keseluruhan hasil pengujian hipotesis seperti yang telah diuraikan di muka akan dirangkum dalam tabel dibawah ini.

Rangkuman Hasil Uji Hipotesis Hipotesis Penelitian

SubvariabelsubvariabelImplementasi Kebijakan Pejabat Pembuat Akta Tanah yang meliputi Isi Kebijakan (X1),Tingkat informasi aktor-aktor yang terlibat (X2), Dukungan bagi kebijakan (X3), dan Pembagian Potensi (X4)

F/t hitung

F/t tabel

Keputusan

F = 95,544

2,767

Ho ditolak : X1, X2… X4 berpengaruh secara simultan terhadap Y

t = 2,767

1,969

Ho ditolak : X1 berpengaruh terhadap Y

t = 3,297

1,969

Ho ditolak : X2 berpengaruh terhadap Y

t = 2,192

1,969

Ho ditolak : X3 berpengaruh terhadap Y

t = 5,969

1,969

Ho ditolak : X4 berpengaruh terhadap Y

Dari tabel diatas dapat diketahui bahwa baik secara simultan maupun parsial subvariabelsubvariabel implementasi kebijakan pejabat pembuat akta tanah berpengaruh terhadap efektivitas kepemilikan akta jual beli tanah. Artinya bila subvariabel-subvariabel implementasi kebijakan pejabat pembuat akta tanah dikelola secara lebih baik hal ini akan berdampak pada meningkatnya efektivitas kepemilikan akta jual beli tanah. Lebih lanjut besaran koefisien pengaruh baik secara parsial maupun secara simultan variabel X1, X2, X3, dan X4 terhadap Y yang dirangkum dalam tabel dibawah ini.

Rangkuman Besaran Pengaruh X1, X2, X3, dan X4 Terhadap Y Pengaruh variabel independen (X1, X2, … , X4 terhadap variabel dependen Y Variabel Independen

Pengaruh Tidak Langsung (pengaruh melalui) X1 X2 X3 2,57% 1,97% 1,14% 4,00% 1,97% 1,47% 1,41% 1,14% 1,47% 15,34% 4,41% 5,70% 2,86% Total Pengaruh Langsing dan Tidak Langsung R2 Pengaruh Akibat Faktor Lainnya Yang Tidak Diteliti 1- R2 Pengaruh Langsung

X1 X2 X3 X4

Total X4 4,41% 5,70% 2,86%

10,09% 13,13% 6,88% 28,31% 58,42% 41,58%

KESIMPULAN DAN SARAN Kesimpulan 1. Camat selaku Pejabat Pembuat Akta Tanah dalam melaksanakan kebijakan dirasakan kurang berjalan baik dengan instansi terkait yang berhubungan dengan penyelenggaraan urusan pertanahan, Sehingga masalah-masalah yang berhubungan dengan implementasi kebijakan pejabat pembuat akta tanah yang meliputi aspek isi kebijakan, tingkat informasi aktor-aktor yang terlibat, dukungan bagi kebijakan, dan pembagian potensi perlu ditangani lebih baik lagi. 2. Tingkat akta jual beli tanah yang meliputi adanya standar waktu yang telah ditetapkan dan tingkat pencapaian hasil kerja yang telah dicapai di Kecamatan Paseh Kabupaten Bandung menurut pandangan responden dirasakan kurang, hal ini menunjukan bahwa masih perlu peningkatan proses pengeloaan dalam melaksanakan permohonan kepemilikan sertifikat tanah. 3. Besarnya pengaruh implementasi kebijakan oleh pejabat pembuat akta tanah terhadap kepemilikan akta jual beli tanah di Kecamatan Paseh Kabupaten Bandung dalam penelitian mengingat fungsi PPAT yang cukup besar dalam bidang pelayanan mesyarakat dan peningkatan sumber penerimaan Negara. Saran-saran 1. Kebijakan antara Camat selaku PPAT dengan Kantor Pertanahan, Kantor Pelayanan PBB dan Kantor Pelayanan Pajak seharusnya tidak hanya berupa kebijakan administrative saja, tetapi harus dilakukan secara terjadwal, dengan membuat rencana-rencana yang terkebijakan dengan semua pihak yang terlibat dalam kepentingan pelayanan pembuatan akta tanah tersebut. 2. Kelemahan-kelemahan didalam pelaksanaan kebijakan oleh Camat selaku Pejabat Pembuat Akta Tanah dapat dihindarkan dengan cara peningkatan pemahaman teknis bidang pertanahan melalui penataran-penataran teknis, kebijakan-kebijakan yang berkesinambungan dan mengantisipasi hambatan-hambatan yang ada dengan solusi yang tepat. 3. Kesatuan sikap dari aparat Pemerintah Desa didalam memberikan pelayanan terbaik mengenai urusan pertanahan dengan memperhatiakan aturan yang berlaku, merupakan cara untuk meningkatkan kebijakan yang baik, memahami dan menghormati masing-masing fungsi dalam pelayanan masalah pertanahan sehingga dapat terpenuhinya pelayanan yang baik.

DAFTAR PUSTAKA Atmosudirdjo, Prajudi. 1979. Ilmu Administrasi Negara,Jakart: Pustaka Ilmu Arikunto, Suharsimi. 1994. Prosdur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik, Jakarta : Aksara Baru Abdurahman, Arifin. 1979. Kronologi Pokok-pokok Manajemen Umum, Jakarta : Ikhtiar Baru. Black, James, A & Dean, J, Champion. 1992. Metode dan masalah Penelitian Sosial, Terjemahan, E. Koswara, Bandung : Eresco. Dunn, William N.1995. Analisa Kebijakan Publik, Terjemahan Muhadjir Darwin. Yogyakarta : Hanindita Graha Widya. Gibson, Ivancevich, Donelly. 1990. Organisasi Perilaku Struktur, Process Jilid I dan II, Jakarta : Erlangga. Henry, Nicholas. 1998. Administrasi Negara dan Masalah-masalah Kenegaraan, Jakarta :Rajawali Pers. Hoogerwerf. 1990. Ilmu Pemerintahan, Jakarta : Erlangga. Handyaningrat, Suwarno. 1992. Pengantar Ilmu Administrasi dan Manajemen, Jakarta : Bina Aksara. Hasan, Mochtar, 1992. Fungsi Camat sebagai Kepala Wilayah dan PPAT, Jakarta : PT. Andrela. Hasibuan. 1993 Administrasi dan Manajemen. Jakarta : Bumi Aksara. Handoko, T Hani. 1995. Manajemen. Yogyakarta : BPFE. Konntz, Harold, Cryll O”Donnell, and Heinz Welhrich. 1991. Manajement Eight. Edition.Singapore : HIB Company. Moleong. 1993 Metodologi Penelitian Kualitatif. Bandung : Remaja Rosdakarya. Nasution, S. 1992. Metode Penelitian Naturalistik Kualitatif, Bandung : Tarsito. Nazir, Moh. 1998. Metode Penelitian. Jakarta : Ghalia. Nisjar, Serdamayanti. 2000. Retukturisasi dan Pemberdayaan Organisasi Untuk Menghadapi Dinamika Perubahan Lingkungan, Bandung :Mandar Maju. Pramudji. 1990. Kepemimpinan Dalam Pemerintahan, Jakarta : Balai Pustaka. Rusidi. 1993. Pedoman Penelitian danPenulisan Karya Ilmiah, Jatinangor : UPT, IKOPIN. Syaprudin, Ateng. 1993. Pengaturan Kebijakan Pemerintahan di Daerah, Bandung : Citra Aditya Bakti. Saefullah, A Djaja. 1997. Materi Kuliah Perdana “Tinjauan Pustaka dan Penggunaan Informasi Kepustakaan dalam Penulisan Tesis dan Disertasi. Bandung : Universitas Padjajaran. Soehadi, Sholeh. 1990. Hukum Pertanahan Nasional, Jakarta : Dharma Bhakti. Surachmad, Winarno. 1985. Kebijakan Pelaksanaan Tugas-tugas Pemerintahan Umum dan Pembangunan di Wilayah Kecamatan, Bandung : LAN-RI. Siregar, Ali Basyah dan TMA Art Samadhi. 1987. Manajemen, Bandung : ITB. Sugandha, Dann. 1992. Administrasi Negara, Jakarta : Intermedia Sevilla, Consuelo. 1993. Pengantar Metode Penelitian, Jakarta : UI-Press Sarwoto. 1988. Dasar-dasar Organisasi. Bandung : Tarsito. Singarimbun, Masri dan Sofyan Efendi.1989.Metode Penelitian Survey, Jakarta : LP3ES. Stoner, James, A.F % R.Edward Freeman.1994. Manajemen, Terjemahan Wilhelmus.W.Bokawatun & Benyamin Molan, Jakarta : Intermedia. Atmosudirjdo, Prajudi. 1986. Administrasi dan Manajemen. Jakarta : Gunung Agung. Nasir,M. 1999. Metode Penelitian, Jakarta : Ghalia Indonesia. Steers, Richard,M. 1985. Efektivitas Organisasi, Jakarta Erlangga. Stoner. 2000. Manajemen, Jakarta : Erlangga. Sugiyono. 2005. Metode Penelitian Admnistrasi, Bandung : Alfabeta,CV. Thoha, Miftah. 1983. Perilaku Organisasi. Jakarta : Grupindo Persada. Tunggal, Widjaja Amin. 1993. Manajemen, Jakarta : Rineka Cipta. Terry, George,R. 1976. Principle of Management, New Delhi : Tata. Winardi. 1993. Asas-asas Administrasi Bisnis, Bandung : Mandar Maju. Whitney, F.L. 1960. The Element Of Researt, Asian Eds. Osaka : Oveerseas Book Company.

Dokumen Dan Sumber Lain Republik Indonesia, Undang-undang Pokok Agraria Nomor 5 tahun 1960. Tentang peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria. Republik Indonesia, Undang-undang Pemerintahan Daerah Nomor 32 Tahun 2004. Tentang Pemerintahan Daerah. Republik Indonesia, Undang-undang Nomor 4 tahun 1996. Tentang Hak Tanggungan Atas Tanah Beserta Benda-benda Yang Berkaitan Dengan Tanah. Republik Indonesia, Undang-undang 16 tahun 1985. Tentang Rumah Susun. Republik Indonesia, Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1961. Tentang Pendaftaran Tanah. Republik Indonesia, Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997. Tentang Pendaftaran Tanah. Republik Indonesia, Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1998. Tentang Jabatan Penjabat Pembuat Akta Tanah. Republik Indonesia, Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1996. Tentang Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan Dan Hak Pakai Atas Tanah. Republik Indonesia, Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun1963. Tentang Penunjukkan Badan-badan Hukum Yang Dapat Mempunyai Hak Milik Atas Tanah. Republik Indonesia, Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1996. Tentang Pemilikan Rumah Tempat Tinggal Atau Hunian Oleh Orang Asing Yang Berkedudukan Di Indonesia