SUPATI LAMPUNG SELATAN PERATURAIi BUPATI LAMPUNG SELATAl'l
NOMOR l') .1> TABUN 2013
TENTAl'lG
PELIMPAHAl'l SEBAGIAl'l KEWENAl'lGAl'l DIBIDAl'lG PERIZINAl'l KEPADA
BADAl'l PENAl'lAMAl'l MODAL DAl'l PELAYAl'lAl'l PERIZINAl'l TERPADU
KABUPATEN LAMPUNG SELATAl'l
BUPATI LAMPUNG SELATAl'l,
Menimbang
: a. bahwa dalam rangka mewujudkan pelayanan public kbususnya dibidang Perizinan di Kabupaten Lampung Selatan yang terselenggara secara cepat, efektif, mudah, transparan dan akuntabel, maka dipandang perlu untuk mengatur Pelimpahan Kewenangan dibidang Perizinan kepada Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Lampung Selatan; b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a tersebut di atas, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pelimpahan Sebagian kewenangan Dibidang Perizinan Kepada Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Lampung Selatan;
Mengingat
1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 4 Tahun 1956, Undang Undang Darurat Nomor 5 Tahun 1956, Undang-Undang Darurat Nomor 6 tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II termasuk Kota Praja dalam Lingkungan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah [Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomcr 4844);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724) ; 4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor II, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4966); 5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2011 NOIDor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234); 6. Peraturan Pemeriotah Nomor 38 Tahun 2007, tentang Pembagian trrusen Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737); 7. Peraturan Pemeriotah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741); 8. Peraturan Presiden Nomor 112 Tahun 2007 tentang Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Taka Modern; 9. Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2009, tentang Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) Bidang Penanaman Modal; 10. Keputusan Presiden Nomor 03 Tahun 1997 tentang Pengawasan dan Pengendalian Minuman Beralkohol; II. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
12. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 63/KEP/M.PAN/7/2003 tentang Pedoman Umum Penyelenggaraan Pelayanan Publik; 13. Keputusan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 15/M-DAG/PER/3/2006 tentang Pengawasan dan Pengendalian Impor, Pengedaran dan Penjualan, dan Perizinan Minuman Beralkohol; 14. Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor
12 Tahun 2009 tentang Pedoman dan Tata Cara Permohonan penanaman Modal;
15. Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 14 Tahun 2009 tentang Sistem Pelayanan Informasi dan Perizinan Investasi secara Elektronik; 16. Peraturan Daerah Kabupaten Larnpung Selatan Nomor 06 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat daerah Kabupaten Lampung Se1atan Sebagairnana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 23 Tahun 2012 (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2012 Nomor 23, Tambahan Lembaran Daerah kabupaten Larnpung Selatan Nomor 23).
MEMUTUSKAN:
Menetapkan
: PERATURAN BUPATI TENTANG PELIMPAHAN SEBAGIAN KEWENANGAN DIBIDANG PERIZINAN KEPADA BADAN PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU KABUPATEN LAMPUNG SELATAN.
BABI
KETENTUAN UMUM
PasaI I Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan: 1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Lampung Selatan. 2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah Kabupaten Larnpung Selatan.
3. Bupati adalah Bupati Lampung Selatan. 4. Badan adalah Badan Penanaman Modal dan Pe1ayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Lampung Selatan. 5. Kepala Badan adalah Kepala Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Lampung Selatan. 6. Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu dibidang perpajakan daerah sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku. 7. Kawasan Industri adalah Kawasan Tempat Pemusatan Kegiatan Industri Pengolahan yang dilengkapi dengan sarana dan Prasarana dan fasilitas penunjang lainnya yang disediakan dan dikelola oleh Perusahaan Kawasan Industri.
8. Perusahaan Kawasan Industri adalah Perusahaan Badan Hukum yang didirikan menurut Hukum Indonesia dan berkedudukan di Indonesia yang mengelola Kawasan Industri.
9. Perusahaan lndustri adalah Perusahaan yang bergerak dalam bidang lndustri yang berada dalam Kawasan Industri atau diluar Kawasan Industri yang dapat berstatus PMDN atau PMA maupun yang bukan berstatus PMDN atau PMA.
10. Badan adalah sekumpulan orang dan,' atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi Perseroan Terbatas, Perseroan Komanditer, Perseroan Lainnya, Badan Usaha Milik Negara (BUMN) atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apapun, Firma, Kongsi. Koperasi, Yayasan, Organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organiaasi lainnya, lembaga dan bentuk harlan lainnya tennasuk kontrak investasi kolektif dan usaha tetap.
11. Gangguan adalah Getaran, kebisingan suara, bau tidak sedap, dan atau Gangguan lain baik secara langsung maupun tidak langsung yang dapat menimbulkan bahaya kerugian terhadap kehidupan, lingkungan dan ekosistern. 12. Perusahaan berkategori gangguan besarjtinggi adalah Perusahaan perusahaan yang berpotensi menimbulkan dampak kerusakan besarjtinggi terhadap kehidupan, lingkungan dan ekosistem. 13. Perusahaan berkategori gangguan sedangjmenengah adalah perusahaan-pcrusahaan yang berpotensi menimbulkan dampak kerusakan sedangjmenengah terhadap kehidupan, lingkungan dan ekosistem. 14. Perusahaan berkategori rendahjringan adalah perusahaan-perusahaan yang berpotensi menimbulkan dampak kerusakan rendahj ringan terhadap kehidupan, lingkungan dan ekosistem, 15. Retribusi Daerah, yang selanjutnya disebut Retribusi, adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan danj atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.
16. Retribusi Perizinan tertentu adalah kegiatan tertentu Pemerintah Daerah dalam rangka pemberian izin kepada orang pribadi atau badan yang dimaksudkan untuk pemhinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan atas kegiatan, pemanfeatan ruang, serta penggunaan sumber daya alamo barang, prasarana, sarana atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga keletarian lingkungan. 17. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan hukum yang menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku diwajibkan untuk membayar retribusi sesuai dengan jenis usahanya. 18. Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi Wajib Retribusi untuk memanfaatkan jasa tertentu dari Pemerintah Daerah, 19. Surat Setoran Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SSRD adalah surat yang oleh Wajib Retribusi digunakan untuk melakukan pembayaran atau
penyetoran retribusi yang terutang ke Kas Daerah atau ketempat pembayaran lain yang ditunjuk oleh Bupati.
BABII MAKSUD DAN TUJUAN Pasa12
(1) Maksud diterbitkannya Peraturan Bupati iru adalah untuk memberikan landasan hukum bagi Kepala Badan dalam melaksanakan kewenangan penyelenggaraan perizinan dan non perizinan dari Bupati kepada Kepala Badan. (2) Tujuan diterbitkannya Peraturan Bupati ini adalah untuk meningkatkan pelayanan pcnyelenggaraan perizinan dengan cara yang mudah, sederhana yang dilaksanakan secara terpadu satu pintu.
BABID RUANG LINGKUP PasaI3
Ruang lingkup kewenangan yang dilimpahkan meliputi Perizinan dan Non Perizinan dengan kriteria sebagai berikut : a.
pelayanan
bidang
penyelenggaraan pelayanan perizinan;
b. pelayanan non
perizinan yang meliputi penerbitan rekomendasi
serta
pelayanan infonnasi;
c.
pelayanan pengaduan masyarakat atas hambatan pelayanan PTSP dibidang penananaman modal dan perizinan;
d. pelayanan kemudahan pelaksanaan kegiatan penanaman modal, termasuk memberikan bantuan atau fasilitas pelayanan perizinan dan non perizinan yang terkait dengan pelaksanaan penanaman modal; e.
penandatanganan perizinan; dan
f.
pelaporan terhadap perizinan yang telah diterbitkan. BABIV
KEWENANGAN YANG DILIMPAHKAN
Pasa14
(1) Kewenangan dibidang Perizinan yang dilimpahkan kepada Badan terdiri dari : a. Pendaftaran Penanaman Modal; b. lzin Prinsip Penanaman Modal;
c.
Iein Prinsip Perubahan Penanaman Modal;
d. Izin Prinsip Perluasan Penanaman Modal; e.
Izin Usaha Penanaman Modal;
f.
lzin Usaha Perluasan Penanarnan Modal;
g.
lzin Usaha PenggabunganfMarger Penanaman Modal; dan
h. lzin Usaha Perubahan Penanaman Modal. 1.
Izin Mendirikan Bangunan (1MB);
J.
Surat Izin Tempat Usaha (SITU)
f
lzin Gangguan (HO);
k. lzin Merk; 1.
Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP);
m. Tanda DafOO Perusahaan (TDP); n. Izin Usaha Industri (lUi); o. Tanda DafOO Industri (TDI)); p. Tanda DafOO Gudang (TDG); q.
lzin Usaha Perikanan (!UP);
r.
Izin Usaha Pusat Perbelanjaan (!UPP)
s.
Izin Usaha Taka Modem (IUTM)
t.
Surat lzin Usaha Kepariwisataan (SIUK);
u. Surat lzin Penggunaan Air bawah tanah [SIPA); v. Surat lzin Usaha Jasa Konstruksi ( S!UJK); w. lzin penimbunan bahan bakar;
x. Izin Pcmasangan Reklame; (2) Pelimpahan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sampai dengan huruf h merupakan Perizinan Penanaman Modal dalam lingkup Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN).
(3) Penambahan atau pengurangan jenis-jenis Perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
Pasal5 (1) Pelimpahan sebagian kewenangan dibidang Perizinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, meIiputi penerbitan, penandatanganan dan pemungutan retribusi. (2) Sebelum diterbitkan lzin, khusus Perizinan skala besar terlebih dahulu hams mendapatkan persetujuan dari Bupati.
Pasal 6 (I) Untuk Perizinan skala besar yang memerlukan pertimbangan teknis dari satuan kerja terkait untuk skala tertentu, pemeriksaan teknis lapangan dan pembahasan dilakukan oleh Tim Teknis Koordinasi Perizinan. (2) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (I), beranggotakan masing-masing wakil dari satuan kerja terkait yang ditetapkan dengan keputusan Bupati.
Pasal 7 Dalam hal operasional pelayanan, Kepala Badan menetapkan TetapyStandar Operasional Prosedur (SOP) dengan Peraturan Bupati Perizinan yang diterbitkan.
prosedur terhadap
BABV
KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 8
Pada saat Peraturan ini mulai berlaku, maka Keputusan Bupati Lampung Selatan Nomor 274/026/HK-LS/2007 tentang Pelimpahan Kewenangan Penandatanganan dan Penerbitan Dokumen Perizinan Kepala Kantor Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Lampung Selatan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
BABVI
KETENTUAN PENUTUP
Pasal9 Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerin tahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Lampung Se1atan. Ditetapkan di pada tanggal
Kalianda 'I 1>10r' \ 2013
BUPATI LAllIIPUNG SE
AN,
RYCK:tP!illE1NOZA SZP
Diundangkan di Kalianda pada tanggal "I Mar" 2013
SEKRETARlft!lDAERAH KABUPATEN LAllIIPUNG SELATAN,
IS BERITA DAERAH KABUPATEN LAMPUNG SELATAN TAHUN 2013 NOMOR
I'JA
