ISSN No. 1978-3787
Media Bina Ilmiah73
STRETEGI PENINGKATAN MUTU PENDIDIKAN MELALUI MANAJEMEN BERBASIS SEKOLAH
Oleh H. Mahsun Dosen dpk di Akpar Mataram
Abstrak: Pemerintah RI melalui kementrian pendidikan nasional telah mencanangkan mutu pendidikan sebagai skala prioritas utama dalam pengembangan pendidikan. Pemerintah tak henti-hentinya memacu peningkatan mutu pendidikan, selaras dengan otonomi (desentralisasi) pendidikan/ Dalam laporan Bank Dunia didentifikasi empat factor yang menjadi penghambat potensial mutu pendidikan di Indonesia yaitu;(1)kompleksitas pengorganisasian pendidikan,(2)praktek manajemen yang sentralistik,(3) praktek penganggaran pendidikan yang terpecah,(4)manajemen sekolah yang tidak efektif oleh kepala sekolah sebagai pelaku utama dalam peningkatan mutu sekolahnya. Dalam upaya mewujudkan mutu pendidkan yang lebih baik dan signifikan maka pemerintah melalui Dirjen Dikdasmen membuat program strategis yang namanya Manajemen Berbasis Sekolah (MBS). MBS merupakan bentuk alternative pengelolaan sekolah dalam rangka desentralisasi pendidikan yang ditandai kewenangan pengambilan keputusan yang lebih luas ditingkat sekolah,partisipasi masyarakat yang relative tinggi dalam kerangka kebijakan pendidikan nasional. Adapun tujuan dari program MBS adalah sebagai pendekatan praktis untuk mendisain pengelolaan sekolah dengan memberikan kekuasaan kepada kepala sekolah dan meningkatkan partisipasi dalam upaya perbaikan kinerja sekolah yang mencakup kepala sekolah,guru,orang tua dan masyarakat. Sedangkan tahapan dari implementasi Manajemen Berbasis Sekolah adalah tahap sosialisasi,piloting dan dan desiminasi. Indikator mutu dapat ditilik dari tiga rangkaian proses yaitu proses input,proses,dan output. Kata Kunci: Strategi Peningkatan,Mutu Pendidikan , MBS Pendahuluan Konsep kualitas pendidikan merupakan salah satu unsur dari paradigm baru pengelolaan pendidikan di Indonesia.Paradigma baru tersebut mengandung ciri utama yaitu relevan dengan kebutuhan masyarakat dan pengguna lulusan,memiliki suasana akademik (academicatmosphere) dalam penyelenggaraan pendidikan,adanya komitmen kelembagaan (institusiomal commitment ) dari unsur pimpinan dan staf terhadap pengelolaan organisasi yang efektif dan efisiensiproduktif, keberlanjutan (sustainability) program pendidikan,serta efisiensi program secara selektif berdasarkan kelayakan dan cakupan.Dimensi-dimensi tersebut mempunayai kedudukan dan funfsi yang sangat strategis untuk merancang dan mengembangkan usaha penyelenggaraan pendidikan yang berorientasi peningkatan mutu pendidikan pada masa yang akan dating. Dari berbagai pengertian yang ada,pengertian mutu pendidikan adalah sebagai kemampuan lembaga pendidikan untuk menghasilkan suasana pembelajaran yang lebih baikbagi para siswa (better
student learning capacity) (Depdiknas,2004). Dalam pengertian ini terkandung pertanyaan seberapa jauh semua komponen masukan instrumental ditata sedemikian rupa,sehingga secara sinergis mampu menghasilkan proses,hasil,dan dampak belajar yang optimal. Yang tergolong masukan instrumental yang berkaitan langsung dengan better students learning capacity adalah para gugu,kurikulum dan bahan ajar,iklim pembelajaran,media belajar,fasilitas belajar. Sedangkan masukan potensial adalah para siswa dengan segala karakteristiknya seperti,kesiapan belajar,motivasi,latar belakang social budaya,bekal ajar awal,gaya belajar,serta kebutuhan dan harapannnya. Secara konseptual mutu pendidikan harus diperlakukan sebagai dimensi kriteria yang berfungsi sebagai tolok ukur dalam kegiatan penyelenggaraan pendidikan maupun dalam kegiatan pengembaprofesi,baik yang berkaitan dengan usaha penyelenggaraan lembaga pendidikan termasuk didalamnya kegiatan pembelajaran di kelas.Hal yang demikian ini diperlukan karena beberapa alas an,antara lain;(1) Lembaga pendidikan akan
_______________________________________ http://www.lpsdimataram.comVolume 7, No. 6,Desember 2013
74 Media Bina Ilmiah
berkembang secara konsisten dan mampu bersaing di era informasi dan globalisasi dengan meletakkan aspek mutu secara sadar dalam kegiatan pendidikan dan pembelajaran.(2)Mutu pendidikan perlu dikaji dan secara terus menerus,karena substansi mutu pada dasarnya terus berkembang secara interaktif dengan tuntutan kebutuhan masyarakat dan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.(3) aspek mutu perlu terus mendapatkan perhatian karena terkait bukan saja pada kegiatan kependidikan di lingkungan lembaga pendidikan tetapi juga pengguna lulusan (stake-holders).(4) suatu bangsa akan mampu bersaing dalam percaturan internasional jika bangsa tersebut memiliki keunggula (excellence)yang diakui oleh banngsa-bangsa lain.(5)kesejahteraan masyarakat di suatu bangsa akan terwujud jika pendidikan dibangun atas dasar keadilan sebagai bentuk tanggung jawab social kemasyarakatan dari bangsa yang bersangkutan.(Depdiknas,2004) Salah satu dilemma pendidikan di Indonesia adalah rendahnya mutu yang dirasakan ada pada semua jenis dan jenjang pendidikan. Berbagai usaha telah dilakukan antara lain pelatihan kepala sekolah,para guru,pengawas,peryubahan kurikulum termasuk didalamnya pengadaan buku penunjang dan alat pembelajaran,namun mutu pendidikan belum menunjukkan hasil yang signifikan(Zamroni,2000).Laporan Bank Dunia (Jalal,2002) menunjukkan bahwa ada empat factor yang diidentifikasi menjadi penghambat potensial mutu pendidikan di Indonesia;Yaitu,(1)kompleksitas pengorganisasian pendidikan dasan antara kementrian pendidikan nasional dan kementrian dalam negeri.(2)praktek manajemen yang sentralistik,(3)praktek penganggaran yang terpecah dan kaku oleh Bappenas,Depdagri dan kementrian Agama dalam menyiapkan anggaran pendidikan,(5)manajemen sekolah yang tidak efektif oleh kepala sekolah. Pemerintah melalui Kementrian Pendidikan Nasional mengidentifikasi penyebab utama mutu pendidikan tidak ada [peningkatan yang signifikan karena;(1)Kebijakan dan penyelenggaraan pendidikan nasional menggunakan pendekatan input – output analisis yang tidak dilaksanakan secara konsekuen dan konsisten,(2)penyelenggaraan pendidikan nasional secara birokratis sentralistik,(3)peran serta warga sekolah khususnya guru,orang tua siswa dan masyarakat dalam penyelenggaraan pendidikan selama ini sangat kurang.(Depdiknas 2004)
_______________________________________________ Volume 7, No. 6, Desember 2013
ISSN No. 1978-3787
Pembahasan Pemerintah Republik Indonesia melalui Kementrian Pendidikan Nasional,mengembangkan berbagai kebijakan baru berdasarkan paradigm baru pula,telah banyak melakukan berbagai program dalam upaya menjawab persoalan tentang mutu pendidikan di Indonesia. Dalam kaitan ini pemerintah tak henti-hentinya memacu peningkatan mutu pendidikan sejalan denga kebijakan otonomi (desentralisasi) pendidikan, Pendekatan ini ditempuh karena sekolah berada di tengah-tengah masyarakat. Gejala empiric menunjukkan adanya keragaman karakteristik sekolah dan kemampuan social ekonomi masyarakat yang mendukung terselenggaranya sekolah.Untuk itu perlu diberikan kewenangan yang lebih besar kepada Sekolah bersama masyarakat untuk mengambil keputusan konkrit sesuai kondisi yang ada dan kebutuhan yang diperlukan dalam mengelola pendidikan dalam upaya meningkatkan mutu pendidikan. Dalam mewujudkan upya tersebut pemerintah melakukan program strategis melalui Dirjen Dikdasmen yaitu program peningkatan mutu pendidikan melalui Manajemen Berbasis Sekolah (MBS). Manajemen berbasis sekolah (MBS) adalah merupakan bentuk alternative pengelolaan sekolah dalam rangka desentralisasi pendidikan,yang ditandai pengambilan keputusan yang lebih luas di tingkat sekolah,partisipasi masyarakat yang relative tinggi,dalam kerangka pendidikan nasional (Depdiknas,2001.) Manajemen Berbasis Sekolah sebagai pendekatan praktis bertujuan untuk mendisain pengelolaan sekolah dengan memberikan kekuasaan kepada kepala sekolah dan meningkatkan partisipasi dalam upaya perbaikan kinerja sekolah yang mencakup kepala sekolah, para guru,orang tua siswa dan masyyarakat. (Fatah,2003). Dalam kaitannya dengan kebijakan pemerintah untuk melakukan program MBS menurut Tilaar mengatakan bahwa desentralisasi pendidikan merupakan sustu kehaharusan.Manajemen berbasis sekolah telah dipandang berhasil mengangkat atau meningkatkan mutu pendidikan di beberapa Negara maju,seperti Australia dan Amerika serkat.Manajemen Berbasis Sekolah merupakan salah satu upaya mencapai keunggulan pendidikan dan diharapkan dapat dijadikan landasan dalam pengembangan pendidikan di Indonesia.(Tilaar,2006). Manajemen Berbasis Sekolah sebagai salah satu program pemerintah kea rah pengelolaan pendidikan yang memberikan keleluasaan kepada sekolah dan masyarakat untuk mengatur dan http://www.lpsdimataram.com
ISSN No. 1978-3787
melaksanakan berbagai kebijakan secara luas dan akuntabel,dengan kata lain MBS adalah model manajemen yang memberikan otonomi lebih besar kepada sekolah dan mendorong pengambilan keputusan partisipatif yang melibatkan secara langsung semua warga sekolah dan masyarakat untuk meningkatkan mutu sekolah berdasarkan kebijakan pendidikan nasional.(Nursisto,2002) Tujuan Dan Sasaran Mbs Adapun tujuan dari Manajemen Berbasis Sekolah adalah untuk memandirikan atau memberdayakan sekolah melalui pemberian kewenangan kepada sekolah dan mendorong kepada sekolah bersama staf sekolah lainnya untuk pengambilan keputusan secara partisipatif. Dengan adanya kemandirisekolah ,maka diharapkan sekolah sebagai lembaga pendidikan yang telah mengetahui kekuatan,kelemahan,peluang, dan tantangan bagi dirinya dapat mengoptimalkan sumber daya yang tersedia untuk memajukan sekolahnya. Sekolah dapat mengembangkan sendiri program-program sesuai kebutuhannya. Sekolah dapat lebih bertanggung jawab tentang mutu pendidikan yang ada pada sekolah masing-masing kepada masyarakat dan pemerintah.Sekolah dapat lebih leluasa melakukan persangan sehat dengan sekolah lain untuk upaya peningkatan mutu pendidikan secara terus menerus dan berkelanjutan. Manajemen Berbasis Sekolah dalam implemtasinya seyogyanya terus mengkedepankan transparansi baik secara internal dalam lingkup sekolah maupun secara eksternal yaitu dengan masyarakat dan pemerintah. Setiap kebijaksanaan dan kegiatan sekolah harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat maupun pemerintah.Masyarakat harus dapa mengetahui apa dan bagaimana kebijaksanaan sekolah serta implikasinya.Artinya segala program sekolah harus transparan kepada masyarakat.(Sufyarma,2003).Transparansi artinya keterbukaan manajemen dalam pengambilan keputusan,perencanaan,pelaksanaan evaluasi dan monitoring ,penggunaan dana,sarana dan prasarana dan lain-lainnya tang selalu melibatkan pihak terkait sebagai alat control.(Depdiknas,2004.) Manajemen Berbasis Sekolah sebagai solusi dalam peningkatan mutu pendidikan adalah sangat tepat dan rasional sesuai kondisi dan situasi saat ini.MBS yang ditawarkan sebagai bentuk operasional desentralisasi pendidikan akan memberikan wawasan baru terhadap system yang sedang berjalan selama ini. Cerminan dari Manajemen Berbasis Sekolah adalah antara lain
Media Bina Ilmiah75
bahwa sekolah dapat mengoptimalkan kinerja organisasi sekolah,proses pembelajaran,pengelolaan segala sumber daya yang ada dan system administrasi transparan dan akuntabel. Implementasi Manajemen Berbasis Sekolah Suatu alasana yang meyakinkan kenapa harus MBS sebagi alternatfif solusi dalam rangka peningkatan mutu pendidikan adalah bahwa karena MBS merupakan proses pemberdayaan. Pemberdayaan merpakan istilah yang sangat populeh dalam masa reformasi.Pemberdayaan merupakan upaya untuk mengangkat harkat dan martabat masyarakat dalam segala aspek kehidupan termasuk dalam didang ekonomi dan pendidikan.Manajemen berbasis sekolah adalah merupakan konsep pemberdayaan sekolah dalam rangka peningkatan mutu dan kemandirian sekolah. Untuk dapat memahami dan menerapkan manajemen berbasis sekolah sebagai proses pemberdayaan terdapat beberapa hal yang perlu mendapatkan perhatian, diantaranya adalah; antara lain, pemberdayaan adalah berhubungan dengan upaya peningkata kemampuan masyarakat untuk memegang control atas diri dan lingkungannya, Adanya kesamaan dan kesepadanan kedudukan dalam hubungan kerja, menggunakan pendekatan partisipatif, semua program hendaknya menganut prinsip berkeadilan untuk semua pihak. Semua proses tersebut adalam merupakan komponen system dari konsep MBS sebagai yang mengedepankan konsep pemberdayaan, dan ciri-ciri inilah yang merupakan tahapan darri proses implementasi Manajemen Berbasis Sekolah. Strategi Implementsi Mbs Menurut Sufyarma (2003) mempresentasikan tiga tahapan dalam implementasi MBS yaitu;(1)Sosialisasi diarahkan kepada masyarakat luas,instansi diluar pendidikan dan dunia usaha.Diharapkan kepada berbagai pihak untuk berpartisipasi aktif untuk mensukseskan pendidikan di sekolah,(2)piloting, semua bentuk program kegiatan harus memenuhi syarat dan mencermenkan adanya, aseptabilitas (dapat diterima oleh masyarakat),akuntabilitas (dapat dipertanggungjawabkan),replikabilitas (direplikasi pada sekolah lain),sertta sustainabilitas (berkembang secara berkelanjutan,dan (3) desiminasi (dilakukan secara bertahap dan hati-hati).Untuk menyelaraskan tahapan implementasi MBS,sangat ditentukan oleh efektifitas anggaran dan fasilitas yang cukup memadai dari pemerintah,terutama bagi daerah atau sekolah yang kurang mampu.Oleh karena itu perlu
_______________________________________ http://www.lpsdimataram.comVolume 7, No. 6,Desember 2013
76 Media Bina Ilmiah
pengelompokan sekolah berdasarkan kesamaan kondisi dan kualifikasi sekolah (baik ,sedang dan kurang) yang tersebar di lokasi dan wilayah maju, sedang dan ketinggalan(Ftah,2003) Kondisi ini mengisyaratkan bahwa tingkat kemampuan manajemen sekolah yang satu dengan sekolah yang lainnya berbeda. Adanya perberbedaan kemampuan manajemen sekolah yang perlu dibedakan dalam perlakuan berimplikasi terhadap dukungan pemerintah. Manajemen Berbasis Sekolah dapat dilaksanakan,jika(1) ada dukungan dari pihak-pihak yang berkepentingan,(2)lembaga pendidikan memiliki kemampuan pembaharuan,(3)proses pendidikan mampu memberikan nilai tambah bagi masyarakat,(4)pelayanan pendidikan dapat mengembangkan potensi anak secara maksimal dengan memperhatikan perbedaan individu,(5)lingkungan social sekolah sekolah mendukung pencapaian visinya,(6)potensi sumber daya sekolah dan masysrakat mendukung tercapainya target yang telah ditetapkan.Diknas ,2001). Indikator Mutu Pendidikan Indikator mutu dapat dilihat dari tiga unsur komponen system yaitu;input,proses dan output.Input adalah segala sesuatu yang harus tersedia karena dibutuhkan untuk berlangsungnya proses input yang meliputi sumber daya sekolah perangkat lunak,dan harapan sekolah(Depdiknas,2004). Input sumber daya yaitu,kepala sekolah,guru,siswa dan dana, input perangkat lunak yaitu,perangkat sekolah yang terdiri dari struktur organisasi,peraturan tatatertib,deskripsi tugas pokok dan fungsi, jadwal dan kurikulum,sedangkan input harapan adalah visi,misi,tujuan dan sasaran sekolah. Proses pembelajaran adalah apa yang sesungguhnya terjadi di ruang kelas,tempat belajar lainnya,dan arus aktivitas yang melingkupi sekitarnya.Jika proses dari kegiatan pembelajaran dilakukan dengan efektif,obyektif dan produktif serta berdasarkan prosedur ilmiah,maka kegiatan yang dirancang dengan baik dan akurat akan sesuai dengan kebutuhan (tujuan) pembelajaran di kelas,Sebab inti dari proses pembelajaran adalah apa yang sesungguhnya terjadi diruang kelas yang menghasilkan output bermutu.(Zamroni,2004) Output yaitu kinerja sekolah yang dihasilkan oleh proses pembelajaran di sekolah.Pada umumnya output pendidikan diklasifikasikan menjadi; (1)output prestasi akademik yaitu penilaian pengembangan intelektual,(2)output prestasi non _______________________________________________ Volume 7, No. 6, Desember 2013
ISSN No. 1978-3787
akademik yaitu penilaian pengembangan baik individual maupun social. Menurut pandangan Noble (dalam Hadianto,2004) bahwa MBS diharapkan dapa meningkatkan;prestasi akademik siswa,akuntabilitas para pengambil keputusan, dan pemberdayaan kea rah perbaikan budaya sekolah karena para pengambil keputusan di masyarakat benar-benar mengetahui apa yang diperlukan demi pengembangan sekolah. Penutup Berdasarkan pembahasan di atas berikut ini dapat disarikan beberapa hal penting yang menjadi kesimpulan dari penulisan artikel ini yaitu; 1. Manajemen berbasis sekolah merupakan bentuk alternative pengelolaan sekolah dalam rangka desentralisasi pendidikan yang ditandai dengan kewenangan pengambilan keputusan yang lebih luas di tingkat sekolah,partisifasi masyarakat yang relative tinggi dalam kerangka kebijakan pendidikan nasional. 2. Implementasi MBS adalah bertuan untuk memandirikan dan memberdayakan sekolah melalui pemberian wewenang,keluwesan dan sumber daya untuk meningkatkan mutu pendidikan. 3. Indikator mutu pendidikan dapat dicermati melalui tiga unsur komponen system yaitu input,proses dan output.
Daftar Pustaka Anonim,2006.Manajemen Berbasis Sekolah, Direktorat Jendral Manajemen Dikdasmen,Departemen Pendidikan Nasional. Depdiknas,2001. Manajemen Berbasis Sekolah untuk SD Jakarta,Dirjen Dikdasmen Depdiknas,2003.Pembelajaran Aktif,Kreatif,Efektif dan Menyenangkan.Jakarta. Depdiknas,Peningkatan Kualitas Pembelajaran, Direktorat Pendidikan Tinggi,Jakarta.
http://www.lpsdimataram.com
ISSN No. 1978-3787
Media Bina Ilmiah77
Fatah,N,2003.Konsep Manajemen Berbasis Sekolah dan Dewan Sekolah, Bandung,CV Bani Quraisy. Hadianto,2004,Mencari Sosok Desentralisasi anajemen Pendidikan di Indonesia.Jakarta: Rineka Cipta. Jalal,2002,Reformasi Dalam Konteks Otonomi Daerah, Bandung,,Remaja Rosdakarya. Sam
M
Chan,Tuti T Sam ,2006.Kebijakan Pendidkan Era Otonomi Daerah.Jakarta:PT Raja Grafindo Persada.
_______________________________________ http://www.lpsdimataram.comVolume 7, No. 6,Desember 2013
