STRATEGI PT PERTAMINA E&P ASET 5 STRUKTUR KLAMONO DALAM MENERAPKAN KEBIJAKAN CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY

S T R A T E G I PT PERTAMINA E&P A S E T 5 S T R U K T U R KLAMONO D A L A M MENERAPKAN K E B I J A K A N C O R P O R A T E S O C I A L RESPONSIBILITY Prayudi Program Studi Ilmu Komunikasi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Yogyakarta Email: [email protected]

'J' !ia:4:

Abstract This study analyzes how corporate social responsibilities (CSR) run in the company. In particular, this research looks at CSR strategy of PT Pertaminna E&P Asset 5 Klamono gljycture. CSR is the continuing commitment o) compames Vo V e t e

M

contribute to economic development whilst improving tie quality of Ilk Of tllfi environment and their families as well as local communities and society in general. tJsjug qualitative research method, the research reveals the fact that the company I analyzed had adopted CSR into its business strategic pohcy. It focused on five aspects: health, economic, social, education, and infrastructure. Keywords : corporate social responsibility, investasi sosial

Latar Belakang Indonesia Business Link, salah satu non governmental organization yang bergerak di bidang pengembangan tanggung jawab social perusahaan atau corporate social responsbility (CSR), menyatakan bahwa CSR hams menjadi bagian integral perusahaan dalam mengembangkan bisnisnya. CSR tidak bisa semata dianggap sebagai sebuah kebijakan kedermawanan sosial perusahaan. Lebih jauh CSR hams menjadi salah satu faktor utama yang menentukan berkembang tidaknya pemsahaan. Kebijakan CSR yang menyatu dengan kebijakan menyelumh pemsahaan akan mendorong pada peningkatan bisnis pemsahaan baik dari sisi lingkungan, sosial dan fmansial. Keberadaan pemsahaan tidak bisa lepas dari stakeholder yang ada baik di

86

Journal of Economic & Social

lingkungan internal maupun ekstemal pemsahaan. Pihak manajemen hams menyadari bahwa mereka tidak bisa hanya mengejar keuntungan semata, tapi juga aktivitas yang dijalankan pemsahaan sedikit banyak akan membawa konsekuensi sosial bagi stakeholder. Oleh karena itu ada tuntutan moral bagi pihak manajemen untuk memperhatikan kepentingan stakeholder. Pemsahaan yang tidak mampu mencermati lingkungan sosialnya cendemng bersifat tertutup dan akan mengalami kesulitan ketika stakeholder akhimya melontarkan isu-isu yang menyudutkan pemsahaan. Sedangkan pemsahaan yang mampu mencermati berbagai kepentingan dan pembahan dalam lingkungan sosialnya, akan lebih siap ketika pemsahaan hams

menghadapi isu dan tuntutan stakeholder. Seiring dengan perkembangan gerakan konsumerisme dan lingkungan, perusahaan saat ini dituntut untuk memberikan tanggung jawab yang iebih besar atas dampak kegiatan mereka terhadap sosial dan lingkungan. Hal yang perlu menjadi perhatian pihak manajemen adalah bagaimana mengelola berbagai sumber daya yang dimiliki agar bisa diopcimalkan dalam mencapai objective perusahaan, juga mempertimbangkan perubahan yang terjadi di lingkungan perusahaan yang diakibatkan oleh semakin meningkatnya tuntutan stakeholder, tingkat persaingan yang kompetitif dan keinginan perusahaan dalam raemperoleh dukungan stakeholder. Kenyataan inilah yang memunculkan konsep tanggung jawab sosial perusahaan atau corporate social responsibility. Era ekonomi Milton Friedman yang hanya menekankan seluruh upaya perusahaan pada pencarian laba semata dianggap sudah usang dan dipertanyakan (Cavicchio,www:2004). Masih relevankah konsep Friedman di zaman yang penuh dengan masalah lingkungan, keterbatasan sumber daya, pertumbuhan populasi yang cepat, masalah ekonomi, dan pelayanan sosial yang terabaikan? Dari pertanyaan di atas, lahirlah bisnis berwawasan sosial yang menuntut agar perusahaan menyeimbangkan tiga pertimbangan ketika menetapkan kebijakan mereka, yaitu laba perusahaan, keinginan konsumen dan kepentingan masyarakat. Perusahaan tidak bisa hanya mengutamakan kepentingan shareholder semata, tetapi dituntut untuk memperhatikan seluruh stakeholder. Logikanya adalah karena seluruh stakeholder menggantungkan

(stake) hidupnya pada perusahaan. Oleh karena itu, menjadi tangung jawab perusahaan untuk menyeimbangkan berbagai kepentingan stakeholder dengan tujuan perusahaan, dan tidak hanya terfokus pada kepentingan shareholder. Berdasarkan pemahaman tanggung jawab sosial diatas, penelitian ini akan menganalisis dan mencermati praktek tanggung jawab sosial perusahaan pada PT Pertamina E&P Asset 5, khususnya Struktur Klamono. PT Pertamina EP adalah perusahaan yang menyelenggarakan kegiatan usaha di sektor hulu bidang minyak dan gas bumi, meliputi eksplorasi dan eksploitasi. Di samping itu, Pertamina EP juga melaksanakan kegiatan usaha penunjang lain yang secara langsung maupun tidak langsung mendukung bidang kegiatan usaha utama. Kerangka Teori /. Teori Stakeholder Teori stakeholder (pemangku kepentingan) menyatakan bahwa korporat berutang tanggung jawab untuk kelompok yang lebih luas dari para pemangku kepentingan, selain hanya pemegang saham. Stakeholder didefinisikan sebagai setiap orang/kelompok yang dapat mempengaruhi/ dipengaruhi oleh tindakan bisnis korporat. Ini termasuk karyawan, pelanggan, pemasok, kreditur dan bahkan masyarakat luas dan pesaing. Berdasarkan perspektif ini, CSR dipahami sebagai "korporat memiliki kewajiban pada kelompok konstituen di tengah masyarakat selain pemegang saham dan diluar yang tertuang dalam hukum atau kontrak" (Jones, 1980: 59-60). Salah satu ahli manajemen yang memberikan kontribusi penting dalam


87

pengembangan teori stakeholder adalah R. Edward Freeman dan bukunya Manajemen Strategis: Suatu Pendekatan Stakeholder (1984). Gagasan inti dari teori stakeholder adalah bahwa organisasi yang mengelola hubungan pemangku kepentingan secara efektif akan bertahan lebih lama dan melakukan lebih baik dari organisasi yang tidak. Dalam video presentasinya, R. Edward Freeman menyatakan bahwa teori stakeholder adalah sebuah ide tentang bagaimana bisnis dilakukan. Teori ini menegaskan bahwa agar bisnis berhasil maka korporat hams menciptakan nilai bagi pelanggan, pemasok, karyawan, masyarakat dan pemodal, pemegang saham, bank dan public lain dengan uang. Teori ini menekankan bahwa Anda tidak bisa hanya melihat salah satu dari pemangku kepentingan yang anda suka secara terpisah. Kepentingan mereka hams diperhatikan secara bersama, dan pekerjaan seorang manajer atau pengusaha adalah untuk mengetahui bagaimana kepentingan pelanggan, pemasok, masyarakat, karyawan dan pemodal pergi ke arah yang sama (http://-www.stakeholder-map.com/stakehold gr-theorv.html 13 M i 2015). Freeman menunjukkan bahwa organisasi hams mengembangkan kompetensi pemangku kepentingan tertentu. Ini termasuk: a. Berkomitmen memonitor kepentingan stakeholder. b. Mengembangkan strategi efektif dalam berhubungan dengan stakeholder dan kepentingan mereka. c. Memilah dan mengelompokkan kepentingan kedalam bidang-bidang yang dapat dikelola.

88


d. Memastikan bahwa fiingsi organisasi memenuhi kebutuhan stakeholder. Freeman dan Velamuri menekankan bahwa tujuan utama CSR adalah menciptakan nilai bagi pemangku kepentingan dengan cara memenuhi tanggung jawab korporat terhadap mereka, tanpa memisahkan bisnis dengan etika (2006). Hal ini yang mendorong Freeman menyarankan mengganti istilah CSR dengan 'company stakeholder responsibility'. Dari penjelasan pengertian teori stakeholder, satu pemahaman yang bisa dikemukakan dari teori ini adalah: "korporat mempakan sistem stakeholder yang beroperasi dalam sistem yang lebih besar dari masyarakat yang memberikan infrastmktur hukum dan pasar yang dibutuhkan bagi aktivitas korporat. Tujuan korporat adalah menciptakan kesejahteraan atau nilai bagi stakeholder dengan mengkonversi kepentingan stakeholder ke dalam barang dan jasa." (Clarkson, 1995). Jadi teori stakeholder adalah gagasan bahwa masing-masing dari pemangku kepentingan ini penting bagi keberhasilan bisnis, dan mempakan tanggung jawab pihak manajemen untuk memastikan kepentingan mereka berjalan ke arah yang sama. Oleh karena itu, proses pembuatan kebijakan korporat hams melibatkan perwakilan pemangku kepentingan. Dalam pemahaman inilah maka teori stakeholder bisa dianggap sebagai teori CSR karena teori ini memberikan kerangka kerja normatif bagi bisnis yang bertanggung jawab terhadap masyarakat. Tantangan bagi pihak manajemen dalam mengaplikasikan teori ini adalah bagaimana menyeimbangkan kepentingan beragam pemangku kepentingan. Kepentingan ini bisa jadi memiliki skala prioritas dan

tingkat tekanan yang berbeda terhadap korporat. Sebagai sebuah teori, teori stakeholder memiliki beberapa kelebihan dan kekurangan (Mele, 2008: 66). Kelebihan pertama, toeri ini lebih unggul dalam memaksimalkan nilai pemegang saham karena mempertimbangkan hak dan kepentingan pemangku kepentingan. Sehingga teori ini dianggap lebih menghargai hak asasi manusia. Kedua, teori stakeholder melampaui ketidakjelasan konsep CSR dengan menunjukkan kepentingan dan praktek yang lebih konkrit dan memvisualisasikan tanggung jawab spesifik bagi kelompok orang yang spesifik yang terkena dampak aktivitas bisnis. Ketiga, teori stakeholder bukan hanya sebuah teori etika yang terpisah dari manajemen bisnis, tapi mempakan sebuah teori manajerial yang berhubungan dengan kesuksesan bisnis. Manajemen pemangku kepentingan diterima dengan baik di banyak korporat dan memberikan panduan bagi sukses bisnis dalam jangka panjang, meskipun hams ada penelitian lanjutan untuk menyimpulkan adanya hubungan antara teori stakeholder dan keuangan. Meskipun demikian, teori ini bukan tanpa kritik. Pertama, manajemen stakeholder tidak selalu bertentangan dengan pemegang saham. Kedua, Teori stakeholder mengakui adanya seperangkat interpretasi plural dimana masing-masing interpretasi memberikan seperangkat pemangku kepentingan dan menekankan kepentingan dari nilai, hak dan ketertarikan yang berbeda. 2. Tanggung Jawab Sosial (Corporate Social Responsibility) Menumt The World Business Council for Sustainable Development

(WBCSD, corporate social responsibility adalah komitmen bisnis untuk berkontribusi dalam pembangunan ekonomi berkelanjutan, bekerja dengan para karyawan pemsahaan, keluarga karyawan tersebut, berikut masyarakat setempat (lokal) dan masyarakat secara keselumhan, dalam rangka meningkatkan kualitas kehidupan (Budimanta et.al, 2003: 72-73). Sedangkan defmisi lainnya dikemukakan oleh Philippine Business for Social Progress yang menyatakan, CSR adalah prinsip bisnis yang mengusulkan bahwa kepentingan jangka panjang bisnis terlayani dengan baik ketika keuntungan dan pertumbuhan dicapai sejalan dengan perkembangan komunitas, perlindungan dan keberlanjutan lingkungan, serta kulitas hidup masyarakat. Ada fenomena menarik mengenai bagaimana CSR diinterpretasikan leh pihak manajemen pemsahaan di Eropa dan Amerika. Bagi kebanyakan pemsahaan di Amerika, CSR secara tradisional didefinisikan lebih berhubungan dengan pendanaan amal (philanthropic model). Artinya bahwa pemsahaan dalam menjalankan aktivitasnya berorientasi pada profit. Kemudian sebagian dari keuntungannya disumbangkan untuk kegiatan sosial bagi stakeholder sekitar pemsahaan (komunitas ekstemal). Pemsahaan berorientasi pada kesejahteraan stakeholder dan mengurangi penderitaan stakeholder melalui kegiatan sosial yang dilakukan setelah pemsahaan memperoleh keuntungan. Sehingga terkadang CSR dianggap sebagai cara memperbaiki citra pemsahaan. Programprogram CSR dijalankan dalam rangka mendapatkan manfaat. Ada keuntungan

yang diharapkan dari diimplemenlasikannya


89

suatu program. Satu argumen untuk menjelaskan fenomena ini adalah adanya anggapan bahwa aktivitas bisnis yang dijalankan sesungguhnya dimiliki oleh para pemegang saham. Dengan demikian, segala dana yang dikeluarkan untuk program tanggung jawab sosial sesungguhnya mempakan pencurian dari pemegang saham yang sebenamya bisa memutuskan sendiri apakah maau memberikan donasi untuk kegiatan amal. Salah satu tokoh pendukung Elaine Stenberg, seorang pengacara, menyatakan ada isu hak asasi manusia yang bertentangan dengan CSR. Hal yang berbeda ketika mengidentifikasi konsep CSR bagi pemsahaan-pemsahaan di Eropa. Perspektif Eropa terhadap CSR lebih difokuskan pada bagaimana menjalankan aktivitas bisnis inti yang lebih bertanggung jawab secara sosial, dilengkapi dengan investasi dalam amsyarakat untuk alasanalasan bisnis. Artinya bahwa konsep CSR sudah menjadi landasan kebijakan yang menyatu dengan kebijakan pihak manajemen pemsahaan dalam menjalankan aktivitas pemsahaan. Pihak manajemen tidak hanya beranggapan stakeholder esktemal (komunitas) sekitar pemsahaan sebagai satu-satunya khalayak sasaran kegiatan sosial pemsahaan, tetapi memaknai beragam stakeholder pemsahaan sebagai perwujudan bisnis yang berorientasi CSR. Pemahaman konsep CSR diatas berhubungan erat dengan pendekatan 'stakeholder'. Pendekatan stakeholder berargumen bahwa tugas pihak manajemen adalah menyeimbangkan kepentingan beragam kelompok yang memiliki investasi (stake) dalam pemsahaan (Somerville; Theaker, 2001:113). Kelompok ini bisa meliputi, pemegang saham, karyawan.

90


pelanggan, suplier komunitas lokal dan bahkan masyarakat luas. Kepentingan pemegang saham untuk meningkatkan profit hanya salah satu dari sekian banyak kepentingan yang hams dipertimbangkan oleh pihak manajemen. Pendekatan ini memerlukan pemsahaan unmk melaksanakan tanggung jawab sosial. Dengan menerapkan stragei CSR sesungguhnya pemsahaan membantu dirinya dalam membangun, mempertahankan dan secara kontinyu memperkuat identitas pemsahaan dan pasar. Jika demikian, bagaimana mengembangkan strategi CSR? Paling tidak, ada lima langkah yang bisa dilakukan oleh pihak manajemen dalam mengembangkan strategi CSR (Industries Association of Canada): a. Membangun dukungan dengan manajemen senior dan karyawan. b. Meneliti apa yang dilakukan oleh pihak lain c. Mengembangkan matriks program aksi CSR yang diajukan. d. Mengembangkan pilihan untuk keberlanjutan aksi dan kasus bisnis e. Menentukan tujuan, pendekatan dan area fokus. Tidak ada standar baku mengenai tahapan penyusunan strategi ini. Namun dengan mengembangkan strategi CSR berdasarkan tahapan diatas, akan membantu pihak manajemen dalam efisiensi penerapan strategi CSR bagi pemsahaan. Hasil Penelitian 1. Sekilas PT. Pertamina EP PT Pertamina EP mendapatkan kepercayaan dari pemerintah dan pemegang saham untuk mengelola wilayah kerja seluas ± 138.611 km2 berdasarkan kontrak

minyak dan gas bumi Pertamina dengan BPMIGAS pada tanggal 17 September 2005 untuk wilayah kerja Pertamina EP melalui suatu pola pengoperasian sendiri (own operation) dan beberapa kerja sama kemitraan yakni Technical Assistant Contract (TAC) dan Kerja Sama Operasi (KSO). Wilayah kerja Perusahaan terbagi ke dalam 3 Region-Sumatera, Jawa dan Kawasan Timur Indonesia. Kegiatan operasi ketiga Region tersebut terbagi dalam sejumlah area operasi meliputi Lapangan Rantau, Lapangan Pangkalan Susu, Lapangan Prabumulih & Lapangan Pendopo di Region Sumatera; Lapangan Subang, Lapangan Jatibarang, Lapangan Tambun, & Lapangan Cepu di Region Jawa; serta Lapangan Sangatta, Lapangan Bunyu & Lapangan Papua di Region Kawasan Timur Indonesia. Ditambah juga dengan 7 Unit Bisnis Eksplorasi & Produksi (UBEP) yakni UBEP Jambi, UBEP Lirik, UBEP Limau, UBEP Ramba, UBEP ADERA (Abab, Dewa Raja), UBEP Tanjung, dan UBEP Sangasanga & Tarakan. Selain itu Perusahaan juga mengelola proyek-proyek seperti unitisasi pengembangan gas di Suban (Sumatera Selatan), Proyek Pengembangan Blok Gundih (Jawa), Proyek Pengembangan Blok Matindok (Sulawesi Tengah), dan Proyek Pengembangan Gas Pondok Makmur. Memasuki tahun keenam, Perusahaan tumbuh dan berkembang sebagai entitas bisnis yang memiliki peran kepanjangan tangan strategis dari induk perusahaannya. Pertumbuhan ini memperkuat posisi Perusahaan sebagai value creator penyumbang sekitar 80% laba PT Pertamina (PERSERO). Perusahaan

senantiasa berupaya mempertahankan posisi utamanya serta meningkatkan kemampuan dan keandalan dalam bidang eksplorasi dan produksi secara optimal dan efisien. Demi mewujudkan hal tersebut, Perusahaan diperkuat dengan 3.379 pekerja profesional yang terdiri dari 107 pekerja waktu tertentu, 1.182 pekerja waktu tidak tertentu perbantuan induk perusahaan, dan 2.090 pekerja waktu tidak tertentu rekrutmen Pertamina EP. itjiiriBsinoq mm Dengan tingkat pertumbuhan produksi rata-rata 6-7 persen per tahun, Perusahaan memiliki modal optimisme kuat untuk tetap menjadi penyumbang laba terbesar PT Pertamina (Persero). Keyakinan tersebut juga sekaligus menjawab tantangan pemerintah dan masyarakat yang menginginkan peningkatan produksi migas nasional. JuJBmoM .d Dalam melaksanakan kegiatan operasinya, Perusahaan senantiasa memperhatikan aspek lingkungan, menerapkan pengelolaan keselamatan, kesehatan kerja, dan lindungan lingkungan yang terintegrasi dengan melibatkan selumh pihak demi terwujudnya kegiatan operasi yang efisien, andal, dan aman bagi lingkungan. Perusahaan menyadari bahwa kegiatan operasi hulu migas yang dikelolanya sarat dengan risiko yang sangat tinggi. Oleh karena itu, perhatian kepada aspek lingkungan mempakan hal yang mutlak dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam tanggung jawab pemsahaan terhadap lingkungan internal dan ekstemal. 2. Visi dan Misi Program CSR PT .- Pertamina Region KTI Field Papua Visi dan misi program CSR mempakan arah kebijakan yang mendasari selumh perencanaan program dan capaian


91

ke depan. Visi program CSR PT Pertamina (Persero), yaitu: mewujudkan kepedulian sosial perusahaan dengan komitmen untuk memberikan nilai tambah bagi stakeholders yang bertumpu pada strategi pengembangan masyarakat dan pelestarian lingkungan secara berkelanjutan untuk mencapai kemandirian dan kesejahteraan. Dari visi tersebut kemudian dijabarkan menjadi beberapa poin sebagai misi perusahaan yang akan memandu perusahaan mencapai visinya. Misi program CSR PT Pertamina EP Region K T I Field Papua adalah sebagai berikut: a. Menerapkan komitmen CSR (Corporate Social Responsibility), untuk memberikan nilai tambah bagi stakeholders dalam upaya mendukung kemajuan perusahaan b. Memajukan kepedulian sosial dan kontribusi perusahaan terhadap pengembangan dan pemberdayaan masyarakat sekitar daerah operasi secara berkelanjutan c. Membangun hubungan yang harmonis dan kondisi yang kondusif untuk mendukung pertumbuhan perusahaan d. Mengembangkan strategi CSR yang berintegrasi dengan strategi bisnis perusahaan dalam upaya membangun citra dan reputasi perusahaan. 3. Tujuan Program CSR Tujuan Program CSR PT Pertamina EP Region KTI Field Papua adalah : a. Membangun hubungan yang harmonis dengan seluruh stakeholders dan menciptakan kondisi yang kondusif guna mendukung kelancaran kegiatan operasional dan pertumbuhan perusahaan. b. Memberikan kontribusi dalam kegiatan pembangunan di wilayah operasi

92


perusahaan yang terintergrasi dengan strategi bisnis perusahaan. c. Mengembangkan potensi sumberdaya lokal untuk mendorong kemandirian dan kesejahteraan masyarakat d. Mengembangkan reputasi perusahaan dengan menjalankan program CSR secara efektif dan berkelanjutan. 4. Strategi Pengembangan Program CSR Strategi pengembangan program CSR PT Pertamina EP diawali dengan dilakukannya pemetaan sosial. Pemetaan sosial {social mapping) mempakan upaya mengidentifikasi dan memahami stmktur sosial (sistem kelembagaan dan individu) tata hubungan antar lembaga dan atau individu pada lingkungan sosial tertentu. Pemetaan sosial dapat juga diartikan sebagai social profiling atau "pembuatan profil suatu masyarakat". Identifikasi kelembagaan dan individu ini dilakukan secara akademik melalui suatu penelitian lapangan, yakni mengumpulkan data secara langsung, menginterpretasikannya dan menetapkan tata hubungan antara satu dengan lain satuan sosial dalam kawasan komunitas yang diteliti (Dody Prayogo,2003). Identifikasi tata hubungan ini dapat dikaitkan dengan keberadaan pranata sebagai salah satu institusi di dalam kelembagaan sosial atau organisasi sosial dan atau sekitar komunitas yang dimaksud. Identifikasi tata hubungan inilah yang disebut dengan pemetaan atau mapping, yang memberikan gambaran posisi pranata terhadap lembaga lain di dalam komunitas tersebut, sekaligus memberi gambaran bagaimana sifat hubungan antara pranata dengan lembaga-lembaga tersebut.

Adapun tujuan utama membuat pemetaan sosial adalah diperolehnya program prioritas dan alokasi sumber dalam penguatan kelompok sosial masyarakat dari pengamh budaya-budaya luar secara efisien, efektif dan berkelanjutan. Menggunakan social mapping yang telah

dilakukan oleh Institut Pengembangan Masyarakat (IPM) yang bekerjasama dengan PT Pertamina EP Region K T I Field Papua pada tahun 2012, berikut temuan social mapping pada Distrik Klamono yang berhubungan dengan Struktur Klamono.

Tabel: Permasalahan yang menonjol di Distrik Klamono Ekonomi • Belum adanya pasar permanen • Koperasi belum menjadi bagian dari kehidupan masyarakat

Lingkungan

Infrastruktur

Kesehatan

Pendidikan

Kesulitan bersih

• Kondisi jalan di pemukiman buruk • Penerangan jalan umum • Beberapa rumah dalam kondisi memprihatinka n.

• Kondisi alatalat kesehatan standar belum baik • Kesadaran di bidang M C K masih rendah

• Kualitas guru dan kualitas pendidikan usia dini perlu ditingkatkan. • Fasilitas Pendidikan perlu ditingkatkan • Penyadaran arti penting pendidikan

air

a. Lima (5) Fokus Bidang CSR PT Pertamina EP Corporate Social Responsibility (CSR) mempakan suatu upaya pembangunan jangka panjang yang berkesinambungan antara satu bidang dan bidang lainnya.

Ekonomi • Koperasi belum menjadi bagian dari kehidupan masyarakat

Lingkungan Kesulitan bersih

air

Untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat secara menyelumh, PT Pertamina EP berkomitmen untuk berfokus kepada 5 (lima) bidang yang menjadi pilar utama pembangunan yang berkesinambungan bagi masyarakat, antara lain:

Infrastruktur • Belum adanya pasar permanen • Penerangan jalan umum • Beberapa rumah dalam kondisi memprihatinkan.

Kesehatan

Pendidikan

• Kondisi alatalat kesehatan standar belum baik • Kesadaran di bidang M C K masih rendah

• Kualitas guru dan kualitas pendidikan usia dini perlu ditingkatkan. • Fasilitas Pendidikan perlu ditingkatkan • Penyadaran arti penting pendidikan


93

1) Bidang Kesehatan Kegiatan CSR di bidang kesehatan dilaksanakan untuk meningkatkan kuaUtas sarana dan prasarana kesehatan untuk mendukung terwujudnya masyarakat yang sehat. Adapun beberapa tujuan dan kegiatan pokok dari program CSR di bidang kesehatan antara lain adalah: a) Meningkatkan ketersediaan fasilitas pelayanan kesehatan, dengan kegiatan: • Pengadaan program pelayanan kesehatan posyandu untuk kaum beresiko tinggi (Bayi dan balita, ibu hamil dan menyusui, lansia). b) Meningkatkan kesadaran perilaku hidup bersih dan sehat, dengan kegiatan: • Pengadaan MCK bersama di beberapa kampung. • Pengadaan pendidikan pola hidup bersih dan sehat di sekolah-sekolah melalui revitalisasi Unit Kesehatan Sekolah(UKS) 2) Bidang Pendidikan Pada bidang pendidikan, CSR PT Pertamina EP diprogramkan untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang cerdas dan produktif demi terwujudnya kapasitas masyarakat yang terdidik, memiliki ketrampilan dan budi pekerti. Adapun beberapa tujuan dan kegiatan pokok CSR di bidang pendidikan antara lain: a) Meningkatkan jumlah dan kuahtas fasilitas pendidikan, dengan kegiatan: • Pengadaan sarana dan prasarana pendukung kegiatan belajar

94


mengajar lainnya seperti buku ajar, alat peraga, perpustakaan, laboratorium dan sarana lainnya. b) Meningkatkan kualitas pembelajaran bagi guru, dengan kegiatan: • Tugas belajar • Pelatihan dan sertifikasi 3) . Bidang Ekonomi Kegiatan CSR PT Pertamina EP di Bidang Ekonomi dilaksanakan untuk beberapa tujuan berikut ini antara lain meningkatkan usaha-usaha masyarakat dalam mendukung peningkatan pendapatan dan akses permodalan bagi masyarakat, dengan kegiatan: • •

Pelatihan manajemen usaha Penyuluhan masyarakat sadar koperasi • Pendampingan koperasi masyarakat 4) Bidang Lingkungan Tujuan umum kegiatan CSR di bidang Lingkungan adalah untuk menjaga ketersediaan air bersih dan mewujudkan sumber daya alam yang dibutuhkan pada masa depan. Adapun beberapa tujuan dan kegiatan pokok antara lain menjaga kelestarian hutan dengan cara penghijauan/reboisasi pinggir hutan dan daerah aliran sungai. 5) Bidang Infrastruktur Program CSR di bidang Infrastruktur pada umumnya adalah untuk memfasilitasi penyediaan atau kebutuhan infrastruktur di setiap bidang CSJi yang lainnya. Baik penyediaan infrastruktur pendukung bidang kesehatan, pendidikan, ekonomi dan lingkungan. Adapun beberapa tujuan program CSR di bidang infrastruktur antara lain:

a. Meningkatkan tersedianya sarana dan prasarana yang menunjang bidang Kesehatan, dengan kegiatan perbaikan sarana dan prasarana kesehatan bagi masyarakat. b. Meningkatkan tersedianya sarana dan prasarana yang menunjang bidang Ekonomi, dengan kegiatan kegiatan pembangunan pasar rakyat. c. Meningkatkan tersedianya sarana dan prasarana yang menunjang bidang Lingkungan. d. Meningkatkan tersedianya sarana dan prasarana yang menunjang bidang Pendidikan, dengan kegiatan pengembangan kualitas gedung sekolah. Pembahasan Perencanaan program CSR dalam jangka menengah dan jangka panjang yang dimiliki oleh perusahaan, mempakan salah satu bentuk komitmen untuk secara bersama-sama membangun daerah lokasi pemsahaan. Perencanaan tersebut perlu berbasis kajian, agar memiliki pijakan yang kuat dalam perancangan dan implementasinya. Untuk itu, hal mendasar dalam pelaksanaan program CSR yang direkomendasikan adalah: pertama, adanya perencanaan jangka panjang {masterplan atau blue print) yang mampu menunjukkan upaya membangun bersama masyarakat tempatan, sehingga pada saat tidak lagi berproduksi, akan meninggalkan masyarakat yang mandiri dan sejahtera; kedua, membangun hubungan yang sinergi dengan stakeholder, dan ketiga, tersedianya baseline data sebagai pendukung kebijakan program CSR yang efektif dan mendasar dalam menumhub-kembajj^Jf^j? kohes}v}t3S

yang tinggi (IPM, 2012:9). Di sisi lain, hal-hal yang dini cukup menghambat penerapan C5 diantaranya adalah belum terwuj sepenuhnya good governance syste Artinya belum tersedia sistem yang dap memberikan kesempatan stakeholder unt terlibat secara optimal; kelembagaan lok yang juga belum menjadi fok pemberdayaan, sehingga kurang da mengambil peran dalam konte pembangunan masyarakat. Disamping i masih adanya paradigma yang perlu te dibangun, misalnya; bagaimana pemsaha melihat program CSR dikaitkan deng aktivitas bisnis mereka, menempatk masyarakat sebagai stakeholder atau soc capital, dan setemsnya.

Hal lainnya yang juga pe mendapatkan perhatian adalah bagaima praktisi CSR dalam pemsahaan pe memiliki kompetensi yang relevan. D wawancara yang dilakukan oleh penel ditemukan fakta bahwa beberapa s hupmas mempakan lulusan hukum. Sa argumen adalah PT Pertamina E&P dal aktivitas operasinya cukup seri bersinggungan dengan masyarakat loc khususnya masalah pertanahan. Hal menjadikan aspek hukum dalam div hupmas mendapat perhatian besar d pihak manajemen. Saat bersamaan, mere juga bertanggung jawab menjalank aktivitas CSR. Konsekuensinya, mere cendemng 'hanya' menemskan kebijak CSR dari pusat dan engandalkan soc mapping yang sudaVv dWakukan pih ketiga. Hal ini menjadi tantangan b pihak manajemen bagaimana agar prakt yang diberi tanggung jawab menjalank aktivitas CSR pemsahaan benar-ben

memiliki kompetemi di hidan^ya. Hal in


misalnya, bisa dilakukan dengan menerima lulusan public relations atau Ilmu Komunikasi. Secara keselumhan, hal terpenting dari ini semua adalah mengubah paradigma pemsahaan terhadap program CSR, sehingga menghasilkan komitmen yang kuat terhadap pengembangan wilayah dan pemberdayaan masyarakat. Oleh sebab itu, ciri atau indikator penting kinerja program CSR adalah adanya keberlanjutan program dan menguatnya kemandirian masyarakat. Untuk itu, perlu dihindari pelaksanaan program CSR yang hanya berfungsi sebagai peredam, tanpa menyelami persoalan secara mendasar. Selain itu, sinergi dengan selumh stakeholders, termasuk pemerintah daerah, sangat penting untuk menghilangkan anggapan seakan pemsahaan mendapat tambahan "beban" dalam persoalan ekonomi-sosial dan lingkungan yang sehamsnya menjadi tanggung jawab bersama. Kondisi yang ideal adalah setiap stakeholder memiliki peranan yang berbeda-beda, dan pada gilirannya pemsahaan akan menjalankan kegiatan bisnisnya secara lancar sesuai kaidahkaidah yang ada dengan tetap memperhatikan kondisi sekitamya, sedangkan pemerintah dan masyarakat juga memberikan dukungan dan mendapatkan manfaat secara lebih luas baik aspek sosial, ekonomi dan lingkungan. Kesimpulan Perkembangan CSR telah mengalami dinamika yang luarbiasa dimana CSR memiliki komponen etis dan bisnis. Sejarah mencatat perkembangan konsep ini hingga era Ratu Victoria 150 tahun yang

96


lalu. Sejarah menunjukkan evolusi CSR hingga seperti yang kita kenal sekarang ini. CSR di Indonesia mengalami perkembangan pesat sejak konsep ini mencuat di awal tahun 2000an. Sebagian korporat sudah menyadari pentingnya CSR dijalankan seiring dengan bisnis inti korporat. Beberapa korporat bahkan melihat CSR sebagai bagian dari "investasi sosial". Ide investasi sosial ini berasal dari pemahaman bahwa bisnis didorong untuk membentuk ekonomi yang sustainable yang memberikan nilai pada stakeholder korporat dan nilai pada masyarakat. Oleh karena itu, program yang dijalankan mempakan upaya yang dikembangkan berdasarkan masukan dari pemangku kepentingan yang relevan. Korporat yang sadar arti penting CSR bagi korporat tentu tidak akan melihat CSR sebagai sebuah kewajiban, namun mempakan sebuah kebutuhan. Upaya pemerintah dengan mewajibkan CSR melalui Undang-Undang Nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas sesungguhnya mempakan sebuah pemahaman yang kelim dari konsep CSR. Jika diwajibkan, dikhawatirkan program CSR yang dijalankan hanya sekedar syarat dan pada akhimya tidak memberikan kontribusi bagi pembangunan berkelanjutan. Pertamina EP Stmktur Klamono bisa dikatakan telah dengan serius mengembangkan kebijakan CiS7?-nya. Hal ini khususnya terhadap pengembangan lingkungan dan masyarakat yang berada di sekitar daerah operasi. Lebih jauh, kawasan Papua yang masih perlu lebih dikembangkan mendorong keseriusan Pertamina dalam mengggarap CSR-nya. Hal ini terlihat dari proses penyusunan strategi

CSR yang dilakukan sudah sesuai dengan tahapan penyusunan strategi CSR. Melihat urgensi praktek CSR bagi korporat, maka sehamsnya CSR dilihat sebagai pendorong keberhasilan bisnis korporat dan bukan beban. Selain itu, kebijakan CSR dikembangkan seiring dengan pengembangan bisnis korporat. Ide CSR telah membuat korporat dan pemangku kepentingan sebenamya berada dalam sebuah fomm yang memungkinkan komunikasi simetris dua arah berlangsung untuk mencapai tujuan yang sama yaitu keberlanjutan korporat berjalan seiring dengan kebutuhan pemangku kepentingan. Daftar Pustaka Budimanta, Arif, Adi Prasetijo, & Bambang Rudito. (2003). Corporate Social Responsibility: Jawaban Bagi Model Pembangunan Indonesia Masa kini. Jakarta: Indonesia Center For Suistainable Development (ICSD). Clarkson MBE. (1995). A stakeholder framework for analyzing and evaluating corporate social performance. Academy of Management Review 20(1): 92-117. Corporate Social Responsibility - What does it mean?, [Online]. Available at: http://www.maIIenbaker.net/csr/CSRfiles/d efinition.html [2004, 18 November]

Donaldson T, dan Preston LE. (1995). The stakeholder theory of the corporation: concepts, evidence, and mplications. Academy of Management Review 20 CIV 65-91. Freeman R. E. (1984). Strategic Management: A StakeholderApproach Pitman- Ballinger: Boston. R. Velamuri. A New Approach to CSR: Company Stakeholder Responsibility. A. Kakabadse & M . Norsing (eds.). (2006).

Corporate Social Responsibility (CSR): Reconciling Aspirations with Application. Basingstoke Palgrave Macmillan, 9-23. {http://wwv/.stakeholdermap.com/stakehold er-theory.html, 13 Juli 2015). Jones, T. M . (1980). Corporate Social Responsibility Revisited, Redifined. California Management Review, (22 92): 59-67. Mele, Domenec. Corporate Social Responsibility Theories. Andrew Crane et al. (2008). The Oxford Handbook of Corporate Social Responsibility. New York: Oxford University Press.

STRATEGI PT PERTAMINA E&P ASET 5 STRUKTUR KLAMONO DALAM MENERAPKAN KEBIJAKAN CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY

Recommend Documents