Strategi Dan Kebijakan Pemberdayaan Badan Usaha Milik Negara

Sekretariat Negara Republik Indonesia

Strategi Dan Kebijakan Pemberdayaan Badan Usaha Milik Negara

Sofyan A. Djalil Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara Republik Indonesia.

Visi dan Misi Pengelolaan BUMN Adalah menjadi tugas Kementerian Negara BUMN untuk menjadikan perusahaan BUMN sebagai pelaku utama yang kompetitif, artinya perusahaan BUMN harus mempunyai ciri-ciri sehat dan berdaya saing. Hal yang sangat penting adalah perusahaan BUMN sudah seharusnya tidak boleh lagiÃ‚Â membebani Negara dan hal ini dapat tercapai manakala perusahaan BUMN telah dapat menciptakan nilai tambah yang signifikan bagi Negara khususnya dan perekonomian pada umumnya.

Visi Kementerian BUMN adalah menyelesaikan pembentukan perusahaan holding induk (super holding company) BUMN yang menjadi payung pengelola perusahaan-perusahaan BUMN agar dapat menggerakkan proses penciptaan nilai tambah (value creation process) bagi sebesar-besar kepentingan masyarakat luas. Perusahaan holding induk BUMN tersebut sebagai sebuah super holding akan membawahi perusahaan-perusahaan atau perusahaan holding dalam struktur korporasi modern. Perusahaan holding induk akan dipimpin oleh seorang Chief Executive Officer (CEO) yang melaporkan kinerja perusahaan kepada Presiden. Contoh pengelolaan perusahaan milik negara semacam itu dapat dilihat dalam pengelolaan perusahaan-perusahaan grup Temasek (Singapura) atau Khazanah (Malaysia).

Berdasarkan pengalaman grup usaha Khazanah dalam melakukan transformasi dengan berdasarkan kepada (1) National development foundation, (2) Performance focus, dan (3) Governance, shareholder value, and stakeholder management.Ã‚Â Aktivitas pokok transformasi yang dilakukan yang dilaksanakan adalah (a) peningkatan efektivitas Boards melalui perbaikan praktik dan proses Boards, (b) peningkatan kapasitas Boards termasuk mengevaluasi orangorang yang paling sesuai untuk jabatan di Boards dan mengembangkan lembaga Directors Academy untuk proses pembelajaran pimpinan secara berkelanjutan, (c) perbaikan lingkungan regulasi pengelolaan perusahaan, (d) pencapaian nilai melalui peningkatan social responsibility yaitu menjadi perusahaanÃ‚Â responsible corporate citizens bersamaan dengan upaya penciptaan nilai bagi pemegang saham, (e) perbaikan praktik pengadaan barang dan jasa, (f) optimalisasi manajemen kapitalÃ‚Â untuk mencapai struktur kapital yang lebih baik, (g) memperbaiki praktik talent management dengan meningkatkan kapasitas dalam hal merekrut, mengembangkan, dan mempertahankan melalui adopsi best practices, (h) mengintensifkan praktik manajemen berbasis kinerja antara lain dengan menerapkan KPI dan mengimplementasikan value-based management, serta meningkatan efisiensi dan efektivitas operasional melalui adopsi kerangka kerja perbaikan yang berkelanjutan.

Dalam rangka menuju pengelolaan BUMN yang sepenuhnya dilakukan secara korporasi dalam sebuah perusahaan holding induk BUMN maka saat ini tengah dikembangkan rencana strategis dan road map transisi ke arah tersebut. Di samping itu, untuk kepentingan tersebut sejak saat ini kebijakan pengelolaan BUMN diarahkan sebagai transisi dari kondisi pengelolaan BUMN seperti sekarang ini menuju ke arah pengelolaan berbasis korporasi. Dalam hal ini Kementerian BUMN telah memulai proses konsolidasi perusahaan-perusahaan BUMN sesuai dengan karakteristik usaha masing-masing. Proses konsolidasi tersebut memungkinkan keputusan final terhadap perusahaan yang bersangkutan untuk dijadikan induk perusahaan holding, dijadikan anak perusahaan dalam sebuah holding, diakuisisi oleh perusahaan lain, dimerjer dengan perusahaan lain, dilikuidasi, atau didivestasi. Proses tersebut diharapkan juga mengarahkan jumlah perusahaan yang dikelola secara langsung berada pada jumlah yang lebih manageable (right size).

Keberadaan perusahaan holding induk BUMN akan memberikan banyak manfaat dalam proses pengelolaan BUMN. Perusahaan BUMN dapat dikelola sepenuhnya berdasarkan prinsip pengelolaan korporasi dan tidak lagi berbasis birokrasi dengan pendekatan penganggaran yang dalam satu dan lain hal terkait dengan APBN seperti sekarang ini. Konsolidasi ke dalam holding induk BUMN memungkinkan proses alokasi sumber daya finansial dan sumber daya manusia secara lebih fleksibel dan dinamis dari satu perusahaan ke perusahaan lainnya.

http://www.setneg.go.id

www.setneg.go.id

DiHasilkan: 13 January, 2017, 03:53


Dalam hal pendayagunaan sumber daya manusia, sebagai contoh, direktur perusahaan BUMN dapat dipantau secara lebih mudah dan dapat diangkat dari leadership gene pool yang berasal dari perusahaan BUMN lain. Hal ini sangat kritikal mengingat keterbatasan sumber daya pimpinan yang menguasai aspek-aspek kritikal seperti keuangan, investasi, dan pengembangan usaha.

Sebagai contoh lain, dalam pemanfaatan sumber daya finansial, diharapkan tidak lagi terjadi throwing money into bad ones, tetapi dividen yang diperoleh dari suatu perusahaan BUMN dapat digunakan untuk mendanai investasi yang sangat prospektif di perusahaan BUMN lainnya secara langsung tanpa didahului mekanisme penganggaran pemerintah.

Sebagai ilustrasi pada perusahaan yang bergerak di sektor pertambangan, perusahaan induk dapat mengambil dividen dari sebuah perusahaan tambang yang bergerak di sub sektor yang bersifat cash cow untuk diinvestasikan kembali pada perusahaan tambang yang bergerak di sub sektor yang bersifat growing atau rising star sehingga memberikan nilai tambah yang jauh lebih besar secara keseluruhan. Hal tersebut berbeda dengan kondisi sekarang, di mana dividen harus disetorkan terlebih dahulu ke kas Negara melalui mekanisme APBN dan apabila akan digunakan untuk investasi kepada perusahaan lainnya harus melalui mekanisme Penyertaan Modal Negara (PMN) yang memerlukan proses dan waktu yang relatif lama dibandingkan dengan ketersediaan momentum investasi.

Sebagai sebuah badan usaha, pengelolaan BUMN dituntut sebuah keseimbangan antara kecepatan dan kehati-hatian dalam memutuskan sebuah keputusan bisnis maupun implementasinya. Oleh karena itu pada masa transisi ke arah holding induk BUMN, maka pembinaan BUMN oleh Kementerian Negara BUMN diupayakan untuk dilaksanakan sebanyak mungkin dengan pendekatan korporasi secara lebih responsif, cepat, mudah, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan.

Pengelolaan BUMN sepenuhnya dengan cara korporasi bermakna bahwa perusahaan induk holding BUMN tidak akan melakukan micro-manage, akan tetapi benar-benar bertindak sebagai Pemegang Saham dari perusahaan-perusahaan negara yaitu melakukan macro-manage. Proses macro-management diimplementasikan dalam bentuk penetapan target, penciptaan kerangka kerja implementasi, serta pemberian dukungan sumber daya korporasi pada saat implementasi sesuai dengan kebutuhan. Perusahaan holding induk BUMN menjalankan prinsip-prinsip korporasi dan tidak bersifat birokratis. Dengan demikian perusahaan holding induk BUMN akan lebih leluasa bergerak sebagaimana perusahaanperusahaan swasta pada umumnya dan terbebas dari campur tangan dan intervensi dari pihak-pihak lain selain organ perusahaan.

Dalam konteks tersebut di atas, maka misi Kementerian Negara BUMN harus dipertegas kembali sesuai dengan penegasan visi yang hendak dicapai. Misi tersebut diarahkan untuk melakukan reformasi BUMN sesuai dengan amanat konstitusi dan perundangan-undangan yang berlaku, memfokuskan restrukurisasi BUMN secara sektoral dan korporasi (dalam aspek organisasi, peraturan, operasional, maupun keuangan), menciptakan sinergi antar BUMN dan mendorong peningkatan private-public partnership untuk meningkatkan nilai, memaksimalkan nilai perusahaan melalui peningkatan efisiensi dan produktivitas BUMN dalam proses penciptaan nilai tambah, serta mendorong peningkatan daya saing BUMN di dalam dan luar negeri. Reposisi misi Kementerian BUMN diharapkan dapat mendorong proses transformasi keberadaan Kementerian Negara BUMN untuk menjadi bentuk pengelolaan BUMN secara korporasi (perusahaan holding induk BUMN) yang melaksanakan pengelolaan investasi strategis pemerintah.

Kebijakan dan Strategi Kementerian Negara BUMN Selaras dengan visi dan misi Kementerian Negara BUMN, maka keseluruhan aktivitas strategis diarahkan ke pencapaian visi dan misi tersebut. Aktivitas-aktivitas strategis menuju arah visi dan misi tersebut antara lain kebijakan rightsizing, restrukturisasi, pemantapan budaya korporasi, pengembangan pasar dan investasi strategis. Beberapa kebijakan pokok pengelolaan BUMN yang tengah dikembangkan sebagai sebuah transisi adalah debirokratisasi pengelolaan BUMN, pemantapan pelaksanaan Good Corporate Governance di BUMN serta percepatan penuntasan masalah yang telah tertunda.

Debirokratisasi pengelolaan BUMN dilaksanakan melalui antara lain (a) menegaskan kembali peran dan tanggung jawab http://www.setneg.go.id

www.setneg.go.id



pengelolaan BUMN kepada Direksi dan peran dan tanggung jawab pengawasan BUMN kepada Komisaris/Dewan Pengawas, (b) memantapkan organisasi, tata kerja, dan akuntabilitas di Kementerian Negara BUMN sehingga benarbenar menjadi fasilitator dalam pembinaan BUMN, (c) memantapkan pelaksanaan good governance di KementerianÃ‚Â BUMN untuk meminimalkan Ã¢â‚¬Å“costs of regulationÃ¢â‚¬Â? sehingga seluruh proses pembinaan benar-benar memberikan nilai tambah atau sekurang-kurangnya tidak menciptakan hambatan bagi BUMN serta (d) memberlakukan Pakta Integritas (Statement of Integrity) terhadap setiap pengambilan keputusan strategis untuk memastikan bahwa keputusan tersebut telah dibuat secara diligent, care, tanpa benturan kepentingan, dan Direksi BUMN yang bersangkutan siap menerima sanksi perdata dan pidana apabila hal tersebut tidak sesuai dengan kenyataan.

Pelaksanaan prinsip-prinsip Good Corporate Governance (transparansi, akuntabilitas, responsibilitas, kemandirian) di BUMN harus terus dimantapkan sehingga benar-benar menjadi budaya korporasi BUMN. Terkait dalam hal ini harus dilakukan pemantapan posisi hukum dan penegakan hukum dalam pengelolaan BUMN, pemberdayaan organ-organ korporasi BUMN, dorongan kepada BUMN untuk diregistrasi menjadi perusahaan publik dan penataan sistem remunerasi Direksi dan Komisaris/Dewan Pengawas yang benar-benar terkait dengan kinerja aktual sehingga mampu merefleksikan prinsip kepatutan dan kelayakan.

Keberhasilan implementasi GCG di perusahaan BUMN diharapkan dapat terlihat dari peningkatan kualitas proses pengambilan keputusan korporasi berbasis GCG dimanifestasikan apabila telah dilaksanakan berdasarkan good faith, diligent, care, dan tidak ada konflik kepentingan. Dalam hal ini sangat disadari bahwa keberhasilan implementasi GCG di BUMN sangat ditentukan oleh faktor-faktor sebagai berikut:

a.Ã‚Â Struktur Pengelolaan BUMN, yang diarahkan segera diubah dari pendekatan birokratis akan direduksi secara signifikan menjadi pengelolaan BUMN yang benar-benar menjalankan prinsip korporasi berbasis kinerja;

b.Ã‚Â Sistem Manajemen BUMN, terutama antara lain yang terkait dengan siklus perencanaan, penganggaran, pelaksanaan program, pemantauan, dan evaluasi dan audit kinerja yang tidak boleh lagi dilaksanakan secaraÃ‚Â businessas-usual dan birokratis tetapi harus mampu mengatasi hurdle atau benchmark yang menantang dari perusahaan sejenis baik domestik dan regional. Proses perencanaan dan penganggaran perusahaanÃ‚Â harusÃ‚Â benar-benar dibahas secara rigorousÃ‚Â dengan target yang stretched antara Pemegang Saham dengan manajemen secara cascading hingga ke tingkatan terbawah.

c.Ã‚Â Style of leadership Direksi dan Dewan Komisaris/Pengawas yang tidak boleh bergaya kepemimpinan ABS, tidak bersifat care,Ã‚Â atau bahkan otoriter yang tidak akan kondusifÃ‚Â untuk implementasi GCG. Termasuk dalam hal ini adalah agilitas dan mentalitas juang yang tinggi merupakan tuntutan yang harus dipenuhi;

d.Ã‚Â Skills Direksi, Komisaris/Pengawas, Komite Audit, komite-komite GCG lainnya harus benar-benar menunjukkan kapasitas dan kompetensi yang memadai untuk melaksanakan tugas dan akuntabilitas amanat yang sangat berat.

Percepatan penuntasan masalah yang telah tertunda, antara lain melaluiÃ‚Â pengisian jabatan Direksi dan Komisaris yang http://www.setneg.go.id

www.setneg.go.id



habis masa jabatannya, pemantapan pelaksanaan Go Public yang sudah disetujui untuk dilaksanakan, implementasi program restrukturisasi dan rightsizing serta penyelesaian masalah BUMN rugi, penyelesaian masalah Rekening Dana Investasi (RDI)/Subsidiary Loan Agreement (SLA) danÃ‚Â Bantuan Pemerintah yang Belum Ditetapkan Statusnya (BPYBDS), penataan dan optimalisasi pendayagunaan aset-aset BUMN.

Rightsizing atara lain meliputi pembentukan BUMN holding pada berbagai sektor usaha, serta divestasi dan likuidasi BUMN sesuai dengan kondisi dan tantangan lingkungan usaha. Restrukturisasi antara lain yaitu perbaikan kinerja BUMN dan penyelesaian masalah-masalah strategis (legacy) BUMN yang telah berlangsung sejak lama terutama yang terkait dengan masalah-masalah finansial dengan kreditur termasuk dengan Pemerintah. Adapun pemantapan budaya korporasi dilakukan dengan pemberdayaan organ korporasi dan peningkatan kualitas Direksi dan Komisaris/Pengawas. Sedangkan pengembangan pasar dan investasi strategis dilakukan melalui pengelolaan investasi strategis pemerintah dan kerjasama sinergis antar BUMN untuk pengembangan pasar.

Masalah-Masalah Strategis BUMN Saat ini, kondisi dan kinerja BUMN dirasakan belum optimal, kegiatan operasional BUMN masih terfragmentasi dan budaya usaha yang birokratis menyebabkan BUMN kurang berorientasi pada pasar, kualitas dan kinerja usaha sehingga produktivitas dan utilitas aset juga sangat rendah. Sebagian BUMN masih memiliki sistem pemasaran dan distribusi yang kurang terkoordinasi dengan baik, khususnya untuk produk ekspor yang terfokus pada komoditas atau industri primer. Di samping itu sumber daya alam dan tenaga kerja murah dijadikan sebagai keunggulan komparatif (comparative advantage) padahal persaingan saat ini dan ke depan bersifat hiperkompetitif dan menuntut competitive advantage.

Harus disadari sepenuhnya bahwa secara umum BUMN masih menghadapi berbagai permasalahan strategis, baik yang berkaitan dengan BUMN itu sendiri maupun yang berkaitan dengan Pemerintah selaku Pemegang Saham maupun regulator. Masalah-masalah strategis tersebut memberikan dampak yang signifikan terhadap kinerja, value dan daya saing BUMN. Hal tersebut akan semakin terlihat apabila kita melakukan benchmarking, baik dengan perusahan sejenis di Indonesia terlebih dengan industri secara regional/internasional.

Masalah strategis dari sisi BUMN sebagai korporasi yang pertama adalah masih rendahnya produktivitas aset yang disebabkan antara lain masih rendahnya utilisasi aset/kapasitas aset dan dalam beberapa hal terjadi karena overpriced investment di masa lampau.

Masalah kedua adalah masih rendahnya profit margin atau laba disebabkan antara lain masih tingginya biaya overhead, masih tingginya biaya produksi, serta masih rendahnya tingkat penjualan/pendapatan terkait dengan kualitas, daya saing produk, tingkat pelayanan dan penanganan pemasaran.

Masalah ketiga adalah struktur keuangan dan modal yang tidak atau kurang memadai disebabkan antara lain banyaknya BUMN yang tidak bankable, kemampuan yang terlalu kecil untuk mendapatkan pendanaan untuk keperluan pengembangan, masih rendahnya tingkat pertumbuhan dan laba sehingga kurang menunjang dalam melakukan pemupukan modal untuk berkembang, ekuitas perusahaan yang masih rendah, masih banyak BUMN yang memiliki piutang bermasalah dalam jumlah yang besar sehingga menyulitkan perusahaan untuk meningkatkan pendapatan, sebagian besar BUMN memiliki hutang RDI yang cukup besar dan banyak di antaranya yang restrukturisasi keuangannya belum selesai.

Masalah keempat yaitu belum terimplementasikannya prinsip-prinsip Good Corporate Governance di sebagian besar BUMN. Pengelolaan BUMN masih cenderung mengikuti pengelolaan perusahaan yang dijalankan secara birokratis sebagaiman legacy pengelolaan badan usaha di bawah departemen teknis di masa lampau. Terkait dengan hal ini adalah masih perlu ditingkatkannya kualitas & efektivitas manajemen. Hal ini disebabkan antara lain kualitas manajemen yang relatif rendah, sehingga tidak secara cepat dan tepat menyelesaikan berbagai permasalahan strategis yang dihadapi, sistem rekrutmen manajemen yang masih perlu ditingkatkan, sistem reward and punishment yang masih perlu diperbaiki, serta praktik korupsi kolusi dan nepotisme (KKN) di masa lalu yang ramifikasinya masih terasa hingga saat http://www.setneg.go.id

www.setneg.go.id



ini.

Masalah kelima adalah masih belum seimbangnya antara kualitas dan kuantitas SDM karena antara lain overstaffing dan pola rekrutmen yang masih perlu diperbaiki, masih perlu ditingkatkannya efektivitas sistem career path planning dan reward and punishment, masih perlu ditingkatkannya efektivitas sistem pendidikan dan pengembangan SDM, serta mekanisme pengukuran kinerja yang belum secara spesifik terkait dengan sistem karir maupun kompensasi yang diterima.

Masalah lain dari sisi BUMN adalah masih kurangnya kerja sama dan aktivitas sinergi antar BUMN sendiri padahal banyak sekali potensi sinergi yang seharusnya bisa dilaksanakan. Sebagian masalah-masalah yang dihadapi perusahaan BUMN juga melibatkan perusahaan BUMN lainnya sehingga penyelesaian masalah, sehingga berbagai permasalahan yang dihadapi oleh BUMN tidak dapat diselesaikan dalam konteks yang menguntungkan secara nilai bagi Pemerintah selaku Pemegang Saham.

Adapun permasalahan strategis dari sisi Pemerintah selaku Pemegang Saham maupun Regulator, yaitu antara lain masih perlu ditingkatkannya kecepatan penanganan masalah-masalah BUMN, masih perlu ditingkatkannya koordinasi antar lembaga terkait, pembebanan fungsi PSO yang masih sering kurang accountable, berbagai tuntutan daerah untuk mengambil alih, memiliki saham, mendapatkan kontribusi langsung dari BUMN (terkait euforia pelaksanaan otonomi daerah) dan politisasi isu privatisasi.

Berbagai permasalahan strategis yang dihadapi BUMN selama ini, telah coba diselesaikan dengan upaya-upaya penyehatan berupa pengambilalihan hutang, penambahan modal Pemerintah, konversi hutang menjadi Penyertaan Modal Negara (PMN), subordinasi pinjaman eks SLA, kuasi Neraca dengan write-off deferred charge, down grade asset,Ã‚Â konversi bunga tunggakan pinjaman SLA dan rescheduling hutang.

Kondisi yang ada, saat ini dalam pipeline penyelesaian RDI/SLA sekitar Rp 53 triliun dan BPYBDS sekitar Rp 32 triliun, apabila masalah-masalah strategis BUMN tidak diselesaikan maka terdapat risiko bagi Pemerintah berupa beban keuangan ratusan triliun rupiah.

Program Restrukturisasi dan Rightsizing BUMN Belajar dari upaya pembenahan/program penyehatan BUMN yang selama ini dijalankan dapat dilihat berbagai kondisi objektif yang ada sehingga dapat ditarik beberapa pelajaran berharga dalam kerangka pengelolaan BUMN ke depan. Harus diakui sepenuhnya bahwa secara umum kinerja BUMN masih relatif rendah dibandingkan dengan kinerja sektor swasta baik dalam tataran domestik, regional, maupun tingkat global. Hal ini terlihat antara lain dari indikator ROA ratarata dalam 15 tahun terakhir sebesar 1,45%-5,05% danÃ‚Â Return on Equty (ROE) yang berfluktuasi dari tahun ke tahun dengan kisaranÃ‚Â 5,40%- 25,15% dalam periode yang sama.

Program Ã¢â‚¬Å“pembenahanÃ¢â‚¬Â? BUMN merupakan proses yang panjang dan paling tidak sudah berjalan hampir 20 tahun Proses pembenahan BUMN tersebut sekalipun berhasil meningkatkan beberapa variabel kinerja namun biaya yang dikeluarkan juga tidak kecil yakni + Rp 385 triliun (dari beberapa sektor yang masih dapat dicatat seperti sektor perbankan).

Perkembangan Jumlah BUMN Saat ini jumlah BUMN di Indonesia sebanyak 139 perusahaan dan beroperasi pada hampir seluruh sektor usaha. Perkembangan jumlah BUMN sejak tahun 2002 dapat dilihat pada tabel 1 di bawah ini.


www.setneg.go.id



Tabel 1. Perkembangan Jumlah BUMN di Indonesia Periode Tahun 2002 Ã¢â‚¬â€œ 2006

Sejalan dengan upaya Pemerintah untuk meningkatkan peran dan fungsi layanannya kepada masyarakat, maka pada tahun 2005, 13 BUMN yang terdiri dari Perjan Rumah Sakit, Perjan Radio Republik Indonesia (RRI) dan Perjan Televisi Republik Indonesia (TVRI), berubah status menjadi Badan Layanan Umum (BLU). Selain itu guna meningkatkan efisiensi perusahaan khususnya perusahaan yang bergerak pada bidang usaha yang sama, maka pada bulan Oktober pemerintah melakukan merjer terhadap 4 BUMN perikanan.

Dari sisi jumlah perusahaan, sekalipun jumlah perusahaan BUMN mencapai 139, namun sebagian besar adalah perusahaan dengan kinerja dan skala usaha yang relatif kecil. Kenyataan menunjukkan bahwa sekitar 90% dari total aset, ekuitas dan penjualan seluruh BUMN serta sekitar 80% laba bersih seluruh BUMN berasal dari hanya 22 perusahaan BUMN saja. Untuk itu maka dalam rangka mencapai skala ekonomi dan rentang kendali yang sehat, diperlukan suatu kebijakan penataan ulang BUMN menuju besaran yang efisien dan efektif (Rightsizing Policy).

Berdasarkan rencana tindak yang telah dibuat untuk program rightsizing adalah tahun 2007, jumlah BUMN direncanakan menjadi 102 perusahaan BUMN. Perusahaan BUMN yang siap untuk dibentuk holding adalah perusahaan yang berasal dari sektor perkebunan, pertambangan, konstruksi serta farmasi. Proses pembentukan holding yang masih dalam tahap kajian adalah untuk sektor kertas, kebandarudaraan, pelabuhan, serta pelayaran. Secara berkelanjutan, proses rightsizing pada tahun 2008 memungkinkan jumlah perusahaan BUMN menjadi 87 perusahaan, sedangkan pada tahun 2009 jumlah perusahaan direncanakan menjadi 62 perusahaan BUMN.

Dalam hal ini program rightsizing baik melalui tindakan korporasi untuk menjadikan perusahaan stand alone, merjer/akuisisi/konsolidasi, holding, divestasi maupun likuidasi harus merupakan bagian tak terpisahkan dari program restrukturisasi, dan privatisasi agar BUMN lebih sehat, efisien dan kompetitif. Keberhasilan pencapaian tersebut ditentukan pula oleh peran dan tanggung jawab dari seluruh stakeholder BUMN dan tidak hanya dari manajemen BUMN sendiri. Semua stakeholder BUMN harus mempunyai kesamaan visi untuk menghasilkan arah pembinaan BUMN yang paling menguntungkan bagi perekonomian dan pembangunan nasional.

Sebagaimana dijelaskan di dalam Undang-undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang BUMN, restrukturisasi adalah upaya yang dilakukan dalam rangka penyehatan BUMN yang merupakan salah satu langkah strategis untuk memperbaiki kondisi internal perusahaan guna memperbaiki kinerja dan meningkatkan nilai perusahaan. Restrukturisasi dilakukan dengan maksud untuk menyehatkan BUMN agar dapat beroperasi secara efisien, transparan, dan profesional.


www.setneg.go.id



Tujuan dari program ini adalah untuk meningkatkan kinerja dan nilai perusahaan, yang pada akhirnya dapat memberikan manfaat berupa peningkatan penerimaan negara dari dividen dan pajak, serta mampu menghasilkan produk dan layanan dengan harga yang kompetitif kepada konsumen dan memudahkan pelaksanaan privatisasi.

Ruang lingkup dari program ini meliputi restrukturisasi sektoral dan restrukturisasi korporasi. Restrukturisasi sektoral dilaksanakan sesuai kebijakan sektor dan/atau peraturan perundang-undangan yang mengatur sektor yang bersangkutan. Restrukturisasi sektoral meliputi peningkatan intensitas persaingan usaha, terutama di sektor-sektor yang terdapat monopoli, baik yang diregulasi maupun monopoli alamiah, penataan hubungan fungsional antara pemerintah selaku regulator dan BUMN selaku badan usaha, termasuk di dalamnya penerapan prinsip-prinsip tata kelola perusahaan yang baik dan menetapkan arah dalam rangka pelaksanaan kewajiban pelayanan publik. Restrukturisasi perusahaan/korporasi adalah restrukturisasi internal perusahaan yang bersangkutan yang mencakup keuangan, organisasi/ manajemen, operasional, termasuk sistem dan prosedur di perusahaan yang bersangkutan.

Kebijakan dan strategi rightsizing telah digariskan oleh Kementerian Negara BUMN untuk memperbaiki struktur pengelolaan dan pengendalian usaha BUMN secara menyeluruh. Secara garis besar, program rightsizing tersebut tetap berpegang pada asas-asas yang telah disepakati dalam konstitusi yaitu Undang-undang Dasar 1945 Pasal 33.

Agar dapat diimplementasikan sesuai dengan karakteristik usaha dan kebutuhan yang paling tepat, sebelum dilakukan proses rightsizing dilakukan proses pemetaan. Proes pemetaan BUMN dilakukan berdasarkan dua kriteria pemetaan pokok yaitu berdasarkan tingkat eksternalitas dan profitabilitas serta pemetaan berdasarkan tingkat urgensi kepemilikan.

Pemetaan berdasarkan eksternalitas dan profitabilitas dikelompokan menjadi 4 (empat) kelompok atau kategori yaitu (1) BUMN Eksternalitas Tinggi dengan Profitabilitas Rendah, (2) BUMN Eksternalitas Tinggi dengan Profitabilitas Tinggi, (3) BUMN Eksternalitas Rendah dengan Profitabilitas Rendah dan (4) BUMN Eksternalitas Rendah dengan Profitabilitas Tinggi.

Pemetaan berdasarkan urgensi kepemilikan dikelompokan menjadi 2 (dua) kelompok atau kategori, yaituÃ‚Â (1) BUMN yang perlu dimiliki negara secara mayoritas dan (2) BUMN yang tidak perlu dimiliki negara secara mayoritas.

Model Implementasi Rightsizing Policy Dalam kerangka rightsizing policy, setelah dilakukan proses pemetaan dan kajian yang mendalam dengan memperhatikan prospek dan potensi pengembangan dan berbagai kondisi objektif yang relevan, maka perusahaan BUMN dapat dijadikan tetap stand alone, dimerjer atau diakusisi, dibentukÃ‚Â holding, didivestasi atau dilikuidasi.

Kebijakan stand alone diterapkan untuk perusahaan BUMN yang memenuhi kriteria-kriteria berikut: (a) mempunyai market share signifikan dan bergerak dalam sektor yang melibatkan atau menyangkut unsur pertahanan dan keamanan nasional (national security), (b) merupakan single player atau masuk sebagai pemain utama, (c) belum memiliki potensi untuk dimerjer ataupun dibentuk holding, atau (d) keberadaannya ditentukan berdasarkan peraturan perundangan yang berlaku dan beroperasi dalam kondisi captive market.

Kebijakan merjer/konsolidasi diterapkan bagi perusahaan BUMN yangÃ‚Â memenuhi kriteria antara lain (a) bergerak pada jenis usaha dan segmen pasar sama, (b) beroperasi dalam kondisi kompetisi tinggi, (b) mayoritas saham dimiliki Pemerintah, atau (c) kalau pun masih memiliki kinerja tergolong kurang baik atau status going concern perusahaan tersebut diragukan namun masih memiliki potensi untuk digabung dengan perusahaan BUMN lain.

Kebijakan pembentukan holding akan diimplementasi-kan pada perusahaan BUMN yang memenuhi kriteria antara lain (a) bergerak pada sektor usaha sama, atau (b) bergerak pada jenis usaha yang sejenis tetapi dengan segmen pasar http://www.setneg.go.id

www.setneg.go.id



berlainan, (c) berusaha dalam sektor yang sangat kompetitif, (d)Ã‚Â masih mempunyaiÃ‚Â prospek bisnis yang potensial dan berkelanjutan dan (e) Pemerintah masih merupakan pemilik mayoritas.

Kebijakan divestasi diterapkan bagi perusahaan BUMN dengan kriteria antara lain (a) berbentuk Persero, (b) berada pada sektor usaha atau industri yang kompetitif atau unsur penggunaan teknologi sangat cepat berubah, (c) bidang usaha tersebut menurut undang-undang tidak secara khusus harus dikelola oleh BUMN, (d) tidak bergerak di sektor pertahanan dan keamanan, (e) tidak mengelola sumber daya alam yang menurut ketentuan perundang-undangan tidak boleh diprivatisasi, (f) tidak bergerak di sektor tertentu yang oleh Pemerintah diberikan tugas khusus untuk melaksanakan kegiatan tertentu yang berkaitan dengan kepentingan masyarakat, dan memenuhi ketentuan/peraturan pasar modal apabila privatisasi dilakukan melalui pasar modal.

Kebijakan likuidasi diterapkan kepada perusahaan BUMN yang memenuhi kriteria antara lain (a) tidak mengemban amanat pelaksanaan PSO sehingga tidak harus dipertahankan status BUMN pada perusahaan tersebut, (b) dalam beberapa tahun mengalami kerugian yang tidak dapat diatasi dengan pendekatan penyelesaian bisnis secara normal, (c) tingkat kompetisi usaha di sektor tersebut relatif tinggi, (d) tingkat eksternalitas rendah, (e) bidang usaha tidak prospektif, dan (f) memiliki kondisi ekuitas negatif.

Program Privatisasi Sebagaimana dijelaskan di dalam Undang-undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara, privatisasi adalah penjualan saham Persero, baik sebagian maupun seluruhnya, kepada pihak lain dalam rangka meningkatkan kinerja dan nilai perusahaan, memperbesar manfaat bagi negara dan masyarakat, serta memperluas kepemilikan saham oleh masyarakat.

Sesuai Undang-undang Nomor 19 Tahun 2003 Pasal 74, maksud dan tujuan kebijakan privatisasi adalah memperluas kepemilikan masyarakat atas Persero, meningkatkan efisiensi dan produktivitas perusahaan, menciptakan struktur keuangan dan manajemen keuangan yang baik/kuat, menciptakan struktur industri yang sehat dan kompetitif, menciptakan Persero yang berdaya saing dan berorientasi global, dan menumbuhkan iklim usaha, ekonomi makro, dan kapasitas pasar.

Kriteria umum bagi perusahaan BUMN yang akan diprivatisasi telah ditetapkan dalam Undang-undang Nomor 19 Tahun 2003 dan Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2003. Kriteria umum tersebut adalah bahwa Persero yang dapat diprivatisasi harus bergerak di sektor usaha yang kompetitif atau industri/sektor usaha yang unsur teknologinya cepat berubah. KriteriaÃ‚Â lain adalah sebagian aset atau kegiatan dari Persero yang melaksanakan kewajiban pelayanan umum dan/atau yang berdasarkan Undang-undang kegiatan usahanya harus dilakukan oleh BUMN memang dapat dipisahkan untuk dijadikan penyertaan dalam pendirian perusahaan untuk selanjutnya apabila diperlukan dapat diprivatisasi.

Sedangkan Persero yang tidak dapat diprivatisasi adalah Persero yang terkait dengan kriteria-kriteria sebagai berikut: (a) Persero yang bergerak di sektor usaha yang berdasarkan peraturan perundangan hanya boleh dikelola oleh BUMN, (b) Persero yang bergerak di sektor usaha yang berkaitan dengan pertahanan dan keamanan Negara, (c) Persero yang bergerak di sektor tertentu yang oleh Pemerintah diberikan tugas khusus untuk melaksanakan kegiatan tertentu yang berkaitan dengan kepentingan masyarakat, dan (d) Persero yang bergerak di bidang usaha sumber daya alam yang secara tegas berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang dilarang untuk diprivatisasi.

Manfaat Privatisasi Manfaat dari program privatisasi pada dasarnya dapat ditinjau berdasarkan manfaat bagi perusahaan BUMN itu sendiri, manfaat bagi negara serta manfaat bagi masyarakat.

Bagi perusahaan BUMN yang bersangkutan privatisasi diharapkan dapat memberikan manfaat dalam hal (a) memperbaiki penerapan dan praktik Good Corporate Governance (GCG), (b) mendapat akses dan sumber pendanaan http://www.setneg.go.id

www.setneg.go.id



baru untuk pertumbuhan perusahaan sehingga dapat meningkatkan kinerja perusahaan, dan (c) dalam hal privatisasi melalui Strategic Sale (SS) bermanfaat untuk pengembangan pasar, alih teknologi, networking dan peningkatan daya saing perusahaan.

Manfaat privatisasi bagi Negara adalah membantu memperkuat kapitalisasi pasar modal, mengembangkan sarana investasi, menjadi sumber pendanaan bagi APBN (dari hasil divestasi), membantu mengembangkan sektor riil, dan mendorong perbaikan iklim investasi.

Bagi masyarakat, privatisasi diharapkan dapat memberikan manfaat yaitu memperluas kepemilikan (penjualan saham melalui pasar modal), menciptakan lapangan kerja karena peningkatan aktivitas ekonomi, dan memperbaiki kualitas jasa & produk melalui pertumbuhan perusahaan serta peningkatan partisipasi dan kontrol masyarakat investor terhadap perusahaan.

Metode Privatisasi Privatisasi dilakukan dengan menggunakan salah satu dari beragam metode privatisasi, yaitu penjualan saham berdasarkan ketentuan dan regulasi pasar modal dan penjualan saham langsung kepada investor strategis/strategic sale (SS). Masing-masing metode tersebut memiliki kriteria yang berbeda-beda.

Kriteria bagi perusahaan BUMN yang akan diprivatisasi dengan metode penjualan saham melalui pasar modal adalah perusahaan BUMN yang berada dalam sektor yang kompetitif, mengalamiÃ‚Â pertumbuhan beberapa tahun terakhir, dan memiliki trend pertumbuhan ke depan serta diminati oleh investor publik, mampu membukukan keuntungan (profitable) dan memiliki prospek usaha yang baik di masa mendatang, memiliki produk/jasa unggulan, membutuhkan investasi modal yang besar untuk pengembangan usaha, memiliki kompetensi baik teknis, manajemen dan jaringan pemasaran yang memadai dan memenuhi persyaratan peraturan Bapepam dan Bursa Efek.

Penjualan saham langsung kepada investor strategis/ Strategic Sale (SS) dapat dilakukan terhadap perusahaan BUMN yang memenuhi kriteria antara lain sangat memerlukan bantuan dan keahlian (know-how dan expertise) dari mitra strategis dalam aspek-aspek tertentu seperti operasional dan teknis, inovasi dan pengembangan produk, manajemen, pemasaran, aplikasi teknologi, dan kemampuan pendanaan. Kriteria lain adalah perusahaan BUMN tersebut membutuhkan dana yang besar namun menghadapi keterbatasan dana dari Pemerintah (selaku shareholder), dari pinjaman bank biasa terkait dengan tingkat leverage, dan/atau kesulitan menarik dana dari pasar modal karena terdapat beberapa peraturan pasar modal yang tidak bisa dipenuhi. Di samping itu terdapat kebutuhan untuk mendorong lebih lanjut pengelolaan dan pengembangan sebagian aset/kegiatan operasionalnya yang dapat dipisahkan untuk dikerjasamakan dengan mitra strategis. Dalam hal ini pengurangan kepemilikan Negara menjadi sekedar pemegang saham minoritas tidak bertentangan dengan regulasi mengingat perusahaan BUMN tersebut pada dasarnya beroperasi pada sektor yang tidak kritikal atau strategis bagi kepentingan Pemerintah dan kepentingan masyarakat pada umumnya.

Strategi privatisasi BUMN dalam jangka pendek (pada tahun 2007 dan 2008) di samping untuk memenuhi target APBN juga untuk pengembangan perusahaan. Privatisasi BUMN jangka menengah dan jangka panjang dilakukan sejalan dengan pelaksanaan program rightsizing BUMN serta utamanya untuk kepentingan pengembangan BUMN itu sendiri. Perolehan privatisasi (proceed) baik melalui metode penjualan saham di pasar modal, penjualan saham kepada investor strategis, maupun metode lain yang sesuai harus diutamakan untuk pengembangan perusahaan sehingga meningkatkan kinerja perusahaan yang diprivatisasi sebagaimana manfaat privatisasi yang telah diuraikan di muka. Dengan perbaikan kinerja perusahaan maka kemampuannya untuk bersaing baik domestik maupun secara global akan lebih baik. Alternatif privatisasi dapat dilakukan melalui penerbitan dan penjualan saham baru (saham dalam portepel) yang hasilnya untuk pengembangan perusahaan. Jika diperlukan dapat pula dilakukan divestasi (menjual saham milik Negara RI) yang hasilnya masuk ke Kas Negara.

Perkembangan BUMN dan Peran BUMN http://www.setneg.go.id

www.setneg.go.id



Selama beberapa dasawarsa BUMN telah memberikan peran yang sangat berarti dalam perekonomian nasional Indonesia guna mendukung dan mendorong gerak pembangunan bangsa. Jika ditinjau ke belakang, pada tahun 19401950-an, saat itu peran sektor korporasi masih minim dan sangat didominasi oleh perusahaan asing atau perusahaan dengan kepemilikan yang sangat terpusat. Peranan dan kekuatan Pemerintah pada waktu itu masih sangat terbatas dan lembaga-lembaga yang dibutuhkan untuk membina sektor korporasi dalam perekonomian modern belum didirikan. Sedangkan, di sisi lain dana investasi swasta yang dibutuhkan juga belum dapat tersedia.

Pada tahun 1970-an beberapa sektor yang menyangkut hajat hidup orang banyak belum terkelola dengan baik. Pemerintah menyadari bahwa sektor korporasi yang handal dalam membangun perekonomian nasional dibutuhkan untuk menciptakan lapangan kerja, menghasilkan barang dan jasa untuk dalam negeri maupun luar negeri, serta memberi layanan yang optimal bagi konsumen dalam negeri dan juga luar negeri. Pemerintah mulai mengembangkan sektor korporasi (BUMN) yang sebagian berasal dari hasil nasionalisasi perusahaan eks Belanda.

Sejalan dengan misi pemerintah untuk menggerakkan seluruh sektor perekonomian, maka Pemerintah terus berupaya untuk meningkatkan peran serta dari sektor korporasi swasta dan koperasi, sementara di sisi lain peran Pemerintah melalui kegiatan usaha BUMN dikurangi secara perlahan.

Guna menggerakkan sektor perekonomian, Pemerintah menyadari bahwa untuk mewujudkannya tidak cukup diisi dengan peran Pemerintah saja namun juga mengoptimalkan peranan sektor korporasi swasta (termasuk usaha kecil dan menengah) dan koperasi. Pada awal tahun 1980-an, Peranan Pemerintah melalui kegiatan usaha BUMN dikurangi. Kebijakan-kebijakan pembangunan sejak era itu dikembangkan ke arah peningkatan peran sektor korporasi swasta.

Kontribusi BUMN Kontribusi BUMN terhadap penerimaan negara dapat ditinjau dari kontribusi perusahaan BUMN yang berasal dari pembayaran dividen BUMN, pajak yang disetorkan BUMN, serta hasil (proceed) privatisasi BUMN.Ã‚Â Kontribusi BUMN selalu menunjukkan kecenderungan peningkatan dari waktu ke waktu.

Kontribusi Dividen Pada periode tahun 2002-2006 terjadi pertumbuhan kontribusi dividen rata-rata yang disamping disebabkan oleh peningkatan laba bersih BUMN, juga disebabkan karena kebijakan pemerintah untuk meningkatkan dividend pay out ratio dari rata-rata 20% sebelum krisis moneter 1997, menjadi sekitar 40% setelah krisis moneter, bahkan beberapa BUMN dikenakan lebih dari 50%. Gambaran kontribusi dividen BUMN sebagaimana pada Grafik 1 di bawah ini.

Grafik 1.Ã‚Â Kontribusi Dividen BUMN


www.setneg.go.id



Kontribusi Pajak Kontribusi BUMN dari pembayaran pajak pada periode tahun 2002-2006 juga mengalami pertumbuhan yang cukup tinggi yang disebabkan karena peningkatan laba bersih BUMN. Gambaran perkembangan kontribusi pajak tersebut dapat dilihat pada Grafik 2.

Grafik 2.Ã‚Â Kontribusi Pajak

Kontribusi Hasil Privatisasi Sejalan dengan kebijakan Pemerintah terkait dengan program privatisasi, penerimaan dari hasil privatisasi juga diupayakan untuk memberikan kontribusi kepada penerimaan negara. Sejak tahun 1999 sampai dengan 2006 (sebagai catatan pada tahun 2005 tidak dilakukan privatisasi), telah dilakukan privatisasi terhadap 15 BUMN, baik melalui metode penjualan saham kepada publik (12 BUMN) maupun metode lain (3 BUMN). Program privatisasi tersebut telah menghasilkan penerimaan negara sebesar Rp 25,9 triliun. Gambaran perkembangan hasil privatisasi selama tahun 20022006 terdapat pada Grafik 3.

Grafik 3. Kontribusi Privatisasi BUMN

Ã‚Â

Peran 12 BUMN Tbk. dalam Pasar Modal sangat signifikan, hal ini dapat dilihat dari kapitalisasi pasar di Bursa Efek Jakarta (BEJ) yang berdasarkan laporan statistik yang diterbitkan oleh Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan Departemen Keuangan Keuangan, kontribusi BUMN mencapai 34.39% atau senilai Rp 520,62 Triliun dari total 450 Perusahaan Tbk. (data per 22 Juni 2007).


www.setneg.go.id



Kontribusi Program Kemitraan dan Bina Lingkungan (PKBL) Berdasarkan Undang-undang Nomor 19 Tahun 2003 dan Keputusan Menteri Negara BUMN Nomor Kep-236/MBU/2003 tanggal 17 Juni 2003 Tentang Program Kemitraan BUMN dengan Usaha Kecil dan Program Bina Lingkungan, BUMN turut aktif memberikan bimbingan dan bantuan kepada pengusaha golongan ekonomi lemah, koperasi dan masyarakat.

Program Kemitraan BUMN bertujuan untuk meningkatkan kemampuan usaha kecil agar menjadi tangguh dan mandiri melalui pemanfaatan dana dari bagian laba BUMN. Sumber Dana Program Kemitraan dan Jumlah Unit Usaha Kecil dan Menengah sampai dengan Tahun 2006 (prognosa) disajikan pada Tabel 2 berikut ini.

Tabel 2. Program Kemitraan s.d. Tahun 2006 (Prognosa)

*) Laba bersih BUMN sebesar 1% - 3% (Bagi BUMN Yang Laba)

Grafik 4. Komposisi Penyaluran Dana Program Kemitraan per Sektor/Jenis Usaha sampai dengan Tahun 2006 (Prognosa)

Ã‚Â

Ã‚Â

Program Bina Lingkungan bertujuan untuk memberdayakan kondisi sosial masyarakat oleh BUMN di wilayah usaha BUMN tersebut melalui pemanfaatan dana dari bagian laba BUMN. Perkembangan Dana Program Bina Lingkungan http://www.setneg.go.id

www.setneg.go.id



yang telah disalurkan kepada masyarakat sampai dengan tahun 2006 (prognosa) disajikan pada Tabel 3 berikut ini.

Tabel 3. Akumulasi Penyaluran Dana Bantuan Program Bina Lingkungan dan Jenis Bantuan sampai dengan Tahun 2006 (Prognosa)

Ã‚Â

*) Laba bersih BUMN sebesar maksimal 1% (Bagi BUMN Yang Laba)

Grafik 5. Komposisi Penyaluran Bina Lingkungan Per Jenis/Bantuan sampai denganÃ‚Â Tahun 2006 (Prognosa)

Ã‚Â


www.setneg.go.id


Strategi Dan Kebijakan Pemberdayaan Badan Usaha Milik Negara

Recommend Documents