STATUS REKOMENDASI KESELAMATAN SUB KOMITE INVESTIGASI KECELAKAAN LLAJ KOMITE NASIONAL KESELAMATAN TRANSPORTASI
Investigasi Investigation
Tanggal Kejadian Date of Occurrence
Sumber Source
Tanggal Dikeluarkan Issued Date
KNKT. 14. 06. 02. 01
17-Jun-14
Final Report
8-Aug-15
Penerima Receiver
Kepolisian Daerah Metro Jaya
Dinas Bina Marga Provinsi Jawa Barat
Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Barat Manajemen PO. Desiana Citra Lestari
Nomor Number
Respon Response
Status Status
Tanggal Respon Diterima Response Date
A. Lebih selektif dalam memberikan Surat Izin Mengemudi (SIM) baru maupun perpanjangan untuk angkutan penumpang umum berdasarkan usia yang bersangkutan. B. Memberikan materi dalam ujian pengambilan SIM terkait dengan tata cara menghadapi kondisi kritis, baik pada turunan, tanjakan maupun persilangan sebidang dengan kereta api
NIL
OPEN
NIL
A. Memperbaiki permukaan jalan yang berada pada lokasi ruas jalan Cicenang dari arah Bandung menuju Jakarta sekitar 100 meter sebelum titik terjadinya kecelakaan. B. Membuat lajur penyelamatan pada ruas jalan turunan ekstrim.
NIL
OPEN
NIL
A. Melaksanakan sosialisasi tentang keselamatan untuk kendaraan angkutan penumpang umum. B. Memperbaiki batas marka tepi dan tengah secara jelas.
NIL
OPEN
NIL
A. Menerapkan Safety Management System meliputi operasional kendaraan,maintenance, dan juga manajemen perusahaan. B. Untuk tidak menugaskan pengemudi lanjut usia (lansia) C. Menyediakan pengemudi pengganti untuk rute antar kota yang waktu mengemudi per harinya lebih dari 8 jam. D. Memberikan bimbingan dan penyuluhan kepada pegawai serta awak bus tentang perlu dan pentingnya keselamatan dalam setiap pengoperasian kendaraan. E. Melengkapi perlengkapan tanggap darurat pada setiap kendaraan penumpang angkutan umum.
NIL
OPEN
NIL
Rekomendasi Keselamatan Safety Reccomendation
KNKT. 15. 07. 03. 01
14-Jul-15
Final Report
4-Jan-16
Direktorat Jenderal Perhubungan Darat Kementerian Perhubungan
-
A. Menetapkan kebijakan pengesahan tipe mobil baru khususnya mobil bus melalui uji tipe fisik sesuai KM No. 9 Th. 2004 tentang Pengujian Tipe Kendaraan Bermotor melalui pemodelan komputer untuk crashworthiness dan 3 (tiga) tahun terhitung sejak dikeluarkannya rekomendasi ini dilakukan uji fisik; B. Menginstruksikan kepada penyelenggara pengujian berkala untuk melakukan pengujian sesuai dengan PP No. 55 Th. 2012 tentang Kendaraan dan PM No. 133 Th. 2015 tentang Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor, dan dilakukan pemeriksaan kondisi superstructure. Disarankan untuk dilakukan uji berkala setiap 1 (H13satu) tahun tetapi dilakukan secara lebih detail dan komprehensif untuk kelaikan kendaraan; C. Menerapkan peraturan tentang kewajiban pemasangan perangkat Event Data Recorder (EDR) pada kendaraan mobil bus agar penyebab kecelakaan LLAJ mejadi lebih mudah dan akurat diketahui; D. Merevisi UU No. 22 Th. 2009 tentang LLAJ terkait jam kerja pengemudi serta pengaturan waktu istirahat yang disesuaikan dengan UU No. 13 Th. 2003 tentang Ketenagakerjaan; E. Mengkaji ulang Peraturan Direktur Jenderal Perhubungan Darat, No. SK.7234/AJ.401/DRJT/2013 tentang Petunjuk Teknis Perlengkapan Jalan untuk masalah guardrail agar berfungsi lebih efektiff;
NIL
OPEN
NIL
NIL
OPEN
NIL
F. Membuat peraturan terkait pemasangan peredam tumbukan pada objek-objek yang merupakan hazard (tiang JPO) pada jalan tol sesuai PP No.15 Th. 2005 tentang Jalan Tol Pasal 5 Ayat 5; G. Dalam menerbitkan ijin rehabilitasi body kendaraan khususnya mobil bus agar dilakukan pemeriksan sesuai dengan spesifikasi teknis; H. Memberlakukan kewajiban penggunaan sabuk keselamatan pada setiap kursi penumpang di mobil bus, dalam waktu 2 (dua) tahun; I. Memberlakukan kewajiban penggunaan sabuk keselamatan pada setiap kursi penumpang di mobil bus, dalam waktu 2 (dua) tahun. Direktorat Jenderal Bina Marga Kementerian PU dan Perumahan Rakyat
-
A. Menghindari semaksimal mungkin pemasangan tiang penyangga jembatan yang diletakkan di median jalan tol sesuai PP No. 15 Th. 2005 tentang Jalan Tol Pasal 41 Ayat 3; B. Memasang peredam tumbukan pada objek-objek yang merupakan hazard (tiang JPO) pada jalan tol sesuai dengan PP No. 15 Th. 2005 tentang Jalan Tol Pasal 5 Ayat 5; C. Mengevaluasi ulang keefektivan guardrail agar dapat meningkatkan keselamatan jalan tol.
Badan Penelitian dan Pengembangan Kementerian Perhubungan
Manajemen PO. Rukun Sayur
Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Tengah Dinas Perhubungan, Komunikasi, dan Informatika Kabupaten Karanganyar
KNKT. 15. 12. 05. 01
6-Dec-15
Final Report
25 April 2016 Direktorat Jenderal Perhubungan Darat Kementerian Perhubungan Direktorat Jenderal Perkeretaapian Kementerian Perhubungan PT. Kereta Api Indonesia (Persero)
A. Mengkaji ulang Peraturan Direktur Jenderal Perhubungan Darat, No. SK.7234/AJ.401/DRJT/2013 tentang Petunjuk Teknis Perlengkapan Jalan untuk masalah guardrail agar berfungsi lebih efektif; B. Meneliti peredam tumbukan pada objek-objek yang merupakan hazard (seperti tiang JPO) pada jalan tol sesuai dengan PP No. 15 Th. 2005 tentang Jalan Tol Pasal 5 Ayat 5; C. Melakukan penelitian tentang uji tipe mobil bus agar memenuhi persyaratan crashworthiness secara internasional; D. Melakukan kajian pengaruh puasa terhadap tingkat kebugaran, reaksi dan antisipasi menghadapi kondisi-kondisi kritis bagi pengemudi angkutan umum ditinjau dari aspek kesehatan dan agama.
NIL
OPEN
NIL
NIL
OPEN
NIL
Dalam penertiban izin insidentil agar dilakukan pemeriksaan teknis secara lengkap terhadap mobil-mobil yang diajukan
NIL
OPEN
NIL
A. Melakukan pengujian berkala kendaraan sesuai dengan PP No.55 Th. 2012 tentang Kendaraan dan PM No. 133 Th. 2015 tentang Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor; B. Melakukan pemeriksaan secara menyeluruh terhadap armada Perusahaan Otobus yang berada di wilayah pembinaannya terkait dengan perlengkapan dan kelengkapan teknis kendaraan yang bersangkutan.
NIL
OPEN
NIL
A. Adanya anggaran APBN untuk melaksanakan pendidikan bagi calon-calon pengemudi angkutan umum; B. Dilakukannya penelitian / kajian secara komprehensif tentang pengoperasian kendaraan angkutan umum berdasarkan umur kendaraan.
NIL
OPEN
NIL
Untuk segera melaksanakan inventarisasi, pengawasan dan evaluasi kinerja pada seluruh perlintasan sebidang khususnya yang berada di wilayah Jabodetabek.
NIL
OPEN
NIL
A. Berkoordinasi dengan pihak-pihak terkait untuk melakukan penertiban bangunan sepanjang 500 meter sebelum dan sesudah dari JPL 05 ke arah St. Kampung Bandan; B. Memasang palang pintu perlintasan dengan panjang selebar jalan.
NIL
OPEN
NIL
A. Menerapkan Safety Management System (SMS) meliputi jam kerja pengemudi dan jam istirahat, operasional kendaraan, maintenance, dan juga manajemen perusahaan; B. Menyediakan pengemudi cadangan untuk rute antar kota yang waktu mengemudi per harinya lebih dari 8 jam; C. Memberikan bimbingan dan penyuluhan kepada pegawai serta awak bus tentang perlu dan pentingnya keselamatan dalam setiap pengoperasian kendaraan; D. Melengkapi perlengkapan tanggap darurat pada setiap kendaraan penumpang angkutan umum; E. Melengkapi seluruh unit armadanya dengan perangkat sistem keselamatan sesuai dengan standar teknis sebagaimana yang ditetapkan oleh pabrik (antara lain rem tangan dan kaca aman/safety glass).
Kepolisian Resort Jakarta Barat
Dinas Perhubungan Provinsi DKI Jakarta
Dinas Pertamanan dan Pemakaman Provinsi DKI Jakarta
Dinas Bina Marga Provinsi DKI Jakarta Manajemen PT. Metromini
KNKT. 15. 01. 01. 01
6-Dec-15
Final Report
20-Jul-15
Dinas Perhubungan Provinsi Papua
Dinas Perhubungan Kota Jayapura
A. Memindahkan pos polisi yang berada di bawah fly over, karena menutupi ruang bebas pandang dan menyebabkan penggunaan badan jalan sebagai tempat parkir; B. Melaksanakan pemeriksaan dan pengawasan pengemudi angkutan umum terkait dengan kepemilikan Surat Izin Mengemudi (SIM) yaitu guna mencegah dioperasikannya mobilmobil tersebut oleh supir yang tidak syah.
NIL
OPEN
NIL
A. Menutup perlintasan sebidang JPL 05 Angke; B. Mengawasi kondisi teknis dan kelaikan jalan kendaraan bermotor khususnya untuk angkutan penumpang umum; C. Menempatkan Petugas Dinas Perhubungan untuk membantu Kepolisian mengatur arus lalu lintas terutama pada jam-jam sibuk.
NIL
OPEN
NIL
A. Memangkas dan merapikan ranting dan daun pohon yang menutupi rambu-rambu lalu lintas sejauh 150 meter baik sebelum maupun sesudah perlintasan sebidang JPL 05 Angke; B. Melakukan pengawasan secara teknis dan administratif terhadap kendaraan-kendaraan angkutan penumpang umum.
NIL
OPEN
NIL
Membuat beberapa U-Turn di titik tertentu
NIL
OPEN
NIL
A. Menanamkan disiplin dan ketaatan berlalu lintas kepada seluruh awak kendaraan; B. Meremajakan seluruh unit armadanya yang tidak memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan; C. Menerapkan Safety Manajemen System.
NIL
OPEN
NIL
A Melakukan sosialisasi tentang keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan kepada pengusaha-pengusaha angkutan, baik PO Bus maupun mobil barang; B. Menginstruksikan kepada seluruh Dinas Perhubungan Kabupaten/Kota untuk melakukan pengujian berkala sesuai dengan ketentuan perundang-undangan; C. Berkoordinasi dengan Kepolisian Daerah, Dinas PU Bina Marga dan Instansi terkait lainnya Provinsi Papua untuk melakukan kajian bersama dan penilaian terhadap kelayakan operasional jalan terhadap jalan yang baru dibangun.
NIL
OPEN
NIL
A. Berkoordinasi dengan pihak kepolisian kota Jayapura untuk melakukan sosialisasi, penertiban dan pengawasan kendaraan bermotor yang dioperasikan tidak sesuai peruntukannya; B. Melengkapi unit pelaksana teknis pengujian kendaraan bermotor dengan gedung dan alat uji mekanis serta sumber daya manusia penguji yang kompeten dan memadai; C. Melengkapi rambu-rambu peringatan dan larangan serta kelengkapan jalan lainnya pada jalan alternatif Perumnas III Waena – Entrop sejauh 400 m sebelum dan sesudah titik lokasi terjadinya kecelakaan dengan pemasangan rambu-rambu sesuai dengan standar ketentuan yang berlaku; D. Melengkapi jalan dengan pembuatan marka jalan tengah dan tepi pada ruas jalan alternatif Perumnas III Waena-Entrop; E. Berkoordinasi dengan pihak kepolisian kota Jayapura untuk melakukan pengawasan dan penertiban kendaraan barang yang telah habis masa uji berkalanya; F. Memasang guardrail pada ruas-ruas jalan yang kondisi kiri dan kanan terdapat jurang dan sungai.
NIL
OPEN
NIL
Kepolisian Resort Kota Jayapura Dinas PU Bina Marga Kota Jayapura
Melakukan pengawasan dan penertiban terhadap SIM pengemudi khususnya kendaraan mobil barang.
NIL
OPEN
NIL
A. Melakukan pengaspalan / overlay jalan alternatif yang baru dibangun yaitu pada ruas jalan alternatif Perumnas III Waena – Entrop agar daya cengkram ban untuk pergerakan akselerasi, deselerasi maupun manuver kendaraan dapat lebih optimal. B. Melengkapi jalan dengan pembuatan bahu jalan; C. Menyiapkan jalur penyelamatan arrester bed.
NIL
OPEN
NIL
STATUS REKOMENDASI KESELAMATAN SUB KOMITE INVESTIGASI KECELAKAAN PERKERETAAPIAN KOMITE NASIONAL KESELAMATAN TRANSPORTASI
Investigasi Investigation
Tanggal Kejadian Date of Occurrence
Sumber Source
Tanggal Dikeluarkan Issued Date
KNKT. 15. 09. 04. 02
23-Sep-15
Final Report
29-Des-15
Penerima Receiver
Nomor Number
DJKA KEMENHUB
-
Rekomendasi Keselamatan Safety Reccomendation
Respon Response
Status Status
Tanggal Respon Diterima Response Date
CLOSED
22-Feb-16
Setiap pengadaan Sarana Perkeretaapian harus diimbangi dengan jumlah SDM Awak Sarana Perkeretaapian dan tenaga perawatannya yang telah bersertifikat kecakapan dari Direktorat Jenderal Perkeretaapian sesuai dengan Peraturan Menteri No. 155 tahun 2015 tentang Sertifikasi Kecakapan Awak Sarana Perkeretaapian; Setiap perubahan spesifikasi teknis pada sarana perkeretaapian wajib dilakukan uji pertama sesuai dengan UU No. 23 tahun 2007 tentang Perkeretaapian;
Meningkatkan audit keselamatan terhadap penyelenggaraan perkeretaapian di Jabodetabek yang meliputi aspek Sertifikasi Awak Sarana, Sarana dan Prasarana sesuai dengan peraturan yang berlaku.
Mengembalikan blok rem KRL sesuai dengan spesifikasi pabrikan yang pada saat ini menggunakan blok rem cor/metalik (cast iron ) dikembalikan menjadi blok rem komposit dalam waktu 6 (enam) bulan Melepaskan ram pengaman pada kaca depan kabin masinis KRL dan menggunakan laminated safety glass untuk keselamatan awak sarana perkeretaapian Memasang alat perekam data yang dapat merekam waktu, kecepatan, koordinat lokasi, tekanan udara pipa pengereman dan percakapan pada sarana perkeretaapian Untuk melakukan inventarisasi daerah rawan kecelakaan termasuk di dalamnya lokasi yang dapat mengganggu jarak pandang bebas masinis pada semua lintas pelayanan KRL Jabodetabek Melakukan modifikasi pada penghalang sinar matahari dan papan rute sehingga tidak mengurangi ruang bebas pandangan awak sarana perkeretaapian
Meningkatkan sosialisasi dan pengawasan terhadap implementasi: (a) PM. 13 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pengujian dan Sertifikasi Kereta dengan Penggerak Sendiri; (b) PM. 24 Tahun 2015 tentang Standar Keselamatan Perkeretaapian ;(c) PM. 155 Tahun 2015 tentang Sertifikat Kecakapan Awak Sarana Perkeretaapian (pengganti PM. 23 Tahun 2011 tentang Sertifikat Kecakapan Awak Sarana Perkeretaapian); (d) PM. 175 Tahun 2015 tentang Standar Spesifikasi Teknis Kereta Kecepatan Normal dengan Penggerak Sendiri (Pengganti PM. 42 Tahun 2010 tentang Standar Spesifikasi Teknis Kereta dengan Penggerak Sendiri). Melakukan pemasangan sinyal pembantu berupa sinyal pendahulu apabila sinyal utama tidak terlihat pada jalur KA lengkung dan berliku, hal ini sesuai dengan PM. 10 Tahun 2011 tentang Persyaratan Teknis Peralatan Persinyalan Perkeretaapian. Memasang perangkat keselamatan kereta otomatis pada jalur kereta api di lintas Jabodetabek sesuai dengan PM. 52 Tahun 2014 tentang Perangkat Sistem Keselamatan Kereta Api Otomatis (SKKO).
NIL
OPEN
NIL
OPEN
Menerapkan Sistem Keselamatan Kereta Api Otomatis (SKKO) secara bertahap, Direktorat Jenderal Perkeretaapian akan pada prasarana sedangkan pemasangan pada sarana perkeretaapian oleh Penyelenggara Sarana Perkeretaapian yang ditargetkan selesai pada tahun 2018
CLOSED
Melakukan revisi PM. 10 Tahun 2011 tentang Persyaratan Teknis Peralatan Persinyalan Perkeretaapian dengan menambahkan definisi mengenai “jarak tampak sinyal” agar tidak terjadi kesalahan interpretasi peraturan tersebut
NIL
OPEN
Melakukan revisi PM. 10 Tahun 2011 tentang Persyaratan Teknis Peralatan Persinyalan Perkeretaapian dengan menyelaraskan penggunaan istilah atau nomenklatur “sinyal pendahulu” sehingga tidak terjadi kerancuan
NIL
OPEN
Berkoordinasi dengan PT. Kereta Api Indonesia (Persero) dan Pemerintah Daerah setempat untuk menertibkan serta membersihkan papan reklame dan pohon-pohon besar yang keberadaannya mengganggu pandangan masinis terhadap fasilitas persinyalan khususnya di lokasi kejadian
Melakukan koordinasi dengan PT. Kereta Api Indonesia (Persero) dan Pemerintah Daerah setempat untuk sterilisasi terhadap pohon-pohon, papan reklame serta bangunan yang dapat mengganggu jarak pandang masinis dalam pengoperasian KRL di semua lintas pelayanannya
CLOSED
22-Feb-16
22-Feb-16
PT. KAI (Persero)
-
Melakukan sertifikasi Awak Sarana KRL sesuai PM. 155 Tahun 2015 tentang Sertifikat Kecakapan Awak Sarana Perkeretaapian, PM. 24 Tahun 2015 tentang Standar Keselamatan Perkeretaapian dan PD. 16 B Tahun 2012 tentang Dinas Kereta Rel Listrik
NIL
OPEN
NIL
Meningkatkan evaluasi dan pengawasan terhadap kompetensi dan kinerja awak sarana perkeretaapian
NIL
OPEN
NIL
Mengembalikan penggunaan blok rem KRL sesuai dengan spesifikasi pabrikan dalam waktu 6 (enam) bulan
NIL
OPEN
NIL
Membuat petunjuk pelaksanaan atau SOP terkait dengan kewajiban masinis membina asisten masinis sesuai ketentuan yang berlaku
NIL
OPEN
NIL
NIL
OPEN
NIL
Melepaskan atau memodifikasi penghalang sinar matahari dan papan rute sehingga tidak mengurangi ruang bebas pandang ke depan awak sarana KRL
NIL
OPEN
NIL
Memasang perangkat keselamatan kereta otomatis pada KRL yang beroperasi di lintas Jabodetabek sesuai dengan PM. 52 Tahun 2014 tentang Perangkat Sistem Keselamatan Kereta Api Otomatis (SKKO)
NIL
OPEN
NIL
Memasang alat perekam data yang dapat merekam waktu, kecepatan, koordinat lokasi, tekanan udara pipa pengereman dan percakapan di dalam kabin masinis sesuai Pasal 41 Ayat 1 PM. 24 Tahun 2015 tentang Standar Keselamatan Perkeretaapian
NIL
OPEN
NIL
Melakukan evaluasi dan kajian terhadap batas kecepatan kereta di wilayah Jabodetabek khususnya pada jalur lengkung yang dapat menjamin keselamatan perkeretaapian
NIL
OPEN
NIL
Peraturan Dinas agar selalu diperbarui (update ) sesuai dengan peraturan yang berlaku
NIL
OPEN
NIL
Melepaskan ram pengaman pada kaca depan kabin masinis KRL dan agar selalu menggunakan laminated safety glass demi keselamatan awak sarana, mengacu PM. 24 Tahun 2015 tentang Standar Keselamatan Perkeretaapian dan PM. 175 Tahun 2015 tentang Standar Spesifikasi Teknis Kereta Kecepatan Normal dengan Penggerak Sendiri
STATUS REKOMENDASI KESELAMATAN SUB KOMITE INVESTIGASI KECELAKAAN PELAYARAN KOMITE NASIONAL KESELAMATAN TRANSPORTASI
Investigasi Investigation
Tanggal Kejadian Date of Occurrence
Sumber Source
Tanggal Dikeluarkan Issued Date
KNKT-14-01-01-03
3 Januari 2014
Final Report
Juli 2015
Penerima Receiver
Direktorat Jenderal Perhubungan Laut
Administrator Pelabuhan
Operator
KNKT - 14 - 01 - 02 - 03
14 Januari 2014
Final Report
4/1/2014
Rekomendasi Keselamatan Safety Reccomendation
Membuat regulasi untuk mewajibkan pencatatan data penumpang, baik penumpang pejalan kaki maupun penumpang dengan kendaraan; Melarang penggunaan tangki void sebagai tangki ballast; Memastikan bahwa kamar mesin dilengkapi dengan alat telekomunikasi dengan anjungan; Peningkatan pengawasan pada kondisi kapal sebelum bertolak. Memastikan bahwa seluruh kendaraan telah terikat lashing sebelum tali tambat dilepas. Penggunaan fasilitas pelabuhan dengan operator yang memadai, terutama pada: - Jembatan timbang; - Jembatan bergerak (movable bridge); Meningkatkan pencatatan data penumpang, kendaraan, dan muatan di atas kendaraan. 1. Peningkatan pengetahuan Awak Kapal mengenai pengambilan keputusan pada kondisi bahaya terkait: - Tindakan menghadapi kondisi kapal miring; - Pemeriksaan rutin pada ruangan yang tidak seharusnya ada genangan; dan - Evakuasi seluruh penumpang ke titik berkumpul (muster station).
Syahbandar Kelas Utama Tanjung Perak
2. Peningkatan pengetahuan Awak Kapal mengenai kewajiban menutup bukaan kedap air. Membuat peraturan yang mewajibkan operator untuk mengikat velg kendaraan dengan lashing sebelum kapal bertolak, termasuk untuk kapal penyeberangan, beserta sanksi yang tegas; Menjalankan prosedur penimbangan kendaraan dan muatannya;
PT. Bangka Belitung Jaya Line
Memastikan bahwa setelah Surat Persetujuan Berlayar (SPB) diterbitkan, tidak ada lagi kegiatan pemuatan/pembongkaran kendaraan, air tawar, ballast air laut, dan/atau bahan bakar; Memastikan Awak Kapal mampu menghitung stabilitas dengan akurat terkait volume tangki-tangki dan kendaraan;
Direktorat Jenderal Perhubungan Laut
Awak Kapal KNKT - 14 - 04 - 03 - 03
Nomor Number
Final Report Kantor Kesyahbandaran Pelabuhan Utama Tanjung Perak
Operator Pelayaran
Membuat manifest kendaraan yang akurat. Meningkatkan pengawasan terhadap penerapan prosedur pemanduan kapal; Melakukan sosialisasi terhadap prosedur pemberian dispensasi pandu kepada seluruh operator kapal dan penyedia jasa pelayanan pemanduan. Meningkatkan pengawasan terhadap penerapan pelaksanaan familiarisasi kapal sehingga para awak kapal yang bertanggung jawab terhadap keselamatan pelayaran dapat mengetahui potensi dan kekurangan kapal yang diawaki dan dioperasikannya. Menekankan perlunya awak kapal untuk menaati prosedur keselamatan yang berlaku, dalam hal ini terkait dengan kepatuhan terhadap peraturan wajib pandu. Meningkatkan kemampuan awak kapal dalam melakukan analisis resiko pelayaran.
Respon Response
Status Status
-
Open
-
Open
-
Open
-
Open
-
Open
-
Open
-
Open
-
Open
-
Open
-
Open
-
Open
-
Open
-
Open
-
Open
-
Open
-
Open
-
Open
-
Open
-
Open
Tanggal Respon Diterima Response Date
KNKT - 14 - 08 - 06 - 03
26 Agustus 2014
Final Report Kantor Kesyahbandaran Dan Otoritas Pelabuhan Gresik
Operator
KNKT - 14 - 07 - 04 - 03
17 Juli 2014
Final Report Direktorat Jenderal Perhubungan Laut
Direktorat Jenderal Perhubungan Darat / Otoritas Pelabuhan Penyeberangan
Operator Kapal Penyeberangan
KNKT - 16 - 03 - 02 - 03
4 Maret 2016
Melakukan sosialisasi kepada operator untuk perwira kapal terkait dinas jaga; Membuat peraturan tentang penetapan lokasi labuh jangkar; Meningkatkan pengawasan terhadap ketaatan pada kapalkapal yang berlabuh jangkar di posisi yang telah ditentukan; Meningkatkan kemampuan Awak Kapal dalam menghadapi kondisi kapal larat; Meningkatkan kedisiplinan Awak Kapal dalam melakukan dinas jaga; Meningkatkan kemampuan awak kapal dalam penanganan kondisi darurat di kapal seperti halnya penanganan kebocoran dan evakuasi kapal. Menyebutkan klausul keterangan dalam surat pernyataan nakhoda bahwa penataan kendaraan di atas geladak kendaraan sudah sesuai dengan SPM. Mensyaratkan untuk melampirkan manifest muatan kendaraan truk sebagai persyaratan pengajuan surat persetujuan berlayar. Meningkatkan pengawasan terhadap pelaksanaan ketentuan pengaturan jarak kendaraan di atas geladak kendaraan kapal penyeberangan; Mensyaratkan para pengirim barang melalui angkutan truk untuk melaporkan jumlah, isi, dan jenis muatan yang diangkutnya; Meninjau kembali ketentuan jarak penempatan kendaraan terkait akses Awak Kapal pada saat terjadi bahaya kebakaran di geladak kendaraan; Melaksanakan sosialisasi tentang ketentuan pemuatan kendaraan di atas geladak kendaraan kapal penyeberangan kepada pemangku kepentingan (stakeholder ) terkait. Meningkatkan pengawasan terhadap batasan tinggi muatan kendaraan yang menggunakan angkutan kapal penyeberangan, sehingga tidak mengganggu fungsi sprinkler. Melaksanakan ketentuan tentang penempatan kendaraan di geladak kendaraan kapal penyeberangan; Meningkatkan kemampuan Awak Kapal untuk tindakan pertama terkait dengan upaya pemadaman kebakaran terutama potensi kebakaran yang ada di geladak kendaraan.
-
Open
-
Open
-
Open
-
Open
-
Open
-
Open
-
Open
-
Open
-
Open
-
Open
-
Open
-
Open
-
Open
-
Open
-
Open
-
Open
-
Open
-
Open
-
Open
-
Open
-
Open
Final Report
Direktorat Jenderal Perhubungan Laut
Meningkatkan kemampuan marine Inspektur dalam melakukan analisis teknis terhadap perubahan setiap perubahan atau konversi konstruksi kapal, khususnya dalam kaitannya dengan kajian resiko yang mungkin timbul Meningkatkan profesionalisme auditor ISM Code serta pengawasan terhadap pelaksanaan audit ISM Code di kapal maupun di perusahaan Pelayaran. Segera melakukan inspeksi mengenai keberadaan dan pemenuhan terhadap perhitungan stabilitas (stability booklet) bagi semua kapal terutama kapal penumpang. Segera melakukan inspeksi terhadap pemenuhan regulasi terkait kewajiban melengkapi data-data teknis dan gambar rancang bangun kapal bagi kapal-kapal yang sudah beroperasi. Melakukan peningkatan pengawasan kepada seluruh Syahbandar dalam rangka pemberian Surat Persetujuan Berlayar (Port Clearance) mengenai laporan keberangkatan dari Nakhoda terhadap kondisi kapal. Meningkatkan integritas sumber daya manusia pada regulator untuk mengawasi pelaksanaan kebijakkan regulator itu sendiri.
Direktorat Jenderal Perhubungan Darat
OPP Ketapang Gilimanuk
Dinas Perhubungan
UPP Gilimanuk dan UPP Ketapang
PT. Biro Klasifikasi Indonesia (Persero)
Menerapkan secara konsisten kentetuan yang tercantum dalam PM No 29 tahun 2014 tentang pencegahan pencemaran lingkungan maritim khususnya bab V tentang pengangkutan limbah bahan berbahaya dan beracun (Limbah B3) dan surat edaran direktur perkapalan dan kepelautan no. UM. 003/1/2/DK-15 tentang pengangkutan limbah bahan berbahaya dan beracun (limbah B3) bagi kapal-kapal berbendera Indonesia. Melakukan sosialisasi prosedur keselamatan kepada operator dan masyarakat tentang keselamatan berlayar. Memeriksa dengan teliti status klas kapal yang disampaikan oleh Biro Klasifikasi Indonesia. Menyusun prosedur uji coba sandar dan berlayar dengan memperhatikan aspek kelengkapan dan kecukupan/validasi dokumen sertifikat kapal. Meningkatkan kemampuan petugas pemeriksa dalam melaksanakan kegiatan uji sandar terutama terkait dengan penilaian resiko sebelum memberikan suatu keputusan atau rekomendasi. Dalam memberikan ijin operasi kapal penyeberangan perlu memperhatikan kondisi teknis kapal dinilai dari tepat atau tidaknya kapal untuk bisa dioperasikan di dermaga yang bersangkutan Menentukan kewajiban untuk angkutan kendaraan yang akan menggunakan jasa kapal penyeberangan untuk menyampaikan jumlah, berat dan jenis muatan yang diangkut Menyusun prosedur penyusunan manifest penumpang sehingga dapat diketahui jumlah pelayar secara lengkap di kapal penyeberangan. Mensyaratkan kepada operator angkutan kendaraan yang membawa B3 untuk melaporkan status muatan sebelum masuk ke sistem angkutan penyeberangan. Meningkatkan kinerja operasional jembatan timbang untuk memantau berat kendaraan yang akan masuk ke pelabuhan yang tidak memiliki fasilitas pengukuran berat kendaraan Dalam menerbitkan surat persetujuan masuk lintasan, perlu diperhatikan dan dipertimbangkan kondisi teknis kapal terkait kesesuaian teknis kapal, aspek keselamatan dan aspek operasional Mengkaji ulang ketentuan batas waktu operasional bongkar dan muat kapal dengan memperhatikan aspek pemeriksaan kondisi kelaikan lautan kapal ketika berangkat. Menyusun prosedur untuk mewajibkan operator angkutan kendaraan yang akan menggunakan jasa angkutan penyeberangan melengkapi armadanya dengan data berat muatan dan jenis. Memastikan bahwa kapal yang siap untuk berangkat telah menyampaikan seluruh informasi terkait kondisi keberangkatan kapal. Meningkatkan kemampuan pengawasan petugas keberangkatan kapal terhadap aspek keselamatan kapal berangkat utamanya memastikan bahwa sarat kapal pada saat kapal akan berangkat tidak melewati batas maksimum dan stabilitas kapal. Dalam melakukan pemeriksaan terhadap dokumen keberangkatan kapal agar memastikan daftar isian pengajuan surat persetujuan berlayar telah dilengkapi dengan benar. Melakukan identifikasi dan penanganan secara khusus terhadap angkutan kendaraan yang membawa barang kategori B3 Agar konsisten terhadap penerapan ketentuan penerimaan klas kapal sudah jadi (existing ship) terutama untuk kapalkapal yang sebelumnya tanpa klas Harus memperhatikan posisi bukaan-bukaan di lambung kapal dan pembacaan tanda lambung timbul dan tanda sarat kapal depan/Belakang pada sat waktu sarat kapal dinaikkan.
-
Open
-
Open
-
Open
-
Open
-
Open
-
Open
-
Open
-
Open
-
Open
-
Open
-
Open
-
Open
-
Open
-
Open
-
Open
-
Open
-
Open
-
Open
-
Open
PT. Biro Klasifikasi Indonesia (Persero)
PT. ASDP, Cabang Gilimanuk (Persero)
PT. Dharma Bahari Utama (Operator)
Meningkatkan profesionalisme SDM Surveyor dalam melaksanakan pemeriksaan dan pengawasan baik class matter maupun statutory matter yang dilimpahkan oleh pemerintah. Menyusun prosedur untuk dapat menentukan jumlah penumpang baik yang penumpang pejalan kaki maupun penumpang yang naik kendaraan bermotor. Menyusun mekanisme penyampaian informasi hasil pengukuran jembatan timbang sehingga bisa diterima di pihak kapal sesuai yang diamanatkan dalam peraturatn pelaksanaan pelabuhan penyeberangan. Menyiapkan mekanisme penempatan dan pengaturan kendaraan yang membawa barang muatan kategori B3 dan area untuk pengaturan kendaraan yang membawa muatan lebih Melakukan pengangkatan terhadap kerangka kapal sesuai PM No. 71 Tahun 2013karena posisi kapal masih dalam keadaan yang membahayakan fasilitas listrik bawah air serta terkait adanya muatan kategori B3 (fly ash/Bottom Ash). Menyusun prosedur tentang proses keberangkatan kapal dan memastikan awak kapal memenuhi peraturan tentang keberangkatan kapal. Memastikan seluruh perwira kapal terkait mengetahui dan memahami perhitungan stabilitas kapal. Memenuhi ketentuan ISM code terutama terkait dengan kesiapan dalam menghadapi kondisi darurat di kapal. Memastikan pelaksanaan pelatihan kondisi darurat di kapal dilaksanakan sesuai ketentuan yang berlaku Mematuhi seluruh ketentuan terkait sertifikasi kapal baik yang bersifat statutoria maupun sertifikat Klas.
-
Open
-
Open
-
Open
-
Open
-
Open
-
Open
-
Open
-
Open
-
Open
-
Open
SAFETY RECOMMENDATION STATUS AIRCRAFT ACCIDENT INVESTIGATION SUB COMMITTEE Investigation
Date of Occurrence
Source
Issued Date
Receiver
PT. KalStar Aviation KNKT.15.12.28.04 (PK-KDC)
21-Dec-15
Preliminary Report
9-Feb-16
4-May-16
Preliminary Report
8-Jun-16
Safety Reccomendation
04.O-2016-16.1
To ensure the flight crew to perform appropriate crew briefing
04.O-2016-17.1 04.O-2016-18.1
AirNav Indonesia District Kupang
KNKT.16.05.13.04 (A6-EYN)
Number
04.A-2016-19.1
04.O-2016-58.1
To enhance the safety reminder for passenger to fasten the seatbelt while seating even though the seatbelt sign is off.
04.O-2016-59.1
To ensure the pilot implementation of the procedures describes in Operations Manual Part-A subchapter 12.12 regarding the declaration of abnormal situation.
04.O-2016-20.1
04.B-2016-22.1
04.B-2016-23.1
04.B-2016-24.1 Adisutjipto International Airport
04.B-2016-25.1
04.B-2016-51.1 04.A-2016-26.1 04.A-2016-51.2
6-Nov-15
Final Report
To include in the Standard Operating Procedure (SOP) of ATC the procedure for utilizing of visibility chart and determination of the wind information.
Etihad Airways
Batik Air Indonesia
KNKT.15.11.26.04 (PK-LBO)
To emphasize the flight crew to the stabilized approach criteria. To emphasize the flight crew to response to the aircraft warning system and EGPWS warning appropriately.
AirNav Indonesia District 9-Jun-16 Yogyakarta
04.A-2016-26.1 04.A-2016-51.2 04.R-2016-1.2 04.R-2016-27.1 04.R-2016-28.1
To improve the crewmember emergency training to ensure all crewmembers performs the evacuation according to the company procedures To perform daily inspection of the movement area as specified in the Aerodrome Manual (AM) and airport Standard Operating Procedure (SOP). To develop procedure for measurement of water depth in runway and taxiway as required by chapter 4.5 of Appendix 1 Civil Aviation Safety Regulation (CASR) Part 139 Volume I. To update the AM and SOP, and implement the runway friction measurement according to the specified in the Advisory Circular (AC) CASR Part 139-23. To develop a reporting system to enable disseminate significant information of runway condition to Air Traffic Service (ATS) unit and for those units to provide the necessary information to arriving and departing aircraft without delay as required in ICAO Annex 14 Chapter 2.9.1. To review the possibility of development an instrument approach for runway 27. To provide the tower controller with the current weather information by installation of AWOS display monitor in the tower control desk. To review the possibility of development an instrument approach for runway 27 To provide the tower controller with the current weather information by installation of AWOS display monitor in the tower control desk. To review the possibility of development an instrument approach for runway 27. To emphasize all aircraft operators comply with stabilize approach criteria To ensure all aircraft operators calculate the landing distance available is suitable for the landing distance required on existing condition. To emphasize all aircraft operators implement standard callout procedure on approach.
Status
Response Date
Briefed all pilots regarding to the procedures, crew briefing for landing
CLOSED
14-May-16
Briefed all pilots regarding to the stabilized approach criteria
CLOSED
14-May-16
Briefed all pilots regarding to response to the aircraft and EGPWS warning system appropriately
CLOSED
14-May-16
OPEN
NIL
CLOSED
17-Jul-16
CLOSED
12-Jul-16
NIL
OPEN
NIL
NIL
OPEN
NIL
NIL
OPEN
NIL
NIL
OPEN
NIL
NIL
OPEN
NIL
NIL
OPEN
NIL
NIL
OPEN
NIL
NIL
OPEN
NIL
NIL
OPEN
NIL
NIL
OPEN
NIL
NIL
OPEN
NIL
NIL
OPEN
NIL
NIL
OPEN
NIL
Response
NIL Etihad Airways currently have multiple instances on each flight in which the passengers are advised to have their seat belts fastened even when the seat belt signs are switched off. The first is through public announcements. These are made during the welcome announcement made by the captain prior to departure and the second announcement, made by the cabin crew one minute after retraction of landing gear after takeoff. These public announcements are made on all passenger flights. The Etihad Airways issued a Flight Operations Message (FOM-218) on 12-July-2016 reminding the entire Etihad Airways flight crew community of the proper phraseology and conditions to declare urgency.
SAFETY RECOMMENDATION STATUS AIRCRAFT ACCIDENT INVESTIGATION SUB COMMITTEE Investigation
Date of Occurrence
Source
Issued Date
Receiver
Number 04.R-2016-29.1
04.R-2016-30.1 DGCA
04.R-2016-22.2 04.R-2016-24.2
04.R-2016-25.2
04.R-2016-31.1 04.R-2016-51.3
Safety Reccomendation To emphasize all aircraft operators conduct emergency training to ensure the crewmember taking appropriate action during emergency. To ensure that the airport operators manual contain the requirement specified in the CASR Part 139, AC CASR Part 139-23 and Manual of Standard CASR Part 139. To ensure all airport operators conduct inspection of movement area according to the approved manuals. To ensure all airport operators implement the runway friction measurement according to the specified in the AC CASR Part 139-23. To include in the Indonesia regulation, the procedure of reporting system from the airport operator to the ATS unit to enable disseminate significant information of runway condition to arriving and departing aircraft without delay as required in ICAO Annex 14 Chapter 2.9.1. To issue approval certificates for the Air Traffic Services providers. To review the possibility of development an instrument approach for runway 27.
Response
Status
Response Date
NIL
OPEN
NIL
NIL
OPEN
NIL
NIL
OPEN
NIL
NIL
OPEN
NIL
NIL
OPEN
NIL
NIL
OPEN
NIL
NIL
OPEN
NIL
Source: KNKT Investigation Data, August 2016
