STANDAR PELAYANAN MINIMAL PENDIDIKAN APA, BAGAIMANA, DAN MENGAPA

Draft Final - Versi 26 January 2009

STANDAR PELAYANAN MINIMAL PENDIDIKAN APA, BAGAIMANA, DAN MENGAPA

Kualitas

SNP (Isi, Kompetensi Lulusan, Pendidik dan Tenaga Kependidikan, Sarana dan Prasarana, Pengelolaan, Penilaian, Proses, Biaya)

SPM

2009

2012

2014

Waktu

Booklet ini disusun oleh Tim Basic Education Capacity Support Program (BESCSP) sebagai bagian dari proses konsultasi dalam rangka penyusunan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Pendidikan. Tim BESCSP mengharapkan komentar dan masukan Bapak/Ibu demi menyempurnakan draft SPM Pendidikan. Mohon komentar dan saran dapat disampaikan melalui e_mail ke alamat: [email protected].

1


STANDAR PELAYANAN MINIMAL PENDIDIKAN APA, BAGAIMANA, DAN MENGAPA 1. APA YANG DIMAKSUD DENGAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL (SPM) PENDIDIKAN? 2. BAGAIMANA SPM MENDUKUNG UPAYA MENCAPAI SASARAN PEMBANGUNAN PENDIDIKAN? 3. PERATURAN PERUNDANG‐UNDANGAN TERKAIT SPM PENDIDIKAN 4. MENGAPA KITA PERLU MENYUSUN SPM PENDIDIKAN YANG BARU? 5. BAGAIMANA HUBUNGAN ANTARA SPM, STANDAR NASIONAL PENDIDIKAN (SNP), DAN AKREDITASI SEKOLAH? 6. DIAGRAM HUBUNGAN ANTARA SPM‐SNP‐AKREDITASI 7. BAGAIMANA SPM PENDIDIKAN DISUSUN? 8. BAGAIMANA PEMBAGIAN TANGGUNGJAWAB PELAKSANAAN SPM PENDIDIKAN? 9. SIAPA PENGGUNA DAN BAGAIMANA SPM PENDIDIKAN DIGUNAKAN? 10. BAGAIMANA SPM MENINGKATKAN KUALITAS PENDIDIKAN? 11. SPM DAN SNP DALAM KERANGKA PENINGKATAN KUALITAS PENDIDIKAN 12. BAGAIMANA SPM MENGARAHKAN PEMBIAYAAN PENDIDIKAN? 13. PENDEKATAN IMPLEMENTASI SPM PENDIDIKAN 14. KERANGKA WAKTU PENCAPAIAN SPM DAN SNP

2


1. APA YANG DIMAKSUD DENGAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL (SPM) PENDIDIKAN? • Standar Pelayanan Minimal (SPM) Pendidikan adalah ketentuan tentang jumlah dan mutu layanan pendidikan yang diselenggarakan oleh pemerintah kabupaten/kota dan Kandepag secara langsung maupun secara tidak langsung melalui sekolah dan madrasah. • Penerapan SPM dimaksudkan untuk memastikan bahwa di setiap sekolah dan madrasah tercipta kondisi minimum yang dibutuhkan untuk menjamin terselenggaranya proses pembelajaran yang memadai. • SPM Pendidikan meliputi layanan‐layanan: o yang merupakan tanggung‐jawab langsung pemerintah kabupaten/kota c/q Dinas Pendidikan untuk sekolah dan Kandepag untuk madrasah (contoh: penyediaan ruang kelas dan penyediaan guru yang memenuhi persyaratan kualifikasi maupun kompetensi); o yang merupakan tanggung‐jawab tidak langsung pemerintah kabupaten/kota c/q Dinas Pendidikan dan Kandepag – karena layanan diberikan oleh pihak sekolah dan madrasah, para guru dan tenaga kependidikan, dengan dukungan yang diberikan oleh pemerintah kabupaten/kota dan Kandepag (contoh: persiapan rencana pembelajaran dan evaluasi hasil belajar siswa terjadi di sekolah, dilaksanakan oleh guru tetapi diawasi oleh pemerintah kabupaten/kota). • SPM Pendidikan menyatakan secara tegas dan rinci berbagai tanggungjawab pemerintah kabupaten/kota c/q Dinas Pendidikan dan Kandepag dalam menyelenggarakan layanan pendidikan. • SPM Pendidikan menyatakan secara tegas dan rinci berbagai hal yang sekolah dan madrasah setidaknya harus memiliki dan harus melakukan untuk memastikan bahwa pembelajaran bisa berjalan dengan baik. • SPM menyatakan dengan jelas dan tegas kepada warga masyarakat tentang tingkat layanan pendidikan yang mereka boleh berharap mendapatkan dari sekolah dan madrasah di daerah mereka. • SPM tidak berdiri sendiri, melainkan merupakan tahapan menuju pencapaian Standar Nasional Pendidikan (SNP). 3


2. BAGAIMANA SPM MENDUKUNG UPAYA MENCAPAI SASARAN PEMBANGUNAN PENDIDIKAN? • SPM Pendidikan merupakan instrumen pengelolaan kinerja pembangunan di bidang pendidikan. Dengan demikian SPM akan membantu menstrategikan pencapaian berbagai sasaran pembangunan pendidikan mulai dari tahap perencanaan, penganggaran, implementasi, monitoring, dan evaluasi kinerja. • Depdiknas, Depag, dan Bappenas secara bersama‐sama menetapkan sasaran‐ sasaran nasional pembangunan pendidikan sebagai bagian dari Rencana Strategis Depdiknas, Rencana Strategis Depag, dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional. Pemerintah daerah berpedoman pada rencana pada tingkat nasional menyusun rencana dan menetapkan sasaran‐sasaran pembangunan pendidikan di tingkat daerah sebagai bagian dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Dinas Pendidikan. • Kondisi saat ini pendidikan nasional kita masih menghadapi berbagai permasalahan pemerataan dan kualitas. Disamping secara umum masih perlu ditingkatkan, kualitas pendidikan kita juga masih tidak merata. Berbagai laporan yang disampaikan baik oleh Depdiknas, Depag, maupun Bappenas menunjukkan variasi kinerja pendidikan antar daerah yang signifikan. Variasi ini sebagian besar disebabkan oleh perbedaan kondisi ekonomi, social, dan budaya serta kapasitas kelembagaan dan sumberdaya manusia. • Peningkatan kualitas pendidikan merupakan prioritas pemerintah dan sejalan dengan itu variasi kualitas antar daerah harus dikurangi dan bahkan dihilangkan, untuk selanjutnya ditingkatkan secara nasional. SPM merupakan instrument yang baik untuk membantu mengidentifikasi sekolah dan madrasah paling memerlukan bantuan dan pengawasan dalam rangka meningkatkan kualitas. • Dalam konteks peningkatan kualitas SPM Pendidikan berfungsi menstrategikan atau mentahapkan upaya perbaikan‐perbaikan input, proses, dan pengelolaan layanan pendidikan secara sistematis dan seimbang sehingga peningkatan kualitas pendidikan dapat terwujud melalui pendekatan yang paling efektif dan efisien.

4


3. PERATURAN PERUNDANG‐UNDANGAN TERKAIT DENGAN SPM PENDIDIKAN PENDIDIKAN

UU 20/2003: Sistem Pendidikan Nasional UU 14/2005: Guru dan Dosen PP 19/2005: Standar Nasional Pendidikan PP 47/2008: Wajib Belajar Sembilan Tahun PP 48/2008: Pendanaan Pendidikan

PEMERINTAH DAERAH (DESENTRALISASI DAN OTONOMI)

KEUANGAN

UU 32/2004: Pemerintah Daerah

UU 17/2003: Keuangan Negara UU 33/2004: Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah PP 65/2005: Pedoman PP 55/2005: Perimbangan Penyusunan dan Penerapan Keuangan Standar Pelayanan Minimal PP 21/2004: Pedoman PP 38/2007: Pembagian Urusan Penyusunan RKA‐KL Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Propinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota KEPMEN 129A/U/2004: SPM PERMENDAGRI 6/2008: Petunjuk Teknis Penyusunan Standar Nasional Pendidikan: dan Penetapan Standar PERMEN: No.22/2006: Standar Pelayanan Minimal Isi; 23/2006: Standar Kompetensi Lulusan; 24/2006: Implementasi Standar Isi; 12,/2007: Standar Pengawas Sekolah; 13/2007: Standar Kepala Sekolah; 16/2007: Standar Kualitas dan Kompetensi Guru; 19/2007: Standar Pengelolaan; 24/2007: Standar Prasarana dan Sarana; 41/2007: Standar Proses 5/2008: Standar PenilaianPendidikan. 5


4. MENGAPA KITA PERLU MENYUSUN SPM PENDIDIKAN YANG BARU? • Kerangka perundang‐undangan yang baru di bidang pemerintahan daerah (UU 32/2004 tentang Pemerintah Daerah) dan di bidang pendidikan (UU 20/2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional) perlu ditindak‐lanjuti secara bersama‐ sama oleh Departemen Dalam Negeri dan Departemen Pendidikan Nasional dengan penyusunan SPM sebagai pedoman bagi upaya peningkatan kualitas penyelenggaraan layanan pendidikan. • SPM Pendidikan yang dimiliki saat ini (Kepmendiknas 129a/2004) disusun atas dasar amanat UU 22/1999 tentang Pemerintahan Daerah. Kini UU tersebut sudah diperbarui dengan UU 32/2004 tentang Pemerintah Daerah yang mengandung berbagai perubahan menyangkut rincian pembagian urusan pemerintahan sebagaimana diuraikan lebih lanjut dalam PP 38/2007. Dengan demikian SPM Pendidikan perlu disempurnakan agar lebih sesuai dengan substansi UU 32/2004 dan PP 38/2007 tersebut. • Dalam upaya meningkatkan kualitas pendidikan nasional secara sistematis, UU 20/2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional mengamanatkan penyusunan Standar Nasional Pendidikan. Amanat ini diwujudkan dengan pengundangan PP 19/2005 tentang Standar Nasional Pendidikan dan pembentukan Badan Standar Nasional Pendidikan (BSNP) yang bertugas menyusun Standar Nasional Pendidikan (SNP). • BSNP yang dibentuk pada tahun 2006 kini telah menyusun delapan komponen SNP sebagaimana diamanatkan PP 19/2005. Saat ini 7 (tujuh) dari 8 (delapan) komponennya telah diterbitkan sebagai Permendiknas. • Menyusul terbitnya SNP, SPM Pendidikan yang lama (Kepmen 129a/2004) perlu direvisi untuk menyesuaikan dengan substansi dan strategi peningkatan kualitas pendidikan sebagaimana tercermin dalam SNP. SPM baru yang berisi elemen‐elemen standar yang konsisten dengan SNP akan membuat kebijakan peningkatan kualitas pendidikan konsisten di berbagai jenjang pemerintahan dan jenjang penyelenggaraan layanan pendidikan.

6


5. BAGAIMANA HUBUNGAN ANTARA SPM, STANDAR NASIONAL PENDIDIKAN (SNP), DAN AKREDITASI SEKOLAH? • SPM Pendidikan tidak berdiri sendiri melainkan terkait erat dengan Standar Nasional Pendidikan (SNP) dan Akreditasi Sekolah. • SPM dikembangkan sejalan dan berdasarkan Standar Nasional Pendidikan dan Instrumen Akreditasi Sekolah dan Madrasah. • SPM merupakan penstrategian (tahap awal) implementasi Standar Nasional Pendidikan (SNP). Standar Nasional Pendidikan (SNP): • SNP disusun berdasarkan UU 20/2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional dan PP 19/2005 tentang Standar Nasional Pendidikan oleh Badan Standar Nasional Pendidikan (BSNP), dan berisi ketentuan standar meliputi 8 (delapan) aspek penyelenggaraan layanan pendidikan: (a) standar isi; (b) standar proses; (c) standar pendidik dan tenaga kependidikan; (d) standar sarana dan prasarana; (e) standar pengelolaan; (f) standar pembiayaan; (g) standar evaluasi pendidikan; dan (h) standar kompetensi lulusan. • SNP berisi standar mengenai ketersediaan sumberdaya termasuk sarana dan prasarana dan guru dan tenaga kependidikan yang harus dipenuhi oleh seluruh sekolah selambat‐lambatnya pada tahun 2014. Pentahapan implementasi menuju pemenuhan SNP dilaksanakan melalui implementasi SPM. Akreditasi Sekolah: • Badan Akreditasi Nasional – Sekolah dan Madrasah mengembangkan instrument akreditasi sekolah dan madrasah berdasarkan SNP. • Status akreditasi diberikan berdasarkan nilai kumulatif masing‐masing komponen yang diletakkan dalam sebuah skala akreditasi mulai dengan “A” yang merupakan status akreditasi tertinggi hingga “D” yang mencerminkan akreditasi terrendah. Nilai di bawah minimal untuk akreditasi “D” dianggap tidak memadai dan tidak layak beroperasi sebagai sebuah lembaga pendidikan. • Sekolah dan madrasah yang belum memenuhi persyaratan akreditasi terrendah (D) dan yang belum menempuh proses akreditasi serta diperkirakan belum memenuhi akreditasi terrendah merupakan kelompok sasaran utama penerapan SPM. 7


6. DIAGRAM HUBUNGAN ANTARA SPM‐SNP‐AKREDITASI

Akreditasi BAN-SM

Standar Internasional

A Standar Nasional Pendidikan

B

C

Peningkatan Kualitas Berkelanjutan melaui Sistem Penjaminan & Peningkatan Kualitas Pendidikan

Standar Pelayanan Minimal Pendidikan

D

Tidak lulus akreditasi

Implementasi SPM bertujuan untuk membawa sekolah dan madrasah ke atas sebuah garis batas bawah kualitas layanan pendidikan

8


7. BAGAIMANA SPM PENDIDIKAN DISUSUN? • SPM Pendidikan disusun dengan berpedoman pada Petunjuk Penyusunan Standar Pelayanan Minimal sebagaimana diatur dalam PP 65/2005 dan Permendagri 6/2007. • Isi SPM dirumuskan berdasarkan SNP yang telah dihasilkan oleh BSNP dan ditetapkan oleh Menteri Pendidikan Nasional. Konsultasi intensif dilakukan oleh Tim Penyusun SPM bersama BSNP dalam rangka mencapai kesamaan persepsi sebagai dasar untuk merancang metodologi yang diterapkan dalam mengembangkan SPM. • Karena SPM merupakan sasaran antara menuju penerapan penuh SNP bisa dilakukan, maka SPM disusun berisi sebagian dari isi SNP. Elemen‐elemen SPM yang berakibat tanggung‐jawab layanan oleh pemerintah kabupaten/kota dan Kandepag dikembangkan berdasarkan unsur‐unsur yang relevan dalam SNP. • SPM Pendidikan disusun dengan tujuan mencapai hasil peningkatan kualitas pendidikan semaksimal mungkin dalam batasan sumberdaya yang tersedia. Sejalan dengan prinsip ini identifikasi dan pemilihan elemen SNP yang akan dimasukkan dalam SPM dilakukan dengan kriteria utama memiliki daya ungkit terbesar pada perbaikan kualitas pendidikan. • Identifikasi faktor‐faktor yang paling berpengaruh pada kualitas pembelajaran dilakukan berdasarkan hasil kaji‐banding (studi komparatif) kepustakaan kajian secara internasional. • Draft berisi daftar elemen SPM yang telah disusun dikonsultasikan dengan para praktisi di lapangan terdiri dari para guru, kepala sekolah dan madrasah, pengawas sekolah, serta para pejabat pemerintah kabupaten/kota utamanya dari dinas pendidikan dan Bappeda, serta para pejabat dari Kandepag. • Draft yang telah disempurnakan berdasarkan masukan dari konsultasi dengan praktisi kemudian menjadi bahan konsultasi dengan departemen dan lembaga terkait meliputi Depdagri, Depkeu, Bappenas, Menpan, Depdiknas, Depag, serta BSNP dan BAN‐SM. Berdasarkan masukan konsultasi tersebut draft disempurnakan lebih lanjut dan kemudian disajikan untuk mendapat masukan melalui Workshop Nasional. • Draft yang sudah diperbaiki berdasarkan Workshop Nasional kemudian menjadi bahan untuk pembahasan bersama Tim Konsultasi yang bernaung di bawah Depdagri/Dewan Pertimbangan Otonomi Daerah (DPOD). 9


• Draft SPM Pendidikan yang sudah mendapat persetujuan DPOD selanjutnya akan diundangkan sebagai Peraturan Menteri Pendidikan Nasional untuk kemudian diterapkan secara nasional.

10


8. BAGAIMANA PEMBAGIAN TANGGUNGJAWAB PELAKSANAAN SPM PENDIDIKAN?

Bantuan Operasional Sekolah (BOS)

Pemerintah Kabupaten/ Kota Kandepag

• • •

Prasarana dan sarana Guru, kepala sekolah, dan pengawas Manajemen pendidikan

• • • • •

Isi pembelajaran Proses pembelajaran

Pendidikan Berkualitas

Penilaian pendidikan Buku, alat, dan media pembelajaran Manajemen sekolah

Sekolah dan Madrasah

11


9. SIAPA PENGGUNA DAN BAGAIMANA SPM PENDIDIKAN DIGUNAKAN? • Pemerintah pusat dan pemerintah propinsi dapat menggunakan SPM sebagai dasar untuk mengevaluasi kinerja pemerintah kabupaten/kota dalam menyelenggarakan urusan wajib di bidang pendidikan. • Depdiknas dapat menggunakan SPM untuk memonitor sejauh mana sekolah telah dapat mewujudkan kondisi minimal bagi terselenggaranya pembelajaran yang baik. • Depag dapat menggunakan SPM untuk memonitor sejauh mana kebijakan‐ kebijakan pendidikan di tingkat nasional, termasuk Standar Nasional Pendidikan (SNP), sudah dilaksanakan oleh madrasah. • Departemen Keuangan dan Bappenas dapat menggunakan SPM untuk mendorong alokasi yang lebih efisien sumberdaya di bidang pendidikan dan memastikan bahwa penyelenggaraan layanan pendidikan didukung oleh pembiayaan yang memadai. • Pemerintah kabupaten/kota dan Kandepag dapat menggunakan SPM untuk melakukan evaluasi terhadap kondisi‐kondisi dasar yang tersedia untuk mendukung proses pembelajaran di setiap sekolah dan madrasah serta merencanakan perbaikan dan alokasi sumberdaya untuk pendidikan. • Sekolah dan madrasah dapat menggunakan SPM untuk mengevaluasi apakah mereka telah memiliki sumberdaya dan fasilitas dasar yang dijamin ketersediaannya oleh pemerintah daerah dan Kandepag serta apakah mereka sendiri telah melaksanakan berbagai kuwajiban yang harus dilaksanakan oleh para guru, kepala sekolah, dan tenaga kependidikan lainnya. • Orangtua siswa dapat menggunakan SPM untuk melihat dan mengevaluasi apakah sekolah dan madrasah memiliki sumberdaya dan fasilitas yang harus dimiliki untuk mendukung pembelajaran yang baik sebagaimana diwajibkan oleh peraturan perundangan yang berlaku.

12


10. BAGAIMANA SPM MENINGKATKAN KUALITAS PENDIDIKAN? • SPM berfokus pada upaya untuk memastikan bahwa siswa di semua sekolah dan madrasah memperoleh layanan setidaknya pada level minimal tertentu, sehingga kualitas pembelajaran dan kinerjanya terjamin pada tingkat yang memadai. • SPM memberikan pemahaman yang lebih baik tentang penyelenggaraan layanan pendidikan oleh sekolah dan madrasah serta Dinas Pendidikan dan Kandepag. Pemahaman yang lebih baik membantu memastikan program pembangunan pendidikan lebih fokus dan efektif meningkatkan kualitas pendidikan terutama di sekolah dan madrasah yang relative tertinggal. • SPM meningkatkan akuntabilitas melalui keterbukaan menyangkut berbagai sumberdaya yang harus disediakan serta dilakukan oleh pemerintah kabupaten/ kota c/q Dinas Pendidikan, Kandepag, dan sekolah dan madrasah dalam rangka penyelenggaraan layanan pendidikan. • SPM menyediakan dasar bagi pemerintah pada masing‐masing jenjang untuk menyusun program, kegiatan, dan memperjuangkan anggaran untuk memastikan bahwa setiap sekolah dan madrasah dapat beroperasi pada tingkat minimal yang telah ditetapkan dalam standar. • SPM menjadi acuan bagi pemerintah kabupaten/kota c/q Dinas Pendidikan dan Kandepag dalam melakukan seleksi, pelatihan, dan penempatan guru dan tenaga kependidikan lainnya dalam rangka peningkatan kualitas pendidikan. • SPM memberdayakan masyarakat dan memberikan fakta dan informasi sebagai rujukan bagi mereka untuk memperjuangkan sumberdaya bagi perbaikan kualitas pemebelajaran dan pengelolaan sekolah dan madrasah. • SPM memberikan kerangka waktu, misalnya 2‐3 tahun, bagi sekolah dan madrasah untuk memenuhi atau melebihi tingkat pelayanan minimal. Langkah ini sangat penting dalam rangka keseluruhan upaya untuk meningkatkan capaian dan kinerja pendidikan di daerah‐daerah yang relatif miskin dan tertinggal. • Bagi sekolah dan madrasah yang telah memenuhi atau melebihi SPM tersedia instrument dan proses secara berkelanjutan meningkatkan kualitasnya lebih lanjut – misalnya dengan memperbaiki jenjang akreditasi dan secara sistematis melaksanakan perbaikan mutu dalam kerangka Sistem Penjaminan dan Perbaikan Mutu Pendidikan (EQAIS). 13


11. SPM DAN SNP DALAM KERANGKA PENINGKATAN KUALITAS PENDIDIKAN OTONOMI, DESENTRALISASI, HAM, Globalisasi, MDG’s, EFA, AKUNTABILITAS

KONDISI SAAT INI 1. Hampir Seluruh kab/kota belum memenuhi kewajiban untuk menyediakan pelayanan dasar di bidang Pendidikan 2. Belum ada acuan/ instrumen kebijakan yang dapat digunakan oleh Kab/Kota dalam memenuhi pelayanan dasar bidang Pendidikan 3. Pernah ada Permendiknas, Namun belum menenkankan pada pelayanan pendidikan dan belum mengakomodir spirit SNP

KONDISI HARAPAN

SNP SPM Instrumen Kebijakan Nasional untuk mengendalikan dan mendorong pencapaian Standar Nasional Pendidikan secara merata di seluruh Kab/Kota

1. Isi 2. Proses 3. SKL 4. Pendidik 5. Sarpras 6. Pengelolaan 7. Pembiayaan 8. Penilaian

1. Kab/Kota dapat memberikan layanan pendidikan dasar dan menengah dengan cukup memadai sesuai peraturan perundangundangan (bermutu, akuntabel, transparan) dan mempunyai basis yang kuat untuk mencapai SNP 2. Kab/kota dapat mengalokasikan sumber daya pendidikan secara optimal sesuai kondisi daerah

MENINGKATNYA MARTABAT DAN DAYA SAING BANGSA SESUAI TUJUAN BERNEGARA (PEMBUKAAN UUD 1945)

UUD 1945, UU 20/2003, UU 32/2004, PP 19/2005, PP 65/2005, PP 38/2007

14


12. BAGAIMANA SPM MENGARAHKAN PEMBIAYAAN PENDIDIKAN? • SPM menguraikan dan menyatakan secara jelas dan rinci apa‐apa saja yang harus tersedia di sekolah dan madrasah serta apa‐apa saja yang harus dikerjakan oleh sekolah dan madrasah. • Pemenuhan beberapa elemen standar memerlukan redistribusi sumberdaya antar sekolah dalam kabupaten/kota. Sebagai contoh, untuk memastikan bahwa semua sekolah memiliki guru dalam jumlah yang ditentukan bisa jadi pemerintah kabupaten/kota perlu memindahkan guru yang berkualitas dari satu sekolah yang memiliki dalam jumlah berlebih ke sekolah yang kekurangan. • Pemenuhan beberapa elemen standar membutuhkan tambahan sumberdaya. Sumberdaya tambahan ini bisa berasal dari pemerintah kabupaten/kota, pemerintah propinsi, maupun pemerintah pusat. Contoh, tambahan atau perbaikan prasarana, dan pelatihan pengawas sekolah. • Pencapaian beberapa elemen standar membutuhkan alokasi yang lebih baik sumberdaya yang sudah tersedia di tingkat sekolah. Contoh, supervisi dan pembinaan yang lebih sering harus dilakukan oleh kepala sekolah terhadap para guru dalam membuat rencana dan melaksanakan pembelajaran; menambah jam tatap muka guru‐siswa. • Pemerintah kabupaten/kota mengevaluasi kondisi di setiap sekolah apakah sudah memenuhi SPM atau belum. Tindakan ini memungkinkan pemerintah kabupaten/kota untuk menyusun anggaran secara lebih baik dalam rangka memenuhi SPM. Dengan pendekatan ini anggaran pendidikan kabupaten/kota diprioritaskan untuk memenuhi kebutuhan paling prioritas dalam rangka memenuhi SPM. • Alokasi anggaran berdasarkan kebutuhan untuk memenuhi SPM di setiap sekolah membantu pemerintah daerah memastikan semua sekolah di daerahnya dapat mencapai SPM dalam batas waktu yang ditargetkan. • Dengan pendekatan ini SPM memiliki potensi untuk mendorong pemerintah kabupaten/kota melakukan penganggaran dan alokasi sumberdaya secara lebih efektif dan efisien.

15


13. PENDEKATAN IMPLEMENTASI SPM PENDIDIKAN Persiapan dan Sosialisasi: • Sosialisasi SPM akan diselenggarakan bagi kabupaten/kota, Kandepag, dan sekolah dan madrasah. • Pelatihan diselenggarakan bagi para pengawas serta staf Dinas Pendidikan kabupaten/kota dan staf Kandepag setempat yang bertanggungjawab bagi implementasi SPM. • Untuk mendukung implementasi tahun pertama dibentuk sebuah gugus tugas di tingkat kabupaten/kota yang beranggotakan wakil‐wakil dari Dinas Pendidikan, Lembaga Perencanaan Daerah, dan Kandepag, diketuai oleh Sekretaris Daerah. Identifikasi dan evaluasi sekolah dan madrasah sasaran: • Pada tahap pertama Gugus Tugas SPM Kabupaten/Kota mengidentifikasi sekolah dan madrasah yang belum memenuhi SPM: o Menggunakan data dan informasi yang bersumber dari Badan Akreditasi Sekolah dan Madrasah Propinsi mengenai sekolah dan madrasah yang berstatus akreditasi C dan D antara 2005‐09. o Dinas Pendidikan dan Kandepag masing‐masing menugaskan pengawas sekolah dan pengawas madrasah untuk melakukan identifikasi diantara sekolah dan madrasah yang belum diakreditasi yang diperkirakan belum memenuhi SPM. • Dinas Pendidikan dan Kandepag atas permintaan Gugus Tugas masing‐masing menugaskan pengawas sekolah dan pengawas madrasah untuk melakukan evaluasi terhadap sekolah‐sekolah yang telah diidentifikasi sebelumnya dengan menggunakan SPM. Para pengawas kemudian melaporkan hasilnya kepada Gugus Tugas. Tindak‐lanjut dan Perencanaan Sekolah • Gugus Tugas menyiapkan rencana dan anggaran untuk meningkatkan sekolah dan madrasah sasaran untuk memenuhi SPM berdasarkan hasil evaluasi sekolah dan madrasah sasaran. Pemerintah kabupaten/kota dan Kandepag mengunakan rencana dan anggaran untuk mencapai SPM yang disusun oleh Gugus Tugas untuk menyusun perencanaan dan penganggaran tahun anggaran berikutnya.

16


• Kabupaten/kota dan Kandepag setempat membuat rencana meningkatkan input dan proses sehingga dalam tempo dua tahun seluruh sekolah dan madrasah yang ada di daerah bersangkutan telah memenuhi SPM. • Masing‐masing sekolah dan madrasah sasaran menyusun rencana untuk memenuhi komponen‐komponen SPM yang menjadi tanggung‐jawab sekolah dan madrasah. Implementasi rencana dimaksud dimonitor oleh pengawas sekolah dan pengawas madrasah. Monitoring dan Evaluasi • Depdagri, Depdiknas, dan Depkeu melakukan monitoring terhadap pencapaian SPM. • Segera setelah SPM diuji pelaksanaan di lapangan disusun rencana implementasi nasional. Komite Pengarah yang terdiri dari wakil‐wakil Depdagri, Depkeu, Bappenas, Menpan, Depdiknas, dan Depag dibentuk untuk mengawasi dan mengarahkan implementasi SPM secara nasional. Upaya peningkatan kualitas pendidikan berkelanjutan • Sekolah dan madrasah yang telah memenuhi SPM terus didorong meningkatkan kualitas layanannya menuju SNP melalui upaya sistematis dalam kerangka penjaminan mutu pendidikan. • SPM ditinjau ulang secara regular dan ditingkatkan menuju tercapainya SNP. Diharapkan bahwa pada tahun 2014 keseluruhan sekolah dan madrasah secara nasional telah memenuhi SNP.

17


14. KERANGKA WAKTU PENCAPAIAN SPM DAN SNP

Kualitas

SNP (Isi, Kompetensi Lulusan, Pendidik dan Tenaga Kependidikan, Sarana dan Prasarana, Pengelolaan, Penilaian, Proses, Biaya)

SPM

2009

2012

2014

Waktu

18

STANDAR PELAYANAN MINIMAL PENDIDIKAN APA, BAGAIMANA, DAN MENGAPA

Recommend Documents