STANDAR PELAYANAN MEDIS RUMAH SAKIT UMUM DI KABUPATEN BUOL BERDASARKAN UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 36 TAHUN 2009 TENTANG KESEHATAN Susilo Sudarman / D 101 10 411 Pembimbing I : Dr. H. Abd. Rasyid Thalib, S.H., M.H. Pembimbing II : Gunawan Arifin, S.H., M.H. Abstrak Rumah sakit salah satu perangkat daerah dalam memberikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat menggunakan wewenang pemerintah dan prosedur pelayanan. Pada rumah sakit terdapat tim medis, merupakan suatu kesatuan yang tidak bisa dinyatakan bertanggung jawab atas suatu kesalahan atau kelalaian karena tenaga kesehatan sebagai anggota dari tim tersebut hakekatnya bertanggungjawab sendiri atas pekerjaan yang dilakukannya sesuai dengan keahliannya. pelayanan kesehatan yang layak dijamin oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI) mewajibkan pemerintah untuk memberikan pelayanan kesehatan yang layak, hal ini sesuai dengan Pasal 34 Ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI) yang menyebutkan bahwa Negara Bertanggung Jawab atas penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan dan fasilitas pelayanan umum yang layak. Maka dari itu Penulisan ini menggunakan metode penulisan hukum normatif. Kewajiban pemerintah untuk memberikan standar pelayanan kesehatan kepada masyarakat. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, Pasal 55 Ayat 1 menyebutkan Pemerintah wajib memberikan standar mutu pelayanan kesehatan, selanjutnya Ayat (2) standar mutu pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) diatur dengan Peraturan Pemerintah. Kata Kunci: Standar, Pelayanan Rumah Sakit. I. PENDAHULUAN
kesejahteraan umum, mencerdaskan
A. Latar Belakang
kehidupan
Alinea
ke-IV
Undang-Undang
Pembukaan
dan
ikut
melaksanakan ketertiban dunia yang
Negara
berdasarkan
Republik Indonesia Tahun 1945
perdamaian
(UUD
bahwa
sosial. Dalam kaitannya dengan hal
Negara melindungi segenap Bangsa
ini, salah satu kewajiban negara
Indonesia dan seluuh tumpah darah
untuk melindungi warga negaranya
Indonesia, dan untuk memajukan
dengan memastikan bahwa setiap
NRI)
Dasar
bangsa,
menyatakan
kemerdekaan, abadi
dan
keadilan
orang
memperoleh
pelayanan
kesehatan di Indonesia. Pasal
28H
fasilitas
pelayanan
umum
yang
layak. Ayat
(1)
Kewajiban pemerintah untuk
menyebutkan Setiap orang berhak
memberikan
hidup sejahtera dan lahir batin,
kesehatan
bertempat tinggal dan mendapatkan
Undang-undang Republik Indonesia
lingkungan hidup yang baik dan
Nomor 36 Tahun 2009 tentang
sehat
Kesehatan,
serta
berhak
memperoleh
standar
pelayanan
kepada
Pasal
masyarakat.
55
Ayat
pelayanan kesehatan yang layak.
menyebutkan
Jaminan
memberikan standar mutu pelayanan
yang
Undang-Undang
diberikan Dasar
oleh Negara
kesehatan,
Pemerintah
1
selanjutnya
Ayat
wajib
(2)
Republik Indonesia Tahun 1945
standar mutu pelayanan kesehatan
(UUD NRI) memberikan landasan
sebagaimana dimaksud pada Ayat (1)
yang sangat kokoh bagi seluruh
diatur dengan Peraturan Pemerintah.
warga
negara
Indonesia
untuk
Permasalahan sekarang, bahwa
mendapatkan pelayanan kesehatan
kemampuan manajemen kesehatan
yang layak.
yang
Berdasarkan
pelayanan
merupakan
kunci
keberhasilan
dari
pembangunan
kesehatan yang layak dijamin oleh
kesehatan.
Undang-Undang
adalah masih belum sepenuhnya
Dasar
Negara
faktor
Republik Indonesia Tahun 1945
memadainya
(UUD NRI) mewajibkan pemerintah
kesehatan
untuk
kepada
memberikan
pelayanan
penyebabnya
sistem untuk
informasi
disebarluaskan
masyarakat,
intregrasi
kesehatan yang layak, hal ini sesuai
pelayanan kesehatan yang belum
dengan Pasal 34 Ayat (3) Undang-
berjalan dengan baik, dan belum
Undang Dasar
mantapnya
Negara Republik
pengendalian
dan
Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI)
pengawasan serta penilaian program
yang menyebutkan bahwa Negara
yang ditetapkan. Di samping itu,
Bertanggung Jawab atas penyediaan
manajemen organisasi dan tata kerja
fasilitas pelayanan kesehatan dan
sistem
pelayanan
diselenggarakan
oleh
yang pemerintah,
baik
yang
diselenggarakan
pemerintah
pusat
pemerintah
oleh
maupun
daerah
pelayanan
yang
diselenggarakan
upaya
secara efisien. Interaksi ketiga pilar
kesehatan yang dikelola masyarakat,
utama pelayanan kesehatan yang
termasuk
serasi,
pihak
serta
pemberi pelayanan, pada institusi
swasta,
belum
dirumuskan secara terperinci1.
selaras
tiga
pihak,
pembangunan kesehatan kita yang
pelayanan
meninggalkan
memuaskan.
menuju
paradigma
rangka menuju
sehat,
seimbang,
merupakan paduan dari kepuasan
Hal ini sesuai dengan arah
paradigma
dan
sakit
dan
ini
merupakan
kesehatan
yang
Kepuasan
yang
dalam
dirasakan masyarakat yang dalam hal
Indonesia Sehat.
ini adalah pasien rumah sakit akan
Sasaran pembangunan kesehatan di
memberikan
Indonesia
sejumlah
antara
lain
terselenggaranya
adalah pelayanan
kontribusi
aspek
tercapainya
krusial,
loyalitas
pada seperti
pelanggan,
kesehatan yang semakin bermutu dan
meningkatnya
reputasi,
serta
merata.
Dalam
meningkatnya
efisiensi
dan
sasaran
ini,
peningkatan
upaya
mencapai
maka
ditetapkan
kualitas
pelayanan
produktivitas karyawan2. Rumah
sakit
salah
satu
rumah sakit sebagai bagian dari
perangkat daerah dalam memberikan
tujuan
pelayanan
program
pembangunan
kesehatan
kepada
kesehatan. Rumah sakit merupakan
masyarakat menggunakan wewenang
salah satu penyedia jasa pelayanan
pemerintah dan prosedur pelayanan.
kesehatan
untuk
Pada rumah sakit terdapat tim medis,
kesehatan
merupakan suatu kesatuan yang tidak
memuaskan
bisa dinyatakan bertanggung jawab
yang
mencapai
derajat
masyarakat harapan
bertujuan
derajat
atas suatu kesalahan atau kelalaian
masyarakat, melalui pelayanan yang
karena tenaga kesehatan sebagai
efektif oleh pemberi pelayanan yang
anggota dari tim tersebut hakekatnya
memuaskan harapan dan kebutuhan
bertanggungjawab
1
dan
yang
kebutuhan
Koeswadji, Hermien Hadiati, Beberapa Permasalahan Hukum dan Medik, Citra Aditya, Bandung, 1992, hlm. 2
2
sendiri
atas
Pitono Suparto, Etik dan Hukum Di Bidang Kesehatan, Edisi Ke-2. Airlangga University Press, Surabaya, 1998, hlm.132
pekerjaan yang dilakukannya sesuai
(UUD
dengan keahliannya.
diselenggarakan dengan pemberian
Berdasarkan
latar
belakang
NRI),
desentralisasi
otonomi yang seluas-luasnya kepada
diatas, di pandang penting untuk
daerah
untuk
membahas masalah tersebut melalui
urusan
pemerintahannya
sebuah
penelitian
“Standar
Pelayanan
Rumah
Sakit
sendiri menurut
dengan
judul
asas otonomi dan tugas pembantuan.
Medis
pada
Pemberian
Buol
seluasnya kepada daerah antara lain
Umun
Berdasarkan
mengurus
Undang-undang
otonomi
dimaksudkan
untuk
yang
mempercepat
Republik Indonesia Nomor 36 Tahun
terwujudnya
2009 tentang Kesehatan”.
masyarakat
melalui
pelayanan,
pemberdayaan
kesejahteraan peningkatan dan
peranserta masyarakat.
B. Rumusan Masalah Sehubungan
luas-
latar
Sejalan dengan prinsip tersebut
belakang diatas, permasalahan yang
dilaksanakan pula prinsip otonomi
akan
yang nyata dan bertanggungjawab,
dikaji
dengan
Bagaimana
Standar
Pelayanan Medis pada Rumah Sakit
dengan
pengertian
Umun Buol Berdasarkan Undang-
penanganan
undang Republik Indonesia Nomor
dilaksanakan
36 Tahun 2009 tentang Kesehatan.
wewenang, dan kewajiban sesuai
II. PEMBAHASAN
dengan potensi dan kekhasan daerah
urusan
bahwa
pemerintahan
berdasarkan
tugas,
Standar
dalam
rangka
memberdayakan
Pelayanan Medis Rumah Sakit
daerah
dan
meningkatkan
Umum Di Kabupaten Buol
kesejahteraan
Berdasarkan Undang-Undang
otonomi daerah dapat dilaksanakan
Republik Indonesia Nomor 36
sejalan dengan tujuan yang hendak
Tahun
dicapai, Pemerintah wajib melakukan
A. Analisis
Hukum
2009
Tentang
Agar
pembinaan dan pengawasan berupa
Kesehatan Berdasarkan Undang-Undang
masyarakat.
ketentuan Dasar
Negara
Republik Indonesia Tahun 1945
pemberian pedoman, standar, arahan, bimbingan,
pelatihan,
supervisi,
pengendalian, koordinasi, monitoring
dan evaluasi. Hal ini dimaksudkan
baik
agar
memperoleh pelayanan kesehatan”.
kinerja
penyelenggaraan
pemerintahan daerah tetap sejalan dengan
tujuan
nasional
dalam
dan
sehat,
serta
Pembangunan Indonesia
berhak
Kesehatan
bertujuan
di
untuk
kerangka Negara Kesatuan Republik
meningkatkan kesadaran, kemauan
Indonesia.
dan kemampuan hidup sehat bagi
Peningkatan kualitas pelayanan
setiap orang agar dapat mewujudkan
adalah salah satu isu yang sangat
derajat kesehatan yang setinggi-
krusial
tingginya
dalam
manajemen,
baik
sebagai
perwujudan
dalam sektor pemerintah maupun
kesejahteraan umum sebagai yang
sektor swasta. Hal ini terjadi karena
dimaksud
di satu sisi tuntunan masyarakat
Undang-Undang
terhadap
Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI).
pelayanan
perbaikan dari
tahun
kualitas ke
tahun
Pembangunan
dalam
Pembukaan
Dasar
Kesehatan
Negara
tersebut
menjadi semakin besar, sedangkan
diselenggarakan dengan berdasarkan
disisi lain, praktek penyelenggaraan
kepada Sistem Kesehatan Nasional
pelayanan
(SKN) yaitu suatu tatanan yang
tidak
mengalami
perbaikan yang berarti3.
menghimpun berbagai upaya Bangsa
Undang-Undang Dasar Negara
Indonesia secara terpadu dan saling
Republik Indonesia Tahun 1945
mendukung guna menjamin derajat
(UUD NRI) mengamanatkan bahwa
kesehatan yang setinggi-tingginya.
Kesehatan merupakan salah satu
Sebagai
pelaku
dari
pada
aspek dari hak asasi manusia, yaitu
penyelenggaraan
sebagaimana yang tercantum dalam
kesehatan
Pasal 28H Ayat (1) menyebutkan
pemerintah
setiap orang berhak hidup sejahtera
Kabupaten/Kota), badan legeslatif
lahir dan batin, bertempat tinggal dan
serta
mendapat lingkungan hidup yang
demikian
badan
pembangunan
adalah
masyarakat,
(Pusat,
Provinsi,
yudikatif. dalam
Dengan
lingkungan
pemerintah baik Pemerintah Pusat 3
Arikunto, Suharsimi, Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek Edisi Revisi IV,Rineka Cipta, Jakarta, 1998, hlm. 36
dan Pemerintah Daerah harus saling bahu
membahu
secara
sinergis
melaksanakan
pembangunan
dimaksud rnemiliki makna tanggung
kesehatan yang terencana, terpadu
jawab yang seyogyanya merupakan
dan berkesinambungan dalam upaya
tanggung jawab pemerintah dalam
bersama-sama
meningkatkan derajat kesejahteraan
mencapai
derajat
kesehatan yang setinggi-tingginya4.
masyarakat5.
Rumah sakit sebagai salah satu fasilitas
pelayanan
Peraturan Pemerintah Republik
kesehatan
Indonesia Nomor 65 Tahun 2005
perorangan merupakan bagian dari
tentang Pedoman Penyusunan dan
sumber daya kesehatan yang sangat
Penerapan
diperlukan
Minimal.
dalam
mendukung
Standar BAB
Pelayanan
I
Ayat
penyelenggaraan upaya kesehatan.
menyebutkan
Penyelenggaran pelayanan kesehatan
Minimal yang selanjutnya disingkat
di
mempunyai
SPM adalah ketentuan tentang jenis
karakteristik dan organisasi yang
dan mutu pelayanan dasar yang
sangat kompleks. Berbagai jenis
merupakan urusan wajib daerah yang
tenaga kesehatan dengan perangkat
berhak diperoleh setiap warga negara
keilmuan yang beragam, berinteraksi
secara minimal. Ayat 7 menyebutkan
satu sama lain.
Indikator SPM adalah tolok ukur
rumah
Ilmu teknologi
sakit
pengetahuan kedokteran
dan yang
untuk
Standar
6
prestasi
kualitatif
yang
Pelayanan
kuantitatif digunakan
dan untuk
berkembang sangat pesat yang perlu
menggambarkan
besaran
sasaran
diikuti oleh tenaga kesehatan dalam
yang
dipenuhi
dalam
rangka pemberian pelayanan yang
pencapaian
bermutu standar, membuat semakin
berupa masukan, proses, hasiI dan
kompleksnya permasalahan di rumah
atau manfaat pelayanan.
sakit. Pada hakekatnya rumah sakit berfungsi penyembuhan pemulihan 4
sebagai penyakit kesehatan.
tempat dan Fungsi
Alimul, Aziz, Riset Keperawatan dan Teknik Penulisan Ilmiah, Salemba Medika, Jakarta, 2003, hlm. 56
hendak suatu
Standar rumah
pelayanan
sakit
merupakan
SPM
pada
jenis-jenis
tertentu,
minimal
hakekatnya pelayanan
rumah sakit yang wajib dilaksanakan 5
Hermien Hadiati, Beberapa Permasalahan Hukum dan Medik, Citra Aditya Bakti, Surabaya, 1991, hlm.1-2.
oleh
pemerintah/pemerintah
Kebutuhan
provinsi/pemerintah kabupaten/kota
kesehatan,
juga
dengan
terjadinya
sorotan
standar
ditetapkan.
kinerja
Namun
yang
demikian
mutu
pelayanan menghindari publik
praktek
bagi
penyimpangan
mengingat kondisi masing-masing
penyelenggaraan
daerah yang terkait dengan sumber
kesehatan
daya
maka
masyarakat dan bertentangan dengan
dalam
Peraturan
yang
tidak
diperlukan
merata
pentahapan
pelaksanaan
standar
pelayanan
pelayanan
yang
menyulitkan
yang
berlaku.
Penyelenggaraan Standar Pelayanan
minimal oleh masing-masing daerah
Kesehatan
sejak ditetapkan pada tahun 2007
Daerah
sampai dengan tahun 2012, sesuai
menerapkan Amanat Undang-undang
dengan
kondisi/perkembangan
Republik Indonesia Nomor 36 Tahun
kapasitas daerah. Mengingat SPM
2009 tentang Kesehatan, Pasal 55
sebagai hak konstitusional maka
Ayat 1 menyebutkan Pemerintah
seyogyanya SPM menjadi prioritas
wajib memberikan standar mutu
dalam
pelayanan
perencanaan
penganggaran disusunnya
daerah. Standar
dan Dengan Pelayanan
Rumah
Sakit
Kabupaten
Buol
kesehatan,
kesehatan
dapat
Peraturan Pemerintah.
penerapan
Standar
selanjutnya
sebagaimana
pada
pelaksanaan
sudah
Ayat (2) standar mutu pelayanan
Minimal Rumah Sakit diharapkan membantu
Umum
Ayat
(1)
dimaksud
diatur
dengan
Pelayanan
Rumah Sakit Umum Daerah
Minimal di rumah sakit. SPM ini
Kabupaten Buol merupakan Rumah
dapat dijadikan acuan bagi pengelola
sakit Pemerintah Daerah kabupaten
rumah sakit dan unsur terkait dalam
Buol yang memberikan pelayanan
melaksanakan
kesehatan kepada masyarakat Buol
perencanaan,
pembiayaan dan pelaksanaan setiap
dan
jenis pelayanan.
memberikan
Berdasarkan hal tersebut diatas, dimaksudkan
agar
selain
melaksanakan tuntutan peningkatan
berusaha
maksimal kesejahteraan
untuk
selalu
pelayanan
yang
untuk
meningkatkan
masyarakat.
namun
masih terdapat banyak kekurangan
dari
pelayanan
diberikan
memberikan standar mutu pelayanan
merupakan suatu proses yang sedang
kesehatan. Standar Pelayanan yang
dijalani oleh rumah sakit untuk terus
ada
memperbaiki diri sehingga dapat
Kabupaten Buol sudah menerapkan
memuaskan
Standar Pelayanan sesuai Amanat
Kabupaten menjadi
yang
seluruh Buol
masyarakat
sehingga
kebanggaan
dapat
masyarakat
Buol.
di
Rumah
Undang-Undang
Sakit
Dasar
Umum
Negara
Republik Indonesia Tahun 1945. Namun melihat dari kondisi Rumah Sakit
III PENUTUP
Kewajiban pemerintah untuk
kesehatan
standar kepada
pelayanan masyarakat.
Undang-undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, menyebutkan
Kabupaten
Buol
tersebut dari segi pelayanan masih
A. Kesimpulan
memberikan
Umum
Pasal
55
Ayat
Pemerintah
1
wajib
belum maksimal. B. SARAN Harapan Penulis agar pihak Rumah Sakit Umum Kabupaten Buol lebih Memaksimalkan lagi kualitas pelayanan baik dari segi fasilitas infrastruktur maupun staf- staf yang terkait yang di rumah sakit tersebut.
Daftar Pustaka A. Buku-buku Alimul, Aziz, Riset Keperawatan dan Teknik Penulisan Ilmiah, Salemba Medika, Jakarta, 2003. Arikunto, Suharsimi, Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek Edisi Revisi IV,Rineka Cipta, Jakarta, 1998. Hermien Hadiati, Beberapa Permasalahan Hukum dan Medik, Citra Aditya Bakti, Surabaya, 1991. Koeswadji, Hermien Hadiati, Beberapa Permasalahan Hukum dan Medik, Citra Aditya, Bandung, 1992. Pitono Suparto, Etik dan Hukum Di Bidang Kesehatan, Edisi Ke-2. Airlangga University Press, Surabaya, 1998. B. Undang-Undang Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal
BIODATA
Nama
: Susilo Sudarman
TTL
: Toli-Toli, 8 Januari 1992
Alamat Rumah : Jln. Trans Sulawesi No. Hp
: 0852 1795 4151
