SISTEM PENGUPAHAN OUTSOURCING PADA PT. PERMATA INDONESIA DALAM PERSPEKTIF EKONOMI ISLAM. Oleh: Rudi Sugiarto

SISTEM PENGUPAHAN OUTSOURCING PADA PT. PERMATA INDONESIA DALAM PERSPEKTIF EKONOMI ISLAM

Oleh: Rudi Sugiarto 107046101959

KONSENTRASI PERBANKAN SYARIAH PROGRAM STUDI MUAMALAT (EKONOMI ISLAM) FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SYARIF HIDAYATULLAH JAKARTA 1431/2010

i

KATA PENGANTAR

Puji serta syukur selayaknya hanya kita panjatkan kehadirat Rabb Semesta Alam, sumber segala ilmu pengetahuan, Allah SWT, atas segala limpahan karunia dan rahmatnya yang tak terkira, serta atas segala ilmu dan hidayah kepada penulis, sehingga penulis mampu menyelesaikan skripsi ini dengan judul “Sistem Pengupahan Outsourcing Pada PT. Permata Indonesia Perspektif Ekonomi Islam” Shalawat serta salam penulis haturkan kepada Nabi dan Rasul Muhammad SAW, beserta segenap keluarga, sahabat dan bahkan seluruh umatnya yang senantiasa mengikuti ajarannya. Dibalik terselesaikannya skripsi ini, tentunya tidak lepas berkat pertolongan Allah SWT yang juga diberikan melalui hamba-hambanya yang Insya Allah akan mendapat ganjaran yang lebih utama dari-Nya, penulis hanya mampu mengucapkan banyak-banyak terimakasih kepada: 1.

Bapak Prof. Dr. H. Muhammad Amin Suma, SH, MA, MM., selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta.

2.

Ibu Dr. Euis Amalia, M.Ag dan H. Ah. Azharudin Lathif, M.Ag, MH, selaku Ketua Jurusan dan Sekretaris Jurusan Program Studi Muamalat Ekonomi

v

Syariah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta. 3.

Bapak Dr. Afifi Fauzi Abbas, MA, selaku dosen pembimbing atas segenap waktu, arahan, motivasi dan kesabarannya dalam membimbing penulis hingga akhir penulisan skripsi ini

4.

Segenap dosen Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta atas ilmu yang diberikan kepada penulis, semoga ilmu ini dapat dimanfaatkan sebaik-baiknya

5.

Segenap pimpinan dan Staf Perpustakaan Utama Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta atas pelayanannya dalam melengkapi literatur penelitian.

6.

Segenap pimpinan dan Staf Perpustakaan Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta khusnya kepada Bapak H. Abdullah Hamri, S.Ag, Bapak. Muhammad Zuhri, S.IP, Mas Farhan Mustafa, SEI dan Iis Mulyadi atas pelayanannya dalam melengkapi literatur penelitian.

7.

Kedua orang tua tercinta dan tersayang, yang paling berjasa dan memiliki pengaruh besar dalam proses kehidupan penulis. Dorongan berupa semangat yang tertuang melalui doa, daya dan upaya selalu dicurahkan untuk penulis

8.

Buat adik-adik saya tercinta, terimakasih atas doa dan sarannya. Semoga adikadiku menjadi anak yang solehah serta menjadi anak yang berbakti kepada orang tua, agama dan negara.

vi

9.

Kepada pihak PT. Permata Indonesia, khususnya kepada Ibu Betty Mariyani dan Bpk. Slamet selaku pendamping lapangan yang dengan sangat ramah telah membantu penulis dalam pengumpulan data

10.

Kepada ustad Hamdan yang senantiasa memberikan arahan dan dorongan demi terselesaikannya skripsi ini beserta temen-temen liqo, yaitu Adi Nugroho (FST), Aip Hadifahma (FSH), Debi Agustinus/Deas (Psi), Ahmad Subri (FST), Ichsan Rahman (FST), Zikri Ramadhan (FST), Abdul Salam (FEIS), Fajar Lahmudin (FST) dan Musthofa (FITK) yang senantiasa menyemangati penulis.

11.

Kepada Indra Azhar Liqoh, S.E. Sy yang telah membantu penulis dalam mencarikan objek penelitian

12.

Buat sahabat-sahabatku yang baik jurusan muamalah khususnya kelas PS D yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu, semoga persahabatan kita terus terjalin sampai akhir nanti. Akhir kata, penulis sadar tentu banyak kekurangan dan jauh dari kesempurnaan

pada skripsi ini. Oleh karena itu, diharapkan saran dan kritiknya dari semua pihak yang membaca skripsi ini karena hanya Tuhanlah yang Maha Benar dan Maha Sempurna. Semoga skripsi ini membawa manfaat bagi kita semua. Amin ya rabbal ‘alamin. Ciputat, Syawal 1431 H September 2010 M

RUDI SUGIARTO

vii

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL

i

HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING

ii

LEMBAR PERNYATAAN

iii

HALAMAN PENGESAHAN

iv

KATA PENGANTAR

v

DAFTAR ISI

viii

DAFTAR LAMPIRAN BAB I

BAB II

PENDAHULUAN A. Latar belakang masalah

1

B. Identifikasi masalah

4

C. Pembatasan dan Perumusan masalah

5

D. Tujuan dan Manfaat penelitian

5

E. Review Studi Terdahulu

6

F. Objek penelitian

9

G. Metode penelitian

9

H. Sistematika penulisan

11

UPAH DALAM PERSPEKTIF EKONOMI ISLAM A. Pengertian upah perspektif ekonomi Islam

13

B. Landasan hukum upah perspektif ekonomi Islam

15

C. Rukun dan syarat upah (Ujrah)

18

viii

BAB III

D. Berakhirnya akad Ujrah

20

E. Perbedaan tingkat upah

21

F. Hikmah Upah (Ujrah)

29

GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN OUTSOURCING PT. PERMATA INDONESIA

BAB IV

A. Sekilas tentang outsourcing

34

B. Gambaran umum PT. Permata Indonesia

51

C. Perjanjian Kerja Outsourcing pada PT. Permata Indonesia

59

D. Praktek Pengupahan Outsourcing Pada PT. Permata Indonesia

68

ANALISIS PENGUPAHAN OUTSOURCING PADA PT. PERMATA INDONESIA PERSPEKTIF EKONOMI ISLAM A. Kontrak Tenaga Kerja (Ijarah) Dalam Perspektif Ekonomi Islam

71

B. Tinjauan Ekonomi Islam Terhadap Praktek Pengupahan PT. Permata Indonesia BAB V

84

PENUTUP A. Kesimpulan

87

B. Saran-saran

88

ix

2

Untuk memenuhi kebutuhan SDM tersebut, maka perusahaan yang membutuhkan tenaga kerja memanfaatkan lembaga outsourcing untuk merekrut para tenaga kerja outsourcing. Dalam pelaksanaannya, tenaga kerja outsourcing yang ditempatkan di perusahaan pengguna jasa outsourcing secara aturan kerja dan disiplin kerja harus mengikuti ketentuan yang berlaku di perusahaan dimana mereka ditempatkan.

Sehingga

perusahaan

pengguna

jasa

outsourcing

tidak

bertanggung jawab terhadap kondisi buruh yang bekerja di perusahaannya. 2 Hak yang diterima para pekerja outsourcing di perusahaan tempat mereka bekerja tidak setara seperti yang diterima para pekerja tetap di perusahaan tersebut. Padahal dalam bekerja mereka dituntut untuk melakukan hal yang sama dengan pekerja tetap. Para pekerja outsourcing selalu kalah ketika menghadapi perselisihan dengan perusahaan pengguna jasa. Sehingga kebijakan dalam memahami hak pekerja outsourcing tampaknya belum terpenuhi. 3 Kondisi ini diperparah oleh kapitalis global yang tanpa ampun dengan jargon-jargon produktivitas, efisiensi dan kompetisinya mengharuskan mau tidak mau agar sebuah perusahaan berkompetisi harus memiliki buruh dengan

2

Gindo N, “Praktek Outsourching Semakin Menggila”, Artikel di akses pada 16 oktober 2009 dari http://kpsmedan.org/index.php?option=com. 3 Zanikhan, “Praktek Outsourcing dan Perlindungan Hak-Hak Kerja”, artikel di akses pada 16 oktober 2009 pada http://zanikhan.multiply.com/profile.

3

upah murah. 4 Para tenaga kerja (buruh) tidak mendapat perlakuan dan porsi yang layak sebagai manusia yang bermartabat dalam proses produksi dan dinamika perekonomian. Mereka hanya dipandang sebagai alat produksi yang hampir-hampir tak jauh berbeda dengan mesin produksi lainnya. 5 Ketika para buruh hanya memiliki sumber pendapatan berupa gaji (upah), maka pencapaian kesejahteraan bergantung pada kemampuan gaji dalam memenuhi berbagai kebutuhan hidupnya. Dalam kenyataanya, jumlah gaji relatif tetap, sementara itu kebutuhan hidup selalu bertambah (adanya bencana, sakit, sekolah, tambah anak, harga barang naik, listrik, telepon, biaya transportasi, dan lain-lain.). Hal ini menyebabkan kualitas kesejahteraan rakyat (termasuk buruh) semakin rendah. 6 Ironis memang, disatu sisi perusahaan butuh SDM yang berkualitas dan yang mempunyai etos kerja tinggi namun disisi lain mereka tidak menghargai para pekerja. Padahal Islam sangat memperhatikan nasib tenaga kerja (buruh). Perhatikanlah bagaimana Islam menjadikannya sebagai kekasih Allah. Suatu ketika, seorang buruh dari kalangan Anshar lewat dihadapan Rosululloh saw. Lalu beliau saw melihat tangannya yang kasar, dan bertanya, “Apa ini yang terjadi dengan tanganmu?” Ia menjawab, “Ini bekas sekop yang kugunakan 4

Anjar Priandoyo, ”Delapan Pertanyaan Tentang Outsourcing (tenaga kerja)”, artikel di akses pada 16 oktober 2009 pada http://priandoyo.wordpress.com 5

Eggi Sudjana, Bayarlah Upah Sebelum Keringatnya Kering (Jakarta: Persaudaraan Pekerja Muslim Indonesia (PPMI), 2000), h.11. 6

Wisnu Sudibjo, “Syariat Islam Dalam Persoalan Tenaga Kerja” artikel diakses pada 16 oktober 2009 dari http://wisnusudibjo.wordpress.com

4

untuk bekerja dan menafkahi keluargaku.” Spontan Rasulullah saw menggamit tangan buruh itu, menciumnya dan mengangkatnya tinggi-tinggi di hadapan para sahabat beliau, sambil berkata, “Inilah tangan yang dicintai Allah!” Dalam riwayat lain, beliau saw berkata, “Inilah tangan yang tidak akan disentuh api neraka!”. 7 Kisah tersebut menggambarkan bahwa Islam begitu menghargai dan mengangkat derajat para tenaga kerja (buruh). Masalah tenaga kerja (buruh) memang suatu masalah yang sangat kompleks dan sangat urgen yang mesti dapat perhatian khusus, karena maju mundurnya bisnis (perusahaan) pada khususnya dan perekonomian pada umumnya tidak lepas dari peran para tenaga kerja (sumber daya manusia). Oleh sebab itu, penulis mengangkatnya menjadi sebuah judul skripsi: Sistem Pengupahan Outsourcing Pada PT. Permata Indonesia Dalam Perspektif Ekonomi Islam.

B.

Identifikasi Masalah Istilah outsourcing belakangan ini memang sering diperbincangkan oleh berbagai kalangan, khususnya kaum buruh (tenaga kerja) yang menolaknya dengan anggapan outsourcing merupakan wujud dari pengingkaran serta penghilangan hak-hak dasar pekerja seperti hak dalam gaji (upah), perlindungan kesehatan, perlindungan ekonomi serta perlindungan keselamatan kerja.

7

Baqir Sharif Qarashi, Hak dan Peran Pekerja Dalam Islam (Jakarta: Al-Huda, 2007), h. 235.

5

C.

Pembatasan dan Perumusan Masalah Dalam penelitian ini pembahasan masalah dibatasi pada sistem pengupahan outsourcing pada PT. Permata Indonesia dalam perspektif ekonomi Islam. Dari batasan masalah tersebut, penulis membagi tiga pokok bahasan masalah sebagai berikut: 1. Bagaimana sistem pengupahan dalam ekonomi Islam? 2. Bagaimana sistem pengupahan outsourcing di PT. Permata Indonesia? 3. Bagaimanakah pandangan ekonomi Islam terhadap praktek pengupahan outsourcing di PT. Permata Indonesia?

D.

Tujuan dan Manfaat Penelitian 1. Tujuan Penelitian Adapun tujuan penelitian dari penulisan skripsi ini adalah: a. Mengetahui dan menjelaskan mengenai sistem pengupahan dalam ekonomi Islam b. Mengetahui dan menjelaskan sistem pengupahan outsourcing yang diterapkan oleh PT. Permata Indonesia c. Mengetahui dan menjelaskan pandangan ekonomi Islam terhadap sistem pengupahan outsourcing pada PT. Permata Indonesia 2. Manfaat Penelitian Dengan adanya penelitian ini diharapkan bisa memberikan pencerahan dan daya guna bagi pihak-pihak yang berkaitan, yakni sebagai berikut:

6

a. Bagi Mahasiswa Menambah khasanah keilmuan demi meningkatkan kompetensi diri, kecerdasan intelektual dan emosional serta mengetahui terkait sistem pengupahan dalam praktek outsourcing. b. Bagi Institusi Memberikan sumbangan wacana pemikiran serta motivasi kepada pemerintah maupun lembaga yang terkait khususnya pada lembaga outsourcing PT. Permata Indonesia agar dapat menerapkan sistem pengupahan yang sesuai dengan aturan Islam. c. Bagi Pihak Lain Penulis berharap dengan adanya penulisan skripsi ini, dapat memperkaya wawasan dan wacana dalam ekonomi Islam bagi masyarakat pada umumnya, sekaligus sebagai sumbang saran dan masukan bagi lembaga-lembaga penyedia jasa layanan outsourcing dalam menetapkan upah yang adil dan layak sehingga tidak ada unsur kedzaliman.

E.

Review Studi Terdahulu Penelitian yang mengkaji masalah outsourcing belum begitu banyak. Seperti halnya penelitian yang dilakukan oleh Moch. Syafi’i, mahasiswa Fakultas Syari’ah dan Hukum jurusan perbankan syari’ah tahun 2008, membahas tentang

7

“Outsourcing Tenaga Kerja Ditinjau Dari Perspektif Ijarah”. Permasalahan yang dibahas dalam penelitiannya adalah: 1. Mengapa perusahaan sekarang menggunakan outsourcing? 2. Bagaimana hak-hak karyawan pada outsourcing? 3. Bagaimana bentuk kerjasama perusahaan outsourcing dengan perusahaan pengguna jasa serta karyawan ditinjau dari perspektif Ijarah? Metode yang digunakan pada penelitian ini adalah metode penelitian deskriptif dengan jenis data kualitatif. Data primernya adalah buku yang ditulis oleh DR. Richardus Eko Indrajit dan Drs. Richardus Djokopranoto yang berjudul proses bisnis outsourcing, Undang-Undang Dasar 1945, Al-Quran dan Hadis sebagai dasar Ijarah. Dalam penelitian tersebut disimpulkan bahwa: 1. Alasan

utama

perusahaan

melakukan

outsourcing

adalah

untuk

memperkecil biaya produksi. Dengan biaya produksi yang semakin kecil maka keuntungan akan menjadi lebih banyak. Alasan selanjutnya adalah untuk meningkatkan fokus perusahaan yakni dengan memusatkan diri pada masalah dan strategi utama perusahaan. Dengan demikian, perusahaan akan mampu meningkatkan kompetensi utamanya, sebab hal-hal yang kecil yang sering kali menghabiskan waktu dan manajer telah dialihkan pada perusahaan yang lebih kompeten mengatasinya. 2. Hak-hak yang hendaknya diperoleh oleh karyawan adalah hak dalam gaji, perlindungan

kesehatan,

perlindungan

ekonomi

serta

perlindungan

keselamatan kerja. Namun pada outsourcing disebabkan berdasarkan upah

8

minimum dengan standar yang rendah dan untuk perlindungan terhadap karyawan banyak yang dikurangi bahkan karyawan outsorcing ketika di PHK tidak mendapatkan uang pesangon. Alasannya karena karyawan tersebut bukan karyawan tetap dan jangka waktu kerjanya adalah maksimal dua tahun waktu kerja, yang akhirnya banyak sekali para karyawan yang mendapat PHK tanpa ada perlindungan ekonomi secara utuh. 3. Sistem kerja sama pada outsourcing bisa digambarkan seperti Ijarah parallel. Sebab ibaratnya perusahaan pengguna menyewa tenaga kerja dari persahaan outsourcing. Sementara itu perusahaan outsourcing membayar karyawan untuk bekerja pada perusahaan pengguna jasa outsourcing. Bisa dikatakan bahwa sistem ini bentuknya adalah Ijarah, yang objeknya adalah manfaat dan manusia. Manfaat dari manusia jika merujuk pada konsep Ijarah maka manusia atau karyawan itu adalah milik perusahaan outsourcing. Berbeda dengan penelitian sebelumnya, penelitian ini lebih fokus pada sistem pengupahan outsourcing dalam prakteknya di lapangan dengan menggunakan pandangan sistem pengupahan dalam ekonomi Islam. dalam penelitian ini, penulis mengambil studi kasus di PT. Permata Indonesia. Analisis yang digunakan adalah analisis deskriptif. Adapun tujuan diadakannya penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menjelaskan sistem pengupahan yang diterapkan oleh PT. Permata Indonesia terhadap para tenaga kerja outsourcing.

9

F.

Objek Penelitian Objek penelitian dalam penulisan skripsi ini adalah PT. Permata Indonesia yang bertempat di Ruko Permata Plaza Blok B 1- 4 Jl. Raya kebayoran lama No. 225 Jakarta

G.

Metode Penelitian 1. Jenis Penelitian Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah : a. Penelitian pustaka (library researceh), dalam hal ini penulis mengkaji dan mempelajari berbagai bahan berupa buku seperti buku yang ditulis oleh Ibtida Yasar yang berjudul Merancang Perjanjian Kerja Outsourcing, surat kabar, hasil penelitian sebelumnya dan beberapa artikel dari internet yang berkaitan dengan masalah yang diteliti. Hal ini dilakukan untuk mendapat informasi dan landasan pemikiran secara teoritis. b. Penelitian lapangan (field researceh), dalam hal ini penulis melakukan penelitian langsung ke lapangan untuk mendapatkan data-data terkait praktek pengupahan outsourcing pada PT. Permata Indonesia 2. Jenis Sumber data Dalam penyusunan skripsi ini, penulis menggunakan dua jenis sumber data, yaitu:

10

a. Data primer, merupakan data dalam bentuk hasil rekaman wawancara maupun bentuk lainnya yang diperoleh secara langsung dengan orang atau pihak yang terkait, dalam hal ini PT. Permata Indonesia b. Data sekunder, merupakan data yang diperoleh dari literature-literatur kepustakaan seperti jurnal, makalah, paper, buku-buku, serta sumber lainnya seperti surat kabar dan majalah yang berkaitan dengan topik penelitian. 3. Teknik Analisis Data Dalam penelitian ini dibutuhkan adalah data deskriptif kualitatif, maka dalam menganalisis data peneliti menggunakan analisis deskriptif evaluatif, untuk menggambarkan dan mengevaluasi tentang sistem upah karyawan outsourcing di PT. Permata Indonesia ditinjau menurut Hukum Islam secara objektif, kemudian ditarik suatu kesimpulan sehingga membentuk suatu karya tulis yang mencerminkan satu kesatuan yang utuh dan diharapkan setiap fakta yang ada bisa diterima secara logis dan secara ilmiah. 4. Pedoman Penulisan Laporan Teknik penulisan skripsi ini, penulis berpedoman pada buku “Pedoman Penulisan Skripsi” yang diterbitkan oleh Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta tahun 2007.

11

H.

Sistematika Penulisan Dalam membahas skripsi ini penulis membagi kedalam lima bab. Maka dari itu, dalam penulisan skripsi ini, penulis menggunakan sistematika penulisan sebagai berikut: BAB I, PENDAHULUAN Dalam bab ini penulis akan menguraikan terkait latar belakang masalah, identifikasi masalah, selanjutnya pembatasan dan perumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, tinjauan (review) studi terdahulu, objek penelitian, metode penelitian, dan sistematika penulisan. BAB II, UPAH DALAM PERSPEKTIF EKONOMI ISLAM Dalam bab ini penulis akan menguraikan dan menjelaskan pengertian upah perspektif ekonomi Islam, landasan hukum upah perspektif ekonomi Islam, rukun dan syarat upah (Ujrah), berakhirnya akad Ujrah, Perbedaan tingkat upah, hikmah sewa/upah (Ujrah) BAB III, GAMBARAN UMUM

PERUSAHAAN OUTSOURCING PT.

PERMATA INDONESIA Dalam bab ini penulis akan menguraikan dan menjelaskan sekilas tentang outsourcing dan gambaran umum PT. Permata Indonesia, Perjanjian Kerja Outsourcing pada PT. Permata Indonesia dan Praktek Pengupahan Outsourcing Pada PT. Permata Indonesia

12

BAB IV, ANALISIS

PRAKTEK

PENGUPAHAN

OUTSOURCING

PT.

PERMATA INDONESIA PERSPEKTIF EKONOMI ISLAM Berisi tentang analisis sistem kontrak tenaga kerja dalam perspektif ekonomi Islam dan praktek pengupahan PT. Permata Indonesia perspektif ekonomi Islam BAB V, PENUTUP Dalam bab terakhir ini penulis membuat kesimpulan dari uraian-uraian juga penjelasan yang sudah disajikan pada bab-bab terdahulu dan selanjutnya memberikan saran-saran yang dapat penulis sampaikan yang sekiranya berguna dan bermanfaat bagi para pembaca dan kepada PT. Permata Indonesia.

14

Dalam kitab-kitab fiqh kata ujrah selalu diartikan sebagai sewa menyewa. Sebenarnya antara sewa dan upah mempunyai perbedaan makna operasional, sewa biasanya digunakan untuk benda, seperti, seorang mahasiswa menyewa kamar untuk tempat tinggal selama kuliah, sedangkan upah digunakan untuk tenaga, seperti, para karyawan kerja di pabrik dibayar gajinya (upahnya) satu kali dalam seminggu. Di Indonesia kata ujrah sendiri lebih dikenal dengan istilah upah, yang menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, bahwa yang dimaksud dengan upah ialah uang dan lain sebagainya yang dibayarkan sebagai pembalas jasa atau sebagai pembayar tenaga yang sudah dikeluarkan untuk mengerjakan sesuatu. 4 Dalam Ensiklopedia Indonesia disebutkan pula bahwa yang dimaksud dengan upah ialah pembayaran yang diterima oleh buruh untuk jasa-jasa yang telah diberikannya. 5 Menurut pernyataan Professor Benham sebagaimana yang dikutif dalam bukunya Afzalurrahman: upah dapat didefinisikan dengan sejumlah uang yang dibayar oleh orang yang memberi pekerjaan kepada seorang pekerja atas jasanya sesuai perjanjian. 6 Sedangkan

menurut

terminologi

para

ulama

berbeda-beda

dalam

memberikan definisi walaupun memiliki makna yang saling berdekatan. 7 Ulama Mazhab Hanafiyah, mendefinisikan ijarah sebagai transaksi terhadap suatu 4

Depdikbud, Kamus Besar Bahasa Indonesia, (Jakarta: Balai Pustaka, 1988), cet 1, h. 994

5

Hasan Syadily, Ensiklopedia Indonesia, (Jakarta: Ichtiar Baru, 1984), cet 6, h. 3718

6

Afzalurrahman, Doktrin EkonomiIislam Jilid 2, (Jakarta: Dana Bhakti Wakaf, 1995), h. 361

7

AH. Azharudin Lathif, Fiqh Muamalah, (Jakarta: UIN Jakarta Press, 2005), cet 1., h. 120

15

manfaat dengan imbalan”. Ulama Mazhab Syafi’i mendefisinikannya dengan ”Transaksi terhadap manfaat yang dituju, tertentu, bersifat bisa dimanfaatkan dengan suatu imbalan tertentu”. Sedangkan Ulama Mazhab Maliki dan Hanbali mendefisinikannya dengan, ”Pemilikan manfaat

sesuatu yang dibolehkan

dalam waktu tertentu dengan suatu imbalan.” 8 Manfaat yang dimaksud dalam pengertian ijarah di atas memilki beberapa penjelasan. Manfaat terkadang berbentuk manfaat barang, seperti rumah untuk ditempati atau mobil untuk dikendarai, terkadang berbentuk karya, seperti karya seorang insinyur, tukang tenun, tukang pewarna, penjahit dan binatu. Juga terkadang berbentuk sebagai kerja pribadi seseorang yang mencurahkan tenaga seperti buruh dan para pekerja. 9

B.

Landasan Hukum Upah Perspektif Ekonomi Islam Para Ulama fiqh mengatakan bahwa yang menjadikan dasar-dasar hukum atau rujukan ujrah adalah Al-Quran, Al-Sunnah dan Ijma. 1. Dasar hukum ujrah dalam Al-Quran adalah: a. Firman Allah,

8

M. Ali Hasan, Berbagai Transaksi Dalam Islam (Fiqh Muamalah), (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2004), cet ke II, h. 227-228 9

Sayyid Sabiq, Fikh Sunah, Alih Bahasa oleh H. Kamaluddin A. Marjuki, h. 15

16

(٦ : ٦٥ /‫) ااﻟﻄﻼق‬ Artinya: “Jika mereka menyusukan (anak-anak)mu untukmu maka berikanlah kepada mereka upahnya”. (QS. At-Thalaq/ 65 : 6) b. Firman Allah,

( ٧٧ :١٨ / ‫) اﻟﻜﻬﻒ‬ Artinya : “Musa berkata: "Jikalau kamu mau, niscaya kamu mengambil upah untuk itu”. (QS. Al-Kahfi/ 18 : 77) c. Firman Allah,

⌧ ☺ ( ‫) اﻟﺒﻘﺮة‬ ٢٣٣ : ٢ / Artinya: “Dan jika kamu ingin anakmu disusukan oleh orang lain, Maka tidak ada dosa bagimu apabila kamu memberikan pembayaran menurut yang patut”. (QS. Al-Baqarah/ 2 : 233) 2. Dasar hukum ujrah dalam Al-Sunnah a. Hadis Riwayat Bukhari dan Muslim dari Ibnu Abbas

17

‫ إﺣﺘﺠﻢ و اﻋﻄﻰ اﻟﺤﺠﺎم أﺟﺮﻩ )رواﻩ اﻟﺒﺨﺎري‬:‫ﻋﻦ اﺑﻦ ﻋﺒﺎس ﻗﺎل‬ (‫و ﻣﺴﻠﻢ‬ Artinya: “Berbekamlah kamu, kemudian berikanlah olehmu upahnya kepada tukang bekam itu”. (HR. Bukhari dan Muslim) b. Hadis Riwayat Ibnu Majah

(‫ﻋ َﺮﻗُﻪ )رواﻩ ﺑﻦ ﻣﺎﺟﺔ‬ َ ‫ﻒ‬ ‫ﺠ ﱠ‬ ِ ‫ﻞ َأنْ َﻳ‬ َ ْ‫َأﻋْﻄُﻮا اﻟَْﺄﺟِﻴ َﺮ َأﺟْ َﺮ ُﻩ َﻗﺒ‬ Artinya: “Berikanlah upah kepada orang yang dipakai tenaganya sebelum kering keringatnya”. (HR. Ibnu Majah) c. Hadis Riwayat Ahmad dan Abu Dawud

‫آﻨﺎ ﻧﻜﺮى اﻷرض ﺑﻤﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﺴﻮاﻗﻰ ﻣﻦ اﻟﺰرع ﻓﻨﻬﻰ رﺳﻮل اﷲ‬ .‫ﺻﻞ اﷲ ﻋﻠﻴﻪ وﺳﻠﻢ ﻋﻦ ذاﻟﻚ وأﻣﺮﻧﺎ ان ﻧﻜﺮﻳﻬﺎ ﺑﺬهﺐ اوورق‬ (‫)رواﻩ أﺣﻤﺪ وأﺑﻮ داود واﻟﻨﺴﺎءى‬ Artinya: “Dahulu kami menyewa tanah dengan jalan membayar dari tanaman yang tumbuh. Lalu rosulullah melarang kami cara itu dan memerintahkan kami agar membayarnya dengan uang emas atau perak”. (HR. Ahmad, Abu Daud dan Nasa’i). 3. Dasar hukum ujrah dalam Ijma Mengenai disyari’atkannya ijarah, para Sahabat dan Tabi’in, semua mereka telah membolehkan ijarah. Selain itu pula, ada yang mengatakan bahwa ijma’ ulama perkara ijarah kembali kepada nash Al-Quran dan

18

sunnah Nabi yang suci. Semua ulama bersepakat tidak seorang ulama pun yang membantah kesepakatan (ijma’) ini. 10 Lebih

jauh

lagi,

ujrah

disyariatkan

oleh

karena

manusia

membutuhkannya. Mereka membutuhkan rumah untuk tempat tinggal, mereka membutuhkan binatang untuk dijadikan kendaraan dan angkutan, begitu juga manusia membutuhkan berbagai peralatan untuk digunakan dalam kebutuhan hidup dan lain sebagainya. Dan semua itu bisa dijangkau dengan memperoleh upah.

C.

Rukun dan Syarat upah (Ujrah) Menurut ulama Hanafiyah, rukun ijarah itu hanya satu, yaitu ijab (ungkapan menyewakan) dan qabul (persetujuan terhadap sewa-menyewa). Akan tetapi, jumhur ulama mengatakan bahwa rukun Ijarah (upah) itu ada empat, yaitu: 1. Orang yang berakad 2. Sewa/imbalan 3. Manfaat 4. Shighat (ijab-qabul). 11 Adapun syarat-syarat akad ijarah adalah sebagai berikut:

10

Imam Taqiyuddin Abu Baker Al-Husaini, Kifayatul Akhyar, (terj) oleh K.H Syarifuddin Anwar dan K.H Misbah Mustafa, (Surabaya: CV. Bina Iman, 1994), cet 1, h. 694 11

AH. Azharudin Lathif, Fikh muamalah., h. 122

19

1. Untuk kedua orang yang berakad (al-muta’aqidain), menurut ulama Syafi’iyah dan Hanabillah, disyaratkan telah baligh dan berakal. Oleh sebab itu, apabila orang yang belum atau tidak berakal, seperti anak kecil dan orang gila, menyewakan harta mereka atau diri mereka (sebagai buruh), menurut mereka ijarah-nya tidak sah. Akan tetapi ulama Hanafiyah dan Malikiyah berpendapat bahwa kedua orang yang berakad itu tidak harus mencapai usia baligh. 2. Kedua belah pihak yang berakad menyatakan kerelaannya untuk melakukan akad ijarah. Apabila salah seorang diantaranya terpaksa melakukan akad itu, maka akadnya tidak sah. 3. Manfaat yang menjadi objek ijarah harus diketahui secara sempurna, sehingga tidak muncul perselisihan dikemudian hari. Apabila manfaat yang akan menjadi objek ijarah itu tidak jelas, maka akadnya tidak sah. Kejelasan manfaat itu dapat dilakukan dengan menjelaskan manfaatnya, dan penjelasan berapa lama manfaat di tangan penyewa. 4. Objek ijarah itu sesuatu yang dihalalkan oleh syara’. 5. Upah/sewa dalam akad ijarah harus jelas, tertentu dan sesuatu yang bernilai harta. 12

12

AH. Azharudin Lathif, Fikh muamalah., h.123

20

D.

Berakhirnya akad Ujrah Pada prinsipnya ijarah merupakan akad yang mengikat (lazim) kedua belah pihak yang melakukannya. Artinya ketika akad terjadi, masing-masing pihak harus menunaikan kewajiban dan menunaikan kewajiban dan menerima hak masing-masing serta tidak boleh membatalkannya (fasakh) kecuali ada hal-hal yang menurut ketentuan hukum (syara’) dapat dijadikan alasan pembatalan. Adapun hal-hal yang bisa menyebabkan batalnya akad ijarah yaitu : 1. Salah satu pihak meninggal dunia. 2. Tenggang waktu yang disepakati dalam akad ijarah telah berakhir. Apabila yang disewakan itu rumah, maka rumah itu dikembalikan kepada pemiliknya, dan apabila yang disewa itu jasa seseorang, maka ia berhak menerima upah. Kedua hal ini disepakati oleh seluruh ulama. 3. Terjadinya kerusakan pada barang sewaan, seperti rumah terbakar atau mobil hilang 4. Menurut ulama Hanafiyah apabila ada udzur dari salah satu pihak. Udzurudzur yang dapat membatalkan akad ijarah itu, menurut ulama Hanafiyah adalah salah satu pihak mengalami kepailitan dan berpindah tempatnya penyewa, misalnya seseorang digaji untuk menggali sumur di suatu desa, sebelum sumur itu selesai, penduduk desa itu pindah ke desa lain. Akan tetapi menurut jumhur ulama, udzur yang boleh membatalkan akad ijarah itu hanyalah apabila objeknya mengandung cacat atau manfaat yang dituju dalam akad itu hilang, seperti kebakaran dan dilanda banjir.

21

5. Berakhirnya dengan akad iqalah yaitu pembatalan akad atas dasar kesepakatan antara kedua belah pihak. 13

E.

Perbedaan Tingkat Upah Dalam kehidupan ini, banyak kita jumpai perbedaan tingkat upah. Pebedaan upah bisa kita lihat antara pekerja intelektual dan pekerja kasar, antara pekerjapekerja terampil dan pekerja tidak terampil. Adakalanya perbedaan upah itu sangat mencolok sekali. Ada upahnya hanya cukup untuk hidup, ada yang memungkinkan suatu kahidupan yang menyenangkan dan ada pula yang memungkinkan suatu kehidupan yang mewah. Ada beberapa faktor penting yang menjadi sumber dari perbedaan upah, yaitu: 1. Perbedaan jenis pekerjaan 2. Perbedaan kemampuan, keahlian, dan pendidikan 3. Pertimbangan bukan keuangan dalam memilih pekerjaan. 14 4. Ketidaksempurnaan dalam mobilitas tenaga kerja. 15 Dalam beberapa hal, hukum Islam mengakui adanya perbedaan upah diantara tingkat pekerja. Karena adanya perbedaan kemampuan serta bakat yang

13

AH. Azharudin Lathif, Fikh muamalah., h. 127-128

14

Payaman P. Simajuntak, Pengantar Ekonomi Sumber Daya Manusia, (Jakarta :LPFE UI, 1998), cet ke-2., h. 38 15

Payaman P. Simajuntak, Ibid., Pengantar Ekonomi Sumber Daya Manusia. h. 52

22

mengakibatkan perbedaan penghasilan dan hasil material. Hal ini sesuai dengan firman Allah dalam Al-Quran surat An-Nissa:

☺

☺

⌧ (٣٢ : ٤/‫) اﻟﻨﺴﺎء‬

☺

Artinya : “Dan janganlah kamu iri hati terhadap apa yang dikaruniakan Allah kepada sebahagian kamu lebih banyak dari sebahagian yang lain. (karena) bagi orang laki-laki ada bahagian dari pada apa yang mereka usahakan, dan bagi para wanita (pun) ada bahagian dari apa yang mereka usahakan, dan mohonlah kepada Allah sebagian dari karunia-Nya. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui segala sesuatu.” (Q.S An-Nissa ayat / 4 : 32) Berdasarkan ayat di atas bahwa penentuan upah pekerja didasarkan atas kemampuan atau profesionalisme 16 dan Pendekatan Al-Quran dalam hal penentuan upah berdasarkan pertimbangan dan bakat ini merupakan salah satu sumbangan terpenting bagi kemajuan peradaban manusia. 17

16

Abdul Hamid Mursi, SDM Produktif: Pendekatan dan Sains, (Jakarta: Gema Insani Press, 1987), h. 156 17

M.A Manan, Ekonomi Islam: Teori dan Praktek, (Jakarta: Dana Bhakti Wakaf, 2000), h. 118

23

Islam menawarkan suatu penyelesaian yang sangat baik atas masalah upah dan menyelamatkan kepentingan kedua belah pihak, kelas pekerja dan para majikan tanpa melanggar hak-hak yang sah dari majikan. Seorang majikan tidak dibenarkan bertindak kejam terhadap kelompok pekerja dengan menghilangkan hak sepenuhnya dari bagian mereka. Upah ditetapkan dengan cara yang paling tepat tanpa harus menindas pihak manapun. Setiap pihak memperoleh bagian yang sah dari hasil kerja sama mereka tanpa adanya ketidakadilan terhadap pihak lain. Prinsip pemerataan terhadap semua makhluk tercantum dalam surat Al-Baqarah :

☺ ( ٢٧٩ : ٢ /‫) اﻟﺒﻘﺮة‬

☺

Artinya : ”Kamu tidak Menganiaya dan tidak (pula) dianiaya.(Q.S Al-Baqarah/ 2 : 279) Dalam perjanjian (tentang upah) kedua belah pihak diperingatkan untuk bersikap jujur dan adil dalam semua urusan mereka, sehingga tidak terjadi tindakan aniaya terhadap orang lain juga tidak merugikan kepentingannya sendiri. Penganiayaan terhadap para pekerja berarti bahwa mereka tidak dibayar secara adil dan bagian yang sah dari hasil kerja sama sebagai jatah dari hasil kerja mereka tidak mereka peroleh, sedangkan yang dimaksud dengan penganiayaan terhadap majikan yaitu mereka dipaksa oleh kekuatan industri untuk membayar upah para pekerja melebihi dari kemampuan mereka. Oleh karena itu, Al-Quran memerintahkan kepada majikan untuk membayar para

24

pekerja dengan bagian yang seharusnya mereka terima sesuai kerja mereka, dan pada saat yang sama dia telah menyelamatkan kepentingannya sendiri. Demikian pula para pekerja akan dianggap penindas jika dengan memaksa majikan untuk membayar melebihi kemampuannya.

18

Perinsip keadilan yang

sama tercantum dalam surat Al-Jaatsiyah :

☺

☺ ( ٢٢ : ٤٥ /‫) اﻟﺠﺎﺛﻴﺔ‬

☺

Artinya: ”Dan Allah menciptakan langit dan bumi dengan tujuan yang benar dan agar dibalasi tiap-tiap diri terhadap apa yang dikerjakannya, dan mereka tidak akan dirugikan”. (Q.S Al-Jaatsiyah/ 45 : 22) Setiap manusia akan mendapat imbalan dari apa yang telah dikerjakannya dan masing-masing tidak akan dirugikan. Jadi ayat ini menjamin tentang upah yang

layak

kepada

setiap

pekerja

sesuai

dengan

apa

yang

telah

disumbangkannya dalam proses produksi, jika ada pengurangan dalam upah mereka tanpa diikuti oleh berkurangnya sumbangsih mereka hal itu dianggap ketidakadilan dan penganiayaan. Ayat ini memperjelas bahwa upah setiap orang harus ditentukan berdasarkan kerjanya dan sumbangsihnya dalam kerjasama

18

Afzalurrahman, Doktrin Ekonomi Islam Jilid 2, h. 363-364

25

produksi dan untuk itu harus dibayar tidak kurang, juga tidak lebih dari apa yang telah dikerjakannya. Tentang prinsip ini disebut lagi dalam surat A-Ahqaf:

(١٩ : ٤٦ /‫) اﻷﺣﻘﺎف‬ Artinya: ”Dan agar Allah mencukupkan bagi mereka (balasan) pekerjaanpekerjaan mereka sedang mereka tiada dirugikan.” (Q.S Al-Ahqaf/ 46 : 19) Dan dalam surat Ali-Imran:

(١٦١:٣ /‫) ﺁل ﻋﻤﺮان‬

⌧ ☺

Artinya: “Kemudian tiap-tiap diri akan diberi pembalasan tentang apa yang ia kerjakan dengan (pembalasan) setimpal, sedang mereka tidak dianiaya.” (Q.S Ali-Imran/ 3 :161) Meskipun dalam ayat ini terdapat keterangan tentang balasan terhadap manusia di akhirat kelak terhadap pekerjaan mereka di dunia, akan tetapi prinsip keadilan yang disebutkan disini dapat pula diterapkan di dunia ini. Oleh karena itu, setiap orang harus diberi imbalan penuh sesuai hasil kerjanya dan tidak seorang pun yang harus diperlakukan secara tidak adil. Pekerja harus memperoleh upahnya sesuai sumbangsihnya terhadap produksi. 19 Dalam Islam di kenal beberapa tingkatan upah, yaitu :

19

Afzalurrahman, Doktrin Ekonomi Islam Jilid 2. h. 36

26

1. Tingkat upah minimum Pekerja dalam hubungannya dengan majikan berada dalam posisi yang sangat lemah yang selalu ada kemungkinan kepentingannya tidak akan terlindungi dan terjaga dengan sebaik-baiknya. Mengingat posisinya yang lemah Islam memberikan perhatian besar untuk melindungi hak-haknya dari pelanggaran yang dilakukan oleh majikan. Sudah menjadi kewajiban para majikan untuk menentukan upah minimum yang dapat menutupi kebutuhan pokok hidup termasuk makanan, pakaian, tempat tinggal, dan lainnya, sehingga pekerja akan memperoleh suatu tingkat kehidupan yang layak. 20 Selain itu anak-anak mereka berkesempatan memperoleh pendidikan dan tersedianya fasilitas pengobatan bagi keluarga mereka. Apabila kebutuhan-kebutuhan pokok tidak tertutupi dengan upah tersebut maka akibatnya akan timbul rasa ketidakpuasan di kalangan kelompok pekerja sehingga melahirkan kebencian dan konflik antara kelompok didalam masyarakat yang betul-betul akan merusak persatuan dan kesatuan dan akibatnya terjadi kehancuran dalam ekonomi dan masyarakat. Tingkat minimum ini sewaktu-waktu harus ditinjau kembali untuk melakukan penyesuaian berdasarkan perubahan tingkat harga dan biaya hidup. Pemerintah sebagai wakil Allah SWT dimuka bumi ini diharapkan dapat melakukan pemerataan

rezeki terhadap anggota masyarakatnya. Karena

tugas utamanya memperhatikan agar setiap pekerja dalam Negara 20


27

memperoleh upah yang cukup untuk mempertahankan suatu tingkat kehidupan yang wajar serta sangat bertanggung jawab baik secara langsung atau tidak langsung untuk memenuhi kebutuhan makan masyarakatnya. Sebagaimana firman Allah SWT dalam surat Huud:

(٦:١١/‫) اﻟﻬﻮد‬ Artinya: “Dan tidak ada suatu binatang melata pun di bumi melainkan Allahlah yang memberi rezkinya.” (Q.S Al-huud/ 11 : 6) Pemerintah juga tidak akan pernah membolehkan pemberian upah di bawah tingkat batas minimum, hal ini dimaksudkan agar pekerja dapat memenuhi kebutuhan pokoknya. 21 2. Upah tertinggi Benarlah bahwasanya Islam tidak membiarkan upah berada di bawah tingkat minimum yang ditetapkan berdasarkan kebutuhan pokok kelompok kerja dan juga benar tidak membiarkan adanya kenaikan upah melebihi tingkat tertentu yang ditentukan berdasarkan sumbangsihnya terhadap produksi. 22 Prinsip upah maksimum digambarkan dalam firman Allah SWT :

21


22


28

(٣٩ : ٥٣ / ‫) اﻟﻨﺠﻢ‬ Artinya : “Dan bahwasanya seorang manusia tiada memperoleh selain apa yang telah diusahakannya.” (Q.S An-Najm/ 53 :39).

Dan firman Allah:

(٥٤ : ‫) ﻳﺲ‬

☺ ٣٦ /

Artinya : “Dan kamu tidak dibalasi, kecuali dengan apa yang telah kamu kerjakan.” (Q.S Yaasiin/ 36 : 54) Ayat-ayat tersebut menetapkan tentang apa yang dapat dituntut para pekerja dari para majikan. Upah maksimum yang mereka tuntut dari para majikan harus sesuai dengan apa yang telah mereka sumbangkan dalam keberhasilan bersama faktor-faktor produksi lainnya. 23 3. Tingkat upah sesungguhnya Islam telah menyediakan usaha-usaha pengamanan untuk melindungi hak-hak para majikan dan pekerja. Jatuhnya upah di bawah tingkat terendah tidak seharusnya terjadi untuk melindungi hak-hak pekerja, sebaliknya naiknya upah yang melebihi batas tertinggi tidak seharusnya terjadi demi menyelamatkan kepentingan majikan. Upah yang sesungguhnya tanpa harus 23


29

selalu berpegang pada batas minimum dan upah maksimum karena upah yang sesungguhnya akan berubah di antara kedua batas-batas ini. Karena dimanapun upah yang akan ditetapkan antara tingkat minimum dan maksimum penentuannya berdasarkan standar hidup sehari-hari dari para pekerja secara terus menerus. 24 Menjadi suatu kewajiban bagi setiap orang-orang yang beriman berusaha untuk berperan serta membantu mengadakan perubahan terhadap keberadaan sistem upah yang tidak Islami dan tidak adil serta menggantinya dengan suatu sistem upah yang lebih tepat dan adil. Ada tiga hal yang perlu dipertimbangkan dalam menyusun suatu sistem upah antara lain: a. Upah minimum haruslah cukup untuk memenuhi keperluankeperluan pokok b. Tanggung jawab ekonomi pekerja termasuk jumlah anggota keluarganya harus menjadi bahan pertimbangan c. Perbedaan-perbedaan dalam upah harus dalam batas-batas yang ditetapkan sesuai perbedaan-perbedaan yang mendasar antara lain dalam jenis pekerjaan, lama pengabdian, pendidikan dan pelatihan serta kebutuhan ekonomi tiap pekerja. 25

24

Afzalurrahman, Doktrin Ekonomi Islam Jilid 2. hlm. 374

25

Afzalurrahman, Doktrin Ekonomi Islam Jilid 2. hlm. 380

30

G.

Hikmah Upah (Ujrah) Bentuk sewa menyewa ini dibutuhkan dalam kehidupan manusia, oleh karena Syari’at Islam membenarkannya. Seseorang terkadang dapat memenuhi salah satu kebutuhan hidupnya tanpa melakukan pembelian barang karena jumlah uangnya yang terbatas, misalnya menyewa rumah, sementara yang lainnya memiliki kelebihan rumah dan dapat menyewakan untuk memperoleh uang dalam rangka memenuhi kebutuhan lainnya. Tidak semua dapat membeli kendaraan karena harganya yang tidak terjangkau. Namun demikian setiap orang dapat menikmati kendaraan dengan cara menyewa. Demikian juga banyak pekerjaan yang tidak dapat diselesaikan sendiri, karena terbatasnya tenaga dan keterampilan. Misalnya mendirikan bangunan, dalam keadaan dimana kita mesti menyewa tenaga buruh yang memiliki kesanggupan dalam pekerjaan tersebut. 26

26

Rahmat Syafii, Fiqh Muamalah, (Bandung: Pustaka Setia, 2004), cet. 2 h. 127

35

suatu perusahaan, melalui perusahaan penyedia atau pengerah tenaga kerja. Ini berarti ada dua perusahaan yang terlibat, yakni perusahaan yang terlibat menyeleksi, melatih dan mempekerjakan tenaga kerja yang menghasilkan suatu jasa tertentu untuk kepentingan perusahaan lainnya. Dengan demikian perusahaan yang kedua tidak mempunyai hubungan kerja langsung dengan tenaga kerja yang bekerja padanya. Hubungan ini hanya melalui perusahaan penyedia tenaga kerja. 3 2. Sejarah Perkembangan Outsourcing Pada tahun 1970 dan 1980, perusahaan-perusahaan berusaha dalam persaingan global, tetapi mengalami kesulitan karena kurangnya persiapan akibat struktur manajemen yang membengkak. Akibatnya, risiko usaha dalam segala hal, termasuk risiko ketenagakerjaan pun meningkat. Tahap ini merupakan awal timbulnya pemikiran outsourcing pada dunia usaha. Untuk meningkatkan keluwesan dan kreativitasnya, banyak perusahan besar yang membuat

strategi

baru

dengan

konsentrasi

pada

bisnis

inti,

mengidentifikasikan proses kritikal, dan memutuskan hal-hal yang harus dioutsource. 4

3

Wang Muba, “Tenaga Kerja Outsourcing”, Artikel di akses pada 16 oktober 2009 dari http://wangmuba.com 4

Candra Suwondo, Outsourcing Implementasi di Indonesia. h. 4

36

Awal timbulnya outsourcing pada perusahaan adalah untuk membagi resiko usaha dalam berbagai masalah, termasuk masalah ketenagakerjaan. Hal tersebut disebabkan oleh hal-hal berikut: a. Perubahan paradigma di Negara Barat dari pekerja adalah asset terbesar perusahaan menjadi pekerja adalah kewajiban terbesar perusahaan b. Perbahan paradigma dari pandangan kerja tradisional bahwa pekerja melayani sistem menjadi pandangan kerja modern bahwa sistem harus melayani pekerja. c. Sistem pengembangan karir pada sistem organisasi yang ada saat ini cenderung menghasilkan sebagian orang terbuang. d. Keterbatasan teknologi otomatisasi. 5 Namum dengan perkembangan zaman, tujuan dari outsourcing tidak hanya untuk membagi risiko ketenagakerjaan, tetapi menjadi lebih kompleks. Outsourcing telah menjadi alat manajemen, serta bukan hanya untuk menyelesaikan masalah, tetapi untuk mendukung dan sasaran bisnis. Berdasarkan hasil survey outsourcing institute ada beberapa alasan mengapa perusahaan-perusahaan melakukan outsourcing. Alasan-alasan tersebut antara lain untuk:

5

Candra Suwondo, Outsourcing Implementasi di Indonesia, h. 5

37

a. Meningkatkan fokus perusahaan b. Memanfaatkan kemampuan kelas dunia c. Mempercepat keuntungan yang diperoleh dari reengineering. d. Membagi resiko e. Sumber daya sendiri dapat digunakan untuk kebutuhan-kebutuhan lain f. Memungkinkan tersedianya dana kapital g. Menciptakan dana segar h. Mengurangi dan mengendalikan biaya operasi. i. Memperoleh sumber daya yang tidak dimiliki sendiri j. Memecahkan masalah yang sulit dikendalikan atau dikelola. 6 Alasan-alasan nomor 1 sampai dengan nomor 5 di atas merupakan target jangka panjang dan bersifat strategis sedangkan alasan nomor 6 sampai dengan 10 lebih bersifat taktis atau yang mempengaruhi operasi dan bisnis perusahaan sehari-hari. 7 Alasan lainnya adalah alasan transformasional (perubahan), yaitu: a. Membawa solusi baru kepada nasabah lebih cepat b. Reaksi untuk mempersingkat daur hidup produk

6

Richardus Eko Indrajit dan Richardus Djokopranoto, Proses Bisnis Outsourcing (Jakarta: PT Grasindo, 2003), cet 1., h. 4 7

Richardus Eko Indrajit dan Richardus Djokopranoto, Proses Bisnis Outsourcing , h. 5

38

c. Mendefinisikan ulang hubungan dengan penyedia jasa dan rekan bisnis d. Mengungguli pesaing e. Masuk ke pasar-pasar yang baru dengan resiko kecil. 8 3. Landasan hukum outsourcing Dalam undang-undang ketenagakerjaan No. 13 tahun 2003, praktik alih daya dikenal dalam dua bentuk, yaitu pemborongan pekerjaan dan penyediaan jasa pekerja, yang diatur dalam pasal 64, 65, dan 66 sebagai berikut: Pasal 64 Perusahaan dapat menyerahkan sebagian pelaksanaan pekerjaan kepada perusahaan lainnya melalui perjanjian pemborongan pekerjaan atau penyediaan jasa pekerja/buruh yang dibuat secara tertulis. Pasal 65 (1) Penyerahan sebagian pelaksanaan pekerjaan kepada perusahaan lain dilaksanakan melalui perjanjian pem borongan pekerjaan yang dibuat secara tertulis (2) Pekerjaan yang dapat diserahkan kepada perusahaan lain sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut : a. dilakukan secara terpisah dari kegiatan utama; 8

Candra Suwondo, Outsourcing Implementasi di Indonesia, h. 12

39

b. dilakukan dengan perintah langsung atau tidak langsung dari pemberi pekerjaan c. merupakan kegiatan penunjang perusahaan secara keseluruhan, dan d. tidak menghambat proses produksi secara langsung. (3) Perusahaan lain sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) harus berbentuk badan hukum. (4) Perlindungan kerja dan syarat-syarat kerja bagi pekerja/buruh pada perusahaan lain sebagaimana dimak-sud dalam ayat (2) sekurangkurangnya sama dengan perlindungan kerja dan syarat-syarat kerja pada perusahaan pemberi pekerjaan atau sesuai dengan peraturan perundangundangan yang berlaku. (5) Perubahan dan/atau penambahan syarat-syarat sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) diatur lebih lanjut dengan Keputusan Menteri. (6) Hubungan kerja dalam pelaksanaan pekerjaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur dalam perjanjian kerja secara tertulis antara perusahaan lain dan pekerja/buruh yang dipekerjakannya. (7) Hubungan kerja sebagaimana dimaksud dalam ayat (6) dapat didasarkan atas perjanjian kerja waktu tidak tertentu atau perjanjian kerja waktu tertentu apabila memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59. (8) Dalam hal ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dan ayat (3) tidak terpenuhi, maka demi hukum status hubungan kerja pekerja/buruh

40

dengan perusahaan penerima pemborongan beralih menjadi hubungan kerja pekerja/buruh dengan perusahaan pemberi pekerjaan. (9) Dalam hal hubungan kerja beralih ke perusahaan pemberi pekerjaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (8), maka hubungan kerja pekerja/buruh dengan pemberi pekerjaan sesuai dengan hubungan kerja sebagaimana dimaksud dalam ayat (7). Pasal 66 (1) Pekerja/buruh dari perusahaan penyedia jasa pekerja/buruh tidak boleh digunakan oleh pemberi kerja untuk melaksanakan kegiatan pokok atau kegiatan yang berhubungan langsung dengan proses produksi, kecuali untuk kegiatan jasa penunjang atau kegiatan yang tidak berhubungan langsung dengan proses produksi. (2) Penyedia jasa pekerja/buruh untuk kegiatan jasa penunjang atau kegiatan yang tidak berhubungan langsung dengan proses produksi harus memenuhi syarat sebagai berikut : a. adanya hubungan kerja antara pekerja/buruh dan perusahaan penyedia jasa pekerja/buruh; b. perjanjian kerja yang berlaku dalam hubungan kerja sebagaimana dimaksud pada huruf a adalah perjanjian kerja untuk waktu tertentu yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 dan/atau perjanjian kerja waktu tidak tertentu yang dibuat secara tertulis dan ditandatangani oleh kedua belah pihak;

41

c. perlindungan upah dan kesejahteraan, syarat-syarat kerja, serta perselisihan yang timbul menjadi tanggung jawab perusahaan penyedia jasa pekerja/buruh; dan d. perjanjian antara perusahaan pengguna jasa pekerja/buruh dan perusahaan lain yang bertindak sebagai perusahaan penyedia jasa pekerja/buruh dibuat secara tertulis dan wajib memuat pasal-pasal sebagaimana dimaksud dalam undangundang ini. (3) Penyedia jasa pekerja/buruh merupakan bentuk usaha yang berbadan hukum dan memiliki izin dari instansi yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan. (4) Dalam hal ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), ayat (2) huruf a, huruf b, dan huruf d serta ayat (3) tidak terpenuhi, maka demi hukum status hubungan kerja antara pekerja/buruh dan perusahaan penyedia jasa pekerja/buruh beralih menjadi hubungan kerja antara pekerja/buruh dan perusahaan pemberi pekerjaan. 9 Sementara itu, pelaksanaannya diatur dalam Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia No.Kep.101/Men/VI/2004 Tahun 2004 tentang tata cara perizinan perusahaan penyedia jasa pekerja dan Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia

9

Undang-Undang No. 13 Tahun 2003, Pasal 64,65, & 66 Tentang Ketenagakerjaan, File UU ini di akses pada tanggal 16 Juli 2010 dari http://pkbl.bumn.go.id/file/UU-13-2003-ketenagakerjaan.pdf

42

No.Kep.220/Men/X/2004 Tahun 2004 tentang syarat-syarat penyerahan sebagian pelaksanaan pekerjaan kepada perusahaan lain. 10 Untuk menentukan suatu kegiatan apakah termasuk kegiatan pokok (kegiatan yang berhubungan langsung dengan proses produksi) atau kegiatan penunjang (yang tidak berhunbungan langsung dengan proses produksi), yaitu dengan melihat akibat dari keberadaan kegiatan (satu pekerjaan). Apabiala tanpa kegiatan tersebut perusahaan tetap dapat berjalan dengan baik, maka kegiatan itu termasuk kegiatan penunjang. Akan tetapi sebaliknya, apabila tanpa kegiatan yang dimaksud, proses kegiatan perusahaan menjadi terganggu dan tidak dapat berjalan, maka kegiatan itu termasuk kegiatan pokok. 11 4. Perjanjian outsourcing Perjanjian yang diatur oleh KUHPerdata pasal 1313 yang berbunyi, ”Perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih lainnya”. Dengan adanya pengertian tentang perjanjian, maka bisa diambil kesimpulan bahwa kedudukan antara para pihak yang mengadakan perjanjian adalah sama dan

10

Iftida Yasar, Merancang Perjanjian Kerja Outsourcing, (Dicetak oleh PT. Ikrar Mandiri Abadi, 2009), cet. Ke-1., h. 1 11

Iftida Yasar, Merancang Perjanjian Kerja Outsourcing. h. 6

43

seimbang. Hal ini akan berlainan jika pengertian perjanjian tersebut dibandingkan dengan kedudukan perjanjian kerja. 12 Dalam suatu perjanjian, dikenal adanya asas kebebasan berkontrak atau freedom of contract. Maksud asas tersebut adalah bahwa setiap orang pada dasarnya boleh membuat perjanjian yang berisi dan macam apapun, asal tidak bertentangan dengan undang-undang, kesusilaan dan ketertiban umum. 13 Suatu perjanjian agar keberadaannya diakui oleh undang-undang (legally concluded contract) harus sesuai dengan syarat-syarat yang telah ditentukan oleh undang-undang. 14 Apabila dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata diatur bahwa suatu perjanjian dinyatakan sah apabila memenuhi 4 syarat, maka dalam hukum ketenagakerjaan secara khusus diatur dalam Undang-undang No. 13 tahun 2003 pasal 52, sebagai berikut: Pasal 52 (1) Perjanjian kerja dibuat atas dasar : a. kesepakatan kedua belah pihak; b. kemampuan atau kecakapan melakukan perbuatan hukum; c. adanya pekerjaan yang diperjanjikan; dan 12

Didalam pengertian perjanjian kerja, para pihak yang mengadakan perjanjian tidak dlam kedudukan yang sama dan seimbang, karena pihak yang satu yaitu pekerja mengikatkan diri dan bekerja dibawah perintah orang lain, yaitu pengusaha. 13

Djumaidi, Hukum Perburuhan Perjanjian Kerja, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2004), Cet-5., h. 13 14

Djumaidi, Hukum Perburuhan Perjanjian Kerja, h. 17

44

d. pekerjaan yang diperjanjikan tidak bertentangan dengan ketertiban umum, kesusilaan, dan peraturan perundang undangan yang berlaku. (2) Perjanjian kerja yang dibuat oleh para pihak yang bertentangan dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a dan b dapat dibatalkan. (3) Perjanjian kerja yang dibuat oleh para pihak yang bertentangan dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf c dan d batal demi hukum. 15 Perjanjian dalam outsourcing (Alih Daya) juga tidak semata-mata hanya mendasarkan pada asas kebebasan berkontrak sesuai pasal 1338 KUH Perdata, namun juga harus memenuhi ketentuan ketenagakerjaan, yaitu UU No.13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Berdasarkan Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor: Kep-101/MEN/VI/2004 apabila perusahaan penyedia jasa pekerja /buruh memperoleh pekerjaan dari perusahaan pemberi pekerjaan, kedua belah pihak wajib membuat perjanjian tertulis yang sekurang-kurangnya memuat : 1. Jenis pekerjaan yang akan dilakukan oleh pekerja/buruh dari perusahaan penyedia jasa 2. Penegasan

bahwa

dalam

melaksanakan

pekerjaan

sebagaimana

dimaksud huruf (1), hubungan kerja yang terjadi adalah antara 15

Undang-Undang No. 13 Tahun 2003, Pasal 52 Tentang Ketenagakerjaan, File UU ini di akses pada tanggal 16 Juli 2010 dari http://pkbl.bumn.go.id/file/UU-13-2003-ketenagakerjaan.pdf

45

perusahaan penyedia jasa dengan pekerja/buruh yang dipekerjakan perusahaan

penyedia

jasa

sehingga

perlindungan

upah

dan

kesejahteraan, syarat-syarat kerja serta perselisihan yang timbul menjadi tanggung jawab perusahaan penyedia jasa pekerja/buruh. 3. Penegasan bahwa perusahaan penyedia jasa pekerja/buruh bersedia menerima pekerja/buruh dari perusahaan penyedia jasa pekerja/buruh sebelumnya untuk jenis-jenis pekerjaan yang terus menerus ada di perusahaan pemberi pekerjaan dalam hal terjadi penggantian perusahan penyedia jasa pekerja/buruh. 16 Perjanjian kerja antara karyawan alih daya dengan vendor biasanya mengikuti jangka waktu perjanjian kerjasama antara vendor dengan perusahaan pengguna jasa alih daya. Hal ini dimaksudkan apabila perusahaan pengguna jasa alih daya hendak mengakhiri kerjasamanya dengan perusahaan alih daya, maka pada waktu yang bersamaan berakhir pula kontrak kerja anatara karyawan dengan perusahaan penyedia alih daya. Oleh karena itu, dalam penyedia jasa pekerja alih daya, ada dua tahapan perjanjian yang harus dilakukan, yaitu: 1. Perjanjian antara perusahaan pemberi pekerjaan dengan perusahaan penyedia pekerja. Perusahaan dapat menyerahkan sebagian pekerjaan kepada perusahaan lain melalui perjanjian pemborongan pekerjaan atau 16

65

Amin Widjaja Tunggal, Outsourcing Konsep dan Kasus, (Jakarta: Harvarindo, 2008), h. 64-

46

perjanjian penyediaan jasa pekerja yang dibuat secara tertulis. Pekerjaan yang dapat diserahkan kepada perusahaan lain harus memenuhi syaratsyarat sebagai berikut: a. Dilakukan secara terpisah dari kegiatan utama b. Dilakukan dengan perintah langsung atau tidak langsung dari pemberi pekerjaan c. Merupakan

kegiatan

penunjang

perusahaan

secara

secara

keseluruhan d. Tidak menghambat proses produksi secara langsung e. Dalam hal penempatan pekerja, perusahaan pengguna jasa pekerja akan membayar sejumlah dana (managemant fee) kepada perusahaan penyedia pekerja. 2. Perjanjian perusahaan penyedia pekerja dengan karyawan. Penyedia jasa pekerja untuk kegiatan penunjang perusahaan harus memenuhi syarat sebagai berikut: a. Adanya hubungan kerja antara pekerja dan perusahaan penyedia jasa pekerja b. Perjanjian kerja yang berlaku dalam hubungan kerja adalah perjanjian kerja untuk waktu tertentu (PKWT) yang memenuhi persyaratan dan/atau perjanjian kerja waktu tidak tertentu (PKWTT) yang dibuat secara tertulis dan ditandatangani oleh kedua belah pihak.

47

c. Perlindungan usaha dan kesejahteraan, syarat-syarat kerja maupun perselisihan yang timbul menjadi tanggung jawab perusahaan penyedia jasa pekerja. 17 Dengan adanya dua perjanjian tersebut, maka walaupun karyawan sehari-hari bekerja diperusahaan pemberi pekerjaan, ia tetap berstatus sebagai karyawan perusahaan penyedia pekerja. Pemenuhan hak-hak karyawan seperti perlindungan upah dan kesejahteraan, syarat-syarat kerja, serta perselisihan yang timbul tetap merupakan tanggung jawab perusahaan penyedia jasa pekerja. Berdasarkan Keputusan Mentri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor :Kep. 220/MEN/X/2004 Tentang syarat-syarat penyerahan sebagian pelaksanaan pekerjaan kepada perusahaan lain, menyatakan bahwa : Perlindungan kerja dan syarat-syarat kerja bagi pekerja/buruh pada perusahaan

penerima

pekerjaan

sekurang-kurangnya

sama

dengan

pekerja/buruh pada perusahaan pemberi pekerjaan dimaksudkan agar terdapat perlakuan yang sama terhadap pekerja atau buruh di perusahaan pemberi pekerjaan maupun di perusahaan penerima pekerjaan karena pada

17

Iftida Yasar, Merancang Perjanjian Kerja Outsourcing, (Dicetak oleh PT. Ikrar Mandiriabadi, 2009), cet. Ke-1., h. 12-13

48

hakikatnya bersama-sama untuk mencapai tujuan yang sama, sehingga tidak ada lagi syarat kerja, upah, perlindungan kerja yang lebih rendah. 18 Bentuk perjanjian kerja yang lazim digunakan dalam alih daya (outsourcing) adalah Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT). PKWT adalah perjanjian kerja antara pekerja dengan pengusaha untuk mengadakan hubungan kerja dalam waktu tertentu atau untuk pekerja tertentu. PKWT harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut : •

Didasarkan atas jangka waktu paling lama tiga tahun 19 atau selesainya suatu pekerjaan tertentu

•

Dibuat secara tertulis

•

Dalam bahasa Indonesia dan huruf latin atau dalam bahasa Indonesia sebagai yang utama; tidak ada masa percobaan kerja (probation). 20

5. Kewajiban para pihak dalam perjanjian kerja Kewajiban dan hak antara pihak yang satu dengan yang lainnya merupakan suatu kebalikan, jika di satu pihak merupakan suatu hak maka di pihak lainnya adalah merupakan suatu kewajiban. 21

18

Amin Widjaja Tunggal, Outsourcing Konsep dan Kasus, (Jakarta: Harvarindo, 2008), h. 69

19

Keputusan Mentri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republic Indonesia Kep. 100/MEN/VI/2004 Tentang ketentuan pelaksanaan perjanjian kerja waktu tertentu. Pasal 3 ayat 2 20

Iftida Yasar, Merancang Perjanjian Kerja Outsourcing, (Dicetak oleh PT. Ikrar Mandiriabadi, 2009), cet. Ke-1., h. 14 21

Djumadi, Hukum Perburuhan Perjanjian Kerja, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2004), Ed 2, cet. 5. h. 45

49

Jika isi yang tertuang di dalam perjanjian kerja tersebut menunjukan kewajiban-kewajiban yang harus dipenuhi oleh pihak pekerja, maka sebaliknya kewajiban tersebut bagi pihak pengusaha adalah merupakan haknya, dan begitu pula sebaliknya. Hak dan kewajiban para pihak dalam perjanjian kerja adalah sebagai berikut: 1. Kewajiban-kewajiban dari pihak pekerja a. Buruh wajib melakukan pekerjaan b. Buruh wajib mentaati aturan dan petunjuk dari majikan. Buruh sewaktu melakukan pekerjaannya, wajib mentaati perintah-perintah yang diberikan oleh majikan. Yang mana dituangkan dalam tata tertib perusahaan dan peraturan perusahaan. Namun yang perlu diperhatikan disini, adalah pekerja wajib mentaati perintah-perintah yang diberikan oleh majikan sepanjang diatur di dalam perjanjian kerja, undang-undang dan kebiasaan setempat. Apabila perintah majikan yang datangnya diluar aturan apalagi perintah yang bertentangan dengan undang-undang, norma susila, kebiasaan dan ketertiban umum, maka dalam hal ini pekerja tidak perlu untuk mentaati perintah tersebut. c. Kewajiban untuk membayar ganti rugi dan denda. Jika si pekerja atau buruh dalam melakukan pekerjaannya, akibat kesengajaannya atau

karena

kelalaiannya

sehingga

menimbulkan

kerugian,

kerusakan, kehilangan, yang dapat merugikan majikan maka resiko

50

yang timbul menjadi tanggung jawab si pekerja. Sebaliknya jika suatu kejadian tersebut dikarenakan bukan karena kesalahan si pekerja atau karena di luar batas kemampuan si pekerja maka kejadian tersebut bukan menjadi tanggung jawab si pekerja. Misalnya karena bencana alam dan kejadian yang sejenis. 22 2. Kewajiban-kewajiban dari pihak majikan Dalam melakukan hubungan kerja, ada banyak kewajiban-kewajiban dari si majikan yang harus dilakukan, namun pemenuhan prestasi yang utama dalam suatu perjanjian kerja tersebut adalah kewajiban si majikan untuk membayar upah tepat pada waktunya. Akan tetapi karena kewajiban lainnya juga penting untuk dilaksakan oleh majikan, maka akan di rinci sebagai berikut: a. Kewajiban untuk berbuat dan atau tidak berbuat sesuatu berdasarkan ketentuan hukum b. Kewajiban untuk memberikan istirahat tahunan c. Kewajiban mengurus perawatan dan pengobatan d. Kewajiban memberikan surat keterangan. Di dalam surat keterangan tersebut harus berisi tentang sifat pekerjaan yang dilakukan, lamanya hubungan kerja antara si buruh dan majikan.

22

Djumadi, Hukum Perburuhan Perjanjian Kerja. h. 47

51

e. Kewajiban majikan untuk memberlakukan sama antara pekerja pria dan wanita. Majikan dalam mengadakan atau membuat suatu perjanjian kerja, tidak boleh membedakan antara calon pekerja wanita dan pria. Baik dalam hal kesempatan pendidikan, syaratsyarat kerja, dalam arti kenaikan pangkat dan berakhirnya hubungan kerja maupun dalam hal pemberian upah. f. Kewajiban membayar upah. Di dalam hubungan kerja, kewajiban yang utama dan terpenting bagi majikan adalah ”membayar upah” tepat pada waktunya. Ketentuan ini jelas ditegaskan pada pasal 1602 KUHPerdata yang berbunyi: ”Majikan wajib membayar upah kepada buruh pada waktu yang ditentukan” Upah adalah merupakan salah satu sarana utama bagi para pekerja dan keluarganya, karena perihal upah selain menimbulkan kewajiban dari pekerja dan majikan, perlu pula perhatian pihak lain, yaitu pemerintah. 23

B.

Gambaran Umum PT. Permata Indonesia 1. Sejarah singkat pendirian PT. Permata Indonesia PT. Permata Indo Sejahtera mengawali bisnis di bidang sales dan distribution pada tahun 2005 dengan menangani penjualan dan distribusi sepeda motor YAMAHA. Sejalan dengan meningkatnya aktivitas bisnis,

23

Djumadi, Hukum Perburuhan Perjanjian Kerja. h. 49

52

pada tahun 2007, perusahaan memulai bisnis di bidang outsourcing, khususnya penyediaan jasa tenaga kerja dan agen pembayar (paying agent) bagi perusahaan-perusahaan yang memerlukannya. 24 Selain hal tersebut, faktor yang mendorong PT. Permata Indonesia mengambil bisnis jasa outsourcing yaitu karena ke depannya bisnis ini dipandang cukup bagus, dengan alasan bahwa ke depan perusahaan-perusahaan akan lebih fokus ke proses produksi utama dan urusan perekrutan tenaga kerja diserahkan ke perusahaan outsourcing dan perusahaan tidak akan menjadikan karyawan outsourcing menjadi tenaga tetap karena dengan alasan costnya lebih besar. 25 Di bawah branding Permata Indonesia, bisnis outsourcing tersebut semakin berkembang dibuktikan dengan meningkatnya jumlah perusahaan klien dan tenaga kerja outsource yang ditangani serta ragam jasa outsourcing yang diberikan oleh Permata Indonesia. 26 2. Visi dan Misi a. Visi Menjadi perusahaan yang profesional dan terbaik di bidang sales, distribution dan outsourcing.

24

PT. Permata Indonesia. Profil Perusahaan, Booklet, (Jakarta: PT. Permata Indonesia, t.th)

25

Wawancara Pribadi dengan Betty Mariyani. Jakarta, 14 Juni 2010.

26


53

b. Misi Mengutamakan

kepuasaan

layanan,

kecepatan

dan

ketepatan

mengendalikan sentuhan karyawan, mitra kerja dan yang terlatih, memiliki ketulusan dan mencintai pekerjaan serta keunggulan proses bisnis berbasis tekhnologi yang berkesinambungan. 3. Pelayanan Jenis jasa layanan yang ditawarkan oleh PT. Permata Indonesia adalah sebagai berikut: a. Penyedia jasa tenaga kerja (PJTK) Sebagai agen penyedia jasa tenaga kerja, Permata Indonesia membantu perusahaan untuk mendapatkan tenaga kerja yang handal dengan cara memelihara basis data pencari kerja secara terus menerus, melakukan seleksi sesuai dengan kualifikasi yang dipersyaratkan, menempatkan tenaga kerja berdasarkan kontrak kerja yang disepakati, memantau kinerja tenaga kerja, serta pembayaran gaji. b. Paying Agen/Paying Vendor Sebagai agen pembayar, Permata Indonesia membantu perusahaan untuk melakukan pembayaran gaji termasuk jamsostek, asuransi dan pajak, bagi para pekerjanya baik outsource maupun non-outsource c. Recruitment Services Sebagai penyedia jasa rekrutmen, permata Indonesia membantu perusahaan dalam hal pengadaan tenaga kerja, khususnya dalam dalam

54

hal pencarian kandidat dan seleksi awal. Selanjutnya kandidat dikirimkan ke perusahaan klien untuk proses seleksi selanjutnya. Apabila kandidat tersebut diterima, proses kontrak kerja dan pembayaran gaji dilakukan langsung oleh perusahaaan klien itu sendiri, sedangkan Permata Indonesia mendapatkan recruitment fee atas proses rekrutmen yang dilakukan. d. Business Process Outsource Permata Indonesia juga mampu membantu perusahaan untuk targettarget kerja tertentu dalam bidang-bidang yang lazim oleh perusahaan outsourcing, seperti misalnya pembangunan yang meliputi penyediaan tempat, infrastruktur sampai dengan tenaga kerja yang dibutuhkan untuk mencapai target sales center tersebut. e. Sales and Distribution Consultant. 27 Permata Indonesia juga dapat berperan sebagai konsultan yang perusahaan untuk membangun sales management and distribution termasuk penyusunan standard operation procedure key performance indicator (KPI) serta disain dan implementasi development yang diperlukan. Sebagai konsultan, permata Indonesia dapat menyediakan tenaga ahli, bimbingan dan pengawalan dalam tahap perencanaan sampai dengan implementasi sistem dari yang telah disepakati.

27


55

4. Landasan hukum PT. Permata Indonesia Dalam menjalankan bisnis praktek alih daya (outsourcing), PT. Permata Indonesia mengacu pada Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 Tentang ketenagakerjaan, yang diatur dalam pasal 64, 65, dan 66. 28 5. Rekrutmen Proses rekrutmen dan seleksi pada dasarnya dilakukan dengan mengacu pada ketentuan dan persyaratan yang disepakati antara PT. Permata Indonesia dan perusahaan klien, melalui Perjanjian Kerjasama. Meskipun demikian, secara umum proses rekrutmen dan seleksi dilakukan sebagai berikut: Proses rekrutmen Proses ini dilakukan dengan melakukan profiling kandidat berdasarkan persyaratan dan kualifikasi yang ditetapkan oleh perusahaan klien. Selanjutnya pencarian kandidat dilakukan melalui berbagai sumber antara lain basis data dan jaringan rekrutment elektronik yang dimiliki oleh Permata Indonesia (www.karir-ku.com dan www.rajalowongan.com) dan diperbaharui secara berkala baik kuantitas maupun kualitasnya. Secara berkesinambungan, permata Indonesia juga menjalin kerja sama dengan institusi pendidikan dan secara aktif mengikuti berbagai ajang job fair, campus recruitment, serta advertisement, baik printed-ad maupun web-ad.

28


56

Proses seleksi Proses seleksi dilakukan dengan cara seleksi administratif dan interview, khususnya untuk mengetahui minat dan pengalaman kandidat tenaga kerja.. 29 Dalam interview tersebut ada standar dokumentasi yang mesti di lengkapi terlebih dahulu oleh para calon tenaga kerja, seperti Ijazah, KTP, dll, kemudian skill dan terakhir training, maksudnya supaya para calon tenaga kerja lebih PD pada saat menghadapi user dan ada harganya di mata klien. 30 Untuk seleksi yang membutuhkan psikotes dapat dilakukan sesuai dengan permintaan klien /kesepakatan dalam perjanjian kerjasama, termasuk apabila dibutuhkan psikotes atau assessment yang lebih komprehensif lagi, kandidat dapat dikirimkan ke lembaga psikologi profesional yang memiliki kerja sama dengan Permata Indonesia. Dengan pula halnya dengan tes kesehatan, Permata Indonesia dapat memfasilitasi tes kesehatan bagi kandidat yang diharuskan melalui tahapan tersebut. 31 6. Pembayaran Dalam memberikan pelayanan kepada perusahaan, PT. Permata Indonesia memiliki 2 (dua) jenis sistem fee management, yaitu

29


30


31


57

1. Recrutmen Services/Fee Permata Indonesia mengajukan recrutmen fee untuk setiap yang lolos seleksi dan menandatangani kontrak kerja di perusahaan klien dengan atau tanpa adanya kesepakatan penjaminan untuk jangka waktu tertentu. Besarnya recruitment fee tersebut bervariasi tergantung pada kesepakatan yang dicapai Permata Indonesia dengan perusahaan klien. 2. Paying Agent Fee Dalam sistem ini, kandidat yang lolos seleksi menandatangani perjanjian kerja di Permata Indonesia untuk ditempatkan dan bekerja secara rutin di perusahaan klien, serta mendapatkan pembayaran atas kepegawaiannya dari perusahaan dimana ia ditempatkan oleh Permata Indonesia. Untuk memastikan ditunaikannya kewajiban tenaga kerja tersebut, Permata Indonesia menghitung prosentase management fee setiap bulan dari total pembayaran yang ditagihkan kepada perusahaan klien. Besarnya prosentase management fee tersebut sangat tergantung pada skala bisnis serta pra-pembayaran (pre-financing) yang dipilih. Ada dua bentuk prefinancing, yaitu: a. Pre financing oleh Permata Indonesia Maksudnya seluruh biaya tenaga kerja, seperti gaji, lembur, insentif, jamsostek, dan lain-lain dibayarkan terlebih dahulu oleh Permata Indonesia sesuai dengan periode waktu pembayaran, selanjutnya

58

biaya ditagihkan ke perusahaan klien dan dibayarkan kembali oleh perusahaan klien dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari kerja. b. Pre-financing oleh perusahaan klien Maksudnya seluruh biaya tenaga kerja, seperti gaji, lembur, insentif, jamsostek dan lain-lain dihitung dan ditagihkan terlebih dahulu ke perusahaan klien oleh Permata Indonesia. Selanjutnya, setelah pembayaran oleh perusahaan klien, Permata Indonesia baru melakukan pembayaran kepada tenaga kerja yang ditempatkan di perusahaan klien. 32 4. Kekuatan PT. Permata Indonesia dalam menjalin hubungan kerja sama dengan mitra-mitra pengguna jasa outsourcing. PT. Permata Indonesia mempunyai staf yang profesional dan kompeten dalam bidang Sumber Daya Manusia dengan latar belakang pendidikan psikologi dan latar belakang pengalaman yang sangat membantu dalam mencari dan menyaring calon tenaga kerja baik yang fresh graduate maupun yang berpengalaman. 33 Klien melihat PT. Permata Indonesia kuat di sales, Human Resources nya bagus artinya orang-orang yang di ajukan PT. Permata Indonesia kepada klien itu adalah orang-orang yang qualified dan dari segi operasional

32


33

http://permataindonesia.com/

59

juga termasuk bagus, artinya bagus dari segi pengupahannya tepat waktu, dan dari segi pemenuhan hak-hak yang lainnya juga terbilang bagus seperti Jamsostek, Asuransi, dan THR, maupun terkait NPWPnya. 34

C.

Perjanjian Kerja Outsourcing pada PT. Permata Indonesia Perjanjian kerja merupakan perjanjian yang dibuat antara buruh dan majikan, dimana buruh menyatakan kesanggupannya untuk bekerja pada majikan dengan menerima upah dan majikan menyatakan kesanggupannya untuk memperkerjakan buruh dengan membayar upah. 35 Wiwoho Soedjono berpendapat bahwa yang dimaksud dengan perjanjian kerja adalah hubungan hukum antara seseorang yang bertindak sebagai majikan, atau perjanjian orang perorangan pada suatu pihak dengan lain pihak sebagai majikan, untuk melaksanakan suatu pekerjaan dengan mendapat upah. 36 Perjanjian menurut pasal 1338 KUH perdata (Asas Kebebasan Berkontrak) adalah semua persetujuan yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Perjanjian-perjanjian itu tidak dapat ditarik kembali selain dengan sepakat kedua belah pihak, atau karena alasan-alasan yang oleh undangundang dinyatakan cukup untuk itu. Persetujuan-persetujuan itu harus

34


35

H. Zainal Asikin, dkk, Dasar-dasar Hukum Perburuhan, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2004), Cet. 5, h. 37 36

H. Zainal Asikin, dkk, Dasar-dasar Hukum Perburuhan. h. 271

60

dilaksanakan dengan itikad baik.37 Syarat sahnya perjanjian kerja mengacu pada syarat sahnya perjanjian perdata pada umumnya, adalah sebagai berikut: 1. Adanya kesepakatan antara para pihak (tidak ada dwang-paksaan, dwalingpenyesatan/kehilafan atau bedrog-penipuan) 2. Pihak-pihak yang bersangkutan mempunyai kemampuan atau kecakapan untuk (bertindak) melakukan perbuatan hukum (cakap usia dan tidak dibawah perwalian/pengampun 3. Ada (objek) pekerjaan yang diperjanjikan, dan 4. (Causa) pekerjaan yang diperjanjikan tersebut tidak bertentangan dengan ketertiban umum, kesusilaan, dan peraturan perundang-undangan yang berlaku ( pasal 52 ayat 1 undang-undang ketenagakerjaan). 38 Bentuk perjanjian kerja yang lazim digunakan dalam alih daya (outsourcing) adalah Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT). Begitu juga bentuk perjanjian kerja antara tenaga kerja dengan PT. Permata Indonesia adalah perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT). 39 Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) adalah perjanjian kerja antara pekerja/buruh dengan pengusaha untuk mengadakan hubungan kerja dalam waktu tertentu atau untuk

37


38



61

pekerjaan tertentu. 40 Berdasarkan pasal 1 keputusan Menteri Tenaga Terja dan Transmigrasi No. KEP 100/MEN/VI/2004 tentang Ketentuan Pelaksanaan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, memberikan pengertian bahwa Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) adalah perjanjian kerja/buruh dengan pengusaha untuk pekerjaan tertentu yang bersifat sementara. 41 Biasanya orang awam menyebut orang yang bekerja berdasarkan PKWT dengan sebutan karyawan kontrak. Bentuk perjanjian kerja ini dipandang cukup fleksibel bagi perusahaan pengguna jasa outsourcing karena lingkup pekerjaannya yang berubah-ubah sesuai dengan perkembangan perusahaan. Hal tersebut menyebabkan karyawan outsourcing, walaupun secara organisasi dibawah perusahaan outsourcing, namun pada saat rekrutmen, karyawan tersebut harus mendapatkan persetujuan dari pihak perusahaan pengguna jasa outsourcing. Apabila perjanjian kerja sama antara perusahaan outsourcing dengan perusahaan pengguna jasa berakhir, maka berakhir juga perjanjian kerja antara perusahaan pengguna jasa dengan karyawannya. 42 Hal-hal yang dimuat dalam perjanjian PKWT secara tertulis antara PT. Permata Indonesia dengan tenaga kerja outsourcing, yaitu meliputi:

40

Amin Widjaja Tunggal, Outsourcing Konsep dan Kasus, h. 45

41

Adrian Sutedi, Hukum Perburuhan, (Jakarta: Sinar Grafika, 2009),Cet. 1, h. 48

42

Iftida Yasar, Merancang Perjanjian Kerja Outsourcing, (Dicetak oleh PT. Ikrar Mandiri Abadi, 2009), cet. Ke-1., h. 14

62

1. Hubungan kerja a. PT. Permata Indonesia menerima dan memperkerjakan tenaga kerja sebagai X di perusahaan pengguna jasa yang telah mengadakan kerjasama dengan PT. Permata Indonesia dimana dalam perjanjian ini adalah pengguna jasa dengan lokasi kerja di daerah A b. Perjanjian waktu tertentu ini berlaku untuk jangka waktu mulai dari (tanggal, bulan dan tahun) dan akan berakhir pada (tanggal, bulan dan tahun) c. Dalam hal PT. Permata Indonesia masih membutuhkan jasa tenaga kerja outsourcing maka perjanjian kerja ini dapat diperpanjang dengan persetujuan kedua belah pihak dan juga perusahaan pengguna jasa sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundangundangan yang berlaku. 2. Tugas dan kewajiban tenaga kerja outsourcing d. Menyediakan waktu secara utuh dan mematuhi sepenuhnya pembagian tugas dan lokasi dalam pemberian pelayanan jasa termasuk perubahanperubahannya yang diberikan oleh PT. Permata Indonesia atau perusahaan pengguna jasa e. Mentaati peraturan umum, jadwal kerja, dan tata tertib kerja perusahaan serta ketentuan-ketentuan lainnya yang berlaku di perusahaan PT. Permata Indonesia dan atau perusahaan pengguna jasa

63

f. Memenuhi target perbulan yang harus dicapai minimal 80% dari target yang telah ditentukan oleh perusahaan pengguna jasa g. Apabila pencapaian kurang dari pencapaian minimal perbulan yang telah ditentukan, maka kinerja tenaga kerja outsourcing yang bersangkutan akan dievaluasi h. Tindak lanjut terhadap hasil evaluasi tersebut adalah hak dari perusahaan pengguna jasa dan dilanjutkan kepada pihak PT. Permata Indonesia i. Selain sebagaimana diatur dalam pasal ini pihak PT. Permata Indonesia akan menetapkan lebih lanjut tugas dan kewajiban tenaga kerja outsourcing. Apabila tenaga kerja outsourcing tidak dapat atau gagal memenuhi tugas dan kewajiban-kewajibannya sebagaimana tertulis di atas, maka tenaga kerja bersedia mengundurkan diri. 3. Imbalan a. Gaji pokok adalah sebesar Rp. X yang berlaku di wilayah kerja masingmasing pada tahun berjalan, yang dibayarkan setiap tanggal (A) setiap bulan oleh pihak PT. Permata Indonesia b. Pembayaran gaji pokok secara penuh dilakukan bila tenaga kerja masuk untuk pertama kali satu bulan penuh dalam periode tanggal 15 bulan berjalan sampai dengan tanggal 14 bulan berikutnya

64

c. Pihak tenaga kerja yang tercatat efektif join ataupun mengundurkan periode tersebut akan menerima gaji secara prorate d. Pengiriman form absensi dan nomor rekening paling lambat tanggal 16 setiap bulannya, jika tanggal 16 pihak pihak PT. Permata Indonesia belum menerima absensi dan nomor rekening maka gajian pihak pihak tenaga kerja dilkukan bulan berikutnya e. Gaji pokok dikenai potongan Jamsostek sebesar 2 % menjadi beban pihak tenaga kerja, dan sebesar 4,24 % menjadi beban pihak perusahaan pengguna jasa f. Pajak atas penggajian (Pph 21) yang diterima oleh pihak tenaga kerja akan

menjadi

beban

pihak

perusahaan

pengguna

jasa.

Dan

pembayarannya apabila pihak tenaga kerja sudah menyerahkan absensi yang telah disetujui/diketahui oleh atasan masing-masing g. Pajak atas komisi dan bonus (Pph 21) yang diterima pihak tenaga kerja akan menjadi beban pihak tenaga kerja h. Perhitungan insentif dilakukan oleh pihak perusahaan pengguna jasa dengan mengacu pada juklak pembayaran insentif yang berlaku pihak perusahaan tersebut dan akan dibayarkan oleh pihak PT. Permata Indonesia kepada pihak tenaga kerja setiap tanggal 15 bulan berikutnya berdasarkan pencapaian pada bulan berjalan dengan periode perhitungan target pencarian adalah tanggal 1 s/d 30 setiap bulan

65

i. Tunjangan kesehatan berupa rawat inap dan rawat jalan, kecuali tunjangan kesehatan mata, gigi dan melahirkan. 4. Pemutusan perjanjian Pihak PT. Permata Indonesia setiap saat dapat memutuskan perjanjian ini jika pihak tenaga kerja melakukan perbuatan tersebut dibawah ini dengan sengaja atau tidak sengaja yang merugikan pihak PT. Permata Indonesia dan atau pihak perusahaan pengguna jasa antara lain: a. Pihak tenaga kerja tidak masuk kerja 1 hari tanpa pemberitahuan dianggap mangkir maka akan diberikan surat peringatan b. Pihak tenaga kerja tidak masuk kerja 5 hari berturut-turut tanpa pemberitahuan maka dianggap mengundurkan diri c. Pihak tenaga kerja tidak dapat memenuhi target yang ditetapkan dari waktu ke waktu oleh pihak PT. Permata Indonesia dan atau pihak perusahaan pengguna jasa yaitu minimal 80 % dari target pada bulan tersebut d. Pihak tenaga kerja telah melakukan pelanggaraan/ kesalahan berat yang akibatnya baik langsung maupun tidak langsung dapat merugikan atau mencemarkan nama baik perusahaan e. Jika terjadi kesalahan atau kelalaian yang dilakukan pihak tenaga kerja baik disengaja maupun tidak disengaja merupakan kewajiban pihak tenaga kerja

66

f. Pihak kedua meninggal dunia g. Memberikan keterangan palsu dan dipalsukan sehingga merugikan pihak PT. Permata Indonesia dan atau pihak perusahaan pengguna jasa h. Pihak tenaga kerja melakukan pelanggaran terhadap isi perjanjian ini i. Dalam hal pihak tenaga kerja mengundurkan diri sebelum berakhirnya masa perjanjian, maka pihak tenaga kerja wajib membayar ganti rugi sebesar biaya asuransi kesehatan yang telah dikeluarkan

pihak PT.

Permata Indonesia atau sesuai pasal 62 UU No. 13 Tentang Ketenaga kerjaan, dimana penentu besarnya ganti rugi ditentukan dari nilai yang terkecil j. Dalam hal pihak tenaga kerja mengundurkan diri sebelum berakhirnya masa perjanjian, maka pihak tenaga kerja harus memberitahukan kepada pihak PT. Permata Indonesia paling lambat 30 hari sebelumnya k. Pihak tenaga kerja tidak berhak dan dilarang keras membeberkan semua data atau informasi yang bersifat rahasia dalam bentuk dan alasan apapun yang ada kaitannya dengan pihak PT. Permata Indonesia dan atau perusahaan pengguna jasa kepada pihak lain tanpa izin tertulis dari pihak PT. Permata Indonesia atau pihak perusahaan pengguna jasa baik selama PKWT ini berlangsung maupun sesudah hubungan kerja ini berakhir.

67

l. Seluruh hasil kerja pihak tenaga kerja yang dihasilkan dalam hubungan kerja berdasarkan PKWT ini menjadi milik pihak ketiga dan menjadi hak kekayaan intelektual pihak perusahaan pengguna jasa m. Apabila pihak tenaga kerja melakukan pelanggaran atas pernyataan ini maka pihak tenga kerja bersedia untuk menanggung atau mengganti rugi atas semua kerugian yang diakibatkan olehnya n. Apabila pihak tenaga kerja tidak bisa melakukan penggantian atas kerugian yang terjadi baik seluruhnya maupun sebagian, maka pihak tenaga kerja siap untuk bertanggung jawab sepenuhnya baik secara perdata maupun pidana atau sesuai ketentuan hukum yang berlaku. Dalam hal ini pihak tenaga kerja membebasakan pihak PT. Permata Indonesia. 5. Penyelesaian perselisihan a. Perselisihan yang timbul sebagai akibat perjanjian ini akan diselesaikan secara musyawarah untuk mencapai mufakat b. Apabila perselisihan tidak dapat diselesaikan secara musyawarah maka masing-masing pihak sepakat untuk menyelesaikannya di pengadilan negeri setempat dan masing-masing pihak memilih kediaman hukum yang tetap di kepaniteraan pengadilan negeri.43

43

PT. Permata Indonesia, Klausul Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) PT. Permata Indonesia

68

Unsur-unsur hubungan kerja terdiri atas adanya pekerjaan, adanya perintah, dan adanya upah. 44 PT. Permata Indonesia melaksanakan perjanjiannya berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak, pihak-pihak yang melakukan perjanjian juga mempunyai kemampuan dan kecakapan untuk (bertindak) melakukan perbuatan hukum, adanya objek pekerjaan yang diperjanjiakan dan pekerjaan yang diperjanjikannya pun tidak bertentangan dengan ketertiban umum, kesusilaan, maupun dengan peraturan perundangundangan yang berlaku.

D.

Praktek Pengupahan Outsourcing Pada PT. Permata Indonesia Dalam menerapkan sistem pengupahan terhadap para tenaga kerja outsourcing, PT. Permata Indonesia menggunakan sistem pre-financing perusahaan klien, maksudnya yaitu seluruh biaya tenaga kerja, seperti gaji, lembur, insentif, jamsostek dan lain-lain dihitung dan ditagihkan terlebih dahulu ke perusahaan klien oleh Permata Indonesia. Selanjutnya, setelah dilakukan pembayaran oleh perusahaan klien, Permata Indonesia baru melakukan pembayaran kepada tenaga kerja yang ditempatkan di perusahaan klien. 45 Berikut adalah skema mekanisme pembayaran upah di PT. Permata Indonesia. Skema di bawah ini merupakan versi dan format dari penulis berdasarkan keterangan dari hasil wawancara. 44

Adrian Sutedi, Hukum Perburuhan. h. 47

45


69

Mekanisme pembayaran upah tenaga kerja outsourcing di PT. Permata Indonesia 1 22 KLIEN

2

3 PT. Permata Indonesia

Tenaga Kerja

Keterangan gambar: 1. PT. Permata Indonesia mengirim draft upah via email ke klien 2. Setelah klien menyetujui atas draft upah yang dikirim, kemudian klien membayar ke PT. Permata Indonesia 3. Setelah diterima PT. Permata Indonesia baru kemudian dibayarkan ke tenaga kerja. 46 Dalam menentukan upah tenaga kerja outsourcing baik itu besarnya upah maupun waktu pembayarannya PT. Permata Indonesia mengikuti peraturan pengupahan yang diterapkan oleh perusahaan pengguna jasa outsourcing (klien) atau peraturan pengupahan yang berlaku di wilayah kerja masing-masing pada tahun berjalan. Dalam hal pengambilan keuntungan (fee) PT. Permata Indonesia menerapkan 2 (dua jenis) sistem fee manajemen, yaitu recrutmen services/fee dan paying agen fee. Sebagai contoh misalnya PT. Permata Indonesia sanggup menyediakan 10 orang untuk mengisi posisi teller, dan dari jasa penyediaan tenaga kerja tersebut oleh klien dihargai sesuai kesepakatan perjanjian kerja 46


70

sama (PKS). Jadi dalam hal pengupahan yang diterapkan oleh PT. Permata Indonesia terhadap para tenaga kerja outsourcing tidak ada pemotongan dari gaji pokoknya. Adapun pemotongan dari upah pokok karyawan hal itu digunakan untuk Jamsostek sebesar 2% dan 4,24% nya menjadi beban perusahaan pengguna jasa outsourcing (klien) dengan tanpa mengurangi gaji pokok tenaga kerja. Begitu juga, upah tenga kerja outsourcing yang diterapkan PT. Permata Indonesia berbeda-beda tergantung posisi yang ditawarkan. Hakhak tenaga kerja outsourcing PT. Permata Indonesia selain upah adalah hak Jamsostek, hak Asuransi, dan mendapat THR. 47

47


71

BAB IV ANALISIS PRAKTEK PENGUPAHAN OUTSOURCING PT. PERMATA INDONESIA PERSPEKTIF EKONOMI ISLAM

A.

Kontrak Tenaga Kerja Dalam Perspektif Ekonomi Islam Dalam ekonomi Islam, problem perburuhan diatur oleh hukum-hukum “kontrak kerja” (Ijarah). Secara definisi Ijarah adalah pemilikan jasa dari seorang ajir (orang yang dikontrak tenaganya) oleh musta’jir (orang yang mengontrak tenaga), serta pemilikan harta dari pihak must’jir oleh seorang ajir. Atau dengan kata lain Ijaroh merupakan transaksi terhadap jasa tertentu dengan disertai kompensasi atau upah. 1 Dalam alih daya (outsourcing) bentuk perjanjian kerja yang lazim digunakan adalah Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT). 2 Begitu juga bentuk perjanjian yang diterapkan oleh PT. Permata Indonesia terhadap para tenaga kerja outsourcing adalah perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT). Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) adalah perjanjian kerja antara pekerja/buruh dengan pengusaha untuk mengadakan hubungan kerja dalam waktu tertentu atau untuk pekerjaan tertentu. 3 1

Nurul Huda, dkk, Ekonomi Makro Islam: Pendekatan Teoritis, (Jakarta: Kencana, 2008). Ed. 1. cet. 1., h. 229 2



71

72

Syarat tercapainya transaksi Ijaroh tersebut adalah kelayakan dari orangorang yang melakukan aqad, yaitu, si penyewa tenaga atau majikan (disebut dengan Musta'jir) dengan orang yang dikontrak atau pemberi jasa/tenaga (disebut dengan Ajiir). Kelayakan tersebut meliputi : 4 1. Kerelaan (keridhaan) dua orang yang bertransaksi Hukum yang berlaku dalam masalah upah atau gaji, sebenarnya kembali kepada keridhaan kedua belah pihak. Prinsipnya adalah ‘an taradhin, yaitu kedua belah pihak saling ridha yang disepakati di awal perjanjian. 5 Sebagaimana bentuk perjanjian kerja antara PT. Permata Indonesia dengan tenaga kerja outsourcing harus berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak. Untuk membuktikan kesepakatan maka dalam perjanjian tersebut harus ditandatangani oleh kedua belah pihak. 2. Berakal dan Mumayyis (mampu membedakan dan memilih) Pada tahap ini seseorang telah mencapai aqil-baligh dan dalam keadaan normal ia dianggap telah menjadi mukallaf. Kapan seseorang dianggap telah baligh ini terdapat perbedaan pendapat dari para ulama. Mayoritas ulama menyebutkan usia 15 tahun, sedangkan sebagian kecil ulama mazhab Maliki menyebutkan 18 tahun. Namun, ada yang memudahkan perkiraan baligh ini dengan melihat tanda-tanda fisik, yaitu ketika seorang perempuan telah

4 5

http://www.angelfire.com

Ahmad Sarwat, Sistem Memberi Upah dalam Islam, Artikel di akses pada 21 Juli 2010 dari http://assunnah.or.id

73

datang bulan (haid) dan laki-laki telah mengalami perubahan-perubahan suara dan fisiknya. 6 Sebagaimana tahapan perekrutan calon tenaga kerja outsourcing di PT. Permata Indonesia mensyaratkan kartu tanda pengenal (KTP). Berdasarkan Undang-undang No. 23 tahun 2006 pasal 63 ayat 1 disebutkan bahwa “Penduduk Warga Negara Indonesia dan Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Tetap yang telah berumur 17 (tujuh belas) tahun atau telah kawin atau pernah kawin wajib memiliki KTP”. Syarat seseorang untuk membuat kartu tanda penduduk yaitu minimal 17 tahun dan ini membuktikan bahwa seseorang sudah dikatakan baligh menurut Islam. 3. Jelas upah dan manfaat yang akan di dapat. 7 Masalah akad pekerjaan penting dipahami dalam satu persepsi yang sama oleh pihak perusahaan dan tenaga kerja. Akad pekerjaan akan menjadi syarat dan pedoman dalam bekerja karena ia mengikat kedua belah pihak. 8 Hal-hal yang terkait dengan kesepakatan kerja dapat diuraikan sebagai berikut: 1. Ketentuan kerja Ijarah adalah memanfaatkan jasa seseorang yang dikontrak untuk dimanfaatkan tenaganya. Oleh karena itu, dalam kontrak kerjanya harus ditentukan bentuk kerjanya, waktu, upah, serta tenaganya. dan waktunya 6

Gemala Dewi, dkk, Hukum Perikatan Dalam Islam di Indonesia, (Jakarta: Kencana, 2007), Ed. 1, cet. 3, h. 53 7 8

http://www.angelfire.com

M.I. Yusanto dan M.K. Widjajakusuma, Menggagas Bisnis Islami, (Jakarta: Gema Insani Press, 2002). Cet. 1., h.192

74

harus ditentukan, misalnya harian, bulanan atau tahunan. Selain itu, upah kerjanya juga harus ditetapkan. a. Bentuk kerja Tiap pekerjaan yang halal maka hukum mengontraknya juga halal. Di dalam ijarah tersebut harus tertulis jenis atau bentuk pekerjaan yang harus dilakukan seorang ajir. Jenis pekerjaan harus dijelaskan, sehingga tidak kabur, karena transaksi ijarah yang masih kabur hukumnya adalah fasid (rusak) 9 Dalam melaksanakan perjanjian kerja, PT. Permata Indonesia menjelaskan bentuk dan jenis pekerjaan yang akan diberikan kepada tenaga kerja outsourcing, hal tersebut termuat dalam klausul perjanjian kerja waktu tertentu. Adapun bentuk dan jenis pekerjaan yang tenaga kerja terima merupakan sondingan dari perusahaan pengguna jasa. b. Waktu kerja Dalam praktek outsourcing masalah waktu sangat diperhatikan juga, sebagaimana telah di atur dalam Keputusan mentri tenaga kerja dan transmigrasi RI Kep. 100/MEN/VI/2004, pasal 3 ayat 2 Tentang pelaksanaan perjanjian kerja waktu tertentu, disebutkan bahwa jangka waktu dalam perjanjian kerja waktu tertentu paling lama tiga tahun. Sebagaimana transaksi ijarah harus disebutkan jangka waktu pekerjaan

9

Nurul Huda, dkk, Ekonomi Makro Islam: Pendekatan Teoritis, h. 230

75

itu yang dibatasi oleh jangka waktu berlakunya perjanjian atau selesainya pekerjaan tertentu. Selain itu, harus ada juga perjanjian waktu bekerja bagi ajir. Adapun waktu yang diterapkan oleh PT. Permata Indonesia yaitu selama 7 bulan. Dalam Islam apabila pekerjaan yang memang harus disebutkan waktunya tetapi tidak terpenuhi maka pekerjaan tersebut menjadi tidak jelas dan tentu saja hukumnya menjadi tidak sah. Apabila waktu kontrak sudah ditentukan misalnya dalam jangka waktu 1 tahun atau 1 bulan, maka tidak boleh salah seorang diantara kedua belah pihak membubarkannya, kecuali apabila waktunya telah habis. Begitu pula tidak boleh seseorang bekerja untuk selamanya (tampa waktu yang jelas) dengan perkiraan gaji yang juga tidak jelas. 10 c. Upah kerja (Dibahas di sub bab tersendiri). 2. Hubungan Kerja Hubungan kerja dalam outsourcing terjadi terhadap tiga objek yaitu pihak perusahaan outsourcing sebagai vendor atau pensuplai dan penyedia tenaga kerja. Dalam penyediaan jasa pekerja alih daya (outsourcing), ada dua tahapan perjanjian yang dilakukan harus dilakukan, yaitu: a. Perjanjian antara perusahaan pemberi pekerjaan dengan perusahaan penyedia pekerja 10

http://www.angelfire.com/id/dialogis/perlakuan.html

76

b. Perjanjian perusahaan penyedia pekerja dengan karyawan Dengan adanya dua perjanjian kerja tersebut, maka hubungan hubungan kerja yang terjadi adalah adalah walaupun karyawan sehari-hari bekerja di perusahaan pemberi pekerjaan, ia tetap berstatus sebagai karyawan perusahaan penyedia pekerja. Sedangkan pemenuhan hak-hak karyawan seperti perlindungan upah dan kesejahteraan, syarat-syarat kerja, serta perselisihan yang timbul tetap merupakan tanggung jawab perusahaan penyedia jasa pekerja. 11 Islam menempatkan majikan dan pekerja dalam kedudukan yang setara, keduanya saling membutuhkan satu dengan yang lainnya. Karena itu, konsep Islam tentang hubungan kerja majikan-pekerja adalah konsep penyewaan (ijarah). Konsep penyewaan meniscayakan keseimbangan antara kedua belah pihak, sebagai musta’jir (penyewa) dan mu’jir (pemberi sewa). Penyewa adalah pihak yang menyerahkan upah dan mendapatkan manfaat, sedangkan mu’jir adalah pihak yang memberikan manfaat dan mendapatkan upah. 12 Antara musta’jir dan mu’jir terikat perjanjian selama waktu tertentu sesuai kesepakatan. Selama waktu itu pula, kedua belah pihak menjalankan kewajiban dan menerima hak masing-masing. Dalam akad Ijarah ini, 11 12

Iftida Yasar, Merancang Perjanjian Kerja Outsourcing, h. 13

Safari Ar Rizki, Tenaga kerja dan Upah Dalam Islam ,Artikel di akses pada 30 Juli 2010 pada http://ekisonline.com/index.php?option=com

77

musta’jir tidak dapat menguasai mu’jir, karena status mu’jir adalah mandiri, dan hanya diambil manfaatnya saja. Berbeda dengan jual beli, ketika akad selesai maka pembeli dapat menguasai sepenuhnya barang yang dibelinya. Dalam outsourcing terdapat dua kali bentuk ijarah, yaitu: Pertama, Ijarah dalam arti sewa-menyewa yang terjadi pada perusahaan otsourcing dengan perusahaan penggunanya dimana perusahaan penyewa ataupun mengambil manfaat dari barang baik berupa computer atau barang modern dan tenaga kerja yang bisa dimanfaatkan oleh perusahaan pengguna untuk meningkatkan produktifitas perusahaan. Kedua, Ijarah dalam arti upah mengupah yang terjadi antara karyawan dengan

perusahaan

outsourcing,

yakni

perusahaan

outsourcing

memanfaatkan keahlian dari karyawan untuk pekerjaannya. Maka karyawan juga berhak untuk mendapat upah dari kerja yang telah dilaksanakan. Dan kerja yang dilakukan oleh karyawan adalah mempunyai waktu yang telah ditentukan oleh perusahaan outsourcing. 13 Kontak kerja antara pengusaha dan pekerja adalah kontrak kerja sama yang harusnya saling menguntungkan. Pengusaha diuntungkan karena memeroleh jasa dari pekerja untuk melaksanakan pekerjaan tertentu yang dibutuhkan

pengusaha.

Sebaliknya,

pekerja

diuntungkan

karena

memperoleh penghasilan dari imbalan yang diberikan pengusaha karena

13

M. Syafi’I, Outsourcing Tenaga Kerja Perspektif Ijarah, (skripsi S1 Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2008, h. 70

78

memberikan

jasa

kepada

pengusaha.

Karena

itulah,

hubungan

ketenagakerjaan di dalam pandangan Islam adalah hubungan kemitraaan yang harusnya saling menguntungkan tidak boleh satu pihak menzalimi dan merasa dizalimi oleh pihak lainnya. 3. Penyelesaian Perselisihan Dalam pelaksanaan kegiatan alih daya, berbagai potensi perselisihan mungkin timbul, misalnya berupa pelanggaran peraturan perusahaan oleh karyawan maupun adanya perselisihan antara karyawan outsourcing dengan karyawan lainnya. Menurut pasal 66 ayat (2) hurup c UU No.13 Tahun 2003, penyelesaian yang timbul menjadi tanggung jawab perusahaan penyedia jasa pekerja. Jadi, walaupun yang dilanggar oleh karyawan alih daya adalah peraturan perusahaan pemberi pekerjaan, yang berwenang menyelesaikan perselisihan tersebut adalah perusahaan penyedia jasa pekerja. 14 Pada dasarnya peraturan pemerintah, baik UUK maupun Peraturan Menteri Tenaga Kerja RI No PER-02/MEN/1993 Tentang kesepakatan kerja waktu tertentu, tidak mengatur secara terperinci mengenai penyelesaian perburuhan untuk tenaga kerja waktu tertentu. Mekipun demikian jika ditinjau lebih jauh, suatu tenga kerja waktu tertentu dengan kata lain tenaga kerja kontrak melakukan suatu pekerjaan di suatu perusahaan berdasarkan

14

Iftida Yasar, Merancang Perjanjian Kerja Outsourcing, h. 48

79

kontrak kerja yang telah dibuat dan ditandatangani oleh tenaga kerja kontrak tersebut serta pihak perusahaan yang mempekerjakannya. Sementara itu, jika terjadi suatu perselisihan, penyelesaian perselisihan yang dapat dilakukan/diambil oleh tenaga kerja kontrak tersebut adalah penyelesaian perselisihan perburuhan sebagaimana yang tercantum dalam kontrak tersebut. 15 Penyelesaian perselisihan yang diterapkan oleh PT. Permata Indonesia, sebagaimana yang termuat dalam klausul perjanjian, yaitu perselisihan yang timbul sebagai akibat perjanjian akan diselesaikan secara musyawarah untuk mencapai mufakat, sedangkan apabila perselisihan tidak dapat diselesaikan secara

musyawarah

maka

masing-masing

pihak

sepakat

untuk

menyelesaikannya di pengadilan negeri setempat dan masing-masing pihak memilih kediaman hukum yang tetap di kepaniteraan Pengadilan Negeri. Sebagaimana dalam Islam, penyelesaian perselisihan pada prinsipnya boleh dilaksanakan melalui tiga jalan, yaitu a. Jalan perdamaian (shulhu) Jalan pertama yang dilakukan apabila terjadi perselisihan dalam suatu akad adalah dengan menggunakan jalan perdamaian (shulhu) antara kedua belah pihak. Dalam fiqih pengertian shulhu adalah suatu

15

Hukumonline.com, 53 Tanya Jawab Seputar Tenaga Kerja (untuk karyawan dan perusahaan), penyunting, Yoga Anggoro (Jakarta: Visimedia, 2009), cet. 1., h.86

80

jenis akad untuk mengakhiri perlawanan antara dua orang yang saling berlawanan, atau untuk mengakhiri sengketa. b. Jalan arbitrase (tahkim) Istilah tahkim secara literal berarti mengangkat sebagai wasit atau juru damai. Sedangkan secara terminologis tahkim berarti pengangkatan seorang atau lebih, sebagai wasit atau juru damai oleh dua orang atau lebih yang bersengketa, guna menyelesaikan perkara yang mereka perselisihkan secara damai yang ditunjuk langsung oleh dua orang yang bersengketa. c. Jalan peradilan (al-Qadha) Al-qadha secara harfiah berarti antara lain memutuskan atau menetapkan. Menurut istilah fiqih kata ini berarti menetapkan hukum syara’ pada suatu peristiwa atau sengketa untuk menyelesaikannya secara adil dan mengikat. Orang yang berwenang menyelesaikan perkara pada pengadilan semacam ini dikenal dengan qadhi (hakim). 4. Berakhirnya Akad PKWT berakhir pada saat berakhirnya jangka waktu yang ditentukan dalam klausul perjanjian kerja. 16 Menurut UUK pasal 61 ayat (1) perjanjian kerja berakhir sebagai berikut: a. Pekerja meninggal dunia 16

Hukumonline.com, 53 Tanya Jawab Seputar Tenaga Kerja (untuk karyawan dan perusahaan), h. 73

81

b. Berakhirnya jangka waktu perjanjian kerja c. Adanya putusan pengadilan dan/atau putusan atau penetapan lembaga penyelesaian perselisihan hubungan industrial yang telah mempunyai kekuatan hokum tetap d. Adanya keadaan atau kejadian tertentu yang dicantumkan dalam perjanjian kerja, peraturan perusahaan, atau perjanjian kerja bersama yang dapat menyebabkan berakhirnya hubungan kerja. Jika salah satu pihak mengakhiri hubungan kerja sebelum berakhirnya jangka waktu yang ditetapkan dalam perjanjian kerja waktu tertentu (PKWT), atau berakhirnya hubungan kerja bukan karena hal-hal yang di atas, maka pihak yang mengakhiri hubungan kerja diwajibkan membayar ganti rugi kepada pihak lainnya sebesar uah pekerja/buruh sampai batas waktu berakhirnya jangka waktu perjanjian kerja (pasal 62 UUK). 17 Sebab-sebab berakhirnya perjanjian kerja sebagaimana yang tertuang dalam UUK pasal 61 ayat (1) diterapkan juga dalam perjanjian kerja waktu tertentu di PT Permata Indonesia. Sebagaimana yang telah dijelaskan di atas bahwa masalah perburuhan dalam ekonomi Islam diatur oleh hukum-hukum “kontrak kerja” (Ijaroh). Pada prinsipnya Ijarah merupakan akad yang mengikat (lazim) kedua belah pihak yang melakukannya. Artinya ketika akad terjadi, masing-masing 17

Hukumonline.com, 53 Tanya Jawab Seputar Tenaga Kerja (untuk karyawan dan perusahaan), h. 77

82

pihak harus menunaikan kewajiban dan menerima hak masing-masing serta tidak boleh membatalkannya (fasakh) kecuali ada hal-hal yang menurut ketentuan hokum (syara’) dapat dijadikan alasan pembatalan. 18 Adapun halhal yang bisa menyebabkan batalnya akad ijarah yaitu: a. Salah satu pihak meninggal dunia Mengenai kematian ini, terdapat perbedaan pendapat diantara para fukoha

mengenai

masalah

apakah

kematian

pihak-pihak

yang

melakukan akad mengakibatkan berakhirnya akad. Dalam akad sewa menyewa yang merupakan akad yang mengikat secara pasti dua belah pihak, penyewa atau yang menyewakan, menurut pendapat ulama-ulama madzhab hanafi mengakibatkan berakhirnya akad. Dengan alasan bahwa objek sewa menyewa adalah manfaat barang sewa yang terjadinya sedikit-sedikit sejalan dengan waktu yang dilalui. Manfaat barang yang ada setelah meninggalnya pemilik bukan lagi menjadi haknya sehingga akad tidak berlaku lagi terhadapnya. Berbeda dengan ulama syafi’iyah memandang manfaat barang sewa semuanya telah ada ketika akad diadakan, tidak terjadi sedikit-sedikit, sehingga kematian salah satu pihak tidak membatalkan akad. 19 Karena dalam outsourcing yang menjadi objek adalah pekerja maka apabila si pekerja meninggal dunia 18 19


Gemala Dewi, dkk, Hukum Perikatan Dalam Islam di Indonesia, (Jakarta: Kencana, 2007), Ed. 1, cet. 3, h. 93

83

maka putus akadnya karena yang disewa adalah jasa si pekerja dan hal itu tidak bisa di gantikan. b. Tenggang waktu yang disepakati dalam akad Ijarah telah berakhir. c. Berakhir dengan iqalah yaitu pembatalan akad atas dasar kesepakatan antara kedua belah pihak. d. Terjadinya kerusakan pada barang sewaan, seperti rumah terbakar atau mobil hilang. e. Menurut ulama Hanafiyah apabila ada udzur dari salah satu pihak. Udzur-udzur yang dapat membatalkan akad Ijarah itu, menurut ulama Hanafiyah adalah salah satu pihak mengalami kepailitan dan berpindah tempatnya penyewa, misalnya seseorang digaji untuk menggali sumur di suatu desa, sebelum sumur itu selesai, penduduk desa itu pindah ke desa lain. Akan tetapi menurut jumhur ulama, udzur yang boleh membatalkan akad Ijarah itu hanyalah apabila objeknya mengandung cacat atau manfaat yang dituju dalam akad itu hilang, seperti kebakaran dan dilanda banjir. 20 Sebagaimana yang diterapkan oleh PT. Permata Indonesia dalam hal pemutusan perjanjian kerja yaitu apabila si pekerja melakukan hal-hal yang dapat merugikan perusahaan atau melanggar apa-apa yang telah dibuat dalam perjanjian kerja tersebut.

20


84

B.

Tinjauan Ekonomi Islam Terhadap Praktek Pengupahan Outsourcing PT. Permata Indonesia Dalam ekonomi Islam disyaratkan agar upah dalam transaksi ijarah disebutkan secara jelas. Sebagaimana sabda Rosulullah SAW :

‫ﻣﻦ اﺳﺘﺄﺟﺮ أﺟﻴﺮا ﻓﻠﻴﻌﻠﻤﻪ أﺟﺮﻩ‬ Artinya: “Siapa yang memperkerjakan seseorang hendaklah ia memberitahukan kepadanya berapa bayarannya.” 21 Hadist ini menegaskan bahwa seorang buruh jangan sampai tidak mengetahui upahnya karena hal itu dapat membuka peluang terjadinya proses penipuan. Dalam hal pengupahan, PT. Permata Indonesia bersikap transfaran terhadap tenaga kerja hal itu bisa terlihat dalam klausul perjanjian yang mana besarnya upah yang diterima tenaga kerja outsourcing disebutkan didalam perjanjian tersebut. Dalam hal besarnya upah yang diterima oleh tenaga kerja outsourcing mengikuti peraturan perusahaan dimana ia bekerja. Jadi dalam hal ini PT. Permata Indonesia tidak mempunyai wewenang dalam menentukan upah dan PT. Permata Indonesia tidak punya hak atas upah karyawan tersebut. Dalam artian perusahaan tidak mengambil keuntungan dari upah tenaga kerja dengan cara memotongnya. Akan tetapi PT. Permata Indonesia memperoleh keuntungan dari fee managemen. Dalam hal pengambilan keuntungan (fee) PT. 21

Ibnu Abi Syaibah, Kitab Al-Mushannif Ibnu Abi Syaibah, Juz. 5., h. 129

85

Permata Indonesia menerapkan 2 (dua jenis) sistem fee manajemen, yaitu recrutmen services/fee dan paying agen fee. Islam mengharamkan segala jenis kezaliman dan mengajak dihilangkannya berbagai bencana dan keburukan yang timbul darinya, sebagaimana tercantum dalam surat Al-Baqarah :

☺ ( ٢٧٩ : ٢ /‫) اﻟﺒﻘﺮة‬

☺

Artinya : ”Kamu tidak Menganiaya dan tidak (pula) dianiaya.(Q.S Al-Baqarah/ 2 : 279) Diantara bentuk-bentuk kezaliman yang paling jelas adalah memeras kaum buruh dan menahan upah kerja mereka. Sesungguhnya hal semacam itu sangat diharamkan dan sangat jelas pelarangannya karena dapat dikategorikan sebagai memakan harta secara batil. 22 Di dalam hadist qudsi yang diriwayatkan oleh Bukhari dalam shahihnya , disebutkan:

‫ﺣﺮﱠا‬ ُ ‫ع‬ َ ‫ﺟﻞٌ ﺑَﺎ‬ ُ َ‫ ر‬،َ‫ﻏ َﺪر‬ َ ‫ﺟﻞٌ َاﻋْﻄَﻰ ِﺑﻲْ ُﺛﻢﱠ‬ ُ َ‫ ر‬:‫ﺧﺼْ ُﻤ ُﻬﻢْ َﻳﻮْ َم اﻟْ ِﻘﻴَﺎ َﻣ ِﺔ‬ َ ‫ﻼ َﺛ ٌﺔ َأﻧَﺎ‬ َ ‫َﺛ‬ ‫ﺟ َﺮ أَﺟِﻴْﺮًا ﻓَﺎﺳْﺘَﻮْﻓَﻰ ِﻣﻨْ ُﻪ َوَﻟﻢْ ُﻳﻮْ ِﻓ ِﻪ َأﺟْ َﺮ ُﻩ‬ َ ْ‫ﻞ ِإﺳْ َﺘﺄ‬ ٌ‫ﺟ‬ ُ ‫ َو َر‬،ُ‫ﻞ َﺛ َﻤ ُﻨﻪ‬ َ ‫َﻓَﺄ َآ‬ Artinya: “Tiga orang yang aku menjadi seteru mereka pada hari kiamat: Seseorang yang berjanji pada-Ku kemudian ia melarangnya, seseorang yang menjual orang merdeka lalu ia memakan hasil penjualannya, dan seseorang yang mempekerjakan seorang buruh lalu sang buruh itu memenuhi pekerjaannya tetapi ia tidak memberikan upahya kepadanya. 23 22 23

Baqir Sharief Qorashy, Keringat Buruh (Hak dan Peran Pekerja dalam Islam)., h. 249

Yusuf Qardhawi, Peran Nilai dan Moral Dalam Perekonomian Islam, penj. K.H Didin Hafiduddin, (Jakarta: Robbani Press, 2001). Cet. 1., h. 403

86

Begitu juga Islam menganjurkan untuk mempercepat dalam pembayaran upah tenaga kerja, sebagaimana Hadist Riwayat Ibnu Majah:

(‫ﻋ َﺮﻗُﻪ )رواﻩ ﺑﻦ ﻣﺎﺟﺔ‬ َ ‫ﻒ‬ ‫ﺠ ﱠ‬ ِ ‫ﻞ َأنْ َﻳ‬ َ ْ‫َأﻋْﻄُﻮا اﻟَْﺄﺟِﻴ َﺮ َأﺟْ َﺮ ُﻩ َﻗﺒ‬ Artinya: “Berikanlah upah kepada orang yang dipakai tenaganya sebelum kering keringatnya”. * Hadist ini mempertegas bahwa pemilik usaha (perusahaan) berkewajiban membayar upah kepada buruh yang telah selesai melaksakan pekerjaannya, entah itu dibayarkan secara harian, mingguan, bulanan, ataupun lainnya. 24 Dalam hal pembayaran upah, PT. Permata Indonesia membayar upah tenaga kerja setiap bulan. Adapun tentang mengenai penentuan upah, yaitu rujukannya kepada kesepakatan antara kedua belah pihak. Tetapi tidak sepatutnya bagi pihak yang kuat dalam akad (kontrak) mengeksploitasi kebutuhan pihak yang lemah dan memberikan kepadanya upah di bawah setandar. 25 Hukum yang berlaku dalam masalah upah atau gaji, sebenarnya kembali kepada keridhaan kedua belah pihak. Prinsipnya adalah ‘an taradhin, yaitu kedua belah pihak saling ridha yang disepakati di awal perjanjian. 26

*

(HR. Ibnu Majah dari Umar, Abu ya’la dari Abu Hurairah, a-Tabrani dalam al-Ausath dari Jabir, al-Hakim dari Anas dan semua jalan riwayatnya adalah lemah, tetapi secara kolektif menjadi hadist hasan, seperti dikatakan oleh al-Munawi dalam Faidhul Qadir (I/562-563), dihasankan oleh alBani dalam Shahih al-Jami’ Ash-Shaghir wa Ziyadatuh (1055)) 24

Baqir Sharief Qorashy, Keringat Buruh (Hak dan Peran Pekerja dalam Islam)., h. 251

25

Yusuf Qardhawi, Peran Nilai dan Moral Dalam Perekonomian Islam, h. 405

26

Ahmad Sarwat, Sistem Memberi Upah dalam Islam, Artikel di akses pada 21 Juli 2010 dari http://assunnah.or.id

87

BAB V PENUTUP

A.

Kesimpulan Dari pembahasan-pembahasan sebelumnya, penulis dapat menarik beberapa kesimpulan sebagai berikut : 1. Dalam ekonomi Islam, upah (ujrah) merupakan bagian dari Ijarah. Di dalam pelaksanannya ada syarat dan ketentuan yang mengikat kedua belah pihak, baik pemberi upah dan yang menerimanya. Dalam hal besar kecilnya upah, Islam mengakui terjadinya perbedaan dikarenakan beberapa sebab seperti, perbedaan jenis pekerjaan, perbedaan kemampuan, keahlian, dan pendidikan, 2. Upah yang diberikan kepada tenaga kerja outsourcing di PT. Permata Indonesia mengikuti peraturan yang ada di perusahaan pengguna jasa outsourcing (klien). Aturan yang yang diikuti oleh PT. Permata Indonesia dalam hal pengupahan adalah waktu pembayaran dan besarnya upah tenaga kerja outsourcing. Upah pokok karyawan tidak ada pemotongan oleh PT. Permata Indonesia. Adapun pemotongan dari upah pokok karyawan hal itu digunakan untuk Jamsostek sebesar 2% dan 4,24% nya menjadi beban perusahaan pengguna jasa outsourcing (klien). PT. Permata Indonesia tidak mengambil keuntungan dari upah pokok karyawan, namun keuntungannya diperoleh dari fee manajemen. Fee manajemen adalah biaya atau bayaran 87

88

yang diterima PT. Permata Indonesia dari klien atas jasa penyediaan tenaga kerja. Fee managemen itu tidak ada hubungannya dengan tenaga kerja, akan tetapi hubungannya antara PT. Permata Indonesia dengan perusahaan pengguna jasa (klien). Selain upah, hak-hak tenaga kerja outsourcing yang diberikan oleh PT. Permata Indonesia adalah hak Jamsostek, Hak Asuransi, dan mendapat THR. 3. Secara umum praktek pengupahan outsourcing yang diberlakukan PT. Permata Indonesia terhadap tenaga kerja outsourcing nya telah memenuhi aspek-aspek Syariah Islam antara lain ditinjau dari perjanjian kerjanya, karena masalah upah diputuskan oleh mereka yang mengadakan perjanjian kerja. Dalam melaksanakan perjanjian kerja, PT. Permata Indonesia memberikan kejelasan kepada tenaga kerja outsourcing baik dari aspek bentuk dan jenis kerjanya, masa kerjanya, maupun upah yang diberikan. Sebagaiman Islam sangat menekankan dalam hal pengupahan harus dengan rasa keadilan dan tidak ada unsur kedzaliman. Pada prinsipnya dalam praktek pengupahan adalah ‘an taradhin, yaitu kedua belah pihak saling ridha yang disepakati di awal perjanjian.

B.

Saran-saran Sebagai program perbaikan kedepan, penulis memberi saran-saran kepada PT. Permata Indonesia sebagai berikut :

89

1. PT. Permata Indonesia hendaknya senantiasa menjaga hubungan baik antara tenga kerja outsourcing maupun dengan para klien, karena mereka adalah mitra-mitra kerja yang mendukung perkembangan bisnis outsourcing 2. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia (SDM) baik dari karyawan PT. Permata Indonesia maupun dari para tenaga kerja yang direkrut, mengingat faktor SDM memiliki dampak yang signifikan dalam mendorong sebuah kinerja perusahaan kearah yang lebih baik dan supaya tenaga kerja yang disalurkan mempunyai skill dan ada harganya di mata para klien atau perusahaan pengguna jasa outsourcing 3. Meningkatkan kembali pelayanan, baik dari segi pembayaran upah, pemenuhan hak-hak para tenaga kerja outsourcing lainnya. Karena dengan memenuhi hak-hak dasar tenaga kerja, maka akan meningkatkan kinerja para tenaga kerja dan hal itu sangat di cintai Allah SWT dan Rasul-Nya.

BAB II UPAH DALAM PERSPEKTIF EKONOMI ISLAM

A.

Pengertian Upah dalam Perspektif Ekonomi Islam Dalam kacamata Islam, upah dimasukan ke dalam wilayah fiqh muamalat, yakni dalam pembahasan tentang ujarah. Menurut bahasa, ujrah berarti upah. Sedangkan menurut tata bahasa, ujrah ( ‫ )أﺟﺮة‬atau ijarah (‫ ) اﺟﺎرة‬atau ajaarah (‫ )اﺟﺎرة‬dan yang fasih adalah ijarah, yakni masdar sam’i dari fi’il ajara ( ‫) اﺟﺮ‬ dan ini menurut pendapat yang sahih. 1 Pendapat lain mengemukakan bahwa ujrah berasal kata al-ajru yang berarti al-iwadhu (ganti). Dengan sendirinya, lafaz al-tsawab (pahala) bisa dikaitkan dengan upah. Mengingat, al-tsawab (pahala) merupakan imbalan atas sesuatu pekerjaan baik. 2 Ujrah atau upah diartikan sebagai pemilikan jasa dari seorang ajir (orang yang dikontrak tenaganya) oleh musta’jir (orang yang mengontrak tenaga). Ijarah merupakan transaksi terhadapa jasa tertentu dengan disertai kompensasi. 3 Kompensasi imbalan inilah yang kemudian disebut ujrah. Lafaz ujrah mempunyai pengertian umum yang meliputi upah atas pemanfaatan suatu benda atau imbalan dari suatu kegiatan. 1

Abdurrahman al-Jaziri, Fiqh Empat Mazhab, alih bahasa oleh Drs. H. Moh. Zuhri Dipl. Tafl, et. al., (Semarang: as-Syifa, 1994), cet. Ke-2, h. 166 2

Sayyid Sabiq, Fiqh Sunnah, Alih Bahasa oleh H. Kamaludin A. Marjuki, (Bandung: Al Maarif, 1997), cet 7, jilid 13, h. 15 3

Taqyudin an-Nabahani, Membangun Sistem Ekonomi Alternatif Islam, (Surabaya: Risalah Gusti, 1996), h. 83

13

BAB III GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN OUTSOURCING PT. PERMATA INDONESIA

A.

Sekilas Tentang Outsourcing 1. Pengertian Outsourcing Outsourcing adalah pendelegasian operasi dan manajemen harian dari suatu proses bisnis kepada pihak luar (perusahaan penyedia jasa outsourcing). 1 Dalam hukum ketenagakerjaan Indonesia outsourcing (alih daya) diartikan sebagai pemborongan pekerjaan dan penyedia jasa tenaga kerja. Pengertian lainnya, Outsourcing adalah proses memindahkan pekerjaan dan layanan yang sebelumnya dilakukan di dalam perusahaan ke pihak ketiga. Outsourcing bisa diartikan juga usaha untuk mendapatkan tenaga ahli serta mengurangi beban dan biaya perusahaan dalam meningkatkan kinerja perusahaan agar terus kompetitif dalam menghadapi perkembangan ekonomi dan teknologi global dengan menyerahkan kegiatan perusahaan pada pihak lain yang tertuang dalam kontrak. 2 Dibidang ketenagakerjaan, outsourcing dapat diterjemahkan sebagai pemanfaatan tenaga kerja untuk memperoduksi atau melaksakan suatu pekerjaan oleh

1

Candra Suwondo, Outsourcing Implementasi di Indonesia, (Jakarta: PT. Elex Media Komputindo, 2003), Cet. 1., h. 2 2


34

DAFTAR PUSTAKA

Afzalurrahman, Doktrin Ekonomi Iislam Jilid 2, (Jakarta: Dana Bhakti Wakaf, 1995). Asikin, H. Zainal, dkk, Dasar-dasar Hukum Perburuhan, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2004). Depdikbud, Kamus Besar Bahasa Indonesia, (Jakarta: Balai Pustaka, 1988) Dewi, Gemala, dkk, Hukum Perikatan Dalam Islam di Indonesia, (Jakarta: Kencana, 2007) Djatnika, H. Rahmat, Pola Hidup Muslim, (Bandung: PT. Remaja Rosda Karya, 1991). Djumaidi, Hukum Perburuhan Perjanjian Kerja, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2004). Hasan Syadily, Ensiklopedia Indonesia, (Jakarta: Ichtiar Baru, 1984). Hasan, M. Ali, Berbagai Transaksi Dalam Islam (Fiqh Muamalah), (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2004) Http://permataindonesia.com/ Http://www.angelfire.com/id/dialogis/perlakuan.html Huda, Nurul, dkk, Ekonomi Makro Islam: Pendekatan Teoritis, (Jakarta: Kencana, 2008) Hukumonline.com, 53 Tanya Jawab Seputar Tenaga Kerja (untuk karyawan dan perusahaan), penyunting, Yoga Anggoro (Jakarta: Visimedia, 2009) Al-Husaini, Imam Taqiyuddin Abu Baker, Kifayatul Akhyar, (terj) oleh K.H Syarifuddin Anwar dan K.H Misbah Mustafa, (Surabaya: CV. Bina Iman, 1994). Indrajit, Richardus Eko dan Richardus Djokopranoto, Proses Bisnis Outsourcing (Jakarta: PT Grasindo, 2003). Klausul Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) PT. Permata Indonesia

90

91

Lathif, AH. Azharudin, Fikh muamalah, (Jakarta: UIN Jakarta Press, 2005). Manan, M.A, Ekonomi Islam: Teori dan Praktek, (Jakarta: Dana Bhakti Wakaf, 2000). Muba, Wang, “Tenaga Kerja Outsourcing”, Artikel di akses pada 16 oktober 2009 dari http://wangmuba.com Mursi, Abdul Hamid, SDM Produktif : Pendekatan dan Sains, (Jakarta : Gema Insani Press, 1987). N, Gindo, “Praktek Outsourching Semakin Menggila”, Artikel di akses pada 16 Oktober 2009 dari http://kpsmedan.org/index.php?option=com. PT. Permata Indonesia, Klausul Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) PT. Permata Indonesia PT. Permata Indonesia. Profil Perusahaan, Booklet, (Jakarta, PT. Permata Indonesia, t.th) Priandoyo, Anjar , ”Delapan Pertanyaan Tentang Outsourcing (tenaga kerja)”, di akses pada 16 oktober 2009 pada http://priandoyo.wordpress.com Qardhawi, Yusuf, Peran Nilai dan Moral Dalam Perekonomian Islam, penj. K.H Didin Hafiduddin, (Jakarta: Robbani Press, 2001). Qarashi, Baqir Sharif, Hak dan Peran Pekerja Dalam Islam (Jakarta: Al-Huda, 2007). Rifai, Moh., Konsep Perbankan Syariah, (Semarang: CV. Wicaksana, 2002). Rizki, Safari, Tenaga kerja dan Upah Dalam Islam ,Artikel di akses pada 30 Juli 2010 pada http://ekisonline.com/index.php?option=com Sabiq, Sayyid, Fiqh Sunnah, (terj) oleh H. Kamaludin A. Marjuki, (Bandung: Al Ma’rif, 1997). Sarwat, Ahmad, Sistem Memberi Upah dalam Islam, Artikel di akses pada 21 Juli 2010 dari http://assunnah.or.id Simajuntak, Payaman P., Pengantar Ekonomi Sumber Daya Manusia, (Jakarta :LPFE UI, 1998).

92

Sudibjo, Wisnu, “Syariat Islam Dalam Persoalan Tenaga Kerja” artikel diakses pada 16 oktober 2009 dari http://wisnusudibjo.wordpress.com Sudjana, Eggi, Bayarlah Upah Sebelum Keringatnya Kering (Jakarta:: Persaudaraan Pekerja Muslim Indonesia (PPMI), 2000). Suhendi, Hendi, Fiqh Muamalah, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2007). Sutedi, Adrian, Hukum Perburuhan, (Jakarta: Sinar Grafika, 2009). Suwondo, Candra, Outsourcing Implementasi di Indonesia, (Jakarta : PT. Elex Media Komputindo, 2003). Syahatah, Husain dan Siddiq Muh Al-Amin Adh-Dhahir, Transaksi dan Etika Bisnis Dalam Islam (Jakarta: Visi Insani Publishing, 2005). Syaibah, Ibnu Abi, Kitab Al-Mushannif Ibnu Abi Syaibah, Juz. 5., h. 129 Tunggal, Amin Widjaja, Outsourcing Konsep dan Kasus, (Jakarta: Harvarindo, 2008). Undang-Undang No. 13 Tahun 2003, Pasal 64,65, & 66 Tentang Ketenagakerjaan, File UU ini di akses pada tanggal 16 Juli 2010 dari http://pkbl.bumn.go.id/file/UU-13-2003-ketenagakerjaan.pdf Wawancara Pribadi dengan Betty Mariyani. Jakarta, 14 Juni 2010. Yasar, Iftida, Merancang Perjanjian Kerja Outsourcing, (Dicetak oleh PT. Ikrar Mandiriabadi, 2009). Yusanto, M.I. dan M.K. Widjajakusuma, Menggas Bisnis Islami, (Jakarta: Gema Insani Press, 2002) Zanikhan, “Praktek Outsourcing dan Perlindungan Hak-Hak Kerja”, artikel di akses pada 16 oktober 2009 pada http://zanikhan.multiply.com/profile.

SISTEM PENGUPAHAN OUTSOURCING PADA PT. PERMATA INDONESIA DALAM PERSPEKTIF EKONOMI ISLAM. Oleh: Rudi Sugiarto

Recommend Documents