SISTEM EKONOMI 3. SISTEM EKONOMI CAMPURAN

SISTEM EKONOMI

1. SISTEM EKONOMI PASAR BEBAS (KAPITALIS/LIBERAL) 2. SISTEM EKONOMI KOMANDO (SOSIALIS/ETHATISME) 3. SISTEM EKONOMI CAMPURAN

SISTEM EKONOMI

• Definisi sistem ekonomi adalah cara atau strategi suatu bangsa atau negara dalam mengatur kehidupan ekonominya dalam rangka mencapai kemakmuran masyarakatnya.

1. Sistem ekonomi pasar bebas/liberal

• Sistem ekonomi liberal disebut juga sistem ekonomi pasar bebas atau sistem ekonomi laissez faire. • Sistem ekonomi liberal adalah sistem perekonomian yang memberikan kebebasan sepenuhnya dalam segala bidang perekonomian kepada masing-masing individu untuk memperoleh keuntungan yang sebesarbesarnya.

Ciri-ciri sistem ekonomi liberal

• Setiap orang bebas memiliki alat-alat produksi, baik perorangan maupun kelompok • Harga-harga dibentuk di pasar bebas. • Kegiatan ekonomi sebagian besar dilakukan oleh swasta • Campur tangan pemerintah sangat sedikit/terbatas • Modal mempunyai peraran yang penting alam kegiatan ekonomi • Adanya kebebasan berusaha dan kebebasan bersaing. • Didorong oleh motif memperoleh laba sebesar-besarnya

• • • • •

Kebaikan Sistem Ekonoami Liberal

Setiap individu diberi kebebasan dan kesempatan untuk berusaha Setiap individu bebas memiliki alat-alat produksi Setiap individu bebas memilih bidang usaha yang disukai Persaingan dapat menyebabkan adanya dorongan untuk maju Produksi barang/jasa berdasarkan pada kebutuhan pasar (kebutuhan masyarakat)

Keburukan Sistem Ekonomi Liberal

 Kebebasan berusaha menyebabkan adanya kelompok yang sangat dominan sementara ada kelompok yang lemahn  Menimbulkan monopoli yang merugikan masyarakat  Menimbulkan penindasan (Eksploitasi) terhadap manusia karena mengejar keuntungan yang sebesar-besarnya  Tidak ada pemerataan pendapatan karena setiap individu berlomba-lomba mencari keuntungan

Catatan Untuk mengurangi kelemahan sistem ekonomi liberal, pemerintah dapat melakukan peran serta dalam Kegiatan ekonomi tersebut 1. Membuat peraturan-peraturan dibidang ekonomi 2. Menguasai sektor-sektor ekonomi yang penting 3. Menetapkan pajak yang progresif

2. SISTEM EKONOMI KOMANDO/ETATISME

• Sistem perekonomian sosialis merupakan sistem perekonomian yang menghendaki kemakmuran masyarakat secara merata dan tidak adanya penindasan ekonomi. Untuk mewujudkan kemakmuran yang merata pemerintah harus ikut campur dalam perekonomian. Oleh karena itu hal tersebut mengakibatkan potensi dan daya kreasi masyarakat akan mati dan tidak adanya kebebasan individu dalam melakukan kegiatan ekonomi.

Karl Heinrich Marx (1818-1883), seorang filsuf, sejarawan, sosiologiwan, sekaligus ahli ekonomi

• • • • • •

CIRI-CIRI SISTEM EKONOMI SOSIALIS

Semua sumber daya ekonomi dimiliki dan dikuasai oleh negara. Seluruh kegiatan ekonomi harus diusahakan bersama. Semua perusahaan milik negara sehingga tidak ada perusahaan swasta. Segala keputusan mengenai jumlah dan jenis barang ditentukan oleh pemerintah. Harga-harga dan penyaluran barang dikendalikan oleh negara. Semua warga masyarakat adalah karyawan bagi negara.

•

•

•

•

KELEBIHAN SISTEM EKONOMI SOSIALIS

Semua kegiatan dan masalah ekonomi dikendalikan pemerintah sehingga pemerintah mudah melakukan pengawasan terhadap jalannya perekonomian. Tidak ada kesenjangan ekonomi antara si kaya dan si miskin, karena distribusi pemerintah dapat dilakukan dengan merata. Pemerintah bisa lebih mudah melakukan pengaturan terhadap barang dan jasa yang akan diproduksi sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Pemerintah lebih mudah ikut campur dalam pembentukan harga.

KEKURANGAN SISTEM EKONOMI SOSIALIS

• Mematikan kreativitas dan inovasi setiap individu. • Tidak ada kebebasan untuk memiliki sumber daya. • Kurang adanya variasi dalam memproduksi barang, karena hanya terbatas pada ketentuan pemerintah.

3. Sistem Ekonomi Campuran

• Sistem ekonomi campuran merupakan campuran atau perpaduan antara sistem ekonomi liberal dengan sistem ekonomi sosialis. • Masalah-masalah pokok ekonomi mengenai barang apa yang akan diproduksi, bagaimana barang itu dihasilkan, dan untuk siapa barang itu dihasilkan, akan diatasi bersama-sama oleh pemerintah dan swasta. • sistem ekonomi campuran pemerintah melakukan pengawasan dan pengendalian dalam perekonomian, namun pihak swasta (masyarakat) masih diberi kebebasan untuk menentukan kegiatan-kegiatan ekonomi yang ingin mereka jalankan.

Ciri-ciri dari Sistem Ekonomi Campuran • • • • • • •

Sumber-sumber daya yang vital dikuasai oleh pemerintah. Pemerintah menyusun peraturan, perencanaan, dan menetapkan kebijaksanaan-kebijaksanaan di bidang ekonomi. Swasta diberi kebebasan di bidang-bidang ekonomi dalam batas kebijaksanaan ekonomi yang ditetapkan pemerintah. Hak milik swasta atas alat produksi diakui, asalkan penggunaannya tidak merugikan kepentingan umum. Pemerintah bertanggung jawab atas jaminan sosial dan pemerataan pendapatan. Jenis dan jumlah barang diproduksi ditentukan oleh mekanisme pasar.

Sistem Pasar Bebas/Liberal

Sistem Perekonomian Indonesia

Pelaku-pelaku ekonomi

SISTEM PEREKONOMIAN INDONESIA

Sistem Perekonomian

Sistem Sosialis

BUMN BUMS

KOPERASI

PUKUL BERAPA BERANGKAT SEKOLAH?

Dalam UUD 1945, pasal yang menjadi dasar acuan dari segala kegiatan perekonomian di negara kita adalah pasal 33, ayat 1, 2, 3, dan 4. Ayat 1 menyebutkan bahwa perekonomian disusun sebagai usaha bersama yang berdasarkan atas asas kekeluargaan. Ayat 2 menegaskan bahwa cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai negara. Sementara ayat 3 menyatakan bahwa bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dipergunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat.

Seorang siswa SMP sedang menunggui nasi untuk sarapan.Sampai kapankah mereka harus menunggu kemakmuran yang dijanjikan oleh UUD 1945?

• • •

• • • •

•

• • •

Ciri-ciri positif Demokrasi ekonomi

Perekonomian disusun sebagai usaha bersama yang didasarkan atas azas kekeluargaan (tercakup dalam ayat 1) Cabang-cabang produksi yang dianggap penting oleh negara, bersifat publik dan menguasai hajat hidup orang banyak harus dikelola negara untuk kepentingan rakyat banyak (ayat 2) Bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya, dikuasai oleh negara dan dipergunakan sepenuhnya untuk kepentingan, kemakmuran, dan kesejahteraan rakyat (ayat 3) Sumber-sumber kekayaan dan keuangan Negara digunakan sepenuhnya oleh pemerintah dengan kesepakatan-kesepakatan lembaga permusyawaratan rakyat, dan pengawasan terhadap penggunaan kekayaan itu diserahkan lagi sepenuhnya kepada lembaga permusyawaratan rakyat Adanya kebebasan bagi rakyat untuk memilih pekerjaan yang dikehendaki demi kelayakan hidupnya Pengakuan terhadap hak milik perorangan asalkan pemanfaatannya tidak mengganggu kepentingan orang banyak Potensi, inisiatif, dan daya kreasi setiap warga negara dikembangkan sepenuhnya dalam batas-batas yang tidak merugikan kepentingan publik Fakir miskin dan anak-anak terlantar diberi penghidupan serta dipelihara negara.

POTRET DIANTARA KITA

Anak-anak ini harus mengemis untuk membayar sekolah. Dalam sistem perekonomian kita, fakir miskin seperti mereka seharusnya diberi penghidupan dan dipelihara Negara (Sumber www.swaramuslim.com ; www.tempointeraktif.com www.metrotvnews.com )

Ciri-ciri Sistem Perekonomian Pancasila

• Koperasi sebagai soko guru perekonomian. • Roda perekonomian tidak hanya digerakkan oleh rangsangan ekonomis, tetapi juga pertimbangan sosial, dan moral. • Pemerataan (misalnya dalam hal distribusi pendapatan dan kesempatan kerja) sebagai perwujudan dari sikap solidaritas dan nasionalisme. • Adanya keseimbangan yang jelas antar perencanaan di tingkat nasional dengan • desentralisasi dalam pelaksanaan kegiatan ekonomi.

Ciri-ciri negatif Demokrasi ekonomi

• Sistem “persaingan gontok-gontokan” (free fight liberalism) yang menumbuhkan eksploitasi terhadap manusia dan bangsa lain • Sistem dalam mana negara beserta aparatur ekonomi negara bersifat dominan (etatisme) yang mendesak dan mematikan potensi dan daya kreasi unit-unit ekonomi di luar sektor negara. • Pemusatan kekuatan ekonomi pada suatu kelompok dalam bentuk monopoli yang merugikan masyarakat.

KESIMPULANNYA……..

• Pada dasarnya ada dua bentuk sistem perekonomian yakni sistem pasar murni (kapitalisme-liberalisme) dan sistem komando murni Sosialisme-komunisme). Adabentuk ketiga yakni sistem campuran atau transisi. Ini adalah gabungan dari aspekaspek positif dari kedua sistem di atas. Dalam kenyataan, hampir semua negara didunia ini mengadopsi sistem campuran ini. • Indonesia mempunyai cita-cita menerapkan sistem demokrasi ekonomi berdasarkan Pasal 33 Undang-undang Dasar 1945 yang diamandemen. Cita-cita ini pernah dijabarkan dalam sebuah konsep yang disebut Sistem Perekonomian Pancasila (SPP). Sistem perekonomian di Indonesia saat ini ditopang oleh empat pelaku pokok yakni rumah tangga konsumen, rumah tangga produsen, pemerintah, dan luar negeri. Para produsen dibedakan menjadi Badan Usaha Milik Swasta, Badan Usaha Milik Negara, dan Koperasi. Ketiganya disebut sektor formal. Ini jauh berbeda dengan sektor informal yang biasanya tidak memiliki legalitas yuridis seperti pedagang kaki lima, asongan, dan sebagainya.

SEJARAH PERKEMBANGAN PEREKONOMIAN INDONESIA

Perekonomian zaman raja-raja

• Perdagangan dari peradaban-peradaban besar seperti Cina, Romawi, dan Mesir membangkitkan semangat para penduduk pribumi untuk berdagang rempah-rempah.

• Pada saat itu, mulai diperkenalkannya uang berupa koin dan emas untuk menunjang perekonomian.

ORDE LAMA 1. orde lama a. Pasca kemerdekaan b. Demokrasi liberal c. Demokrasi terpimpin 2. orde baru 3. orde reformasi a. Bj habibie b. Abdurrahman wahid c. Megawati soekarno putri d. Susilo bambang yudhoyono

A. Masa Pasca Kemerdekaan (1945-1950)

1. Inflasi (berlakunya 3 mata uang yaitu De Javasche Bank, mata uang pemerintah Hindia Belada, dan mata uang pendudukan Jepang) kemudian muncul ORI 2. Adanya blokade ekonomi oleh Belanda sejak bulan November 1945 untuk menutup pintu perdagangan luar negeri RI. 3. Kas Negara kosong 4. Eksploitasi besar-besaran di masa penjajahan

DEMOKRASI LIBERAL

Perekonomian diserahkan pada pasar sesuai teori-teori mazhab klasik yang menyatakan laissez faire laissez passer.

a) b)

c) d) e)

Upaya menanggulangi:

Gunting Syariffudin, yaitu pemotongan nilai uang (sanering) 20 Maret 1950. Program Benteng (kabinet Natsir), yaitu upaya menumbuhkan wiraswasrawan pribumi dan mendorong importir nasional agar bisa bersaing dengan perusahaan asing Nasionalisasi De Javasche Bank menjadi Bank Indonesia pada 15 Desember 1951 lewat UU no.24 tahun 1951 dengan fungsi sebagai bank sentral dan bank sirkulasi. Sistem ekonomi Ali-Baba (kabinet Ali Sastroamijoyo I) yaitu penggalangan kerjasama antara penusaha cina dan pengusaha pribumi. Pembatalan sepihak atas hasil-asil KMB, termasuk pembubaran Uni Indonesia-Belanda.

DEMOKRASI TERPIMPIN

• sistem etatisme dimana yang mengendalikan sistem ekonomi adalah peran pemerintah sepenuhnya secara dominan.

Keputusan-keputusan yang diambil pemerintah, antara lain : • Devaluasi yang diumumkan pada 25 Agustus 1959 menurunkan nilai uang sebagai berikut :Uang kertas pecahan Rp 500 menjadi Rp 50, uang kertas pecahan Rp 1000 menjadi Rp 100, dan semua simpanan di bank yang melebihi 25.000 dibekukan. • Pembentukan Deklarasi Ekonomi (Dekon) untuk mencapai tahap ekonomi sosialis Indonesia dengan cara terpimpin. • Devaluasi yang dilakukan pada 13 Desember 1965 menjadikan uang senilai Rp 1000 menjadi Rp 1.

MASA ORDE BARU

• • • • • • • • • • • •

ORDE BARU

perkembangan GDP per kapita Indonesia yang pada tahun 1968 hanya AS$70 dan pada 1996 telah mencapai lebih dari AS$1.000. sukses transmigrasi. sukses KB. sukses memerangi buta huruf. sukses swasembada pangan. pengangguran minimum. sukses REPELITA (Rencana Pembangunan Lima Tahun). sukses Gerakan Wajib Belajar. sukses Gerakan Nasional Orang-Tua Asuh. sukses keamanan dalam negeri. Investor asing mau menanamkan modal di Indonesia. sukses menumbuhkan rasa nasionalisme dan cinta produk dalam negeri.

• semaraknya korupsi, kolusi, nepotisme. • pembangunan Indonesia yang tidak merata dan timbulnya kesenjangan pembangunan antara pusat dan daerah, sebagian disebabkan karena kekayaan daerah sebagian besar disedot ke pusat. • munculnya rasa ketidakpuasan di sejumlah daerah karena kesenjangan pembangunan, terutama di Aceh dan Papua. • kecemburuan antara penduduk setempat dengan para transmigran yang memperoleh tunjangan pemerintah yang cukup besar pada tahun-tahun pertamanya. • bertambahnya kesenjangan sosial (perbedaan pendapatan yang tidak merata bagi si kaya dan si miskin). • kritik dibungkam dan oposisi diharamkan. • kebebasan pers sangat terbatas, diwarnai oleh banyak koran dan majalah yang dibreidel. • penggunaan kekerasan untuk menciptakan keamanan, antara lain dengan program "Penembakan Misterius" (petrus). • tidak ada rencana suksesi.

TEORI PERTUMBUHAN EKONOMI

Definisi Pertumbuhan Ekonomi….

Pertumbuhan ekonomi adalah proses dimana terjadi kenaikan produk nasional bruto riil atau pendapatan nasional riil.

Pertumbuhan ekonomi , terjadi bila ada kenaikan output perkapita

TEORI DAN MODEL PERTUMBUHAN EKONOMI

Teori Smith dan Malthus: • menentukan distribusi dan penetapan harga. • harga dan output tergantung pada tenaga kerja • pertumbuhan penduduk. • kelangkaan tanah dan pendapatan. • surga yang hilang

Teori Inovasi Schumpeter Pada teori ini menekankan pada faktor inovasi enterpreneur sebagai motor penggerak pertumbuhan ekonomi kapitalilstik.Dinamika persaingan akan mendorong hal ini

Model Pertumbuhan Harrot-Domar Teori ini menekankan konsep tingkat pertumbuhan natural. Faktor produksi tenaga kerja diperhitungkan juga kenaikan efisiensi karena pendidikan dan latihan.

Model Input-Output Leontief Model ini merupakan gambaran menyeluruh tentang aliran dan hubungan antar industri. Hubungan tersebut diukur dengan koefisien inputoutput dan dalam jangka pendek/menengah dianggap konstan tak berubah .

Model Pertumbuhan Lewis Model ini merupakan model yang khusus menerangkan kasus negara sedang berkembangbanyak(padat)penduduknya. Tekanannya adalah pada perpindahan kelebihan penduduk disektor pertanian ke sektor modern kapitalis industri yang dibiayai dari surplus keuntungan.

Model Pertumbuhan Ekonomi Rostow Model ini menekankan pada sejarah tahap-tahap pertumbuhan ekonomi. Tahap-tahap tersebut adalah tahap masyarakat tradisional, tahap prasyarat lepas landas, tahap lepas landas, tahap gerakan ke arah kedewasaan, dan akhirnya tahap konsimsi tinggi.

Trend pokok dari pertumbuhan ekonomi

1. Penduduk berkembang tetapi pada tingkat yang lebih rendah dibanding pertambahan persediaan modal . modal. 2. Tingkat upah riil naik dengan kuat. 3. Porsi upah dan gaji terhadap total pengembalian pada barang modal dalam jangka panjang bergerak sedikit. 4. Tingkat pengembalian modal (bunga riil) tidak jatuh. 5. Terdapat kenaikan dalam rasio modal per output. 6. Rasio tabungan terhadap total output nasional stabil. 7. Peningkatan produk nasional yang stabil

Lanjutan…..

Faktor yang mempengaruhi pertumbuhan 1. Tanah dan kekayaan alam. 2. Jumlah dan mutu penduduk serta tenaga kerja 3. Barang modal dan tingkat teknologi. 4. Sistem sosial dan sikap masyarakat. 5. Luas pasar.

Negara Berkembang dan Faktor Pertumbuhannya

• • • •

•

Tingkat pendapatan rendah,sekitar US$300 perkapita per tahun Jumlah penduduknya banyak dan padat Tingkat pendidikan rakyatnya rendah Sebagian rakyatnya bekerja disektor pertanian pangan secara tak produktif Kuantitas sumber-sumber alamnya sedikit serta kualitasnya rendah

Transisi Kependudukan dan Pertumbuhan Ekonomi…..

Tahap 1:Masyarakat pra-industri, di mana angka kelahiran tinggi dan angka kematian tinggi menghasilkan laju pertumbuhan penduduk rendah;

Lanjutan…

Tahap 2:  Tahap pembangunan awal, di mana kemajuan dan pelayanan kesehatan yang lebih baik menghasilkan penurunan angka kelahiran tak terpengaruh karena jumlah penduduk naik.

Lanjutan…..

Tahap 3: Tahap pembangunan lanjut, di mana terjadi penurunan angka kematian balita, urbanisasi, dan kemajuan pendidikan mendorong banyak pasangan muda berumah tangga menginginkan jumlah anak lebih sedikit hingga menurunkan angka kelahiran. Pada tahap ini laju pertambahan penduduk mungkin masih tinggi tetapi sudah mulai menurun;

Lanjutan….

Tahap 4: • Kemantapan dan stabil, ada program pengendalian jumlah penduduk. Banyaknya anak cenderung hanya 2 atau 3 saja hingga angka pertumbuhan relatif rendah.

Faktor Penggerak Pertumbuhan Ekonomi

Elemen-elemen yang memacu pertumbuhan ekonomi tersebut adalah 1.Sumber Daya Alam 2.Kualitas Tenaga Kerja 3.Akumulasi Kapital

Strategi Pertumbuhan Ekonomi

1. Industrialisasi Versus Pembangunan Pertanian 2. Strategi Impor Versus Promosi Ekspor

I:

PARADIGMA PEMBANGUNAN DALAM PEREKONOMIAN INDONESIA

APA

MENGAPA

BAGAI MANA

SIAPA

Asumsi: full employment, equal productivity, rational efficient Tribina (Manusia, Usaha, Lingkungan) 1. Makro: DIP – sektoral 2. Mikro: DAU – regional 3. Khusus: DAK – khusus 4. Globa: Internasional – PLN

Ekonomi penting karena faktor produksi yg terbatas, sementara terjadi kegagalan pasar (pasar tidak bisa mengatasi kemiskinan, kesenjangan, dan pengangguran.

Proses dari produksi dan konsumsi thd barang dan jasa yg ditujukan untuk mencapai kesejahteraan –dengan faktor produksi yang terbatas. Mekanisme alam, mekanisme pasar,

Ekonomi

G –Government – SNPK

Wawasan kebangsaan: 1. Intelektual-Leadership 2. Spiritual-Kebangsaan 3. Emosional-EnterpreneurshipWirausaha 165: Allah, aku, hidup

RI penting karena menduduki peringkat keempat di dunia dalam jumlah penduduk (sesudah RRC, AS, dan India), penduduk muslim terbesar di dunia, panjang wilayah hampir menyamai benua Eropa.

Wilayah yg terletak diantara 10o LU dan 15o LS, 87o – 141o bujur timur. Terdiri dari 17000 pulau, 33 provinsi, 349 Kabupaten, 91 Kota, 5263 Kecamatan, 7123 Kelurahan, 62806 Desa

Indonesia

A –Akademi – Konsep B –Bisnis – triple tracks Bappenas-Setneg (Perencanaan dan program-program pembangunan) Menko Kesra (Penanggulangan kemiskinan) Menko Perekonomian (Sektor riil) Menko Polkam (Pertahanan)

2

TEORI PEMBANGUNAN DALAM PEREKONOMIAN INDONESIA 1. TUHAN YANG MAHA ESA

2. MANUSIA DAN KEKAYAAN ALAM 3. DINIKMATI BERSAMA

4. SESUAI LEVEL OF DEVELOPMENT

5. ADIL SEJAHTERA: TUJUAN PEMBANGUNAN

KEBIASAAN-KESIMPULAN-TEORI: PARADIGMA

PEMBANGUNAN

dapat diartikan sebagai rangkaian proses perubahan struktural yang dilakukan secara terus menerus dan berkesinambungan

(Gunawan Sumodiningrat dalam Responsi Pemerintah terhadap Kesenjangan Ekonomi, PerPod, Jakarta 2001, hlm. 1)

4

Pembangunan …(2)

• menurut Amartya Kumar Sen bahwa Pembangunan adalah upaya untuk memperluas kebebasan riil yang dapat dinikmati oleh rakyat. Dalam konsepnya tersebut, peluasan kebebasan dipandang sebagai tujuan utama pembangunan

(kutipan dari Thee Kian Wie dalam buku “Pembangunan, Kebebasan, dan Mukjizat Orde Baru”, Agustus 2004, hlm. 3)

5





Pembangunan..(3)

Cakra Varty “…expansion of people’s creativity.”

Rajni Kotari “…which not only produces for the mass of the people but in which the mass of the people are also producers.”

Sumber: artikel Sri Edhie Swasono (2005)

6

Masalah Pembangunan

3 (tiga) masalah utama pembangunan ekonomi adalah

pengangguran, kemiskinan, dan

kesenjangan (baik kesenjangan antar golongan penduduk, antar sektor, maupun antar daerah).

7

Asumsi Pembangunan

Asumsi pembangunan adalah full employment (kesempatan kerja atau partisipasi termanfaatkan

secara penuh), equal productivity (setiap orang memiliki kemampuan yang sama), rational efficient (masing-masing pelaku bertindak nalar)

8

Perubahan Paradigma PI Berkurangnya peran Pemerintah Pemberdayaan masyarakat Pembangunan yang berkelanjutan Globalisasi

9

• • • • • •

Kecenderungan Konsep PI Growth Strategy Growth with Distribution Appropriate Technology Basic Needs Development Sustainable Development Empowerment

10

Pembangunan sektoral

adalah program pembangunan yang umumnya berorientasi pada peningkatan produksi dan pembangunan prasarana serta sarana fisik yang secara langsung menunjang pemenuhan kebutuhan dasar seperti: pangan, sandang, perumahan, pendidikan, dan kesehatan

11

Pembangunan regional

adalah program pembangunan yang diarahkan untuk pengembangan potensi dan kemampuan sumberdaya manusia yang ada di daerah khususnya daerah perdesaan sehingga swadaya dan kreativitas masyarakat dapat ditingkatkan

12

Pembangunan khusus

adalah program pembangunan yang diarahkan untuk menggerakkan kegiatan sosial ekonomi, meningkatkan mutu sumber daya manusia, membangun prasarana dan sarana, serta memperkuat kelembagaan penduduk miskin terutama di daerah-daerah tertinggal seperti di Kawasan Timur Indonesia. Program pembangunan khusus dilakukan secara selektif sehingga dapat terarah kepada kelompok sasaran

13

14

Hakikat Pembangunan dan Perencanaan

15

1. Paradigma Pembangunan

Paradigma Pembangunan Sosial

Paradigma EkonomiPolitik

Paradigma pertumbuhan ekonomi. Paradigma pembangunan sosial. Paradigma ekonomi-politik. Paradigma pembangunan manusia.

Paradigma Pertumbuhan Ekonomi

Paradigma Pembangunan Manusia

Pembangunan Berkelanjutan

Gender

?

1. Paradigma Pembangunan #2

PARADIGMA PERTUMBUHAN EKONOMI Teori pertumbuhan klasik. Teori pertumbuhan ekonomi modern. Teori pertumbuhan neo-klasik.

TEORI PERTUMBUHAN KLASIK Adam Smith (1776): Pembagian Kerja dan Skala Ekonomi. Disempurnakan oleh Thomas Malthus (1798) dan David Ricardo (1917).

TEORI PERTUMBUHAN EKONOMI MODERN

Akumulasi modal dan peningkatan SDM oleh Harrod (1948) dan Domar (1946): Pertumbuhan ekonomi = tingkat tabungan dan produktivitas modal. Arthur Lewis (1954): Model “Surplus of Labor”.

TEORI PERTUMBUHAN NEO-KLASIK

Solow (1957): Memasukkan unsur teknologi. Becker (1964): Peningkatan produktivitas tenaga kerja dapat didorong dg pendidikan, pelatihan, peningkatan kesehatan. Romer (1990): New Growth Theory: Teknologi bukan faktor eksogen tapi endogen. Nurkse (1953): Perdagangan adl mesin pertumbuhan kemajuan ekonomi negara maju, memberi imbas pada negara yang kaya sumberdaya alam oleh sebab meningkatnya permintaan. Rostow (1960): Lima tahap pembangunan: 1) traditional society, 2) precondition for growth, 3) the take off, 4) the drive to maturity, 5) the age of high mass consumption. Chenery & Syrquin: Transformasi ekonomi dari dominasi sektor pertanian ke dominasi sektor industri dan jasa.

1. Paradigma Pembangunan #3

PARADIGMA PEMBANGUNAN SOSIAL  Chenery, et.al. (1974): Memadukan konsep pertumbuhan dan pemerataan.  Streeten, et.al. (1981): Konsep basic human need sbg strategi penyediaan pelayanan dasar.  Todaro (1985): Kaitan antara pengangguran, ketidakmerataan pendapatan, dan kemiskinan.

PARADIGMA EKONOMI POLITIK  Kesenjangan dan kemiskinan dipengaruhi oleh ideologi dan politik.  Eksploitasi terhadap negara pra-kapitalis oleh negara kapitalis.  Polarisasi hubungan “Center” dan “Periphery”.

MARXIS & NEO-MARXIS  Andre Gunder Frank (1967): Revolusi sebagai resep pembangunan pinggiran.  Dos Santos (1969), Tavares & Serra (1970), Cariola & Sunkel (1982): Pembangunan masyarakat bangsa.

NON-MARXIS  Goulet (1974??): Pembangunan harus menghasilkan: 1) solidaritas baru, 2) memelihara keragaman budaya, 3) menjunjung tinggi martabat serta kebebasan manusia. Korten (1984): Pembangunan yang berpusat pada masyarakat. 

(tahun 1997 sebesar 60-80 Persen penduduk di NSB tinggal di Perdesaan sehingga pada umumnya perekonomian berorientasi kepada kepada produk-produk primer).

Ketergantungan terhadap produksi pertanian dan ekspor produk primer

(penggunaan tenaga kerja tidak sesuai dan tidak efisien)

Tingginya tingkat perkembangan pengangguran dan pengangguran semu

(tingginya tingkat kelahiran menyebabkan proporsi penduduk muda sehingga rasio beban tanggungan menjadi tinggi)

Tingkat pertumbuhan penduduk dan beban tanggungan yang tinggi

(disebabkan oleh kurangnya input komplementer seperti modal fisik, dan manajemen yang baik)

Tingkat produktivitas yang rendah

(pendapatan per kapita rendah, kondisi perumahan tidak memadahi, sarana kesehatan terbatas, tingkat pendidikan rendah, tingkat kematian bayi tinggi, tingkat harapan hidup rendah, perasaan tidak aman, dan rasa putus asa).

Tingkat kehidupan yang rendah

Gambaran Pembangunan di Negara Berkembang (Todaro, 1997)

•

•

•

•

•

•

Kekuasaan, ketergantungan, dan vulnerabiliti dalam hubungan-hubungan internasional

(akibat dari kelemahan-kelemahan yang ada maka NSB mempunyai tingkat ketergantungan yang tinggi kepada negara maju)

1. Paradigma Pembangunan #4

PARADIGMA PEMBANGUNAN MANUSIA Menciptakan lingkungan yang memungkinkan masyarakat untuk menikmati kehidupan kreatif, sehat dan berumur panjang.

Ul Haq (1995): Pembangunan = memperluas pilihan: meningkatkan kemampuan, menggunakan kemampuan untuk bekerja, menikmati kehidupan, aktif dalam kegiatan sosial-budaya dan politik.

MASALAH KESENJANGAN • 1 dari 7 orang masuk golongan miskin sekali (kurang 14%). • 3,2% angkatan kerja menganggur. • 36,5% pekerja setengah menganggur. • >77% pekerja berpendidikan hingga SD. • >97% unit usaha (1992) beromzet < Rp. 50 juta per tahun. • 51,6% rumahtangga petani adalah petani gurem. • Rakyat di perdesaan & daerah tertinggal hidup terbelakang. • Peningkatan pendapatan penduduk berpenghasilan tinggi lebih cepat ketimbang peningkatan pendapatan penduduk berpenghasilan rendah. • Tidak terjadi pergeseran berarti dalam presentase jumlah penduduk golongan atas (42%) dan golongan bawah (58%). • Laju penurunan kemiskinan semakin lambat, selama 3 tahun menurun 1,4%.

1. Paradigma Pembangunan #5

PEMBERDAYAAN MASYARAKAT

Pengertian Pemberdayaan Masyarakat: 1. Konsep pembangunan ekonomi yang merangkum nilai-nilai sosial (people centered, participatory, empowering, & sustainable). 2. Lebih dari sekedar pemenuhan kebutuhan dasar atau sekedar mekanisme mencegah proses pemiskinan tetapi merupakan pembangunan alternatif untuk mencapai: inclusive, democracy, appropriate economic growth, gender equality, and intergenerational equity (Friedman 1992).

Upaya Pemberdayaan Masyarakat: 1. Menciptakan iklim yang kondusif (enabling). 2. Memperkuat potensi-daya yang dimiliki masyarakat (empowering). 3. Melindungi-mencegah penindasan yang kuat terhadap yang lemah.

2. Pergeseran Paradigma Pembangunan di Indonesia

22

3. Pengaruh Pergeseran Paradigma Pada Kebijakan Makro

23

4. Jadi Apa Donk Kesimpulan Makna Pembangunan?

Makna Pembangunan

Secara sederhana diartikan sebagai suatu perubahan struktur secara sengaja dan terukur  misal tingkat kesejahteraan.

Agar perubahan struktur dapat dilakukan secara terukur, maka diperlukan perencanaan.

Namun sudahkah perencanaan yang telah kita lakukan membawa perubahan struktur?

24

KERJA

PEMUPUKAN MODAL SENDIRI

OUTPUT KEGIATAN

KUNCI SUKSES

25

TABUNGAN

PROFIT/ PENDAPATAN

PENDAPATAN = KONSUMSI

5. Pembangunan Mendorong Peningkatan Kualitas Hidup

INPUT KEGIATAN Modal, SDM, SDA

KESEMPATAN BERUSAHA

PERUBAHAN CARA (teknologi, manajemen, cara pikir, dll)

WELFARE FOR ALL *) PERUBAHAN TEKNOLOGI

Ciri-ciri Pembangunan

Pembangunan dicirikan oleh adanya: 1. 2. 3. 4.

Semua usia produktif bekerja. Bekerja dengan pendapatan yang sesuai dengan konsumsi minimalnya. Kemampuan menabung untuk memupuk aset sebagai sumber mengubah cara melakukan kerja. Kemampuan mengubah cara melakukan kerja yang ditandai oleh perubahan manajemen, perubahan teknologi, perubahan cara pikir dan sejenisnya, yang mampu meningkatkan produktivitas kerja.

9. Perencanaan  Pembangunan Manusia

Masyarakat, Keluarga Besar

Keluarga

ATAS NAMA TUHAN YANG MAHA PENGASIH MAHA PENYAYANG

Makan Pendidikan Kesehatan Sumber Energi

Transport

Bangsa

RT, RW, Dasawisma, Dusun

Desa, Kelurahan, Kampung, Nagari, Banjar

Kecamatan, Distrik

Kabupaten, Kota

Provinsi

Negara (NKRI)

27

MERAH PUTIH

PANCASILA

1. Ketuhanan Yang Maha Esa 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab, 3. Persatuan Indonesia, 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, 5. Keadilan sosial bagi

Indonesia. SIFAT TUHAN YME, MERAH PUTIH,seluruh RAHMAN rakyat RAHIM, KASIH SAYANG, LOVE BHINNEKA TUNGGAL IKA TAN HANNA DHARMMA MANGROVA

KEADILAN SOSIAL BAGI SELURUH RAKYAT INDONESIA: YANG MENGHASILKAN YANG MENIKMATI

29

PEMBERDAYAAN MASYARAKAT KEMANUSIAAN YANG ADIL DAN BERADAB

30 30

KONSEP BENAR PERLU PENDAMPINGAN

• APBN

APBN: Implementasi Pancasila

Produksi Pendapatan Pengeluaran

GDP, GNP, GNY

PAJAK

PTKP

BATAS MISKIN

SUBSIDI

Tahun,Dimensi waktu

Low Growth

High Growth

Anggaran Pendapatan Gotong Royong, Persatuan Belanja Negara yang pro-poor, mainstreaming ke pemberdayaan ekonomi rakyat

• Atas Pegang dg Pajak Bawah Naikkan dg Subsidi

• WUJUD PERSATUAN INDONESIA

31

32

32

KERAKYATAN YANG DIPIMPIN OLEH HIKMAH KEBIJAKSANAAN DALAM PERMUSYAWARATAN/ PERWAKILAN

Konsolidasi Program-program Penanggulangan Kemiskinan

NETWORK MIDD-BANGGA DESA KEADILAN SOSIAL BAGI SELURUH RAKYAT INDONESIA

FOKUS 5 PROPINSI: JAWA BARAT, JAWA TENGAH, JAWA TIMUR, LAMPUNG , SUMUT PRIORITAS 9 PROPINSI: JAWA BARAT, JAWA TENGAH, JAWA TIMUR, SULSEL, BANTEN, 33 DKI JAKARTA, BALI 33 PROPINSI SINERJI

Bhinneka Tunggal Ika Tan Hanna Dharmma Mangrova Berbeda untuk satu, Tiada kebenaran yang mendua Kecuali Allah SWT Sang Maha Kuasa, Pengasih dan Penyayang

KEMBALI KE JATIDIRI BANGSA PANCA SILA - BHINNEKA TUNGGAL IKA

34

KETUHANAN YANG MAHA ESA

PERENCANAAN PEMBANGUNAN EKONOMI

Perencanaan Ekonomi (Economic Planning) upaya-upaya yang dilakukan pemerintah untuk mengkoor-

dinasikan segenap proses pembuatan keputusan ekonomi dalam jangka panjang, serta untuk mempengaruhi, mengarahkan dan dalam beberapa kasus tertentu juga untuk mengendalikan tingkatan dan laju pertumbuhan variabel ekono mi pokok (pendapatan, konsumsi, penyerapan tenaga kerja, investasi, tabungan, nilai ekspor,impor, dsb) demi tercapainya tujuan pembangunan yang telah ditetapkan sebelumnya.

Rencana Ekonomi (Economic Plan) serangkaian target ekonomi kuantitatif yang harus dicapai dalam kurun waktu tertentu  sifatnya :

a. rencana ekonomi bersifat komprehensif  menetapkan target-target yang meliputi seluruh as pek atau sektor penting perekonomian nasional. b. rencana ekonomi bersifat parsial  rencana ekonomi tertentu secara terpisah (sektor industri, pertanian, sektor publik, sektor luar negeri, dsb).

Proses Perencanaan : 1. pemilihan tujuan sosial dan target ekonomi oleh pemerin tah. 2. perumusan suatu kerangka kerja bagi kegiatan implementasi, koordinasi dan pemantauan hasilnya.

Sebagian besar rencana pembangunan di NSB dirumuskan dan dilaksanakan dalam sistem perekonomian campuran : sis tem yang mengakui dan menerapkan fungsi pasar serta perencanaan negara secara sekaligus  cirinya sumber daya

Produktif dimiliki dan dikelola swasta dan sebagian lagi oleh Pemerintah.

Logika Perencanaan di Negara-Negara Berkembang Alasan kegagalan pasar (market failure) merupakan logika paling sering diajukan guna membenarkan sedemikian aktifnya peranan pemerintah dalam pegelolaan perekonomian nasional di banyak negara berkembang disamping sektor swastanya. Melalui rencana ekonomi yang rapi  pemerintah dapat menciptakan intensif yang dibutuhkan untuk menanggulangi ham batan kesukuan dan tradisionalisme yang sering memecah belah kekuatan bangsa dalam mengejar kemajuan baik secara materiil dan sosial yang lebih besar lagi. 2 kategori dasar model perencanaan ekonomi yang luas dan bervariasi : 1. Model pertumbuhan agregat  meliputi aneka perkiraan

makroekonomis mengenai perubahan variabel ekonomi pokok yang direncanakan atau dibutuhkan. 2. Model input-output multisektor  menentukan implikasi tingkat produksi, sumber daya, tenaga kerja dan devisa yang dibutuhkan dalam mencapai suatu target permintaan akhir melalui kerangka kerja arus produk antar industri yang konsisten.

Ilmu Ekonomi Perencanaan  salah satu cabang ilmu ekonomi yang mempelajari tentang pemenuhan kebutuhan ekonomis dengan sumber yang langka. Perencanaan ekonomi dimulai karena ada kebocoran akibat pembangunan ekonomi yang tidak terencana. Alat-alat analisa ekonomi perencanaan : makro, mikro, ekono mi pembangunan, ekonomi internasional, statistik, operation

research, linear programing, dll. Tokoh ekonomi perencanaan : Malthus, Ricardo, Marshall, Karl Marx Tujuan Ekonomi Perencanaan : 1. mencapai kenaikan yang cepat dari pendapatan per kapita. 2. menyediakan kesempatan kerja yang cukup. 3. mengadakan redistribusi pendapatan supaya lebih merata. 4. mengurangi perbedaan dalam tingkat perkembangan antara daerah yang satu dengan daerah yang lainnya. 5. merubah struktur perekonomian supaya seimbang antara yang satu dengan yang lainnya.

J.M. Keynes : perkembangan penting kearah ilmu perencanaan ekonomi dimulai dengan analisa ekonomi makro dalam tingkat pendapatan, tingkat kon-

sumsi, tingkat tabungan, tingkat investasi. Walter Rathenau : mengemukakan gagasan ekonomi berenca na atau campur tangan pemerintah untuk memperbaiki ekonomi dan pertumbuhannya. W.A. Lewis : konsep pembangunan eknomi dengan penawaran tenaga kerja yang tidak terbatas.

Sejarah Perkembangan Ekonomi Perencanaan > Dimulai dengan perencanaan negara persemakmuran Ing gris di pantai Gading (Ghana) 1919. > 1929  Rusia dengan REPELITAnya. > Di Asia  India yang pertama melakukan perencanaan ekonominya. > Perencanaan pembangunan di Indonesia dikemukakan oleh Wijoyo Nitisastro dan Mohamad Hatta. Alat analisa perencanaan ekonomi : makro, mikro, ekonomi

pembangunan, ekonometri, statistik, operation research, linear programming, dll. Perencanaan ekonomi dianggap selesai dalam bidang pere konomian dimana faktor non ekonomi seperti pandangan hidup, ideologi negara dan pendapat politik sosial diperhitungkan bersama-sama dengan perhitungan ekonomi nasional. Perencanaan sebagai peralatan analisis dapat dibagi pada : 1. perencanaan ekonomi makro. 2. perencanaan ekonomi sektoral. 3. perencanaan ekonomi mikro. 4. perencanaan proyek-proyek. 5. statistik.

Di bidang perencanaan sektoral berkembang dan didukung ekonomi pertanian, ekonomi industri dan teknik penetapan sektoral.

Tujuan Ekonomi Perencanaan : 1. mencapai kenaikan yang cepat dari pendapatan per kapita. 2. menyediakan kesempatan kerja yang cukup. 3. mengadakan redistribusi pendapatan supaya lebih merata. 4. mengurangi perbedaan dalam tingkat perkembangan atau pembangunan dan kemakmuran antara daerah lain. 5. merubah struktur perekonomian supaya seimbang antara industri dan pertanian.

Ekonomi Perencanaan Secara Terpimpin  Suatu program untuk strategi pemerintah nasional dalam menjalankan campur tangan pemerintah supaya terjadi perkembangan dalam proses sosial.

Suatu kumpulan pemikiran dibidang perencanaan pembangunan terutama mengenai tekniknya yang cukup baru a-

Dalah buku Bank Dunia : Economy Wide Models and Develop ment Planning. Jangka waktu Perencanaan : 1. jangka panjang (long term period)  waktunya bisa sampai dengan 10 tahun. 2. jangka pendek (short term period)  jangka waktunya ½ - 2 tahun.

Kelemahan-Kelemahan Perencanaan Ekonomi di Negara Ber kembang : 1. perencanaannya di NSB hanya merupakan dokumen poli tik saja. 2. apabila perencanan tidak sesuai dengan situasi politik pada saat ini maka perencanaan tidak dapat diterima. 3. perencanaan di NSB kurang mempunyai hubungan antara penyusun rencana dengan pelaksana negara  menyebabkan kurang feasible pelaksanaan perencanaan.

4. perencanaan sering bersifat Trade Offs atau menguntungkan yang satu merugikan lainnya. 5. kurangnya data statistik, informasi, hasil riset dan survey untuk mendasari suatu perencanaan baik. 6. kurangnya penguasaan terhadap teknik perencanaan disebabkan karena masih kurangnya tenaga terdidik pada bidang tersebut. 7. kurangnya perhatian diberikan bahwa perencanaan meru pakan suatu proses yang saling berhubungan erat antara perencanaan dan pelaksanaannya. 8. masalah kemampuan administrasi pemerintah yang tidak cocok untuk melaksanakan rencana pembangunan.

Tahap-Tahap Proses Penyusunan Rencana : 1. Tahap makro dimana ditentukan tujuan dan peralatan pembangunan oleh pemerintah.

2. Tahap sektoral atau regional. 3. Tahap proyek dimana ditentukan bermacam-macam proyek dan diadakan evaluasi proyek  tahap makro kemudian memecahkannya dalam program dan proyek.

Organisasi Penyusunan Perencanaan 1. koordinasi 2. konsisten antara berbagai variabel sosial ekonomi suatu masyarakat. 3. penetapan.

Penelitian pendahuluannya melalui hasrat dan motivasi untuk Membangun masyarakat serta kesediaan berkorban untuk Mencapai tujuan pembangunan.

USAHA-USAHA PEMBANGUNAN NASIONAL

 Harus ditemukan cara menjadikan perusahaan milik nega ra dan manajemen proyek lebih efisien dan secara umum memperbaiki birokrasi.  Sumber dana yang langka harus digunakan untuk sasaran yang tepat dan dikelola dengan efisien.

Peranan Negara Batas antara sektor negara dan swasta tak pernah jelas beNar dan berbeda tiap negara.  Di NSB peranan pemerintah sangat pemerintah dalam bidang ekonomi seperti mempengaruhi sektor swasta lewat peraturan perundangan dan fiskal dan huga dari cara negara mengatur urusannya sendiri.  Pemerintah harus dapat memperbaiki administrasinya sendiri dalam pembuatan kebijakan ekonomi.  Pemerintah harrus mempunyai proses perencanaan yaitu merumuskan strategi pembangunan, menganalisis kebijak-

sanaan, pembuatan anggaran dan menilai pilihan investasi.  Harus dilacak kegiatan pemerintah secara selektif baik lewat pengumpulan data, pemeriksaan keuangan atau penilai an proyek.

Pembagian Beban  Pembuatan keputusan sehari-hari dapat dilimpahkan kepada mereka yang bertanggungjawab melaksanakannya dan dalam kondisi lebih baik karena memiliki pengetahuan menyeluruh secara detail yang tidak dimiliki pusat.  Desentralisasi merupakan cara meningkatkan tanggapan mereka yang dilayani dan melibatkan mereka di luar pemerintah seperti organisasi masyarakat yang dukungan aktifnya diperlukan untuk mendorong pembangunan atau juga pengangkatan sub kontraktor dengan adanya pelayanan umum yang dilaksanakan pelaku swasta.  Untuk memperoleh hasil yang baik, program penyesuaian

harus cocok dengan keadaan tiap negara dan dilaksanakan dengan sangat memperhatikan waktu, laju dan ruang lingkupnya.

Komitmen Politik  Asumsi yang mendasari bahwa semua pemerintah NSB bagaimanapun warna politik dan perhatian pada keadilan, memberikan prioritas pembangunan ekonomi dan sosial. Namun pemerintah itu sangat berbeda komitmen pimpinan politiknya untuk memperbaiki keadaan rakyatnya dan mendorong partisipasi aktif dalam proses pembangunan.  Jika pemimpin politik diakui kejujuran, wawasan dan perha tian pada kesejahteraan umum  dapat tercermin dalam ci ta-cita dan tindakan sektor negara dan banyak pengaruh terhadap semua kehidupan masyarakat. Jika korupsi merajalela, birokrasi negara akan menjadi kehilangan semangat untuk maju dan lebih mementingkan di ri para aparatnya.

 Tugas terpenting dalam pengelolaan ekonomi nasional adalah mengikut sertakan ketrampilan dan tenaga rakyat pada umumnya untuk meningkatkan produktivitas modal dan tenaga kerja  untuk mengejar tujuan itu harus tergantung pada sifat hakekat sistem politiknya dan semangat angkat-an kerja selalu akan merupakan faktor yang menentukan.

A. PERANAN SEKTOR PERTANIAN DALAM PEREKONOMIAN

1. Hampir 70 % penduduk dunia termasuk di Indonesia berada di wilayah pedesaan yg penghidupan pokoknya bersumber dari pola pertanian. Bagi mereka, bagaimana mempertahankan hidup sehari-sehari merupakan masalah pokok yg menyita seluruh perhatian dan tenaganya.Karena itu jika negara menghendaki pembangunan yg berkesinambungan, maka ia harus memulainya dari daeah pedesaan & sektor pertanian. 2. Peranan sektor pertanian dipandang pasif bahkan hanya dianggap sebatas sebagai sumber tenaga kerja & bahanbahan pangan yg murah demi berkembangnya sektorsektor industri, yg dinobatkan sebagai sektor unggulan dalam strategi pembangunan ekonomi secara keseluruhan.

3. Pembanguan sektor pertanian di Indonesia tetap dianggap sektor terpenting dari keseluruhan pembanguan ekonomi. Dengan alasan sebagai berikut : a. Potensi sumber dayanya yg besar & beragam b. Pangsa terhadap pendapatan nasional cukup besar. c. Besarnya pangsa terhadap ekspor nasional d. Besarnya penduduk yg menggantungkan hidupnya pada sektor ini e. Perananya dalam menyediakan pangan masyarakat f. Menjadi basis pertumbuhan di pedesaan

4. Fakta menunjukkan potensi pertanian di Indonesia sangat besar, namun sampai saaat ini pelaku ekonomi yg terlibat dalam sektor ini termasuk golongan sangat miskin. Hal ini mengindikasikan pemerintah masa lalu kurang memberdayakan sektor pertanian secara keseluruhan. 5. Lemahnya pemberdayaan tersebut disebabkan karena hanya terfokus pada usaha tani, lemahnya dukungan kebijakan mikro, serta pendekatanya yg sentralistik. Akibatnya usaha pertanian sampai saat ini masih didominasi oleh usaha dengan bercirikan : a. Skala kecil b. Modal terbatas c. Teknologinya sederhana d. Sangat dipengaruhi musim e. Wilayah pasarnya lokal f. Umumunya berusaha dengan tenaga kerja keluarga sehingga menyebabkan terjadinya involusi pertanian (pengangguran tersembunyi) g. Akses terhadap kredit, teknologi & pasar sangat rendah h. Pasar komoditi pertanian sifatnya mono/oligopsoni sehingga terjadi ekspolitasi harga pertanian

6. Akibat dari lemahnya pemberdayaan sektor pertanian pada pemerintahan masa lalu, maka pembangunan sektor pertanian di masa mendatang tidak hanya dihadapkan untuk memecahkan masalah-masalah yg ada, namun pd tatanan perubahan politik yg mengarah pada era demokratisasi, yakni tuntutan otonomi daerah dan pemberdayaan pertaniaan serta mengantisipasi perubahan tatanan dunia yang mengarah pada globalisasi dunia.

B. KEBIJAKAN PENGEMBANGAN SEKTOR PERTANAIAN

1. Perkembangan Kebijakan Pangan Kebijakan pangan terutama beras telah menjadi bagian kebijakan politik pemerintah semenjak zaman penjajahan Belanda. a. Tahun 1930-an : masa depresi ekonomi & awal kebijakan pengendalian langsung harga beras oleh pemerintah Belanda. b. Tahun 1933 : dibentuknya badan pemerintah yg bertugas melaksanakan pengawasan terhadap produksi & pemasaran beras yaitu Stichting Het Voedingsmidlenfonds (VMF). Inilah cikal bakalnya berdirinya BULOG pada masa orde baru. Dimana keterlibatan pemerintah cukup besar dalam mengendalikan stabilitas pangan. Hal ini mengindikasikan betapa pentingnya permasalahan pangan khususnya beras utk menjamin stabilitas ekonomi & politik nasional.

c. Tahun 1952 : digulirkan program kesejahteraan KASIMO untuk mencapai tujuan swasembada pangan d. Tahun 1959 : digulirkan program BIMAS yakni dengan pendekatan penyuluhan dan percontohan.

Namun tidak semua program pengembangan pangan berhasil mencapai sasaran yakni swasembada pangan. Akan tetapi berhasil mewariskan pengalaman betapa pentingnya lembaga penyedia kredit pertanian seperti BUUD/KUD pada masa Orde Baru dan perlunya merumuskan kebijakan yg hati-hati dlm menetapkan harga dasar (ceiling price) & harga tertinggi (floor price) beras di pasaran.

2. Kebijakan Pangan di Era Orde Baru Belajar dari pengalaman sebelumnya dan penerapan kebijakan pengembangan sektor pertanian terutama pada tekanan produksi dan konsumsi beras, merupakan satu catatan emas dalam pembangunan ekonomi Indonesia yaitu sebagai negara pengimpor beras dan mampu berswasembada pangan. Keberhasilan tersebut didasari atas penerapan program-program seperti : a. Tahun 1963 : Penerapan program penyuluhan pertanian yg mana pemerintah terinspirasi dari mahasiswa IPB yg berhasil merumuskan program BIMAS melalui Panca Usaha Tani yaitu penggunaan air yg baik, pengguanaan bibit unggul, penggunaan pupuk dan pestisida yg rasional, cara bercocok tanam yg tepat dan lembaga koperasi yg kuat. b. Tahun 1966 : Pemerintah menggulirkan program KLOGNAS yaitu suatu badan yg bertugas utk menangani masalah distribusi bahan kebutuhan pokok dan diberi wewenang tambahan yaitu menyalurkan dana kredit pertanian kepada peserta BIMAS melalui Gubernur & Bupati .

a. Tahun 1967 : Terjadi krisis beras. Keadaan tertolong karena adanya program bantuan pangan PL480 dari AS berupa 100.000 ton beras ditambah sejumlah tepung trigu dan bulgur. Dari pengalaman tersebut pemerintah mengevaluasi kebijakan terhadap BIMAS dan lahirlah program usaha bernama Intensifikasi Massal (INMAS) dan berhasil mendorong pengingkatan produksi. Tetapi tidak diikuti dengan kesejahteraan para petanai karena harga gabah lebih murah dibandingkan dengan harga saprodi sehingga mengurangi insentif petani utk menanam lahan pertaniannya. Dan munculah kebijakan RUMUSAN TANI yaitu pengendalian harga beras agar sama dg harga pupuk. b. Tahun 1977 : Pemerintah mampu meningkatkan produksi pertanian rata-rata menjadi 4,5 % per tahunnya. Dikenal dengan program BIMAS/INMAS gotong royong, karena melibatkan semua dari unsur kementrian, gubernur, buti, camat dan kelurahan.

3. Kebijakan Pertanian dan Pangan di Era Reformasi Mengambil pelajaran dari masa Orba yg dapat menghasilkan swasembada beras dengan penerapan program BIMAS/INMAS. Di Era Reformasi ini konsep swasembada pangan yg sebelumnya di pahami denga berbasis pada produksi, namun bergeser ke KONSEP BERBASIS KONSUMSI. Konsep ini memberikan pengertian bahwa: kebijakan pangan jangan hanya diartikan secara monokultur artinya beras sebagai satu-satunya alternatif bahan makanan pokok & mengabaikan jenis makanan pokok lainnya seperti jagung, ubi jalar, sagu dsb. :

C. TUNTUNAN PEMBANGUNAN DI MASA YANG AKAN DATANG

SEKTOR

PERTANIAN

1. Sejalan dngan perubahan tatanan politik di Indonesia yang mengarah pada era demokratisasi, maka pembangunan sektor pertanian di masa datang dihadapkan pada 2 tantangan pokok sekaligus yaitu a. Tantangan INTERNAL yakni pembangunan pertanian tidak saja dituntut untuk mengatasi masalah-masalah yg sudah ada, namun dihadapkan pula pada tuntutan demokratisasi ygterjadi di Indonesia. b. Tantangan EKSTERNAL yakni pembanguan sektor pertanian diharapkan mampu untuk mengatasi era globalisasi dunia.

2. Berdasarkan isu pembangunan pertanian, untuk mengatasi tantangan demokratisasi dan globalisasi pemerintah telah menetapkan misi dan visi pembanguan pertanian, yakni terwujudnya masyarakat yang sejahtera khususnya petani melalui pembanguan sistem agrobisnis & usaha agrobisinis yg berdaya saing, berkerakyatan, berkelanjutan dan desentralistik. Dengan tujuan sebagai berikut : a. Meningkatkan pendapatan dan taraf hidup para petani melalui pengembangan sistem agrobisnis dan usaha agrobisnis b. Mengembangkan akativitas ekonomi pedesaan melalui pengembangan sistem agrobisnis dan perusahaan2 agrobisnis yg berdaya saing, berkerakyatan, berkelanjutan dan terdesentralisasi. c. Mewujudkan ketahanan pangan yg berbasisi pd keragaman sumberdaya bahan pangan, kelembagaan dan budaya pangan lokal disetiap daerah d. Meningkatkan kesempatan kerja dan kesempatan berusaha secara adil dan merata melalui pengembangan sistem agrobisnis.

3. Agenda strategi kebijakan pertanian dan pangan pada masa mendatang dapat dirumuskan dengan mempertimbangkan beberapa aspek yaitu a. Strategi pengembangan pertanian di sektor hulu lebih diorientasikan pada pengembangan yg berbasis pasar dan agribisnis modern. b. Mekanisme penunjukan rekanan impor beras harus dilakukan secara transparan agar tercapai tingkat harga yg rasional di tingkat konsumen tanpa merugikan petani.

c. Kebijakan diversifikasi produk pangan melalui sosialisasi dg pendekatan ekonomi sehingga dapat mendorong motivasi petani menanam jenis tanaman alternatif selain beras. d. Pembangunan sektor pertanian harus dilakukan secara terintegrasi dengan pembangunan di daerah pedesan dalam kerangka pembangunan kesejahteraan masyarakat petani di desa.

PERTANIAN DAN INDUSTRI

SEKTOR PERTANIAN • Tanaman pangan • Perkebunan • Kehutanan • Peternakan • Perikanan

• Sumber data didapat dari :

–BPS – Departemen Pertanian – Departemen Kehutanan – Departemen Perindustrian dan Perdagangan.

SUB SEKTOR TANAMAN PANGAN

• Beberapa masalah dalam produksi palawija :

– Rendahnya tingkat penggunaan lahan. – Rendahnya produktivitas lahan. – Benih atau bibit masih bersifat lokal. – Pengelolaan yang masih tradisional. – Tingginya tingkat susutan pasca panen.

• Produksi tanaman ditingkatkan melalui :

pangan

dapat

– Perluasan areal (ekstensifikasi). – Peningkatan produktivitas (intensifikasi).

• Rangsangan ini dapat berupa : • • • •

Harga sarana produksi yang terjangkau. Kemudahan mendapatkan sarana produksi. Harga jual. Teknologi dan sarana penanganan pasca panen yang mampu menjaga keawetan produk.

• Hasil positif perkembangan sektor ini :

mendapat

perhatian

– Mencukupi kebutuhan pangan. – Memperbaiki pola konsumsi masyarakat.

• Tanaman padi khusus karena :

– Beras merupakan bahan makanan utama. – Diusahakan oleh mayoritas penduduk.

SUB SEKTOR PERKEBUNAN • Perkebunan rakyat. • Perkebunan besar.

• Pengusahaan tanaman perkebunan tersebut berlangsung dualistis, yaitu :

 Diselenggarakan rakyat secara perorangan.  Diselenggarakan oleh perusahaan perkebunan (pemerintah atau swasta).

• •

• •

Pola pengembangan pembangunan perkebunan.

Pola Perusahaan Inti Rakyat (PIR). Pola Unit Pelayanan Pengembangan (UPP). Pola Swadaya Pola Perusahaan Perkebunan Besar

SUB SEKTOR KEHUTANAN  Penebangan kayu  Pengambilan hasil hutan lain  Perburuan

• Hutan berdasarkan tata guna :

– Hutan lindung. – Suaka alam dan hutan wisata. – Hutan produksi terbatas. – Hutan produksi tetap. – Hutan produksi yang dapat dikonversi.

SUB SEKTOR PETERNAKAN • Meliputi :

• BPS dalam melakukan perhitungan produksi pada sektor ini didasarkan pada :

– Data pemotongan. – Selisih stok atau perubahan populasi. – Ekspor netto.

• Karakteristik peternakan rakyat :

– Skala usaha kecil dan modal terbatas. – Tekonologi sederhana dan pengelolaan tradisional. – Padat karya dan berbasis keluarga serumah. – Produktivitas dan mutu produk rendah serta tidak baku.

• Usaha peningkatan produksi dilakukan dengan : – Intensifikasi.

– Ekstensifikasi – Diversifikasi

– Perbaikan mutu

• Secara umum keberhasilan pembangunan ini dapat dilihat dari :

– Meningkatnya populasi dan produksi ternak serta hasil-hasil ternak. – Pemenuhan gizi hewani yang semakin baik bagi masyarakat. – Bertambahnya kontribusi pendapatan sub sektor peternakan dalam pendapatan sektor pertanian.

Program dan pola dalam mengindustrikan usaha peternakan rakyat dengan perusahaan peternakan besar dilakukan dengan jalan : PIR Pengggemukan PIR Pakan PIR Sapi Bakalan PIR Saham

1. PIR Sapi Potong – – – –

2. Sapi Perah  Pola Koperasi

 Pola PIR

 Pola Gaduhan

3. Ayam Ras • KINAK (Kawasan Industri Peternakan) ayam ras dikembangkan dengan mengaitkan industri hulu dengan industri hilir dalam bisnis ayam ras. – Industri hulu ayam ras :

– Industri hilir ayam ras :

Pola program KINAK.

• KINAK Peternakan Rakyat Agribisnis (KINAK PRA).

• KINAK Perusahaan Inti Rakyat (KINAK PIR).

• KINAK Sentra Usaha Peternak Ekspor (KINAK – SUPER).

SUB SEKTOR PERIKANAN

Faktor penyebab lambannya pertumbuhan sub sektor ini : – Sarana yang kurang memadai

• Penangkap ikan mayoritas menggunakan kapal-kapal kecil dan menengah. Pengembangan armada terhalang oleh keharusan menggunakan kapal produksi dalam negeri karena ijin untuk impor kapal sulit didapat. Ditambah pula kapal buatan dalam negeri harganya relatif lebih mahal dan membutuhkan waktu yang lama dalam pemesanan.

– Larangan mengoperasikan pukat harimau (trawl). – Adanya pencurian ikan secara besar-besaran oleh kapal asing tanpa berhasil ditangkap oleh satuan patroli pantai perairan Indonesia. – Berkaitan dengan perikanan darat khususnya udang, yaitu rendahnya produktivitas lahan udang.

SEKTOR PERTANIAN



Sisi penawaran

Sisi permintaan

• Pertanian pada negara sedang berkembang (DCs) menurut Kuznets memiliki empat kontribusi terhadap pertumbuhan dan pembangunan ekonomi nasional : 1. Ekspansi dari sector-sektor ekonomi lainnya sangat bergantung pada pertumbuhan output di sector pertanian, baik dari :



2. Pada negara agraris (seperti Indonesia), pertanian berperan sebagai sumber penting bagi pertumbuhan permintaan domestic bagi produk-produk dari sector ekonomi lainnya. Kuznets menyebutnya sebagai kontribusi pasar. 3. Sebagai suatu sumber modal untuk investasi pada sector-sektor ekonomi lainnya. Selain itu menurut teori penawaran tenaga kerja (L) tak terbatas dari Arthur Lewis, dan dalam proses pembangunan ekonomi, terjadi transfer surplus tenaga kerja dari pertanian (pedesaan) ke industri dan sector-sektor perkotaan lainnya. Kuznets menyebutnya sebagai kontribusi factor-faktor produksi.

4. Sebagai sumber penting bagi surplus neraca perdagangan (sumber devisa), melalui ekspor hasil-hasil pertanian atau pun dengan peningkatan produksi pertanian dalam negeri menggantikan impor (substitusi impor). Kuznets menyebutnya sebagai kontribusi devisa.

• Perkembangan sektor pertanian di negara lain ditempuh melalui tiga kemungkinan pola atau jalur yaitu :  Jalur kapitalistik  Jalur sosialistik

 Jalur koperasi semi kapitalistik

TAHAP-TAHAP PEMBANGUNAN PERTANIAN

• Pertanian tradisional yang produktivitasnya rendah. • Penganekaragaman produk pertanian sudah mulai terjadi dimana produk pertanian sudah ada yang dijual ke sector komersial tetapi masih memakai modal dan teknologi yang rendah. • Pertanian modern yang produktivitasnya tinggi karena memakai modal dan teknologi yang tinggi pula.

• Pertanian Tradisional (Subsisten).

• Pertanian Tradisonal Menuju Pertanian Modern.

• Pertanian modern.

Syarat pembangunan pertanian. • Syarat mutlak.

• Syarat pelancar.

•

KEBIJAKSANAAN PERTANIAN DI INDONEESIA BIMAS dan INMAS

•

KEBIJAKSANAAN KREDIT PERTANIAN

•

KEBIJAKSANAAN HARGA DASAR dan HARGA TERTINGGI

SEKTOR INDUSTRI

• Argumentasi Industrialisasi. a. Argumentasi Keunggulan Komparatif (comparative advantage).

• Argumentasi Keterkaitan Industrial (industrial linkage).

• Argumentasi Penciptaan Kesempatan Kerja (employment creation).

• Argumentasi Loncatan Teknologi (technology jump).

Strategi Industrialisasi

• Pola substitusi impor (import substitution).

• Pola promosi ekspor (export promotion).

Pola penyerapan tenaga kerja.

• Tenaga kerja dalam industri besar atau sedang, bekerja di bidang :

• Tenaga kerja dalam industri kecil dan kerajinan /rumah tangga.

• Tenaga kerja dalam kerajinan / rumah tangga.

MIKROEKONOMI STRUKTUR INDUSTRI • Struktur biaya

• Struktur Biaya Industri.

Alat analisis dalam pengukuran kadar konsentrasi.

 CR-4 (Concentration Ratio of the 4 largest companies).

 Herfindahl Index.

•

•

Domestic Resource Costs (DRC).

Effective Rate of Protection (ERP).

Constant Market Shares (CMS).

Daya saing komoditas industri di pasar dunia

•

Masalah dalam industrialisasi di Indonesia. • Dualisme dalam proses pembangunan.

– Sector manufaktur yang modern berdampingan dengan sector pertanian yang tradisional dan kurang produktif. – Industri kecil dan kerajinan rumah tangga berdampingan dengan industri menengah dan besar.

• Adanya kaitan antar sector.

– Kaitan ini bersifat lemah karena relative terlalu banyaknya perhatian yang dicurahkan pada pembangunan industri subsistensi impor (ISI).

Agrobased industry mencakup dua industri manufaktur : • Industri penyedia input pertanian

• Industri pengolah hasil pertanian.

PENGENALAN INVESTASI

Definisi Investasi    

 

Komitmen ats sejumlah dana atau sumber daya yg dilakukan pd saat ini dg tujuan mendapatkan keuntungan di masa yad. Penundaaan konsumsi skrg utk digunakan dlm produksi yg efisien selama periode waktu tertentu Investasi hrs dibedakan dari spekulasi. Spekulasi mencakup pembelian kativa yang dapat dijual dengan harapan memperoleh keuntungan yg cepat dari kenaikan harga aset tersebut dlm waktu beberapa minggu atau bulan. IRS (Internal Revenue Service) mendefinisikan investasi sbg kepemilikan aset > 6 bulan Investasi dpt dilakukan pd aset riil ( tanah, emas, bangunan) dan aset finansial (saham, obligasi, deposito, sekuritas derivatif) yang biasa diperdagangkan di pasar modal dan pasar uang.

Tujuan berinvestasi

 Meningkatkan kesejahteraan  dg berinvestasi dana yg tdk dikonsumsi skrg diharapkan memberikan peningkatan konsumsi di masa yad.  Menghindari risiko penurunan nilai kekayaan/hak milik karena pengaruh inflasi  Penghematan pajak  fasilitas penghindaran pajak utk jenis investasi tertentu

Dasar Keputusan Berinvestasi

 Return (imbal hasil)  tingkat keuntungan investasi  mrpkn kompensasi atas opportunity cost dan risiko penurunan daya beli akibat inflasi.  Expected return vs realized return  Risk (risiko)  kemungkinan perbedaan return yg diharapkan dg return aktual  High risk high return

Firms bonds

stocks

Option

Hubungan risiko dg return yg diharapkan

Gov bonds

Exp return

Risk free

Future contracts

Int’l equity

Risk

Proses keputusan investasi

 Penentuan tujuan investasi; tergantung kpd investor (misalnya memperoleh penghasilan pd usia pensiun)  Penentuan kebijakan investasi  penentuan alokasi aset yg akan dijadikan objek investasi (apakah saham, deposito, bangunan)  Pemilihan strategi portofolio  strategi portofolio aktif vs strategi portofolio pasif

 Pemilihan aset dlm portofolio  mencari kombinasi portofolio yg plg efisien  Pengukuran dan evaluasi kinerja portofolio  melakukan benchmarking (biasanya dilakukan dg membandingkan dg indeks portofolio pasar)

Bina Nusantara

KEBIJAKAN STABILISASI

• •

• •

Macam Kebijakan Stabilisasi

Kebijakan Fiskal (dipelopori kaum Keynesian) Kebijakan Moneter (Monetarist misalnya Milton Friedman) Kebijakan Upah dan Pendapatan Kebijakan Industri dan Perdagangan

Bina Nusantara

• •

•

•

Hambatan Dalam Kebijakan Stabilisasi

Kebijakan pemerintah yang “setengah hati” dan salah menggunakan rujukan “resep” ekonomi, sehingga yang seharusnya tetap disubsidi dihapusnya subsidinya. Yang seharusnya harga diturunkan, malah dinaikan Adanya sebagian masyarakat pelaku ekonomi yang “berkhianat” dan selalu ingin mencari untung sendiri dengan cara memanfaatkan kondisi, misalkan memanfaatkan spread nilai tukar, menimbun kebutuhan dasar (seperti beras, minyak tanah, gas) Pemerintah terlalu cepat mengabil kebijakan ekonomi tanpa mempersiapkan infrastrukturnya, misalkan kebijakan pemerintah Indonesia untuk mengganti minyak tanah dengan gas, kebijakan penggunaan biodiesel dan lain sebagainya. Sebagian masyarakat yang tidak percaya dengan kebijakan pemerintah dan mudahnya terprovokasi dengan hasutan dari fihak-fihak yang akan dirugikan dengan kebijakan baru pemerintah.

Bina Nusantara

Kebijakan Fiskal

• Kebijakan fiskal adalah kebijakan pemerintah dalam bidang anggaran dan belanja negara yang bertujuan untuk mempengaruhi jalannya perekonomian • Kebijakan fiskal bukan semata-mata kebijakan dibidang perpajakan, akan tetapi menyangkut bagaimana mengelola pemasukan dan pengeluaran negara untuk mempengaruhi perekonomian. • Jenis Kebijakan fiskal : kebijakan fiskal deskresioner (menyangkut kebijakan anggaran belanja –surplus atau defisit) dan kebijakan fiskal Penstabil Otomatik berupa pajak, asuransi pengangguran dan kebijakan harga minimum) Bina Nusantara

Latar Belakang kebijakan Fiskal

• Semakin diperlukannya peran pemerintah dalam perekonomian • Kegagalan kebijakan Moneter menangani ketidakstabilan ekonomi terutama yang berhubungan dengan ketenaga-kerjaan (pengangguran terbuka semakin meningkat) • Pembagian dan distribusi pendapatan sebagian besar terkonsentrasi pada kelompok tertentu tertentu yang mendominasi perekonomian Bina Nusantara

•

•

Fungsi dan Tujuan Keb. Fiskal Fungsi kebijakan fiskal : – Fungsi alokasi – Fungsi distribusi – Fungsi stabilisasi

Mencegah pengangguran Stabilitas harga Untuk mendorong investasi sosial secara optimal Meningkatkan stabilitas ekonomi ditengah ketidakstabilan internasional Untuk meningkatkan dan meredistribusikan Pendapatan Nasional

Tujuan kebijakan Fiskal – – – – –

Bina Nusantara

• • • •

Macam kebijakan Fiskal

Pembiayaan Fungsional Pengelolaan anggaran Stabilisasi anggaran otomatis Anggaran belanja seimbang (kebijakan anggaran belanja defisit untuk mengatasi depresi dan pengangguran. Bila terjadi inflasi maka kebijakan anggaran surplus dilakukan)

Bina Nusantara

Kebijakan Moneter

• Kebijakan moneter adalah kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah melalui bank central guna mengatur penawaran uang dan tingkat bunga dalam tingkat yang wajar dan aman • Kebijakan moneter banyak digunakan untuk mengatasi masalah-masalah perekonomian yang biasanya langsung berhubungan dengan tarik menarik antara kepentingan ekonomi jangka panjang dengan keuntungan jangka pendek (misalnya kepentingan investasi dan kepentingan selisih nilai tukar) Bina Nusantara

Macam kebijakan moneter

• Kebijakan Moneter kuantitatif yaitu suatu kebijakan yang bertujuan untuk mempengaruhi penawaran uang dan tingkat bunga dalam perekonomian dengan menggunakan instrumen terukur seperti OMO dan DR • Kebijakan moneter kualitatif yaitu kebijakan moneter non intervensi yang lebih banyak menekankan pada kesadaran fihak perbankan dan yang berhubungan dengannya secara umum Bina Nusantara

Instrumen kebijakan Moneter

• Kebijakan pasar terbuka (Open market Operation – OMO) Kebijakan tingkat diskonto (Discount rate –DR) Kebijakan cadangan minimum (Reserve requirement) Pinjaman selektif (Selected consumption Loan) Pembujukan Moral (Moral Suation) • • • •

Bina Nusantara

Kebijakan campuran

• Kebijakan Fiskal dan Moneter dapat dijalankan secara bersama-sama bila misalkan pemerintah ingin mengurangi beban pengeluarannya akan tetapi perekonomian tetap bisa ekspansi dengan cara : 1. Menaikan pajak pendapatan lalu diiringi dengan 2. Menaikan suku bunga perbankan dengan cara menaikan suku bunga sertifikat bank central 3. Mengurangi pengeluaran pemerintah untuk pos-pos yang bersifat non rutin (misalnya biaya perjalan pejabat negara) Bina Nusantara

•

Lanjutan …

Bila misalkan pemerintah berniat untuk menghambat konsumsi masyarakat terhadap barang impor dan menggalakan ekspor dilakukan dengan cara :

1. Mempertinggi pajak impor terutama untuk jenis barang mewah (mobil jaguar,Bentley) 2. Menurunkan kuota impor atas barang tertentu 3. Pengawasan valas 4. Memberi rangsangan ekspor (menyediakan fasilitas kredit ekspor dengan bunga sangat rendah) 5. Melakukan kebijakan devaluasi Bina Nusantara

Kebijakan Upah dan Pendapatan

• Tingkat upah dan pendapatan sepanjang umur perekonomian selalu saja menjadi masalah, meskipun masalahnya tidak teralu berbahaya bagi perekonomian seperti misalnya masalah moneter dan fiskal. Akan tetapi stabilisasi perekonomian jelas akan terpengaruh bila kebijakan upah dan pendapatan tidak dibenahi dengan baik. Bina Nusantara

KEBIJAKAN INDUSTRI DAN PERDAGANGAN (KEBIJAKAN STRUKTURAL)

• Kebijakan perdagangan bebas bertujuan untuk mengantisipasi globalisasi perekonomina di mana hambatan barang masuk dan keluar semakin longgar dan bahkan akan dihilangkan. Pengenaan tarif dan pajak tidak lagi berganda sehingga harga barang akan semakin murah, perdagangan internasional tidak lagi didominasi oleh negaranegara yang memiliki keuntungan absolut dan banding akan tetapi mulai bergeser pada negara yang memiliki kemampuan atau keunggulan bersaing. Bina Nusantara

NERACA PEMBAYARAN

• • • •

PENDAHULUAN (1)

Berita di media masa tentang neraca pembayaran (BOP): fenomena Cina sebagai kekuatan ekonomi dunia yang baru. Ada tiga alasan mempelajari neraca pembayaran: 1. BOP menyediakan informasi yang mendalam tentang permintaan dan penawaran mata uang suatu negara. 2. Data BOP suatu negara merupakan sinyal tentang potensinya sebagai partner bisnis bagi dunia.

PENDAHULUAN (2)

• 3. Data BOP dapat digunakan untuk mengevaluasi kinerja negara dalam persaingan ekonomi internasional. • Definisi neraca pembayaran: catatan statistikal atas transaksi internasional suatu negara pada akhir periode waktu tertentu yang disajikan dalam bentuk pencatatan buku ganda. • BOP mempunyai dimensi waktu yang sama sebagai akuntansi pendapatan nasional.

PENDAHULUAN (3)

• Transaksi yang menghasilkan penerimaan dari luar negeri akan dicatat sebagai kredit (+), sedangkan transaksi yang meningkatkan pembayaran kepada luar negeri akan dicatat sebagai debit (-). • Permintaan (penawaran) terhadap rupiah dikaitkan dengan penawaran (permintaan) valuta asing. • Dalam BOP, sisi kredit = sisi debit, dan sebaliknya.

• •

• •

REKENING2 NERACA PEMBAYARAN (1)

Transaksi internasional suatu negara dikelompokkan menjadi tiga tipe utama: 1. Rekening transaksi berjalan meliputi: ekspor & impor atas barang & jasa. 2. Rekening modal meliputi: semua pembelian dan penjualan aset, seperti saham, obligasi, rekening bank, real estate, & bisnis. 3. Rekening cadangan resmi meliputi: semua pembelian & penjualan aset2 cadangan internasional, seperti dollar, valas, emas, dan SDRs.

REKENING TRANSAKSI BERJALAN (1)

• Rekening transaksi berjalan dibagi menjadi empat kategori: 1. Perdagangan barang; 2. Jasa; 3. Pendapatan faktor; 4. Transfer unilateral. • Perdagangan barang: menunjukkan ekspor & impor atas barang nyata, seperti minyak, gandum, pakaian, mobil, komputer, dsb. • Jasa: meliputi pembayaran dan penerimaan untuk jasa2 hukum, konsultasi, dan rekayasa; royelti untuk paten dan kekayaan intelektual, premi asuransi, fee pengapalan, dan pengeluaran turis.

REKENING TRANSAKSI BERJALAN (2)

• Perdagangan dalam jasa ini sering disebut perdagangan tidak nyata. • Pendapatan faktor: berisi sebagian besar pembayaran dan penerimaan atas bunga, dividen, dan pendapatan lain dari investasi luar negeri yang dibuat sebelumnya. • Transfer unilateral: meliputi pembayaran “tak berbalas”, seperti bantuan luar negeri, reparasi, hibah resmi dan swasta, dan hadiah.

REKENING TRANSAKSI BERJALAN (3)

• Unilateral transfer hanya mempunyai satu arah arus, tanpa menghilangkan arus. • Untuk tujuan menjaga aturan pencatatan ganda, transfer unilateral dipandang sebagai suatu tindakan membeli goodwill dari penerima. • Neraca rekening transaksi berjalan, khususnya neraca perdagangan, cenderung sensitif terhadap perubahan2 kurs tukar.

REKENING TRANSAKSI BERJALAN (4)

• Ketika mata uang suatu negara terdepresiasi terhadap mata uang partner dagang utama, ekspor negara tersebut cenderung meningkat dan impor menurun, & ini memperbaiki neraca perdagangan. • Efek depresiasi mata uang pada neraca perdagangan suatu negara dapat lebih kompleks daripada yang digambarkan sebelumnya. • Pola reaksi nyata atas neraca perdagangan terhadap depresiasi disebut sebagai (J-curve effect).

REKENING MODAL (1)

• Rekening modal mengukur perbedaan antara penjualan aset2 suatu negara kepada luar negeri dengan pembeliannya terhadap aset2 luar negeri. • Penjualan (pembelian) atas aset2 dicatat sebagai kredit (debit) dan menghasilkan arus masuk modal (arus keluar modal). • Rekening modal dibagi menjadi tiga kategori: 1. Investasi langsung; 2. Investasi portofolio; 3. Investasi lain.

REKENING MODAL (2)

• Investasi langsung (foreign direct investment/FDI) terjadi ketika investor memperoleh suatu kontrol atas bisnis luar negeri. • Investasi portofolio: menunjukkan penjualan dan pembelian atas aset2 keuangan luar negeri seperti saham, obligasi, yang tidak melibatkan transfer kontrol.

REKENING MODAL (3)

• Investasi portofolio internasional dilakukan pada sekuritas ekuitas dan sekuritas utang. • Investasi lain: meliputi transaksi dalam mata uang, deposito bank, kredit perdagangan, dsb. • Investasi lain sangat sensitif terhadap perubahan tingkat bunga relatif antar negara dan perubahan yang diantisipasi dalam kurs tukar.

KETIDAKSESUAIAN STATISTIK

• Ketidaksesuaian statistik menunjukkan transaksi yang terabaikan/hilang dan tidak tercatat (karena dikerjakan pada waktu dan tempat yang berbeda, mungkin menggunakan metode yang berbeda). • Neraca semua atau neraca penyelesaian resmi: BOP kumulatif yang dihitung, yang melibatkan rekening transaksi berjalan, rekening modal, dan ketidaksesuaian statistikal.

REKENING CADANGAN RESMI

• Aset2 cadangan resmi meliputi: emas, valas, dan SDRs, atau pinjaman baru dari bank sentral luar negeri. • Aset2 cadangan resmi digunakan oleh bank sentral untuk melakukan pembayaran bersih kepada luar negeri karena BOP defisit. • Pembayaran defisit dapat juga dilakukan dengan meminjam dari bank sentral luar negeri.

REKENING CADANGAN RESMI

• Jika BOP surplus, bank sentral dapat membayar utang luar negerinya atau memperoleh aset cadangan tambahan dari luar negeri. • Rekening cadangan resmi melibatkan transaksi yang diambil oleh otoritas untuk membelanjai semua neraca & mengintervensi di pasar valas. • Aset cadangan internasional setelah 1945, meliputi: 1. Emas; 2. Valas; 3. SDRs; dan 4. Posisi cadangan di IMF.

•

• • •

PERSAMAAN NERACA PEMBAYARAN (1)

Ketika rekening BOP dicatat dengan benar, neraca kombinasi atas rekening berjalan (BCA), rekening modal (BKA), rekening cadangan (BRA) harus nol. Secara matematis, BOP dapat ditulis sbb.: BCA + BKA + BRA = 0 BOPI mengindikasikan bahwa suatu negara yang BOP-nya surplus atau defisit selaras dengan kenaikan atau penurunan cadangan resminya.

•

• • • •

PERSAMAAN NERACA PEMBAYARAN (2)

Pada regim kurs tetap: negara mempertahankan cadangan resmi dengan mengijinkan mereka mempunyai BOP disekuilibrium: BCA + BKA  0. Pada regim kurs tukar tetap: BCA + BKA = -BRA. Pada regim kurs tukar fleksibel murni, bank sentral tidak akan mengintervensi di pasar valas.

• • • • •

PERSAMAAN NERACA PEMBAYARAN (3)

Dalam kenyataannya, bank sentral tidak butuh untuk mempertahankan cadangan resmi. Pada regim kurs tukar fleksibel murni: BCA = -BKA Surplus atau defisit rekening transaksi berjalan harus diselaraskan dengan defisit atau surplus rekening modal, dan sebaliknya. Dalam sistem kurs tukar mengambang tidak murni, di mana bank sentral secara bijaksana membeli & menjual valas, sehingga persamaan di atas tidak dipegang secara kaku.

PENANGGULANGAN DEFISIT REKENING TRANSAKSI BERJALAN

• Defisit rekening transaksi berjalan dapat ditanggulangi dengan beberapa cara sbb.: • 1. Depresiasi mata uang: depresiasi membantu mengurangi defisit perdagangan. Perubahan kurs tukar dan neraca perdagangan ditentukan oleh faktor-faktor ekonomi yang lebih fundamental. • 2. Proteksionisme: pembebanan atas tarif, kuota, atau bentuk pengekangan lain terhadap impor luar negeri.

PENANGGULANGAN DEFISIT REKENING TRANSAKSI BERJALAN

• 2. Mengakhiri kepemilikan luar negeri atas aset-aset domestik: penghentian arus masuk modal luar negeri, dengan mengurangi penawaran modal yang tersedia, akan meningkatkan tingkat bunga domestik riel. Tingkat bunga lebih tinggi akan lebih merang-sang tabungan karena biaya peluang konsumsi meningkat seiring dengan tingkat bunga riel.

PENANGGULANGAN DEFISIT REKENING TRANSAKSI BERJALAN

• 3. Menaikkan tingkat tabungan: mengurangi tingkat konsumsi (termasuk produk dari luar negeri), sehingga impor produk dari luar negeri menurun. • 4. Defisit transaksi berjalan mengarahkan pada pengangguran. Argumennya, barang dan jasa yang diimpor merupakan pengganti barang dan jasa domestik, sehingga lapangan pekerjaan domestik menjadi mahal (kesempatan kerja turun).

TREN NERACA PEMBAYARAN DI NEGARA-NEGARA UTAMA (1)

• BOP (BCA dan BKA) negara-negara yang dianalisis: Cina, Jepang, Jerman, Inggris, dan Amerika Serikat. • BCA surplus (defisit): ekspor > (<) impor. BKA surplus (defisit): penjualan aset keuangan > (<) pembelian aset keuangan. • Cina: BCA berfluktuasi, tetapi sejak 1994–2003 cenderung surplus. BKA berfluktuasi, tetapi mayoritas surplus, kecuali pada 1983, 1984, 1992, dan 1998.

TREN NERACA PEMBAYARAN DI NEGARA-NEGARA UTAMA (2)

• Jepang: BCA selalu surplus, sedangkan BKA defisit, kecuali 2003. • Jerman: BCA berfluktuasi dan selalu mengalami defisit sejak 1991-2000. BKA berfluktuasi, dan mengalami defisit sejak 1982-1990. Sejak 1991-1997 mengalami surplus, kecuali 1993 dan 1999, 2001-2003.

TREN NERACA PEMBAYARAN DI NEGARA-NEGARA UTAMA (3)

• Inggris: BCA berfluktuasi dan mayoritas mengalami defisit pada 1997 dan sebelum 1986. BKA sejak 1986-1996 mengalami surplus, kecuali sebelum 1986 dan 1997. • Amerika Serikat: BCA sejak 1982-2003 selalu mengalami defisit, tetapi BKA selalu mengalami surplus.

KETENAGAKERJAAN

(PENDUDUK DAN LAPANGAN KERJA)

KELAHIRAN KEMATIAN MIGRASI

INTEGRASI VARIABEL DEMOGRAFI & VARIABEL PEMBANGUNAN

JUMLAH PENDUDUK PERTUMBUHAN PENDUDUK KOMPOSISI PENDUDUK

EKONOMI

SOSIAL BUDAYA POLITIK LINGK.ALAM

Variabel Demografi

Variabel penting: kelahiran menyebabkan pertambahan jml penduduk & akan memperbesar jml penduduk dlm usia kerja (15-64 th). Kematian menyebabkan berkrgnya jml penduduk & akan mengurangi jml penduduk usia kerja.

VARIABEL DEMOGRAFI & KETENAGAKERJAAN Kelahiran

Kematian

Migrasi

Hanya sedikit membrkn dampak terhdp jml penduduk usia kerja, namun cukup berpengaruh terhdp komposisi penduduk usia kerja di prop & kab/kota.

EKONOMI

DEMOGRAFI

Kejadian demografi sbg akibat dari kejadian ekonomi (kead ekonomi makmur maka kelahiran & kematian akan berubah, jg migrasi akan naik, atau sebaliknya) Kejadian ekonomi tergantung dari kejadian demografi (besarnya angkatan kerja menurut umur, sex serta komposisi penduduk disebabkan trend demografi yg lalu)

MANFAAT Penduduk (Jumlah & Komposisi) Yg Bekerja Mencerminkan Kondisi Sosek

Program Ekonomi Mencakup Alokasi Tenaga Kerja Di berbagai Bidang & Untuk Perencanaan perlu Intervensi

dan

PENDUDUK

LAPANGAN PEKERJAAN

EKONOMI

 Berapa besar:

tenaga kerja, angkt kerja serta proporsi penduduk usia dewasa yg terlibat dlm kegiatan ekonomi secara aktif?

jml orang yg menganggur/setengah menganggur & bagaimana

proporsinya terhdp angkt kerja secara keseluruhan?

 Bagaimana struktur & komposisi angkatan kerja menurut: * Komposisi lap kerja (industri); & jml orang yg bekerja di-masing2 lap pekerj? * Komposisi jenis pekerj (occupation); banyaknya org yg bekerja di masing2 jenis pekerj?  Bagaimana regularitas dari pekerj? Bagaimana tk pendapatan & distribusinya? (jumlah pendapatan rata2)

 

KONSEP DAN DEFINISI (1) A. “Economically Active Population” Penduduk dikelompokkan 2 bagian

1. Penduduk yang aktif secara ekonomi /Tenaga

Kerja : besarnya bagian dari penduduk yang dapat

diikutsertakan dlm proses ekonomi (aktif bekerja & aktif mencari pekerj)

2. Penduduk yang tidak aktif secara ekonomi, hanya

mengkonsumsi barang yang diproduksi orang lain (tdk bekerja & tdk sedang mencari pekerj)

KONSEP DAN DEFINISI (2) B. Tenaga Kerja (Manpower)

Tenaga kerja bukan Angkatan kerja Tenaga kerja: bagian penduduk yg memiliki potensi utk bekerja/diikutisertan dlm proses ekonomi/penduduk dlm usia kerja Literatur: penduduk usia 15-64 th Indonesia: mengukurnya penduduk umur 10 th+ (penduduk usia 10-14 th yg bekerja disebut anak2 yg terpaksa bekerja)

Definisi Tenaga Kerja: jumlah seluruh penduduk

dlm suatu negara yg dapat memproduksi barang &

jasa jika ada permintaan terhdp tenaga mereka &

jika mereka mau berpartisipasi dlm aktifitas tsb.

KONSEP DAN DEFINISI (3) C. Angkatan Kerja (Labor Force)

Angkatan kerja: bagian dari tenaga kerja yang sesungguhnya terlibat atau berusaha utk terlibat dlm kegiatan produktif yaitu memproduksi barang & jasa. Angkatan kerja: harus punya referensi waktu * 1 minggu * 1 bulan * 1 tahun

Makin lama periode/referensi waktu  makin mungkin penduduk usia kerja tergolong dlm angkatan kerja. Jika pd saat pencacahan “sedang mencari kerja” tetapi krn biasanya sekolah  kategori sekolah

DI INDONESIA

• Angkatan kerja yg bekerja: mereka yg melakukan suatu kegiatan untuk menghasilkan/membantu menghasilkan brg/jasa utk memperoleh penghasilan baik berupa uang/barang dlm kurun waktu (time reference) tertentu

• Kurun waktu tidak ada/tergantung kepentingan, seperti: * SP 1961: 6 bl sebelum pencacahan telah pernah bekerja paling sedikit 2 bl

* SP 1971: referensi wkt 1 minggu sebelum pencacahan * SP 1980: Angkatan kerja yg bekerja  penduduk 10+; kurun wkt paling sedikit 1 jam dlm seminggu yg lalu

Bagaimana Time Reference ?

* pekerja tetap krn berbagai alasan tdk masuk (cuti, sakit) * petani - panen * orang yg bekerja dlm bidang keahlian

KONSEP DAN DEFINISI (4) D. Bukan Angkatan Kerja

Bukan Angkatan kerja: bagian dari tenaga kerja yg tidak bekerja atau mencari pekerjaan atau mereka adalah bagian dari tenaga kerja yg sesungguh nya tidak terlibat/ tidak berusaha untuk terlibat dlm kegiatan produktif yaitu memproduksi barang & jasa.

Kelompok Bukan Angkatan Kerja: * Sekolah * ibu rumahtangga (hanya di rumah) * Penerima Pendapatan (pensiun, bunga simpanan, hsl sewaan) * Lain-lain (sedang di RS/LP)

KONSEP DAN DEFINISI (5)





Mencari pekerjaan, tetapi sebelumnya pernah bekerja atau mencari pekerjaan untuk pertama kalinya

Pengangguran adalah bagian dari angkata kerja yg sekarang ini tdk bekerja & sedang aktif mencari pekerjaan dlm kurun wkt tertentu. Kelompok economically active

E. Mencari Pekerjaan (Menganggur/Un-Employed)



Mereka yg bekerja pada saat pencacahan sedang menganggur & berusaha mendapatkan pekerjaan

 Mereka yg dibebas-tugaskan & sedang berusaha mendapatkan pekerjaan.





ILO = Under-Employment adalah perbedaan antar jumlah pekerjaan yg betul dikerjakan seseorang dlm pekerjaan dg jumlah pekerjaan yg secara normal mampu & ingin dikerjakannya.

Setengah menganggur (underemployment) adalah suatu keadaan yg berada diantara kesempatan kerja penuh (fully employment) dengan sama sekali nganggur (open employment)





Setengah Menganggur Yang Tidak Kentara adalah jika seseorang bekerja secara penuh tetapi dianggap pekerjaannya itu tidak mencukupi karena pendapatan yg terlalu rendah atau pekerjaan tsb tidak memungkinkan ia untuk mengembangkan seluruh keahliannya.

Setengah Menganggur Yang Kentara adalah jika seseorang bekerja tidak tetap (part-time) di luar keinginannya sendiri atau bekerja dlm waktu yg lebih pendek dari biasanya.

UKURAN KETENAGAKERJAAN

1. Angka/Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK)

Angka yg menunjukan besarnya angkatan kerja (kelompok bekerja dan mencari pekerjaan) dalam suatu kelompok sebagai persentase penduduk dalam kelompok umur itu. Disebut: APAK (Angka Partisipasi Angkatan Kerja) Rumus: Angkatan kerja TPAK = ------------------------ X 100% Tenaga kerja

2. Angka Aktivitas Menurut Umur & Jenis Kelamin

* Angka ini paling banyak dipakai sbg “basic rate”

dlm analisis “economically active population” * Disebut juga APAK menurut umur & jenis

kelamin Contoh:

= Angkatan kerja laki-laki umur tertt X 100% Seluruh laki-laki umur tertt

* Karakteristik lain: pendidikan, status perkawinan,

pendapatan rt.

3. Tingkat Aktivitas Menurut Jenis Kelamin

X 100%

* Pola antara laki-laki dan perempuan * Rumus: Angkatan kerja laki-laki Tenaga kerja laki-laki

4. Angka aktivitas kasar (Crude Activity Rate)

* Jumlah penduduk yang aktif secara ekonomi dibagi jumlah seluruh penduduk (%)

* Angka ini sangat dipengaruhi oleh komposisi umur

5. Angka Pengangguran (Un-Employment Rate)

* Adalah angka yg menunjukan berapa banyak

dari jumlah angkatan kerja yg sedang aktif mencari pekerjaan

* Sering disebut: Tingkat Pengangguran Terbuka * Rumus:

= Jml orang yg mencari pekerjaan X 100% Jumlah angkatan kerja

6. Tingkat Bekerja Penuh (Fully--Employed) * Rumus:

= Jml yg bekerja – “under-employed” X 100% Jumlah angkatan kerja

7. Tingkat Bekerja Tidak Penuh (UnderEmployed) * Rumus:

= Jml org “under-employed” X 100% Jumlah angkatan kerja

8. Rasio Beban Ketergantungan (Dependency Ratio)

* Adalah gambaran berapa persen penduduk yg dianggap mempunyai aktivitas konsumtif , harus ditanggung oleh penduduk usia 15-64 tahun yang secara potensial sebagai penduduk yang produktif

Pddk usia 0-14 + Pddk >64 th Rumus : ------------------------------------- x 100% Penduduk usia 15-64 th

INFORMASI tentang KETENAGAKERJAAN

< 15 tahun 15-64 tahun 65 + tahun

Sex Ratio

Indikator

85,19

44 54 2

-

SP 1971

67.78

36,49 59,63 3,88

-

SP 1980

64,78

35,66 60,58 3,58

99,4

SP 1990

53,68

30,40 65,07 4,53

100,0

SP 2000

Profil Penduduk Di Indonesia

Dependency ratio

69.0

68.0

67.0

66.0

65.0 1998

66.9

1999

67.2

67.8

2000

68.6

2002

67.8

2001

67.8

2003

2004

67.5

Angka Partisipasi Angkatan Kerja (APAK/TPAK)

66.3

1997

68.0

2005

Trend Angka Pengangguran Tahun 1994-2004 1999 titik tertinggi 1999-2001 periode penurunan



Penganggur berpendidikan sekolah menengah

Karakteristik Penganggur  

Penganggur umumnya di kota, meskipun ada tren menurun Penganggur usia muda meningkat, mayoritas berusia muda 15-24 tahun Penganggur sebagian besar perempuan



! Kelompok yang rentan di pasar kerja !

Angka Pengangguran Menurut Pendidikan

60 50 40 30 20 10 0

Primary or less

Tertiary

Junior secondary

1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004

Senior secondary

Angka Pengangguran Menurut Kota-Desa Pengangguran terbuka Makin menjadi fenomena daerah pedesaan

Angka Pengangguran Menurut Kelompok Umur

60 55 50 45 40 35 30

Angka Pengangguran Di Kalangan Perempuan

Urban

Rural

1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 National

Pekerja Formal vs. Informal

 Setelah krisis terlihat penurunan proporsi tenaga kerja formal

 Dari sekitar 37% di tahun 1997, menjadi 32% di tahun 2001, dan 30% di tahun 2005

 Pekerja informal merupakan marginalized workers.

PENDUDUK USIA KERJA (Manpower)

ANGKATAN KERJA (Labor Force)

SEDANG MENCARI PEKERJAAN

BUKAN ANGKATAN KERJA (Not in the Labor Force)

Lanjutan ……… PENDUDUK dan TENAGA KERJA

BEKERJA (Employed)

MENGANGGUR/MEMPUNYAI PEKERJ TETAPI SEMENTARA TDK BEKERJA (Unemployed)

BEKERJA PENUH (Fully Employed)

SETENGAH MENGANGGUR TIDAK KENTARA (Invisible or Disguises Underemployed)

SETENGAH MENGANGGUR (Under Employed)

SETENGAH MENGANGGUR KENTARA (Visible Underemployed)

Lanjutan ……… PENDUDUK dan TENAGA KERJA

SETENGAH MENGANGGUR MENURUT PENDIDIKAN DAN JENIS PEKERJAAN

SETENGAH MENGANGGUR MENURUT PRODUKTIVITAS

SETENGAH MENGANGGUR TIDAK KENTARA (Invisible or Disguises Underemployed)

SETENGAH MENGANGGUR (Under Employed)

SETENGAH MENGANGGUR KENTARA (Visible Underemployed)

SETENGAH MENGANGGUR MENURUT PENDAPATAN (Visible Underemployed)

LAIN-LAIN

PEMBANGUNAN EKONOMI PEDESAAN

I.

PEMBANGUNAN PEDESAAN BERSIFAT MULTI ASPEK

• DISADARI bahwa pembangunan pedesaan telah banyak dilakukan sejak dari dahulu hingga sekarang, tetapi hasilnya belum memuaskan tehadap peningkatan kesejahteraan masyarakat pedesaan. • Pembangunan pedesaan seharusnya dilihat bukan hanya sebagai obyek tetapi juga sebagai subyek pembangunan. • Pembangunan pedesaan harus dilihat sebagai: (1) upaya mempercepat pembangunan pedesaan melalui penyediaan prasarana dan saran untuk memberdayakan masyarakat, dan (2) upaya mempercepat pembangunan ekonomi daerah yang efektif dan kokoh.

• Pembangunan pedesaan bersifat multi aspek oleh karena itu perlu di analisis/secara lebih terarah dan serba keterkaitan dengan bidang sektor, dan aspek di luar pedesaan (fisik dan non fisik, ekonomi dan non ekonomi, sosbud dan non spasial). • Pembahasan berikut ini meliputi bebagai aspek yang terkait dengan kebijaksanaan dan strategi pembangunan pedesaan.

II. TUJUAN DAN SASARAN • Tujuan pembangunan pedesaan jangka panjang adalah peningkatan kesejahteraan masyarakat pedesaan secara langsung melalui peningkatan kesempatan kerja, kesempatan berusaha dan pendapatan berdasarkan pendekatan bina lingkungan, bina usaha dan bina manusia, dan secara tidak langsung adalah meletakkan dasar-dasar yang kokoh bagi pembangunan nasional.

• Tujuan pembanguan pedesaan secara spasial adalah terciptanya kawasan pedesaan yang mandiri, berwawasan lingkungan, selaras, serasi, dan bersinergi dengan kawasankawasan lain melalui pembangunan holistik dan berkelanjutan untuk mewujudkan masyarakat yang damai, demokratis, berkeadilan, berdaya saing, maju dan sejahtera.

• Sasaran pembangunan pedesaan adalah terciptanya: – Peningkatan produksi dan produktivitas – Percepatan pertumbuhan desa – Peningkatan keterampilan dalam berproduksi dan pengembangan lapangan kerja dan lapangan usaha produktif. – Peningkatan prakarsa dan partisipasi masyarakat. – Perkuatan kelembagaan.

• Pembangunan pedesaan yang dilaksanakan harus sesuai dengan masalah yang dihadapi, potensi yang dimiliki, serta aspirasi dan prioritas masyarakat pedesaan.

III.RUANG LINGKUP PENGEMBANGAN PEDESAAN

• Pengembangan pedesaan mempunyai ruang lingkup, yakni: i. Pembangunan sarana dan prasarana pedesaan (meliputi pengairan, jaringan jalan, lingkungan permukiman dan lainnya). ii. Pemberdayaan masyarakat. iii. Pengelolaan sumberdaya alam (SDA) dan sumberdaya manusia (SDM). iv. Penciptaan lapangan kerja, kesempatan berusaha, peningkatan pendapatan (khususnya terhadap kawasankawasan miskin). v. Penataan keterkaitan antar kawasan pedesaan dengan kawasan perkotaan (inter rural-urban relationship).

IV. PRINSIP-PRINSIP PEMBANGUNAN PEDESAAN

• Pembangunan pedesaan seharusnya menerapkan pninsip-prinsip yaitu: (1) transaparansi (keterbukaan), (2) partisipatif, (3) dapat dinikmati mayarakat, (4) dapat dipertanggungjawabkan (akuntabilitas), dan (5) berkelanjutan (sustainable). • Kegiatan-kegiatan pembangunan yang dilakukan dapat dilanjutkan dan dikembangkan ke seluruh pelosok daerah, untuk seluruh lapisan masyarakat. • Pembanguan itu pada dasarnya adalah dari, oleh dan untuk seluruh rakyat.

• Oleh karena itu pelibatan masyarakat seharusnya diajak untuk menentukan visi (wawasan) pembangunan masa depan yang akan diwujudkan. • Pembangunan pedesaan dilakukan dengan pendekatan secara multisektoral (holistik), partisipatif, berlandaskan pada semangat kemandirian, berwawasan lingkungan dan berkelanjutan serta melaksanakan pemanfaatan sumberdaya pembangunan secana serasi dan selaras dan sinergis sehingga tercapai optimalitas. • Ada tiga prinsip pokok pembangunan pedesaan, yaitu:  Pertama, Kebijaksaan dan langkah-langkah pembangunan di setiap desa mengacu kepada pencapaian sasaran pembangunan berdasarkan Trilogi Pembangunan.

• Ketiga unsur Trilogi Pembangunan tersebut yaitu : (a) pemerataan pembangunan dan hasil-hasilnya, (b) Pembangunan sosial melalui pertumbuhan ekonomi yang mensejahterakan masyarakat, dan (c) stabilitas yang sehat dan dinamis, diterapkan di setiap sektor, temasuk desa dan kota, di setiap wlayah dan antar wilayah secara saling terkait, serta dikembangkan secara selaras dan terpadu.  Kedua, Pembangunan desa dilaksanakan dengan prinsip-prinsip pembangunan yang berkelanjutan.  Penerapan prinsip pembangunan berkelanjutan mensya-ratkan setiap daerah lebih mengandalkan sumber-sumber alam yang terbaharui sebagai sumber pertumbuhan.

• Disamping itu setiap desa perlu memanfaatkan SDM secara luas, memanfaatkan modal fisik, prasarana mesin-mesin, dan peralatan seefisien mungkin.  Ketiga, Meningkatkan efisiensi masyarakat melalui kebijaksa-naan deregulasi, debirokratisasi dan desentralisasi dengan sebaikbaiknya.  Dalam melaksanakan kegiatan pembangunan pedesaan diperlukan kerjasama yang erat antar daerah dalam satu wilayah dan antar wilayah.  Dalam hubungan ini perlu selalu diperhatikan kesesuaian hubungan antar kota dengan daerah pedesaan sekitarnya, dan antara suatu kota dengan kota-kota sekitarnya.  Melalui kerjasama antara daerah-daerah/wilayah-wilayah dapat diusahakan keseimbangan pertumbuhan antara sektor pertanian dan sektor-sektor lain baik dari segi nilai tambah maupun dari segi penyiapan tenaga kerja.

V. STRATEGI PEMBANGUNAN PEDESAAN

 Pembangunan masyarakat pedesaan merupakan bagian dari pembangunan masyarakat yang diarahkan pula kepada pembangunan kelembagaan dan partisipasi serta pemberdayaan masyarakat dalam meningkatkan kesejahteraan pada satuan wilayah pedesaan.  Di negara-negara berkembang, secara demografis sebagian besar penduduk tinggal di pedesaan dan memiliki tingkat pendidikan rendah.  Konsep pembangunan pedesaan menjadi pusat perhatian negara-negara berkembang sejak tahun 1950-an sampai sekarang.  Setiap negara menerapkan strategi pembangunannya untuk memecahkan masalah yang dihadapi terutama menyangkut pertumbuhan penduduk, kemiskinan, urbanisasi, dan pengangguran masyarakatnya.

•

•

1) 

Program dan kegiatan pembangunan pedesaan secara menyeluruh menyangkut bidang ekonomi, sektor-sektor pendidikan, jesehatan, kesempatan kerja, dan bidang sosial budaya dan lainnya. Seperti dalam pembangunan ekonomi pada umumnya, maka dalam mewujudkan tujuan pembangunan pedesaan, terdapat paling sedikit empat jenis strategi, yaitu : (1) Strategi pertumbuhan, (2) Strategi kesejahteraan, (3) Strategi yang responsif terhadap kebutuhan masyarakat, (4) Strategi terpadu atau strategi yang menyeluruh. Strategi Pertumbuhan Strategi pertumbuhan umumnya dimaksudkan untuk mencapai peningkatan secara cepat dalam nilai ekonomis melalui peningkatan pendapatan perkapita, produksi dan produktivitas sektor pertanian, permodalan, kesempatan kerja dan peningkatan kemampuan partisipasi masyarakat pedesaan.

2) Strategi Kesejahteraan

 Strategi kesejahteraan pada dasarya dimaksudkan untuk memperbaiki taraf hidup atau kesejahteraan penduduk pedesaan melalui pelayanan dan peningkatan programprogram pembangunan sosial yang berskala besar atau nasional, seperti peningkatan pendidikan, perbaikan kesehatan dan gizi, penanggulangan urbanisasi, perbaikan permukiman penduduk, pembangunan fasilitas transportasi, penyediaan prasarana dan sarana sosial lainnya. 3) Strategi Responsif terhadap Kebutuhan Masyarakat  Strategi ini merupakan reaksi terhadap strategi kesejahteraan yang dimaksudkan untuk menanggapi kebutuhan-kebutuhan masyarakat dan pembangunan yang dirumuskan oleh masyarakat sendiri mungkin saja dengan bantuan pihak luar (self need and assistance) untuk memperlancar usaha mandiri melalui pengadaan teknologi dan tersedianya sumber-sumber daya yang sesuai kebutuhan di pedesaan.

• •

• •

Ketiga strategi pertumbuhan di atas memiliki kelemahan-nya masing-masing. Strategi pertumbuhan mempunyai kelemahan yaitu semakin lebarnya ketimpangan anggota masyarakat yang kaya dan yang miskin. Kelemahan strategi kesejahteraan yaitu menciptakan ketergantungan masyarakat yang sangat kuat kepada pemerintah. Strategi yang responsif terhadap kebutuhan masyarakat sangat sulit untuk direalisasikan, diadaptasikan dan ditransformasikan secara luas karena terlalu idealis, sehingga sukar dilaksanakan secara efektif.

4. Strategi Terpadu dan Menyeluruh

• Strategi terpadu dan menyeluruh ini ingin mencapai tujuantujuan yang menyangkut kelangsungan pertumbuhan, persamaan, kesejahteraan dan partisipasi aktif masyarakat secara simultan dalam proses pembangunan pedesaan.

•

•

•

•

Secara konsepsional terdapat tiga prinsip yang membedakannya dengan strategi lain, yaitu: Pertama, Persamaan, keadilan, pemerataan dan partisipasi masyarakat merupakan tujuan yang eksplisit dari strategi terpadu ini. Oleh karena itu pemerintahan desa yang berwenang harus: (a) memahami dinamika sosial masyarakat setempat, (b) memecahkan masalah yang dihadapinya, dan (c) memperkuat kemampuan aparatur pemerintahan desa dalam melakukan intervensi sosial. Kedua, Perlunya perubahan-perubahan yang mendasar, baik dalam kesepakatan maupun dalam gaya dan cara kerja.

• Oleh karena itu pemerintahan desa harus memiliki komit-men yang kuat untuk: a) menentukan arah, strategi, dan proses menuju terwujudnya tujuan dan sasaran pembangunan, b) memelihara integritas masyarakat pedesaan yang didukung oleh local leadership (kepemimpinan lokal). • Ketiga, Perlunya keterlibatan pemerintahan desa dan organisasi sosial secara terpadu, untuk meningkatkan keterkaitan antara organisasi formal dan organisasi informal. • Strategi terpadu dan menyeluruh pembangunan masyarakat desa menggunakan pendekatan, yakni: 1) Tujuan utamanya adalah pertumbuhan, persamaan, kesejahteraan dan partisipasi aktif masyarakat desa. 2) Lingkupnya adalah masyarakat yang beraneka ragam dan kompleks.

4) 5)

6)

7)

8)

Sasarannya adalah membangun dan memperkuat kemampuan untuk melaksanakan pembangunan bersama pemerintah. Koordinasinya adalah koordinasi yang beraneka ragam baik permanen maupun adhoc di semua tingkatan, fungsi, kebutuhan dan mekanismenya. Arus komunikasinya dua arah yang dilakukan secara formal, informal, vertikal, horisontal, diagonal dan berkesiniambungan melalui berbagai saluran dan bentuk sarana komunikasi yang persuasif dan edukatif. Tempat prakarsa adalah kelompok-kelompok masyarakat pemerintah lokal dan desa melalui pengumpulan informasi, penentuan dan pengambilan keputusan, implementasi kebijakan dan monitoring kegiatan secara terpadu, saling terkait dan terus menerus. Indikator prestasi yang dicapai mendasarkan pada pemecahan masalah pedesaan yang strategis (yaitu aspek kependudukan dar berbagai kegiatan yang dilakukan) yang diarahkan kepada perbaikan persamaan, pemerataan, keadilan, kesejahteraan dan partisipasi masyarakat yang dihubungkan dengan tujuannya.

VI. INDIKATOR PEMBANGUNAN EKONOMI PEDESAAN • •

•

•

Dalam pembangunan pedesaan, perencanaan ekonomi dan sosial adalah merupakan prasyarat. Suatu desa dianalisis sebagai suatu sistem ekonomi dan sosial terbuka yang berhubungan dengan desa-desa lain melalui arus perpindahan faktor produksi, pertukaran komoditas dan informasi serta mobilitas penduduk. Merupakan persoalan yang penting pula yaitu bagaimana mengukur peningkatan dalam kegiatan ekonomi dan sosial, peningkatan produksi, sumberdaya pembangunan, pendapatan perkapita, perbaikan sistem transportasi. Beberapa indikator dalam pembangunan ekonomi pedesaan dapat dikemukakan sebagai berikut :

1) Pendapatan Desa Perkapita •

•

•

Salah satu konsep penting dalam pembangunan ekonomi pedesaan adalah nilai seluruh produksi (PDRB) dalam suatu desa (atau Produksi Domestik Regional Bruto untuk tingkat kabupaten). Nilai seluruh produksi ini merupakan ukuran prestasi ekonomi dari seluruh kegiatan ekonomi, yang dihitung dengan pendekatan arus barang dan jasa akhir, tetapi dapat pula dihitung dengan menjumlahkan biaya atau penghasilan yang diperlukan untuk memproduksi output. Nilai seluruh produksi dikurangi pajak tak langsung netto dan penyusutan maka diperoleh pendapatan pedesaan, jika dibagi dengan jumlah penduduk desa menjadi sama dengan Pendapatan Pedesaan per kapita.

•

•

Dalam keadaan ekstrim dimana pendapatan dengan mutlak didistnibusikan secara adil, 40 persen populasi terbawah akan menerima 40 persen dan total pendapatan, dan 40 persen populasi Sedang (tengah) akan menerima 40 persen dan total pendapatan, dan 20 persen populasi teratas akan menerima 40 persen total pendapatan.

Analisis ketimpangan dimulai dengan pertanyaan tentang berapa persen dan total pendapatan yang diterima oleh 20 persen populasi yang berpendapatan terendah, 50 persen terendah dan Seterusnya.

2. Ketimpangan Pendapatan

•

Dalam kenyataannya, tingkat ketimpangan aktual memperlihatkan bahwa 20 persen populasi terbawah hanya menerima sekitar 5 persen dan total pendapatan, dan 20 persen kedua, ketiga, keempat masing-masing menerima sekitar 10 persen, 17,5 persen dan 25 persen dan total pendapatan, sedangkan 20 persen kelima (teratas) menikmati sektar 42,5 persen dari total pendapatan. Gambaran ini memperlihatkan tingkat ketimpangan aktual yang tajam.

• Di negara-negara berkembang pada umumnya menunjukkan ketimpangan yang tinggi. Umumnya di masyarakat pedesaan tingkat ketimpangan pendapatannya tidak terlalu tajam, karena sebagian besar penduduknya relatif masih miskin dan masih relatif homogen.

3. Perubahan Struktur Perekonomian

 Mendasarkan hipotesis Clark-Fisher yang mengemukakan bahwa suatu peningkatan dalam pendapatan per kapita akan diikuti oleh suatu penurunan dalam proporsi sumberdaya yang dimanfaatkan dalam sektor pertanian (sektor primer), dan suatu peningkatan dalam industri manufaktur (sektor sekunder), dan kemudian dalam industri jasa (sektor tersier).

 Menurunnya sumbangan (peranan) sektor pertanian dan meningkatnya sektor industri mencerminkan perubahan struktur perekonomian yang semakin seimbang dan makin kokoh, dimana terdapat kemampuan dan kekuatan yang maju yang didukung oleh pertanian yang tangguh.  Umumnya, strutkur perekonomian daerah pedesaan masih berat sebelah pada sektor pertanian (kontribusi sektor pertanian masih sangat besar).  Meskipun kontribusi sektor pertanian masih sangat besar, namun pembangunan daerah pedesaan memperlihatkan perkembangan yang nyata, seperti diterapkannya mekanisasi sistem pertanian, penggunaan bibit/benih unggul, dan sarana produksi lainnya yang lebih baik, telah menunjukkan perkembangan yang menjanjikan.

• Prospek pembangunan daerah pedesaan cukup menggembirakan pada masa depan. Orientasi pembangunan daerah pedesaan diarahkan pada sasaran: a) penguatan ketahanan pangan b) menunjang pengembangan kegiatan sektor industri dan mendorong ekspor c) memperluas lapangan kerja di daerah pedesaan yang diharapkan dapat mengurangi arus penduduk pedesaan berurbanisasi ke kota-kota besar d) mengembangkan kerjasama (keterkaitan) antar daerah pedesaan untuk memperkokoh struktur perekonomian pedesaan (penguatan sektor industri yang makin berkembang ditopang oleh sektor pertanian yang bertambah mantap dalam rangka mengurangi ketimpangan di dalam dan antar pedesaan).

• Meskipun orientasi sasaran pembangunan pedesaan cukup positif, namun masih dihadapi kendala yang cukup berat, yaitu dalam permasalahan dan tantangan, terutama dalam hal kemiskinan, keterbatasan prasarana dan sarana pembangunan, keterbatasan akses kepada modal usaha dan pasar, arus urbanisasi dan pedesaan ke perkotaan yang semakin besar

4)Pertumbuhan Kesempatan Kerja

• Masalah ketenagakerjaan dan kesempatan kerja merupakan suatu masalah mendesak dalam pembangunan pedesaan. Perluasan lapangan kerja dapat menyerap pertambahan angkatan kerja baru dan mengurangi pengangguran.

• Konsep dampak tetesan ke bawah (trickling down effect) yang diintroduksikan oleh Hirschman memberikan harapan bahwa dengan perkembangan kota akan mendorong pembangunan daerah perkotaan dan pedesaan itu sangat penting. • Tetapi dibantah oleh konsep Myrdal yaitu back-wash effect, akan terjadi pengurasan daerah pedesaan, sebagian penduduknya akan meninggalkan desanya, pergi ke kota untuk mencari lapangan kerja (suplai tenaga kerja). • Berbagai kegiatan sektor produktif di daerah perkotaan meningkat dan meluas, merupakan permintaan tenaga kerja yang potensial.

5) Tingkat Ketersediaan dan Penyebaran “Kemudahan” • “Kemudahan” yang dimaksud adalah kemudahan bagi masyarakat dalam memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari (misalnya: pangan, sandang, papan, pelayanan pendidikan, kesehatan, kesempatan melakukan ibadah, rekreasi dan sebagainya), maupun kesempatan untuk dapat melakukan kegiatan usaha (misalnya memperoleh bahan baku, bahan penolong, pemasaran dan perbankan). • Tingkat kemudahan sudah mencakup pengertian aksesibilitas. Kemudahan dengan ciri-ciri seperti itu lebih banyak terdapat di kota-kota daripada di daerah-daerah pedesaan. • Di perkotaan tingkat kemudahan tinggi, maka orang akan datang ke kota membawa pengalaman serta modalnya. Dengan bertambahnya kegiatan usaha di kota, maka tingkat kemudahanpun meningkat dan daya tariknya juga makin bertambah kuat.

• Tingkat kemudahan dicerminkan oleh tingkat keter-sediaan fasilitas pelayanan. • Kriteria yang dipilih untuk menyatakan tingkat pertum-buhan suatu daerah (wilayah) adalah tingkat kemudahan, karena pemakaian kriteria pendapatan daerah (per kapita) teryata tidak mudah untuk mencari kaitannya dengan mekanisme pengembangan wilayah, selain daripada itu pendapatan belum memberikan gambaran yang memadai tentang kebutuhan sebenarnya dari masyarakat, • Pendapatan yang tinggi belum berarti suatu kemudahan bagi masyarakat dalam memperoleh kebutuhannya. Contoh, Kalimantan Timur merupakan daerah yang memiliki tingkat PDRB perkapita tertinggi di Indonesia, tetapi kebutuhan memperoleh jasa dokter bedah otak terpaksa harus ke Jakarta atau Surabaya.

 Ekonomi kerakyatan, sebagaimana dikemukakan dalam Pasal 33 UUD 1945, adalah sebuah sistem perekonomian yang ditujukan untuk mewujudkan kedaulatan rakyat dalam bidang ekonomi.  Sistem ekonomi kerakyatan merupakan sistem ekonomi nasional Indonesia yang berasas kekeluargaan, berkedaulatan rakyat, bermoral Pancasila, dan menunjukkan pemihakan sungguh-sungguh pada ekonomi rakyat.

 Terdapat, yaitu :  1.Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas azas kekeluargaan;  2.Cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara; dan  3.Bumi, air, dan segala kekayaan yang terkandung didalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

 Menyusun perekonomian sebagai usaha bersama berdasar atas azas kekeluargaan; mengembangkan koperasi (Pasal 33 ayat 1).  Menguasai cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak; mengembangkan BUMN (Pasal 33 ayat 2).  Menguasai dan memastikan pemanfaatan bumi, air, dan segala kekayaan yang terkandung di dalamnya bagi sebesarbesarnya kemakmuran rakyat (Pasal 33 ayat 3).

  





Mengembangkan koperasi Mengembangkan BUMN; Memastikan pemanfaatan bumi, air, dan segala kekayaan yang terkandung didalamnya bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat; Memenuhi hak setiap warga negara untuk mendapatkan pekerjaan dan penghidupan yang layak; Memelihara fakir miskin dan anak terlantar.

   



Mengelola anggaran negara untuk kesejahteraan rakyat; Memberlakukan pajak progresif dan memberikan subsidi. Menjaga stabilitas moneter. Memastikan setiap warga negara memperoleh haknya untuk mendapatkan pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan (Pasal 27 ayat 2). Memelihara fakir miskin dan anak terlantar (Pasal 34).

 PENDEKATAN KULTURAL adalah program rekayasa sosial budaya untuk mengkondisikan akses informasi dengan berbagai media yang tersedia. Contoh programnya PNPM

 PENDEKATAN STRUKTURAL adalah program-program operasional yang diarahkan untuk mengatasi keterbatasan akses kebanyakan rakyat kecil, misalnya modal dan cara pemasaran. Contoh programnya KUD, UMKM dan PDPP.

 adalah program nasional dalam wujud kerangka kebijakan sebagai dasar dan acuan pelaksanaan program-program penanggulangan kemiskinan berbasis pemberdayaan masyarakat

 Tujuan Umum PNPM Mandiri adalah untuk meningkatkan kesejahteraan dan kesempatan kerja masyarakat miskin secara mandiri

 Tujuan Khusus PNPM Mandiri • meningkatkan partisipasi seluruh masyarakat. • meningkatnya kapasitas kelembagaan masyarakat yang mengakar, representatif dan akuntabel. • peningkatan kapasitas pemerintah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat terutama masyarakat miskin (pro-poor). • meningkatkan sinergi masyarakat, pemerintah daerah, swasta, asosiasi, PT, LSM dan organisasi lainnya untuk mengefektifkan upaya penangg ulangan kemiskinan. • meningkatkan modal sosial masyarakat yang berkembang sesuai dengan potensi sosial dan budaya serta untuk melestarikan kearifan lokal

•Menggunakankecamatan sebagai fokus program PNPM Mandiri. •Memposisikan masyarakat sebagaipenentu/pengambil kebijakan pembangunan pada tingkat lokal. •Mengutamakan nilai-nilai universal dan budaya lokal dalam proses pembangunan partisipatif. •Menggunakan pendekatan pemberdayaan masyarakat yang sesuai dengan karakteristik sosial, budaya dan geografis.

•Penyediaan dan perbaikan sarana/prasarana. •Penyediaan sumber daya keuangan/modal melalui dana yang bergulir,dan kredit kecil untuk membantu mengembangkan kegiatan ekonomi masyarakat kecil. •Peningkatan kualitas SDM. •Peningkatan kapasitas masyarakat dan pemerintahan local melalui penyadaran kritis, pelatihan ketrampilan usaha, serta penerapan tata kepemerintahan yang baik.

•Memperluas kesempatan kerja dan membuka lapangan kerja yang baru. •Meningkatkan pendapatan masyarakat. •Menjadikan masyarakat menjadi lebih mandiri. •Membantu kaum yang kurang mampu. •Mampu menjadi sarana untuk memberdayakan masyarakat. •Membantu pembangunan berbagai fasilitas umum dan sarana prasarana







Fungsi

Tujuan : bertujuan untuk mencapai pemerataan kemakmuran rakyat.

adalah koperasi serba usaha yang beranggotakan masyarakat yang berdomisili di pedesaan atau penduduk desa yang paling tidak mencakup wilayah kecamatan.

▪ Perkreditan untuk keperluan produksi dan penyediaan kebutuhan modal investasi dan modal kerja bagi KUD dan warga desa ▪ Penyediaan dan penyaluran sarana-sarana produksi. ▪ Pengolahan dan pemasaran hasil produksi. ▪ Memberikan pelayanan kepada anggota dan masyarakat.





Kelebihan

▪ Membantu petani dalam hal pemasaran hasil produksinya. ▪ Membantu rakyat pedesaan dalam mengembangkan usahanya di bidang pertanian melalui bantuan kredit. ▪ Dijadikan sarana untuk mencapai pemerataan pendapatan dan kemakmuran rakyat. ▪ Bunga dalam pemberian kredit rendah.

Kekurangan

▪ Pejabat koperasi KUD terlalu cepat memberi bantuan kredit tanpa disertai pembinaan dan pengawasan yang insentif. ▪ Penyuluhan mengenai KUD dilakukan tanpa ada koordinasi dengan dinas teknis lain. ▪ Jumlah tenaga pembina koperasi tidak sebanding dengan luas wilayah dan jumlah anggota masyarakat yang dilayani. ▪ Membeli hasil pertanian dibawah harga pasar. ▪ Belum mampu bersaing di pasaran. ▪ Kurangnya permodalan





Tujuan : Menyediakan instrument bagi pemerintah daerah kabupaten/ kota dalam merencanakan dan mengelola pembangunan daerah yang partisipatif dan berorientasi pada pencapaian hasil (kinerja).

Adalah program yang mendasari dan sekaligus member kerangka bagi berbagai upaya pembangunan daerah dalam memobilisasi sumberdaya sesuai dengan semangat otonomi daerah menuju pencapaian kinerja pembangunan kabupaten/kota yang berkelanjutan.

      

Menjaring aspirasi masyarakat Menjembatani proses perencanaan dengan penganggaran Mempercepat prioritas investasi dan alokasi keuangan Mobilisasi potensi pendapatan daerah Meningkatkan kapasitas kelembagaan pelayanan publik Mengembangkan ekonomi lokal Memberdayakan masyarakat dalam proses pembangunan

▪ Kelompok komunitas (konsultan, anggota LSM atau mitra local setempat) ▪ Pemerintah daerah atau Tim Teknis ▪ Non-government stakeholders(NGS)

Kelebihan

▪Mendorong keswadayaan masyarakat ▪Meningkatkan tanggung jawab masyarakat ▪Meningkatkan kemampuan masyarakat ▪Meningkatkan efisiensi dalam penggunaan anggaran ▪Meningkatkan efektivitas pembangunan ▪Meningkatkan keterbukaan dalam pengelolaan pembangunan

Kekurangan

 Masalah dana, anggaran dari APBD rendah.  Sering terjadinya perubahan kebijakan baik dari pusat maupun di tingkat daerah sendiri.  Kurangnya sarana dan prasarana seperti kurangnya sosialisasi PDPP pada masyarakat dan lembaga pemerintah.