SIMBIOSIS MUTUALISME ANTARA PEMERINTAH DAERAH DAN PENGUSAHA BATIK DI KABUPATEN BANTUL

Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only.

SIMBIOSIS MUTUALISME ANTARA PEMERINTAH DAERAH DAN PENGUSAHA BATIK DI KABUPATEN BANTUL KARYA ILMIAH Di susun Sebagai Ujian Kuliah Lingkungan Bisnis

Oleh Nama

:

Galih Sarastikha

NIM

:

10.11.3987

Kelas

:

S1 TI 2F

STMIK “AMIKOM” YOGYAKARTA YOGYAKARTA 2011


ABSTRAK

Sesuai

dengan

judulnya,

“SIMBIOSIS

MUTUALISME

ANTARA

PEMERINTAH DAERAH DAN PENGUSAHA BATIK DI KABUPATEN BANTUL”, karya ilmiah ini berisi tentang keterkaitan antara pemerintah dengan perkembangan bisnis batik terutama di Kabupaten Bantul. Sejak adanya aksi Malaysia yang mengklaim beberapa kebudayaan Indonesia sebagai kebudayaan asli milik Malaysia, baik Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah mulai gencar berusaha untuk melestarikan kebudayaan Indonesia, termasuk Pemerintah Kabupaten Bantul. Salah satu objek yang menjadi fokus pelestarian Budaya Indonesia oleh pemerintah adalah kain batik. Hal ini secara tidak langsung telah membangkitkan gairah bisnis para pengusaha batik agar lebih aktif sehingga keuntungan yang diperoleh meningkat.


PEMBAHASAN

Selama dua tahun ini, Pemerintah Republik Indonesia melalui Kementrian Kebudayaan dan Pariwisata semakin gencar dalam melakukan usaha pelestarian budaya Indonesia. Salah satu hasil dari kerja keras pemerintah adalah pengukuhan Batik Indonesia sebagai Warisan Budaya Dunia (World Heritage) oleh UNESCO (United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization). Sejak adanya pengukuhan tersebut yang dilaksanakan pada tanggal 02 Oktober 2009 di Abu Dhabi (Uni Emirat Arab), animo masyarakat termasuk remaja terhadap batik semakin meningkat. Banyak sambutan positif yang diberikan atas prestasi tersebut. Salah satu apresiasi terhadap pengukuhan ini, pemerintah melalui Menteri Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat Aburizal Bakrie telah mencetuskan suatu peraturan yang mewajibkan seluruh Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan anak sekolah mengenakan batik pada hari-hari tertentu supaya warisan budaya tak benda yang dihasilkan oleh Indonesia sebagai mana diakui Unesco tetap lestari. Peraturan ini ternyata mendapat tanggapan yang positif dari berbagai elemen masyarakat dan instansi baik negeri maupun swasta. Banyak Pemerintah Daerah yang mulai membuat peraturan resmi tentang kewajiban mengenakan seragam berbahan/ bermotif batik, termasuk di dalamnya Pemerintah Daerah Kabupaten Bantul. Peraturan tersebut kurang lebih menyatakan bahwa setiap hari Kamis dan Jum’at seluruh pegawai di lingkungan Pemerintah Daerah harus mengenakan pakaian batik. Begitu juga para pelajar. Sampai saat ini sudah 90% sekolah (dari Taman Kanak-kanak hingga Sekolah Menengah Atas) baik negeri maupun swasta yang ada di Kabupaten Bantul sudah melaksanakan peraturan ini. Dengan begitu, peraturan wajib mengenakan batik ini secara tidak langsung telah membuka peluang bisnis bagi pengusaha tekstil khususnya kain batik. Bagaimana tidak? Jika satu sekolah saja memiliki 100 siswa, maka akan dibutuhkan 100 kain atau baju batik. Ini baru satu sekolah. Hingga saat ini, sudah


tercatat kurang lebih ada 62 SMA/MA/SMK, 85 SMP/ MTs, 346 SD/Mi, dan 495 TK di Kabupaten Bantul. Jika semua sekolah sudah menerapkan peraturan ini, maka akan ada ribuan batik yang dicari. Situasi ini membuat para pengusaha batik mengalami peningkatan omset terutama pada awal tahun ajaran. Karena pada saat itu, banyak siswa baru yang membutuhkan seragam baru. Selain membuat peraturan wajib mengenakan batik, pemerintah juga menjadikan batik sebagai salah satu mata pelajaran muatan lokal. Ini juga bias menjadi peluang terjalinnya kerja sama antara pengusaha batik dengan instansi pendidikan. Para pengusaha dapat membagi ilmu mereka dengan memberikan pengajaran tentang batik. Jadi, bagi para pengusaha atau calon pengusaha yang menjalani bisnis kain/ pakaian batik dapat memanfaatkan kesempatan ini untuk mengembangkan bisnisnya. Inilah yang dinamakan simbiosis mutualisme. Pemerintah diuntungkan dengan tetap lestarinya batik dan meningkatnya income per kapita daerah serta pajak dari pengusaha batik. Sedangkan pengusaha batik diuntungkan dengan terbukanya peluang bisnis yang cukup menjanjikan keberlangsungannya dan peluang kerja sama dengan dunia pendidikan dalam mata pelajaran muatan lokal batik.


REFERENSI

http://www.bantulkab.go.id/berita/983.html http://diemas-16-08-1995.blogspot.com/ http://eprints.uny.ac.id/2495/ Keputusan Bupati Nomor 5A/ 2010 tentang batik sebagai muatan lokal di sekolah. http://dikdas.bantulkab.go.id/documents/20110112115655-smp_bantul.xls http://www.pendidikan-diy.go.id/file/alamat_sekolah/smk_bantul.xls http://dikdas.bantulkab.go.id/documents/20110112115601-sd_bantul.xls

SIMBIOSIS MUTUALISME ANTARA PEMERINTAH DAERAH DAN PENGUSAHA BATIK DI KABUPATEN BANTUL

Recommend Documents