*
#sillf'.l,iTfiH8lEs,X 'ERAT'RAN rKt+iflu"ruoNcAN
,
NoMoR zta/pMK.As/2007 TENTANG TATA CARA PEIVIBUKAANDAN PENGELOLAAN REKENINGMILIK BENDAHARA UMUM NEGARA MENTERIKEUANGAN, Menimbang : bahwa dalam rangkamelaksanakan ketentuanpasal14 ayat (6) dan pasal15 ayat (9) Peraturan PemerintahNomor 39 Tahu n 2007tentang pengelolaan Uang Negara/ Daerah, perlu menetapkan Perafuran Menteri KJuangan tentang Tata Cara Pembukaandan Pengelolaan Rekening-Milik i""a"r,"r" Umum Negara; Mengingat
: L' undang-undang Nomor L Tahun 20a4tentangperbendaharaan Negara (LembaranNegaraRepublikInclonesiaTahr'rr,100+ Nomor 5, Tambahan LembaranNegaraRepublikIndonesiaNomor 4355); 2' PeraturanPemerintahNomor 39 Tahun 2007 tentang pengelolaanUang Negara/ Daerah (Lembaran Negara Republik Ind6nesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembara-nNegaia Republik Indonesia Nomor 4ft4; 3' KeputusanPresidenNom or 20/p rahun 200s; MEMUTUSKAN:
Menetapkan : PERATURAN MENTERI KEUANGAN TENTANG TATA CARA PEMBUKAAN DAN PENGELOLAAN REKENING MILIK BENDAHARA UMUIVINEGARA. BAB I KETENTUAN UMUM PasalL DalamPeratura' Menteri Keuanganini yang dinraksud dengan: 1. RekeningKu: Umum Negara,yang selanjutnya disebut RekeningKUN, adalahrekening tempatpenyimpariur uur,gnegarayang ditentuk-anoleh Menteri Keuanganselaku Bendihara umum Neg"ta ,rritot menampung seluruh penerimaannegara dan membayarseluiuh pengeluaran ,,uguru pada BankSentral. 2'
Bank sentral adalah sebagaimanadimaksud dalam Undang-Undang Dasar'].,945 Pasal2gD.
At'J't"?,iTtrHsilES,I 3.
Bank Umum adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional dan/atau berdasarkan prinsip syariah yang d.alam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran.
4,
Rekening Penerimaan adalah rekening Menteri Keuangan selaku Bendahara Umum Negara yang digunakan untuk menump.,ng penerimaan negara pada Bank umum/badan lairurys.
5.
Rekerung Pengeluaran adalah rekening Menteri Keuangan selaku Bendahara Umum Negara yang digunakan untuk membayar pengeluaran negara pada bank umum/badan lairurya.
6,
Bendahara Umum Negara, yang selanjutnya disingkat BUN, adalali Menteri Keuangan.
7.
Kuasa Bendahara Umum Negara, yang selanjutnya disingkat Kuasa BUN, adalah Kuasa BUN Pusat dan Kuasa BUN di daerah.
8.
Kuasa BUN Pusat adalah Direktur ]enderal perbendaharaan. Kuasa BUN di daerah adalah Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara.
9.
10. Rekening Koran adalal'r catatan transaksi keuangan harian dikeluarkan oleh bank atas suatu rekening.
yang
11. Nota Kredit adalah bukti penerimaan yang diterbitkan oleh bank. 1,2. Nota Debet adalah bukti pengeluaran yang diterbitkan oleh bank. 13' Warkat adaiah alat permintaan pemindahbukuan dari rekening asal ke rekening tujuan yang diterbitkan oleh BUN/Kuasa BUN. 14. Surat Kuasa Pendebetan adalah surat kuasa yang diterbitkan oleh BUN/Kuasa BUN kepada pejabat yang ditunjuk untuk mengeluarkan sejumJahuang dari rekening milik BUN. 15. Buku Bank adalah buku yang dibuat oleh BUN/Kuasa BUN unfuk mencatat mutasi tambah dan mutasi kurang saldo rekening milik BUN. BAB II FUNGSI REKENING Pasal 2 Rekening milik BUN digunakan untuk: a. menamPung seluruh penerimaan negara dan/atau membayar seluruh pengeluaran negara' dalam rangka pelaksanaan Undang-Undang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara; dan b. tujuan dan kegiatan tertentu berdasarkan peraturan perundangundangan.
MENTEBIKEUANGAN BEPUELIK INDONESIA
BABIII IENIS REKENING Pasal3 (1) Jenis rekening sebagaimanadimaksud cialam Pasal 2 huruf a terdiri dari: a. RekeningKUN; b Subrekenil8KUN yang mertrpakanbagia:rclariRekeningKLJN; c' Rekening Penerimaan,yang meliputi Rekening Penerimaan Kuasa BUN Pusatdan RekeningPenerimaanKuasaBUJrIdi daerah;dan d' RekeningPengeluaran,iut g meliputi Reke:ringPengeluaran Kuasa BUN Pusatdan Rekeningpengeluurur,KuasaguN di daerah. (2) Jenis rekening sebagaimanadimaksucl dalam Pasal Z huruf b vaitu ' RekeningLaimi'a.
BAB IV WEVVENANGBENDAHARA UMUM NEGARA Pasal4 (1) BtlN berwenanguntuk membuka,mengelola,tlan menutup.Rekening nrilik BUN. (2) KewenanganUUN sebagaimanadimaksud pada ayat (1) dilimpatrkan kepadaKuasaBUN. BABV PEMBUKAANREKENING BagianPertama RekeningKas Umum Negara Pasal5 (1) BUN membuka dan/atau menetapkanRekeningKUN di BankSenrral. (2) cara pembukaanRekeningKUN sesuaiketentuanyang diatur lut oleh BankSentrai. (3) Ketentuanlebih ianjut mengenainomor dan nama RekeningKUN diatur denganPeraturanNlenteriKeuangan. Pasal6 (1)
dapat membukaiun/atau menetapkanSubrekeningKUN di Bank IUN Senlraluntuk memPerlancarpelaksanaanpenerimaandin pengeluaran negara.
(2) T-"'-"cara pembukaan Subrekening KUN sesuai ketentuan yang diatur oleh BankSenhal.
ISJt'sJ,iifi83il:3ll
(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai nomor dan nama Subrekening KUN diabur dengan Perafuran Direktur Jenderal Perbel,Jaharaan, Bagian Kedua Rekening Penerimaan Pasal 7 (1) BUN/Kuasa ByN dapat membuka dan/atau menetapkan Rekening Penerimaan di bank umum/badan lainnya yang ctitunjui sebagai mifra Kuasa BUN Pusat dan Kuasa BUN cli claerah dalam rangka peliksanaan penerimaan negara. (2) Tata cara pembukaan rekenilg sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai ketentuan yang diatur oleh bani umum/badan lainnya. (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai nomor dan narrraRekening penerimaan diahrr cienganPeraturan Direkfur Jenderal perbendaharaan. Pasal8 (1) Rekening Penerimaan Kuasa BUN Pusat dioperasikan sebagai rekening bersaldo nihil dan digunakan dalam rangki pelaksanaan penerimaan negara di pusat. (2) seluruh saldo _rekening sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilimpahkln ke Rekening KUN sek,rtang-kurangnya selali sehari pada akhir hari kerja. (3) Dalam hal pelimpahan secara teknis belum dapat dilakukan .kew_ajifan setiap hari, BUN/Kuasa BUN Pusat mengatur pelimpahan secara berkala.
Pasal9 (1) Rekening Penerimaan Kuasa BUN cli claerah dioperasikan sebagai rekening bersaldo nihil clan cligunakan elalam rangka pelaksaliu. penerimaannegaradi daerah.
(2) Seluruh saldo R_ekening PenerimaanKuasa BUN di daerahdilimpahkan ke Rekening KUN sekurang-kurangnyasekali sehari pada akhir hari kerja.
(3) Dalam hal kewajilranpelimpahansecarateknis belum dapat dilakukan setiap hari, BUN/Kuasa BUN pusat mengatur pelimpahan secara berkala.
MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
Bagian Ketiga Rekening Pengeluaran Pasal 10
(1) BUN/Kuasa BUN dapat membuka dan/atau menetapkan Rekening
Pengeluaran di bank umum/badan lainnya yangditunjuk sebagai mit1l Kuasa BUN Pusat dan Kuasa BUN di daerah dalam rangka pelJksanaan pengeluarannegara.
(2) Tata cara pembukaan rekening sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai ketentuan yang diatur oleh bank umum/badan lairurya.
(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai nomor dan nama Rekening Pengelual'an diatur dengan Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan. Pasal1.1 (1) RekeningPengeluaranKuasaBUN Pusatdioperasikansebagairekening bersaldo nihil dan digunakan untuk rnenampung dana untuf membiayai kegiatan pemerintah sesuai rencana perigeluaran, yang besarnyaditetapkandenganperaturanMenteri Keua"gur;. (2) Dana 1e]<9ningsebagaimanadimaksud pada ayat (1) berasal dari pemindahbukuandana dari RekeningKUN. Pasal 1.2 (1) Rekening Pengeluaran Kuasa BUN di daerah dioperasikan sebagai rekening bersaldo nihil dan digunakan dalam rangka pelaksanin pengeluaran negara di daerah.
(2) Dana Rekening Pengeluaran Kuasa BUN di daerah berasal dari pemindahbukuandana dari RekeningPengeluaranKuasaBUN Pusat,
/?\
Sisa dana yang terdapat pada Rekening PengeluaranKuasa BUN cfi daerah harus dilimpahkan kc Rekening ruN melalui Rekening PengeluaranKuasaBUN pusat. BagianKeempat RekeningLainnya Pasal1.3
( 1 ) BUN/ Kuasa BUN Pusat dapat membuka d,an/atau menetapkan Rekening Lainnya di Bank sentral/bank umum/badan lainnya yu.g sekotadenganKantor lDusatDirektoratJenderalPerbendaharaan. (2) Tata cara pembukaan rekening sebagaimanadimaksud pada ayat (1) sesuai ketenfuan yang diatur oleh Bank Sentral/bank .r*,r*iUadan lainnva.
AtilIf,?,iT,536il:3,X (3) Ketentuan lebih lanjut mengenainomor dan nama Rekening Lainnya diatur denganPeraturanDirektur JenderalPerbendaharaan. BAB VI PENGELOLAANREKENING BagianPertama Bunga dan/ atau JasaGiro Rekening Pasal14 (1) Dana yang disimpan pada Rekening milik BUN diberikan bunga danf ataujasagiro orehBanksentral/uir* umumf badanlainnya. (2) Pemberianbunga dan/atau jasa giro atasRekeningmilik BUN di Bank Senfral ditetapkan berdasarkankesepakatanGu[ernur Bank Senfral denganMenteri Keuangan. (3) Pemberianbunga danf ataujasa giro atas rekening milik BUN di bank umum/badan_lainnya didasarkanpada tingkat rit,, bunga dan/atau jasagiro yangberlaku. (4) Bunga dan/atau jasa giro yang diterima sebagaimana dimaksud pada ayat(1) disetorkanke RekeningKUN atau Rekiing penerimaan. BagianKedua BiayaLayananperbankan Pasal15 (1) Dana yang.disimpan padl rekening milik BUN di Bank Senrral/bank umum/badan lainnya tidak dipertenankan dipotong biava layanan perbankan. (2) Biaya sehubungandenganpelavananyang diberikan oleh Bank Senftal -Gubernur ditetapkan berdasarkatrkesepakatan Bank Sentral dengan lvlenteriKeuangan. (3) Biaya sehubungan dengan pelayanan yang diberikan oleh bank umum/badan lainnya dibebankan pada An-ggaranPendapatan -' dan -vv I Be l a n j a N e g a ra .
(4) Besarnyabluyl sehubungandenganpelayananyang diberikanoleh bank umum,/badanlainnya ditetapkur,Ueiausarkant ere"at atan Direksi Bank Umum/ BadanLainnyadenganDirektur JenderalPerbendaharaan.
MENTERIKEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
Bagian Ketiga PendebetanRekening Pasal 1.6 (1) Pendebetan Rekening KUN dilakukan oleh BUN/Kuasa BUN Pusat/pejabat yang clirunjuk, dengan penerbitan warkat/surat kuasa pendebetan. (2) Pendebetan subrekening KUN dilakukan oleh BUN/Kuasa BUN/pejabat yang dirunjuk, dengan penerbitan warkat/rrrrui kuasa pendebetan. (3) Pendebetan Rekening Penerimaan Kuasa BUN Pusat dilakukan oleh Bendahara umum Negara/Kuasa BUN pusat/pejabat yang ditunjuk, dengan penerbitan warkat/ surat kuasa pendebetin. (4) Pendebetan Rekening Penerimaan Kuasa BUN di daerah dilakukan oleh BUN/Kuasa BUN di daerah/pejabat yang ditunjuk, dengan penerbitan warkat/ surat kuasa pendebetan. (5) Pendebetan Rekening Pengeluaran Kuasa BUN Pusat dilakukan oleh BUN/Kuasa BUN Pusat/pejabat yang ditunjuk, dengan penerbitan warkatf surat kuasa pendebetan. (6) Pendebetan Rekening Pengeluaran Kuasa BUN di daerah ditakukan oleh BUN/Kuasa BUN di daerah/pejabat yang ditunjuk, dengan penerbitan warkat/surat kuasa pendebetan. (7) Pendebetan Rekening Lainnya dilakukan oleh BUN/Kuasa BUN Pusat/pejabat yang difunjuk, dengan penerbitan warkat/surat kuasa pendebetan. BagianKeempat' PenatausahaanRekening Pasal 1.7 ( 1 ) Kuasa BUN Pusat menetapkan pegawai yang diberi kuasa pad.a Kantor Pusat Direktorat Jenderal Perbendaharuur, .-.q. Direktorat pengelolaan K1t Negara untuk menerima Nota Kredit dur Nota Debet beserta rekening koran dari Bank senfral/bank umum/badan lainnya.
(2) Kuasa BUN di daerah menetapkan pegawai yang diberi kuasa pada Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negaia untuk menerima Nota Kredit dan Nota Debet beserta rekening koran dari Bank Sentral/bank umum/badan lainnva. . Pasal 18
( 1 ) Direktorat Jenderal Perbendaharaan c.q. Direktorat pengelolaan Kas Negara melakukan penatausahaanrekening milik BUN di pusat.
AfJiIfJ,iT,iHAil:s,X (2) Penatausahaanrekening sebagaimanadimaksud pada ayat (1) dilakukan sebagaiberikut; a. melakukan Penelitian nota kredit dan nota debet beserta rekening koran dari Bank Senfral/bank umum/badan lainnya dan membandingkannya dengan bukti transaksi; b. memberi nomor pembukuan pada nota kledit dan nota rJebctbcscrta rekening koran; c. menyimpan nota kredit dan nota debet beserta rekening koran sesuai perafuran perundang-undangan. Pasall9 (1) Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara melakukan penatausahaan rekening milik BUN di daerah. (2) Penatausahaanrekening sebagaimanadimaksud pada ayat(l) dilakukan sebagaiberikut: a, melakukan Penelitian nota kredit dan nota debet beserta rekening koran dari Bark Sentral/bank umum/badan lainnya dan membandingkannya dengan bukti transaksi; b' memberi nomor pembukuan pada nota kredit dan nota debet beserta rekening koran; dan c' menyimpan nota kredit dan nota debet beserta rekening koran sesuai perafu ran perundang-undangan. Pasal 20 Bukti transaksi terdiri dari: a' dokumen yang digunakan untuk menyeto.r sejumlah uang ke rekening milik BUN;
b. dokumen yang digunakan unfuk mengeluarkansejumiah uang dari rekeningmilik BUN; c, memo penyesuaianberfungsi sebagai dokumen sumber transaksi koreksipembukuan. BagianKelima PembukuanRekening Pasal21 (1) SetiaptransaksiRekeningmilik BUN dibukukandalambuku bank. (2) Pencatatan daiamvalutaasingdibukukandalamvalutaasingdan dalam mata uang Rupiahdenganmenggunakankurs tengahBankSenral pada tanggalhansaksi.
MENTERIKEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
BagianKeenam PelaporanRekening Pasal22 (1) Rekeningmilik BUN dilaporkan dalam Laporan Keuanganpemerintah Pusatyang dihasiikanmelalui SistemAkuntansipemerintah. (2) Direktur JenderalPerbenrJaharaan melaporkan posisi saldo Rekcning milik BUN kepadaMenteri Keuangansetiap ,"*.itur. BAB VII KETENTUAN LAIN-LAIN Pasal23 Ketentuan lebih lanjut dalam rangka pelaksanaan peraturan Menteri Keuanganini d iatur denganPerafuraripirektur Jenderalperben,caharaan. BAB VIII KETENTUAN PERALIHAN Pasal24 Rekening milik BUN. yang telah dibuka sebelum berlakunya peraburan Menteri Keuangan ini dlnyatakan sah dan tetap digunakan sesuai peruntukannya,sepanjangtidak bertentangan dengan peraturan Menteri Keuanganini. BAB IX KETENTUAN PENUTUP PeraturanMenteri Keuanganini -:;::::aku
pada tanggarditetapkan.
Agar setiaporang mengetahuinya, memerintahka. -pengumumanperaturan
ini denganpenemparannya dalam Berita Nesara
[ffi;-,:::n:il
S a l i n a rsr e s u adi e n g a na s l r n v a . alaBiro Umum
granT.[-1.Dcpart.,n.ri \
\\r
Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 28 DesemberZA0T N4ENTERI KEUANGAN rrd.
t
"/'
SRI MULYANII NDR.,\WAf.I
