Lampiran SE Kepala BPPK Nomor : SE-002/PP/2008 Tanggal : 19 Februari 2008 SELEKSI PENERIMAAN WIDYAISWARA BADAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KEUANGAN DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA TAHUN ANGGARAN 2008 PERSYARATAN UMUM 1. Berstatus Pegawai Negeri Sipil dengan pangkat serendah-rendahnya Penata Muda (III/a); 2. Bagi Pegawai Negeri Sipil yang berasal dari Departemen Keuangan, berijazah serendah-rendahnya Sarjana (S-1) atau Diploma IV (lebih diutamakan S-2 atau S-3 dan atau berpengalaman di bidangnya) sesuai dengan kualifikasi yang dibutuhkan; 3. Bagi Pegawai Negeri Sipil yang berasal dari luar Departemen Keuangan, berijazah S-3 dari universitas yang terakreditasi sesuai dengan kualifikasi yang dibutuhkan; 4. Usia setinggi-tingginya 48 (empat puluh delapan) tahun, terhitung pada tanggal 1 April 2008; 5. Memiliki pengalaman mengajar, mendidik, dan/atau melatih sekurang-kurangnya selama 2 (dua) tahun; 6. Sehat jasmani dan rohani; 7. Setiap unsur penilaian pelaksanaan pekerjaan dalam Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan (DP3) sekurang-kurangnya bernilai baik dalam 1 (satu) tahun terakhir. 8. Tidak pernah dijatuhi hukuman disiplin tingkat berat berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 30 Tahun 1980 dalam jangka waktu 5 (lima) tahun terakhir; 9. Tidak sedang menjalani hukuman disiplin berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 30 Tahun 1980; 10. Bersedia ditempatkan di semua unit diklat Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan (Pusdiklat/Balai Diklat Keuangan). PERSYARATAN ADMINISTRASI Pegawai yang berminat mengajukan surat lamaran yang ditujukan kepada Kepala Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan, Jl. Purnawarman No. 99, Jakarta Selatan, Kode Pos 12110, dengan dilampiri dokumen-dokumen sebagai berikut: 1. Surat Persetujuan dari Pimpinan Unit masing-masing (Pejabat Eselon I/Pejabat Setingkat Eselon I) disertai dengan surat rekomendasi dari atasan langsung sebagaimana contoh terlampir. 2. Fotokopi SK Pangkat terakhir (3 lembar). 3. Fotokopi SK Jabatan terakhir (3 lembar).
Lampiran SE Kepala BPPK Nomor : SE-002/PP/2008 Tanggal : 19 Februari 2008 4. Fotokopi Ijazah terakhir yang telah dilegalisasi (3 lembar). 5. Surat keterangan dari pimpinan lembaga pendidikan atau lembaga diklat tentang pengalaman mengajar, mendidik, dan/atau melatih sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun. 6. Surat keterangan sehat (general check-up/medical record) yang dikeluarkan oleh rumah sakit yang ditunjuk oleh pemerintah (dapat disusulkan setelah lulus tes psikologi); 7. Fotokopi Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan (DP3) tahun terakhir (3 lembar). 8. Surat pernyataan tidak pernah dijatuhi hukuman disiplin tingkat berat berdasarkan PP no. 30 Tahun 1980 dalam jangka waktu 5 (lima) tahun terakhir dan tidak sedang menjalani hukuman disiplin berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 30 Tahun 1980 dari pejabat yang berwenang/terkait sebagaimana contoh terlampir. 9. Surat pernyataan bersedia ditempatkan di semua unit diklat BPPK (Pusdiklat/Balai Diklat Keuangan) sebagaimana contoh terlampir. 10. Daftar Riwayat Hidup sebagaimana contoh terlampir. 11. Pasfoto berwarna latar belakang merah dengan ukuran 4x6 sebanyak 5 lembar. Surat lamaran beserta dokumen-dokumen lampirannya diterima Kepala Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan selambat-lambatnya pada tanggal 13 Maret 2008 pada jam kerja. PROSEDUR SELEKSI Prosedur seleksi penerimaan Widyaiswara meliputi tahapan-tahapan sebagai berikut: 1. Seleksi Administrasi : 10-19 Maret 2008 dan diumumkan 28 Maret 2008. 2. Tes Psikologi : 9-11 April 2008 dan diumumkan 30 April 2008. 3. Wawancara dan Pemaparan Bahan Ajar : 12-23 Mei 2008 dan diumumkan 5 Juni 2008. 4. Diklat Calon Widyaiswara : Juni-Juli 2008 5. Pengusulan Pengangkatan dalam Jabatan Fungsional Widyaiswara: September 2008 UNIT DIKLAT BPPK Unit diklat di lingkungan Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan yang membutuhkan penerimaan Widyaiswara baru adalah sebagai berikut: No. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.
Unit Pusdiklat Pegawai Magelang & Jakarta Pusdiklat Anggaran Bogor Pusdiklat Perpajakan Jakarta Pusdiklat Bea dan Cukai Jakarta Pusdiklat Keuangan Umum Jakarta Balai Diklat Keuangan I Medan Balai Diklat Keuangan II Palembang
No. 8. 9. 10. 11. 12. 13.
Unit Balai Diklat Keuangan III Yogyakarta Balai Diklat Keuangan IV Malang Balai Diklat Keuangan V Balikpapan Balai Diklat Keuangan VI Makassar Balai Diklat Keuangan VII Cimahi Balai Diklat Keuangan VIII Manado
Lampiran SE Kepala BPPK Nomor : SE-002/PP/2008 Tanggal : 19 Februari 2008 SPESIALISASI YANG DIBUTUHKAN* Spesialisasi atau kompetensi yang dibutuhkan pada masing-masing unit diklat adalah sebagai berikut: NO.
SPESIALISASI/KOMPETENSI
1.A. 1.
PUSDIKLAT PEGAWAI (MAGELANG) Manajemen Perkantoran Modern; Manajemen Kepegawaian Negara; Perkantoran; dan Kepegawaian Teknologi Informasi Dalam Kepemerintahan; Pengelolaan Informasi dan Teknik Pelaporan Pembangunan Daerah Sektor dan Nasional; Otonomi dan Pembangunan Daerah; Negosiasi, Kolaborasi, dan Jejaring Kerja; dan Kebijakan dan Program Pembangunan Nasional Manajemen Keuangan dan Materil; Sistem Pengelolaan Pembangunan
2. 3.
4.
KUALIFIKASI PENDIDIKAN MINIMAL
S2 Sumber Daya Manusia
1
S2 Komunikasi
1
S2 Ekonomi
1
S2 Manajemen
1
JUMLAH B. 1. 2. 3.
2. 1. 2.
3.
4.
PUSDIKLAT PEGAWAI (JAKARTA) Manajemen Perkantoran Modern; Manajemen Kepegawaian Negara; Perkantoran; dan Kepegawaian Bahasa Inggris; Team Building; Dinamika Kelompok Pancasila; UUD 1945; Wawasan Nusantara JUMLAH
4
S2 Sumber Daya Manusia
1
S2 Sastra Inggris
1
S2 Manajemen
1 3
PUSDIKLAT ANGGARAN Penatausahaan PNBP dan Penagihan S1 Ekonomi Piutang Negara Sistem Akuntansi, Pertanggungjawaban dan Verifikasi Akuntansi (SAI), Verifikasi Transaksi Keuangan dan DIV/S1 Akuntansi Akuntansi, dan Sistem Akuntansi dan Pelaporan Penyaluran Dana Pinjaman dan Hibah Negara, Perencanaan PHLN, Pemahaman Naskah Perjanjian PHLN, dan Pengembalian Pinjaman Luar Negeri Lembaga Penerimaan Pinjaman, Pengantar DMFAS, dan Pengantar Pengelolaan Penerusan Pinjaman
JUMLAH
1
1
S1 Ekonomi
1
S1 Ekonomi
1
Lampiran SE Kepala BPPK Nomor : SE-002/PP/2008 Tanggal : 19 Februari 2008 NO.
SPESIALISASI/KOMPETENSI
5.
Perencanaan dan Pengendalian Kas, Penatausahaan Rekening BUN, dan Pengelolaan Kas Negara Pejabat Pembuat Komitmen, Analisa Pengadaan Barang Milik Negara, dan Simulasi Sistem Akuntansi Kuasa Pengguna Barang Penghitungan Gaji dan Non Gaji PNS, dan Simulasi Komputerisasi Daftar Gaji PNS Kelembagaan dan Sumber Daya Manusia BLU, Rencana Bisnis dan Anggaran BLU, Manajemen Keuangan BLU, serta Akuntansi, Pelaporan, dan Pertanggungjawaban Keuangan BLU JUMLAH
6.
7. 8.
3. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.
8. 9. 4. 1. 2. 3. 4. 5. 6.
PUSDIKLAT PERPAJAKAN Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Pajak Penghasilan (PPh) KUP PBB dan BPHTB, Surveyor (Pemetaan), Penilai Pemeriksaan, Penyidikan dan Intelijen Perpajakan Psikologi Sistem Administrasi Modern: Negotiation Skills, Communication Skills, Change Management, Mapping dan Profil Wajib Pajak Teknologi Informasi Penagihan JUMLAH PUSDIKLAT BEA DAN CUKAI Audit / Verifikasi di Bidang Kepabeanan dan Cukai Komputer dan EDI (Sistem Informasi Kepabeanan dan Cukai) Penegakan Hukum Kepabeanan dan Cukai Cukai Administrasi Perbendaharaan Sistem Klasifikasi HS JUMLAH
KUALIFIKASI PENDIDIKAN MINIMAL
JUMLAH
S1 Ekonomi
1
S1 Ekonomi/S1 Hukum
1
S1 Semua Jurusan
1
S1 Ekonomi (Akuntansi/Manajemen)
1 8
S2 Ekonomi S2 Ekonomi S1 Hukum
2 2 3
S1 Teknik
1
S1 Akuntansi
3
S1 Psikologi
1
S1 Ekonomi
3
S1 Teknik Informasi S1 Hukum
1 1 17
DIV/S1 Akuntansi
2
S1 Komputer
2
S1 Hukum
2
DIV/S1 Semua Jurusan DIV/S1 Semua Jurusan DIV/S1 Semua Jurusan
2 2 1 11
Lampiran SE Kepala BPPK Nomor : SE-002/PP/2008 Tanggal : 19 Februari 2008 NO.
SPESIALISASI/KOMPETENSI
5. 1.
PUSDIKLAT KEUANGAN UMUM Penilai; Pengelolaan Kekayaan Negara; Sistem Akuntansi Barang Milik Negara; Manajemen Aset Komputer Terapan; Pengelolaan Jaringan; Desain Pengelolaan Data Base; Pemograman Legal Drafting; Hukum Bisnis; Kapita Selekta Hukum; Tata Usaha Negara Aspek Ekonomi Pasar Modal; Ekonomi Pembangunan; Analisis Kebijakan Fiskal dan Moneter JUMLAH
2. 3. 4.
6. 1.
BALAI DIKLAT KEUANGAN I MEDAN Anggaran / Perbendaharaan
KUALIFIKASI PENDIDIKAN MINIMAL
JUMLAH
S1/S2 Penilai/Manajemen Aset
4
S2 Ilmu Komputer (Teknologi Informasi)
2
S2 Hukum (Hukum Bisnis/Kenegaraan) S2/S3 Ekonomi (Pembangunan Bidang Ekonomi dan Moneter)
1 1 8
DIV Akuntansi/S1 Hukum (Ilmu Hukum)/S1 Ekonomi (Akuntansi)/Studi Pembangunan/Manajemen)
JUMLAH
1 1
7.
BALAI DIKLAT KEUANGAN II PALEMBANG
1.
Perpajakan JUMLAH
8.
BALAI DIKLAT KEUANGAN III YOGYAKARTA
1.
Perbendaharaan/Anggaran
2.
Perpajakan
S1 Ekonomi
S1 Ekonomi (Ilmu Ekonomi dan Studi Pembangunan) S1 Ekonomi (Ilmu Ekonomi dan Studi Pembangunan)
1 1
1 1
JUMLAH
2
BALAI DIKLAT KEUANGAN IV MALANG Perpajakan S1 Ekonomi (Ilmu Ekonomi dan Studi Pembangunan) JUMLAH
1 1
10. 1. 2.
BALAI DIKLAT KEUANGAN V BALIKPAPAN Perbendaharaan/Anggaran DIV Akuntansi/S1 Ekonomi Perpajakan DIV Akuntansi/S1 Ekonomi JUMLAH
1 1 2
11. 1.
BALAI DIKLAT KEUANGAN VI MAKASSAR Perpajakan S1 Akuntansi JUMLAH
1 1
9. 1.
Lampiran SE Kepala BPPK Nomor : SE-002/PP/2008 Tanggal : 19 Februari 2008 NO. 12. 1.
13. 1. 2.
SPESIALISASI/KOMPETENSI
KUALIFIKASI PENDIDIKAN MINIMAL
JUMLAH
BALAI DIKLAT KEUANGAN VII CIMAHI Perpajakan S1 Ekonomi (Manajemen/Akuntansi) JUMLAH
2
BALAI DIKLAT KEUANGAN VIII MANADO Perpajakan S1 Hukum, S1 Ekonomi Perbendaharaan S1 Ekonomi JUMLAH
2 1 3
JUMLAH KESELURUHAN
64
2
*Setiap pelamar dapat memilih lebih dari 1 (satu) unit diklat/spesialisasi dan wajib dinyatakan dalam surat lamaran. LAIN-LAIN Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan tidak menanggung segala macam biaya yang terjadi dari masing-masing pelamar Calon Widyaiswara terkait proses seleksi penerimaan Widyaiswara. Pgs. Kepala Badan
I Made Gde Erata NIP 060044249
Lampiran SE Kepala BPPK Nomor : SE-002/PP/2008 Tanggal : 19 Februari 2008
SURAT REKOMENDASI CALON WIDYAISWARA BADAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KEUANGAN DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA Yang bertanda tangan di bawah ini, saya: Nama : NIP : Pangkat/Golongan : Jabatan : Unit kerja : menerangkan dengan sesungguhnya bahwa Pegawai Negeri Sipil: Nama : NIP : Pangkat/Golongan : Jabatan : Unit kerja : memiliki kompetensi sebagai berikut: No. Aspek kompetensi 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12.
Sangat Baik
Baik
Cukup Baik
Kurang Baik
Integritas Etos kerja Pengetahuan di bidang kerjanya Kemampuan intelektual Motivasi belajar Memotivasi orang lain Membimbing dan mengembangkan orang lain Kemampuan mentransfer pengetahuan Kematangan emosi Kinerja dalam tugas pekerjaan Kemampuan bekerja sama Pembelajaran berkesinambungan
Demikian surat rekomendasi ini saya buat dengan sebenar-benarnya dan apabila ternyata isi surat rekomendasi ini tidak benar, maka saya bersedia dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku. ................., .................................2008 Atasan langsung, Nama NIP
Lampiran SE Kepala BPPK Nomor : SE-002/PP/2008 Tanggal : 19 Februari 2008 SURAT PERNYATAAN TIDAK PERNAH DIJATUHI HUKUMAN DISIPLIN TINGKAT BERAT DAN TIDAK SEDANG MENJALANI HUKUMAN DISIPLIN BERDASARKAN PP 30 TAHUN 1980 Yang bertanda tangan di bawah ini, saya: Nama NIP Pangkat/Golongan Jabatan Unit kerja
:
: : : :
menyatakan dengan sesungguhnya bahwa Pegawai Negeri Sipil: Nama : NIP : Pangkat/Golongan : Jabatan : Unit kerja : tidak pernah dijatuhi hukuman disiplin tingkat berat berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 30 Tahun 1980 dalam jangka waktu 5 (lima) tahun terakhir dan tidak sedang menjalani hukuman disiplin berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 30 Tahun 1980. Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya dengan mengingat sumpah jabatan. Apabila di kemudian hari ternyata isi surat pernyataan ini tidak benar, maka saya bersedia dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku. ................., .................................2008 Yang membuat penyataan, (materai Rp6.000,00) Nama NIP
Lampiran SE Kepala BPPK Nomor : SE-002/PP/2008 Tanggal : 19 Februari 2008 SURAT PERNYATAAN BERSEDIA DITEMPATKAN DI SEMUA UNIT DIKLAT BADAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KEUANGAN DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
Yang bertanda tangan di bawah ini, saya: Nama NIP Pangkat/Golongan Jabatan Unit kerja
:
: : : :
menyatakan dengan sesungguhnya bahwa jika saya diangkat dalam jabatan fungsional Widyaiswara Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan, saya bersedia ditempatkan di semua unit diklat yang berada di lingkungan Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan, Departemen Keuangan Republik Indonesia. Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya. Apabila di kemudian hari ternyata isi surat pernyataan ini tidak benar, maka saya bersedia dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku. ................., .................................2008 Yang membuat penyataan, (materai Rp6.000,00) Nama NIP
