Selamatkan Uang Negara Rp 5 Milyar Lebih
Kajati Sultra Sugeng Djoko Susilo SH, MH. Foto EBRI
Tegas.co – KENDARI, Penyelidikan dan penyidikan dalam rangka penegakkan supremasi hukum dibidang Tindak Pidana Korupsi oleh jajaran Adhyaksa Provinsi Sulawesi Tenggara patut diberikan apresiasi. Dari penyelidikan, penyidikan hingga tuntutan oleh penyidik kejaksaan Tinggi Sultra dari Januari-November 2016 mampu menyelamatkan uang Negara sebesar Rp 5, 146 Milyar lebih. Uang yang diselamatkan dari pelaku koruptor di wilayah hukum Sultra tersebut selanjutnya dikembalikan kepada Negara. Kepala Kejaksaan Tinggi Sultra Sugerng Djoko Susilo SH, MH didampingi Ass Pidsus Ramel SH, MH mengatakan, tindak pidana khusus Korupsi yang ditangani oleh jajarannya di tahun 2016 mencapai 46 Kasus dan secara keseluruhan masih dalam tahap penyelidikan, penyidikan dan tuntutan di pengadilan. Dari puluhan kasus yang ditangani oleh penyidik Kejaksaan
tersebut, jumlah uang Negara yang diselamatkan itu besarannya mencapai Rp 5 Milyaran. “Ini sepanjang Januari hingga November 2016. Insyah allah di penghujung Tahun ini jumlah tersebut akan mengalami kenaikan,”ujarnya, dihadapan sejumlah wartawan di Kantor Kejaksaan Tinggi Sultra, Jum’at (9/12) Menurut Orang nomor satu di Kejaksaan Tinggi Sultra itu, dari dana yang diselamatkan dan dikembalikan ke Negara itu adalah hasil penyelidikan, penyidikan tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh seluruh kejaksaan di wilayah Sultra yakni Rp 5,146 Milyar. “Untuk Kejaksaan Tinggi Sultra sendiri jumlah uang Negara yang diselamatkan sebanyak Rp 2, 480 Milyar, selebihnya ada di jajaran Kejaksaan Negeri di kabupaten Kota di Sultra,”terangnya. Ditambahkan, untuk tersangka kasus Tindak Pidana Korupsi yang di tangani oleh jajaran Kejaksaan Tinggi dan Kejaksaan Negeri diharamkan untuk dilakukan penangguhan penahanannya, tetapi diwajibkan bagi seluruh penyidik untuk melakukan penahanan bagi tersangka tindak pidana korupsi. “Jadi setelah ditetapkan tersangka, penyidik dapat diperintahkan untuk menahan tersangka, sambil adanya pemberkasan dan pelimpahan berkas di Pengadilan,”tandasnya. EBRI
Ketua Kpu Sultra : Kasus Hukum Kpu Konsel Adalah Pelajaran
Ketua KPU Sultra, Hidayatullah, SH FOTO : MAS’UD
Tegas.co., KENDARI – Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Sulawesi Tenggara (Sultra), Hidayatullah, SH mengingatkan jajarannya agar menjadikan pelajaran atas kasus hukum yang dialami dua komisioner KPU Konawe Selatan (Konsel) yang saat ini dijebloskan ke Rutan Klas II A Punggolaka Kendari oleh Penyidik Kejaksaan Negeri, Andoolo Konsel, Kamis (8/12/2016). Dua dari Lima Anggota Aswan, S.Pd dan Nuzul pidana korupsi dengan Pemilihan Umum Kepala
Komisi Pemilihan Umum (KPU) Konawe Selatan adalah Qadri,. SS yang disangkakan telah melakukan tindak melakukan sewa mobil fiktif dalam pelaksanaan Daerah Konawe Selatan 2015 lalu.
Menurut Dayat, sapaan Hidayatullah, kejadian ini menjadi pertanggungjawaban hukum bagi komisoner KPU Konsel dan membuktikan dirinya bahwa tidak bersalah pada persidangan nanti di pengadilan. “Kami tidak mungkin mengintervensi dan hal ini kami jadikan pelajaran banyak hal. Teman-teman yang terjerat hukum dapat membuktikan bahwa dirinya tidak bersalah di pengadilan. Tugas kami KPU Sultra, menunggu, kalau mereka sampai terdakwa akan dinonaktifkan,”tutur Dayat via selulernya, Kamis (8/12/2016). Menurutnya, tugas-tugas KPU Konsel yang bersifat kebijakan dan membutuhkan rapat pleno akan diambil alih komisioner KPU Sultra.”Kalau sudah incrach dan terbukti bersalah maka akan diberhentikan, namun jika tidak terbukti bersalah maka harus dipulihkan namanya,”jelas Dayat. Selain itu, Dayat menjelaskan dalam penyelenggaraan pemilihan kepela daerah ada dua hal yang perlu dijaga agar tidak terjerat kasus hukum. “Menyelenggarakan pilkada dengan baik dan sukses, mulai dari perencanaan, pelaksanaan dan tahapan tidak bermasalah. Aspeknya, efektifitas, efesiensi dalam pengelolaan keuangan agar tetap beriringan karena setelah selesai tentu akan dimintai pertanggujawaban,”jelas Dayat. MAS’UD
Dua Komisioner Kpu Konsel Ditahan Kejaksaan
Aswan, salah satu anggota KPU Konsel yang ditahan di Rutan Kelas IIa, Kendari
Tegas.co – KONSEL, Dua dari Lima Anggota Komisi opemilihan Umum (KPU) Konawe Selatan di Tahan oleh penyidik kejaksanaan Negeri Andoolo. Kedua Komisioner itu adalah Aswan,. S.Pd dan Nuzul Qadri,. SS yang disangkaka telah melakukan tindak pidana korupsi dengan melakukan sewa mobil fiktif dalam pelaksanaan Pemilihan Umum Kepala Daerah Konawe Selatan 2015 lalu. Kedua Tersangka ditahan di Rumah Tahanan Negara (Rutan) Kelas II A Kendari selkama dua puluih hari ke depan. “Kedua tersangka ditahan selama 20 hari ke depan, atas dugaan korupsi sewa mobil operasional dalam kegiatan Pilkada Konsel beberapa waktu lalu,”ujar Kepala Kejaksaan Negeri Andoolo Abdillah SH,. MH, melalui Kepala Seksi Intel kejari Konsel patrik Getruda, SH. Kamis,(8/12).
Penyelidikan dan penyidikan dugaan korupsi sewa mobil operasional anggota KPU Konawe Selatan di kegiatan Pilkda Konsel 2015 tersebut, telah dianggap cukup untuk menahan tersangka dalam kasus tersebut. Modus operandi yang diduga dilakukan oleh KPU Konsel dalam sewa kendaraan tersebut itu dilakukan secara fiktif. Dimana kelima anggota KPU Konsel disiapkan anggaran untuk menyewa kendaraan operasional Pilkada. Tetapi dua dari lima anggota KPU tersebut tidak menyewa kendaraan roda empat, tetapi dana tersebut diambil dan dipertanggungjawabkan. Sementara untuk tiga anggota KPU lainnya, masing-masing jabal Nur, Sutamin Rembasa dan Yusran masih akan dipanggil untuk dimintai keterangan. Jika dari keterangan tersebut dianggap sama dengan dua komisioner lainnya, maka ketiganya juga akan ditetapkan sebagai tersangka dan akan ditahan. “Tiga anggota KPUI lainnya, akan dijadwalkan pemanggilnnya, apakah itu akan dijadikan tersangka lalu kemudian ditahan, nanti kita lihat perkembangannya.. Dua anggota KPU Konsel Aswan dan Nuzul Qadri, usai diperiksa sebagai tersangka dalam kasus tindak pidana korupsi di kejaksanaan negeri Andoolo langsung ditahan oleh penyidik dan kermudian ditahan di Rutan kelas IIA Kendari. “Keduannya telah diantar di Rutan kendari oleh penyidik untuk dilakukan penahanan,”tandas Kajari Konsel. TIM
Kejagung Ri Tunjuk 13 Jaksa Senior Tangani Kasus Ahok
Jaksa Agung HM Prasetyo FOTO : RUL
Tegas.co., JAKARTA – Jaksa Agung HM Prasetyo menyebut telah menunjuk 13 jaksa senior untuk menjadi penuntut umum dalam kasus dugaan penistaan agama dengan tersangka Gubernur DKI nonaktif Basuki T Purnama alias Ahok. Jaksa yang ditunjuk itu menjadi jaksa peniliti sejak proses pemberkasan perkara dimulai. Jaksa Agung menjelaskan 13 jaksa itu juga ditunjuk menjadi jaksa peniliti sejak proses pemberkasan perkara tersebut. Menurutnya 13 jaksa itu dipimpin Jaksa Ali Mukartono yang merupakan mantan kepala Kejaksaan Tinggi Bengkulu dan sekarang menjabat sebagai Direktur di Jaksa Agung Muda Pidana Umum. “Kami sejak awal melakukan komunikasi dan koordinasi secara intensif bahwa semenjak penyelidikan pun sudah membentuk tim yang nantinya ditunjuk sebagai jaksa peneliti yang terdiri dari 13 jaksa Senior,” kata Agung Prasetyo selaku Jaksa Agung RI saat Rapat Kerja dengan Komisi III DPR di Jakarta, Selasa (6/1216). Politisi Partai Nasdem itu mengungkapkan, tim jaksa dipimpin Ali Mukartono. Ali merupakan mantan Kepala Kejaksaan Tinggi (Kejati) Bengkulu dan sekarang menjabat sebagai Direktur di Jaksa Agung Muda Pidana Umum (JAM Pidum). Dari 13 jaksa yang sudah ditunjuk, satu diantaranya telah diganti untuk menghindari adanya praduga tertentu. Jaksa yang diganti itu bernama Ireine yang merupakan jaksa yang bertugas di Kejaksaan Negeri Jakarta Utara. “Kami menunjuk berdasarkan senioritas. Kemampuan dan pengalaman jaksa dalam menangani perkara. Tetap dipimpin Ali Mukartono, tapi ada satu jaksa yang diganti, kebetulan perempuan, Jaksa Irene. Dan kalau ada ini (kecurigaan lagi), nanti kita ganti meskipun sebenarnya jaksa berdiri pada subjektif tapi sudut pandangnya harus objektif,” ujarnya. Ahok menjadi tersangka kasus penistaan agama sejak 16 November dan akan melakukan persidangan pada Selasa (13/12/16). Perkara ini sedianya akan digelar di Pengadilan Negeri Jakarta Utara, namun karena ada renovasi gedung, sidang kemudian digelar di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. RUL/MAS’UD
Ganjar Pranowo Diperiksa Kpk
Ganjar Pranowo FOTO : RUL
Tegas.co., JAKARTA – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menjadwalkan pemeriksaan terhadap Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo terkait pengusutan kasus dugaan korupsi pengadaan proyek Kartu Tanda Penduduk berbasis elektronik (e-KTP) tahun anggaran 2011-2012. Ganjar sendiri telah memenuhi panggilan pemeriksaan. Dia mengaku diperiksa terkait kasus e-KTP. Sejumlah anggota Komisi II sebelumnya juga telah diperiksa KPK. “Ganjar diperiksa untuk melengkapi berkas penyidikan tersangka Sugiharto, pejabat pembuat komitmen proyek e-KTP. Karena Ganjar merupakan pimpinan Komisi II DPR yang menjadi mitra Kementerian Dalam Negeri (Kemdagri),” kata Febri selaku juru bicara KPK, Jakarta, Rabu, (7/12/16). Politikus Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) tersebut sudah
memenuhi panggilan pemeriksaan KPK. Ganjar mengaku akan dimintai kesaksian sesuai kapasitasnya sebagai mantan anggota Komisi II DPR ketika proyek ini dilaksanakan. Ganjar disebut-sebut menerima fee dari proyek yang menelan anggaran hingga Rp6 triliun oleh mantan Bendahara Umum Partai Demokrat, Muhammad Nazaruddin. Namun, Ganjar membantah kabar tersebut. Sepengetahuannya, klaim Ganjar, proyek e-KTP pada proses awal berjalan tak ada persoalan berarti. Namun, Ganjar tak menampik dalam proses pengadaan terdapat sejumlah persoalan. Itu yang harus dibongkar. “Ini masalah e-KTP, kayaknya seluruh Komisi II kemarin dipanggil memberikan kesaksian, kita datang. Pernah saya dulu disebut. Makanya, saya bilang, siapa yang kasih saya? Karena saya orang yang ngamuk betul soal itu. Sepengetahuannya, klaim Ganjar, proyek e-KTP pada proses awal berjalan tak ada persoalan berarti. Namun, Ganjar tak menampik dalam proses pengadaan terdapat sejumlah persoalan. Itu, kata Ganjar, yang harus dibongkar. Penggadaan itu agak ramai, itu nanti kita lihat saja,” ujar Ganjar. KPK telah menetapkan 2 orang tersangka dalam kasus ini, yaitu eks Dirjen Dukcapil Irman dan mantan Direktur Pengelola Informasi Administrasi Kependudukan Ditjen Dukcapil Sugiharto. Saat proyek itu, Irman juga menjabat kuasa pengguna anggaran, sementara Sugiharto sebagai pejabat pembuat komitmen. RUL/MAS’UD
Diduga Korupsi, Kejari Tahan Mantan Pegawai Bri Cabang Kolaka
Mantan pegawai BRI cabang Kolaka menutup wajahnya saat digiring ke mobil tahanan oleh jaksa FOTO : LAN
Tegas.co., KOLAKA – Kejaksaan Negeri Kolaka menahan H. Abdullah (HA), mantan Asisten Manajer Operasional (Ops) Lapangan (Lap), Bank BRI Cabang setempat, akibat kebijakannya memindahbukukan dana sebesar Rp1 milyar 330 juta. Pada tahun 2012 lalu. Selasa (6/12/2016). Dana tersebut merupakan jaminan reklamasi PT. Tambang Rejeki Kolaka (TRK) pada tahun itu yang disimpan pada rekening milik perusahaan. Pemindahbukuan tersebut tanpa sepengetahuan pihak pemerintah Kolaka. Saat digelandang ke mobil tahanan oleh pihak kejaksaan setempat, HA berusaha menutupi wajahnya dari sorotan kamera wartawan, tanpa memberi sedikitpun komentar. Tersangka rencananya akan ditahan di Rutan Klas 2B Kolaka terhitung Selasa (6/12/2016). Penahanan ini dilakukan sebab HA terbukti bersalah karena atas persetujuannya dana jaminan reklamasi tersebut di pindahbukukan ke rekening milik pribadi milik Direktur PT. TRK, Najamuddin Haruna. Dana reklamasi yang dipindahbukukan merupakan rekening bersama, dimana pencairannya harus sepengetahuan kedua belah pihak, antara Pemda Kolaka dan Direktur PT. TRK. Abdul Salam selaku Kasipidsus Kejari Kolaka mengataka, dalam waktu dekat pihaknya akan memeriksa Direktur PT. TRK Najamuddin Haruna. “Akibat perbuatan tersangka HA, negara mengalami kerugian sebesar Rp1 milyar 530 juta sebab hingga saat ini PT. TRK belum melakukan reklamasi,”jelasnya. Pihak Kejari Kolaka rencananya akan melakukan penyelidikan ke perusahaan tambang yang lain terkait jaminan reklamasi di kabupaten Kolaka dengan berkoordinasi pihak Distamben setempat. Tersangka HA dijerat pasal 23 Undang-undang nomor 20 tahun 2001 atas Undang-undang nomor 31 tahun 1999 tentang tindak pidana korupsi dengan hukuman maksimal 20 tahun penjara. Pihak Kejari Kolaka memprediksi akan
ada tersangka baru dalam kasus jaminan reklamasi. LAN/MAS’UD
Almarhumah Fera Diduga Alami Kekerasan Fisik Dan Seksual
Jenazah Almarhumah Fera saat dimasukkan ke dalam mobil ambulance FOTO : TAMMA
Tegas.co, KENDARI – Tim dokter RS Bhayangkara, Kendari, Sulawesi Tenggara, menemukan kejanggalan pada jasad almarhumah Ferawati (19). Hasil autopsi selama dua jam, wanita asal Kabupaten Kolaka Timur (Koltim) diduga mengalami kekerasan fisik maupun seksual. “Pada bagian leher korban ada bekas kekerasan dan bekas hantaman benda tumpul, tapi nanti tetap akan disesuaikan dengan barang bukti yang ditemukan oleh penyidik,” ujar dr Kompol Mauluddin,Selasa (6/12/16).
Selain itu, pihaknya juga telah melakukan olah TKP di sebuah rumah yang di duga tempat korban di eksekusi. Di rumah tersebut ditemukan tali kabel listrik dan sebuah drum yang terdapat bekas rambut gadis bernasib malang itu. Sementara itu, Fajar, ayah almarhumah, mengaku sempat mendapat firasat buruk, tiga hari sebelum anaknya ditemukan meninggal. Saat itu, ia terbangun dari tidurnya dan langsung mengeluarkan air mata, kemudian dirinya juga melihat ada bayangan anaknya. “Terakhir berkomunikasi dengan dia waktu hari Minggu (4/12/16) dan setelah itu sudah tidak ada lagi kabar,” terang Fajar. Berdasarkan informasi dari keluarga, almarhum ke Kota Kendari untuk bekerja di sebuah foto copy di sekitaran Universitas Halu Oleo (UHO). Keluarga Ferawati berharap agar pelaku yang tega membunuh anaknya dapat tertangkap dan di hukum seberat-beratnya. TAMMA/NAYEF
Aksi Penembakan Di Siang Bolong Gemparkan Aceh Timur
Pihak kepolisian melakukan identifikasi korban yang diduga ditembak OTK dan memasang police line di TKP FOTO : ROBY
tegas.co., ACEH TIMUR – Muchlisin (31) meregang nyawa ditembus peluru orang tak dikenal (OTK). Peristiwa naas tersebut terjadi Selasa (6/12/16) sekitar pukul 09.30 WIB. Muchlisin yang merupakan warga Desa Kuala Idi Kecamatan Idi Rayeuk, Kabupaten Aceh Timur. Pada hari naas tersebut dia (korban red) ditemukan waraga sudah tidak bernyawa lagi di tengah jalan di Desa Meunasah Keutapang Kecamatan Darul Aman Kabupaten Aceh Timur. Informasi yang berhasil di himpun, korban Muchlisin pada saat itu mengendarai motor jenis Honda Scoopy warna biru putih BL 3597 DAJ. “Sepertinya korban telah di ikuti oleh Orang Tak dikenal (OTK) karena dari arah suara tembakan tersebut ada dua orang yang melaju mengendarai sepedah motor jenis CBR warna merah,”jelas warga tersebut. Setelah mendengar suara tembakan sejumlah warga berlari ke TKP dan di TKP warga menemukan korban tergeletak di tengah jalan dan tidak bernyawa lagi. Kondisinya luka robek di kepala yang di perkirakan akibat diterjang peluru. selanjutnya wargapun melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Darul Aman. Setelah di lakukan identifikasi oleh pihak kepolisian, selanjutnya korban di bawa ke RS Dr.Zubir Mahmud Idi Rayeuk. Setelah tiba di RS. Dr. Zubir Mahmud Idi Rayeuk, baru diketahui jika korban penembakan tersebut merupakan adik kandung Ketua Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) Aceh Timur, Faisal Riza. Ketua KNPI Aceh Timur Faisal Riza saat di hubungi Tegas.co via telpon selulernya membenarkan bahwa korban penembakan yang meninggal dunia merupakan adik kandungnya. “Iya, itu adik saya yang meninggal,”kata Faisal Riza singkat. Namun hingga berita ini di tayangkan Tegas.co belum memperoleh keterangan resmi dari pihak kepolisian tentang apa motif pembunuhan tersebut. ROBY SINAGA/NAYEF
Politisi Golkar Ditetapkan Sebagai Tersangka
Yuyuk Andriati selaku Pelaksana Harian (Plh) Kabiro Humas KPK FOTO RUL
Tegas.co, JAKARTA – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menetapkan politikus Partai Golkar, Charles Jones Mesang, sebagai tersangka kasus dugaan penerimaan gratifikasi terkait anggaran pembahasan dana optimalisasi Ditjen Pembinaan Pembangunan Kawasan Transmigrasi (P2KTrans) pada 2014. Charles yang saat ini duduk sebagai anggota Komisi II DPR disangka ikut menerima gratifikasi bersama-sama dengan bekas Dirjen Pembinaan dan Pengembangan Kawasan Transmigrasi (P2KT) Kemenakertrans Jamaluddin Malik. “Tersangka CJM komisi IX sekaligus Badan Anggaran diduga menerima hadiah
atau janji bersama-sama degnan JM dirjen pembangunan kawasan transmigrasi. Penyidik KPK telah menemukan bukti permulaan yang cukup untuk menetapkan CJM (Charles J Mesang) anggota DPR 2009-2014 sebagai tersangka,” kata Yuyuk Andriati selaku Pelaksana Harian (Plh) Kabiro Humas KPK, di Gedung KPK, Jakarta, Selasa, (6/12/16). Politikus Partai Golkar itu diduga ikut menerima gratifikasi sebesar 6,5 persen dari total anggaran optimalisasi Rp150 miliar. Hal ini didapatkan pihaknya berdasarkan kesaksian dan fakta persidangam Jamaluddin Malik. Penetapan tersangka terhadap Charles berdasarkan pemeriksaan saksi-saksi dan alat bukti yang dikumpulkan penyidik serta tambahan dari fakta persidangan. “Jadi tersangka ini diduga menerima 6,5 persen dari total anggaran optmalisasi. yang disetujui yaitu Rp 150 miliar atau sebesar 9,75 miliar,” tambahnya. Atas perbuatannya, Charles disangka dengan Pasal 12 huruf a atau Pasal 12 huruf b atau Pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. RUL/ HERMAN
Kpk Masih Terus Dalami Asal-Usul Kekayaan Gubernur Sultra
Komisioner KPK Alexander Marwata FOTO : RUL
Tegas.co.,JAKARTA – Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terus mendalami asal-usul kekayaan Gubernur Sulawesi Tenggara (Sultra) Nur Alam. Termasuk yang diduga berasal dari tindak pidana korupsi. Wakil Ketua KPK Alexander Marwata mengatakan, penyidik masih menimbang besaran penghasilan Nur Alam serta berapa nilai proyek-proyek yang digelarnya. Namun, dia masih belum mau membuka hasil penyelidikan hartaharta yang dimiliki Nur Alam. “Kita kan selama ini kalau kita temukan ada ketidaksesuaian penghasilan dengan profilnya, pasti akan kita gali. Seperti asetnya banyak banget. Maka akan digali dulu, penghasilannya berapa, proyek dari mana. Itu kewenangan penyidik. Kita belum terinformasikan,”kata Alexander selaku Wakil Ketua KPK, Jakarta, Senin (5/11/16). Namun Alex enggan mengungkap secara gamblang saat dikonfirmasi lebih lanjut soal penelusuran harta mantan DPW PAN Sultra itu. Termasuk, soal harta-harta Nur Alam yang diduga berasal dari rasuah. Disinyalir Nur Alam menerima kick back (Timbal balik) dari izin yang dikeluarkannya itu. Disebut-sebut, uang dugaan korupsi yang dilakukan oleh Nur Alam mengalir ke banyak pihak. Belakangan, sejumlah artis disebut-sebut turut menerima uang panas dari Nur Alam. “Semua info terkait perkara, kalau info itu relevan akan digali,” ujarnya. Sementara itu, Wakil Ketua KPK Saut Situmorang memastikan predikat crime (tindak pidana asal) Nur Alam sudah tampak. Menurut Saut, pihaknya tengah mendalami hal itu. Jika ditemukan dua alat bukti, pihaknya tak segan menjerat Nur Alam dengan sangkaan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU). “Predikat crime nya kan sudah nampak. Menerima sesuatu kan. Dari case yang sudah kita diskusikan. Kalau nggak kita nggak akan berani dong. Dia menerima sesuatu pokoknya. Kan tujuanya begitu. Ketika dia tidak bisa mempertanggungjawabkan itu dan kita punya bukti-bukti lain, setelah kita yakin ada bukti-bukti lain, yakin bahwa itu adalah hasil dari korupsi, lalu kita sita. Biasanya kita kan nggak pernah berhenti. Biasanya kita nggak akan berhenti. Pada satu. Kalau gitu Nggak adil dong. Kita nggak biasa berhenti,” tambanya. RUL/NAYEF
