Selamat Datang dan Selamat Mengikuti Pelatihan

A1

Selamat Datang dan Selamat Mengikuti Pelatihan 1

TAXATION

Iji Samaji, SE. M.Si. Ak. CA. BKP.

Slide 1 A1

Axioo; 17/11/2011

Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) (Psl 7 UU PPh)

Mulai 1-1-2013

2

1. Penghasilan Kena Pajak WP OP = penghasilan neto – PTKP 2. Besarnya PTKP ditentukan menurut keadaan pada awal tahun pajak / awal bagian tahun pajak. 3. Besarnya PTKP adalah : Nilai Rp. 24.300.000,Rp. 2.025.000,Rp. 24.300.000,Rp. 2.025.000,-


Keterangan Untuk diri WP OP Tambahan untuk WP OP yang kawin tambahan untuk seorang isteri yang penghasilannya digabung dengan penghasilan suami setiap anggota keluarga sedarah dan keluarga semenda dalam garis keturunan lurus serta anak angkat, yang menjadi tanggungan sepenuhnya, paling banyak 3 (tiga) orang untuk setiap keluarga

Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) (Psl 7 UU PPh) 3

Contoh: Wajib Pajak A mempunyai seorang isteri dengan tanggungan 4 (empat) orang anak. Apabila isterinya memperoleh penghasilan dari satu pemberi kerja yang sudah dipotong Pajak Penghasilan Pasal 21 dan pekerjaan tersebut tidak ada hubungannya dengan usaha suami atau anggota keluarga lainnya. Besarnya Penghasilan Tidak Kena Pajak yang diberikan kepada Wajib Pajak A adalah sebesar Rp 32.400.000,00 {Rp24.300.000,00 + Rp2.025.000,00 + (3 x Rp2.025.000,00)}, sedangkan untuk isterinya, pada saat pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 oleh pemberi kerja diberikan Penghasilan Tidak Kena Pajak sebesar Rp15.840.000,00. Apabila penghasilan isteri harus digabung dengan penghasilan suami, besarnya Penghasilan Tidak Kena Pajak yang diberikan kepada Wajib Pajak A adalah sebesar Rp56.700.000,00 (Rp32.400.000,00 + Rp24.300.000,00).


Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) (Psl 7 UU PPh) 4

Penghitungan besarnya Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) ditentukan menurut keadaan Wajib Pajak pada awal tahun pajak atau pada awal bagian tahun pajak. Misalnya, pada tanggal 1 Januari 2013 Wajib Pajak B berstatus kawin dengan tanggungan 1 (satu) orang anak. Apabila anak yang kedua lahir setelah tanggal 1 Januari 2013, besarnya Penghasilan Tidak Kena Pajak yang diberikan kepada Wajib Pajak B untuk tahun pajak 2013 tetap dihitung berdasarkan status kawin dengan 1 (satu) anak


Penggabungan Penghasilan WP OP (Psl 8 UU PPh) 5

Dilakukan terhadap hal-hal sbb : a.

Seluruh penghasilan yg diterima / diperoleh WP OP (suami);

b.

Penghasilan / kerugian bagi wanita yg telah kawin pd awal tahun pajak / awal bagian tahun pajak dianggap sebagai penghasilan / kerugian suaminya dan dikenai pajak sebagai satu kesatuan (Psl 8 ay (1)). Penggabungan tsb TIDAK dilakukan dlm hal penghasilan isteri diperoleh dari pekerjaan sebagai pegawai yg telah dipotong pajak oleh pemberi kerja, dgn ketentuan bhw : penghasilan isteri tsb semata-mata diperoleh dari satu pemberi kerja, dan penghasilan isteri tsb berasal dari pekerjaan yg tidak ada hubungannya dgn

usaha atau pekerjaan bebas suami atau anggota keluarga lainnya. C.

Seluruh penghasilan anak yg belum dewasa (Psl 8 ay (4)).


Penggabungan Penghasilan WP OP (Psl 8 UU PPh) 6

Contoh : Wajib Pajak A, yg memperoleh penghasilan dari usaha sebesar Rp100.000.000,mempunyai seorang isteri yg menjadi pegawai dgn penghasilan sebesar Rp50.000.000,-. Apabila penghasilan isteri tsb diperoleh dari satu pemberi kerja dan telah dipotong

pajak oleh pemberi kerja dan pekerjaan tsb tidak ada hubungannya dgn usaha suami / anggota keluarga lainnya, penghasilan Rp 50.000.000,- tidak digabung dgn penghasilan A dan pengenaan pajak atas penghasilan isteri tersebut bersifat final.

Apabila selain menjadi pegawai, isteri A juga menjalankan usaha, misalnya salon

kecantikan dgn penghasilan sebesar Rp75.000.000,-, seluruh penghasilan isteri sebesar Rp125.000.000,- (Rp50.000.000,- + Rp75.000.000,-) digabungkan dgn penghasilan A.

Dengan penggabungan tsb, A dikenai pajak atas penghasilan Rp225.000.000,(Rp100.000.000,- + Rp50.000.000,- + Rp75.000.000,-) Potongan pajak atas penghasilan isteri tidak bersifat final, artinya dpt dikreditkan terhadap pajak yg terutang atas penghasilan sebesar Rp225.000.000,- tsb yg dilaporkan dalam SPT Tahunan PPh Iji Samaji, SE. M.Si. Ak. CA. BKP.

Pengenaan Pajak SuamiSuami-Istri scr TERPISAH (Psl 8 UU PPh) 7 a. b. c.

suami-isteri telah hidup berpisah berdasarkan putusan hakim; dikehendaki scr tertulis o/ suami-isteri berdsrkan perjanjian pisah harta & penghasilan; dikehendaki o/ isteri yg memilih unt m’jalankan hak & kewajiban perpajakannya sendiri.

Penghasilan neto suami-isteri pd huruf b dan c di atas, dikenai pajak berdasarkan penggabungan penghasilan neto suami-isteri, dan besarnya pajak yg hrs dilunasi o/ masing2 suami-isteri dihitung sesuai dgn perbandingan penghasilan neto mereka. Contoh : Dari contoh sblmnya, apabila isteri menjalankan usaha salon kecantikan, pengenaan pajaknya dihitung berdasarkan jumlah penghasilan sebesar Rp225.000.000,-. Misalnya pajak yg terutang atas jml penghasilan tsb adl sebesar Rp 56.250.000,-, Maka unt masing2 suami dan isteri pengenaan pajaknya dihitung sbb : Suami : 100.000.000,- / 225.000.000,- x Rp 56.250.000,- = Rp 25.000.000, Isteri : 125.000.000,- / 225.000.000,- x Rp 56.250.000,- = Rp 31.250.000,Iji Samaji, SE. M.Si. Ak. CA. BKP.

PPh Terhutang 8

PPh Terhutang = Penghasilan Kena Pajak x Tarif PPh Penghasilan Kena Pajak = Penghasilan Neto - PTKP Penghasilan Neto = Penghasilan bruto – pengurang2 yg diperbolehkan (Pembukuan) Pembahasan terkait pengurang2 penghasilan bruto bagi WP OP yg melakukan pembukuan dijelaskan dalam sesi berikutnya

Penghasilan Neto = Penghasilan bruto x Tarif Norma Penghitungan (Norma Penghitungan) Contoh penghitungan dgn Norma Penghitungan – dijelaskan dalam sesi berikutnya Iji Samaji, SE. M.Si. Ak. CA. BKP.

Tarif PPh WP Orang Pribadi (Psl 17 UU PPh) 9

No

Jumlah Penghasilan

Tarif

1.

s.d. Rp. 50.000.000,00

5%

2.

Di atas Rp. 50.000.000,00 s.d Rp. 250.000.000,00

15 %

3.

Di atas Rp. 250.000.000,00 s.d. Rp. 500.000.000,00

25 %

4.

Di atas Rp. 500.000.000,00

30 %

Contoh : Jumlah Penghasilan Kena Pajak Rp 600.000.000,-. Pajak Penghasilan terutang = 5% x Rp 50.000.000,= Rp 2.500.000,15% x Rp 200.000.000,= Rp 30.000.000,25% x Rp 250.000.000,= Rp 62.500.000,30% x Rp 100.000.000,= Rp 30.000.000,Jumlah Rp 125.000.000,Iji Samaji, SE. M.Si. Ak. CA. BKP.

PPh Akhir Tahun (Psl 29) 10

PPh Kurang Bayar = PPh terhutang – Kredit Pajak PPh terhutang > Kredit Pajak PPh Lebih Bayar

= PPh terhutang – Kredit Pajak PPh terhutang < Kredit Pajak

PPh Nihil

= PPh terhutang – Kredit Pajak PPh terhutang = Kredit Pajak

Kredit Pajak : • PPh Pasal 21 • PPh Pasal 22 • PPh Pasal 23 • PPh Pasal 24 • PPh Pasal 25 (termasuk Pokok STP) • PPh Pasal 26 (5) • Fiskal Luar Negeri


PPh Akhir Tahun (Psl 29) 11

Contoh Pajak Penghasilan yang terutang

Rp 80.000.000,-

Kredit pajak: - Pemotongan pajak dari pekerjaan (Pasal 21)

Rp 5.000.000,-

- Pemungutan pajak oleh pihak lain (Pasal 22)

Rp 10.000.000,-

- Pemotongan pajak dari modal (Pasal 23)

Rp 5.000.000,-

- Kredit pajak luar negeri (Pasal 24)

Rp 15.000.000,-

- Dibayar sendiri oleh Wajib Pajak (Pasal 25)

Rp 10.000.000,-

Jumlah Pajak Penghasilan yang dapat dikreditkan

Rp 45.000.000,-

Pajak Penghasilan yang masih harus dibayar (PPh Psl 29)

Rp 35.000.000,-


Angsuran ngsuran Pajak dlm Tahun Berjalan PPh Psl 25 12

PPh Pasal 25 adalah pembayaran pajak yg dibayar sendiri (angsuran pajak) oleh WP dlm tahun berjalan yg akan dikreditkan pd akhir tahun pajak yg bersangkutan Penghitungan PPh Pasal 25 1. PPh yg terutang menurut SPT Tahunan PPh tahun pajak yg lalu, dikurangi dgn : a. PPh yg dipotong /dipungut sbgmn dimaksud dlm Psl 21, Psl 23, Psl 22; dan b. PPh yg dibayar / terutang di LN yg boleh dikreditkan sbgmn dimaksud dlm Psl 24 2. dibagi 12 atau banyaknya bulan dlm bagian tahun pajak. PPh yang terutang berdasarkan SPT Tahunan PPh 2013 : dikurangi dengan : a. PPh Pasal 21 (unt WP OP) Rp 15.000.000,b. PPh Pasal 22 Rp 10.000.000,c. PPh Pasal 23 Rp 2.500.000,d. PPh Pasal 24 Rp 7.500.000,- (+) Jumlah kredit pajak

Rp 50.000.000,-

Rp 35.000.000,- (-)

Selisih

Rp 15.000.000,-

Besarnya PPh Psl 25 setiap bln selama 2014 adalah sebesar : Rp15.000.000,00 / 12 = Rp 1.250.000,00 Iji Samaji, SE. M.Si. Ak. CA. BKP.

Penghitungan PPh Psl 25 Dalam Hal2 Tertentu 13

Direktur Jenderal Pajak berwenang untuk menetapkan penghitungan besarnya angsuran pajak dalam tahun pajak berjalan dalam hal-hal tertentu, sbb : 1. WP berhak atas kompensasi kerugian; 2. WP memperoleh penghasilan tidak teratur; 3. SPT Tahunan tahun yg lalu disampaikan setelah lewat batas waktu yg ditentukan; 4. WP diberikan perpanjangan jk waktu penyampaian SPT Tahunan; 5. WP membetulkan sendiri SPT Tahunan yg mengakibatkan angsuran bulanan lebih besar dari angsuran bulanan sebelum pembetulan; dan 6. Terjadi perubahan keadaan usaha atau kegiatan WP.


Angsuran Pajak dlm Tahun Berjalan PPh Psl 25 WP Orang Pribadi Pengusaha Tertentu (OPPT) 14

Kewajiban PPh Pasal 25 bagi Wajib Pajak Orang Pribadi Pengusaha Tertentu (WP-OPPT) sesuai Psl 25 ayat (7) huruf (c) diatur lebih lanjut dengan PER32/2010 akan dibahas tersendiri.


Fiskal Luar Negeri 15

Mulai 1 Januari 2009 s/d 31 Desember 2010, tarif FLN adalah sebesar : Rp 2.500.000,- unt setiap orang setiap kali bertolak ke LN - pesawat udara Rp. 1.000.000,- unt setiap orang setiap kali bertolak ke LN - angkutan laut. Dikecualikan dari kewajiban membayar FLN adalah : 1. Bebas scr langsung (langsung menuju ke konter fiskal sblm imigrasi dgn menunjukkan paspor dan boarding pass); 2. WP OP DN yang memiliki NPWP; 3. Bebas dengan Surat Keterangan Bebas Fiskal Luar Negeri (SKBFLN).


SPT Tahunan PPh WP OP 16

1. Formulir 1770 (SPT Tahunan PPh WP OP), bagi Wajib Pajak ber penghasilan : • dari usaha/pekerjaan bebas yg m’selenggarakan Pembukuan / Norma Penghitungan; • dari satu atau lebih pemberi kerja; • yang dikenakan PPh Final dan/atau Bersifat Final; dan/atau • penghasilan lain. 2. Formulir 1770 S (SPT Tahunan PPh WP OP 1770 Sederhana), bagi WP ber penghasilan : • dari satu atau lebih dari satu pemberi kerja; • dari dalam negeri lainnya; dan/atau • yang dikenakan PPh Final dan/atau Bersifat Final. 3. Formulir 1770 SS (SPT Tahunan PPh WP OP Sangat Sederhana), bagi WP ber penghasilan : - hanya dari 1 pemberi kerja dgn jml penghsl bruto dari pekerjaan tdk lebih dari Rp 60 jt-sethn; & - tidak mempunyai penghasilan lain kecuali penghasilan bunga bank dan/ atau bunga koperasi.


Penghitungan PPh dalam SPT Tahunan 1.

2. 3. 4.

Penghasilan Neto Komersial Dalam Negeri : 17 a. Peredaran Usaha b. Harga Pokok Penjualan c. Biaya Usaha Lainnya d. Penghasilan Neto dari Usaha e. Penghasilan dari Luar Usaha f. Biaya dari Luar Negeri g. Penghasilan Neto dari Luar Usaha h. Penghasilan Neto Komersial DM Penghasilan Neto Luar Negeri Jumlah Penghasilan Neto Komersial Penghasilan Dikenakan PPh Final & Bukan Obyek PPh


12/21/2013

Penghitungan PPh dalam SPT Tahunan 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19.

Penyesuaian Fiskal Positip (+) 18 Penyesuaian Fiskal Negatip (-) Fasilitas Penanaman Modal – Pengurang Penghasilan Penghasilan Neto Fiskal Kompensasi Kerugian Fiskal Penghasilan Kena Pajak PPh Terhutang PPh Ditanggung Pemerintah Kredit Pajak Dipotong / dipungut pihak lain PPh yg Harus dibayar sendiri / Lebih Bayar PPh telah dibayar sendiri (PPh Psl 25) PPh Kurang / (Lebih) Bayar Penghitungan Angsuran Masa - PPh Psl.25 PPh Final Penghasilan Bukan Obyek Pajak


12/21/2013

KOREKSI FISKAL 19

Latar Belakang Adanya perbedaan perlakuan terhadap penghasilan dan pengurang penghasilan menurut Laporan Keuangan Komersial (SAK) dan Peraturan Perpajakan Jenis Koreksi Fiskal - Koreksi Positip (+) : menambah penghasilan / pajak atau mengurangi biaya - Koreksi Negatip (-) : mengurangi penghasilan / pajak atau menambah biaya

Solusi • Tidak boleh membuat pembukuan ganda • Apabila Laporan Keuangan berdasarkan Komersial (SAK) • Lakukan Koreksi Fiskal sesuai Peraturan Perpajakan Iji Samaji, SE. M.Si. Ak. CA. BKP.

12/21/2013

JENIS KOREKSI FISKAL 20

1. Beda Tetap Perbedaan perlakuan di Lap Keu Komersial (SAK) dan Peraturan Perpajakan bersifat tetap

a. Dividen yg diterima PT, Koperasi, BUMN/ BUMD atas penyertaan modal pd badan usaha di Indonesia , dgn syarat dividen yg diterima PT, BUMN, BUMD berasal dari cad laba yg ditahan dankepemilikan saham paling rendah 25% • Komersial : obyek kena pajak • Fiskal : bukan obyek kena pajak b. Bunga Tabungan / Deposito • Komersial : penghasilan yg digabung dgn penghasilan lain • Fiskal : bersifat final – tdk digabung dgn penghasilan lain a. Sumbangan, Fringe Benefit, PPh dll • Komersial : boleh dibebankan sebagai biaya pengurang penghasilan • Fiskal : tidak boleh dibebankan sebagai biaya pengurang penghasilan Iji Samaji, SE. M.Si. Ak. CA. BKP.

12/21/2013

KOREKSI FISKAL 21

Contoh : Beda Tetap URAIAN Penerimaan Deviden dari PT. ABCD (penyertaan 40%) Bunga Deposito

Cfm. Komersial

Koreksi Fiskal

150.000.000 (150.000.000) 160.000.000 (160.000.000)

Sumbangan HUT RI & ABRI

20.000.000

20.000.000

Bantuan ke Panti Asuhan

10.000.000

10.000.000


Cfm. Fiskal

-

Keterangan

Bukan Obyek Pajak Dikenakan PPh Final Psl.9 Psl.9

12/21/2013

JENIS KOREKSI FISKAL 22

2. Beda Waktu Perbedaan perlakuan antara Akuntansi Komersial (SAK) dan Peraturan Perpajakan menyangkut saat (waktu) pengakuannya yang berbeda. Pengakuan biaya penyusutan – perbedaan tarif Penilaian persediaan – perbedaan metode Pengahukuan penghapusan piutang – perbedaan persyaratan dll


12/21/2013

KOREKSI FISKAL 23

Contoh : Beda Waktu

URAIAN

Cfm. Komersial

Koreksi Fiskal

Cfm. Fiskal Keterangan

Penyusutan - Aktiva 250.000.000 (50.000.000) 300.000.000 Beda tarif Pabrik Pemakaian Bahan Beda 800.000.000 40.000.000 760.000.000 (HPP) metode persyaratan Penghapusan 90.000.000 20.000.000 70.000.000 blm Piutang terpenuhi


12/21/2013

Ada Pertanyaan???

12/21/2013


24

24

Pertanyaan: 25

1. 2. 3. 4. 5.

…… …… …… …… ……


Terima kasih atas perhatiannya Iji Samaji, S.E, M.Si., Ak.. CA., BKP. Lecturer, Tax Adviser & Tax Trainer / Instructor


26

27

Semoga Sukses


28


28

29

Terima Kasih atas perhatiannya


Selamat Datang dan Selamat Mengikuti Pelatihan

Recommend Documents