1
SALINAN KEPUTUSAN WALIKOTA MEDAN NOMOR TENTANG PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI KELOMPOK KERJA JARINGAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN BIDANG PENDIDIKAN DI KOTA MEDAN WALIKOTA MEDAN, Menimbang :
a. bahwa untuk tercapainya tujuan dan sasaran kebijakan pembangunan di bidang pendidikan maka diperlukan komitmen dan peningkatan koordinasi antara anggota koordinasi kelompok kerja jaringan penelitian dan pengembangan bidang pendidikan di Kota Medan; b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Walikota tentang Pembentukan Tim Koordinasi Kelompok Kerja Jaringan Penelitian Dan Pengembangan Bidang Pendidikan Di Kota Medan;
Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945; 2. Undang-Undang Nomor 8 Drt Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota-Kota Besar Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092); 3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2002 tentang Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 84 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4219);
2
4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301); 5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844); 6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438); 7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234); 8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578); 9. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4609); 10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
3
11. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negaa Republik Indonesia Nomor 4741); 12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310); 13. Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 2 Tahun 2009 tentang Urusan Pemerintahan Kota Medan (Lembaran Daerah Kota Medan Tahun 2009 Nomor 2); 14. Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 3 Tahun 2009 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kota Medan (Lembaran Daerah Kota Medan Nomor 2), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2009 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Dearah Kota Medan (Lembaran Daerah Kota Medan Tahun 2011 Nomor 8); 15. Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 7 Tahun 2009 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Medan Tahun 2009 Nomor 7); 16. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2013 tentang Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kota Medan Tahun Anggaran 2014 (Lembaran Daerah Kota Medan Tahun 2013 Nomor 6); 17. Peraturan Walikota Nomor 40 Tahun 2013 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Medan Tahun Anggaran 2014 (Berita Daerah Kota Medan Tahun 2013 Nomor 40);
4
MEMUTUSKAN : Menetapkan
:
KEPUTUSAN WALIKOTA TENTANG PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI KELOMPOK KERJA JARINGAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN BIDANG PENDIDIKAN DI KOTA MEDAN.
KESATU
:
Membentuk Tim Koordinasi Kelompok Kerja Jaringan Penelitian Dan Pengembangan Bidang Pendidikan Di Kota Medan, dengan susunan personil sebagaimana dimaksud dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
KEDUA
:
Tim Koordinasi Kelompok Kerja Jaringan Penelitian Dan Pengembangan Bidang Pendidikan Di Kota Medan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas-tugas sebagai berikut: a. Tim Pengarah, mempunyai tugas: 1. menerima laporan perkembangan hasil kegiatan kelompok kerja jaringan penelitian bidang pendidikan di Kota Medan; 2. memberikan informasi kepada Walikota sebagai bahan masukan guna merumuskan kebijakan maupun pengambil keputusan dalam rangka meningkatkan pembangunan pendidikan nasional di Kota Medan; 3. menetapkan rencana kegiatan jaringan penelitian bidang pendidikan yang disusun kelompok kerja; 4. memanfaatkan saluran informasi yang dikumpulkan oleh Kelompok Kerja untuk pengembangan kebijakan di bidang pendidikan; dan 5. memantau dan mengendalikan kegiatan jaringan penelitian secara langsung maupun melalui laporan kelompok kerja dan berkoordinasi dengan pusat penelitian kebijakan balitbang Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan.
5
b. Tim Kelompok Kerja, mempunyai tugas: 1. melaporkan perkembangan hasil kegiatan jaringan penelitian bidang pendidikan yang dilaksanakan kepada tim pengarah; 2. memberikan informasi tentang pendidikan yang dapat membantu tim pengarah dalam merumuskan alternatif kebijakan, bahan pengambilan kebijakan maupun pengambilan keputusan dalam rangka peningkatan pembangunan pendidikan di Kota Medan; 3. menyusun rencana, melaksanakan dan mengevaluasi kegiatan jaringan penelitian bidang pendidikan; 4. menyelenggarakan penyediaan data dan informasi perencanaan dan pengendalian pembangunan pendidikan yang dibutuhkan oleh dinas/instansi terkait; dan 5. memantau dan mengendalikan kegiatan jaringan penelitian bidang pendidikan secara langsung maupun melalui laporan pelaksanaan lapangan.
KETIGA
:
Dalam melaksanakan tugasnya tim sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU bertanggung jawab kepada Walikota Medan.
KEEMPAT
:
Kepada Tim pelaksana kegiatan diberikan honorarium yang besarnya ditetapkan dalam Keputusan Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Kota Medan selaku Pengguna Anggaran/Pengguna Barang .
KELIMA
:
Segala biaya yang diperlukan untuk melaksanakan tugas-tugas Tim dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Medan Tahun 2014 pada pos Anggaran Badan Penelitian dan Pengembangan Kota Medan dengan Kode Rekening Nomor : 1.20.06.05.14.5.2.1.01.01.
6
KEENAM
:
Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan berakhir dengan sendirinya setelah tugas-tugas Tim selesai, dengan ketentuan segala sesuatunya akan diadakan perubahan dan/atau perbaikan kembali jika ternyata dikemudian hari terdapat kesalahan dan/atau kekeliruan di dalamnya.
Ditetapkan di Medan pada tanggal Plt. WALIKOTA MEDAN WAKIL WALIKOTA, ttd DZULMI ELDIN S Tembusan : 1. Ketua DPRD Kota Medan; 2. Inspektur Kota Medan; 3. Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah Kota Medan; 4. Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Kota Medan; 5. Kepala Bagian Hukum Setda Kota Medan; 6. Kepala Bagian Umum Setda Kota Medan; 7. Masing-masing yang bersangkutan untuk dilaksanakan; 8. Arsip. salinan sesuai dengan aslinya SEKRETARIS DAERAH KOTA MEDAN,
SYAIFUL BAHRI PEMBINA UTAMA MADYA NIP. 19591108 199203 1 004
7
LAMPIRAN KEPUTUSAN WALIKOTA MEDAN NOMOR TENTANG PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI KELOMPOK KERJA JARINGAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN BIDANG PENDIDIKAN DI KOTA MEDAN
SUSUNAN PERSONIL PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI KELOMPOK KERJA JARINGAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN BIDANG PENDIDIKAN DI KOTA MEDAN a. Tim Pengarah : 1. Ketua 2. Wakil Ketua I 3. Wakil Ketua II
: Plt. Walikota Medan. : Sekretaris Daerah Kota Medan. : Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekretariat Daerah Kota Medan. 4. Wakil Ketua III : Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Kota Medan. 5. Sekretaris : Kepala Dinas Pendidikan Kota Medan. 6. Wakil Sekretaris : Sekretaris Badan Penelitian dan Pengembangan Kota Medan.
b. Tim Kelompok Kerja: 1. Ketua : Dr. Irsan Rangkuti, M.Pd, M.Si (Kepala Pusat Penelitian Pendidikan Universitas Negeri Medan). 2. Wakil Ketua : Kepala Bidang Sosial dan Budaya pada Badan Penelitian dan Pengembangan Kota Medan. 3. Sekretaris : Kepala Sub Bidang Budaya pada Bidang Sosial dan Budaya Badan Penelitian dan Pengembangan Kota Medan. 4. Wakil Sekretaris : Kepala Bidang Ekonomi dan Keuangan Daerah pada Badan Penelitian dan Pengembangan Kota Medan. 5. Anggota : a. Ketua Lembaga Penelitian Universitas Negeri Medan; b. Ketua Lembaga Penelitian Universitas Sumatera Utara; dan c. Ketua Lembaga Penelitian Institut Agama Islam Negeri Sumatera Utara.
8
6. Sekretariat
: a. Kepala Bidang Pemerintahan dan Pembangunan pada Badan Penelitian dan Pengembangan Kota Medan; b. Kepala Bidang Hukum dan Politik pada Badan Penelitian dan Pengembangan Kota Medan; c. Kepala Bidang Program dan Pengembangan Mutu Pendidikan pada Dinas Pendidikan Kota Medan; d. Kepala Sub Bagian Umum pada Sekretariat Badan Penelitian dan Pengembangan Kota Medan; e. Kepala Sub Bagian Keuangan pada Sekretariat Badan Penelitian dan Pengembangan Kota Medan; f. Kepala Sub Bidang Keuangan Daerah pada Bidang Ekonomi dan Keuangan Daerah Badan Penelitian dan Pengembangan Kota Medan; g. Kepala Sub Bidang Pembangunan pada Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Badan Penelitian dan Pengembangan Kota Medan; h. Kepala Sub Bidang Hukum pada Bidang Hukum dan Politik Badan Penelitian dan Pengembangan Kota Medan; i. Kepala Sub Bidang Sosial pada Bidang Sosial dan Budaya Badan Penelitian dan Pengembangan Kota Medan; j. Drs. Eddiyanto, PhD (Peneliti Universitas Negeri Medan);
9
k. Surya Darma, M.Si (Peneliti Universitas Negeri Medan). 7. Tikerry
: Jostri Hardianto Panjaitan (Honorer pada Badan Penelitian dan Pengembangan Kota Medan).
Plt. WALIKOTA MEDAN WAKIL WALIKOTA, ttd DZULMI ELDIN S
salinan sesuai dengan aslinya SEKRETARIS DAERAH KOTA MEDAN,
SYAIFUL BAHRI PEMBINA UTAMA MADYA NIP. 19591108 199203 1 004
