STATUTA KOMISI PENYULUHAN PERTANIAN NASIONAL (K P P N) NATIONAL AGRICULTURAL EXTENSION COMMITTEE (N A E C)
2009
MUKADIMAH Penyuluhan pertanian adalah proses pembelajaran bagi pelaku utama serta pelaku usaha agar mereka mau dan mampu menolong dan mengorganisasikan dirinya dalam mengakses informasi pasar, teknologi, permodalan, dan sumberdaya lainnya, sebagai upaya untuk meningkatkan produktivitas, efisiensi usaha, pendapatan, dan kesejahteraannya, serta meningkatkan kesadaran dalam pelestarian fungsi lingkungan hidup. Untuk mewujudkan penyelenggaraan penyuluhan yang efektif dan efisien diperlukan kelembagaan independen sebagai mitra kerja pemerintah dalam merumuskan kebijakan dan strategi penyuluhan pertanian. Sesuai Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2006 tentang Sistem Penyuluhan Pertanian, Perikanan, dan Kehutanan, Pasal 10 Ayat (1), kelembagaan tersebut pada tingkat nasional adalah Komisi Penyuluhan Nasional (KPN); pasal 12 ayat ( 1) pada tingkat Provinsi adalah Komisi Penyuluhan Provinsi (KPP); dan pasal 14 ayat (1) pada tingkat Kabupaten/Kota adalah Komisi Penyuluhan Kabupaten/ Kota (KPKK). Untuk selanjutnya, Komisi Penyuluhan Nasional dalam lingkup sektor Pertanian disebut Komisi Penyuluhan Pertanian Nasional (KPPN). Atas berkat Rahmat Tuhan Yang Maha Esa, serta dilandasi oleh kesadaran dan keinginan luhur untuk mengabdi kepada Bangsa dan Negara demi mencapai masyarakat yang adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, diharapkan KPPN, KPP dan KPKK dapat bekerja sesuai dengan tugas dan fungsinya. Statuta Komisi Penyuluhan Pertanian Nasional
1
I.
NAMA Komisi Penyuluhan Pertanian Nasional atau disingkat KPPN, adalah kelembagaan independen yang dibentuk oleh Menteri Pertanian.
II.
ORGANISASI KPPN terdiri atas ketua, wakil ketua, sekretaris dan anggota.
III.
TUJUAN Memberi masukan kepada pemerintah melalui Menteri Pertanian tentang segala sesuatu untuk penguatan dan kelancaran pelaksanaan serta pengembangan fungsi penyuluhan pertanian dalam mencapai keberhasilan pembangunan pertanian.
IV.
STATUS Sebagai unsur kelembagaan independen di bidang penyuluhan pertanian yang membantu Menteri Pertanian.
V.
KEANGGOTAAN 1.
Anggota KPPN adalah para pakar dan/atau praktisi yang mempunyai keahlian dan kepedulian dalam bidang penyuluhan pertanian atau pembangunan perdesaan, dari unsur-unsur: - Dosen perguruan tinggi; - Anggota LSM/organisasi profesi pertanian;
2
Statuta Komisi Penyuluhan Pertanian Nasional
- Petani/kontaktani; - Penyuluh pertanian; - Peneliti pertanian; - Swasta/usahawan di bidang pertanian; - Pejabat Departemen Pertanian; - Pakar mandiri. 2.
Jumlah anggota minimal 9 orang, maksimal 13 orang.
3.
Masa tugas lima tahun dan dimungkinkan ada pergantian anggota antar waktu.
4.
Setelah masa tugas berakhir bisa ditugaskan kembali untuk menjamin keberlanjutan program kerja KPPN.
5.
Struktur : - KPPN dipimpin oleh seorang ketua, seorang wakil ketua dan seorang sekertaris; - Ketua, wakil ketua dan sekretaris merangkap sebagai anggota; - Semua anggota KPPN adalah anggota penuh yang mempunyai hak dan kewajiban yang sama.
Statuta Komisi Penyuluhan Pertanian Nasional
3
VI.
TUGAS Sesuai Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2006 tentang Sistem Penyuluhan Pertanian, Perikanan, dan Kehutanan, Pasal 10 Ayat (2) Komisi Penyuluhan Pertanian Nasional mempunyai tugas memberikan masukan kepada Menteri Pertanian sebagai bahan penyusunan kebijakan dan strategi penyuluhan pertanian, dengan rincian sebagai berikut :
4
1)
Memberikan saran/bahan pertimbangan kepada Menteri Pertanian tentang hal-hal yang berkaitan dengan pengembangan kebijaksanaan dan strategi penyuluhan pertainan.
2)
Memberikan saran pertimbangan yang berkaitan dengan fasilitas pemerintah untuk meningkatkan kemampuan pemerintah provinsi dan kabupaten/ kota dalam mengelola penyuluhan pertanian sesuai dengan kewenangan otonomi daerah dan kebijakan pemerintah.
3)
Memberikan saran pertimbangan yang berkaitan dengan penguatan dan pengembangan kelembagaan, ketenagaan, program dan pembiayaan penyuluhan pertanian di provinsi dan kabupaten/kota.
4)
Memberikan alternatif pemecahan masalah dalam penyelenggaraan penyuluhan pertanian. Statuta Komisi Penyuluhan Pertanian Nasional
VII.
TANGGUNG JAWAB KPPN bertanggung jawab kepada Menteri Pertanian.
VIII.
WEWENANG KPPN mempunyai wewenang untuk : 1)
Menyelenggarakan rapat-rapat/pertemuan secara mandiri.
2)
Menanggapi secara proaktif berbagai permasalahan yang berkembang dalam penyelenggaraan penyuluhan pertanian.
3)
Menyusun rencana kegiatan tahunan KPPN beserta anggaran yang diperlukan.
4)
Mendapatkan data dan informasi dari pusat dan daerah sebagai bahan perumusan kebijakan dan strategi penyuluhan pertanian.
5)
Memberikan informasi mengenai kebijakan dan strategi penyuluhan pertanian kepada Menteri Pertanian, baik diminta maupun tidak diminta.
6)
Mengusulkan personalia anggota KPPN sebagai bahan pertimbangan bagi Menteri Pertanian untuk menetapkan keanggotaan KPPN.
7)
Dalam kaitan dengan tugasnya, KPPN dapat mengundang narasumber dari berbagai unsur terkait dan aparat lingkup Departemen Pertanian dan/atau di luar Departemen Pertanian.
Statuta Komisi Penyuluhan Pertanian Nasional
5
X.
DUKUNGAN FASILITAS Dalam menjalankan tugasnya, KPPN difasilitasi oleh Departemen Pertanian melalui badan yang menangani penyuluhan pertanian dengan:
X.
1)
Sekretariat yang diperkuat dengan tim perumus;
2)
Ruang kerja dan ruang rapat dengan fasilitas kerja;
3)
Honorarium anggota KPPN dan biaya-biaya kegiatan KPPN dibebankan pada anggaran badan yang menangani penyuluhan pertanian. Dana dari sumber lain dimungkinkan selama tidak mengikat;
4)
Insentif lain bagi anggota KPPN, sesuai kemampuan keuangan Negara.
TATA KERJA KPPN 1.
Tugas dan fungsi ketua, wakil ketua, sekretaris dan anggota KPPN: a. Tugas dan fungsi ketua:
6
-
Penanggung jawab seluruh kegiatan KPPN;
-
Memimpin rapat/pertemuan;
-
Mengarahkan kegiatan;
-
Mewakili KPPN dalam hubungan dengan pihak luar; dan Statuta Komisi Penyuluhan Pertanian Nasional
-
Menyampaikan rekomendasi/saran-saran/ masukkan dan laporan tahunan/akhir tugas kepada Menteri Pertanian.
b. Tugas dan fungsi wakil ketua -
Melaksanakan tugas dan fungsi ketua, apabila ketua berhalangan;
-
Menjadi penghubung KPPN dengan Departemen Pertanian melalui badan yang menangani penyuluhan pertanian;
-
Melaksanakan tugas-tugas khusus yang diberikan oleh rapat KPPN dan/atau ketua KPPN; dan
-
Bersama-sama dengan sekretaris membuat dan menyampaikan laporan bulanan kegiatan KPPN kepada ketua KPPN.
c. Tugas dan fungsi sekretaris -
Mengurus kegiatan administrasi KPPN;
-
Menjadi penghubung administrasi dan keuangan/pembiayaan antara KPPN dengan badan yang menangani penyuluhan pertanian;
Statuta Komisi Penyuluhan Pertanian Nasional
7
-
Mengurus administrasi penerimaan, pengeluaran dan pertanggung jawaban keuangan ;
-
Mewakili ketua dan/atau wakil ketua, apabila diperlukan, dalam hubungan dengan pihak luar;
-
Melaksanakan tugas-tugas khusus yang diberikan oleh rapat dan/atau ketua KPPN/ wakil ketua KPPN;
-
Bertanggung jawab atas surat masuk dan keluar; dan
-
Bersama-sama dengan wakil ketua KPPN membuat dan menyampaikan laporan kegiatan KPPN kepada ketua KPPN.
d. Tugas dan fungsi anggota: -
Menghadiri rapat-rapat KPPN;
- Melaksanakan tugas-tugas khusus yang diberikan oleh rapat dan/atau ketua KPPN; - Memberikan saran/rekomendasi/masukan kepada ketua KPPN baik di dalam rapat maupun di luar rapat yang berhubungan dengan kebijakan dan strategi pengembangan penyuluhan pertanian; dan 8
Statuta Komisi Penyuluhan Pertanian Nasional
-
2.
Membuat dan menyampaikan laporan kegiatan tugas berhubungan dengan kegiatan KPPN kepada ketua KPPN.
Rapat/pertemuan a. Jenis rapat
3.
-
Rapat Pleno;
-
Rapat Khusus;
-
Rapat Tim Kerja.
Frekuensi rapat a. Rapat Pleno diselenggarakan sekurangkurangnya 1 (satu) bulan sekali; b. Rapat Khusus diselenggarakan dengan mengundang pihak-pihak terkait apabila ada keperluan atau masalah yang mendesak; c. Rapat Tim Kerja diselenggarakan sesuai keperluan.
4.
Prosedur rapat a. Rapat dapat diselenggarakan dalam 1 (satu) hari atau beberapa hari berturut-turut sesuai keperluan;
Statuta Komisi Penyuluhan Pertanian Nasional
9
b. Rapat pleno atau rapat khusus dipimpin oleh ketua atau wakil ketua apabila ketua berhalangan; c. Apabila ketua dan wakil ketua berhalangan, rapat pleno atau rapat khusus dipimpin oleh sekretaris; d. Rapat pleno atau rapat khusus dinyatakan batal apabila tidak ada unsur pimpinan; e. Rapat tim kerja dipimpin oleh salah seorang anggota yang dipilih oleh Tim. 5.
Kuorum dan pengambilan keputusan a. Rapat pleno atau rapat khusus dinyatakan memenuhi qorum apabila dihadiri lebih dari separuh jumlah anggota KPPN; b. Keputusan KPPN diambil secara musyawarah dan mufakat.
6.
Tim Kerja a. Tim kerja dibentuk berdasarkan kesepakatan rapat pleno dan bertanggung jawab kepada rapat pleno; b. Tim kerja diberikan tugas khusus untuk membantu tugas-tugas KPPN; c. Tim kerja dapat terdiri dari anggota KPPN dan atau pihak luar sesuai kebutuhan;
10
Statuta Komisi Penyuluhan Pertanian Nasional
d. Masa tugas tim kerja ditentukan oleh rapat pleno; e. Tim kerja melaporkan hasil kerjanya secara tertulis dalam rapat pleno. 7.
Narasumber Rapat pleno atau rapat khusus dapat mengundang narasumber yang mempunyai informasi atau keahlian yang diperlukan.
8.
Kunjungan kerja KPPN a. KPPN dapat menetapkan sendiri rencana kunjungan kerja ke daerah sesuai kebutuhan, baik dengan biaya yang tersedia maupun kerjasama dengan pihak lain; b. Jumlah peserta dan obyek kunjungan kerja ditetapkan dalam rapat pleno; c. Setiap kunjungan kerja dibuat laporan tertulis.
9.
Pelaporan a. KPPN wajib menyampaikan laporan kepada Menteri Pertanian sekurang-kurangnya setiap 4 (empat) bulan sekali. b. KPPN membuat laporan tahunan yang disampaikan kepada Menteri Pertanian;
Statuta Komisi Penyuluhan Pertanian Nasional
11
c. KPPN dapat membuat laporan khusus, apabila diperlukan atau diminta oleh Menteri Pertanian. 10. Kesekretariatan a. KPPN dibantu oleh tim sekretariat yang dibentuk oleh Kepala Badan yang menangani penyuluhan pertanian ; b. Tim sekretariat terdiri dari: 1) Panitera; 2) Tim Perumus; c. Panitera mengurus keperluan ketatausahaan KPPN dan membantu administrasi rapat-rapat KPPN yang dikoordinasikan oleh sekretaris KPPN ; d. Tim perumus membantu sekretaris KPPN dalam perumusan hasil-hasil rapat KPPN ; e. Biaya kesekretariatan dibebankan pada anggaran badan yang menangani penyuluhan pertanian. 11. Pendanaan a. Biaya-biaya kegiatan KPPN dibebankan pada anggaran badan yang menangani penyuluhan pertanian; 12
Statuta Komisi Penyuluhan Pertanian Nasional
b. KPPN merencanakan kebutuhan anggaran tahunan yang disampaikan kepada Kepala Badan yang menangani penyuluhan pertanian; c. Dana dari sumber lain dimungkinkan selama tidak mengikat dan digunakan sesuai dengan kesepakatan pihak pemberi dana. Dana dari sumber lain diinformasikan kepada Kepala Badan yang menangani penyuluhan pertanian. V.
PENUTUP. Statuta KPPN disusun dan disepakati oleh Rapat Pleno KPPN setelah adanya Keputusan Menteri Pertanian Nomor: 1655/Kpts/OT.160/12/2008 tentang Komisi Penyuluhan Pertanian Nasional (KPPN). Ditetapkan
: di Jakarta
Pada Tanggal : 14 Agustus 2009 PIMPINAN KOMISI PENYULUHAN PERTANIAN NASIONAL (KPPN) Ketua,
Sekretaris,
Prof. DR. Margono Slamet
Dr. Ir. Adang Warya, MM
Statuta Komisi Penyuluhan Pertanian Nasional
13
14
Statuta Komisi Penyuluhan Pertanian Nasional
LAMPIRAN 1 PEDOMAN PEMBENTUKAN KOMISI PENYULUHAN PROVINSI (KPP) Untuk konsistensi dan kemudahan pembentukan Komisi Penyuluhan Pertanian, Perikanan, dan Kehutanan di tingkat provinsi yang selanjutnya disebut Komisi Penyuluhan Provinsi (KPP), berikut adalah bahan pertimbangan untuk penyusunan pedoman pembentukan KPP. I.
NAMA Komisi Penyuluhan Provinsi atau disingkat KPP, adalah kelembagaan independen yang pembentukannya ditetapkan oleh gubernur.
II.
ORGANISASI KPP terdiri dari ketua, wakil Ketua, sekretaris, wakil sekretaris dan anggota.
III.
TUJUAN Memberi masukan kepada pemerintah provinsi tentang segala sesuatu untuk penguatan dan kelancaran pelaksanaan serta pengembangan fungsi penyuluhan untuk mencapai keberhasilan pembangunan pertanian, perikanan, dan kehutanan.
Komisi Penyuluhan Provinsi
15
IV.
STATUS Sebagai unsur kelembagaan independen di bidang penyuluhan yang membantu pemerintah provinsi.
V.
KEANGGOTAAN 1)
16
Anggota KPPP adalah para pakar dan/atau praktisi yang mempunyai keahlian dan atau pengalaman serta kepedulian di bidang penyuluhan pertanian/ perikanan/kehutanan atau pembangunan perdesaan, dari unsur-unsur : a.
Dosen perguruan tinggi;
b.
Peneliti Pertanian/perikanan/kehutanan;
c.
Perwakilan organisasi profesi pertanian/ perikanan/kehutanan;
d.
Pelaku utama di bidang pertanian/perikanan/ kehutanan;
e.
Penyuluh pertanian/perikanan/kehutanan;
f.
Pelaku Usaha di bidang pertanian/perikanan/ kehutanan;
g.
Pejabat pemerintah provinsi; dan
h.
Pakar mandiri di bidang penyuluhan pertanian/perikanan/ kehutanan. Komisi Penyuluhan Provinsi
2)
Jumlah anggota: 13 -17 orang
3)
Komposisi keanggotaan KPP hendaknya memperhatikan kesetaraan gender dan maksimum 30% dari unsur pejabat pemerintah.
4)
Masa Tugas:
5)
a.
5 (Lima) tahun dan dimungkinkan ada pergantian anggota antar waktu tiap tahun ;
b.
Setelah masa tugas berakhir dapat dipilih kembali. Untuk menjamin keberlanjutan program kerja KPP, sebagian anggota lama tetap dipertahankan.
Struktur: a.
KPP dipimpin oleh seorang ketua, seorang wakil ketua, seorang sekretaris, seorang wakil sekretaris, yang merangkap sebagai anggota;
b.
Ketua berasal dari unsur di luar pejabat pemerintah;
c.
Sekretaris KPP adalah pimpinan kelembagaan penyuluhan di provinsi;
d.
Semua anggota KPP adalah anggota penuh yang mempunyai hak dan kewajiban yang sama.
Komisi Penyuluhan Provinsi
17
VI.
TUGAS : Sesuai Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2006 Tentang Sistem Penyuluhan Pertanian, Perikanan, dan Kehutanan, pasal 12 ayat (2) Komisi Penyuluhan Provinsi mempunyai tugas memberikan masukan kepada pemerintahan provinsi sebagai bahan penyusunan kebijakan dan strategi penyuluhan pertanian, perikanan, dan kehutanan dengan rincian sebagai berikut :
18
1.
Memberikan saran/bahan pertimbangan kepada pemerintah provinsi tentang hal-hal yang berkaitan dengan penyusunan kebijakan dan strategi penyuluhan pertanian, perikanan, dan kehutanan di provinsi yang bersangkutan.
2.
Memberikan saran pertimbangan yang berkaitan dengan fasilitas pemerintah provinsi untuk meningkatkan kemampuan mengelola penyuluhan pertanian, perikanan, dan kehutanan sesuai dengan kewenangan otonomi daerah dan kebijakan pemerintah provinsi.
3.
Memberikan saran pertimbangan yang berkaitan dengan penguatan dan pengembangan kelembagaan, ketenagaan, program dan pembiayaan penyuluhan pertanian, perikanan, dan kehutanan di provinsi. Komisi Penyuluhan Provinsi
4.
VII.
Memberikan alternatif pemecahan masalah dalam penyelenggaraan penyuluhan pertanian, perikanan, dan kehutanan di provinsi.
TANGGUNG JAWAB KPP bertanggung jawab kepada gubernur.
VIII. WEWENANG KPP mempunyai wewenang untuk : 1.
Menyelenggarakan rapat-rapat/pertemuan secara mandiri.
2.
Menanggapi secara proaktif berbagai permasalahan yang berkembang dalam penyelenggaraan penyuluhan pertanian, perikanan, dan kehutanan.
3.
Mendapatkan data dan informasi dari daerah sebagai bahan perumusan kebijakan dan strategi penyuluhan pertanian, perikanan, dan kehutanan.
4.
Memberikan informasi mengenai kebijakan dan strategi penyuluhan pertanian, perikanan, dan kehutanan kepada pemerintah provinsi, baik diminta maupun tidak diminta.
5.
Mengusulkan personalia anggota KPP sebagai bahan pertimbangan bagi gubernur untuk menetapkan keanggotaan KPP.
Komisi Penyuluhan Provinsi
19
6.
IX.
Dalam kaitan dengan tugasnya, KPP dapat mengundang narasumber dari berbagai unsur terkait dan aparat lingkup pertanian, perikanan, dan kehutanan dan/atau di luar lingkup pertanian, perikanan, dan kehutanan.
DUKUNGAN FASILITAS Dalam menjalankan tugasnya, KPP difasilitasi oleh Pemerintah Provinsi melalui Sekretariat Badan Koordinasi Penyuluhan Pertanian, Perikanan, dan Kehutanan/ Kelembagaan penyuluhan tingkat provinsi berupa:
X.
1.
Sekretariat yang diperkuat dengan tim perumus;
2.
Ruang kerja dan ruang rapat dengan fasilitas kerja;
3.
Pembiayaan anggota dan kegiatan KPP dibebankan pada anggaran Sekretariat Badan Koordinasi Penyuluhan Pertanian, Perikanan, dan Kehutanan/ lembaga penyuluhan tingkat provinsi. Dana dari sumber lain dimungkinkan selama tidak mengikat;
4.
Insentif lain bagi anggota KPP dapat diberlakukan sesuai kemampuan keuangan daerah.
TATA KERJA KPP 1.
20
Tugas dan fungsi ketua, wakil ketua, sekretaris, wakil sekretaris dan anggota KPP: Komisi Penyuluhan Provinsi
a.
b.
Tugas dan fungsi ketua: –
Penanggung jawab seluruh kegiatan KPP;
–
Memimpin rapat/pertemuan;
–
Mengarahkan kegiatan KPP;
–
Mewakili KPP dalam hubungan dengan pihak luar; dan
–
Menyampaikan rekomendasi/saransaran/masukan dan laporan tahunan/ akhir tugas kepada gubernur.
Tugas dan fungsi wakil ketua –
Melaksanakan tugas dan fungsi ketua, apabila ketua berhalangan;
–
Menjadi penghubung KPP dengan pemerintah provinsi melalui Badan Koordinasi Penyuluhan Pertanian, Perikanan, dan Kehutanan/ kelembagaan penyuluhan tingkat provinsi;
–
Melaksanakan tugas-tugas khusus yang diberikan oleh rapat KPP dan/atau ketua KPP; dan
Komisi Penyuluhan Provinsi
21
–
c.
22
Bersama-sama dengan sekretaris membuat dan menyampaikan laporan bulanan kegiatan KPP kepada ketua KPP.
Tugas dan fungsi sekretaris –
Mengurus kegiatan administrasi KPP ;
–
Menjadi penghubung administrasi dan keuangan/pembiayaan antara KPP dengan Sekretariat Badan Koordinasi Penyuluhan Pertanian, Perikanan, dan Kehutanan/kelembagaan penyuluhan tingkat provinsi;
–
Mengurus administrasi penerimaan, pengeluaran dan pertanggung jawaban keuangan ;
–
Mewakili ketua dan/atau wakil ketua, apabila diperlukan, dalam hubungan dengan pihak luar.
–
Melaksanakan tugas-tugas khusus yang diberikan oleh rapat dan/atau ketua KPP/wakil ketua KPP.
–
Bertanggung jawab atas surat masuk dan keluar; dan
Komisi Penyuluhan Provinsi
–
d.
e.
Bersama-sama dengan wakil ketua KPP membuat dan menyampaikan laporan kegiatan KPP kepada ketua KPP.
Tugas dan fungsi wakil sekretaris –
Membantu tugas-tugas sekretaris;
–
Mewakili sekretaris apabila sekretaris berhalangan melaksanakan tugasnya;
Tugas dan fungsi anggota: –
Menghadiri rapat-rapat KPP;
–
Melaksanakan tugas-tugas khusus yang diberikan oleh ketua KPP;
–
Memberikan saran/rekomendasi/ masukan kepada ketua KPP baik di dalam rapat maupun di luar rapat yang berhubungan dengan kebijakan dan strategi pengembangan penyuluhan pertanian, perikanan, dan kehutanan; dan
–
Membuat dan menyampaikan laporan kegiatan yang berhubungan dengan tugas yang diberikan oleh ketua KPP kepada ketua KPP.
Komisi Penyuluhan Provinsi
23
2.
Rapat / pertemuan a.
3.
4.
24
Jenis rapat –
Rapat Pleno;
–
Rapat Khusus;
–
Rapat Tim Kerja.
Frekuensi rapat a.
Rapat Pleno diselenggarakan 1 (satu) bulan sekali dan sewaktu-waktu dapat diselenggarakan apabila ada hal-hal yang mendesak;
b.
Rapat Khusus diselenggarakan apabila ada keperluan atau masalah yang mendesak dengan mengundang pihak-pihak terkait;
c.
Rapat tim kerja diselenggarakan sesuai keperluan.
Kuorum dan pengambilan keputusan a.
Rapat Pleno atau Rapat Khusus dinyatakan memenuhi kuorum apabila dihadiri lebih dari separuh jumlah anggota KPP;
b.
Keputusan KPP diambil secara musyawarah dan mufakat.
Komisi Penyuluhan Provinsi
5.
6.
Tim Kerja a.
Tim Kerja dibentuk berdasarkan kesepakatan rapat pleno dan bertanggung jawab kepada rapat pleno;
b.
Tim Kerja diberikan tugas khusus untuk membantu tugas-tugas KPP;
c.
Tim Kerja dapat terdiri dari anggota KPP dan/ atau pihak luar sesuai kebutuhan;
d.
Masa tugas Tim Kerja ditentukan oleh rapat pleno;
e.
Tim Kerja melaporkan hasil kerjanya secara tertulis dalam rapat pleno.
Narasumber Rapat pleno atau rapat khusus dapat mengundang narasumber yang mempunyai informasi atau keahlian yang diperlukan.
7.
Kunjungan kerja KPP a.
KPP dapat menetapkan sendiri rencana kunjungan kerja ke kabupaten/kota sesuai kebutuhan, baik dengan biaya yang tersedia maupun kerjasama dengan pihak lain;
Komisi Penyuluhan Provinsi
25
8.
9.
26
b.
Jumlah peserta dan obyek kunjungan kerja ditetapkan dalam papat pleno;
c.
Setiap kunjungan kerja dibuat laporan tertulis.
Pelaporan a.
KPP wajib menyampaikan laporan kepada gubernur sekurang-kurangnya setiap 4 (empat) bulan sekali dengan tembusan kepada KPN sebagai informasi.
b.
KPP membuat laporan tahunan yang disampaikan kepada gubernur dengan tembusan kepada KPN sebagai informasi;
c.
KPP dapat membuat laporan khusus, apabila diperlukan atau diminta oleh gubernur.
Kesekretariatan a.
KPP dibantu oleh tim sekretariat yang dibentuk oleh Kepala Sekretariat Badan Koordinasi Penyuluhan Pertanian, Perikanan, dan Kehutanan/kelembagaan penyuluhan provinsi;
b.
Tim sekretariat terdiri atas: 1)
Panitera;
2)
Tim perumus; Komisi Penyuluhan Provinsi
10.
c.
Panitera mengurus keperluan ketatausahaan KPP dan membantu administrasi rapat-rapat KPP yang dikoordinasikan oleh sekretaris KPP;
d.
Tim perumus membantu sekretaris KPP dalam perumusan hasil-hasil rapat KPP;
e.
Biaya kesekretariatan dibebankan pada anggaran Sekretariat Badan Koordinasi Penyuluhan Pertanian, Perikanan, dan Kehutanan/kelembagaan penyuluhan provinsi.
Pendanaan a.
Biaya-biaya kegiatan KPP dibebankan pada anggaran Sekretariat Badan Koordinasi Penyuluhan Pertanian, Perikanan, dan Kehutanan/kelembagaan penyuluhan provinsi;
b.
KPP merencanakan kebutuhan anggaran tahunan yang disampaikan kepada Kepala Sekretariat Badan Koordinasi Penyuluhan Pertanian, Perikanan, dan Kehutanan/ kelembagaan penyuluhan provinsi;
c.
Dana dari sumber lain dimungkinkan selama tidak mengikat dan digunakan sesuai dengan kebutuhan KPP. Dana dari sumber lain diinformasikan kepada Kepala Sekretariat Badan Koordinasi Penyuluhan Pertanian, Perikanan, dan Kehutanan/kelembagaan penyuluhan provinsi.
Komisi Penyuluhan Provinsi
27
28
Komisi Penyuluhan Provinsi
LAMPIRAN 2 PEDOMAN PEMBENTUKAN KOMISI PENYULUHAN KABUPATEN/KOTA (KPKK) Untuk konsistensi dan kemudahan pembentukan Komisi Penyuluhan Pertanian, Perikanan, dan Kehutanan di tingkat kabupaten/kota yang selanjutnya disebut Komisi Penyuluhan Kabupaten/Kota (KPKK), berikut adalah bahan pertimbangan untuk penyusunan pedoman pembentukan KPKK. I.
NAMA Komisi Penyuluhan Kabupaten/Kota atau disingkat KPKK, adalah kelembagaan independen yang pembentukannya ditetapkan oleh bupati/walikota.
II.
ORGANISASI KPKK terdiri atas ketua, wakil ketua, sekretaris, wakil sekretaris dan anggota.
III.
TUJUAN Memberi masukan kepada pemerintah kabupaten/kota tentang segala sesuatu untuk penguatan dan kelancaran pelaksanaan serta pengembangan fungsi penyuluhan untuk mencapai keberhasilan pembangunan pertanian, perikanan, dan kehutanan di tingkat kabupaten/kota.
Komisi Penyuluhan Kabupaten/Kota
29
IV.
STATUS Sebagai unsur kelembagaan independen di bidang penyuluhan yang membantu pemerintah kabupaten/kota.
V.
KEANGGOTAAN 1)
30
Anggota KPKK adalah para pakar dan/atau praktisi yang mempunyai keahlian dan atau pengalaman serta kepedulian di bidang penyuluhan pertanian/ perikanan/kehutanan atau pembangunan perdesaan, antara lain berasal dari profesi/unsurunsur : a.
Dosen perguruan tinggi;
b.
Peneliti pertanian/perikanan/kehutanan;
c.
Perwakilan organisasi profesi pertanian/ perikanan/kehutanan;
d.
Pelaku utama di bidang pertanian/perikanan/ kehutanan;
e.
Penyuluh pertanian/perikanan/kehutanan;
f.
Pelaku usaha di bidang pertanian/perikanan/ kehutanan;
g.
Pejabat pemerintah kabupaten/kota; dan
h.
Pakar mandiri di bidang penyuluhan pertanian/perikanan/kehutanan. Komisi Penyuluhan Kabupaten/Kota
Keragaman unsur-unsur keanggotaan KPKK harus mengambarkan pemenuhan kebutuhan dan aspirasi pembangunan pertanian,perikanan, dan kehutanan 2)
Jumlah anggota: 9-15 orang
3)
Komposisi keanggotaan KPKK hendaknya memperhatikan kesetaraan gender dan maksimum 30% dari unsur pejabat pemerintah.
4)
Masa tugas:
5)
a.
5 (Lima) tahun dan dimungkinkan ada pergantian anggota antar waktu tiap tahun;
b.
Setelah masa tugas berakhir dapat dipilih kembali. Untuk menjamin keberlanjutan program kerja KPKK, sebagian anggota lama tetap dipertahankan.
Struktur : a.
KPKK dipimpin oleh seorang ketua, seorang wakil ketua, seorang sekretaris, yang merangkap sebagai anggota;
b.
Ketua berasal dari unsur di luar pejabat pemerintah;
c.
Sekretaris KPKK adalah Kepala Badan Pelaksana Penyuluhan/lembaga penyuluhan di kabupaten/kota;
Komisi Penyuluhan Kabupaten/Kota
31
d.
VI.
Semua anggota KPKK adalah anggota penuh yang mempunyai hak dan kewajiban yang sama.
TUGAS Sesuai Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2006 Tentang Sistem Penyuluhan Pertanian, Perikanan, dan Kehutanan, pasal 14 ayat (2) Komisi Penyuluhan Kabupaten/Kota mempunyai tugas memberikan masukan kepada pemerintah kabupaten/kota sebagai bahan penyusunan kebijakan dan strategi penyuluhan pertanian, perikanan, dan kehutanan dengan rincian sebagai berikut :
32
1.
Memberikan saran/bahan pertimbangan kepada pemerintah kabupaten/kota tentang hal-hal yang berkaitan dengan penyusunan kebijakan dan strategi penyuluhan pertanian, perikanan, dan kehutanan di kabupaten/kota yang bersangkutan.
2.
Memberikan saran pertimbangan yang berkaitan dengan fasilitas pemerintah kabupaten/kota untuk meningkatkan kemampuan mengelola penyuluhan pertanian, perikanan, dan kehutanan sesuai dengan kewenangan otonomi daerah dan kebijakan pemerintah kabupaten/kota.
Komisi Penyuluhan Kabupaten/Kota
VII.
3.
Memberikan saran pertimbangan yang berkaitan dengan penguatan dan pengembangan kelembagaan, ketenagaan, program dan pembiayaan penyuluhan pertanian, perikanan, dan kehutanan di kabupaten/kota.
4.
Memberikan alternatif pemecahan masalah dalam penyelenggaraan penyuluhan pertanian, perikanan, dan kehutanan di kabupaten/kota.
TANGGUNG JAWAB KPKK bertanggung jawab kepada bupati/walikota.
VIII. WEWENANG KPKK mempunyai wewenang untuk : 1.
Menyelenggarakan rapat-rapat/pertemuan secara mandiri.
2.
Menanggapi secara proaktif berbagai permasalahan yang berkembang dalam penyelenggaraan penyuluhan pertanian, perikanan, dan kehutanan.
3.
Mendapatkan data dan informasi yang dibutuhkan untuk menyusun kebijakan dan strategi penyuluhan pertanian, perikanan, dan kehutanan.
Komisi Penyuluhan Kabupaten/Kota
33
IX.
4.
Memberikan informasi mengenai kebijakan dan strategi penyuluhan pertanian, perikanan, dan kehutanan kepada pemerintah kabupaten/kota, baik diminta maupun tidak diminta.
5.
Mengusulkan personalia anggota KPKK sebagai bahan pertimbangan bagi bupati/walikota untuk menetapkan keanggotaan KPKK.
6.
Dalam kaitan dengan tugasnya, KPKK dapat mengundang narasumber dari berbagai unsur terkait dan aparat lingkup pertanian, perikanan, dan kehutanan dan/atau di luar lingkup pertanian, perikanan, dan kehutanan.
DUKUNGAN FASILITAS Dalam menjalankan tugasnya, KPKK difasilitasi oleh pemerintah kabupaten/kota melalui Sekretariat Badan Pelaksana Penyuluhan Pertanian, Perikanan, dan Kehutanan/lembaga penyuluhan tingkat kabupaten/kota berupa:
34
1.
Sekretariat yang diperkuat dengan tim perumus;
2.
Ruang kerja dan ruang rapat dengan fasilitas kerja;
Komisi Penyuluhan Kabupaten/Kota
X.
3.
Pembiayaan anggota dan kegiatan KPKK dibebankan pada anggaran Sekretariat Badan Pelaksana Penyuluhan Pertanian, Perikanan, dan Kehutanan/lembaga penyuluhan tingkat kabupaten/kota. Dana dari sumber lain dimungkinkan selama tidak mengikat;
4.
Insentif lain bagi anggota KPKK dapat diberlakukan sesuai kemampuan keuangan daerah.
TATA KERJA KPKK 1.
Tugas dan fungsi ketua, wakil ketua, sekretaris, dan anggota KPKK: a.
Tugas dan fungsi ketua: –
Penanggung jawab seluruh kegiatan KPKK;
–
Memimpin rapat/pertemuan;
–
Mengarahkan kegiatan KPKK;
–
Mewakili KPKK dalam hubungan dengan pihak luar; dan
–
Menyampaikan rekomendasi/saransaran/masukan dan laporan tahunan/ akhir tugas kepada bupati/walikota.
Komisi Penyuluhan Kabupaten/Kota
35
b.
c.
36
Tugas dan fungsi wakil ketua –
Melaksanakan tugas dan fungsi ketua, apabila ketua berhalangan;
–
Menjadi penghubung KPKK dengan pemerintah kabupaten/kota melalui Badan Pelaksana Penyuluhan Pertanian, Perikanan, dan Kehutanan/ lembaga penyuluhan tingkat kabupaten/kota;
–
Melaksanakan tugas-tugas khusus yang diberikan oleh rapat KPKK dan/ atau ketua KPKK; dan
–
Bersama-sama dengan sekretaris membuat dan menyampaikan laporan bulanan kegiatan KPKK kepada ketua KPKK.
Tugas dan fungsi sekretaris –
Mengurus kegiatan administrasi KPKK;
–
Menjadi penghubung administrasi dan keuangan/pembiayaan antara KPKK dengan Badan Pelaksana Penyuluhan Pertanian, Perikanan, dan Kehutanan/ lembaga penyuluhan tingkat kabupaten/kota; Komisi Penyuluhan Kabupaten/Kota
d.
–
Mengurus administrasi penerimaan, pengeluaran dan pertanggung jawaban keuangan;
–
Mewakili ketua dan/atau wakil ketua, apabila diperlukan, dalam hubungan dengan pihak luar;
–
Melaksanakan tugas-tugas khusus yang diberikan oleh rapat dan/atau ketua KPKK/wakil ketua KPKK;
–
Bertanggung jawab atas surat masuk dan keluar; dan
–
Bersama-sama dengan wakil ketua KPKK membuat dan menyampaikan laporan kegiatan KPKK kepada ketua KPKK.
Tugas dan fungsi anggota: –
Menghadiri rapat-rapat KPKK;
–
Melaksanakan tugas-tugas khusus yang diberikan oleh ketua KPKK;
–
Memberikan saran/rekomendasi/ masukan kepada ketua KPKK baik di dalam rapat maupun di luar rapat yang berhubungan dengan kebijakan dan strategi pengembangan penyuluhan pertanian, perikanan, dan kehutanan; dan
Komisi Penyuluhan Kabupaten/Kota
37
–
2.
Rapat / pertemuan a.
3.
4.
Jenis rapat –
Rapat Pleno;
–
Rapat Khusus;
–
Rapat Tim Kerja.
Frekuensi rapat a.
Rapat Pleno diselenggarakan 1 (satu) bulan sekali dan sewaktu-waktu dapat diselenggarakan apabila ada hal-hal yang mendesak;
b.
Rapat Khusus diselenggarakan apabila ada keperluan atau masalah yang mendesak dengan mengundang pihak-pihak terkait;
c.
Rapat tim kerja diselenggarakan sesuai keperluan.
Kuorum dan pengambilan keputusan a.
38
Membuat dan menyampaikan laporan kegiatan yang berhubungan dengan tugas yang diberikan oleh ketua KPKK kepada ketua KPKK.
Rapat Pleno atau Rapat Khusus dinyatakan memenuhi kuorum apabila dihadiri lebih dari separuh jumlah anggota KPKK; Komisi Penyuluhan Kabupaten/Kota
b. 5.
6.
Keputusan KPKK diambil secara musyawarah dan mufakat.
Tim Kerja a.
Tim Kerja dibentuk berdasarkan kesepakatan Rapat Pleno dan bertanggung jawab kepada Rapat Pleno;
b.
Tim Kerja diberikan tugas khusus untuk membantu tugas-tugas KPKK;
c.
Tim Kerja dapat terdiri dari anggota KPKK dan/ atau pihak luar sesuai kebutuhan;
d.
Masa tugas Tim Kerja ditentukan oleh Rapat Pleno;
e.
Tim Kerja melaporkan hasil kerjanya secara tertulis dalam Rapat Pleno.
Narasumber Rapat Pleno atau Rapat Khusus dapat mengundang narasumber yang mempunyai informasi atau keahlian yang diperlukan.
7.
Kunjungan kerja KPKK a.
KPKK dapat menetapkan sendiri rencana kunjungan kerja ke kecamatan dan desa sesuai kebutuhan, baik dengan biaya yang tersedia maupun kerjasama dengan pihak lain;
Komisi Penyuluhan Kabupaten/Kota
39
8.
9.
40
b.
Jumlah peserta dan obyek kunjungan kerja ditetapkan dalam Rapat Pleno;
c.
Setiap kunjungan kerja dibuat laporan tertulis.
Pelaporan a.
KPKK wajib menyampaikan laporan kepada bupati/walikota sekurang-kurangnya setiap 4 (empat) bulan sekali dengan tembusan kepada KPP sebagai informasi.
b.
KPKK membuat laporan tahunan yang disampaikan kepada bupati/walikota dengan tembusan kepada KPP sebagai informasi.
c.
KPKK dapat membuat laporan khusus, apabila diperlukan atau diminta oleh bupati/walikota.
Kesekretariatan a.
KPKK dibantu oleh tim sekretariat yang dibentuk oleh Kepala Badan Pelaksana Penyuluhan Pertanian, Perikanan, dan Kehutanan/lembaga penyuluhan kabupaten/ kota ;
b.
Tim sekretariat terdiri atas: 1)
Panitera;
2)
Tim perumus; Komisi Penyuluhan Kabupaten/Kota
11.
c.
Panitera mengurus keperluan ketatausahaan KPKK dan membantu administrasi rapat-rapat KPKK yang dikoordinasikan oleh sekretaris KPKK;
d.
Tim perumus membantu sekretaris KPKK dalam perumusan hasil-hasil rapat KPKK;
e.
Biaya kesekretariatan dibebankan pada anggaran Badan Pelaksana Penyuluhan Pertanian, Perikanan, dan Kehutanan/ lembaga penyuluhan kabupaten/kota.
Pendanaan a.
Biaya-biaya kegiatan KPKK dibebankan pada anggaran Badan Pelaksana Penyuluhan Pertanian, Perikanan, dan Kehutanan/ lembaga penyuluhan kabupaten/kota;
b.
KPKK merencanakan kebutuhan anggaran tahunan yang disampaikan kepada Kepala Badan Pelaksana Penyuluhan Pertanian, Perikanan, dan Kehutanan/lembaga penyuluhan kabupaten/kota;
c.
Dana dari sumber lain dimungkinkan selama tidak mengikat dan digunakan sesuai dengan kebutuhan KPKK. Dana dari sumber lain diinformasikan kepada Kepala Badan Pelaksana Penyuluhan Pertanian, Perikanan, dan Kehutanan/lembaga penyuluhan kabupaten/kota;
Komisi Penyuluhan Kabupaten/Kota
41
42
Komisi Penyuluhan Kabupaten/Kota
