8/rrl"r*n*'W,r"ti"riq""AQT#rr"* af/rr/*t*
iM""h
PERATURAN GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
NOMOR 118
TAHUN 2OO9
TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS PEKERJAAN UMUM
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,
Menimbang
:
Mengingat
: 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 151 Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pekerjaan Umum; Kepegawaian sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999;
2.
Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
3. Undang-Undang
Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
4.
Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air;
5.
Undang-Undang Nomor 10 Tahun 20C4 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2A04 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Pengelolaan Keuangan Negara; 7
-
Undang-LJnclang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah ter"akhir dengan lJndang-Undang Nomor'12 Tahun 2008:
8" Undang-Undang
Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan;
Provinsi Daerah Khusus lbukota Jakarta sebagai lbukota Negara Kesatuan Republik Indonesia:
9. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan
10. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1982 tentang Tata Pengaturan Air;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 1991 tentang Sungai; 12. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang pengelolaan Keuangan Daerah;
13. Peraturan Pemerintah Nomor
6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan
Barang Milik Negara/Daerah;
B Tahun 2006 tentang Pelaporan
14. Peraturan Pemerintah Nomor
Keuangan dan Kinerja Instansi Penrerintah;
15. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan; 16. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
17. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 20A7 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah;
18. Peraturan Pemerintah Nomor
41 Tahun 2007 tentang Organisasi
Perangkat Daerah;
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2Q07;
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahurr 2008 tentang Pola Organisasi Perangkat Daerah Provinsi Daerah Khusus lbukota Jakarta.
21. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah:
MEMUTUSKAN
Menetapkan
:
:
PEMTURAN GUBERNUR TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS PEKERJAAN UMUM"
BAB
I
KETENTUAN UMUM Pasal
1
Dalam Peraturan Gubernur iniyang dimaksud dengan
:
1" Daerah adalah Provinsi Daerah Khusus lbukota Jakarta.
2. Pemerintah Daerah adalah Gubenur dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3. Gubernur adalah Kepala Daerah Provinsi Daerah Khusus lbukota Jakarta. 4. Sekretariat Daerah adalah Sekretariat Daerah Provinsi Daerah Khusus lbukota Jakarta.
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Provinsi Daerah Khusus lbukota Jakarta.
6. Asisten Pembangunan dan Lingkungan Hidup Sekretaris Daerah adalah Asisten Pembangunan dan Lingkungan Hidup Sekretaris Daerah Provinsi Daerah Khusus lbukota Jakarta.
7. Kota Administrasi adalah Kota Administrasi
di
Provinsi Daerah Khusus
lbukota Jakarta.
8. Kabupaten Administrasi adalah Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu Provinsi Daerah Khusus lbukota Jakarta.
9. Walikota adalah Walikota Kota Administrasi. 10. Bupati adalah Bupati Kabupaten Administrasi.
11. Dinas Pekerjaan Umum yarrg juga disebut Dinas adalah Dinas Pekerjaan Unnum Provinsi Daerah Khusus lbukota Jakarta.
12. Kepala lJinas adalah Kepala Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Daerah Khusus lbukota Jakarta.
13. Suku Dinas Pekerjaan Umurn Jalan adalah Suku Dinas Pekerjaan Umum Jalan pada Kota Administrasi.
14. Suku Dinas Pekerjaan Umurn -fata Air adalah Suku Dinas Pekerjaan Umum Tata Air pada Kota Administrasi. 15.
suku Dinas Pekerjaan Umum Kepulauan seribu adalah Suku
Dinas
Pekerjaan Umum pada Kabupaten Administrasi.
16. Kepala Suku Dinas adalah Kepala Suku Dinas Pekerjaan Umum Jalan, Kepala Suku Dinas Pekerjaan Umum Tata Air dan Kepala Suku Dinas Pekerjaan Umum Kepulauan Seribu.
17. Kecamatan adalah Kecamatan di Provinsi Daerah Khusus lbukota Jakarta.
18. Camat adalah Camat di Provinsi Daerah Khusus lbukota Jakarta. 19. Seksi Dinas Pekerjaan Umum Jalan adalah Seksi Dinas Pekerjaan Umum Jalan pada Kecamatan.
20. Seksi Dinas Pekerjaan Umum Tata Air adalah Seksi Dinas Pekerjaan Umum Tata Air pada Kecamatan.
BAB
II
KEDUDUKAN. TUGAS DAN FUNGSI Pasal 2
(1) Dinas
Pekerjaan Umum merupakan unsur pelaksana otonomi daerah di bidang pekerjaan umum.
(2) Dinas Pekerjaan Umum dipimpin oleh seorang Kepala Dinas
yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab l<epada Gubernur melalui Sekretaris Daerah.
(3) Dalam melaksanakan
tugasnya, Kepala Dinas Pekerjaan Umum dibantu oleh seorang Wakil Kepala Dinas.
(4) Dinas Pekerjaan umum dalam melaksanakan tugas dan
fungsinya dikoordinasikan oleh Asisten Pembangunan dan Lingkungan Hidup.
Pasal 3
(1) Dinas Pekerjaan umum mempunyai tugas melaksanakan
pengaturan, pembinaan, pembangunan, peningkatan, pemeliharaan, pengendalian dan pengamanan jalan, jembatan, pengelolaan sumber daya air dan sarana jaringan utilitas.
(2) Untuk
menyelenggarakan tugas sebagairnana dimaksud pada ayat (1), Dinas Pekerjaan Umum mempunyai fungsi :
a. penyusunan dan pelaksanaan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Dinas Pekerjaan Umum; perurnusan b. kebijakan teknis pelaksanaan tugas pengaturan, pembinaan, pembangunan dan pengamanan jalan, jembatan, pengelolaan sumber daya air dan sarana jaringan utilitas; c. penyusunan pedoman dan standar teknis, pelayanan masyarakat dan pemberdayaan sumber daya manusia; d. penelitian dan pengembangan di bidang jalan, jembatan, pengeroraan sumber daya air dan sarana jaringan utilitas; e. pembangunan dan pemeliharaan jalan, jembatan, prasarana dan sarana sumber daya air; f. pelaksanaan, pengawasan dan pengendalian jaringan utilitas; g. pengamanan jalan, jembatan, prasarana dan sarana sumber daya air dan sarana jaringan utilitas; h. penyediaan dan pelayanan alat-alat teknis dan alat-alat berat; i. pelayanan penelitian laboratorium; j. pengukuran dan pengujian; k. pelayanan, pembinaan dan pengendalian rekomendasi dan/atau perizinan di bidang pekerjaan umum; l. penyelenggaraan reklamasi pantai; m. pengembangan peran serta masyarakat dalam pembangunan dan pemeliharaan jalan, jembatan, pengelolaan sumber daya air dan sarana jaringan utilitas; n. pembinaan dan pengembangan tenaga fungsional dan teknis pekerjaan umum; o. pemungutan, penatausahaan, penyetoran, pelaporan dan pertanggungjawaban penerimaan retribusi pekerjaan umum; ..
p. penegakan perundang-undangan di bidang pekerjaan umum; q. penyediaan, penatausahaan, penggunaan, pemeliharaan dan perawatan prasarana dan sarana pckerjaan umum; r. pemberian dukungan teknis kepada masyarakat dan perangkat daerah; s. pengelolaan kepegawaian, keuangan, barang dan ketatausahaan Dinas Pekerjaan Umum; dan t. pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi.
BAB
III
ORGANISASI Bagian Kesatu Susunan Organisasi Pasal 4 (1) Susunan organisasi Dinas Pekerjaan Umum sebagai berikut:
a. Kepala Dinas; b.
Wakil Kepala Dinas;
c. Sekretariat, terdiri dari
1. Subbagian 2. Subbagian 3. Subbagian 4. Subbagian
:
Umum; Kepegawaian; Program dan Anggaran; dan Keuangan.
d. Bidang Jalan, terdiri dari : 1. Seksi Perencanaan Jalan; 2. Seksi Pelaksanaan dan Pengendalian Pembangunan Jalan; dan 3. Seksi Pelaksanaan dan Pengendalian Peningkatan Jalan. e. Bidang Jembatarr, terdiridari : 1. Seksi Perencanaan Jembatan; 2. Seksi Pelaksanaan dan Pengendalian Jembatan; 3. Seksi Pelaksanaan dan Pengendalian Simpang Tak Sebidang.
f. Bidang Pengelolaan
Sumber Daya Air, terdiridari : 1. Seksi Perencanaan Pengelolaan Sumber Daya Air; 2. Seksi Pelaksanaan dan Pengendalian Konservasi dan Pendayagunaan Sumber Daya Air; dan 3. Seksi Pelaksanaan dan Pengendalian Prasarana dan Sarana Pengendalian Banjir.
g. Bidang Pemeliharaan Sumber Daya Air, terdiri dari : 1. Seksi Perencanaan Pemeliharaan Sumber Daya Air; 2. Seksi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Konservasi dan Pendayagunaan Sumber Daya Air; dan 3. Seksi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pengendalian Banjir. h. Bidang Pemeliharaan Jalan dan Jembatan, ter
i.
Bidang Bina Prasarana dan Sarana Jaringan Utilitas. terdiri dari. 1" Seksi Pelayanan Masyarakat dan Perizinan; 2. Seksi Pelaksanaan dan Pengendalian Pe:izinan; dan 3. Seksi Pengadaan dan Pengamanan Lahan Prasarana Pekerjaan Umum.
j. Suku Dinas Pekerjaan Umum Jalan Kota Administrasi; k. Suku Dinas Pekerjaan Umum Tata Air Kota Administrasi;
l.
Suku Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu;
m.Seksi Dinas Pekerjaan Umum Jalan pada Kecamatan; n. Seksi Dinas Pekerjaan Umunr Tata Air pada Kecamatan;
o. Unit Pelaksana Teknis Dinas; p. Kelompok Jabatan Fungsional.
(2) Bagan susunan organisasi Dinas Pekerjaan Umum sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Gubernur ini.
Bagian Kedua Kepala Dinas Pasal 5 (1) Kepala Dinas Pekerjaan Umum mempunyaitugas:
a. memimpin dan mengoordinasikan pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3;
b. memimpin dan
c. d. e.
mengoordinasikan pelaksanaan tugas dan fungsi Sekretariat, Bidang, Suku Dinas, Unit Pelaksana Teknis dan Kelompok Jabatan Fungsional; melaksanakan koordinasi dan kerja sama dengan Satuan Perangkat Daerah (SKPD), Unit Kerja Perangkat Daerah (UKPD) dan/atau instansi pemerintah/swasta, dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas; menetapkan kebijakan teknis Bidang Pekerjaan Umum; dan melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas. Bagian Ketiga
Wakil Kepala Dinas Pasal 6
(2)Wakil Kepala Dinas mempunyaitugas
:
a. membantu Kepala Dinas dalam memimpin b.
pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3; menyelenggarakan koordinasi dan pengendalian segala kebijakan yang ditetapkan oleh Kepala Dinas.
c. d. e.
membantu Kepala Dinas dalam pelaksanaan koordinasi dengan instansi pemerintah/swasta; membantu Kepala Dinas dalam pelaksanaan koordinasi Bidang, Suku Dinas dan Unit Pelaksana Teknis; dan mewakili Kepala Dinas apabila Kepala Dinas berhalangan melaksanakan tugasnya.
(3) Wakil Kepala Dinas dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
Bagian Keempat Sekretariat Pasal 7 (1) Sekretariat merupakan Unit Kerja staf Dinas Pekerjaan Umum. (2) Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
Pasal 8 (1) Sekretariat melaksanakan tugas administrasi Dinas Pekerjaan Umum.
(2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimarra dimaksud pada ayat Sekretariat mempunyai fungsi
(1),
:
a. penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Sekretariat ; b. pelaksanaan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Sekretariat ; c. pengoordinasian penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Dinas; d. pengoordinasian penyusunan rencana strategis Dinas; e. pengoordinasian penyusunan kebijakan teknis Dinas; f. pelaksanaan monitoring, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Dinas; g. pengelolaan kepegawaian, keuangan dan barang Dinas; h. pembinaan dan pengembangan tenaga fungsional dan tenaga teknis pekerjaan umum; i. pelaksanaan kegiatan kerumahtanggaan dan ketatausahaan Dinas; j. pelaksanaan publikasi kegiatan dan pengaturan acara Dinas; k. pemeliharaan dan perorating prasarana dan sarana kerja Dinas; l. pengelolaan sistem informasi pekerjaan umum; m.penyusunan bahan kebijakan teknis pekerjaan umum yang berkaitan dengan tugas dan fungsi Sekretariat ; n. pengoordinasian penyusunan lapor:an (ker.rangan, kinerja, kegiatan dan akuntabilitas) Dinas; o. penyiapan bahan laporan Dinas yang terkait dengan tugas dan fungsi Sekretariat: dan p. pelaporan darr pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi Sekretariat.
Pasal
I
(1)SubbagianUmummerupakanSatuanKerjaSekretariatdalampelaksanaan adminiitrasi umum Dinas Pekerjaan Umum' seorang Kepala Subbagian yang (2) Subbagian Umum dipimpin oleh kepada sekretaris Dinas' berkedudukan di bawah dan bertanggung lawio (3) Subbagian Umum mempunyai tugas:
Kerja dan Anggaran (RKA) dan Dokumen pelaksanaun nngg"r"n (DPA)' Sekretariai sesuai dengan lingkup
a. menyusun bahan Rencana
Sekretariat Dokumen peraksanaan Ansgaran (DpA)
o.
ll3i"t##"k."
c.
melaksanakan kegiatan surai-menyurat
sesuai dengan lingkuP tugasnYa;
dan kearsipan antara lain penomoran' stempel' penerimaan, pencatata.n' pentaklikan' penyimpanan, penelusuran
pendistribusian dan pengiriman surat serta dan Pemeliharaan arsiP; keamanan d. melaksanak;;;gi;t"n pemeliharaan kebersihan, keindahan' dan ketertiban kantor; dan perawatan prasarana dan e. melaksanakan kegiatan pemeliharaan seperti nangun;n gedung dan perlengkapan/peralatan/
sarana kerja
f. g. h.
i.
inventaris kantor; bangunan gedung kantor melaksanakan kegiatan proses pembangunan. nventaris kantor; Dinas oun p*ng"d"aan perlengkapan/pera|atan/i dan perpustakaan iapaVpertemuan melaksanalun" pungulolaan ruang
Dinas;
.--- ^^^-^ Dinas; ni pengaturan acara melaksanakan publikasi kegiatan, upacara dan kebutuhan perlengkapan/ menghimpun, menganali=i. i"n'mengajukan peralatan/inventaris kantor Dinas;
j.menerima,menyimpandanmendistribusikanper|engkapan/peralatan/
k.
inventaris kantor Dinas; melaksanakan koordinasi penghapusan
barang;
i
|.menyampaikanpencatatan,pembangunan/pengadaan,pener|maan'
p"nyi'p"n"n,pendistribusiandan-penghapusanbarattgkepada
bub-bagian Keuangan untuk dibukukan; listrik; m. meng"ndalikan pungg'n"un telepon' air dan
n.menyiapkanbahanIaporanSekretariatyangterkaitdengantugaS Subbagian Umum; dan tugas o. melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan Subbagian Umum' Pasal 10
(1)SubbagranKepegawaian.merupakanSatuanKerjaSekretariatdalam Umum' pelaksanaan p*n{*tolaan kepegawaian Dinas Pekerjaan
subbagian yang Kepegawaian. dipimpin oleh seorang Kepala jawab kepada sekretaris Dinas' berkedudukan di bawah dan bertanggung
(2) subbagian (3)
Subbagian Kepegawaian mempunyai tugas
:
a.menyusunbahanRencanaKeriadanAnggaran(RKA)danDokumen pelaksanaun Anggur"n (DPA)' sekretariat sesuai dengan lingkup tugasnYa;
melaksanakan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Sekretariat
b.
sesuai dengan lingkuP tugasnYa;
c. melaksanakan perencanaan kebutuhan, penempatan, d. e.
f. g. h.
i.
mutasi, pengembangan, pendidikan dan pelatihan pegawai; melaksanakan monitoring, pembinaan, pengendalian, pengembangan dan pelaporan kinerja dan disiplin pegawai; melaksanakan pengurusan hak, kesejahteraan, penghargaan, kenaikan pangkat, cuti dan pensiun pegawai; menyiapkan dan memproses administrasi pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian pegawai dalam dan darijabatan; menghimpun, mengolah, menyajikan dan memelihara data, informasi dan dokumen kepegawaian termasuk daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan (Dp3) dan Daftar Urut Kepangkatan (DUK) pegawai; menyiapkan bahan laporan Sekretariat yang berkaitan dengan tugas Subbagian Kepegawaian; dan melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas Subbagian Kepegawaian.
Pasal
11
(1)Subbagian Program dan Anggaran merupakan Satuan Kerja Sekretariat dalam pelaksanaan tugas program dan anggaran Dinas Pekerjaan Umum. (2) Subbagian Program dan Anggaran dipirnpin oleh seorang Kepala Subbagian yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris Dinas.
(3) Subbagian Program dan Anggaran mempunyaitugas
:
a. menyusun
bahan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Sekretariat sesuai dengan lingkup
tugasnya;
b.
c.
melaksanakan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Sekretariat sesuai d'engan lingkup tugasnya;
melaksanakan monitoring, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Dinas;
d. menerima, meneliti dan memproses permohonan penerbitan/ pencetakan Surat Perintah Membayar (SPM);
e. melaksanakan penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA),
f. g. h.
i. j. k.
L
Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA), laporan kinerja, laporan kegiatan dan laporan akuntabilitas terhadap Unit Kerja Dinas menghimpun bahan dan menyusun laporan (kinerja, kegiatan dan akuntabilitas) Dinas;
melaksanakan pengelolaan sistem informasi manajemen pekerjaan umum; mengoordinasikan penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Sekretariat; menghimpun bahan dan mengoordinasikan penyusunan rencana strategis Dinas; mengoordinasikan penyusunan iaporan (kinerja, kegiatan dan akuntabilitas) Sekretariat; menyiapkan bahan laporan Sekretariat yang terkait dengan tugas Subbagian Program dan Anggaran; dan melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas Subbagian Program dan Anggaran.
Pasal 12
(1) Subbagian Keuangan merupakan Satuan Kerja Sekretariat dalam pengelolaan keuangan Dinas Pekerjaan Umum.
(2) Subbagian Keuangan dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian
yang jawab Dinas. ltepada Sekretaris clan bawah bertanggung berkedudukan di
(3)
Subbagian Keuangan mempunyai tugas
:
a. menyusun bahan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Sekretariat sesuai dengan lingkup tugasnya; b. melaksanakan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Sekretariat sesuai dengan lingkup tugasnya; c. melaksanakan penatausahaan keuangan Dinas; d. menerima, meneliti dan memproses Surat Permintaan Pembayaran (SPP) yang diajukan Bendahara e. melakukan, meneliti/menguji kelengkapan persyaratan tagihan belanja Dinas; f. menghimpun dan menyusun bahan pertanggungjawaban keuangan Dinas; g. megh;mpun bahan dan menyusun iaporan keuangan (realisasi anggaran, neraca dan catatan atas laporarr keuangan) Dinas; h. melaksanakan analisis nilai dan manfaat aset Dinas: i. mencatat, membukukan dan mengakuntansikan aset Dinas; j. memberikan bimbingan dan konsultasi teknis penyusunan bahan pertanggungjawaban dan laporan keuangan terhadap Unit Kerja Dinas; k. mengoordinasikan, memberikan bimbirrgan dan konsultasi teknis kepada Bendahara; l. mengoordinasikan penyusunan laporan keuangan Sekretariat ; m.menyiapkan bahan laporan Sekretariat yang terkait dengan tugas Subbagian Keuangan; dan n. melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas Subbagian Keuangan.
Bagian Kelima Bidang Jalan
Pasal 13 (1) Bidang Jalan merupakan Unit Kerja lini Dinas Pekerjaan Umum dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian kegiatan pembangunan dan peningkatan jalan. (2) Bidang Jalan dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas
Pasal 14 (1) Bidang Jalan mempunyai tugas melaksanakan penyusunan pedoman dan standar teknis, perencanaan dan pelaksanaan konstruksi pembangunan dan peningkatan jalan.
(2) untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Jalan mempunyai fungsi:
a. penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DpA) Bidang .taLn; b. pelaksanaan Dokumen pelaksanaan Anggaian (DpA) Bidang Jalan; c. penyusunan kebijakan teknis perencanaan, pelaksanaan dan pengendarian,kegiatan pembangunan dan peningkatan jaran; d. pelaksanaan .koordinasi perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian kegiatan pembangunan dan peningkatan jalan;
e. pelaksanaan pengembangan dan evaruasi sistem perencanaan, pelaksanaan. dan pengendarian kegiaLn pembangunan
dan peningkatan jalan; pelaksanaan kegiatan perencanaan jalan; g. pelaksanaan dan pengendarian kegiatan pembangunan jaran; h. peraksanaa.n {an pengendarian keliata; ;;;iili'"tan jaran; penyiapan bahan raporan Dinas yang terkait Jengan tugas dan fungsi Bidang Jalan; dan penyusunan ra.poran dan pertanggungjawaban peraksanaan tugas dan fungsi Bidang Jalan.
f.
i' j.
pasal
1S
(1) seksi Perencanaan
Jaran merupakan satuan Kerja Bidang Jaran daram --.J pelaksanaan kegiatan perencanaan
jalan.
(2) seksi Perencanaan Jaran dipimpin orerr seorang Kepara seksi yang di bawah oan 'uertanssr.n ;;;;f,"repaoa Kepara Bidans !:,T;:ro,kan (3)
Seksi Perencanaan Jalan mempunyai tugas
:
a.
menyusun bahan Rencana K-qrjl dan Anggaran (RKA) dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DpA)-tlidang i;a; ;""uai dengan ringkup tugasnya; b. melaksanakan Dokumen peraksanaan Anggaran (DpA) Bidang Jaran sesuai dengan lingkup tugasnya; c. menyiapkan bahan penyusunan kebijakan perencanaan jaran; d. melaksanakan kegiatan pengumpuran datateknis teknit (coilecting data) dan penyusunan dokumen rencana teknik pembangunan dan p-ening(atan jalan;
e'
menyusun norma,
standar, pedoman dan manuar peraksanaan pekerjaan pembangunan dan peningkatan jatan; meneliti dokumen iencana teknik p6mu"ng;nan oanlatau peningkatan jalan yang akan diraksanakan oreh'masyarirr"i t"o"n hukum dan/atau instansi pemerintah: g. melaksanakan kegiatan peneritia.l da1 pengembangan dalam rangka peningkaian kualitas Oanan]-r"toO" teknorogi jaran kerja dan jenis kontruksi jaran, termisuk kerja sam" o*ng"n instansi pemerintah/ swasta; h. menyusun pembakuan jenis konstruksi, harga satuan, standar mutu bahan dan peraratan pei<erjaan pembangrn"i dan peningkatan jaran; 'terhadap menyiapkan rekomendasi puEwn""n dan pemanfaatan struktur dan ruang jaran, tidak termasut< re"t-omenoasi terhadap sarana jaringan utilitas.
f.
i.
j.
mengoordinasikait penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Bidang Jalan; k. mengoordinasikan penyusunan laporan (kegiatan, kinerja, keuangan dan akuntabilitas) Bidang Jalan; l. menyiapkan bahan laporan Bidang Jalan yang terkait dengan tugas Seksi Perencanaan Jalan; dan m. melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas Seksi Perencanaan Jalan. Pasal 16
(1) Seksi
Pelaksanaan dan Pengendalian Pembangunan Jalan merupakan Satuan Kerja Bidang Jalan dalam kegiatan pelaksanaan dan pengendalian pembangunan jalan.
(2) Seksi Pelaksanaan dan
Pengendalian Pembangunan Jalan dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Jalan.
(3) Seksi
Pelaksanaan dan Pengendalian Pernbangunan Jalan mempunyai
tugas: a. menyusun bahan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Bidang Jalan sesuai dengan lingkup tugasnya; b. melaksanakan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Bidang .lalan sesuai dengan lingkup tugasnya; c. menyiapkan bahan penyusunan kebijakan teknis pelaksanaan dan pengendalian pembangunan jalan; pelaksanaan koordinasi pelaksanaan dan pengendalian menyiapkan d. pembangunan jalan; e. melaksanakan kegiatan pembangunan jalan; f. melaksanakan kegiatan pengendalian terhadap pelaksanaan pembangunan jalan, termasuk yang dilaksanakan oleh masyarakat, badan hukum danlatau instansi pemerintah lainnya; g. mengadakan evaluasi terhadap pencapaian sasaran fungsional pembangunan jalan yang dituangkan dalam laporan akhir kegiatan; h. menyiapkan bahan laporan Bidang Jalan yang terkait dengan tugas Seksi Pelaksanaan dan Pengendalian Pembangunan Jalan; dan i. melaporkan dan mempertanggungjavuabkan pelaksanaan tugas Seksi Pelaksanaan dan Pengendalian Pembangunan Jalan. Pasal 17
(1) Seksi Pelaksanaan dan Pengendalian Peningkatan Jalan merupakan Satuan Kerja Bidang Jalan dalam kegiatarr pelaksanaan dan pengendalian peningkatan jalan. (2) Seksi Pelaksanaan dan Pengendalian Peningkatan Jalan dipimpin oleh seorang Kepala seksi yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Jalan. (3) Seksi Pelaksanaan dan Pengendalian Peningkatan Jalan mempunyai tugas:
bahan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Bidang Jalan sesuai dengan lingkup
a. menyusun
tugasnya; b. melaksanakan Dokumen Pelaksanaan
Anggaran (DPA) Bidang Jalan
sesuai dengan lingkup tugasnya;
menyiapkan bahan penyusunan kebijakan teknis pelaksanaan dan pengendalian peningkatan jalan; d. menyiapkan pelaksanaan koordinasi pelaksanaan dan pengendalian peningkatan jalan; e. melaksanakan kegiatan peningkatan jalan; f. melaksanakan kegiatah pengendalian terhadap pelaksanaan peningkatan jalan, termasuk yang dilaksanakan oleh masyarakat, badan hukum dan/atau instansi pemerintah lainnya; g. mengadakan evaluasi terhadap pencapaian sasaran fungsional peningkatan jalan yang dituangkan dalam laporan akhir kegiatan, h. menyiapkan bahan laporan Bidang Jalan yang terkait dengan tugas Seksi Pelaksanaan dan Pengendalian Peningkatan Jalan; dan l. melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas Seksi Pelaksanaan dan Pengendalian Peningkatan Jalan. Bagian Keenam Bidang Jembatan Pasal 1B (1) Bidang Jembatan merupakan Unit Kerja lini Dinas Pekerjaan Umum dalam pelaksanaan perencanaan dan pelaksanaan konstruksi pembangunan dan peningkatan jembatan dan simpang tak sebidang. (2) Bidang Jembatan dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas
Pasal 19
(1) Bidang Jembatan mempunyai tugas melaksanakan penyusunan pedoman dan standar teknis, perencanaan dan pelaksanaan konstruksi pembangunan dan peningkatan jembatan dan simpang tak sebidang. (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dinraksud pada ayat (1), Bidang Jembatan mempunyai fungsi : a.
penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) dan
Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Bidang Jembatan; b. pelaksanaan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Bidang Jembatan; c. penyusunan kebijakan teknis pelaksanaan pemberdayaan komunitas, kelembagaan dan sumber daya manusia profesi bidang pekerjaan umum; d. pelaksanaan koordinasi pemberdayaan komunitas, kelembagaan dan sumber daya manusia profesi bidang pekerjaan umum; e. pelaksanaan kegiatan perencanaan jembatan dan simpang tak sebidang; f. pelaksanaan dan pengendalian kegiatan konstruksi jembatan; g. pelaksanaan dan pengendalian kegiatan konstruksi simpang tak sebidang; h. pelaksanaan evaluasi pemberdayaan komunitas, kelembagaan dan sumber daya manusia profesi bidang pekerjaan umum;
J.
penyiapan bahan laporan Dinas yang terkait dengan tugas dan fungsi Bidang Jembatan; dan penyusunan laporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi Bidang Jembatan. Pasal 20
(1)
Seksi Perencanaan Jembatan merupakan Satuan Kerja Bidang Jembatan dalam pelaksanaan kegiatan perencanaan jembatan.
(2) Seksi
Perencanaan Jembatan dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berkedudukan di bawah dan bertanggring jawab kepada Kepala Bidang Jembatan.
(3)
Seksi Perencanaan Jembatan mempunyai tugas
:
a. menyusun bahan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Bidang Jembatan sesuai dengan lingkup tugasnya; b. melaksanakan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Bidang Jembatan sesuai dengan lingkup tugasnya; c. menyiapkan bahan penyusunan kebijakan teknis mengenai perencanaan jembatan; d. menyiapkan pelaksanaan koordinasi perencanaan jembatan; e. melaksanakan kegiatan pengumpulan data teknik (collecting data) dan penyusunan dokumen rencana teknik pembangunan dan peningkatan jembatan dan simpang tak sebidang f. menyusun norma, standar, pedoman dan manual pelaksanaan pekerjaan pembangunan dan peningkatan jembatan dan simpang tak sebidang; g. meneliti dokumen rencana teknik pembangunan dan/atau peningkatan jembatan dan simpang tak sebidang yang akan dilaksanakan oleh masyarakat, badan hukum maupun institusi; h. melaksanakan kegiatan penelitian dan pengembangan teknologi jembatan dan simpang tak sebidang dalam rangka peningkatan kualitas bahan, metoda kerja dan jenis kontruksi jembatan dan simpang tak sebidang, termasuk dalam hal ini mengadakan kerja sama dengan institusi lain: i. menyrsun pembakuan jenis konstruksi, harga satuan, standar mutu bahan dan peralatan pekerjaan pembangunan dan peningkatan jembatan dan simpang tak sebidang; j. menyiapkan rekomencjasi terhadap penggunaan dan pemanfaatan struktur dan ruang jembatan dan simpang tak sebidang, tidak termasuk rekomendasi terhadap sarana jaringan utilitas. k. mengoordinasikan penyusunan Rencarra Kerja dan Anggaran (RKA) dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Bidang Jembatan; L mengoordinasikan penyusunan laporan (kegiatan, kinerja, keuangan, dan akuntabilitas) Bidang .lembatan; m.menyiapkan bahan laporan Bidang Jembatan yang terkait dengan tugas Seksi Perencanaan Jembatan; dan n. melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas Seksi Perencanaan Jembatan.
Pasal 21
(1)Seksi Pelaksanaan dan Pengendalian Jembatan merupakan Satuan Kerja Bidang Jembatan dalam kegiatan pelaksanaan dan pengendalian jembatan.
(2)Seksi Pelaksanaan dan Pengendalian Jembatan dipimpin oleh seorang
Kepala Seksi yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Jembatan.
(3)Seksi Pelaksanaan dan Pengendalian Jembatan mempunyaitugas
:
a. menyusun bahan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) dan Dokurnen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Bidang Jembatan sesuai dengan lingkup tugasnya; b. melaksanakan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Bidang Jembatan sesuai dengan lingkup tugasnya; c. menyiapkan bahan penyusunan kebijakan teknis mengenai pelaksanaan dan pengendaliar'r jembatan; d. menyiapkan pelaksanaan koordinasi pelaksanaan dan pengendalian jembatan; e. melaksanakan kegiatan pembangu nan danlatau peningkatan jembata n ; f. melaksanakan kegiatan pengendalian terhadap pelaksanaan pembangunan/ peningkatan jembatan, termasuk yang dilaksanakan oleh masyarakat, badan hukum dan/atau instansi pemerirrtah lainnya; g. mengadakan evaluasi terhadap pencapaian sasaran fungsional pembangunan/peningkatan jembatan yang dituangkan dalam laporan akhir kegiatan; h. menyiapkan bahan laporan Bidang Jembatan yang terkait dengan tugas Seksi Pelaksanaan dan Pengendalian Jembatan; dan i. melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas Seksi Pelaksanaan dan Pengendalian Jembatan.
Pasal 22 (1)
Seksi Pelaksanaan dan Pengendalian Simpang Tak Sebidang merupakan
Satuan Kerja Bidang Jembatan dalam kegiatan pelaksanaan dan pengendalian simpang tak sebidang.
(2)Seksi Pelaksanaan dan Pengendalian Simpang Tak Sebidang dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Jembatan.
(3)Seksi Pelaksanaan dan Pengendalian Simpang Tak Sebidang mempunyai tugas: a. menyusun bahan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Bidang Jembatan sesuai dengan lingkup tugasnya; b. melaksanakan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Bidang Jembatan sesuai dengan lingkup tugasnya; c. menyiapkan bahan penyusunan kebijakan teknis mengenai pelaksanaan dan pengendalian simpang tak sebidang; d. menyiapkan pelaksanaan koordinasi pelaksanaan dan pengendalian simpang tak sebidang; e. melaksanakan kegiatan pembangunan dan/atau peningkatan simpang tak sebidang;
f. melaksanakan kegiatan pengendalian terhadap pelaksanaan pembang;unan/
peningkatan simpang tak sebidang, termasuk yang dilaksanakan oleh masyarakat, badan hukum dan/atau instansi pemerintah lainnya; g. mengadakan evaluasi terhadap pencapaian sasaran fungsional pembangunan/peningkatan simpang tak sebidang yang dituangkarr dalam laporan akhir kegiatan; h. menyiapkan bahan laporan Bidang Jembatan yang terkait dengan tugas Seksi Pelaksanaan dan Pengendalian Simpang Tak Sebidang; dan i. melaporkan dan mempei'tanggungjawabkan pelaksanaan tugas Seksi Pelaksanaan dan Pengendalian Simpang Tak Sebidang. Bagian Ketujuh Bidang Perrgelolaan Sumber Daya Air Pasal 23
(1) Bidang Pengelolaan Sumber Daya Air merupakan Unit Kerja lini Dinas Pekerjaan Umum dalam pelaksanaaan perencanaan, pengelolaan dan pengendalian sumber daya air. (2) Bidang Pengelolaan Sumber Daya Air dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
Pasal 24
(1)Bidang Pengelolaan Sumber Daya Air mempunyai tugas melaksanakan penyusunan pedoman dan standar teknis, perencanaan dan pelaksanaan pengelolaan dan pengendalian sumber daya air. (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Pengelolaan Sumber Daya Air mempunyai fungsi : a. penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Bidang Pengelolaan Sumber Daya Air; b. pelaksanaan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Bidang Pengelolaan Sumber Daya Air; c. penyusunan kebijakan teknis pengelolaan sumber daya air dan pantai; d. pelaksanaan koordinasi pengelolaan sumber daya air dan pantai; e. pelaksanaan kegiatan perencanaan pengelolaan sumber daya air dan pantai;
f. pelaksanaan
dan pengendalian kegiatan konservasi dan pendayagunaan sumber daya air dan pantai; g. pelaksanaan dan pengendalian kegiatan pengendalian banjir; h. pelaksanaan pengembangan dan evaluasi sistem pengelolaan sumber daya air dan pantai; i. penyiapan bahan laporan Dinas yang terkait dengan tugas dan fungsi Bidang Pengelolaan Sumber Daya Air; dan j. penyusunan laporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi Bidang Pengelolaan Sumber Daya Air.
Pasal 25
(1)Seksi Perencanaan Pengelolaan Sumber Daya Air merupakan Satuan Kerja Bidang Pengeroraan sumber Daya Air daram perir
(2)seksi Perencanaan pengelolaan Sunrber.Daya Air dipimpin oleh seorang Kepala seksi yang
berkedudukan di bawah odn oertanggung jawab kepada Kepala Bidang pengelolaan Sumber Daya Air.
(3)
seksi Perencanaan pengelolaan sumber Daya Air mempunyai tugas : a. menyusun bahan Rencana ,1erj3.dan Anggaran (RKA) dan Dokumen Pelaksana"n (DpA) 'eiO"ng p;-g;t"i;an Sumber Daya 4lgguran Air sesuaidengan lingkup tugasnya; ,D' meraksanakan Dokumen peraksanaan A.nggaran (DpA) Bidang Pengeloraan sumber Daya Air ses.uai crengan tugasnya; c. menyiapkan bahan penyusunan kebijaka'n t iin"girp krl; pengeroraan
d'
sumber daya air dan pantai; menyiapkan pelaksanaan koordinasi perencanaan pengelolaan sumber daya air dan pantai;
e. melaks"n"kr:^f:gil"i
?gfgumputan data teknik (coilecting data) dan penyusunan dokumen rencana teknik pengelolaan sumber a"aya aii oan pantai; menyusun no-rmq, standar, pedoman dan manuar peraksanaan kegiatan pengelolaan sumber daya air dan pantai; g' meneliti dokumen rencana tekniri, pengeroraan sumber daya air yang akan diraksanekan oreh masyarakit, rruoin-r,ri'um daniatau instansi pemerintah lainnya; h' melaksanakan kegiatan penelr'!1n_ d?n. pengembangan teknorogi pengeroraan sumber daya air dan pantai datari rangka peningkatan kuatitas bahan, peraratan, metoda on"truksi pengeroraan sumber daya air, termasuk daram "r,ul-ini-rlngadakan kerja sama "'v"r dengan instansi pemerintah tainnya; menyusun pembakuan jenis [onstrut<si, harga satuan pekerjaan, standar mutu bahan dan peraratan pekerjaan pddroL;; sumber daya air dan pantai;
f.
k",liq; iliil'i -'
i.. j.
k.
,r'
menyiapkan rekomendasi terhadap penggunaan dan pemanfaatan '[Intai, struktur dan ruang sumber daya 0""'n ,--' tidak termasuk rekomendasi terhadip sarana jaringan "irutilitas; melaksanakan.evaruasi aan rieng6muandn perencanaan pengeroraan sumber
daya air dan pantai; mengoordinasikan penyusunan Rencal?.xg!g dan Anggaran (RKA) dan Dokumen peraksanaan Anggaran (DpA) Bi'iLil pengeroraan sumber Daya Air; m' mengoordinasikan penyusunan raporan (kegiatan, kinerja, keuangan, d a n a ku nta b itas B id a n g pen ge ) ro a a n s r ri,., n"'r' o*f ya n r; n' menyiapkan bahan rapoian Bi-dang pengerorian dr,'no_",. Daya Air yang terkait dengan tugas seksi perenclnaaripengeroL"n Sumber Daya Air; o' melaporkan rgmpertanggungjawabr
I
i
dll
pasal 26 (1)
seksi Peraksana:i pengendarian Konservasi dan pendayagunaan 91" Sumber Daya Air merupakan Satuan Kerja Bidang pengeroraan Sumber Daya Air dalam kegiatan pit"ks-an"an dan pengendalian konservasi dan pendayagunaan sumber daya air oan pantai.
(2)
Seksi Pelaksanaan dan Pengendalian Konservasi dan Pendayagunaan
Sumber Daya Air dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Pengelolaan Sumber Daya Air. (3) Seksi Pelaksanaan dan Pengendalian Konservasi Sumber Daya Air mempunyaitugas :
dan
Pendayagunaan
a. menyusun bahan Rencana Kerja oan Anggaran (RKA) darr Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Bidang Pengelolaan Sumber Daya Air sesuai dengan lingkup tugasnya; b. melaksanakan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Bidang Pengelolaan Sumber Daya Air sesuai dengan lingkup tugasnya; c. menyiapkan bahan penyusunan kebijakan teknis pelaksanaan dan pengendalian konservasi dan pendayagunaan sumber daya air dan pantai;
d. menyiapkan pelaksanaan koordinasi pelaksanaan dan pengendalian konservasi dan pendayagunaan sumber daya air dan pantai; e. melaksanakan kegiatan konservasi dan pendayagunaan sumber daya air dan pantai; f. melaksanaan kegiatan pengendalian terhadap pelaksanaan konservasi dan pendayagunaan sumber daya air dan pantai, termasuk yang dilaksanakan oleh masyarakat, badan hukum darr/atau instansi pemerintah lainnya; g. mengadakan evaluasi terhadap pencapaian sasaran fungsional kegiatan konservasi dan pendayagunaan sumber daya air dan pantai yang dituangkan dalam laporan akhir kegiatan; h. menyiapkan bahan laporan Bidang Sumber Daya Air yang terkait dengan tugas Seksi Pelaksanaan dan Pengendalian Konservasi dan Pendayagunaan Sumber Daya Air; dan i. melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas Seksi Pelaksanaan dan Pengendalian Konservasi dan Pendayagunaan Sumber Daya Air.
Pasal 27 (1) Seksi Pelaksanaan dan Pengendalian Prasarana dan Sarana Pengendalian
Banjir merupakan Satuan Kerja Bidang Pengelolaan Sumber Daya Air dalam kegiatan pelaksanaan dan pengendalian prasarana dan sarana pengendali banjir.
(2)Seksi Pelaksanaan dan Pengendalian Prasarana dan Sarana Pengendalian Banjir dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Pengelolaan Sumber Daya Air. (3)Seksi Pelaksanaan dan Pengendalian Prasararra dan Sarana Pengendalian Banjir mempunyai tugas
;
a. menyusun bahan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Bidang Pengelolaan Sumber Daya Air sesuai dengan lingkup tugasnya; b. melaksanakan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Bidang Pengelolaan Sumber Daya Air sesuai dengan lingkup tugasnya; c. menyiapkan bahan penyusunan kebijakan teknis pelaksanaan dan pengendalian prasarana dan sarana pengendali banjir;
d. menyiapkan pelaksanaan koordinasi pelaksanaan dan pengendalian prasarana dan sarana pengendali banjir; e. melaksanakan kegiatan pembangunan dan/atau peningkatan prasarana dan sarana pengendalian banjir; f. melaksanakan kegiatan pengendalian terhadap pelaksanaan pembangunan dan/atau peningkatan prasarana dan sarana pengendalian banjir, termasuk yang dilaksanakan oleh masyarakat, badan hukum dan/atau instansi pemerintah lainnya; g. mengadakan evaluasi terhadap pencapaian sasaran fungsional kegiatan pembangunan dan/atau peningkatan prasarana dan sarana pengendalian banjir yang dituangkan dalam laporan akhir kegiatan; h. menyiapkan bahan laporan Bidang Pengelolaan Sumber Daya Air yang terkait dengan tugas Seksi Pelaksanaan dan Pengendalian Prasarana dan Sarana Pengendali Banjir; dan i. melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas Seksi Pelaksanaan dan Pengendalian Prasarana dan Sarana Pengendali Banjir.
Bagian Kedelapan Bidang Pemeliharaan Sumber Daya Air
Pasal 28
(1)Bidang Pemeliharaan Sumber Daya Air merupakan Unit Kerja lini Dinas Pekerjaan Umum dalam pelaksanaan pemeliharaan sumber daya air.
(2) Bidang Pemeliharaan Sumber Daya Air dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
Pasal 29
(1) Bidang Pemeliharaan Sumber Daya Air mempunyai tugas melaksanakan pemeliharaan sumber daya air. (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Bidang Pemeliharaan Sumber Daya Air mempunyaifungsi : a. penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Bidang Pemeliharaan Sumber Daya Air; b. pelaksanaan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Bidang Pemeliharaan Sumber Daya Air; penyusunan c. bahan kebijakan teknis pelaksanaan pemeliharaan sumber daya air dan pantai; d. pelaksanaan koordinasi pelaksanaan pemeliharaan sumber daya air; e. pelaksanaan kegiatan perencanaan pengoperasian dan pemeliharaan prasarana dan sarana sumber daya air dan pantai; f. pelaksanaan dan pengendalian kegiatan pengoperasian dan pemeliharaan prasarana dan sarana, konservasi dan pendayagunaan sumber daya air dan pantaii g. pelaksanaan dan pengendalian kegiatan pengoperasian dan pemeliharaan prasarana dan sarana dan pengendalian banjir. h. pelaksanaan pengembangan dan evaluasi pemeliharaan sumber daya air dan pantai;
i.
penyiapan bahan laporan Dinas yang terkait dengan tugas dan fungsi Bidang Pemeliharaan Sumber Daya Air; dan penyusunan laporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi Bidang Pemeliharaan Sumber Daya Air. Pasal 30
(1)Seksi Perencanaan Pemeliharaan Sumber Daya Air merupakan Satuan Kerja Bidang Pemeliharaan Sumber Daya Air dalam pelaksanaan kegiatan perencanaan pemeliharaan sumber daya air dan pantai.
(2)Seksi Perencanaan Pemeliharaan Sumber Daya Air dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Pemeliharaan Sumber Daya Air. (3) Seksi Perencanaan Pemeliharaan Sumber Daya Air mempunyai tugas
:
a. menyusun bahan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Bidang Pemeliharaan Sumber Daya Air sesuai dengan lingkup tugasnya; b. melaksanakan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Bidang Pemeliharaan Sumber Daya Air sesuai dengan lingkup tugasnya; c. menyiapkan bahan penyusunan kebijakan teknis pelaksanaan perencanaan pemeliharaan sumber daya air dan pantai; d. menyiapkan pelaksanaan koordinasi perencanaan pemeliharaan sumber daya air dan pantai; e. melaksanakan kegiatan pengumpulan data teknik (collecting data) dan penyusunan dokumen rencana teknik pengoperasian dan pemeliharaan prasarana dan sarana sumber daya air dan pantai; f. menyusun norma, standar, pedoman dan nranual pelaksanaan pekerjaan pengoperasian dan pemeliharaan prasarana dan sarana sumber daya air dan pantai; g. meneliti dckumen rencana teknik pengoperasian dan pemeliharaan sumber daya air dan pantai yang akan dilaksanakan oleh masyarakat, badan hukum dan/atau instansi pemerintah lainnya; h. melaksanakan kegiatan penelitian dan pengembangan teknologi pengoperasian dan pemeliharaan prasarana dan sarana sumber daya air dan pantai dalam rangka peningkatan kualitas bahan, peralatan, metoda kerja dan jenis kontruksi, termasuk dalam hal ini mengadakan kerja sama dengan instansi pemerintah/swasta; i. menyusun pembakuan jenis konstruksi, harga satuan, standar mutu bahan dan peralatan pekerjaan pengoperasian dan pemeliharaan prasarana dan sarana sumber daya air dan pantai; j. mengoordinasikan penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Bidang Pemeliharaan Sumber Daya Air; k. mengoordinasikan penyusunan laporan (kegiatan, kinerja, keuangan, dan akuntabilitas) Bidang Pemeliharaan Sumber Daya Air; l. menyiapkan bahan laporan Bidang Pemeliharaan Sumber Daya Air yang terkait dengan tugas Seksi Perencanaan Pemeliharaan Sumber Daya Air; dan m.melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas Seksi Perencanaan Pemeliharaan Sumber Daya Air.
Pasal 31
(1)Seksi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Konservasi dan Pendayagunaan Sumber Daya Air merupakan Satuan Kerja Bidang Pemeliharaan Sumber Daya Air dalam pelaksanaan kegiatan pemeliharaan prasarana dan sarana konservasi dan pendayagunaan sumber daya air dan pantai.
seksi
(2)
Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Konservasi dan Pendayagunaan. sumber Daya Air dipimpin oleh seorang Kepala seksi yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab t<eploa Kepala Bidang Pemeliharaan Sumber Daya Air.
(3)
seksi
Pemeliharaan prasarana
dan sarana Konservasi
Pendayagunaan Sumber Daya Air mempunyai tugas:
dan
a. menyusun b.
c.
bahan Rencana Kerja dan Anggaran (RKrA) dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Bidang pemltifraraan Sumber Daya Air sesuai dengan lingkup tugasnya; melaksanakan Dokumen pelaksanaan Anggaran (DpA) Bidang Pemeliharaan Sumber Daya Air sesuai dengan iingf.rp tugasnya; menyiapkan bahan penyusunan kebijikan teknis - p"rn"iih"ru"n prasarana dan sarana konservasi dan pendayagunaan sumber daya air dan pantai;
d. menyiapkan pelaksanaan koordinasi pemeliharaan prasarana dan sarana konservasi dan pendayagunaan sumber daya air o"n p"nt"i; e. melaksanakan kegiatan pengoperasian dan pemeliharaan prasarana
dan sarana. konservasi dan pendayagunaan sumber O"vi OJn pantai; melaksanakan kegiatan pengendallan terhadap peliksanaan "ii bperasi dan pemeliharaan prasarana dan sarana konservasi dan penday"glnu"n sumber d?v." air dan pantai, termasuk yang dilaksanaftai oleh masyarakat, badan hukum dan/atau instansi pemerintah lainnya; g. melaksanakan pemeriksaan rutin atas kondisi prasarana dan sarana konservasi.dan pendayagunaan surnber daya air dan pantai; h. melaksanakan kegiatan penanggulangan dan/atau tlndakan perbaikan segera terhadap pengoperasian prasarana dan sarana konservasi dan pendayagunaan sumber daya air dan pantai; mengadakan evaluasi terhadap pencapaian sasaran fungsional pengoperasian dan pemeliharaan prasarana dan sarana konservisi dan pendayagunaan sumber daya air dan pantai yang dituangkan datam laporan akhir kegiatan; menyiapkan bahan raporan Bidang pemeliharaan sumber Daya Air yang terkait dengan tugas Seksi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Konservasi dan pendayagunaan Sumber Daya Air; dan k. melaporkan dT mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas seksi Pemeliharaan Prasarana dan SarCna Konservasi dan nenoa"yalunaan Sumber Daya Air,
f.
- i. j.
pasal 32
(1)Seksi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pengendalian Banjir merupakan satuan Kerja Bidang pemeliharaan sumber Diya Air dalam'p"t"t"In""n kegiatan pemeliharaan prasarana dan sarana konservasi dan penday"gun""n sumber daya air dan pantai.
(2)Seksi Pemeliharaan Prasarana dan.sa.rana Pengendalian Banjir dipimpin oleh seorang Kepara gglri yang berkedudukan dibawah oan ubrtani-gung '-'.'ei jawab kepada Kepara Bidang pemeliharaan sumber Daya Air.
(3)seksi Pemeliharaan prasarana dan sarana pengendarian Banjir mempunyai tugas:
a.
menyusun bahan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) dan Dokumen Pelaksanaan A.nggaran (DpA) Bidang perirtinaraan sumb", olvu ni,. sesuai dengan lingkup tugasnya;
.b' melaksanakan
Dokumen peraksanaan
Anggaran (DpA) Bidang -"' Pemeliharaan sumber Daya Air sesuai dengan rin"gr.up tug"rny"; 'teknis
c' menytapkan bahan penyusunan kebijikan
-
p"r"iih"r"rn
prasarana dan sarana pengendalian banjirj 'pemeliharaan d' menyiapkan pelaksanaarl koordinasi prasarana dan sarana pengendalian banjir; e. melaksanakan kegiatan pengoperasian dan pemeriharaan prasarana d"l sarana pengendalian banj-ir; melaksanakan kegiatan pengendarian terhadap peraksanaan operasi dan pemeliharaan pra$arana dan sarana pengendarian banjir, termasuk yang dilaksanakan oreh masyarakat, badan r,uiuo, maupun institusi; g. melaksanakan pemeriksaan rutin atas r.onJri prasarana dan sarana pengendalian banjir; h. melaksanakan kegiatan penanggurangan dan/atau tindakan perbaikan segera terhadap pengoperasian prasarana dan sarana pengendarian banjir;
f'-
i' j'.
. k.
mengadakan evaruasi
terhadap pencapaian sasaran fungsional pengoperasian dan pemeriharaan prasarana dan sarana pengendarian banjir yang dituangkan daram raporan akhir kegiaian; menyiapkan bahan raporan Biding pemerihara"an-sumoer terkait dengan tugas seksi pJmerihara"n- pr"'rur"n"Daya Air yang dan sarana Pengendalian Banjii; dan melaporkan dT mempertanggungjawabkan peraksanaan tugas seksi Pemeliharaan prasarana dan -slrana pengenoatian Banjir. Bagian Kesembilan Bidang Pemeliharaan Jalan dan Jembatan
pasal 33 (1) Bidang Pemeliharaan Jalan dan Jembatan merupakan Unit Kerja lini Dinas Pekerjaan umum daram peraksanaan perencanaan dan pemeriharaan jaran, jembatan dan simpang tak sebidang. (2) Bidang Pemeriharaan Jaran dan Jembatan dipimpin oreh seorang berkedudukan di bawah oan b"rianssrns jawab Kepara kepada P$T:
#:3
pasal 34 (1) Bidang Pemeriharaan Jaran dan Jembatan mempunyai tugas meraksanakan penyusunanan pedoman dan standar pelaksanaan pemeriharaan jaran, jembatan teknis,' perencanaan dan o"n ,i*b"ng tak sebidang. (2) untuk meraksanakan, tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Pemeliharaan Jalan danJembatai mempunyai fungsi :
dan Anggaran (RKA) dan Dokumen (DPA) Bidang Pemeliharaan Jalan dan Pelaksanaan Anggaran
a. penyusunan Rencana Kerja
Jembatan; b. pelaksanaan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Bidang Pemeliharaan Jalan dan Jembatan; c. penyusunan kebijakan teknis pemeliharaan jalan dan jembatan; d. pelaksanaan koordinasi pemeliharaan jalan ddn jembatan; e. pelaksanaan kegiatan perencanaan pemeliharaan jalan, jembatan dan simpang tak sebidang; f. pelaksanaan dan pengendalian kegiatan pemeliharaan jalan; g. pelaksanaan dan pengendalian kegiatan pemeliharaan jembatan dan simpang tak i h. pelaksanaan pengembangan dan evaluasi pemeliharaan jalan dan jembatart; i. penyiapdn bahan laporan Dinas yang terkait dengan tugas dan fungsi Bidang Pemeliharaan Jalan dan Jembatan; dan j. penyusunan laporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi Bidang Pemeliharaan Jalan dan Jembatan.
sebidang.
Pasal 35
(1)Seksi Perencanaan Pemeliharaan Jalan dan Jembatan merupakan Satuan Kerja Bidang Pemeliharaan Jalan dan Jembatan dalam pelaksanaan kegiatan perencanaan pemeliharaan jalan dan jembatan.
(2)Seksi Perencanaan Pemeliharaan Jalan dan Jembatan dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Pemeliharaan Jalan dan Jembatan. (3)Seksi Perencanaan Pemeliharaan Jalan dan Jembatan mempunyaitugas
:
a. menyusun
bahan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Bidang Pemeliharaan Jalan dan
Jembatan sesuai dengan lingkup tugasnya;
b. melaksanakan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA)
c. d. e.
f. g. h.
i.
Bidang Pemeliharaan Jalan dan Jembatan sesuai dengan lingkup tugasnya; menyiapkan bahan penyusunan kebijakan teknis perencanaan pemeliharaan jalan dan jembatan; menyiapkan pelaksanaan koordinasi perencanaan pemeliharaan jalan dan jembatan; melaksanakan kegiatan pengumpulan data teknik (collecting data) dan penyusunan dokumen rencana teknik pemeliharaan jalan, jembatan dan simpang tak sebidang; menyusun norma, standar, pedomarr dan manual pelaksanaan pekerjaan pemeliharaan jalan, jembatan dan simpang tak sebidang; meneliti dokumen rencana teknik pemeliharaan jalan, jembatan dan simpang tak sebidang yang akan dilaksanakan oleh masyarakat, badan hukum maupun institusi; melaksanakan kegiatan penelitian dan pengembangan teknologi pemeliharaan jalan, jembatan dan simpang tak sebidang dalam rangka peningkatan kualitas bahan, metoda kerja dan jenis kontruksi pemeliharaan jalan, jembatan dan simpang tak sebidang, termasuk dalam hal ini mengadakan kerja sama dengan institusi lain; menyusun pembakuan jenis konstruksi, harga satuan, standar mutu bahan dan peralatan pekerjaan penreliharaan jalan, jembatan dan simpang tak sebidang.
melaksanakan evaluasi dan pengembangan perencanaan pemeliharaan jalan dan jembatan; k. mengoordinasikan penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DFA) Bidang Pemeliharaan Jalan dan Jembatan; mengoordinasikan penyusunan laporan (kegiatan, kinerja, keuangan, dan akuntabilitas) Bidang Pemeliharaan Jalan dan Jembatan; m. menyiapkan bahan laporan Bidang Pemeliharaan Jalan dan Jembatan yang terkait dengan tugas Seksi Perencanaan Pemeliharaan Jalan dan Jembatan; dan n. melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas Seksi Perencanaan Pemeliharaan Jalan dan Jembatan.
Pasal 36
(1)Seksi Pelaksanaan dan Pengendalian Pemeliharaan Jalan merupakan Satuan Kerja Bidang Pemeliharaan Jalan dan Jembatan dalam kegiatan pelaksanaan dan pengendalian pemeliharaan jalan.
(2)Seksi Pelaksanaan dan Pengendalian Pemeliharaan Jalan dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Pemeliharaan Jalan dan Jembatan.
(3)Seksi Pelaksanaan dan Pengendalian Pemeliharaan Jalan mempunyai tugas:
a. b.
c. d. e. f
.
g. h.
i. j. k.
menyusun bahan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Bidang Pemeliharaan Jalan dan Jembatan sesuai dengan lingkup tugasnya; melaksanakan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Bidang Pemeliharaan Jalan dan Jembatan sesuai dengan lingkup tugasnya; menyiapkan bahan penyusunan kebijakan teknis pelaksanaan dan pengendalian pemeliharaan jalan; menyiapkan pelaksanaan koordinasi pelaksanaan dan pengendalian pemeliharaan jalan; melaksanakan kegiatan pemeliharaan jalan; melaksanakan pemeriksaan rutin atas konrlisi kemantapan struktur jalan serta bangunan pelengkap dan perlengkapannya; melaksanakan kegiatan penanggulangan dan/atau tindakan perbaikan segera guna beroperasinya pelayanan jalan serta bangunan pelengkap dan perlengkapannya; mengadakan evaluasi terhadap pencapaian sasaran fungsional pemeliharaan jalan yang dituangkan dalam laporan akhir kegiatan; melaksanakan evaluasi dan pengembangan pelaksanaan dan pengendalian pemeliharaan jalan; menyiapkan bahan lapcran Bidang Pemeliharaan Jalan dan Jernbatan yang terkait dengan tugas Seksi Pelaksanaan dan Pengendalian Pemeliharaan Jalan; dan melaporkan dan mempertanggungjawabl
(1) Seksi Pelaksanaan dan Pengendalian Pemeliharaan Jembatan merupakan Satuan Kerja Bidang Pemeliharaan Jalan dan Jembatan dalam kegiatan pelaksanaan dan pengendalian pemeliharaan jembatan.
(2) Seksi Pelaksanaan dan Pengendalian Pemeliharaan Jembatan dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Pemeliharaan Jalan dan Jembatan' (3) Seksi Pelaksanaan dan Pengendalian Pemeliharaan Jembatan mempunyai tugas: a. menyusun bahan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Bidang Pemeliharaan Jalan dan Jembatan sesuai dengan lingkup tugasnya; b. melaksanakan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Bidang Pemeliharaan Jalan dan Jembatan sesuai dengan lingkup tugasnya; c. menyiapkan bahan penyusunan kebijakan teknis pelaksanaan dan pengendalian pemeliharaan jembatan; d. menyiapkan pelaksanaan koordinasi pelaksanaan dan pengendalian pemeliharaan jembatan ; e. melaksanakan kegiatan pemeliharaan jembatan dan simpang tak sebidang; f. melaksanakan pemeriksaan rutin atas kondisi kemantapan struktur' jembatan dan simpang tak sebidang serta kondisi bangunan/prasarana pelengkapnya; g. melaksanakan kegiatan penanggulangan dan/atau tindakan perbaikan guna beroperasinya pelayanan jembatan dan simpang tak sebidang; h. melaksanakan kegiatan evaluasi terhadap pencapaian sasaran fungsional pemeliharaarr jembatan dan simpang tak sebidang yang dituangkan dalam laporan akhir kegiatan. i. melaksanakan evaluasi dan pengembangan pelaksanaan dan pengendalian pemeliharaan jembatan ; j. menyiapkan bahan laporan Bidang Pemeliharaan Jalan dan Jembatan yang terkait dengan tugas Seksi Pelaksanaan dan Pengendalian Pemeliharaan Jembatan; dan k. melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas Seksi Pelaksanaan dan Pengend'alian Pemeliharaan Jembatan Bagian Kesepuluh Bidang Bina Prasarana dan Sarana Jaringan Utilitas
Pasal 38 (1) Bidang Bina Prasarana dan Sarana Jaringan Utilitas merupakan Unit Kerja lini Dinas Pekerjaan Umum dalam pelaksanaan pelayanan, pembinaan, pengawasan dan pengendalian atas rekomendasi/perizinan, pengendalian sarana jaringan utilitas, serta pengadaan dan pengamanan lahan untuk prasarana dan sarana pekerjaan umum. (2) Bidang Bina Prasarana dan Sarana Jaringan Utilitas dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas. Pasal 39
(1)Bidang Bina Prasarana dan Sarana Jaringan Utilitas mempunyai tugas memberikan pelayanan, pembinaan, pengawasan dan pengendalian atas rekomendasi/perizinan, pengendalian sarana jaringan utilitas, serta pengadaan dan pengamanan lahan untuk prasarana dan sarana pekerjaan umum.
(2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Bina Prasarana dan Sarana Jaringan Utilitas mempunyaifungsi : a. penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Bidang Bina Prasana dan Sarana Jaringan Utilitas; b. pelaksanaan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Bidang Bina Prasarana dan Sarana Jaringan Utilitas; penyusunan kebijakan teknis bina prasarana dan sarana jaringan utilitas; c. pengendalian atas d. pelaksanaan koordinasi pelaksanaan rekomendasi/perijinan lingkup pekerjaan umum; e. pelaksanaan kegiatan pemberian layanan masyarakat lingkup pekerjaan umum; f. pelaksanaan dan pengendalian atas rekomendasi/perizinan lingkup pekerjaan umum; g. pelaksanaan dan pengendalian pengadaan dan pengamanan lahan prasarana dan sarana pekerjaan umum h. penyiapan bahan laporan Dinas yang terkait dengan tugas dan fungsi Bidang Bina Prasarana dan Sarana Jaringan Utilitas; dan i. penyusunan laporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi Bidang Bina Prasarana dan Sarana Jaringan Utilitas.
dan
Pasal 40
(1)Seksi Pelayanan Masyarakat dan Perizinan merupakan Satuan Kerja Bidang Bina Prasarana dan Sarana Jaringan Utilitas dalam pelaksanaan kegiatan pelayanan masyarakat dan perizinan.
(2)Seksi Pelayanan Masyarakat dan Perizinan dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Bina Prasarana dan Sarana Jaringan Utilitas.
(3)Seksi Pelayanan Masyarakat dan Perizinan mempunyai tugas
:
a. menyusun bahan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Bidang Prasarana dan Sarana Jaringan Utilitas sesuai dengan lingkup tugasnya; b. melaksanakan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Bidang Prasarana dan Sarana Jaringan Utilitas sesuai dengan lingkup tugasnya; c. menyiapkan pelaksanaan koordinasi pelayanan masyarakat dan perizinan; d. melaksanakan kegiatan koordinasi teknis dan administrasi antar bidang dalam rangka pemberian izin atau rekomendasi teknik terhadap pembangunan, peningkatan dan pemanfaatan prasarana dan sarana pekerjaan umum kepada masyarakat, badan hukum dan/atau instansi pemerintah lainnya; e. mengarahkan, membimbing dan menyiapkan pemberian izin atau rekomendasi pembangunan/peningkatan prasarana dan sarana pekerjaan umum yang dilaksanakan oleh masyarakat, badan hukum dan/atau instansi pemerintah lainnya; f. mengarahkan, membimbing dan menyiapkan pemberian izin atau rekomendasi penempatan dan pembangunan sarana jaringan utilitas serta bangunan pelengkapnya; g. melaksanakan kegiatan pemberian data dan informasi yang berkaitan dengan pelayanan perizinan lingkup pekerjaan umum kepada masyarakat, badan hukum dan/atau instansi pemerintah lainnya;
h. melaksanakan pengembangan
data induk
(database)
sistem
pengendalian administrasi perizinan prasarana dan sarana lingkup
pekerjaan umum. mengoordinasikan penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Bidang Prasarana dan Sarana Jaringarr Utilitas; j. mengoordinasikan penyusunan laporan (kegiatan, kinerja, keuangan, dan akuntabilitas) Bidang Prasarana dan Sarana Jaringan Utilitas; k. menyiapkan bahan laporan Bidang Bina Prasarana dan Sarana Jaringan Utilitas yang terkait dengan tugas Seksi Pelayanan Masyarakat dan PerUinan; dan l. melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas Seksi Pelayanan Masyarakat dan Perizinan.
i.
Pasal 41
(1)Seksi Pelaksanaan dan Pengendalian Perizinan merupakan Satuan Kerja Bidang Bina Prasarana dan Sarana Jaringarr Utilitas dalam pelaksanaan kegiatan pelaksanaan dan pengendalian perizinan.
(2)Seksi Pelaksanaan dan Pengendalian Perizinan dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Bina Prasarana dan Sarana Jaringan Utilitas. (3)Seksi Pelaksanaan dan Pengendalian Perizinan mempunyai tugas: a. menyusun bahan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Bidang Prasarana dan Sarana Jaringan Utilitas sesuai dengan lingkup tugasnya; b. melaksanakan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Bidang Prasarana dan Sarana Jaringan Utilitas sesuai dengan lingkup tugasnya; c. menyiapkan pelaksanaan koordinasi pelaksanaan dan pengendalian perizinan; d. melaksanakan kegiatan pengadaan sarana jaringan utilitas baik yang dibiayai Pemerintah Daerah maupun kerja sama dengan dunia usaha dan instansi pemerintah/swasta lainnya; e. melaksanakan pengaturan, penataan dan pengendalian lapangan terhadap rekomendasi/perizinan, termasuk dalam hal ini penempatan sarana jaringan utilitas; f. mengadakan koordinasi teknis antar instansi pemerintah/swasta dalam rangka pelaksanaan dan pengendalian rekomendasi/perizinan; g. mengadakan evaluasi terhadap pencapaian sasaran fungsional kegiatan pengendalian layanan masyarakat. h. menyiapkan bahan laporan Bidang Bina Prasarana dan Sarana Jaringan Utilitas yang terkait dengan tugas Seksi Pelaksanaan dan Pengendalian Perizinan; dan i. melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas Seksi Pelaksanaan dan Pengendalian Perizinan. Pasal 42
(1)seksi Pengadaan dan Pengamanan Lahan Prasarana Pekerjaan umum merupakan Satuan Kerja Bidang Bina Prasarana dan Sarana Jaringan Utilitas dalam pelaksanaan kegiatan pengadaan dan pengamanan lahan prasarana dan sarana pekerjaan umum.
dan Pengamanan Lahan Prasarana Pekerjaan Umum Kepala Seksi yang berkedudukan di bawah dan oleh seorang dipimpin jawab kepada Kepala Bidang Bina Prasarana dan Sarana bertanggung
(2) Seksi Pengadaan
Jaringan Utilitas.
(3)Seksi Pengadaan dan Pengamanan Lahan Prasarana Pekerjaan Umum mempunyai tugas
:
a. menyusun bahan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Bidang Prasarana dan Sarana Jaringan Utilitas sesuai dengan lingkup tugasnya; b. melaksanakan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Bidang Prasarana dan Sarana Jaringan Utilitas sesuai dengan lingkup tugasnya; c. menyiapkan bahan penyusunan kebijakan teknis pengadaan dan pengamanan lahan prasarana dan sarana pekerjaan umum; d. menyiapkan pelaksanaan koordinasi pengadaan dan pengamanan lahan prasarana dan sarana pekerjaan umum; e. melaksanakan pengurusan penguasaan perencanaan peruntukan lahan pembangunan prasarana pekerjaan umum; f. menyelenggarakan kegiatan inventarisasi, musyawarah dan pemberian ganti rugi; g. melaksanakan pengurusan sertifikasi lahan prasarana dan sarana pekerjaan umum; h.melaksanakan koordinasi dengan instansi pemerintafr/swasta dalam penyelesaian masalah sosial dan hukum; i. melaksanakan upaya-upaya pengamanan lahan terhadap tindakan pengambilan dan/atau penggunaan lahan prasarana dan sarana pekerjaan umum secara ilegal; j. mengadakan evaluasi terhadap pencapaian sasaran fungsional kegiatan pengadaan dan pengamanan lahan prasarana dan sarana pekerjaan umum yang dituangkan dalam laporan akhir. k. menyiapkan bahan laporan Bidang Bina Prasarana Pekerjaan Umum dan Sarana Jaringan Utilitas yang terkait dengan tugas Seksi Pengadaan dan Pengamanan Lahan Prasarana Pekerjaan Umum; dan l. melaporkan dan menrpertanggungjawabkan pelaksanaan tugas Seksi Pengadaan dan Pengamanan Lahan Prasarana Pekerjaan Umum. Bagian Kesebelas
Suku Dinas Pekerjaan Umum Jalan Kota Administrasi
Pasal 43
(1) Suku Dinas
Pekerjaan Umum Jalan merupakan Unit Kerja Dinas Pekerjaan Umum pada Kota Administrasi.
(2) Suku Dinas Pekerjaan Umum Jalan dipimpin oleh seorang Kepala Suku Dinas yang secara teknis dan administrasi berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas, serta secara operasional berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Walikota. Pasal 44
(1) Suku Dinas Pekerjaan umum Jalan mempunyai tugas
melaksanakan
pengaturan, pembinaan, pembangunan, peningkatan, pemeliharaan, pengendalian dan pengamanan jalan dan jembatan, serta pengawasan sarana jaringan utilitas.
sebagaimana pada ayat (1) ini, Suku Dinas fungsi: Jalan mempunyai Pekerjaan Umum
(2) Untuk melaksanakan tugas
a. penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Suku Dinas; b. pelaksanaan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Suku Dinas; c. pelaksanaan koordinasi pekerjaan umlrm jalan pada lingkup wilayah Kota Administrasi; d. pemprograman dan penganggaran, perencanaan teknis, pengadaan lahan, pelaksanaan konstruksi kegiatan pembangunan/peningkatan jalan dan jembatan; e. pemeliharaan dan pengamanan jalan dan jembatan; f. pemberian layanan, pembinaan, pengawasan dan pengendalian atas reko mendasi/perizinan, serta pengawasa n sarana jaringan util itas; g. pelaksanaan pengembangan peran masyarakat dalam pembangunan dan pemeliharaan jalan dan jembatan; h. pembinaan kegiatan pekerjaan jalan dan jembatan di Kecamatan. i. penyediaan, penatausahaan, penggunaan, pemeliharaan dan perawatan prasarana dan sarana kerja Suku Dinas; j. pengelolaan kepegawaian, keuangan dan barang Suku Dinas; k. pelaksanaan kegiatan kerumahtanggaan dan ketatausahaan Suku Dinas; l. pelaksanaan publikasi kegiatan dan pengaturan acara Suku Dinas; m. pelaksanaan pembinaan dan pelayanan pekerjaan umum jalan; n. pemungubn, penatausahaan, penyetoran, pelaporan dan pertanggungjawaban penerimaan retribusidan denda administrasi pekerjaan umum jalan; o. penegakan peraturan perundang-undangan di bidang pekerjaan umum jalan pada lingkup Kota Administrasi; p. penyiapan bahan laporan Dinas dan Kota Administrasi yang terkait dengan tugas dan fungsi Suku Dinas; dan q. pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi Suku Dinas.
(3)
Pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi Suku Dinas Pekerjaan Umum Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf q, untuk teknis dan administrasi disampaikan oleh kepala Suku Dinas kepada Kepala Dinas dan untuk operasional disampaikan Kepala suku Dinas kepada Walikota.
.,
Pasal 45
Suku Dinas Pekerjaan Umum Jalan terdiri dari
:
a. Kepala Suku Dinas; b. Sub Bagian
Tata Usaha
;
c. Seksi Perencanaan dan Pelayanan Masyarakat d. Seksi Jalan dan Jembatan; e. Seksi Prasararra Jalan dan Sarana Jaringan Utilitas;
f. Seksi Pemeliharaan Jalan dan Jembatan: dan g. Subkelompok Jabatan Fungsional.
Pasal 46 Kepala Suku Dinas mempunyaitugas:
a. memimpin dan mengoordinasikan pelaksanakan tugas dan fungsi Suku Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44;
b. mengoordinasikan pelaksanaan tugas Subbagian, Seksi dan Subkelompok Jabatan Fungsional; c. melaksanakan kerja sama dan koordinasi dengan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD), Unit Kerja Perangkat Daerah (UKPD) dan/atau instansi pemerintah/swasta, dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi Suku Dinas; dan d. melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas dan fungsi Suku Dinas.
Pasal 47
(1)Subbagian Tata Usaha merupakan Satuan Kerja staf Suku Dinas dalam pelaksanaan administrasi Suku Dinas. (2) Subbagian Tata Usaha dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Suku Dinas. (3) Subbagian Tata Usaha mempunyaitugas:
a. menyusun
bahan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Suku Dinas sesuai dengan lingkup
tugasnya;
b.
c. d. e.
f.
g. h.
i. j. k.
melaksanakan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Suku Dinas sesuai dengan lingkup tugasnya; melaksanakan pengelolaan kepegawaian; melaksanakan pengelolaan keuangan dan barang; melaksanakan surat-menyurat dan kearsipan; memelihara dan merawat prasarana dan sarana kerja Suku Dinas; memelihara kebersihan, keindahan, keamanan dan ketertiban kantor; melaksanakan publikasi kegiatan, upacara dan pengaturan acara Suku Dinas; melaksanakan pengelolaan ruang rapat; menyiapkan bahan laporan Suku Dinas yang terkait dengan tugas Subbagian Tata Usaha; dan melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas Subbagian Tata Usaha. Pasal 48
(1)Seksi Perencanaan dan Pelayanan Masyarakat merupakan Satuan Kerja Suku Dinas dalam pelaksanaan kegiatarr perencanaan dan pelayanan masyarakat.
(2) Seksi Perencanaan dan Pelayanan Masyarakat dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Suku Dinas.
(3) Seksi Perencanaan
dan Pelayanan Masyarakat mempunyaitugas:
a. menyusun
bahan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Suku Dinas sesuai dengan lingkup
b.
tugasnya; melaksanakan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Suku Dinas sesuai dengan lingkup tugasnya; i,
d.
e.
t. g. h. i"
j.
melaksanakan kegiatan pengumpulan data teknik (collecting data) dan penyusunan dokumen rencana teknik pembangunan, peningkatan dan pemeliharaan jalan; meneliti dokumen rencana teknik pembangunan dan/atau peningkatan jalan yang akan dilaksanakan oleh rnasyarakat, badan hukum dan/atau instansi pemerintah lainnya; menyiapkan rekomendasi terhadap penggunaan dan pemanfaatan struktur dan ruang jalan, tidak termasuk rekomendasi terhadap sarana jaringan utilitas. mengoordinasikan penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Suku Dinas; melaksanakan monitoring, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Suku Dinas mengoordinasikan penyusunan laporan (keuangan, kinerja, kegiatan dan akuntabilitas) Suku Dinas; melaksanakan kegiatan sosialisasi rencana program Bidang Jalan;
menyusun rencana teknis pembangurran, peningkatan
dan
pemeliharaan jalan dan jembatan tahunan Suku Dinas; k. melaksanakan monitoring, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana teknis pembangunan, peningkatan dan pemeliharaan jalan dan jembatan tahunan Suku Dinas; l. menyiapkan bahan laporan Suku Dinas dengan tugas Seksi Perencanaan dan Pelayanan Masyarakat; dan m. melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas Seksi Perencanaan dan Pelayanan Masyarakat.
Pasal 49
(1) Seksi Jalan dan Jembatan merupakan Satuan Kerja lini Suku Dinas dalam pelaksanaan kegiatan pengawasan dan pengendalian terhadap pelaksananaan pembangunan dan peningkatan jalan.
(2) Seksi Jalan dan Jembatan dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Suku Dinas.
(3) SeksiJalan dan Jembatan mempunyaitugas:
a. menyusun
bahan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Suku Dinas sesuai dengan lingkup
b.
c. d.
e.
f. g. h.
tugasnya; melaksanakan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Suku Dinas sesuai dengan lingkup tugasnya; melaksanakan kegiatan pembangrrnan dan peningkatan jalan dan jembatan; melaksanakan kegiatan pengawasan dan pengendalian terhadap pelaksananaan pembangunan dan peningkatan jalan, termasuk yang dilaksanakan oleh masyarakat, badan hukum maupun institusi; melaksanakan kegiatan pengadaan dan pengamanan lahan jalan dan jembatan; mengadakan evaluasi terhadap pencapaian sasaran fungsional pembangunan dan peningkatan jalan dan jembatan yang dituangkan dalam laporan akhir kegiatan. menyiapkan bahan laporan Suku Dinas yang terakit dengan tugas Seksi Jalan dan Jembatan; dan melaporkan dan menyampaikan pelaksanaan tugas seksi Jalan dan Jembatan.
Pasal
50
(1) Seksi Prasarana Jalan dan Sarana Jaringan Utilitas merupakan Satuan Kerja lini Suku Dinas dalam pelaksanaan kegiatan pembangunan, peningkatan dan pemanfaatan jalan dan jembatan dan pengawasan teknik terhadap pembangunan, pemasangan dan penanaman sarana jaringan utilitas.
(2) Seksi Prasarana Jalan dan Sarana Jaringan Utilitas dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Suku Dinas. (3) Seksi Prasarana Jalan dan Sarana Jaringan Utilitas mempunyai tugas:
a. menyusun
bahan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Suku Dinas sesuai dengan lingkup
tugasnya;
b.
c. d. e.
f. g. h.
melaksanakan Dokumen Pelaksanaan /rnggaran (DPA) Suku Dinas sesuai dengan lingkup tugasnya; melaksanakan kegiatarr koordinasi dalam rangka pemberian izin atau rekomendasi teknik terhadap pembangunan, peningkatan dan pemanfaatan jalan dan jembatan kepada masyarakat, badan hukum dan institusi; melaksanakan penyiapan dan pengendalian rekomendasi kegiatan perbaikan sarana jaringan utilitas; melaksanakan kegiatan pengawasan teknik terhadap pembangunan, pemasangan dan penanaman sarana jaringan utilitas; mengadakan evaluasi terhadap pencapaian sasaran fungsional pemberian rekomendasi/perizinan dan pengendalian sarana jaringan utilitas; menyiapkan bahan laporan Suku Dinas yang terkait dengan tugas Seksi Prasarana Jalan dan Sarana Jaringan Utilitas; dan melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas Seksi Prasarana Jalan dan Sarana Jaringan Utilitas.
Pasal
51
(1) Seksi Pemeliharaan Jalan dan Jembatan merupakan Satuan Kerja
lini
Suku Dinas dalam pelaksanaan pengawasan dan pengendalian terhadap pelaksananaan kegiatan pemeliharaan jalan dan jembatan.
(2) Seksi Pemeliharaan Jalan dan Jembatan dipimpin oleh seorang
Kepala Seksi yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Suku Dinas.
(3) Seksi Pemeliharaan
Jalan dan Jembatan mempunyaitugas:
a. menyusun bahan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Suku Dinas sesuai dengan lingkup tugasnya; b. melaksanakan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Suku Dinas sesuai dengan lingkup tugasnya; c. melaksanakan kegiatan pemeliharaan jalan dan jembatan; d. melaksanakan kegiatan pengendalian dan pengawasan terhadap pemeliharaan jalan dan jembatan, termasuk yang dilaksanakan olelr masyarakat, badan hukum maupun institusi;
e. melakSanakan kegiatan pemeriksaan rutin kondisi jalan dan jembatan serta bangunan pelengkaPnYa; f. melaksanakan penanggulangan kerusakan jalan dan jembatan yang bersifat mendesak (emergency); g. melaksanakan kerja sama dengan institusi terkait dalam penertiban terhadap penggunaan dan pemanfaatan ruang milik jalan; h. mengadakan evaluasi terhadap pencapaian sasaran fungsional pemeliharaan jalan dan jembatan yang dituangkan dalam laporan akhir kegiatan; i. menyiapkan bahan laporan Suku Dinas yang terkait dengan tugas Seksi Pemeliharaan Jalan dan Jembatan; dan j. melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas Seksi Pemeliharaan Jalan dan Jembatarr.
Bagian Keduabelas
Suku Dinas Pekerjaan Umum Tata Air Kota Administrasi
Pasal 52
(1) Suku Dinas Pekerjaan Umum Tata Air Kota Administrasi merupakan Unit Kerja Dinas Pekerjaan Umum pada Kota Administrasi.
(2) Suku Dinas Pekerjaan Umum Tata Air Kota Administrasi dipimpin oleh seorang Kepala Suku Dinas yang secara teknis dan administrasi berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas, serta secara operasional berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Walikota.
Pasal 53
(1) Suku Dinas
Pekerjaan Umum Tata Air Kota Administrasi mempunyai tugas melaksanakan pengaturan, pembinaan, pembangunan, peningkatan, pemeliharaan, pengendalian dan pengamanan prasarana dan sarana sumber daya air berdasarkan kebijakan teknik dari Kepala Dinas dan kebijakan operasional dari Walikota yang bersangkutan.
(2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
Suku
Dinas Pekerjaan Umum Tata Air Kota Administrasi mempunyaifungsi:
a. penyusunan b.
Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Suku Dinas; pelaksanaan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Suku Dinas;
c. pelaksanaan koordinasi pengaturan, pembinaan, d. e.
f. g. h.
i.
pembangunan, peningkatan, pemeliharaan, pengendalian dan pengamanan prasarana dan sarana sumber daya air pada lingkup wilayah Kota Administrasi; pemprograman dan penganggaran, perencanaan teknis, pengadaan lahan, pelaksanaan konstruksi kegiatan pengelolaan tata air; pengoperasian dan pemeliharaan serta pengamanan prasarana dan sarana tata air; pemberian layanan, pembinaan, pengawasan dan pengendalian atas rekomendasi/perizinan ; pengembangan peran serta masyarakat dalam pengelolaan tata air; pemberdayaan masyarakat dalam pengelolaan tata air; pembinaan kegiatan pekerjaan pengelolaan tata air di Kecamatan;
j.
pelaksanaan pelayanan perizinan tata air;
k. pemungutan, penatausahaan, penyetoran, pelaporan
dan
pertanggungjawaban penerimaan retribusi dan denda administrasi pelayanan tata air; l. penegakan peraturan perundang-undangan di bidang sumber daya air pada lingkup Kota Administrasi; m. pelaksanaan supervisi pelaksanaan tata air oleh Seksi Dinas Pekeriaan Umum Kecamatan i n. penyediaan, penatausahaan, penggunaan, pemeliharaan dan perawatan prasarana dan sarana kerja Suku Dinas; pengelolaan o. kepegawaian, keuangan dan barang Suku Dinas; p. pelaksanaan kegiatan kerumahtanggaan dan ketatausahaan suku
q.
r.
s.
Dinas; pelaksanaan publikasi kegiatan dan pengaturan acara suku Dinas;
penyiapan bahan laporan Dinas pekerjaan Umum dan Kota Administrasi. yang terkait dengan tugas dan fungsi suku Dinas; dan pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksdnaan tugas dan fungsi Suku Dinas.
(3) Pelaporan dan p.ertanggJngjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi suku Dinas Pekerjaan Umum Tata Air Kota Administrasi seSagaimana d'imaksud Pjda. ay}t {2) huruf r, untuk teknis dan administrasi-disampaikan oleh Kepala, Suku Dinas^ kepada Kepala Dinas dan untuk operasional . disampaikan Kepala Suku Dinas kepada Walikota.
Pasal 54 Suku Dinas Pekerjaan umum Tata Air Kota Administrasiterdiri dari
a. b.
c. d. 9. f. g.
:
Kepala Suku Dinas; Sub Bagian Tata Usaha ; Seksi Perencanaan dan Pelayanan Masyarakat; Seksi Konservasi Pendayagunaan Sumber Daya Air; 9"!,.i Pengendalian Prasarana dan sarana eehgendalian Banjir; seksi Pemeliharaan Prasarana dan sarana sum-ber Daya Air;'dan Subkelompok Jabatan Fungsional.
Pasal 55 Kepala Suku Dinas mempunyaitugas:
memimpin dan mengoordinasikan pelaksanakan tugas dan fungsi suku Dinas sebagaimana dimaksud dalam pasal 53; 2. mengoordinasikan pelaksanaan tugas Subbagian, Seksi dan Subkelompok Jabatan Fungsional; 1.
3.
melaksana.tll!e{a sama dan koordinasi dengan satuan Kerja perangkat Daerah (SKPD), Unit Kerja perangkat DaeraE (uKpD) dan/atau instinsi pemerintah/swasta, dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi suku Dinas; dan
4.
lefaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas dan fungsi
Suku Dinas.
Pasal 56
(1)Subbagian Tata Usaha merupakan Satuan Kerja staf Suku Dinas dalam pelaksanaan administrasi Suku Dinas.
(2) subbagiarl.,Tata Usaha dipimpin oleh seorang Kepala subbagian yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jaivab kepada xeiata sut
Dinas.
'i
(3) Subbagian Tata Usaha mempunyaitugas:
a' b.
menyusun bahan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DpA) suku Di;;; sesuai dengan ringkup
tugasnya;
melaksanakan Dokumen peraksanaan Anggaran (DpA) suku Dinas sesuai dengan lingkup tugasnya; c. melaksanakan pengelolain kepegawaian; d. melaksanakan pengelolaan keuangan dan baranq; e. melaksanakan surat_menyurat Oan-teaisip memelihara dan merawat-prasarana sarana kerja suku Dinas; g. memelihara kebersihan, keindahan, dan keam"n"n o"n ketertiban kanto. h' melaksanak?1 yp"g?ra dan pengaturan acara, p*ngrru."n ruang rapat dan publikasi Suku Dinas: menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis pekerjaan umum yang terkait dengan pelaksanaan pekerjain puoi rcot" Administrasi; menyiapkan bahan raporan suliu oinu. vlnd terkait dengan tugas Subbagian Tata Usaha; dan
t.
i' j. . melaporkan k'
urr*
mempertanggungjawabkan es-"vrsllsv'|\s' ' .d?r Usaha.
Subbagian Tata
peraksanaan tugas i
pasal 57
(1) seksi Perencanaan dan perayanan Masyarakat merupakan Satuan lini suku Dinas daram peraksinaan masyarakat.
Kerja
kegiatan p"run.unaan dan perayanan
(2) seksi Perencanaan dan perayanan Masyarakat dipimpin oreh seorang di bawah'Jon u".tungsuns jawab kepada [:!:i: S;fi Jil1:"'nedudukan
(3) seksi Perencanaan
a. b.
dan perayanan Masyarar
menyusun bahan Rencana Kerja^dan Anggaran (RKA) dan Dokumen Anssaran (DPA) suku lesuai dengan linskup
fi;:ff:"""
Dffi
melaksanakan Dokumen peraksanaan Anggaran (DpA) suku Dinas sesuai dengan lingkup tugasnya; c. melaksanakan kegiat"n punglrpuran data teknik (coilecting data) dan penyusunan dokumen rencana teknik pengetoiaa; sumber daya air; d. meneriti dokumen rencana teknik p"ng;ror"";'sumber daya air yang akan diraksanakan oreh.masyarakat, baian r,rku* maupun institusi; e. menyiapkan rekomendasi ierhadap p"nggun;"n dan pemanfaatan struktur dan ruang sumber daya tiiir.'llrr"ruL rekomendasi "ii, . terhadap sarana jaringan utilitas.
f
'
g'
n
mengoordinasikan p"iyurun"n R",13r:-5erja dan Anggaran (RKA) dan Dokumen pelaksanaanenggiran (DpA) Suku Dinas; metaksanakul,.lo_liloring,-"penge.qaliin Lvaruasi peraksanaan Dokumen petaksanaan
-
a;
nigjai"n tOpn) Sut, Oin""
lf,Jffi;1$Xi53i**U"":l'' r"p"i"1.'-ik;";;s"", kinerja, kegiatan
melaksanakan kegiatan sosialisasi rencana program pengelolaan sumber daya air; menyusun rencana teknis pembangunan, peningkatan dan pemeliharaan I' sumber daya air tahunan Suku Dirras; k. melaksanakan monitoring, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana teknis pembangunan, peningkatan dan pemeliharaan sumber daya air tahunan Suku Dinas; I I. menyiapkan bahan laporan suku Dinas yang terkait dengan tugas seksi Perencanaan dan Pelayanan Masyarakat; dan m. melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas seksi Perencanaan dan Pelayanan Masyarakat. t.
pasal 58
(1) seksi Konserva.sl gan_pendayagunaan sumber Daya Air
merupakan Satuan Kerja lini Suku Dinas d;lam pelaksanaan kegiaian konserva.i O"n pendayagunaan sumber daya air,
(2) seksi Konservasi^d?n pendayagunaan sumber Daya Air dipimpin oleh seorang Kepala sgkrl yang berkedudukan di bawih dan bertanggung jawab kepada Kepala Suku Dinas.
(3) seksi
Konservasi dan Pendayagunaan sumber Daya Air mempunyaitugas:
a. menyusun
bahan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DpA) suku Dinis sesuai dengan lingkup
b.
d. e.
f. g. h.
tugasnya; melaksanakan Dokumen pelaksanaan Anggaran (DpA) Suku Dinas sesuai dengan lingkup tugasnya; melaksanakan kegiatan konservasi dan pendayagunaan sumber daya
atr;
melaksanakan kegiatan pengawasan dan pengendalian terhadap pelaksananaan konservasi dan pendayagunaan - sumber daya air, termasuk yang dilaksanakan oleh masyarakat, badan hukum m"upun
institusi; melaksanakan kegiatan pengadaan dan pengamanan lahan sumber daya air; mengadakan evaluasi terhadap pencapaian sasaran fungsional konservasi dan. .p.endayagunaan sumber daya air yang dituingkan dalam laporan akhir kegiatan.. menyiapkan bahan laporan suku Dinas yang terakit dengan tugas Seksi Konservasidan pendayagunaan sum'berbaya Air; dan melaporkan dan menyampait
(1) seksi .Peng,endalian Prasarana dan Sarana pengendalian Banjir merupakan Satuan Kerja lini Suku Dinas dalam pelak"sanaan tugiatan v pengendalian prasarana dan sarana pengendalian
banjir.
(2) Seksi Pengendalian Prasarana dan Sarana Pengendalian Banjir dipimpin oleh seorang Kepala leksi yanE berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Suku Dinas.
(3)
Seksi Pengendalian Prasarana dan Sarana Pengendalian Banjir mempunyai tugas:
a. menyusun bahan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) suku Dinas sesuai dengan ringkup tugasnya; b. melaksanakan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DpA) suku Dinas sesuai dengan lingkup tugasnya; c. melaksanakan kegiatan pengendalian prasarana sarana pengendalian banjir; d. melaksanakan kegiatan pengawasan dan pengendalian terhadap pelaksananaan pengendalian prasarana dan sarana pengendalian banjir, termasuk yarrg cilaksanakan oleh masyarakat, badan hukum maupun institusi; e. mengadakan evaluasi terhadap pencapaian sasaran fungsional prasarana dan sarana pengendalian banjir yang dituangkan dalam laporan akhir kegiatan f. menyiapkan bahan laporan Suku Dinas yang terkait dengan tugas Seksi Pengendalian Prasarana dan sarana pengendalian Banjii; dan g. melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanian tugas seksi Prasarana dan Sarana pengendalian Banjir.
dan
Pasal 60
(1) Seksi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Sumber Daya Air merupakan satuan Kerja lini suku Dinas dalam pelaksanaan pelaksanaan pemeliharaan prasarana dan sarana sumber daya air.
(2) Seksi Pemeliharaan
Prasarana dan Sarana Sumber Daya Air dipimpin oleh seorang KenaJg seks_i yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Suku Dinas.
(3) seksi Pemeliharaan Prasarana dan sarana sumber Daya Air mempunyai tugas:
a. menyusun bahan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DpA) suku Dinis sesuai dengan lingkup tugasnya; b. melaksanakan Dokumen pelaksanaan Anggaran (DpA) suku Dinas sesuai dengan lingkup tugasnya; c. melaksanakan kegiatan operasional pemelitraraan prasarana dan sarana sumber daya air; d. melaksanakan kegiatan pengendalian dan pengawasan teknis terhadap pemeliharaan prasarana dan sarana sumber daya air, termasuk yang dilaksanakan oleh masyarakat, badan hukum maupun institusi; e' melaksanakan kegiatan pemeriksaan rutin kondisi prasarana dan sarana sumber daya air; f. melaksanakan penanggulangan kerusakan prasarana dan sarana sumber daya air yang bersifat mendesak (emergency); g. melaksanakan kegiatan evaluasi terhadaf pencapaian sasaran fungsional pemeliharaan prasarana dan sarana sumbei daya air yang . dituangkan dalam laporan akhir kegiatan. h. menyi.apkan bahan laporan suku Dnas yang terkait dengan tugas seksi Pemeliharaan prasarana dan sarana sumbe-r Daya Air; d-an i. melaporkan dan mempertang^gungjawabkan peLtsanaan tugas seksi Pemeliharaan prasarana dan sarana sumber Daya Air.
Bagian Ketigabelas Suku Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Administrasi Pasal 61
(1) Suku Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Administrasi merupakan Unit Kerja Dinas Pekerjaan Umum pada Kabupaten Administrasi.
(2) Suku Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Administrasi dipimpin oleh seorang Kepala Suku Dinas yang secara teknis dan administrasi berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas,
serta secara operasional berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati.
Pasal 62
(1) Suku Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Administrasi mempunyai
tugas
melaksanakan pengaturan, pembinaan, pembangunan, peningkatan, pemeliharaan, pengendalian dan pengamanan prasarana dan sarana pekerjaan umum meliputi jalan, jembatan, sumber daya air dan sarana jaringan utilitas berdasarkan kebijakan teknik dari Kepala Dinas dan kebijakan operasional dari Bupati yang bersangkutan.
(2) Untuk melaksanakan tugas
sebagaimana pada ayat (1) ini, Suku Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Administrasi me,npunyai fungsi:
a. b.
c.
penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Suku Dinas; pelaksanaan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Suku Dinas; pemprograman dan penganggaran, pel'encanaan teknis, pengadaan lahan, pelaksanaan konstruksi kegiatan pembangunan/peningkatan
prasarana dan sarana pekerjaan umum Kabupaten; d. pengoperasian dan pemeliharaan serta pengamanan prasarana dan sarana pekerjaan umum Kabupaten; e. pemberian layanan, pembinaan, pengawasan dan pengendalian atas rekomendasi/perizi nan, serta pengawasan sarana jari ngan util itas; pengembangan peran serta masyarakat dalam pembangunan dan pemeliharaan prasarana dan sarana pekerjaan umum Kabupaten; g. pemberdayaan masyarakat dalam penyelenggaraan prasarana dan sarana pekerjaan umum Kabupaten; h. pelaksanaan pengelolaan kepegawaian, keuangan dan barang Suku Dinas; pelaksanaan kegiatan kerumahtanggaan dan ketatausahaan Suku Dinas; pelaksanaan publikasi kegiatan dan pengaturan acara Suku Dinas; k. pembinaan kegiatan pekerjaan prasarana dan sarana pekerjaan umum Kabupaten. penyiapan bahan laporan Dinas dan Kabupaten Administrasi yang terkait dengan tugas dan fungsi Suku Dinas; dan m. pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi Suku Dinas.
f.
i. j.
L
Pasal 63 (1) suku Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Administrasi terdiri atas: a b
c vA
e
f g
Kepaia Suku Dinas; Sub Bagian Tata Usaha; Seksi Perencanaan dan Pelayanan Masyarakat; Seksi Sumber Daya Air dan pantai; Seksi Jalan, Jembatan, dan Sarana Jaringan Utilitas; Seksi Pemeliharaan; dan Subkelompok Jabatan Fungsional.
pasal 64 Kepala Suku Dinas mempunyai tugas:
memimpin dan mengoordinasikan pelaksanakan tugas dan fungsi suku Dinas sebagaimana dimaksud dalam pasal 62; 2. mengoordinasikan pelaksanaan tugas subbagian, seksi dan subkelompok Jabatan 3' melaksanakan kerja sama dan koordinasi dengan Satuan Kerja perangkat Daerah (sKpD), Unit Kerja perangkat Daeraf, (uKpD) dan/atau instansi pemerintah/swasta, dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi suku Dinas; 4. melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas dan fungsi Suku Dinas. 1.
Fungsional;
pasal 65 (1) Subbagian Tata psaha merupakan Satuan Kerja staf Suku Dinas datam pelaksanaan administrasi Suku Dinas. (2) subbagian Tata.. Usaha dipimpin oleh seorang Kepala subbagian yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jaiab kepada suru Dinas.
x"j"i"
(3) Subbagia4 Jata Usaha mempunyaitugas: i
menyusun bahan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DpA) suku Dinis sesuai dengan ringlup tugasnya; b. melaksanakan Dokumen peraksanaan Anggaran (DpA) suku Dinas sesuai dengan lingkup tugasnya; melaksanakan pengelotaan kepegawaian; melaksanakan pengelolaan keuangan; melaksanakan pengelolaan barang; melaksanakan surat-menyurat dan kearsipan; memelihara dan merawat prasarana dan sarana kerja; memelihara kebersihan , keindahan, keamanan dan ketertiban kantor; melaksanakan pengeroraan ruang rapauperteru"n su[u Dinas; melaksanakan publikasi kegiatan, upacara dan pengaturan acara suku
t.
Dinas; mengoordinasikan penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) dan gi Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DpA) Suku Dinas;
melaksanakan monitoring dan evaruasi peraksanaan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (Ofn; Suku Dinas;
m. mengoordinasikan penyusunan laporan (kegiatan, keuangan, kinerja dan
akuntabilitas) Suku Dinas; n.
menyiapkan bahan laporan Suku Dinas yang terkait dengan tugas Subbagian Tata Usaha; dan
o.
melaporkan
dan
mempertanggungjawabkan Subbagian Tata Usaha.
pelaksanaan tugas
Pasal 66 (1) Seksi Perencanaan dan Pelayanan Masyarakat merupakan Satuan Kerja lini Suku Dinas dalam pelaksanaan kegiatan perencanaan dan pelayanan masyarakat. (2) Seksi Perencanaan dan Pelayanan Masyarakat dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Suku Dinas.
(3) Seksi Perencanaan
a. b.
dan Pelayanan Masyarakat mempunyaitugas:
menyusuan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Suku Dinas sesuai dengan lingkup tugasnya;
melaksanakan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Suku Dinas sesuai dengan lingkup tugasnya; c. melaksanakan kegiatan pengumpulan data teknik (collecting data) dan penyusunan dokumen rencana teknik penyelenggaraan prasarana dan sarana pekerjaan umum; d. meneliti dokumen rencana teknik penyelenggaraan prasarana dan sarana pekerjaan umum yang akan dilaksanakan oleh masyarakat, badan hukum maupun institusi; e. menyiapkan rekomendasi terhadap penggunaan dan pemanfaatan struktur dan ruang prasarana dan sarana pekerjaan umum, tidak termasuk rekomendasi terhadap sarana jaringan utilitas. melaksanakan kegiatan sosialisasi rencana program penyelenggaraan prasarana dan sarana pekerjaan umum; g. menyusun rencana teknis pembangunan, peningkatan dan pemeliharaan jalan dan jembatan tahunan Suku Dinas; h. melaksanakan monitoring, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana teknis pembangunan, peningkatan dan pemeliharaan jalan dan jembatan tahunan Suku Dinas; l. menyiapkan bahan laporan suku Dinas yang terkait dengan tugas seksi Perencanaan dan Pelayanan Masyarakat; dan melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas seksi Perencanaan dan Pelayanan Masyarakat.
f.
Pasal 67
(1) Seksi Sumber Daya Air dan Pantai merupakan Satuan Kerja lini Suku Dinas dafam pelaksanaan kegiatan pengefolaan sumber daya air dan pantai.
(2) Seksi Sumber Daya Air dan Pantai dipimpin oleh seorang Kepala
Seksi
yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala suku Dinas.
(3)
Seksi Sumber Daya Air dan Pantai mempunyai tugas:
a. menyusun bahan Rencana Kerja dan Anggaran
(RKA) dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Suku Dinas sesuai dengan lingkup
b.
tugasnYa;
melaksanakan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Suku Dinas sesuai dengan lingkup tugasnya; c. melaksanakan kegiatan pengelolaan sumber daya air dan pantai; d. melaksanakan kegiatan pengendalian dan pengawasan terhadap pengelolaan sumber daya air dan pantai, termasuk yang dlilaksanakan oleh masyarakat, badan hukum maupun institusi; e. melaksanakan kegiatan pengadaan clan pengamanan lahan sumber daya air; mengadakan evaluasi terhadap pencapaian sasaran fungsional pengelolaan sumber daya air dan pantai yang dituangkan dalam laporan akhir kegiatan; g. menyiapkan bahan laporan Suku Dinas yang terkait dengan tugas Seksi Sumber Daya Air dan Pantai; dan h. melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas Seksi Sumber Daya Air dan Pantai.
f.
Pasal 68
(1) Seksi Jalan dan Jembatan merupakan Satuan Kerja lini Suku Dinas
dalam pelaksanaan kegiatan pembangunan dan peningkatan jalan dan jembatan.
(2) Seksi Jalan dan Jembatan dipimpin oleh seorang Kepala Seksi berkedudukan
di
yang
bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Suku
Dinas.
(3) SeksiJalan dan Jembatan mempunyaitugas: a. menyusun bahan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Suku Dinas sesuai dengan Iingkup tugasnya; b. melaksanakan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Suku Dinas sesuai dengan lingkup tugasnya; c. melaksanakan kegiatan pembangunan dan peningkatan jalan dan jembatan; d. melaksanakan kegiatan pengendalian dan pengawasan terhadap pembangunan dan peningkatan jalan dan jembatan, termasuk yang dilaksanakan oleh masyarakat, badan hukum maupun institusi; e. melaksanakan kegiatan pengadaan dan pengamanan lahan jalalr dan jembatan; f. mengadakan evaluasi terhadap pehcapaian sasaran fungsional pembangunan dan peningkatan' jalan dan jembatan yang dituangkan dalam laporan akhir kegiatan. g. menyiapkan bahan laporan Suku Dinas yang terkait dengan tugas Seksi Jalan dan Jembatan; dan h. melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas Seksi Jalan dan Jembatan.
Pasal 69
(1) Seksi Pemeliharaan merupakan Satuan Kerja lini Suku Dinas dalam pelaksanaan kegiatan pemeliharaan prasarana dan sarana pekerjaan umum.
(2) Seksi Pemeliharaan dipimpin oleh seorang Kepala Seksi berkedudukan
di bawah dan
yang bertanggung jawab kepada Kepala Suku
Dinas.
(3) Seksi Pemeliharaan
mempunyai tugas:
a. menyusun
bahan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Suku Dinas sesuai dengan lingkup
b.
c. d. e.
f. g. h.
i. j.
tugasnya;
melaksanakan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Suku Dinas sesuai dengan lingkup tugasnya; melaksanakan kegiatan pemeliharaan prasarana dan sarana pekerjaan umum; melaksanakan kegiatan pengendalian dan pengawasan terhadap pemeliharaan prasarana dan sarana pekerjaan umLlm, termasuk yang dilaksanakan oleh masyarakat, badan hukum maupun institusi; melaksanakan kegiatan pemeriksaan rutin kondisi prasarana dan sarana pekerjaan umum; melaksanakan penanggulangan kerusakan prasarana dan sarana pekerjaan umum yang bersifat mendesak (emergency); melaksanakan kerja sama dengan institusi terkait dalam penertiban terhadap penggunaan dan pemanfaatan prasarana dan sarana pekerjaan umum; melaksanakan kegiatan evaluasi terhadap pencapaian sasaran fungsional pemeliharaan prasarana dan sarana pekerjaan umum yang dituangkan dalam laporan akhir kegiatan; menyiapkan bahan laporan Suku Dinas yang terkait dengan tugas Seksi Pemeliharaan; dan melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas Seksi Pemeliharaan. Bagian Keempatbelas
Seksi Dinas Pekerjaan Umum Jalan Kecamatan Pasal 70 (1) Seksi Dinas Pekerjaan Umum Jalan Kecamatan merupakan Satuan Kerja Dinas Pekerjaan Umum di bawah Suku Dinas Pekerjaan Umum Jalan. (2) Seksi Dinas Pekerjaan Umum Jalan Kecamatan dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang secara teknis dan administrasi berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Suku Dinas Pekerjaan Umum Jalan dan secara operasional berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Camat, Pasal 71 Seksi Dinas Pekerjaan Umum Jalan Kecamatan n'iempunyaitugas:
a.
menyusun bahan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA)- suku Dinas sesuai dengan ringkup
tugasnya;
b. melaksanakan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Suku Dinas sesuai dengan tingkup tugasnya; c. melaksanakan kegiatan pemantauan dan pelaporan kondisi jalan dan jembatan di wilayah Kecamatan; d. melaksanakan kegiatan pemeliharaan tertentu jalan dan jembatan di wilayah Kecamatan;
(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembentukan, organisasi dan tata kerja Unit Pelaksana Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Gubernur. Bagian Ketujuhbelas Kelompok Jabatan Fungsional Pasal 75
(1) Dinas Pekerjaan Umum dapat mempunyai Jabatan Fungsional; (2) Pejabat Fungsional melaksanakan tugas dalam susunan organisasi struktural Dinas Pekerjaan Umum.
Pasal 76
(1)
Dalam rangka mengembangkan
profesi/keahlian/kompetensi Pejabat Fungsional dibentuk Kelompok Jabatan Fungsional untuk lingkup Dinas dan Subkelompok Jabatan Fungsional untuk lingkup Suku Dinas atau Unit Pelaksana Teknis yang ditetapkan oleh Kepala Dinas;
(2) Kelompok Jabatan Fungsional dan Subkelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat ('1) dipimpin oleh seorang Ketua Kelompok Jabatan Fungsional dan Ketua Subkelompok Jabatan Fungsional yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas dan Kepala Suxu Dinas atau Kepala Unit Pelaksarra Teknis. (3) Ketua Kelompok Jabatan Fungsional dan l(etua Subkelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimal<sud pada ayat (2) diangkat oleh Kepala Dinas dari Pejabat Fungsional yang dihormati di kalangan Pejabat Fungsional sesuai keunggulan kompetensi (pengetahuan, keahlian dan integritas) yang dimiliki. (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai Jabatan Fungsional pada Dinas Pekerjaan Umum diatur dengan Peraturan Gubernur.
BAB IV
TATA KERJA Pasal 77
(1) Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya Dinas Pekerjaan Umum wajib taat dan berpedoman pada ketentuan perundang-undangan. (2) Kepala Dinas Pekerjaan Umum mengembangkan koordinasi dan kerja sama dengan satuan Kerja Perangkat Daerah (sKpD), unit Kerja perangkat Daerah (UKPD) dan/atau instansi pemerintah/swasta, dalam rangka meningkatkan kinerja dan memperlancar pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Pekerjaan Umum.
Pasal 78
Kepala Dinas, Sekretaris Dinas, Kepala Bidang, Kepala Suku Dinas, Kepala Unit Pelaksana Teknis, Kepala subbagian, Kepala seksi dan Ketua Kelompok Jabatan Fungsional pada Dinas Pekerjaan Umum wajib melaksanakan tugas masing-masing sesuai dengan ketentuan peraturan peiundang-unclangan serta menerapkan prinsip koordinasi, kerja sama, integ,asi, sinkroru:sasi, siirplifikasi, aku ntabil itas, transpara nsi, efektivitas d an efisie nsi. Pasal 79
(1) Kepala Dinas, seke.taris Dpas, Kepala Bidang, Kepala suku Dinas, Unit Pelaksana Teknis, Kepala Subbagian,- Kepala seksi danKepala Ketua Kelompok Jabatan Fungsional pada Dinas-Pekerjaan Umum wajib memimpin, mengoordinasikan, memberikan bimbingan, memberikin petunjuk pelaksanaan tugas, membina dan menilai kinerja'bawahan masing_masing. (2) Kepala Dinas, sekretaris Dinas, l(epala Bidang, Kepala suku Dinas, Kepala Unit Pelaksana Teknis, Kepara subbagian, K6para seksi, Ketua Kerompok Jabatan Fungsional dan pegawai pioa Dinas pekerjaan Umum wajib
mengikuti dan mematuhi perintah Dinas atasan masing-masing sesuai
ketentuan perundang-undangdn.
pasal g0 Kepala Dinas, sekretaris Dinas, Kepala Bidang, Kepala suku Dinas, Kepala Unit Pelaksana Teknis, subbagian, Kepia dan Ketua (erompok Jabatan.Fungsional.Kepara pada Dinas-pekerjaan wajib mengawasi dan mengendalikan pelaksanaan tugas bawahan masing-masing serta mengambil langkah-langkah yang diperlukan apabila menemuk"an adanya penyimpangan dan/atau indikasi penyimpangan.
sL[ri u;;;
Pasal 81
(1) Kepala Dinas, sekretaris Dinas, fe.nala Bidang, Kepala Suku Dinas, Kepala unit Pelaksana.Teknis, Kepala subbagian, x6b"i" seksi, Ketua Kelompok Jabatan Fungsional dan pegawai pJoa 'Dinas pekerjaan Umum wajib menyampaikan laporan dan kendala pelaksanaan tugis kepada atasan masing-masing sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
(2)Atasan yang menerima laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menindaklanjuti dan menjadikan raporan yang diterima sebagai"bahan pengambilan keputusan sesuai dengan kewenanglan masing_masini.
pasal 82 (1) sekretariat Daerah melalui Biro organisasi cjan Tatalaksana pembinaan kelembagaan, ketatalaklanaan oan p*i"poran melaksanakan terhlJup oin", Pekerjaan Umum. (2) Ketentuan lebih lanjut. mengenai pembinaan kelembagaan, ketatalaksanaan dan pelaporan sebagaimanJ dimaicsud pada ayatlt foiatur dengan peraturan Gubernur.
BAB V KEPEGAWAIAN Pasal 83
(1) Pegawai Negeri Sipil pada Dinas Pekerjaan Umum merupakan Pegawai Negeri Sipil Daerah. (2) Pengelolaan kepegawaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan kepegawaian negara.
(3) Dalam pelaksanaan pengelolaan kepegawaian, Dinas Pekerjaan umum mendapat pembinaan dari Sekretaris Daerah melalui Badan Kepegawaian Daerah dan Biro Organisasi dan'fatalaksana.
BAB VI KEUANGAN Pasal 84
(1) Belanja pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Pekerjaan Umum dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. (2) Pengelolaan belanja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan keuangan negara/daerah. Pasal 85
(1) Pendapatan yang bersumber dari pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Pekerjaan Umum merupakan pendapatan daerah. (2) Pengelolaan pendapatan sebagaimana dirnaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan peru ndang-undangan keuangan negara.
BAB VII ASET Pasal 86 (1) Aset yang dipergunakan oleh Dinas Pekerjaan Umum sebagai prasarana dan sarana kerja merupakan aset daerah dengan status kekayaan daerah yang tidak dipisahkan.
(2) Pengelolaan aset atau prasarana dan sarana kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan keuangan negara/daerah dan ketentuan peraturan perundang-undangan pengelolaan barang milik negara/daerah.
47
PasalST
(1) prasarana
dan e.r-^^ ,-- . '";ijt';i:*:r;;[#J*:nd#tu"$n#*3*;ix],i****;f
itn:
mr#,lJ r+l,;$r*i***l*l'#dFa,ft BAB
,{ffi
ull
pELApoRAN
;::l::,NTABILITAS ,''gmHi"jf,ii€i*Ifi,ffiliffi
#,0#i.r*i,s:,*:h,ii,,ilffi (2) Laporan sebagi
.
:x:
avat (1) antara
mefiputilaporan rekurangan dan f, r?rr"^",, ;;;:il;*ljada kerebihan pegawa,, '"tn
:
i.. [?Xin""r
:.
kebutuhan, kekrrrr^^6^ r_ dan ketebihan barans 3l[Tt"bitii$"J$"nsan otau pf€sorana --'u'Y atau
," t' pelaksanaln'tQiatan.
kerja;
pasal g9 3SAT,.,
J:ilgf
an a ku nta b ir *a
s Dinas pekerjaan
Umum mengembangkan
sistem
,.r::;[^Pengawasan
a. Lembasa
Pasal g0 terhadap Dinas pekel rererjaan Umum dilaksanakan
*"."1 :::_
3 Et1*pr11mlhi#hk*
:j:'"'
oleh
:
memeriksa pense,o,aan
dan
BAB X KETENTUAN
, saat raoa
pasal
PENUTUP g1
peratur
ini
n ;:-'.ranun ,o}r12rGubernur Propnso'"iri?rli!n{,"*#dinfl
j*]ifrT;:,Til1}ik?[daTUiltr ydraKan tidak ', berfaku.-
Pasal 92 Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus lbukota Jakarta.
Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 27 Juli 2009 GUBERNIJR PROVINSI DAERAH KHUSUS IB TA JAKARTA,
Diundangkan di Jakarta
padatanggal 5 Agustus 2009 SEKRETARIS DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,
MUHAYAT NtP 050012362 BERITA DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
TAHUN 200e NOMOR rr7
Nomor Tanggal
ITB TAHUN 2OO9 27 Juli 2009
BAGAN SUSUNAN ORGANISAS] DINAS PEKERJAAN UMUM
WAKIL KEPALA DINAS
SEKSI
PERENCANMN PENG ELOI.AAN
SUMSER OAYA AIR
SEKSI PELAKSANMN & PENGENOALIAN KONSERVASI DAN PENDAYAGUNAAN SUMBER OAYAAIR
SEKSI PEMELIIARAAN A SARANA KONSERVA3I OAN PENDAYAG U NAAN SUMB€R Dr',YA AIR
S€KSI PELAXSANAAN A PENGENOALIAN PRASM qNA OAN SARANA FENGEN-
SEKSI PENGDMN DAN PENGAMANAN LAIIAN PRASARANA PEKERJA N UMUM
OAIIAN BNJIR
SUKU DINAS PEKERJAAN UMUM TATA AIR KOTA ADMINISTRASI
KELdPq
@TNFUNS&L
GUtsERNUR PR VINSI DAERAH IBU A JAKARTA,
