PERANAN DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL DALAM PEMBUATAN ELEKTRONIK KTP (E-KTP) DI KABUPATEN BANYUMAS
ROLE OF INSTITUTION OF POPULATION AND CIVIL REGISTRATION IN MAKING ELECTRONIC ID CARD (E-KTP) IN THE DISTRICT BANYUMAS Rentauli Simanjuntak (E1A009158) Dosen Pembimbing I : SRI HARTINI Dosen Pembimbing II : TEDI SUDRAJAT
Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Jenderal Soedirman Jl. Prof. Dr. HR. Boenjamin No. 708 Grendeng – Purwokerto 53122 Telepon : (0281) 638339 Faks. (0281) 627203 Laman : www.fh.unsoed.ac.id, Email :
[email protected]
Alamat korespondensi:
[email protected]
ABSTRAK Sistem Administrasi Informasi Kependudukan (SIAK) merupakan sistem informasi yang dibangun untuk mendukung proses administrasi kependudukan yang meliputi pendaftaran pendudukan dan pencatatan sipil serta digunakan sebagai solusi dari masalah kependudukan. Usaha yang dilakukan pemerintah untuk mewujudkan tertib administrasi kependudukan di Indonesia adalah program Elektronik KTP (E-KTP). Program Elektronik KTP (E-KTP) merupakan amanat dari Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan. Dalam tulisan ini akan diajukan masalah berupa peranan dan hambatanhambatan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dalam pembuatan Elektronik KTP (E-KTP) di Kabupaten Banyumas. Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan ini adalah yuridis sosiologis. Hasil penelitian menyatakan bahwa Peranan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dalam pembuatan Elektronik KTP (E-KTP) di Kabupaten Banyumas adalah Membuat persiapan yang terkait dengan pembuatan Elektronik KTP (E-KTP); melaksanakan konsep pembuatan Elektronik KTP (E-KTP) yang telah ditentukan oleh Pusat; Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banyumas sebagai pihak yang berwenang dalam pembuatan Elektronik KTP (EKTP) di Kabupaten Banyumas; Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banyumas merupakan dinas daerah dibidang administrasi kependudukan yang melaksanakan sosialisasi yang berkaitan dengan penyelenggaraan Elektronik KTP (E-KTP) di Kabupaten Banyumas; Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banyumas memiliki koordinasi dengan setiap Kecamatan yang ada di Kabupaten Banyumas dalam proses pembuatan Elektronik KTP (E-KTP).
Kata kunci : Peranan, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, pembuatan Elektronik KTP (E-KTP).
ABSTRACT System Information Administration of Population (SIAK) is an information system that built to support the administration that includes the registration of occupation and civil registry and is used as a solution to population problems. The efforts of the government to achieve the orderly administration of population in Indonesia is a program Electronic Identity Card (EKTP). Electronic identity cards (E-KTP) is part of the administration that aims to orderly administration based on a national population database. Electronic Program ID card (E-KTP) is a mandate of Law No. 23 year 2006 concerning Population Administration. In this paper will be presented in the form of problems and obstacles role the Department of Population and Civil Registration in making Elekktronik ID card (E-KTP) in Banyumas. The research method used in this paper is a sociological juridical. The results of this study stated that the role of the Institution of Population and Civil Registration in the manufacture of Electronic Identity Card (E-KTP) in Banyumas is Making preparations associated with the manufacture of Electronic ID card (E-KTP); implement the concept of making Electronic ID card (E-KTP) has determined by the Center; Institution of Population and Civil Registration Banyumas as authorities in the manufacture of Electronic Identity Card (E-KTP) in Banyumas; Institution of Population and Civil Registration Banyumas is an office area in the field of administration that the dissemination relating to the implementation of Electronic Identity Card (E-KTP) in Banyumas; Institution of Population and Civil Registration Banyumas coordinate with each district is in the process of making Banyumas Electronic ID card (E-KTP). Keywords: Role, Institution of Population and Civil Registration, Electronic manufacturing ID cards (E-KTP) population.
PENDAHULUAN A. Latar Belakang Masalah Suara Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik menyebutkan bahwa Pelayanan Publik adalah kegiatan atau serangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa, dan/atau pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik. Pelayanan publik tidaklah dapat dipisahkan dari
kehidupan manusia saat ini karena pelayanan publik sangat dibutuhkan dan sangat erat hubungannya bagi kehidupan mayarakat. Berbagai kegiatan pelayanan publik tersebut pada praktiknya memiliki karateristik tertentu, dan terbagi dalam beberapa jenis pelayanan dan pengelolaan penyelenggaraannya.1 Pemerintah sebagai penyedia layanan publik yang dibutuhkan oleh masyarakat harus bertanggung jawab dan terus berupaya untuk memberikan pelayanan yang terbaik demi peningkatan pelayanan publik. Pelaksanaan pelayanan publik tidak terlepas dengan adanya otonomi daerah, sebagaimana yang diatur di dalam UUD 1945 Pasal 18 hasil amandemen ke IV. Pasal tersebut mengandung prinsip otonomi yang secara bebas yang dapat diterjemahkan bahwa adanya kemandirian daerah dimana pemerintah pusat memberikan kesempatan dan keleluasaan kepada pemerintah daerah untuk menyelenggarakan pemerintahan daerah berdasarkan perundang-undangan yang berlaku. Terlaksananya otonomi daerah secara bebas dan bertanggung jawab juga tidak terlepas dari adanya Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di masing-masing daerah. Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah di lingkungan pemerintah daerah di Indonesia yang dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan barang/jasa yang dijual tanpa mengutamakan mencari keuntungan, dan dalam melakukan kegiatannya didasarkan pada prinsip efisiensi dan produktivitas.2 Salah satu dari Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) adalah Dinas Daerah yaitu Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang merupakan unsur pembantu Bupati dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bertujuan untuk mempermudah pelayanan administrasi dan untuk menjawab setiap kebutuhan yang berkaitan dengan administrasi kependudukan di setiap daerah. Elektronik KTP (E-KTP) adalah salah satu bagian dari administrasi kependudukan yang merupakan salah satu sektor pelayanan publik yang pelaksanaannya saat ini sedang diterapkan di Indonesia dan merupakan kebijakan dari Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri). Elektronik KTP (E-KTP) merupakan dokumen kependudukan yang memuat sistem keamanan / pengendalian baik dari sisi administrasi ataupun teknologi informasi dengan berbasis pada database kependudukan nasional.3 Program Elektonik KTP (E-KTP) ini merupakan amanat dari Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan Peraturan 1
Awang Anwaruddin. Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik Melalui Reformasi Birokrasi, tersedia di : http://beta.stialanbandung.ac.id/images/stories/jurnal_administrasi/104-02awang.pdf, diakses tanggal 9 September 2012. 2 http://id.wikipedia.org/wiki/Badan_layanan_umum_daerah, diakses tanggal 13 November 2012. 3 http://www.e-ktp.com/2011/06/hello-world, diakses tanggal 9 September 2012.
Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan. Diberlakukannya UU No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan tersebut, merupakan langkah awal yang penting bagi negara dalam melakukan
penertiban
terhadap
dokumen
kependudukan
dan
pembangunan
berbasis
kependudukan.4 Pelaksanaan Elektronik KTP (E-KTP) di setiap daerah dilakukan secara bergantian dengan daerah lain bertujuan agar pelaksanaan Elektronik KTP (E-KTP) dapat dilaksanakan dengan lancar. Elektronik KTP (E-KTP) adalah salah satu cara yang dapat digunakan untuk menghindari terjadinya KTP ganda yang nantinya akan dimanfaatkan oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab yang akan mengancam keamanan negara karena sistem yang telah digunakan dalam Elektronik KTP (E-KTP) ini adalah dengan menggunakan database kependudukan secara nasional dan setiap penduduk hanya memiliki 1 (satu) Nomor Induk Kependudukan (NIK).
B. Perumusan Masalah Berdasarkan latar belakang tersebut, maka dapat ditarik suatu perumusan masalah sebagai berikut: 1. Bagaimana peranan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dalam pembuatan Elektronik KTP (E-KTP) di Kabupaten Banyumas? 2.
Apa sajakah hambatan-hambatan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banyumas dalam pembuatan Elektronik KTP (E-KTP)?
C. Tujuan Penelitian Berkaitan dengan permasalahan yang telah dirumuskan, maka penulisan ini mempunyai tujuan yaitu: 1.
Untuk mengetahui peranan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dalam pembuatan Elektronik KTP (E-KTP) di Kabupaten Banyumas.
4
http://www.keeromkab.go.id/index.php?option=com_content&view=article&id=188:pentingnya-penataanadministrasi-kependudukan&Itemid=45, diakses tanggal 8 November 2012.
2.
Untuk menganalisis hambatan-hambatan yang dihadapi oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banyumas dalam pembuatan Elektronik KTP (E-KTP).
D. Kegunaan Penelitian 1.
Kegunaan Teoritis Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan dan wawasan penulis, serta wacana bagi pengembangan ilmu hukum khususnya Hukum Administrasi Negara tentang peranan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dalam pembuatan Elektronik KTP (EKTP) di Kabupaten Banyumas.
2.
Kegunaan Praktis Hasil penelitian ini diharapkan mampu memberikan masukan dan sumbangan pikiran yang berguna bagi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banyumas dalam rangka pembuatan Elektronik KTP (E-KTP).
METODE PENELITIAN 1. Metode Pendekatan
: Yuridis Sosiologis.
2. Spesifikasi Penelitian
: Deskriptif.
3. Lokasi Penelitian
: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banyumas.
4. Sumber Data
: Data Primer dan Data Sekunder.
5. Informan Sasaran
: Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banyumas, Kepala Bidang Pendaftaran Penduduk, Kepala Seksi Penerbitan KK dan KTP.
6. Metode Penentuan Sampel :
Purposive Sampling dilanjutkan dengan Snowball Sampling.
7. Metode Pengumpulan Data
: Wawancara dan Studi Kepustakaan.
8. Metode Keabsahan Data
: Triangulasi Sumber.
9. Metode Penyajian Data
: Tabel Matriks dan Teks Naratif.
10. Metode Analisis Data
: Content Analisis dan Comparative Analisis.
PEMBAHASAN 1. Peranan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dalam Pembuatan Elektronik KTP (EKTP) di Kabupaten Banyumas. Soerjono Soekanto menyatakan bahwa peranan merupakan aspek yang dinamis dari kedudukan (status), yang apabila seseorang melaksanakan hak-hak dan kewajiban-kewajibannya sesuai dengan kedudukannya maka dia menjalankan suatu peranan.5 Adapun peranan yang telah dijalankan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil yaitu telah mempersiapkan segala sesuatu yang dibutuhkan dalam pelaksanaan pembuatan Elektronik KTP (E-KTP) di Kabupaten Banyumas dan bentuk kesiapan ini telah diwujudkan baik secara teknis maupun non teknis. Peranan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dalam hal ini sesuai dengan fungsi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang terdapat dalam Peraturan Bupati Banyumas Nomor 39 Tahun 2008 tentang Penjabaran Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banyumas yaitu penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum bidang kependudukan dan pencatatan sipil. Persiapan yang telah dilakukan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil sudah dilaksanakan secara baik sesuai dengan fungsinya sebagai lembaga daerah yang berwenang dalam bidang administrasi kependudukan khususnya dalam hal pembuatan Elektronik KTP (E-KTP). Dalam melaksanakan proses pembuatan Elektronik KTP (E-KTP), Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil memiliki konsep yang diberlakukan oleh Pusat dan hal ini dapat dilaksanakan secara maksimal oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banyumas. Konsep yang diterapkan dalam hal pembuatan Elektonik KTP (E-KTP) yaitu daerah mengikuti aturan dan arahan yang ditentukan oleh Pusat. Dalam pembuatan Elektronik KTP (E-KTP) tentu ada pihak yang berwenang dalam melaksanakan pembuatan Elektronik KTP (E-KTP). Seseorang yang berwenang mempunyai lingkungan kebebasan berupa menentukan tindakan untuk mencapai suatu tujuan dan sebagai 5
Soerjono Soekanto. 1982. Sosiologi Suatu Pengantar, Edisi Kesatu. Jakarta : Rajawali. Hlm. 237.
tambahan juga melakukan koordinasi dengan orang lain atas adanya kewenangan dari bantuan kekuasaannya, dalam jabatan-jabatan yang dipangkunya untuk mempengaruhi anggota-anggota yang lain dalam penampilan peran mereka di dalam suatu organisasi.6 Kewenangan menurut Bagir Manan adalah kewenangan berasal dari kata dasar “wewenang” yang dalam bahasa hukum tidak sama dengan kekuasaan (macht). Kekuasaan hanya menggambarkan hak untuk berbuat atau tidak berbuat. Dalam hukum, wewenang sekaligus berarti hak dan kewajiban.7 Kewajiban mempunyai 2 (dua) pengertian yakni kewajiban secara horizontal dan vertikal. Secara horizontal berarti kekuasaan untuk menyelenggarakan pemerintahan sebagaimana mestinya, sedangkan wewenang dalam pengertian vertikal berarti kekuasaan untuk menjalankan pemerintah dalam suatu tertib ikatan pemerintah negara secara keseluruhan.8 Dan pihak yang berwenang terhadap pembuatan Elektronik KTP (KTP) dapat diperoleh gambaran sebagaimana tercantum di dalam matriks 3 dibawah ini : Matriks 3. Pihak yang berwenang terhadap pembuatan Elektronik KTP (E-KTP) No Informan 1 Sigit Sekretaris Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banyumas.
6
Hasil Wawancara “…Kewenangan sepenuhnya ada di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil meskipun pelaksanaan dilakukan di masing-masing Kecamatan karena Kecamatan hanyalah perpanjangan tangan dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dalam melancarkan pembuatan Elektronik KTP
Substansi Tema Kewenangan pembuatan Elektronik KTP (E-KTP) sepenuhnya ada di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.
Tema Pihak yang berwenang terhadap pembuatan Elektronik KTP (E-KTP).
Zainuddin Ali. 2005. Sosoiologi Hukum. Jakarta : Sinar Grafika. Hlm. 32. Ridwan HR. 2006. Hukum Administrasi Negara. Jakarta : PT RajaGrafindo Persada. Hlm. 102. 8 Abu Daud Busroh. 1985. Asas-asas Hukum Tata Negara. Jakarta : Ghalia Indonesia. Hlm. 125. 7
(E-KTP)”. 2
3
Gede Marjaya Kabid Pendaftaran Penduduk Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banyumas.
1) “…Hanya Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang memiliki kewenangan dalam pembuatan Elektronik KTP (E-KTP) dan Kecamatan hanya sebagai tempat dilaksanakannya perekaman data Elektronik KTP (E-KTP)”. 2) “…Alat perekam data Elektronik KTP (E-KTP) hanya dimiliki oleh Kecamatan”. Susmono “…Pelaksanaan Kabid pembuatan Perencanaan Elektronik KTP dan Informasi (E-KTP) di Dinas Kabupaten Kependudukan Banyumas ada di dan Pencatatan Dinas Sipil Kependudukan Kabupaten dan Pencatatan Banyumas. Sipil meskipun dalam hal perekaman data melibatkan Kecamatan namun Kecamatan hanyalah sebagai perpanjangan tangan untuk mendekatkan masyarakat secara langsung”.
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang memiliki kewenangan dalam pembuatan Elektronik KTP (E-KTP).
Pihak yang berwenang terhadap pembuatan Elektronik KTP (E-KTP).
Kewenangan dalam pembuatan Elektronik KTP (E-KTP) ada di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.
Pihak yang berwenang terhadap pembuatan Elektronik KTP (E-KTP).
Berdasarkan matriks 3 tersebut, maka dapat diperoleh gambaran bahwa pihak yang berwenang dalam pelaksanaan pembuatan Elektronik KTP (E-KTP) di Kabupaten Banyumas adalah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banyumas. Dari ketiga informan tersebut di atas, mereka menyatakan bahwa kewenangan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banyumas dalam melaksanakan tugas dan fungsinya demi mewujudkan pelayanan prima di bidang administrasi kependudukan khususnya dalam proses pembuatan Elektronik KTP (E-KTP) dilakukan dengan cara menggunakan kewenangan yang diperoleh dari konstitusi secara delegasi. Dari hasil penelitian yang telah dilakukan oleh Penulis maka kewenangan yang dimiliki oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil berkaitan dengan pembuatan Elektronik KTP (E-KTP) meliputi : a. Melakukan pengendalian pada saat pelaksanaan proses pembuatan Elektronik KTP (E-KTP); b. Melakukan evaluasi dalam rangka memonitoring pelaksanaan pembuatan Elektronik KTP (EKTP) di setiap Kecamatan; c. Melakukan verifikasi dan validasi data dari setiap wajib KTP. Agar pelaksanaan Elektronik KTP (E-KTP) dapat tercapai dengan maksimal maka Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil melaksanakan sosialisasi kepada setiap lapisan masyarakat dan pelaksanaan sosialisasi tentang Elektronik KTP (E-KTP) telah dilakukan di Kabupaten Banyumas yang telah melibatkan tokoh masyarakat, perangkat desa dan masyarakat serta pelaksanaan sosialisasi telah dilakukan dengan cara menggunakan media yaitu media elektronik dan media cetak. Pelaksanaan sosialisasi yang telah dilakukan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil ini diharapkan dapat memberikan informasi yang dibutuhkan oleh masyarakat terkait dengan Elektronik KTP (E-KTP) serta masyarakat juga diharapkan agar mengetahui arti penting dari Elektronik KTP (E-KTP). Koordinasi tentang pelaksanaan pembuatan Elektronik KTP (E-KTP) antara Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dengan masing-masing Kecamatan tentu sangat diharapkan karena dengan adanya koordinasi dapat mempermudah pelaksanaan pembuatan Elektronik KTP (E-KTP), bentuk koordinasinya dapat dilihat dalam matriks 5 di bawah ini : Matriks 5. Bentuk koordinasi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dengan Kecamatan dalam proses pembuatan Elektronik KTP (E-KTP)
No Informan 1 Sigit Sekretaris Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banyumas.
Hasil Wawancara 1)“…Kami selaku instansi yang berwenang dalam pelaksanaan pembuatan Elektronik KTP (E-KTP) memang tidak terlepas dari campur tangan masing-masing Kecamatan sehingga dalam pelaksanaannya kami pun memiliki koordinasi yang intens dengan pihak Kecamatan”. 2)“…Salah satu koordinasi yang baru saja kami lakukan dengan pihak Kecamatan adalah pada saat launching Elektronik fisik yang pada saat itu Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil mengundang setiap Kecamatan lalu Dinas Kependudukan memberikan surat yang isinya memberi petunjuk yang berkaitan dengan mekanisme
Substansi Tema Koordinasi diakukan dengan intens dan menggunakan media yaitu surat.
Tema Bentuk koorinasi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dengan Kecamatan dalam proses pembuatan Elektronik KTP (E-KTP).
Elektronik KTP (E-KTP)”. 2
3
Gede Marjaya Kabid Pendaftaran Penduduk Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banyumas.
1)“…Berbagai cara kami lakukan guna suksesnya pelaksanaan Elektronik KTP (E-KTP)”. 2)“…Cara yang kami lakukan demi tercapainya koordinasi yang baik antara Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil antara lain : berkomunikasi melalui surat, melalui telepon, mengundang rapat setiap Kecamatan, memotivasi masing-masing Kecamatan namun yang setiap saat dilakukan adalah koordinasi melalui via email”. Susmono 1)“…Salah satu Kabid bentuk koordinasi Perencanaan yang kami lakukan dan Informasi untuk menjaga Dinas komunikasi Kependudukan dengan pihak dan Pencatatan Kecamatan Sipil dilakukan dengan Kabupaten cara mengundang Banyumas. Kecamatan untuk mengikuti rapat koordinator yang mana dalam rapat tersebut akan dibahas setiap permasalahan yang dihadapi oleh
Koordinasi dengan pihak Kecamatan dilakukan dengan dengan melalui surat, telepon, melaui undangan rapat, dan melalui email.
Bentuk koorinasi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dengan Kecamatan dalam proses pembuatan Elektronik KTP (E-KTP).
Bentuk koordinasi yang dilakukan dengan Kecamatan adalah melaui rapat koordinator dan monitoring secara langsung.
Bentuk koorinasi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dengan Kecamatan dalam proses pembuatan Elektronik KTP (E-KTP).
masing-masing Kecamatan”. 2)“…Cara lain yang kami lakukan adalah dengan cara monitoring secara langsung ke setiap Kecamatan dan hal ini dilaksanakan 3 kali dalam seminggu oleh tim Kabupaten yang telah ditentukan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil”.
Berdasarkan matriks 5 tersebut, maka dapat diperoleh gambaran bahwa koordinasi yang dilakukan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil ini merupakan salah satu cara yang dilakukan agar komunikasi antara Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dengan Kecamatan dapat terjalin dengan baik. Koordinasi vertikal dilakukan antara Dinas dilakukan antara Kecamatan dengan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, dimana Kecamatan adalah unit yang menjadi perpanjangan tangan dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang ada di setiap Kecamatan. Kecamatan memberikan laporan kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil tentang pelaksanaan Elektronik KTP (E-KTP) yang telah dilaksanakan di masing-masing Kecamatan dan hal ini menjelaskan bahwa adanya koordinasi vertikal antara Kecamatan dengan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil. Koordinasi dilakukan agar terdapat kejelasan kewajiban dan tugas-tugas yang harus dilakukan oleh masing-masing pihak.
2. Hambatan-Hambatan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banyumas dalam Pembuatan Elektronik KTP (E-KTP). Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dapat disimpulkan bahwa, hambatan yang dihadapi oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil tidak terlepas dari faktor-faktor yang mempengaruhi peranan itu sendiri, yaitu : a. Faktor Hukum (Undang-Undang) Hukum berfungsi sebagai perlindungan kepentingan manusia. Dalam menegakkan hukum, ada 3 (tiga) unsur yang harus diperhatikan yaitu kepastian hukum (Rechtsscherheit), kemanfaatan (Zweckmassigkeot), dan keadilan (Gerechtigkeit). Dalam menegakkan hukum harus ada kompromi antara ketiga unsur tersebut. Ketiga unsur tersebut harus mendapat perhatian secara proporsional dan seimbang.9 Materi peraturan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 pada Pasal 69 ayat 1 huruf (a) tentang penerbitan dokumen pendaftaran penduduk seperti KK dan KTP wajib diterbitkan paling lambat 14 hari oleh Instansi Pelaksana, seharusnya ketentuan yang tersebut juga berlaku pada proses pembuatan Elektronik KTP (E-KTP) karena penyelenggaraan Elektronik KTP (E-KTP) juga mengacu kepada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan namun dalam implementasinya saat ini adalah Elektronik KTP (E-KTP) tidak diterbitkan paling lambat 14 (empat belas) hari melainkan penerbitan Elektronik KTP (E-KTP) tersebut diserahkan sepenuhnya kepada Pemerintah Pusat sehingga Pemerintah Pusat yang menentukan kapan Elektronik KTP (E-KTP) penduduk diterbitkan. b. Faktor Sarana atau Fasilitas Faktor sarana atau fasilitas merupakan faktor pendukung secara sederhana yang dapat dirumuskan sebagai sarana untuk mencapai tujuan. Ruang lingkupnya terutama adalah sarana fisik yang berfungsi sebagai faktor pendukung. Hambatan yang dihadapi oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil berkaitan dengan sarana dan prasarana adalah kerusakan alat yang menyebabkan terhalangnya proses pembuatan Elektronik KTP (E-KTP) dan tidak seimbangnya jumlah pegawai dengan antusiasme yang dimiliki oleh masyarakat dalam pelaksanaan pembuatan Elektronik KTP (E-KTP). c. Faktor Masyarakat
9
Iswanto. 2011. Pengantar Ilmu Hukum. Purwokerto : UPT Percetakan dan Penerbitan Unsoed. Hlm. 164.
Berdasarkan hasil penelitian dan wawancara Penulis dengan salah satu informan yaitu Bapak Sigit selaku Sekretaris Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil menyebutkan bahwa hasil perekaman data Elektronik KTP (E-KTP) dari masing-masing kecamatan di wilayah Kabupaten Banyumas secara riil mencapai 1.195.503 orang (94,20%), dari jumlah kuota Elektronik KTP (E-KTP)
sebanyak 1.269.162 orang dan sisanya yaitu 6% (enam persen)
disebabkan karena adanya penduduk Banyumas yang telah meninggal dunia, yang sedang bekerja di luar kota maupun di luar negeri, yang sedang menempuh pendidikan di luar kota maupun di luar negeri. Namun hal ini dapat ditanggulangi oleh pihak Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dengan cara memberikan kesempatan yang seluas-luasnya kepada wajib KTP tersebut untuk mengurus Elektronik KTP (E-KTP) mereka apabila mereka telah berada di Banyumas. E. Simpulan 1.
Peranan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dalam pembuatan Elektronik KTP (EKTP) di Kabupaten Banyumas adalah : a. Membuat persiapan yang terkait dengan pembuatan Elektronik KTP (E-KTP); b. Melaksanakan konsep pembuatan Elektronik KTP (E-KTP) yang telah ditentukan oleh Pusat; c. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banyumas sebagai pihak yang berwenang dalam pembuatan Elektronik KTP (E-KTP) di Kabupaten Banyumas; d. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banyumas merupakan dinas daerah dibidang administrasi kependudukan yang melaksanakan sosialisasi yang berkaitan dengan penyelenggaraan Elektronik KTP (E-KTP) di Kabupaten Banyumas; e. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banyumas memiliki koordinasi dengan setiap Kecamatan yang ada di Kabupaten Banyumas dalam proses pembuatan Elektronik KTP (E-KTP).
2.
Hambatan-hambatan yang dihadapi oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dalam pembuatan Elektronik KTP (E-KTP) apabila dikaitkan dengan faktor-faktor yang mempengaruhi peranan itu sendiri adalah sebagai berikut : a. Faktor yang dipengaruhi oleh hukum atau undang-undangnya yaitu, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang berkaitan dengan penerbitan dokumen Pendaftaran Penduduk KK atau KTP paling lambat 14 (empat belas)
hari. Ketentuan yang diatur dalam Pasal 69 ayat 1 huruf (a) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tersebut seharusnya juga berlaku pada proses pembuatan Elektronik KTP (EKTP) karena penyelenggaraan Elektronik KTP (E-KTP) juga mengacu kepada UndangUndang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan namun dalam implementasinya saat ini bahwa Elektronik KTP (E-KTP) tidak diterbitkan paling lambat 14 (empat belas) hari melainkan penerbitan Elektronik KTP (E-KTP) tersebut diserahkan sepenuhnya kepada Pemerintah Pusat sehingga Pemerintah Pusat yang menentukan kapan Elektronik KTP (E-KTP) penduduk diterbitkan. Hal ini menyebabkan bahwa faktor hukum yang mempengaruhi suatu peranan belum dapat berjalan dengan baik karena pelaksanaan proses penerbitan Elektronik KTP (E-KTP) yang seharusnya mengacu pada UndangUndang Nomor 23 Tahun 2006 dalam implementasinya justru tidak mengacu kepada Undang-Undang Nomor 23 Tahum 2006 tentang Administrasi Kependudukan melainkan penerbitan Elektronik KTP (E-KTP) diserahkan sepenuhnya kepada Pemerintah Pusat. b. Faktor sarana dan prasarana seperti terjadinya kerusakan alat pada saat proses pembuatan Elektronik KTP (E-KTP) dan jumlah pegawai yang tidak seimbang dengan antusiasme masyarakat Kabupaten Banyumas juga merupakan hambatan yang dihadapi oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil karena dapat mengganggu proses pembuatan Elektronik KTP (E-KTP) dan tidak mungkin suatu kegiatan dapat berjalan dengan baik apabila sarana dan prasarana sebagai alat pendukung tidak memadai. c. Faktor masyarakat, dimana pelaksanaan pembuatan Elektronik KTP (E-KTP) yang belum
mencapai 100% (seratus persen) dan masih mencapai 94% (sembilan puluh empat persen) sedangkan sisanya yaitu 6% (enam persen) disebabkan karena adanya penduduk Banyumas yang telah meninggal dunia, yang sedang bekerja di luar kota maupun di luar negeri, yang sedang menempuh pendidikan di luar kota maupun di luar negeri. Namun hal ini dapat ditanggulangi oleh pihak Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dengan cara memberikan kesempatan yang seluas-luasnya kepada wajib KTP tersebut untuk mengurus Elektronik KTP (E-KTP) mereka apabila mereka telah berada di Banyumas.
SARAN 1. Saat ini penyelenggaraan Elektronik KTP (E-KTP) masih mengacu kepada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sehingga diperlukan sebuah peraturan perundang-undangan yang khusus untuk mengatur tentang penyelenggaraan Elektronik KTP (E-KTP) agar menghindari terjadinya tumpang tindih (over lapping) peraturan dengan implementasi pada saat Elektronik KTP (E-KTP) dilaksanakan. 2. Peningkatan sarana dan prasarana yang digunakan dalam proses pembuatan Elektronik KTP (E-KTP) sangat diperlukan agar pelaksanaan proses pembuatan Elektronik KTP (E-KTP) dapat berjalan baik dan sesuai dengan yang diharapkan. 3. Masyarakat adalah pihak yang turut mengawasi jalannya pembuatan Elektronik KTP (E-KTP) maka masyarakat juga diharapkan aktif dan peka terhadap hal-hal yang terjadi disekitarnya sehingga bagi wajib KTP yang belum mengurus Elektronik KTP (E-KTP) segera mungkin untuk mengurusnya dan apabila ada suatu hal yang merugikan masyarakat, diharapkan masyarakat tanggap dan melaporkannya ke Dinas Kependudukan Pencatatan Sipil.
DAFTAR PUSTAKA Buku literatur : Ali, Zainuddin. 2005. Sosiologi Hukum. Jakarta : Sinar Grafika. Daud, Busroh Abu. 1985. Asas-asas Hukum Tata Negara. Jakarta : Ghalia Indonesia. HR, Ridwan. 2006. Hukum Administrasi Negara. Jakarta : PT RajaGrafindo Persada. Iswanto. 2011. Pengantar Ilmu Hukum. Purwokerto : UPT Percetakan dan Penerbitan Unsoed. Soekanto, Soerjono. 1982. Sosiologi Suatu Pengantar, Edisi Kesatu. Jakarta : CV. Rajawali.
Peraturan Perundang-undangan : Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4674).
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038). Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Negara. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 80, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4736). Peraturan Bupati Banyumas Nomor 39 Tahun 2008 tentang Penjabaran Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banyumas.
Sumber-Sumber Lain : Awang
Anwaruddin. Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik Melalui Reformasi Birokrasi,tersediadi:http://beta.stialanbandung.ac.id/images/stories/jurnal_administras i/104-02awang.pdf, diakses tanggal 9 September 2012. http://id.wikipedia.org/wiki/Badan_layanan_umum_daerah, diakses tanggal 13 November
2012. http://www.e-ktp.com/2011/06/hello-world, diakses tanggal 9 September 2012. http://www.keeromkab.go.id/index.php?option=com_content&view=article&id=188:pent ingnya-penataan-administrasi-kependudukan&Itemid=45, diakses tanggal 8 November 2012.
