PATETSEAR.TTCITEM U R. KABT.E PAER,AE.E PER.AT&Jffi,Aru
2SS5 ruOft€$Ri 72 TAHUFU
TEruTANG
RHTRSBUSS ffiTruG&ruGG[3AN
PFMER.STTAFIKABLIPATHruFARSTS TgMI,JR.
PEMERTNTAH KABUPATEN BARITOTIMUR ..*
PEMTURANDAEMH KABUPATEN BARITOTIMUR NOMOR:2e TAHUN2005 TENTANG RETRIBUSIIZIN GANGGUAN
DENGANRAHMATTUHAN YANGMAHAESA
BUPATIBART|O TIMUR, Menimbang
: 4 .
bahwadenganditetapkannya Nomor: Undang-Undang 34 Tahun 2000, tentang PerubahanAtas UndangUndang Nomor: 18 Tahun1997, tentangPajakDaerah danRetribusi Daerah; bahwa untuk meningkatkanPADS sebagai wujud kontribusi nyata bagi pembangunandi wilayah Kabupaten tsaritoTimur;
c.
Mengingat
bahwauntuk maksudtersebuthuruf a dan b di atas maka perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten BaritoTimur;
: 1.
Undang-Undang Nomor : 27 Tahun 1959, tentang PembentukanDaerah llngkat II di Kalimantan (LembaranNegara RepublikIndonesiaTahun 1959 Nomor ; 72, TambahanLembaranNegara Republik Indonesia Nomor: 1820);
2.
Undang-Undang Nomor : 1 Tahun 1967, tentang Penanaman ModalAsingJo Undang-Undang Nomor: 11 Tahunt970, tentangPerubahan danTambahanUndangUndangNomor : 1 Tahun 1967, tentang penanam'an ModalAsing;
3.
Undang-{Jndang Nomor : 6 Tahun 1968, tentang Penanaman Modal Dalam NegeriJo Undang-Undang Nomor : t2 Tahun 197A, tentang perubahandan TambahanUndang-Undang Nomor : 6 Tahun 1968, tentangPenanaman ModalDalamNegeri;
:)-
4.
Undang-Undang Nomor: B Tahun 1981,tentangKitab Undang-Undang HukumAcaraPidana(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun1981Nomor:76, Tarnbahan Lembaran NegaraRepublik IndonesiaNomor:3209); Undang-Undang Nomor : 23 Tahun Igg7, tentang Pokok-pokok Pengelolaan Lingkungan Hidup(Lembaran NegaraRepublikindonesiaTahun 1997 Nomor : 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor: 3599);
L
::r::
,. i::,,
6.
Undang-Undang Nornor : 5 Tahun L984, tentang Perindustrian;
7.
Undang-Undang Nomor : 34 Tahun 2000, tentang Perubahan atas Undang- Undang Nomor: LB Tahun L997, tentang Pajak Daerahdan RetribusiDaerah (LembaranNegara RepubiikIndonesiaTahun 1997 Nomor : 246, TambahanLembaranNegaraRepubtik IndonesiaNomor: 4048);
8.
Undang-Undang Nomor : 5 Tahun 2002;' tentang Pembentukan Kabupaten Katingan,Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten l-amandau, Kabupaten Gunung Mas, KabupatenPulang Pisau, Kabupaten MurungRayadan KabupatenBaritoTimur di Propinsi Kalimantan Tengah; Undang-Undang Nomor : 10 Tahun 29A4, tentang Pembentukan Peraturan Perundang - Undangan (LembaranNegara RepublikIndonesiaTahun ZAA4 Nomor : 53, TambahanLembaranNegara Republik Indonesia Nomor: 4389);
1 0 . Undang-Undang Nomor : 15 Tahun ZAA4,tentang Pemeriksaan Pengelolaan danTanggungjawab Keuangan Negara(LembaranNegaraRepublikIndonesiaTahun 2404Nomor: 66, TambahanLembaran NegaraRepublik Indonesia Nomor:448D; 1 1 . Llndang-Undang Nomor : 32 Tahun 2A04, tentang
PemerintahanDaerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor : 125, Tambahan Lembaran Negar.a Republik indonesia Nomor:4437); '
1 2 . Undang-Undang Nomor : 33 Tahun 2A04, tentang Penimbangan pusatdan Keuangan antarapemerintahan Daerah(LembaranNegaraRepublikIndonesiaTahun 2404 Nomor : L26, Tambahan LembaranNegara Republik IndonesiaNomor: 4438);
-3-
1 3 . PeraturanPemerintahNomor; 27 Tahun 1983,tentang Pelaksana KitabUndang-Undang HukumAcaraPidana; L4. Peraturan Pemerintah Nomor: 29 Tahuni.983,tentang
Analisis Mengenai Dampak Lingkungan(Lembaran NegaraRepublikIndonesiaTahun 1986 Nomor : 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor: 3338); 1 5 . PeraturanPemerintah Nomor: 66 Tahun2001,tentang RetribusiDaerah(LembaranNegaraRepublikIndonesia Nomor: 55 Tahun2001,TambahanLembaranNegara Republik Indonesia Nomor:3692);
,,::
1 6 . KeputusanPresidenRepublikIndonesiaNomor : 20 Tahun1990,tentangLimbahCair; L 7 . KeputusanPresidenRepublikIndonesiaNomor : 33
Tahun1992,tentangTataCaraPenanaman Modal; 18. PeraturanDaerahKabupatenBaritoTimur Nomor : 03 Tahun 2003, tentang susunanOrganisasiTata Kerja Sekretariat DaerahKabupaten BaritoTimur; DenganPersetujuan Bersama DEWANPERWAKILAN MKYATDAEMH KABUPATEN BARITO TIMUR dan BUPATIBARITOTiMUR MEMUTUSKAN : Menetapkan
PERATURANDAERAH KAB1JPATENBARITO TIiViUR TENTANG RETRIBUSI IZiN GANGGUAN. BAB I KETENTUAN UMUM Pasal1
DalamPeraturan Daerahini yangdimaksud dengan: a. DaerahadalahKabupaten Barito1-imur; b. Pemerintah Daerahadalahpemerintah Kabupaten BaritoTimur;
-4-
Bupati adalah BupatiBaritoTimur; d.
DinasPendapatan adalahDinaspendapatan Kabupaten BaritoTimur; KasDaerahadalahKasDaerahKabupaten BaritoTimur;
F
Bendaharawan KhususPenerimaadalahmerekayang diberitugas,kewajiban dan tanggung jawab untuk menerima,menyimpan,rnembukukandan menyetorke KasDaerahdan atau rekeningPemegangKasDaerahpadaBank Pembangunan Kalimantan Tengah/Bank lain/KantorPosyang ditr"rnjuk serta melaporkan/ mempertanggungjawabkan pelaksanaan hasil tugas kepada ' BupatiUp.KepalaBagianKeuangan; PejabatadalahPegawaiyang diberitugasteftentu di bidangRetribusisesuai perundang-undangan denganperaturan yangberlaku; Badanadalahsuatu bentukbadanusahayang meliputiPerseroan Terbatas, PerseroanKomanditer,Perseroanlainnya,BadanUsahaMilik t\egaraatau Daerahdengannamadan bentukapapun,persekutuan, perkumpulan, Firma, yayasanataubentukusahatetapsertabadanusahalainnya; Kongsi,Koperasi, RetribusiPerizinan TertentuadalahRetribusiataskegiatantertentuP'emerintah Daerahdalamrangkapemberianizin kepadaorangpribadiatau badanyang dimaksuduntuk pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan atas kegiatan pemanfaatanruang, penggunaansumber daya alam, barang prasarana' saranaatau fasilitastertentuguna melindungikepentingan umum dan menjagakelestarian lingkungan;
I
Wajib Reiribusiadalahorang pribadiatau badanyang menurutperaturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukanpembayaran retribusi; SuratPendaftaran ObjekRetribusiDaerahyang selanjutnyadisingkatSpdoRD adalahsurat yang digunakanoleh Wajib Retribusiuntuk melaporkanobjek Retribusidan Wajib Retribusisebagaidasar perhitungandan pembayaran Retribusiyang terhutangmenurutperaturanperundang-undangan Retribusi Daerah; I t-
Surat KetetapanRetribusiDaerahyang seianjutnyadisingkatSKRDadalah suratkeputusan yangmenentukan jumlahretribusiyangterutang; besarnya
m . SuratKetetapan RetribusiDaerahKurangBayarTambahan,yang selanjutnya
disingkatSKRDKBT adalahSuratKeputusan yangmenentukan tambahanatas jumlahRetribusi yangtelahditetapkan;
I L
surat KetetapanRetribusiDaerahLebih Bayar,yang selanjutnya disingkat SKRDI-Badalah surat Keputusan yang menenti.rkan :lmdrr kelebihan pembayaranRetribusikarenajumlah kredit Retribusilebih besar dari pada Retribusi terutangatautidakseharusnya terutang;
-5-
o . Suratragihan RetribusiDaerah,yang selanjutnya disingkat srRD adalah
suratuntuk melakukan tagihanRetribusi dan atausanksiadministrasi berupa bungadanataudenda;
n
SuratKeputusanKeberatanadalahsurat keputusankeberatanterhadapSKRD ataudokurnenlain yangdipersamakan, SKRDKBT dan sKRDLByangdiuS-urun olehWajibRetribusi; Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan, dan rnengolahdata dan atau keteranganlainnyadalamrangkap"*ngu*urun keputusanpemenuhankewajibanRetribusiDaerah berdaJarkan piraturan perundang-undangan Retribusi Daerah;
r
Penyidikan llndak Pidanadi bidangRetribusiDaerahadalah serangkaian tindakanyang dilakukanoleh PegawaiNegeriSipilyang selanjutnya disebut Penyidik,untuk mencariserta mengumpulkan bukti'yaig denganbukti itu membuatterangtindakpidanadi bidangRetribusiOaera-h yang tefiadiserta menemukan tersangkanya. BABII NAMA,OB]EKDANSUB]EKRETRIBUSI
Pasalz Dengan nama RetribusiIzin Gangguandipungut Retribusiatas pelayanan pemberianizin gangguanyang dapat menimblulkan bahaya,kerugiandan gangguanmasyarakat dankelestarian lingkungan. Pasal3 obyekRetribusi pelayanan yangdiberikan ataspemberian izingangguan. Pasal4 SubyekRetribusiadalahorang pribadiatau badanyang mendapatkan dan atau memperoleh izingangguan.
BAB III GOLONGAN RETRIBTJS] Pasal5 Retribusiizin GangguantermasukgolonganRetribusiperizinan tertentu yang merupakankegiatanPemerintahDaerahuntuk melakukanp.nguiuiun untuk melindungi kepentingan umumdan menjagakelestarian lingkungan."
-6-
BAB IV :.
:
RETRIBUSI IZIN GANGGUAN
't,
Pasal 6
.,.. -,,i,' i"' '
Retribusi Izin Gangguan adalahjasa pelayanan yang diberikanpemerintah Daerah 'unlang-undang kepadaorang atau badanyang berdasarkan Gangguanyang kegiatanusahanyadilokasitetentu yang dapat menilrbulkannahaii, kerugian dangangguankepadamasyarakat sekitarnya dan kelestarian lingkungirr. Pasal7
I "r
(1) Setiap orang atau badan yang mendirikanatau memperluastempat usahanyadilokasitertentuyang dapat menimbulkan bahaya,kerugiandan gangguan,tidaktermasuktempatusahayang lokasinya teiahditunjukoleh PemerintahPusat dan PemerintahDaerah diwajibkan mernitiki Izin Gangguan. r?\
\L) Edagi setiap orang atau badan yang akan mendirikan,memperlr:as atau mendaftarkan ulangdimanausahaberpotensi limbahpencemaran diwajibkan melengkapidenganAnalisamengenaiDarnpakLingkungan(nMon{ dan studiEvaluasi Mengenai DampakLingkungan (sFMDAl). pasalB (1) Syarat-syaratdan tata cara pengajuan permohonan izin berdasarkan qndang-Undang Gangguan(UUG/ HO) bagi perorangan diatuntebihlanjut denganKeputusan KepalaDaerah. (2) Syarat-syaratdan tata cara pengajuan permohonan izin berdasarkan Undang-Undang Gangguan(UUG/HO)bagi perusahaan-perusahaan yang ' berlokasldi dalamkawasanindustrimengikuti'ketentuan peraturanMenteri dalamNegeriNomor: 5 Tahun1992. (3) Syarat-syaratdan tata cara pengajuan perrnohonan izin berdasarkan Undang-undang Gangguan(UUG/Hb)bagi perusahaan-perusahaan yang berlokasidi luar:kawasanindustrimengikutiketentuanperaturanMenteri DalarnNegeriNomor: 7 TahunLgg2.
BABV ]ANGI{A WAKTU BERI.AKUNYA iZIN
UNDANG-UNDANG GANGGUAN (HO) Pasal 9
(i) Jangkawaktuberlakunya izin undang-undang Gangguan (Ho) ditetapkan selama usahatersebut masihberjalan.
-7-
(2) TerhadapIzin Undang-Undang Gangguan(HO) sebagaimanatersebut ayat (1) pasallni, harusdilakukanpendaftaran ulangsetiap3 (tiga)tahunsekali dalam rangka pengendalian,pembinaandan pengawasan oleh Kepala Daerah.
BABVI KETENTUAN RETRIBUSI Pasal10
:
untuk setiap pemberianIzin Gangguanmaupun pendaftaranulang lzin sebagaimana pasal7 Peraturan dinraksud Daerahini dikenakan retribusi. Pasal11 Besarnyaretribusisebagaimana dimaksuddalampasal10 peraturanDaerahini didasarkan padaperhitungan denganrumus : RUUG
=
Tarif Lingkungan x IndeksLokasi x UsahaX IndeksGangguan
RUUG
:
RetribusiIzin Gangguanadalahjumlah Biayaretribusipemberian izingangguan yangharusdibayarkan kepadaPemerintah Daerah.
TL
:
TarifLingkungan adala.h pungutanper M2dari luasruang besarnya usahayang meliputibangunanteftuiup maupunterbukasesuai dengankondisilingkungan.
LuasRuangTempat
a. Lingkungan Industri : -
Luas25 M2kebawahbesartarifnya Rp.5.000,_ I Mz Luas26sld 100M2besartarifnya Rp.6.000,_ lM2 Luas101s/d 500 M2besartarifnya Rp.8.000,_| Mz Luas501s/d 1000M2besartarifnya Rp.i0.000; I M, Luas1001M2keatasbesartar.ifnyaRp.15.000 ,_| lqz
pefokoandan pasar b. Lingkungan -
Luas25 M2kebawahbesartarifnya Rp.10.000 Mz ,_/ Luas26 sld 100M2besartarifnya np. 1+.OOO Mz ,_I Luas101s/d 500 M2besartarifnyaRp.19.000 Mz ,_| Luas501s/d 1000M2besartarifnya Rp.22.500 Mz ,_| Luas1001M2keatasbesartarifnya np. ZZ.SOO Mz ,- /
pemukiman c. Lingkungan / Sosial -
Luas25 Mz kebawahbesartarifnyaRp.2.500,_ M2 I Luas26 s/d 100M2besartarifnyanp. S.SOO, _ 1 fnz
- Luas101s/d500Mzbesar - 7 f+ tarifnyaRp.4.50b,
-B-
- Luas501s/d 1000M2besartarifnyaRp.5.000, _I M, - Luas1001M2keatas besartarifnyaRp.6.000,I Mz
. :
pergudangan d. Lingkungan - . Luas 25 tv12kebawahbesartarifnya Rp. 4.000,_ / M2 - Luas26 s/d 100 M2 besartarifnya np. S.0OO, - / Mz
:ii
IL
:
Luas101s/d 500M2besartarifnya Rp.6.000,- | Mz Luas501s/d 1000M2besartarifnya Rp.7.000,-/ M2 Luas1001M2keatasbesartarifnya Rp.8.000,- I M2
indekslokasiadalahangkaindeksyangdidasarkan padaklasifikasi jalandenganparameter: JalanUtamadengannilai JalanSekunder dengannilai lalanLingkungan dengannilai
IG
:
: : :
IndeksGangguanadalahangkaindeksbesarkecilnyagangguan yangditimbulkan olehkegiatanusahadenganparameier: Gangguan Besardengannilai : Gangguan Menengah dengannilai : Gangguan Kecildengannilai :
LRTU
:
3 Z 1
3 2 1
Luasruangtempatusaha. Pasalt2
Pungutansebagairnana dimaksuddalampasal10 dan 11 peraturanDaerahini disetorke KasDaerahmelaluiBendahara penerima. Pasal13 Untuk setiaporang atau badanyang mendaftarkan ulang dikenakanretribusi sebesar75 o/o(tujuhpuluhlima perseratus) pengenaan atasdasargolonganizin gangguan.
BAB IX SUMT PENDAFTAMN Pasal14
,
(1) WajibRetribusi wajibmengisiSpdoRD. sebagaimana {2) SPdoRD dimaksudpadaayat(1) harusdiisidenganjelas, dan lengkapsertaditandatanganiotehiva;ib Retribusiataukiasu'*u. benar
"9-
(3) Bentuk, isi dantatagqrapengisian danpenyanrpaian SpdoRD sebagaimana dimaksud padaayat(1)ditetafikan otehglpaii. Pasal15 (1) Berdasarkan dimaksuddarampasar14 ayat (1), lfdono sebagaimana ditetapkan Retribusi rerutangdengan*un.ruiiLunsKRDataudokumenlain yangdipersamakan. {2) Apabila berdasarkanhasil pemeriksaandan ditemukandata baru dan atau data yang semua berumterungkapyang menyebabkanpenambahanjumrah
Retribusiyangterutang,makaoiketuarkJn srnbrB-i.
- -1"
(3) Bentuk'isi da.ntata carapengisian dan penyampaian SKRDKBT sebagaimana ' dimaksudpadaayat(2) ditetapkan oleh'euputi. BAB X TATACARAPEMUNGUTAN pasal 16 ( 1 ) Pemungutan Retribusi tidakdapatdiborongkan. (2) Retribusidipungut_dengan menggunakan sKR.Datau dokumenIain yang dipersamakan danSKRDKBT. BAB XI WILAYAHPEMUNGUTAN Pasal17 wilayahPemungutan Retribusi adalahKabupaten Baritonmur. BAB XII SANKSI ADMINISTMSI pasal 1B Dalamhal Wajib Retribusitidak membayartepat pada walGunya utuu Lurung membayar,dikenakansanksiadministrasiberupa bungasebesar2 o/o (dua ditiap bulan dari Retribusiyang terutangatau qgrsgiat.us) kurangdibayardan ditagihdenganmenggunakan STRD.
-10-
BABXiIi TATACARAPEMBAYARAN DANUPAHPUNGUT Pasal19 (i)
Pembayaran Retribusi yangterutangharusdilunasisekaligus.
(2) Retribusi lzin Gangguanyangterutangdilunasiselambat-lambatnya 5 (lima) hari sejak diterbitkannya SKRDatau dokumenlain yang dipersamakan, SKRDKBT dan STRD (3) Tatacarapembayaran, penyetoran dan upahpungutRetribusi diaturdengan Keputusan Bupati. BAB XiV TATACARAPENAGIHAN Pasal20 (1) Retribusi terutangberclasarkan SKRDataudokumenlainyangdipersamakan, SKRDKBT dan Surat KeputusanKeberatanyang harus dibayarbertambah, yang tidak ditagih meraruiBadan urusan piutang dan Letang Negara (BUPLN). (2) PenagihanRetribusimelalui BUPLNdilaksanakan berdasarkanperaturan perundang-undangan yangberlaku. BAB XV KEBERATAN Pasal2I (1) Wajib Retribusidapat mengajukankeberatan hanya kepadaBupatiatau Pejabat yang ditunjuk berdasarkanSKRD atau dokumen lain yang dipersamakan SKRDKBT danSKRDLB. (2), Keberatan diajukansecaratertulisdalambahasaIndonesiadengan disertai alasan-alasan yangjelas.
(3) Dalarnhal wajib Retribusi mengajukan keberatan atasketetapan Retrinusi, wajibRetribusi harusdapatmemouttikan ketidakbunurun Retribusi tersebut. (4) Keberatan harusdiajukan dalamjangkawaktupalinglama14 (empatbelas) harisejaktanggar SKRDataudo-kurien taln 6;9 dipersamakan, sKRDKBT dan SKRDLBditerbitkan,keeuariniru wuii[ ReFibusite*entu dapat
- l i
-II-
mengajukan bahwajangkawaktuitu tidakdapatdipenuhikarena keadaan
diluarkekuasaannva. -:.
'
,
(5) Keberatan yangtldakmemenuhi syaratsebagaimana dimaksud padaayat(z) tidtk dianggaptuuug.i ,rral keberitan, sehingga {3) 9un ridak diperLimbangkan. (6) Pengajuan keberatan tidak menundakewajiban membayar Retribusi dan pelaksanaan penagihan Retribusi. Pasal 22
(i) Bupatidalam. jangllawaktuparingrama60 (enampuruh)hari sejakranggal surat keberatanditerimaharusmemberikeputusan atas kebeiatanyung diajukan.
(2) Keputr.:san Bupatiatas keberatqn .dapatberupamenerimaseluruhnyaatau sebagian, menolak,ataumenambah besarnya itetriuusiyangterhutang. {3) fraoita jangkawaktusebagaimana dimaksudpadaayat (1) tetahtewatdan Bupati tidak keputusan, keberatanyang diajukan.,, .memberikan tersebut dianggap dikabulkan
BAB XVI PENGEMBALIAN KELEBiHAN PEMBAYARAN Pasal23 (1) Atas kelebihanpembayaranRetrib-usi, wajib Retribusidapat mengajukan permohonan pengembalian kepadaBupati. (2) Bupati dalam jangka waktu paring rama 60 (enam puruh) hari sejak diterimanyapermohonankelebiharipemoayaran Retribusisebagaimana dimaksud padaayat(1) harusmemberikan kejutusan. i3) ::,
Apabilaj.lqT? waktusebagaimana dimaksudpadaayar(2) tetahditampaui dan Bupatitidak memberikin.:rgtykeputusan,permohonan pengembarian kelebihan Retribusi-dianggap dikabulkan'can sr*olB harusditerbitkan dalam waKupalinglama30 (tigaputuh)hari.
(4) Apabilawajib Retribusimem,punyai utang Retribusilainnya, kelebihan pembayaranRetribusisebagaimana aimifsuc pada ayat (1) ;;6;; diperhitirngkan untukmelunaiiterlebihdahululi-ng Retribusi tersebut.
{5) Pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dirnaksud pada ayat (1) dilakukan dalam3'angka waktupalingtama30 (tigapuluh)harisejak diterbitkannya SKRDLB.
-12-
(6) Apabilapengembalian kelebihan pembayaran 't"
;
Retribusidilakukansetelah lewatjangkaw.aktu30 (tigaputuhjhari,bupati memberikan imbalan bunga sebesar2 olo(dua perseratus) iebulan utu, keterlambatan pembayaran kelebihan retribusi. Pasal24
(1) Permohonan..pengembalian pembayaranRetribusidiajukansecaratertulis kepadaBupatidengansekurang-kuringnya men-yebutkan :
l:r:
:
a. b. c. d.
NamadanalamatWajibRetribusi; MasaRetribusi; Besarnya kelebihan pembayaran; Alasanyangsingkatdanjetas.
(2) Permohcnanpengembalian kelebjhanpembayaranRetribusidisampaikan secaralangsungataumelalauiposTercatat. (3) Bukti penerimaa.n oleh PejabatDaerahatau bukti pengirimanpos Tercatat merupakan buktisaatpermohonan diterimaorehBupati. (4) Pengembalian kelebihanpembayaranRetribusidilakukandengan cara menerbrtkan pajak/ Retribusi(ixp sKR). surat Keputusan / (5) Apabila kelebihanpengembalian. pembayaranRetribusidiperhitungkan denganutang Retribusi lainnya,sebagaimana dimaksuddalampasat30 ayat (4) pembayarandilakukandengan cara pemindahbukuan juga berlaku sebagaibuldipembayaran.
BAB XVII PENGUMNGAN, KERINGANAN DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI
Pasal25 (1) Bupati dapat memberikanpengurangan/ keringanandan penrbebasan Retribusi. (2) Pemberiancgra pengurangan,keringanan dan pembebasanRetribusi ditetapkan olehBupati.
(3) Tatacarapengurangan, keringanan dan pembebasan Retribusi ditetapkbn otehBupati.
-13-
BABXVIil KEDALUWARSA PENAGIHAN Pasal26 (1) Hak untuk melakukan. penagihanretribusi,kedaluwarsa setelahrnelampaui jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak iaat terhutangnyaretribusi, kecualiapabilawajib Retribusi melakukJn tiriJar.picanadi bidangretribusi. (2) KedaluwarsapenagihanRetribusisebagaimana dimaksudpaga ayat (1) tertanggung apabila: a. DiterbitkanSuratTeguran;atau b. Adanyapengakuanutang Retribusidari wajib Retribusi baik langsung maupuntidaklangsung.
BABXIX KETENTUAN PENYID]KAN Pasal 27 FejabatPegawaiNegeriSipil tertentudi lingkunganpemerintah diberi wewenangkhusussebagaiPenyidikuntukmetatut6npenyidikan Daerah pidanadi Tindak bidangRetribusioaegh sebagiimana dimaksuddalamundang-undang NomorB Tahun1981tentangHukumAiara pidana. Pasal 28 (1) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud dalampasal27 adalah: a' Menerima, mencari,menyimpulkan dan menelitiketerangan atau laporan berkenaandengan tindak pidana di bidang Retribuii Daerah agar keterangan atauraporan tersebutmenjacii tengfapdanjeras; b' Meneliti,mencaridanmengumpulkan keterangan mengenai orangpribadi atau badantentangkebenaran_ perbuatanyang dilaftukansehubungan dengantindakpidanaRetribusiDaerahtersebut; c" Mer*intaketerangandan bahan bukti dari oranE pribadiatau badan sehubungan dengantindakpidanadi bidan!Retribursiba*rit.,;d. Memeriksabuku-buku,catatan-catatan dan dokumen-dokumen . - -rain berkenaan dengantindakpidanadi bidangnetrinusioaeran;
e. Melakukan penggeledahan untukmendapatkan bahanbuktipembukuan, pencatatan dan dokumenlain, serta melakukanpenyitaanterhadap bahan buKitersebut;
-L4-
f. Memintabantuantenagaahli dalamrangkapelaksanaan tugasPenyidik tindakpidanadi bidangRetribusi Daerah; g. Menyuruhberhentidan atau melarangseseorang meninggalkan ruangan atautempatpadasaatpemeriksaan sedangberlangsung dan memeriksa identitasorangataudokumenyangdibawasebagaimana dimaKudpada hurufe; h. Memotret seseorangyang berkaitandengan tindak pidana Retribusi Daerah; '
i. Memanggilorang untuk didengarketerangannya dan diperiksasebagai saksi; tersangkaatau j, Menghentikan penyidikan; penyidikan k. Melakukan tindakanlain yang perlu untuk kelancaran tindak pidana di bidang Retribusi Daerah menurut hukum yang dapat dipeftanggungjawabkan.
(2) Penyidiksebagaimana dimaksudpadaayat (1) rnemberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasilpenyidikannya kepadaPenuntutUmum, sesuaidenganketentuanyangdiaturdalamUndang-undang Nomor8 Tahun 1981tentanqHukumAcaraPidana.
BAB X( KETENTUAN PIDANA
Pasal29 (1) Barangsiapa melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalamPasalB, pidanakurungan diancam palinglama6 (enam) bulanataudendasebanyakbanyaknya Rp.50.000.000,(limapuluhjutarupiah). sebagaimana padaayat(1) adalahpelanggaran. tz) Tindakpidana dimaksud
BAB )Cfl KETENTUAN PENUTUP Pasal30 Hal-halyang belum diatur daian'rPeraturanDaerahini, sepanjangmengenai - pelaksanaannya akandiaturlebihlanjutdenganKeputusan Bupati.
Pasal31 Peraturan Daerahini muraiberrakupadatanggardiundangkan. Agar supaya setiap.orang mengetahuinya, memerintahkanpengundangan -Kabupaten
;:rriyfrl
penempatannya Daerah inidengan daram Lembaran Daerah
Ditetapkandi Tamiang Layang pada tanggal I fobruaru Z-OOS
Diundangkan di TamiangLayang padatanggalg pebruan,- iOOS SEKRFIARIS DAEMH IGBUPATEN BARITOTIMU&
CIFl,MM I
090363 LEMBARAN DAEMH KABUPATEN BARITOTIMUR TAHUN2OO5.NOMOR
-15-
i:.:.:::
Pasal31 Peraturan Daerahini muraiberrakupadatanggardiundangkan. Agar supaya setiap orang mengetahuinya, memerintahkanpenqundangan
;:liyiil
penem n ini dengan pata nnvadaram r-., ouian;"*;ui;' kaoupaterl J?:-* Ditetapkan di TamiangLayang padatanggal8 Rbrtra,rr 2005
f
f
ti
RSffi Diundangkan di TamiangLayang padatanggillg pabyuarr ZOOS SEKRIETARIS DAEMH KABUPAI"EN BARITO TIMUR,
#y,v LEMBAMNDAEMH IGBUPATENBARITO TiMUR T A H U N2 0 0 5 N o M O R . . . . . . . . . . _ _
