PETERITTAH KABI'PATEXT TAIYAII BT'UBU
BADAN PENGELOLIIAN KTUAIYGAil DAN ASET DAERAII XEPUTUAAX XEPAL/\ AADAIS PETGEIOI"AAI| XEI'AI|GAf, DAI| ASEf, DA.ERAII KABTIPATEI| TAXAII BI'TBU
rfo[olu 9@l tE4c, lB.PiKArrl2Ot6 TTI|TAI|G
PTI|ETAPAIT REIfCATA XER..'A BADAI| PETGEX,OI.AA,T TEUAIfGA,tr DAENAHI(A8T'PATET TAIIAII BI'TBU TAHTTIf 2017
rEPAL/I BADAII PEf,GEX)LIIAI| XEUII{GAI{ DAr ASET DATRAII KABI'PATEI{ TATAII BI'UBU, Menimbang: a. bahwa untuk melaksanakan amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan dengan berpedoman pada Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 16 Tahun 2O11 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2006-2025 s€rta Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 17 Tahun 2011 tentang Rencana Pembaagunan Jangka Menengah Daerah
(RPJMD) Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2016-202I, dipandang perlu menyusun Rencana Kerja (Renja) SKPD
Tahun 2O17; b. bahwa untuk melaksanakan Peraturan Menteri DalamNegeri Nomor 54 Tahun 2OlO tentang Pelaksanaan Peraturan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2OO8 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, disebutkan bahwa Kepala Satuan Kerja Peranglat Daerah perlu menetapkan Renja SKPD sebagai dokumen perencanaan SKPD untuk periode satu tahun, yang memuat kebijakan' program, dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh SKPD; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalamhuruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah Ka-bupaten Tanah Bumbu tentang Rencana Keq'a Badan PengClohan Keuangal dan Aset Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2017;
Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2OO3 tentang Pembentukan Kabupiten Tanah eumbu dan Kabupaten Balangan di Provinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 22, Tambahan lrmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 4265);
Nomor 42651;...
2.
Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (kmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OO3 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3.
Nomor I
2OO4 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Undang-Undang
Tahun
Indonesia Tahun 2OO4 Nomor 5, Tambahan l,embaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355); Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2O04 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (tembaran Negara Repubtik Indonesia Tahun 20O4 Nomor lO4, Tambahan kmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421); 5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2OO4 tentang Perimbangan Keuangan Negara antara Pemerintahan Pusat dan Pemerintahan Daerah (kmbaran Negara Republik Indonesia Talrun 2OO4 Nomor 126, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438); 6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2O11 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (kmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234); 7. Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2Ol4 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indbnesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 8. Peratural Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OO6 Nomor 25, iambahanlembaran Negara Republik Indonesia Nomor
9.
a6ral;
Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun2OOS tentang tahapan' tatacara pen5rusunan, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan daerah (kmbaran Negara Republik
Indonesii Tahun 20O8 Nomor 21, Tambahan lrmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
lO.
Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2OO8, tentang Kecamatan ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 20O8 Nomor 40, Tambahan lrmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 9826 l;
11.
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun
2OO6
tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah s'eagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2OO7 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri
Peraturan Menteri...
Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2O06 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2O1l Nomor 310);
12.
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 tahun 2OO9 tentang Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Daerah:
13.
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2OO8 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan'
Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
I Tahun
2O14 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor
4 Tahun yang Menjadi 2OO8 tentang Urusan Pemerintahan
15. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor I
Kewenangan Pemerintahan Kabupaten Tanah Bumbu (kmbaran Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2007 Nomor 4);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah BumbuNomor 16 Tahun
2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Tanah BumbuTahun 2006-2025 (lembaran Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2O11 Nomor 16); 17. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah BumbuNomor 17 Tahun 2}ll tentang Rencani Pembangunan Jangka Menengah
Daerah Kabupaten Tanah BumbuTahun 2Oll-2OI5 (Lembaran Dairah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2011
Nomor 17); lS.Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 17 Tahun 2OO7 tentang Pembentukan, Kedudukan, Tugas Pokok dan Susunan Organisasi Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Tanah Bumbu (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2OO7 Nomor 41) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan peraturan Daerah Kabuaten Tanah Bumbu No 1 tahun 2O15 tentang Perubahan Ketiga atas Daerah Kabupaten Tanah Bumbu No 17 Tahun peraturan 'ZOOZ fentartg Pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 17 Tahun 2OO7 terrtang Pembentukan' Kedudukan, T\rgas Pokok dan Susunan Organisasi Irmbagl Teknis Daerah Kabupaten Tanah Bumbu (kmbaran Daerah Kabuoaten Tanah Bumbu Tahun 2015 Nomor 1);
Nomor 1);... 19. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 11 Tahun 2OI4 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun Anggaran 2O15 (kmbaran Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2O15 Nomor 1l); 2O. Peraturan Bupati Tanah Bumbu Nomor 6 Tahun 2O15 tentang
Tugas Pokok, Fungsi, Uraian Tugas dan Tata Kerja UnsurUnsur Organisasi Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Tanah Bumbu (Berita Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2015 Nomor 6); TEIUTTISKAIT:
Menetapkan
KEPUTUSAN KEPAI.A BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH TENTANG PENETAPAN RENCANA KERJA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH KABUPATEN TANAH BUMBU TAHUN 2017.
KESATU
Rencana Kerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah yang selanjutnya disebut Renja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset adalah dokumen perencanaan Badan Pengelolaan Keuangandan Aset Daerah untuk periode satu tahun' yang memuatkebijakan, program, dan kegiatan pembangunan'
KEDUA
:
Rencana Kerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2OI7 sebagai mana dimaksud dalam Diktum KESATU berisi:
BabI Bab II Bab III Bab IV KETIGA
Pendahuluan Evaluasi Pelaksanaan Renja BPKAD Tahun l'alu T\rjuan, Sasaran, Program Dan Kegiatan PenutuP.
Rencana Kerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Tahun 2Ol7 adalah sebagaimana dinyatakan dalam lampiran
yang merupakan bagran yang tidak terpisahkan
dari
Keputusan ini.
KEEMPAT
Keputusan
ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan
keientuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam p€netapan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya' Di tetapkan di Batulicin
.
Pada
tanggal oG SePtembet
\"e"n*BPKAD. J
2O16
KATA PENGANTAR
Puji syukur atas kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena berkat rahmat dan karunia-Nya jualah Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten
Tanah Bumbu telah menyusun Rencana Ke[a
( Renja ) Tahun Anggaran 2017
sebagai langkah tindak lanjut dari tersusunnya Renstra BPKAD Tahun 2016 - 2021-
Rencana Kerja
( Renja ) Tahun Anggaran 2017 pada Badan
Pengelolaan
Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Tanah Bumbu banyak yang harus dilakukan
perubahan anggaran dalam melaksanakan kegiatan sampai dengan akhir Tahun Anggaran 2017 dengan memperhatikan Target dan Realisasi keuangan pada awal
semesterTahun Anggaran 2017 tanpa lepas dari program dan kegiatan yang sudah tersusun pada Renstra BPKAD.
Aktivitas Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Tanah Bumbu mencakup aspek kegiatan koordinasi, pembinaan dan pengendalian yang harus di tingkatkan kualitasnya, seiring meningkatnya Permasalahan yang harus dihadapi oleh Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah'
KamisangatmenyadariRencanaKerjayangkamisajikaninijauhdari kesempumaan, hal
ini semata-mata karena keterbatasan kemampuan yang kami miliki'
kita semogE Allah s\r/T senantiasa melimpahkan taufik dan hidayah NYA serta memberikan kekuatan untuk membangun Kabupaten Tanah Bumbu menuju masyarakat yang adil dan sejahtera.
Dantidak|upadiucapkanterimakasihkepadasemuapihakyangtelahmembantu pemikiran Bapak dan hingga RENJA ini dapat diselesaikan tepat waktu. semoga sumbangan Ibu, Rencana Kerja (RENJA) ini dapat bermanfaat bagi kemajuan pembangunan di Bumi Bersujud. Aamiin.
Batulicin, \
SePtember
2016 |
xepata Badan Pengelolaan KeuanganW dan Aset
2003121007
DAFTAR ISI KATA PENGANTAR
DAFTAR ISI
BAB
I
PENDAHULUAN
Belakang 1.2. Landasan Hukum 1.3. Maksud dan Tujuan 1.4. Sistematika Penulisan ........
.................
1.1. Latar
BAB ll EVALUASI
............. 2
..........4 .............. 4
PEI-AKSANAAN RENJA BADAN PENGELOL/MN
I..ALU 2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun Lalu ......... 2.2. Analisis Kinefla Pelayanan SKPD KEUANGAN DAN ASET DAERAH TAHUN
=
1
...,.............5 ................ s ....................6
2.3. lsu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD..............9 2.4. Review Terhadap Rancangan Awal
RKPD......
................10
2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat .................14
= BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAi' DAN KEGIATAN....,.......................15
Nasional Tujuan dan Sasaran............. 3.3. Program dan Kegiatan.......... 3.1. 3.2.
Telaahan Terhadap Kebijakan
......1S ........1S
.......16
3.3.1. Faktor yang menjadi bahan pertimbangan terhadap rumusan program dan
kegiatan..........
........16
3.3.2. Uraian garis besar mengenai rekapitulasi program dan kegiatan .16
BAB IV PENUTUP
DAFTAR TABEL
Tabe
Tabe
2.2 2.4
Tabe
-
3-1
Realisasi Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Tahun Angg aran
2OlS
' -
Review Teftadap Rancangan Awal RKPD Tahun 20'17 Kabupaten Tanah Bumbu ....---.......... .............. .'
8
11
Rumusan Rencana Program dan Kegiatan SKPD Tahun 2017 Prakiraan Maju Tahun 2018--........... ....---........ 19
LAMPIRAN
1.
LAPORAN KEMAJUAN KEGIATAN BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN
DAN ASET DAERAH TAHUN 2015
I
TRIWULAN
IV
(DOWNLOAD
EMONEV)
2. EVALUASI HASIL TERHADAP RENJA BADAN
PENGELOLAAN
KEUANGAN DAN ASET DAEMH TAHUN 2015 (DOWNLOAD
F1O
EMONEV)
3.
TAPORAN PENGAWASAN BELANJA DEFINITIF PERKEGIATAN TAHUN 2015 (DOWNLOAD STMDA)
BAB
I
PENDAHULUAN
1.1
Latar belakang Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Tanah bumbu Nomor 17 Tahun 2007 Tentang Pembentukan, Kedudukan, Tugas pokok dan Susunan Organisasi Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Tanah Bumbu (lembaran daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2007 Nomor 41), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 1 Tahun 2015 Tentang perubahan ketiga atas peraturan daerah Kabupaten Tanah
Bumbu Nomor 17 tahun 2007 Tentang pembentukan, Kedudukan, Tugas pokok
dan susunan organisasi Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Tanah Bumbu (lembaran daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2015 Nomor 1) dan peraturan
Bupati Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Tugas pokok, Fungsi, uraian Tugas dan Tata Kerja unsur-unsur organisasi Badan pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Tanah Bumbu. Dengan adanya peraturan ini maka Bagian Keuangan dan Aset Kabupaten Tanah Bumbu di rahun 201s berubah menjadi
Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Tanah Bumbu, dengan demikian maka disusunlah rencana keda satuan perangkat daerah (Renja sKPD). Rencana Pembangunan Tahunan satuan Kerja perangkat Daerah, yang selanjutnya disebut Rencana Kerja satuan Kerja perangkat Daerah (Renja-
SKPD)' adarah dokumen peren@naan satuan Kerja
perangkat Daerah
untuk periode 1 (satu) tahun.
sebagai dokumen rencana tahunan satuan Kerja perangkat Daerah, Renja Badan Pengeroraan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Tanah Bumbu mempunyai arti yang strategis dalam mendukung penyelenggaraan program pembangunan tahunan pemerintahan daerah mengingat beberapa har sebagai berikut :
1. Renja SKPD
merupakan dokumen yang secara substansial penerjemahan dari visi, misi dan program Satuan Kerja perangkat
Daerah yang ditetapkan dalam Rencana strategis (Renstra) Instansi sesuai arahan operasionar daram Rencana Kerja pemerintah Daerah (RKPD).
RENJA - Badan Pengelolaan Keuangan dan ArA O*.un
fe
ZOt Z
2.
Renja merupakan acuan SKPD untuk memasukkan program kegiatan kedalam KUA, PPAS dan perencanaan program kegiatan yang akan dilaksanakan dalam Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) tahun 2017.
3. Renja SKPD merupakan salah satu instrumen untuk
evaluasi
pelaksanaan program kegiatan Instansi untuk mengetahui sejauh mana capaian kinerja yang tercatum dalam Rencana Kinerja Tahunan sebagai wujud dari kinerja Satuan Kerja Perangkat Daerah. Pada tahun 2017 ini merupakan awar dari pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam perencanaan Strategis (Renstra).
Mengingat arti strategis dokumen Renja SKpD dalam mendukung penyelenggaraan program pembangunan tahunan pemerintah daerah, maka sejak awal tahapan penyusunan hingga penetapan dokumen Renja sKpD harus mengikuti tata cara dan alur penyusunannya sebagaimana tertuang dalam
Peraturan Pemerintiah Nomor
g rahun 200g tentang Tahapan, Tata cara
Penyusunan, Pengendalian dan Evaruasi peraksanaan Rencana pembangunan Daerah. Rencana Kerja pembangunan Daerah Tahun 2017 antara lain : Disusun berdasarkan program prioritas serta Tugas dan Fungsi sKpD.
1. 2. Program dalam Renja harus sesuai dengan program prioritas
3.
sebagaimana tercantum daram Misi RPJMD pada tahun berkenaan.
Program dan kegiatan daram Renja sKpD harus seraras dengan program dan kegiatan yang disepakati oreh seruruh pemangku kepentingan dalam forum Musrenbang.
4.
Program dan kegiatan daram Renja direngkapi dengan indikator kinerja hasil
(outcome), indikator kinerja keruaran (output) dan direngkapi dengan pendanaan yang menunjukkan prakiraan maju.
untuk dapat mewujudkan Msi daram meraksanakan sasaran
dan
Kebijakan strategis tersebut, Badan pengeroraan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Tanah Bumbu menyusun Rencana Kerja Tahun 2017. Renja sKpD yang terah tercantum daram KUA dan ppAS digunakan sebagai dasar dalam penyusunan Rancangan Keda dan Anggaran SKpD.
1.2
Landasanhukum Adapun Landasan Hukum yang menjadi dasar dan digunakaan daram penyusunan Renja pada Badan pengerolaan Keuangan dan Aset daerah acrarah sebagai berikut:
RENJA - Badan Pengelolaan
K"u-,g d- A"a D*,JTa
20lZ
1.
Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Aset Negara (Lembaran
Negara Repulik lndonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);
2.
Undang-Undang Nomor
1 Tahun 20O4 tentang
Perbendaharaan Negara
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 20(X Nomor 05, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355);
3.
Undang-Undang Nomor 15 Tahun 20O4 tentang Pemeriksaan pengelolaan
dan
l-
Pedanggungjawaban
Aset Negara (Lembaran Negara
Republik
Indonesia Tahun 20O4 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4400);
4.
Undang-Undang Nomor 33 tahun
20M tentang perimbangan Aset Antara
Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438):
5.
Peraturan Pemerintah Nomor
6.
Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165); Peraturan Pemerintah Nomor 5s rahun 200s rentang Dana perimbangan
7i
rahun 2010 Tentang standar Akuntansi
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor .137. Tambahan Lembaran Negara Nomor 4575);
7.
Peraturan Pemerintah Nomor 5g rahun 2005 Tentang pengelolaan Aset Daerah (Lembaran Negara Repubrik rndonesia Tahun 2005 Nomor 140. Tambahan Lembaran Negara Nomor 457g);
8.
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah seagaimana telah diubah dengan peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang perubahan aras Peraturan Menteri Daram Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tenrang pedoman
Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana
telah
diubah
beberapa kali terakhir dengan peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang perubahan Kedua atas peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentiang pedoman pengeroraan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
9.
Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 26 Tahun 2015 tentang
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016 (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 20,15 Nomor 26);
RENJA - Badan Pengelolaan Keuangan dan Asa Daerah
TA20l7
10. Peraturan Bupati Tanah Bumbu Nomor 6 Tahun 2015 tentang Tugas Pokok,
Fungsi, Uraian Tugas dan Tatra Kerja Unsur-Unsur Organisasi Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Tanah Bumbu (Berita Daerah Kabupalen Tanah Bumbu Tahun 2015 Nomor 6).
1.3 taksud dan hrJuan Maksud dan tujuan Penyusunan Renja ini adalah untuk memberikan arah, pedoman dan landasan operasional bagi aparatur pemerintah khususnya Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Tanah Bumbu dalam rangka
menunjang kelancaran penyelenggaraan pemerintahan daerah terhadap kebijakan-kebijakan dan program-program SKPD yang merupakan penjabaran dari RPJMD Kabupaten Tanah Bumbu-
Dengan adanya arah, pedoman dan landasan operasional tersebut, diharapkan dapat tenvujud penyusunan program perekonomian yang berkualitas, efektif dan efisien. Melalui Rencana kerja ini dapat diketahui kebutuhan riil untuk
mengatasi berbagai permasalahan yang dihadapi dan serangkaian kebijakan, program serta kegiatan yang harus dilaksanakan di dalam mencapai tujuan dan sasaran.
1.4
Sistemadkapenulisan Sistematika penyusunan Rencana Kerja (Renja) Tahun 2017 Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Tanah Bumbu adalah sebagai berikut
:
BAB.I PENDAHULUAN Berisi uraian tentang latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan serta sistematika penulisan.
BAB.II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN I.ALU Memuat evaluasi pelaksanaan renja SKPD tahun lalu dan capaian
renstra SKPD, analisis kinerja pelayanan SKPD, isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi SKPD, review terhadap rErnc€lngan awal RKPD dan penelaahan usulan program dan kegiatan masyarakat.
BAB.III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN Berisikan telaahan terhadap kebijakan nasional serta tujuan dan sasaran renja. BAB.IV PENUTUP. RENJA - Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah TA 2017
BAB
II
EVALUASI PELAKSANAAN RENJA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH TAHUN LALU
2.1
Evaluasi pelaksanaan Renja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aget Daerah tahun lalu dan capaian Rensfa SKPD Untuk mengetahui sejauh mana tingkat keberhasilan dalam pelaksanaan
program dan kegiatan pembangunan tahun lalu pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Tanah Bumbu, maka perlu adanya gambaran mengenai kinerja pelaksanaan program dan kegiatan yang telah dilaksanakan sampai dengan tahun berjalan.
Bab ini memuat kajian (review) terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Renja SKPD tahun lalu (tahun n-2) dan prakiraan capaian tahun berjalan (tahun
n-1), mengacu pada APBD tahun berjalan yang seharusnya pada waKu penyusunan renja SKPD sudah disahkan. Selanjutnya dikaitkan dengan pencapaian target Renstra berdasarkan realisasi program dan kegiatan pelaksanaan Renja SKPD tahun-tahun sebelumnya. Review hasil evaluasi pelaksanaan Renja SKPD tahun lalu, dan realisasi
Renstra SKPD mengacu pada hasil laporan kinerja tahunan SKPD dan/atau realisasi APBD untuk SKPD yang bersangkutan. Pokok-pokok materi yang disajikan dalam bab ini, antara lain
1.
:
Realisasi program/kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja hasiUkeluaran yang direncanakan.
2. Realisasi Program/kegiatan yang telah memenuhi target
kinerja
hasil/keluaran yang direncanakan.
3.
Realisasi Program/kegiatan yang melebihi target kinerja hasiUkeluaran yang direncanakan.
4.
FaKor-faktor penyebab tidak tercapainya, terpenuhinya atau melebihi terget kinerja program/kegiatan.
5. 6.
lmplikasi yang timbul terhadap target capaian program Renstra SKPD.
Kebijakanftindakan perencanaan dan pengganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi faktor-faktor penyebab tersebut.
Berdasarkan laporan Kemajuan Kinerja Kegiatan Tahun Anggaran 2015, kinerja keluaran (output pertormance) pelaksanaan 5 programl 27 kegiatan Badan
RENJA - Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah T A2017
Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah mencapai 80,02o/o artinya, hampir seluruh PPTK mampu merealisasikan indikator kinerja dengan Rencana Kerja (Renja) kegiatan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten
Tanah Bumbu Tahun 2015. Berdasarkan hasil Evaluasi Kinerja dari kegiatan,
bahwa semua PPTK telah berusaha maksimal dan berhasil dalam upaya merealisasikan target kinerja yang telah disepakati dalam DPA kegiatan walaupun ada beberapa kegiatan yang harus ditahan pagu Anggarannya karena pendapatan
daerah yang defisit sehingga tidak memungkinkan untuk dilakukannya kegiatan tersebut.
Dari 5 Program dan 27 kegiatan yang direncanakan dilaksanakan di Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah, ada 2 kegiatan yang memiliki realisasi kinerja 0%. Kegiatan yang dimaksud adalah Kegiatan Pemeliharaan Rutin
/
Berkala peralatan dan perlengkapan kantor serta Pengadaan Pakaian
Khusus hari-hari tertentu. Beberapa faktor yang menjadi kendala tidak terlaksananya program/kegiatan lain yang sifatnya rutin adalah karena adanya
penahanan pagu anggaran. Hal
ini dapat di lihat dalam lampiran
laporan
Kemajuan Kegiatan.
2.2
Analisis kinerja Keuangan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah. Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 1 Tahun
2015 Tentang Tugas Pokok dan Fungsi Badan Pengelolaan keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Tanah Bumbu, maka uraian tugas Badan Pengelolaan keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Tanah Bumbu adalah sebagai berikut:
1.
Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah mempunyai tugas menyusun dan melaksanakan kebijakan daerah dalam bidang pengelolaan keuangan dan aset daerah.
2. Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana
tersebut pada ayat (1),
Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah mempunyai fungsi sebagai berikut:
a.
perumusan kebijakan teknis dalam bidang pengeloaan keuangan dan aset daerah sesuai dengan kebijakan umum yang ditetapkan oleh bupati;
b.
perumusan dan penetapan kebijakan operasional, pembinaan, pengaturan,
pengendalian dan evaluasi pelaksanaan penyusunan dan pengendalian anggaran;
c.
perumusan dan penetapan kebijakan operasional, pembinaan, pengaturan, pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan akuntansi daerah;
RENJA - Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
TA
2017
6
d.
perumusan dan penetapan kebijakan operasional, pembinaan, pengaturan, pengendalian dan evaluasi penyelengaraan perbendah a'aan
e.
perumusan dan penetapan kebijakan operasional, pembinaan, pengaturan, pengendalian dan evaluasi kegiatan pengelolaan aset daerah;
f.
pengelolaan urusan kesekretariatan; dan
g.
pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.
3.
Untuk menjabarkan tugas pokok dan fungsi sebagaimana tersebut pada ayat (1)
dan (2), Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah mempunyai uraian tugas sebagai berikut:
a. menetapkan kebijakan operasional pembinaan, pengaturan
dan
pengendalian pengelolaan keuangan dan aset daerah;
b.
menyiapkan kebijakan dan pedoman pelaksanaan APBD;
c. mengesahkan
dokumen pelaksanaan anggaran;
d. e.
melakukan pengendalian pelaksanaan APBD;
f.
memantau pelaksanaan penerimaan dan pengeluaran APBD oleh bank
memberikan petunjuk teknis pelaksanaan sistem pengeluaran kas daerah;
dan/atau lembaga keuangan lainnya yang telah ditunjuk;
g. h.
mengatur dana yang diperlukan dalam pelaksanaan APBD;
melaksanakan penempatan uang daerah dan mengelola/menatausahakan investasi dengan persetujuan Bupati melalui Sekda;
i.
melakukan pembayaran berdasarkan permintaan peiabat pengguna anggaran atas beban rekening kas umum daerah yang disampaikan kepada Bupati melalui Sekda sebagai bahan laporan;
j.
menyiapkan pelaksanaan pinjaman dan pemberian jaminan atas nama pemerintah daerah;
k.
melaksanakan pemberian pinjaman atas nama pemerintah daerah dengan persetujuan Bupati melalui Sekda;
l.
melakukan pengelolaan utang dan piutang daerah dengan persetujuan Bupati
melaluiSekda;
m. melakukan penagihan piutang daerah;
n. melaksanakan sistem akuntansidan pelaporan keuangan daerah; o. melaksanakan kebijakan dan pedoman pengelolaan serta penghapusan aset/barang milik daerah;
RENJA - Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
TA20l7
7
p. melaksnakan
pengawasan atas penyelenggaraan pengelolaan barang/aset
milik daerah sesuai dengan kebijakan yang dltetapkan oleh bupati;
q.
memantau dan mengawasi pelaksanaan pengadaan barang/aset seperti kendaraan roda dua, roda tiga, roda empat, roda enam, alat berat dan aset lainnya yang bersifat khusus;
r.
menyelenggarakan koordinasi, konsultasi
dan fasilitasi dalam
rangka
mendukung pelaksanaan kegiatan badan;
s.
mengupayakan tenarujudnya
tertib administrasi pengelolaan
keuangan,
pencatatan dan pelaporan aset daerah;
t.
mengevaluasi pelaksanaan tugas; dan
u.
melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai bidang tugasnya.
Sedangkan program dan kegiatan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah dalam Tahun 2015 yang telah dilaksanakan dan terealisasi sesuai dengan pagu anggaran yang ditetapkan kami perhitungkan pada Awal Tahun 2015 (selama 12 bulan) adalah sebagai berikut:
6rslg
thnelHap Ultll
tm$x
hmcdfrhdlbl$&n
t0
PnfnUA{irar
lnlnr trlryrr!
ltrri tlrhir
tl|tr6tl00p0
PstdarJae
bl|fi4 llrE&yi rd|l bi
PEida
ffibqgl
111.m010$
l
Etml
umEtJ
tl
!1r$Jt6.10t,00 r.0l0J&t$,00 0,m
mt
rotr
||l.090J{0,0{
nm2Jqm
raJ10.416.,|3,00
9t
s$mEMt
ll,'l
2rr6fi6,I5rl0
0,m
a08r[,m
g,B
19.7175ff,m
u.2fi.m.m
9.S.0!.m.m
xr.ffi.ffi,0
0,0
10.6612D.dn,0
$,51
1.1119{fi,0
8.m.m,m
0,s
s.375.0I,m
qm
u75.0m,0
61,{l
am,m
?!t&'FF *rF*b.bF
sl.1$.@s
r$s,s
n.$s,m
0,s
{t;o$o,s
t1,s
19.mrfls,s
ihtikrt
&${m,m
2.m"m,m
231.5[m,m
q0
m,m
9,19
19.292
l270nru,o
0,0
6t{I.S0
q0
6l135{q0
51,$
61.63i.S,O
LU.m,m
0,m
]9Em,m
qs
192ffi,m
92,S
m.m,m
ofl
J$fi,m
{r"m,fl[m
6{r{a0m,m
n09
t{m.m,m
t1ts.00,m
rfl.m,m
199'fltn,m
qm
r7.29t2{n m
25.60m,m
Lm.m,m
loJti,9tl,o
0,m
l{.0n$1,0
6r,s
89.986!,m
z3tm.u[,0
1.S16$S,m
0,m
0,0
l.sl56c!,s
n,A
5S.$.S,m
$tm.m,m
$50_m,0
0,m
n8$.m,m
$,9{
mmmp
Fa
Prlda hr lddd$('u
Psryd
Pcrydarh{ dta&l
FFea
Pqdain
(qw!l
Pcf&ar
FdArerFk&Fl
li$*rPe|xr{Fr E
f6t&rl|dr$&l 84{4i
hb
rtlar
ll(06$
KdnEi &l [qEb! lr
Plrt&r ]ae Trw lto PIS t) R4d
.
lqd
[odri
gln
Dddr D6dh
! )
(rb
916.ffi.m,m
lf,9!S.0I,0
RENJA - Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah TA 2017
2J4.212
m,m
1t.lfim,m
8
IETIsltr
lh!.dEdq thl.|| &r
rc
lrcatllt
PmcdnldDn/De.nh
,sr
Pr!g.nilOd|bn
frt-r-|ln*--trllr-
tr5ar.t50r0!r0
l5a!
PE dqrgl G.drE
sl
lnl.
0,m
0,0
*
TOIAI
32Jmr00r0 3.654.1tt,0ttro tl03llt.00a,00
r3t.m.m,0
Xttr
ll8tFl
t
29Cm.m,m
ur02rta.lttro 29.m.qn,s
s6 rroAur
trr0 r.6at,tt3J!3r0
45
$3AZm.m
P€rp(brloEler
t.101.050.(0,m
lfi.m,m
0,m
1.0r.2r.m,m
1.043al.m,fl)
Fdr'lr*dt'nill[irisd
&032m.@m
11.150.00,m
0,m
6.S{r50.m,m
6.mm.m,m
65,E1
1.17$0.m,fl
4f,m,@fl)
0,m
38t.!0.m,m
0,m
3l]I.m,o
&a
1035&.m,0
9$.0$j00,0
r5l).00,0
8s-799.llr,0
0,m
89{3r|9_{10,m
zr&21&6t7,0
0,m
zm6&57,,0
m,0
0,l[
0,m
0,0
P8'dlrd
hrh ,8cld 6d!9
rdt
}i8r
Pgl*ff&' Rb,ist*
lidii
PgtldB
(c*.an lhsPFoitd
z17.m.m,m
,!6r* Psisdryr 6.dr! Xru
{.m.m,[l
0,m
7.m0m,0
0.m
24.004r00r0
0r0
Rlh
Ps'ldrd1 ft-ll
b
!st* l&r/ Pddtdr rru d|nn tiri& lF-.
Pnld'.id Progar
Ert
R/tn
PrpOmP*t K|llhri{riwtr
2{.m.m,0
lrry.! Wrb d.n hne.-.rpt fqdob. L3|n tr.nn 9qlrrnSi5dn9lirdr@lltgn Ddl Sl iFrddi! lndaEri.qei E|'! PrElh.n
PsrrSAr
$n! fttn
11.0S.0m,m
rrt
,r-.r Or tdtd tq.ld.dl IceF rldafia hof..r
ligd
PcrE mR dglkqAitaf*h'l (6ElF D..d Xd46ll/{)b
0,0
r.ar2J5r.s00r0
rt.550.00tr0
0rm.5s.m
9I9
l6&531.?tm
4.s0.m,frl
ta,(3
l0lllu!,O
0.m
0,0
7.mm.m
0p0
0r0
0n!
0p0
2rrm.000tr{
0,0
0,m
0,m
0,0
x.m.flo,m
l{.335.250r0
3rtJ0t.300p0
a20.at!.55010
t9,tl
9t2.r6rJ50,00
16.555fi0,m
6ql.qn m
9995.750,0
0,lI
t.6./50.0
$,0,r
102/92910
az2nm,0
7S.m,m
n.s.$,m
0,@
,.33.9)(),m
1tt
,9.9n.$,m
1930r.S,m
tn.m,m
0,m
0,@
l /$.0m,m
0,91
19l.ms,m
8{.im.m,o
&d.m,m
LE.m,0
n&nim,m
m5m.m,m
s'S
slt19rm,m
a6t,000100,00
2r00r00p0
r55rla.2r0r0
0,00
rtat
r$.015.t50,00
tr&m.m,0
z0.om,m
5.58d29,m
rr.9rlJr5J!at
!3.rt2rraJ00r0
2.3 lsu-isu penting
D 60
e.57!.m,0
a.1t5rttt30,0o
0,m
35tJt4.:50r0 s7.s4.r0 fl)
l'9arjt6jaar0 rr.00rJt0-a3tr0
1fr.015.750,t[
7E,53
$rt
tJ|erttrta,00
penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Badan Pengelolaan
Keuangan dan Aset Daerah. Berisikan uraian mengenai
1.
:
Sejauhmana tingkat kinerja pelayanan SKPD dan hal kritis yang terkait dengan pelayanan SKPD.
2.
Permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi SKPD.
.;
3. Dampaknya terhadap pencapaian visi dan misi kepala daerah, terhadap capaian program nasionalfintemasioanal. Tantangan dan peluang dalam meningkatkan pelayanan SKPD.
4.
Kurangnya koordinasi Dinas terkait dalam hal pelaksanaan kegiatan lintas sektoral sehingga sasaran program kerja yang telah dibuat kurang maksimal;
5.
Kurangnya fasilitas kerja sehingga pekedaan yang penting sering tidak bisa mengerjakan dengan segera bahkan terlambat, otomatis menghambat semua kegiatan;
6.
Perlu meningkatkan koordinasi antar bidang sehingga tercipta program kerja yang maksimal.
7.
Meningkatkan kualitas sumber daya perencana pada unit kerja BPKAD.
RENJA - Badan Pengelolaan Keuangan dan Asel Daerah T 42017
9
2.4
Review terhadap nancangan awal RKPD
Dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu, RPJMD merupakan dokumen perencanaan pembangunan daerah
sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari sistem peren@naan pembangunan nasional sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 25 Tahun 2OO4 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional danUndangundang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. RPJMD Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2016-2021adalah tahapan Ketiga dalam rangka mewujudkan visi dari Rencana Pembangunan Jangka panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2011-2O}O.RPJMD merupakan pedoman dalam penyusunan Rencana Strategis setiap Satuan Kerja perangkat Daerah (Renstra SKPD) dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKpD) setiap tahun. Dalam penyusunannya, RPJMD dilakukan secara komprehensif, terpadu dan menyeluruh, serta mengedepankan keterlibatan masyarakat secara partisipatif
dengan mempertimbangkan dan menampung aspirasi berbagai pemangku kepentingan. Penyusunan RPJMD Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2016-2020 telah disusun melalui proses pendekatan perencanaan pembangunan yaitu politik,
teknokratik, partisipatif dan perencanaan yang disusun berdasarkan masukanmasukan dari atas
-
bawah serta bawah-atas (fop down
- boftom up).
Membandingkan program dan kegiatan yang ada pada rancangan awal RKPD Tahun 2afi terhadap hasil analisis kebutuhan program dan kegiatan, tidak ada perbedaan yang signifikan pada target capaian dan pagu indikatif terhadap kebutuhan dana pada program kegiatan BPKAD. Namun tetap menjadi perhatian
bahwa target capaian dan pagu masih bisa mengalami perubahan karena pertimbangan prioritas program dan kegiatan dan hasil capaian pada tahun sebelumnya. Dengan demikian perbedaan antara target capaian, pagu indikatif terhadap
kebutuhan dana yang menjadi catatan penting untuk diperhatikan bagi SKPD. untuk lebih lengkapnya dapat dilihat pada tabel2.4. berikut :
RENJA - Badan Pengelolaan Keuangan
a* ar"t orout re zorz
10
tlllllllll
tllttllfll
I
i.wr-w avltE
r a-a.F
aw.l irr
aolT
F--
t6EGffi;:tf{rf
-nydb.F
l-..
F't!rh-r..n
6Fu?iEi:
ff
!.!4-g!s!.E)-
tunydr..n
/.t.
bb.r.h.n
bnre.
h6ydb.nl-..
bbr.h..
^:::g:i:!l-
l:39:!:!l-
RENJA - Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah TA 2017
|||IrII|r|||t|||It|||II lhrll Anillrr K.butuhln
Rmc.ngrn Awd FoD t{o
tluam d.n Progrrn,lO gl|tm
Lok$l Dit.ll
(2)
(3)
(1)
Progrm Panlnekrtm 8|rmr drn
ll
Pr||r||lr
Krb, Trnbu
Gadung Krntor
I
F ngndlan iibbll Jabahn
(!b. Tdlhr
pcngrdlan lcnd.rrm dhrtopcr$lonsl
BPI(AD
fumltr||rrm Rlth /B.rlalt
BH(AO
A
I
Il 1
tv
Ctdune K.ntor
3ruD
fufirlhrriln nlth/Brkrh brlcrUkrpa G.drng
BR(AD
Krntor
futln /B.rkrL Fudstm/ FnLngkDel
BPIGD
lOntor
flpdm
,Krglrtm (5)
(1)
Trrb|ngun{r Bmguffil/Gcdl|1g
hfl0drrn
Pakairn
Uu.m d.n Ptog?mnogldm
p|eu Indlkdlt
Program Panlnghrtrn
BH(AD
hm
vbnhgkdm
lrmr
d.n
PruJ.il
lptlsu ubnhgl€ttn lffNne oan pratsrrna Ap|rdur lmth GadJmlonbr yrng
BPKAD
nEf,{le - Badan Pengelolaan Keuangan
Drldl
llbgldrn
(8)
Flmda.n
I(,b. Tanbu
Jud.h dFb[ op.r$bnrl yrng
lcrDrhra tlrpcllTrmyr p.rhnghrFn dm
hrtll|ri lvlhhlilanto.
rcw[kilil
f
Jun{rh LeponnTtrnlar D.nr Brgi l-brilfin Linny!
dan Aset Daerah
TA20l7
(ntor
[|nhglat|n
rarana
1.1110.350.000
Frnrilher.Nn Rrth /B€rkdr irobll Jabstsn
1T$un
2.490.350,000
hnr[hare.n RIh /Bcrlcb lcndrrim Dinr!/Q.rrlixlrl
SPKAO
XfiLh mulop.r$loml y.ng icroalh|n
l2 bubn
86.000.000
hnchar|ln futh /B0rkd. hlLngkrprn G.drng t<.ntor
BH(AO
iorp.lh.rmya pcrlcnglaprn dm nrhhli idrlrgtrilanto.
Tftun
7,000,000
F!ruhrrmn tuth /E rlah hrddrn
'!Cro
Stcl
32,100.000
4
Dolarrls1
93,900.000
/ F rbngkapm
Krntor
(11)
(rb,
Tanbu
FKAD
470.O29.6@
unI
12.5G.200,000
i unlt
308.5s0.0@
fin pr|rrmt
Tdun
1
p{u hdkdlt
tpianx
3PKAD
unI
htC
un[
1
BFKAD
Flrmharmn futh/B.rkrh G.dung f(rdor
404.250.000
ungollyt
f.rpcnuhhyr thgkl klt.r|