RE VI UI NDI KATORKI NE RJ AUT AMA PE NGADI L ANTI NGGIAGAMAPONTI ANAK
PENGADILAN TINGGI AGAMA PONTIANAK Jalan Jend. A. Yani No. 252 Telp. (0561) 736157 Fax. (0561) 712173 e-mail :
[email protected] / pta.pontianak @gmail.com PONTIANAK 78124
SURAT KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN TINGGI AGAMA PONTIANAK NOMOR :W14-A/66A/OT.01.2/I/2016 TENTANG PENETAPAN REVIU INDIKATOR KINERJA UTAMA PENGADILAN TINGGI AGAMA PONTIANAK
KETUA PENGADILAN TINGGI AGAMA PONTIANAK
Menimbang
Mengingat
: 1.
Bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 3 dan pasal 4 Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) Instansi Pemerintah;
2.
Bahwa dengan telah dimulainya Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Tahun 2015 – 2019 maka Pengadilan Tinggi Agama Pontianak perlu meninjau kembali atau mereviu untuk penyempurnaan Indikator Kinerja Utama (IKU).
: 1.
Undang-undang Nomor : 3 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor :14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung.
2.
Undang-undang Nomor : 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman
3.
Undang-undang Nomor :50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor : 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama
4.
Peraturan Pemerintah Nomor : 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah.
5.
Peraturan Presiden Nomor : 9 Tahun 2005 tentang Kedudukan, Fungsi, Struktur Organisasi, dan Tata Kerja Kementerian Negara RI.
6.
Peraturan Presiden Nomor : Sekretariat Mahkamah Agung.
13 Tahun 2005
tentang
7.
Peraturan Presiden Nomor : Kepaniteraan Mahkamah Agung.
14
tentang
8.
Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : PER/9 M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja.
Tahun
2005
MEMUTUSKAN Menetapkan
: KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN TINGGI AGAMA PONTIANAK TENTANG PENETAPAN REVIU INDIKATOR KINERJA UTAMA PENGADILAN TINGGI AGAMA PONTIANAK
Pertama
:
Reviu Indikator Kinerja Utama sebagaimana tercantum dalam lampiran peraturan ini merupakan acuan kinerja yang digunakan oleh Pengadilan Tinggi Agama Pontianak, untuk menetapkan rencana kinerja tahunan, menyampaikan rencana kinerja dan anggaran, menyusun dokumen penetapan kinerja, menyusun laporan kinerja serta melakukan evaluasi pencapaian kinerja sesuai dengan dokumen Reviu Rencana Strategis Pengadilan Tinggi Agama Pontianak 2015 – 2019.
Kedua
:
Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.
Ditetapkan di : Pontianak Pada Tanggal : 4 Januari 2016 Ketua Pengadilan Tinggi Agama Pontianak
Drs. H. Bahrussam Yunus, SH., MH NIP. 19530422 197601 1 001
REVIU INDIKATOR KINERJA UTAMA PENGADILAN TINGGI AGAMA PONTIANAK NO 1.
KINERJA UTAMA Meningkatnya penyelesaian perkara
INDIKATOR KINERJA
PENJELASAN
a. Persentase sisa perkara yang diselesaikan
Perbandingan sisa perkara yang diselesaikan dengan sisa perkara yang harus diselesaikan Perbandingan perkara yang diselesaikan dengan perkara yang akan diselesaikan (saldo awaldan perkara yang masuk) Perbandingan perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu maksimal 3 bulan dengan perkara yang harus diselesaikan dalam waktu maksimal 3 bulan (diluar sisa perkara) Jumlah upaya hukum selama tahun berjalan (Un) dibagi jumlah upaya hukum tahun lalu (un-1) dibagi upaya hukum tahun lalu (un-1)dikali seratus persen Perbandingan antara berkas perkara yang diterima Kepaniteraan dengan berkas perkara yang didistribusikan ke Majelis
b. Persentase perkara yang diselesaikan
c. Persentase perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu maksimal 3 bulan
2.
Peningkatan akseptabilitas putusan Hakim
Persentase penurunan upaya hukum: - Kasasi - Peninjauan Kembali
3.
Peningkatan efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara
a. Persentase berkas yang diregister dan siap didistribusikan ke Majelis
PENANGGUNG SUMBER DATA JAWAB Hakim Majelis dan Laporan Bulanan Panitera dan Laporan Tahunan Hakim Majelis dan Laporan Bulanan Panitera dan Laporan Tahunan Hakim Majelis dan Laporan Bulanan Panitera dan Laporan Tahunan
Hakim Majelis
Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
Kepaniteraan
Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
NO
4.
KINERJA UTAMA
Meningkatnya kualitas pengawasan
INDIKATOR KINERJA
PENJELASAN
b. Ratio Majelis Hakim terhadap perkara
Perbandingan ratio Majelis Hakim dibandingkan dengan perkara masuk Perbandingan jumlah pengaduan yang ditindaklanjuti mengenai perilaku aparatur peradilan (teknis dan non teknis) dengan jumlah pengaduan yang dilaporkan Perbandingan jumlah pengaduan yang ditindaklanjuti mengenai perilaku aparatur peradilan (teknis dan non teknis) dengan jumlah pengaduan yang dilaporkan Perbandingan antara SDM Teknis yang lulus/bersertifikat diklat dengan jumlah yang mengikuti diklat Perbandingan antara SDM Non teknis yang lulus/bersertifikat diklat Kepemimpinan, Sertifikasi Pengadaan barang dan jasa.
a. Persentase pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti
b. Persentase temuan hasil pemeriksaan internal dan eksternal yang ditindaklanjuti.
5.
Peningkatan kualitas SDM
a. Persentase pegawai yang lulus diklat teknis yudisial. b. Persentase yang lulus yudisial
pegawai diklat non
PENANGGUNG JAWAB Kepaniteraan
SUMBER DATA
Ketua Pengadilan
Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
Panitera/Sekretaris
Laporan Tahunan
Panitera/Sekretaris
Laporan Tahunan
Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan Ketua Pengadilan & Laporan Bulanan Pan/Sek dan Laporan Tahunan
NO 6.
KINERJA UTAMA
INDIKATOR KINERJA
Peningkatan a. Persentase anggaran Sarana dan fasilitas sarana Prasarana. Teknologi Informasi
b. Ratio jumlah hakim dan pejabat terhadap rumah dinas yang tersedia c. Persentase anggaran tingkat kelayakan mobil dan motor dinas
d. Persentase anggaran peralatan dan fasilitas perkantoran e. Persentase anggaran sarana dan prasarana lingkungan kantor
PENJELASAN Perbandingan antara pagu anggaran dengan realisasi anggaran pengadaan fasilitas sarana Teknologi Informasi Perbandingan antara jumlah rumah dinas dengan jumlah Hakim dan Pejabat Perbandingan antara pagu anggaran pengadaan dengan realisasi anggaran kendaraan dinas Perbandingan antara pagu anggaran pengadaan dengan realisasi anggaran peralatan dan fasilitas perkantoran Perbandingan antara pagu anggaran pengadaan dengan realisasi anggaran sarana dan prasarana lingkungan kantor
PENANGGUNG JAWAB Panitera/Sekretaris
Panitera/Sekretaris
SUMBER DATA DIPA dan Laporan Realisasi Anggaran Laporan BMN
Panitera/Sekretaris
DIPA Laporan Realisasi Anggaran
dan
Panitera/Sekretaris
DIPA Laporan Realisasi Anggaran DIPA Laporan Realisasi Anggaran
dan
Panitera/Sekretaris
dan
