PERUBAHAN UNDANGUNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1973 TENTANG LANDAS KONTINEN
OLEH : CHAIRIJAH CHAIRIJAH,, SH., MH., Ph.D DIREKTUR HUKUM INTERNASIONAL DIREKTORAT JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
www.djpp.depkumham.go.id
LATAR BELAKANG : Ò
Ò
Ò
Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah Negara kepulauan terbesar didunia yang sudah diakui secara internasional. Prinsip Negara kepulauan telah diterima oleh masyarakat internasional yang diatur dalam Bab IV pasal 46 s/d 54 Konvensi PBB tentang Hukum Laut (UNCLOS 1982), dan telah di ratifikasi oleh Pemerintah Republik Indonesia melalui Undang-undang nomor 17 tahun 1985. Konsekwensi logis dari ratifikasi tersebut adalah penyesuaian tehadap hukum nasional, dimana harus diatur kembali dalam perundang-undangan nasional tentang implementasi dari ratifikasi konvensi hukum laut tersebut.
www.djpp.depkumham.go.id
PENGERTIAN Ò
Landas Kontinen Indonesia adalah dasar laut dan tanah dibawahnya diluar perairan wilayah Republik Indonesia sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 4 Prp. Tahun 1960 sampai kedalaman 200 meter atau lebih, dimana masih mungkin diselenggarakan eksplorasi dan eksploitasi kekayaan alam. (Pasal 1 huruf (a) UU No. 1 tahun 1973 tentang Landas kontinen).
Ò
Landas Kontinen yang dibuat sesuai UU No. 1 tahun 1973 tentang Landas kontinen didasarkan pada Konvensi Jenewa 1958 bahwa Landas Kontinen dibuat berdasarkan pada kriteria kedalaman laut dan kemampuan explorasi.
www.djpp.depkumham.go.id
…LANJUTAN Ò
Ò
Bahwa perkembangan kepentingan nasional dalam rangka pemanfaatan sumber daya alam dilandas kontinen indonesia belum diatur secara menyeluruh dalam undang-undang nomor 1 tahun 1973. Bahwa berhubungan dengan itu, untuk memantapkan landasan hukum yang mengatur ruang lingkup landas kontinen Indonesia yang meliputi hak berdaulat, hak eksklusif, yurisdiksi, hak-hak dan kewajiban serta kegiatan dilandas kontinen Indonesia dalam rangka pembangunan nasional berdasarkan wawasan nusantara, perlu menetapkan Undang-undang tentang perubahan atas Undang-undang No. 1 tahun 1073 tentang Landas Kontinen.
www.djpp.depkumham.go.id
HAK-HAK DAN KEWAJIBAN-KEWAJIBAN DALAM UNCLOS 1982 Ò
Ò
Ò
Pemerintah Republik Indonesia sebagai negara yang telah meratifikasi UNCLOS 1982 telah berusaha untuk memasukkan ketentuan-ketentuan UNCLOS 1982 ke dalam peraturan perundang-undangan Negara Indonesia. Mengenai hak lintas bagi kapal asing di perairan Indonesia, telah diatur mengenai hak lintas damai, hak lintas transit, hak lintas alur laut kepulauan dan juga hak akses dan komunikasi. Tetapi untuk hak lintas transit belum diatur ke dalam peraturan pemerintah sebagaimana yang diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1996 tentang Perairan Indonesia.
www.djpp.depkumham.go.id
…LANJUTAN Ò
Ò
Ò
Ò
Dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1996 tentang Perairan Indonesia tidak diatur mengenai ketentuan pidana yang dapat diterapkan apabila terjadi pelanggaran; Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2002 tidak mengatur mengenai hak dan kewajiban kapal perang maupun kapal pemerintah yang digunakan untuk tujuan non komersial; Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2002 hanya mengatur hak dan kewajiban kapal dan pesawat udara. Untuk hak dan kewajiban negara. Indonesia sebagai kepulauan tidak ada pengaturannya sama sekali, padahal hal tersebut sudah diamanatkan oleh UNCLOS 1982.
www.djpp.depkumham.go.id
POTENSI KLAIM LANDAS KONTINEN Ò
Ò Ò Ò
Berdasarkan hasil Tim Interdep mengenai Penelitian dan Pembahasan Sub. Direktorat Hukum Laut dan Udara tahun 2006 adanya kemungkinan Pemerintah Indonesia dapat mengajukan Klaim Landas Kontinen lebih dari 200 mil, untuk wilayah : 1. sebelah barat Sumatera yang berbatasan dengan India. 2. sebelah selatan Sumbawa (masih dalam penelitian ) 3. sebelah utara Irian Jaya yang berbasatan dengan negara Palau, negara Mikronesia, dan Papua Nugini.
www.djpp.depkumham.go.id
www.djpp.depkumham.go.id
www.djpp.depkumham.go.id
