..^/4*K^)\"
.N1i A Mi-r*ffiy\q?. \\.'7 W Sn4
i{,'1,. Pq\ ilol-y' ,ii/ \hJlr.f -I\\.rr'ilt'E
REPU;5F.iREH*=.,o PERATURAN PRESIDEN REPI]BLIK INDONESIA
NOMOR 15 TATITINaOLO TENTANG PERCEPATAN PENANGGULANGAN KEMISKINAN DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA PRESIDEN REPUBLIK INDOI{ESIA. Menimbang :
a. bahwa kemiskinan merupakan permasalahanbangsa yang mendesakdan memerlukanlangkah-langkahpenanganandan pendekatanyang sistematik,terpadu dan menyeluruh,dalam rangkamengurangibebandan memenuhihak-hakdasarwarga inklusif, berkeadilan, negarasecaralayakmelaluipembangunan dan berkelanjutan untuk mewujudkan kehidupan yang bermartabat; kemiskinan b . bahwa dalam upaya percepatanpenanggulangan koordinasisecaraterpadulintas perlu dilakukanlangkah-langkah pelaku dalam penyiapan perumusan dan penyelenggataan kemiskinan; kebijakanpenanggulangan kemiskinan c . bahwauntuk melakukanpercepatanpenanggulangan diperlukanupayapenajamanyang meliputi penetapansasaran, program,monitoringdan evaluasi, perancangan danketerpaduan serta efektifitas anggaran, perlu kelembagaan di
tingkat
dilakukan penguatan
nasional
yang
menangani
penanggulangan kemiskinan; d . b a h w a. . .
.'faRu $41ffi$9 \S.(r,-.illV PIlE$IDEN RHPIJBLIK INDONESIA
denganhat-haltersebutpadahuruf a, huruf d . bahwasehubungan PeraturanPresiden b, dan huruf c, dipandangperlu menetapkan Kemiskinan; Penanggulangan tentangPercepatan Mengingat
:
1. Pasal4 ayat(1), Pasal28 C ayat (1), dan Pasal34 Undang-
UndangDasarNegaraRepublikIndonesiaTahun1945;
2 . Undang-UndangNomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (LembaranNegara Republik IndonesiaTahun 2003 Nomor 47, TambahanLembaranNegara Republik Indonesia Nomor 4286); 3 . Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor L04, Tambahan LembaranNegaraRepublikIndonesiaNomor 4421); A
+.
undang-undangNomor 32 Tahun 2004 tentangPemerintahan Daerah (LembaranNegara Republik IndonesiaTahun 2004 Nomor I25, TanfiahanLembaranNegaraRepublik Indonesia telahbeberapakali diubah,terakhir Nomor 4437)sebagaimana dengan Undang-UndangNomor 1,2 Tahun 2008 (Lembaran NegaraRepubtikIndonesiaTahun 2008 Nomor 59, Tambahan LembaranNegaraRepublikIndonesiaNomor 4849;
5 . Undang-UndangNomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan KeuanganAntara PemerintahPusat dan PemerintahanDaerah (LembaranNegaraRepublikIndonesiaTahun2004Nomor 126, TambahanLembaranNegaraRepublikIndonesiaNomor 4438); 6. Undang-...
,.'41-KF\n,
W
PRESIDEN .REPUBLIK INDONESIA
6. Undang-UndangNomor 11 Tahun 2005 tentang Pengesahan InternationalCovenantOn Economic,Socialand Cultural Rights (KovenanInternasionaltentangHak-hak Ekonomi, Sosial dan Budaya) (LembaranNegaraRepublik IndonesiaTahun 2005 Nomor 118, TambahanLembaranNegaraRepublikIndonesia Nomor 4557); 7. Undang-UndangNomor LZ Tahun 2005 tentangPengesahan International ConvenantOn Civil and Politic Right (Konvenan Internasionaltentang Hak-Hak Sipil dan Politik (Lembaran NegaraRepublikIndonesiaTahun2005 Nomor 119, Tambahan LembaranNegaraRepublikIndonesiaNomor4558); 8 . Undang-UndangNomor I7 Tahun 2007 tentang Rencana JangkaPanjangNasional 2005-2025(Lembaran Pembangunan NegaraRepublikIndonesiaTahun 2007 Nomor 33, Tambahan LembaranNegaraRepublikIndonesiaNomora700): 9 . Undang-UndangNomor 11 Tahun 2009 tentangKesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2049 Nomor 12, TambahanLembaranNegara Republik Indonesia Nomor 4967);
1 0 .Undang-UndangNomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Pubtik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Ncjmor ILZ, TambahanLembaranNegaraRepublik Indonesia Nomor5038); MEMUTUSKAN:
W PRESIDEN REPUBI-Ii< INDONiHgIi\
4
MEMUTUSKAN: Menetapkan: PERATURAN
PRESIDEN
TENTANG
PERCEPATAN
PENANGGULANGAN KEMISKINAN.
BAB I KETENTUAN I.IMI.iN{ Pasal 1" Dalam PeraturanPresidenini, yang dimaksud dengan :
1.
Kemiskinan adalah kebijakan dan program Penanggulangan pemerintah dan pemerintah daerah yang dilakukan secara sistematis,terencana,dan bersinergidengandunia usahadan masyarakatuntuk mengurangijumlah pendudukmiskin dalam rakyat. derajatkesejahteraan rangkameningkatkan
2.
Program penanggulangankemiskinan adalah kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah,pemerintahdaerah, dunia usaha, serta
masyarakat untuk
meningkatkan kesejahteraan
masyarakatmiskin melalui bantuan sosial, pemberdayaan usahaekonomi mikro dan kecil, masyarakat,pemberdayaan serta program lain dalam rangka meningkatkankegiatan ekonomi. 3, Tim...
.,'/{-K\0,
W PRESIDEN FIEPUBLIK .{DONts$IA
3.
Tim
Nasional Percepatan PenanggulanganKemiskinan
merupakantim lintas sektordan lintas pemangkukepentingan di tingkat pusatuntuk melakukanpercepatanpenanggulangan kemiskinan. 4.
KemiskinanProvinsi adalah Tim Koordinasi Penanggulangan wadah koordinasi lintas sektor dan lintas pemangku kepentingan untuk penanggulangankemiskinan di tingkat provinsi.
5.
KemiskinanKabupaten/Kota Tim KoordinasiPenanggulangan adalah wadah koordinasi lintas sektor dan lintas pemangku kepentingan untuk penanggulangankemiskinan di tingkat kabupaten/kota.
BAB II ARAH KEBIJAKAN PENANGGULANGAN KEMISKINAN Pasal 2
(1) Arah
kebijakan penanggulangankemiskinan nasional
JangkaPanjang. padaRencanaPembangunan berpedoman (2) Arah
kebijakan penanggulangan kemiskinan daerah
berpedomanpada Rencana PembangunanJangka Panjang Daerah. BABIII ...
.,,|'{(ii}Sr,
{ffi -)jl{.*;
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
6
BAB III STRATEGI DAN PROGRAM PERCEPATAN PENANGGT.ILANGANKEMISKINAN Bagian Kesatu Strategi Penanggulangan Kemiskinan
Pasal3 penanggulangan kemiskinandilakukandengan: Strategipercepatan miskin; masyarakat bebanpengeluaran 1. mengurangi miskin; masyarakat danpendapatan kemampuan 2. meningkatkan UsahaMikro dan dan menjaminkeberlanjutan 3. mengembangkan Kecil; 4. mensinergikan kebijakan dan
program penanggulangan
kemiskinan.
BagianKedua Kemiskinan Program PercepatanPenanggulangan Pasal4 kemiskinanmerupakanpenjabaran Setiapprogrampenanggulangan dari arah kebijakan penanggulangankemiskinan sebagaimana dimaksuddalamPasal2. ,
Pasal5 ...
W PFIEISiIDEI\ RHt)l JB l.-lK I l\,iDOhlr:.!)lA
7
Pasal5 kemiskinanterdiri dari : penanggulangan (1) Programpercepatan a.
Kelompok program bantuan sosial terpadu berbasis keluarga, bertujuanuntuk melakukanpemenuhanhak bebanhidup, dan perbaikankualitas dasar,pengurangan hidup masyarakatmiskin;
b.
kemiskinanberbasis Kelompokprogrampenanggulangan pemberdayaan
masyarakat,
bertujuan
untuk
mengembangkanpotensi dan memperkuat kapasitas kelompok masyarakat miskin untuk terlibat dalam pembangunan yang didasarkan pada prinsip-prinsip pemberdayaan masyarakat; a.
kemiskinanberbasis Kelompokprogrampenanggulangan pemberdayaan usahaekonomimikro dan kecil, bertujuan untuk memberikanaksesdan penguatanekonomi bagi pelakuusahaberskalamikro dankecil;
d.
Program-programlainnya yang baik secara langsung ataupun tidak langsung dapat meningkatkankegiatan miskin' masyarakat ekonomidankesejahteraan
(2) Pengelola kelompok program percepatanpenanggulangan dimaksudpadaayat(1) terdiri dari : kemiskinansebagaimana ... a. kementertanl
a.
pemerintahdan pemerintahdaerah kementerian/lembaga programpercepatanpenanggulangan yang melaksanakan kemiskinan:
b.
organisasi masyarakat, dunia usaha, dan lembaga internasionalyang memiliki misi untuk percepatan penanggulangan kemiskinan.
BAB IV TIM NASIONAL PERCEPATAN PENANGGULANGAN KEMISKINAN Bagian Kesatu Umum Pasal6 (1) Percepatanpenanggulangan kemiskinandilaksanakandengan menyusun kebijakan dan
program
yang
bertujuan
mensinergikan kegiatan penanggulangankemiskinan di serta melakukanpengawasan berbagaikementerian/lembaga, dalampelaksanaannya. danpengendalian kemiskinan (2) Untuk melaksanakan percepatanpenanggulangan dimaksudpadaayat (1), dibenfukTim Nasional sebagaimana Kemiskinan. Percepatan Penanggulangan Bagia n...
,,#lfft).:\1 ,
W
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
9
Bagian Kedua Tim Nasional Percepatan PenanggulanganKemiskinan Paragraf L Pembentukan, Kedudukan, dan Tugas
Pasal7 DenganPeraturanPresidenini dibentukTim NasionalPercepatan Penanggulangan Kemiskinan.
Pasal8 Kemiskinanberadadi Tim NasionalPercepatanPenanggulangan jawabkepadaPresiden. bawahdanbertanggung
Pasal9 Kemiskinanberfugas: Penanggulangan Tim NasionalPercepatan a.
kemiskinan; menyusunkebijakandanprogrampenanggulangan
b.
melakukansinergi melalui sinkronisasi,harmonisasi,dan kemiskinan di integrasi program-programpenanggulangan kementerian/lembaga;
c.
program pelaksauaan melakukanpengawasan danpengendalian dankegiatanpenanggulangan kemiskinan. Paragraf 2 ..,
W
PRESIDEN REPUBLIK INDOI.IESJIA
10
Paragraf 2 Keanggotaan PasalL0 (1) KeanggotaanTim
Nasional Percepatan Penanggulangan
Kemiskinanterdiri dari unsur pemerintah,masyarakat,dunia usaha,
dan
pemangku kepentingan lainnya
dalam
penanggulangan kemiskinan. (2) Susunan
keanggotaan Tim
Percepatan
Nasional
Kemiskinanterdiri dari : Penanggulangan a . Ketua b . Wakil KetuaI
: Wakil Presiden MenteriKoordinatorBidang Rakyat Kesejahteraan
c. Wakil KetuaII
MenteriKoordinatorBidang Perekonomian
Eksekutif: DeputiSekretarisWakil Presiden d. Sekretaris Rakyat BidangKesejahteraan e. Anggota
: 1. MenteriDalamNegeri; 2. MenteriKeuangan; 3. MenteriSosial: 4. MenteriKesehatan;
5 . M e n t e r.i. .
.^'9'{-fqi}*r,g {
-EW{H
PRESIDEN r . iE P L , r| i L I t ( l F .nl o F l F s ! n
11
Nasional; 5 . MenteriPendidikan 6 . MenteriPekerjaanUmum; 7 . MenteriKoperasidanUsaha Kecil danMenengah; Daerah 8 . Menteri Pembangunan Tertinggal; 9 . MenteriPerencanaan Nasional/KePala Pembangunan BadanPerencanaan Nasional; Pembangunan
1 0 .KepalaUnit Kerja Presiden dan BidangPengawasan Pembangunan; Pengendalian
1 1 .SekretarisKabinet; 12,KepalaBadanFusatStatistik; duniausaha, 1 3 .Unsurmasyarakat, danpemangkukepentingan olehKetua, yangditetapkan
Pasal11 tugasnya,apabiladipandangperlu Ketua Tim Dalam pelaksanaan Nasional dapat mengikutsertakankementerian/lembagadan/atau unsurmasyarakatdanpemangkukepentinganlainnya. Paragraf 3 ...
W PRESIDEN R E P L J B L I I '
L2
Paragraf 3 SekretarisEksekutif Pasal12 (1) Dalam melaksanakantugasnya, Tim Nasionai Percepatan Kemiskinandibantuoleh SekretarisEksekutif" Penanggulangan (2) Sekretaris Eksekutif menjalankan fungsi mempersiapkan rumusan kebijakan dan program, menetapkan sasaran, membangundatabase,melakukanmonitoring dan evaluasi, serta melakukanberbagai analisis yang diperlukan, serta memberikandukunganteknis dan administrasikepadaTim Nasional. (3) Sekretaris Eksekutif
dalam
melaksanakan tugasnya
jawabkepadaKetuaTim Nasional. bertanggung (4) Sekretaris Eksekutif
dalam
melaksanakan tugasnya
dimaksudpadaayat (1) dan ayat (2) menetapkan sebagaimana dan tata kerja Sekretariat pembentukan, susunankeanggotaan, sesuaiarahanKetuaTim Nasional.
Paragraf4 ...
,.rgi'?5)\r1
.WrWV +gr@e PRESIDENI REPLJBLI!
13
Paragraf 4 KelompokKerja Pasal13 (1) Dalam melaksanakantugasnya Tim Nasional Percepatan Kemiskinandibantuolehkelompokkerjayang Penanggulangan pelaksanaan dan mengendalikan bertugasmengkoordinasikan programpenanggulangan kemiskinan. dimaksudpadaayat (1) (2) Anggotakelompokkerja sebagaimana masyarakat,dunia terdiri dari unsur kementerian/lembaga, usaha,sertapemangkukepentinganlairurya. (3) Susunan keanggotaandan tata kerja kelompok kerja dimaksudpada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan sebagaimana olehSekretarisEksekutifsesuaiarahanKetuaTim Nasional.
Paragraf 5 Tim Pembiavaan PasalI"4 (1) Dalam melaksanakantugasnya Tim Nasional Percepatan Kemiskinandibantu oleh Tim Pembiayaan Penanggulangan pembiayaan yang bertugasmelakukankoordinasiperencanaan kemiskinan. programpenanggulangan bagipelaksanaan (2) Ketr:a...
.,'fiifiiro,
.ffi@"v \S.',;i-V - z-: v! -- \ -
g
PRESIDEI\ REPUBLIK INDONESIA
T4
dimaksudpada ayat (1) (2) Ketua Tim Pembiayaan sebagaimana diketuai
oleh
Menteri
Perencanaan Pembangunan
Nasional. Pembangunan BadanPerencanaan Nasional/Kepala (3) Susunan keanggotaandan tata kerja Tim Pembiayaan dimaksudpada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan sebagaimana oleh Kefua Tim Pembiayaansesuai arahan Ketua Tim Nasional"
Bagian Ketiga Tim Koordinasi PenanggulanganKemiskinan Provinsi dan Tim Koordinasi PenanggulanganKemiskinan Kabupaten/Kota
PasalL5 kemiskinan Dalamupayameningkatkan koordinasipenanggulangan dibentukTim Koordinasi di tingkat Provinsidan Kabupaten/kota, disebutTKPK. Penanggulangan Kemiskinanyangselanjutnya
Pasal16 (1) Di
tingkat provinsi dibentuk TKPK
Provinsi, yang
berkedudukandi bawah dan bertanggungjawab kepada Gubernur.
(2) Di tingkat...
#ff\
$4WN? NS*,4/ PRESIDEN REPUBI.-IK INDONESIA
15
(2) Di tingkat kabupatenikotadibentuk TKPK KabupatenlKota, jawab kepada di bawahdan bertanggung yang berkedudukan Bupati/Walikota.
Pasal17 bertugasmelakukankoordinasi TKPK ProvinsidanKabupaten/Kota penanggulangan kemiskinandi daerah masing-masingsekaligus pelaksanaan kebijakandan programpenanggulangan mengendalikan Tim Nasional. kemiskinansesuaiKeputusan
Pasal1,8 (1) KeanggotaanTKPK Provinsi terdiri dari unsur pemerintah, masyarakat,dunia usaha,dan pemangkukepentinganlainnya kemiskinan. dalampenanggulangan (2) KetuaTKPK ProvinsiadalahWakil Gubernuryangditetapkan olehGubernur. (3) SekretarisTKPK Provinsi adalahKepala BappedaProvinsi yangditetapkanoleh Gubernur" (4) Penetapantugas, susunan keanggotaan,kelompok kerja, TKPK ProvinsidiaturdenganSurat sekretariat,danpendanaan Keputusan Gubernur dengan memperhatikan Perafuran Presidenini. Pasal19
W PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
16
PasalL9 (1) KeanggotaanTKPK Kabupaten/Kotaterdiri dari unsur pemerintah, masyarakat, dunia usaha, dan pemangku kemiskinan. lainnyadalampenanggulangan kepentingan (2) Ketua TKPK Kabupaten/Kota adalahWakil Bupati/Walikota yangditetapkanolehBupati/Walikota. (3) SekretarisTKPK Kabupaten/Kotaadalah Kepala Bappeda yangditetapkanolehBupati/Walikota. Kabupaten/Kota (4) Penetapantugas, susunan keanggotaan,kelompok kerja, sekretariat,dan pendanaanTKPK Kabupaten/Kotadiatur dengan
Surat
Keputusan
Bupati/Walikota
dengan
PeraturanPresidenini. memperhatikan
BAB V TIUBTNGAN KERJA DAN TATA KERJA Pasal20 (1) Pelaksanaan tugasTim NasionalPercepatanPenanggularLgarL Kemiskinan, TKPK Provinsi, dan TKPK Kabupaten/Kota dilakukan secaraterkoordinasidalam satu kesatuankebiiakan penanggulangan kemiskinan.
(2) TKPK...
W
PRESIDEN R E P I . J B L . I KI N D O N E S I A
t7
tugasnya (2) TKPK KabupateniKota melaporkanhasil pelaksanaan danTKPK Provinsi. kepadaBupati/Walikota (3) TKPK Provinsimelaporkan tugasnya kepada hasilpelaksanaan GubernurdanTim Nasional. (4) Tata kerja dan penyelarasankerja, serta pembinaan dan sumberdaya manusiaTKPK Provinsi dan kelembagaan dilaksanakandan diatur lebih lanjut TKPK Kabupaten/Kota olehMenteriDalamNegeri.
BAB VI PENDANAAN Pasal21 tugasTim (1) Semuapendanaan yangdiperlukanbagi pelaksanaan Kemiskinandibebankan Penanggulangan NasionalPercepatan danBelanjaNegara. kepadaAnggaranPendapatan (2) Semuapendanaanyarrgdiperlukanbagi pelaksanaantugas dan TKPK Provinsi dibebankanpada AnggaranPendapatan BelanjaDaerahProvinsi. (3) Semua.,.
W PRE.SIDEN R EPLJLil-..1 l( | t! D*r'l f-"$l,r\
18
(3) Semuapendanaanyang diperlukan bagi pelaksanaantugas padaAnggaranPendapatan dibebankan TKPK KabupatenlKota danBelanjaDaerahKabupaten/Kota.
Pasal22 kemiskinan programpenanggulangan Pendanaan bagi pelaksanaan bersumber dari Anggaran Pendapatandan Belanja Negara, dan BelanjaDaerah,dan sumberpendanaan AnggaranPendapatan lain yang tidak mengikat sesuai dengan ketentuanperaturan perundang-undangan.
BAB VII KETENTUAN PERALIHAN Pasal23 penanggulangan kemiskinanpada Tim pelaksanaprogram-program terkait dan satuantugaslain di Provinsidan kementerian/lembaga yangmemilikitugasdalamrangka penanggulangan Kabupaten/Kota
... kemiskinan
W PRESIDEN REPUBt.IK INDCNI|;$I/:\
19
kemiskinanyang sudahterbentuksebelumPeraturanPresidenini denganPerafuranPresidenini berlaku,sepanjang tidakbertentangan dinyatakantetapberlakudenganketentuandalamwaknrpalinglama denganPeraturanPresidenini. 6 (enam)bulanwajib menyesuaikan
Pasal24 (1) Peraturanpelaksanaandari PeraturanPresidenNomor 13 Kemiskinan, Tahun 2009 tentangKoordinasiPenanggulangan masih tetap berlaku sepanjangbelum diubah dan/ataudiganti PeraturanPresidenini. denganperaturanbaruberdasarkan (2) Pada saat mulai berlakunyaPeraturanPresidenini, seluruh jabatanbesertapejabatyang memangkujabatandi lingkungan KemiskinanNasional, TKPK Tim KoordinasiPenanggulangan Provinsi, dan TKPK Kabupaten/KotaberdasarkanPeraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2009 tentang Koordinasi fugas dan Kemiskinan,tetap melaksanakan Penanggulangan Peraturan fungsinyasampaidengandiaturkembaliberdasarkan Presidenini.
BAB VIII ...
W PRESIDEN R E P L ] B L . I I
20
BAB VIII KETENTUAN PENUTUP Pasal25 DenganberlakunyaPeraturanPresidenini, maka PeraturanPresiden Nomor 13 Tahun 2009 tentang Koordinasi Penanggulangan Kemiskinandicabutdandinyatakantidak berlaku"
Pasal26 Pada saat berlakunya Peraturan Presiden ini segala kegiatan penanggulangan kemiskinanyang menjadi tugas Tim Koordinasi l(emiskinanNasional,TKPK Provinsi, dan TKPK Penanggulangan Kabupaten/Kotayang dibentuk berdasarkanPeraturan Presiden Nomor L3 Tahun 2009 tentang Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan dilanjutkan oleh
Tim
PenanggulanganKemiskinan, TKPK
Nasional Percepatan Provinsi, dan TKPK
yangdibentukberdasarkan PerafuranPresidenini. Kabupaten/Kota
Pasal27 ...
.,'/46>\r
.ffi*Y \ 'LJltz =S\\,v,i4l
\htlrz
-zr.a=
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
-21
Pasal2T ini mulai berlakupadatanggalditetapkan. Presiden Peraturan
Ditetapkandi Jakarta padatanggal25 Februari2010 PRESIDENREPUBLIK IND ONESIA, fid.
DR.H. SUSLOBAMBANGYUDHOYONO
Salinan sesuaidenganaslinya
risKabinet
