RANCANGAN PERATURAN MENTERI KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA REPUBLIK INDONESIA NOMOR
TAHUN 2013
TENTANG PERSYARATAN TEKNIS ALAT DAN PERANGKAT RADAR MARITIM DAN RADAR SURVEILLANCE DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA MENTERI KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : a.
bahwa sesuai ketentuan Pasal 32 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi, setiap alat dan perangkat telekomunikasi yang dibuat, dirakit, dimasukkan untuk diperdagangkan dan/atau digunakan di wilayah Negara Republik Indonesia wajib memenuhi persyaratan teknis;
b.
bahwa berdasarkanpertimbangansebagaimanadimaksuddalamh uruf a, perlu menetapkan Peraturan MenteriKomunikasidanInformatika tentang Persyaratan TeknisAlatdan Perangkat Radar Maritim dan Radar Surveillance;
: 1.
Undang-undangNomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 154, TambahanLembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3881);
2.
PeraturanPemerintahNomor 52 Tahun 2000 tentangPenyelenggaraan Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 107, TambahanLembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3980);
3.
PeraturanPemerintahNomor 53 Tahun 2000 tentangPenggunaanSpektrumFrekuensi Radio dan Orbit Satelit (Lembaran Negara Republik IndonesiaTahun 2000 Nomor 108, TambahanLembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3981);
4.
PeraturanPresidenNomor 47 Tahun 2009 tentangPembentukandanOrganisasiKementerian Negara sebagaimanatelahdiubahterakhirdenganPeraturanPreside nNomor 91 Tahun 2011 tentangPerubahanKetigaatasPeraturanPresidenNomor 47 Tahun 2009
Mengingat
tentangPembentukandanOrganisasiKementerian Negara; 5.
PeraturanPresidenNomor 24 Tahun 2010 tentangKedudukan, Tugas, danFungsiKementerian Negara Serta SusunanOrganisasi, Tugas, danFungsiEselon I Kementerian Negara sebagaimanatelahdiubahterakhirdenganPeraturanPreside nNomor 92Tahun 2011 tentangPerubahanKeduaatasPeraturanPresidenNomor 24 Tahun 2009 tentangKedudukan, Tugas, danFungsiKementerian Negara Serta SusunanOrganisasi, Tugas, danFungsiEselon I Kementerian Negara;
6.
KeputusanMenteriPerhubunganNomorKM.3 Tahun 2001 tentangPersyaratanTeknisAlat Dan Perangkat Telekomunikasi;
7.
PeraturanMenteriKomunikasi Dan InformatikaNomor 03/PER/PM.KOMINFO/5/2005 tentangPenyesuaian Kata SebutanPadaBeberapaKeputusan/PeraturanMenteriPerh ubungan Yang MengaturMateriMuatanKhusus Di BidangPos Dan Telekomunikasi;
8.
PeraturanMenteriKomunikasi Dan InformatikaNomor 29/PER/M.KOMINFO/09/2008 tentangSertifikasiAlat Dan Perangkat Telekomunikasi;
9.
Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor29/PER/M.KOMINFO/07/2009 tentang Tabel Alokasi Spektrum Frekuensi Radio Indonesia, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor25/PER/M.KOMINFO/12/2010 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor29/PER/M.KOMINFO/07/2009 tentang Tabel Alokasi Spektrum Frekuensi Radio Indonesia;
10. Peraturan MenteriKomunikasidanInformatikaNomor 17/PER/M.KOMINFO/10/2010 tentangOrganisasidan Tata KerjaKementerianKomunikasidanInformatika; 11. Peraturan MenteriKomunikasidanInformatikaNomor 5 Tahun 2013 tentang Kelompok Alat dan Perangkat Telekomunikasi; MEMUTUSKAN: Menetapka n
: PERATURAN MENTERI KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA TENTANG PERSYARATAN TEKNIS ALAT DAN PERANGKAT RADAR MARITIM DAN RADAR SURVEILLANCE.
Pasal 1 Setiap alat dan perangkat Radar Maritim dan Radar Surveillanceyang dibuat, dirakit, dimasukkan untuk diperdagangkandan/ataudigunakan di Wilayah Negara Indonesia wajibmemenuhipersyaratanteknissebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini. Pasal 2 (1)
Penilaian terhadap kewajiban setiap alat dan perangkat Radar Maritim dan Radar Surveillance memenuhi persyaratan teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dilaksanakan melalui pengujian yang dilakukan oleh Balai Uji yang memiliki akreditasi dan telah ditetapkan oleh Direktorat Jenderal Sumber Daya dan Perangkat Pos dan Informatika selaku Badan Penetap.
(2)
Pengujian alat dan perangkat Radar Maritim dan Radar Surveillancedilaksanakan sesuai persyaratan teknis sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini. Pasal 3
Peraturan Menteri diundangkan.
ini
mulai
berlaku
pada
tanggal
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal
MENTERI KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA REPUBLIK INDONESIA, LAMPIRAN
PERATURAN MENTERI KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA NOMOR TAHUN 2013 TENTANG PERSYARATAN TEKNIS ALAT DAN PERANGKAT PERANGKAT RADAR MARITIM DAN RADAR SURVEILLANCE Persyaratanteknisalatdanperangkat Radar Maritimdan Radar Surveillance meliputi: BAB I : KetentuanUmum BAB II : PersyaratanTeknis (Persyaratanoperasi, persyaratankeselamatanlistrikdankesehatandan EMC) BAB III : Pengujian (carapengambilancontohuji, danmetodeuji) BAB I KETENTUAN UMUM DalamPeraturanMenteriini yang dimaksuddengan: 1. Radar adalahperangkat yang menggunakangelombangelektromagnetik yang berguna untuk mendeteksi, mengukurjarak, kecepatandanmemetakanobjekbergerakmaupun diam. 2. Radar Maritimadalahstasiun radar bergerak yang dipakai di ataskapallaut. 3. Radar Surveillanceadalahstasiun radar tetap yang berfungsi untuk: a. Pengawasanpantai, selat, sungai; dan/atau b. eksplorasilepaspantaidanataudarat. BAB II PERSYARATAN TEKNIS 2.1.
PersyaratanOperasional
Setiap Radar Maritimdan Radar Surveillance wajibmemenuhipersyaratanoperasionalsebagaiberikut:
yang
1. PersyaratanOperasionalUmum: a. FrekuensiOperasi Radar Maritimdan Surveillancehanyadapatberoperasipadafrekuensi sebagaimanatercantumdalamtabelberikut: 2 2 3 8 8
700 900 100 550 650
– 2 900* – 3 100 – 3 300 – 8 650 - 8 750
MHz MHz MHz MHz MHz
Radar radio
8 750 9,000 9,200 9,300
- 8 850 – 9,200* – 9,300 – 9,500*
MHz MHz MHz MHz
*) alokasifrekuensitersebuttermasukkategorisekunder. b. SistemProteksi Perangkatharusmempunyaisistemproteksiantara lain: 1) Pengamanaruslebih; dan 2) Pengamanteganganlebih. c. Indikator Alarm Mempunyaifasilitas alarm yang dapatmendeteksiterjadinya: 1) Gangguanpada unit catudaya; 2) Indikator untuk aktivitasmaupungangguantiap-tiapantarmuka. 2. PersyaratanOperasionalKhusus a. Radar Maritim 1) KarakteristikUmum a) Power : ≤ 30 KW b) Emisispurius :–13 dBm apabila PEP ≤50 W 10 log PEP– 30 apabila PEP > 50W (Referensi R-REC-SM.329-12) 2) Stabilitas frekuensi:1250 ppm 3) CatuDaya: Single phase 220 volt atautriple phase 380 volt. 4) KondisiLingkungan a) Temperatur : harusdapatberoperasipadarentangsuhu Celciuss.d. 45oCelcius b) Kelembaban : ≤ 95 %
0o
b. Radar Surveillance 1) KarakteristikUmum a) Power : ≤100 KW b) Emisispurius : Level absolut (dBmdari PEP dalambandwidthreferensi) atauatenuasi (dB) di bawahdaya (PEP) (mana yang lebihtinggi): -30 dBmatau 100 dB (Referensi R-REC-SM.329-12) 2) Stabilitasfrekuensi: 1250 ppm 3) CatuDaya
:single phase 220 volt atautriple phase 380 volt. Tegangan DC 12-48 volt. Wajibmemilikiredundancy system
4) KondisiLingkungan a) Temperatur : harusdapatberoperasipadarentangsuhu 0oCelciuss.d. 40oCelcius b) Kelembaban : ≤ 98 %.
2.2.
PersyaratanKeselamatanListrikdanKesehatan, dan EMC
Radar Maritimdan Radar Surveillance wajibmemenuhi : 1. PersyaratankeselamatanlistrikdankesehatansesuaiStandarInternasional IEC 60950-1 ataustandar yang setara; dan 2. PersyaratanElectromagnetic Compatibility sesuaidenganSNI CISPR 22:2012danSNI CISPR 24:2012. BAB III PENGUJIAN 3.1. Cara PengambilanContohUji Pengambilancontohbendaujidilakukansecaraacakmenurutprosedurujiberdasar kanperaturanperundang-undangan. 3.2. MetodeUji Metodeuji yang digunakansesuaidenganStandard Operating ProceduremasingmasingBalaiUji. Untuk metodeuji parameter emisispuriusmengacupadarekomendasi ITU-R M.1177.
MENTERI KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA REPUBLIK INDONESIA,
TIFATUL SEMBIRING
No 1. 2. 3. 4.
Jabatan SekjenKominfo KabiroHukum Dirjen SDPPI DirekturStandardisasi PPI
Paraf
TIFATUL SEMBIRING Diundangkan di Jakarta pada tanggal MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA,
AMIR SYAMSUDIN BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2013 NOMOR
