RANCANGAN PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH NOMOR TAHUN 2014 TENTANG PENYELESAIAN SENGKETA TENURIAL DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

RANCANGAN PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH NOMOR TAHUN 2014 TENTANG PENYELESAIAN SENGKETA TENURIAL DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH,

Menimbang :

a. bahwa dengan wilayah yang luas dan banyak mengandung sumber daya agraria, Provinsi Kalimantan Tengah berpotensi menghadapi sengketa tenurial dalam pengelolaan dan pengusahaan sumber daya agraria; b. bahwa untuk mencegah dan menyelesaikan sengketa tenurial yang akan atau telah terjadi diperlukan upaya pencegahan dan penyelesaian yang cepat, efektif, sederhana, dan berbiaya rendah; c. bahwa upaya pencegahan dan penyelesaian sebagaimana dimaksud pada huruf b dimaksudkan sebagai upaya alternatif pencegahan dan penyelesaian di samping upaya formal yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan; d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu ditetapkan Peraturan Gubernur;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang–Undang Darurat Nomor 10 Tahun 1957 Tentang Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat I Kalimantan Tengah dan Perubahan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1956 Tentang Pembentukan Daerah-Daerah Swatantra Tingkat I Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan Dan Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 83) sebagai Undang-Undang ( Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1622); 2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2043); 3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati Dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3419); 4. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3888) sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan

-2-

5.

6.

7.

8.

9.

10.

Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4412); Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya dan Kabupaten Barito Timur di Provinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 18 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4180); Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2004 tentang Perkebunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4411); Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas UndangUndang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844); Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059); Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi Dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737); Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor … Tahun .... tentang ……. (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun .... Nomor .... Seri....); MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PENYELESAIAN SENGKETA TENURIAL. BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Peraturan Gubernur ini, yang dimaksud dengan: 1. Daerah adalah Provinsi Daerah Kalimantan Tengah. 2. Gubernur adalah Gubernur Kalimantan Tengah. 3. Sengketa Tenurial adalah perselisihan mengenai tata guna dan/atau tata kuasa dalam kegiatan atau usaha pengelolaan sumber daya agraria antara 2 (dua) pihak atau lebih dalam wilayah Provinsi Kalimantan Tengah. 4. Penyelesaian Sengketa Tenurial adalah upaya mencapai kesepakatan antara para pihak yang terlibat dalam Sengketa Tenurial melalui fasilitasi pihak ketiga yang netral. 5. Sengketa Tata Kuasa adalah Sengketa Tenurial yang menyangkut dasar hak penguasaan sumber daya agraria antara 2 (dua) pihak atau lebih dalam wilayah Provinsi Kalimantan Tengah.

-36. Sengketa Tata Guna adalah Sengketa Tenurial yang menyangkut penggunaan sumber daya agraria antara 2 (dua) pihak atau lebih dalam wilayah Provinsi Kalimantan Tengah. 7. Sengketa Tata Usaha adalah Sengketa Tenurial yang menyangkut pengusahaan lahan dengan segala bentuk turunan teknis kemitraan dengan masyarakat. 7. Fasilitasi Penyelesaian Sengketa Tenurial adalah bentuk-bentuk penyelesaian Sengketa Tenurial melalui pihak ketiga yang netral yang dilakukan secara sukarela antara para pihak di luar pengadilan. 8. Negosiasi adalah Penyelesaian Sengketa Tenurial yang dilakukan pihak pengadu/pelapor dan teradu/terlapor, tanpa keterlibatan pihak ketiga. 9. Mediasi adalah Penyelesaian Sengketa Tenurial yang melibatkan pihak ketiga, yang dapat diterima oleh para pihak yang bersengketa. 10. Arbitrase adalah Penyelesaian Sengketa Tenurial dengan menyerahkan kewenangan untuk memeriksa dan mengadili Sengketa Tenurial pada tingkat pertama dan terakhir kepada pihak ketiga yang netral dan independen. 11. Pihak Ketiga yang Netral adalah pihak ketiga yang memiliki kewenangan mengambil keputusan atau tidak memiliki kewenangan mengambil keputusan dalam Penyelesaian Sengketa Tenurial. 12. Para Pihak adalah subyek hukum yang terlibat dalam Sengketa Tenurial. 13. Arbiter adalah seorang atau lebih yang dipilih oleh Para Pihak yang bersengketa untuk memberikan keputusan mengenai Sengketa Tenurial yang diserahkan penyelesaiannya melalui arbitrase. 14. Mediator atau Pihak Ketiga Lainnya adalah seorang atau lebih yang ditunjuk dan diterima oleh Para Pihak yang bersengketa dalam rangka penyelesaian Sengketa Tenurial yang tidak memiliki kewenangan mengambil keputusan. 15. Lembaga Penyelesaian Sengketa Tenurial adalah lembaga yang bersifat independen dan imparsial dalam melaksanakan tugasnya untuk mengembangkan sistem pencegahan Sengketa Tenurial, memberikan pelayanan kepada Para Pihak yang bersengketa untuk mendayagunakan pilihan Penyelesaian Sengketa Tenurial dengan menyediakan Pihak Ketiga yang Netral dalam rangka penyelesaian sengketa baik melalui Arbiter,Mediator, atau Pihak Ketiga Lainnya, maupun merekomendasikan penanganan darurat Sengketa Tenurial.

Pasal 2 Penyelesaian Sengketa Tenurial bertujuan untuk mewujudkan pengelolaan sumber daya alam yang menjamin keadilan distribusi sumber-sumber agraria demi pemerataan dan peningkatan kesejahteraan ekonomi yang berkeadilan sosial. Pasal 3 Penyelesaian Sengketa Tenurial meliputi: a. pengembangan sistem pencegahan; b. mekanisme penyelesaian; dan c. penanganan darurat. Pasal 4 (1) Penyelesaian Sengketa Tenurial melalui mekanisme yang diatur dalam Peraturan ini bersifat sukarela dan alternatif. (2) Sukarela sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimaksudkan bahwa Para Pihak atas itikad baik dan tanpa paksaan memilih bentuk Penyelesaian Sengketa Tenurial melalui fasilitasi Pihak Ketiga yang Netral dari Lembaga Penyelesaian Sengketa Tenurial. (3) Alternatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimaksudkan bahwa Penyelesaian Sengketa Tenurial melalui mekanisme ini merupakan pilihan pengganti dari bentuk mekanisme penyelesaian sengketa melalui pengadilan.

-4BAB II JENIS DAN KATEGORI SENGKETA TENURIAL Bagian Kesatu Jenis Sengketa Tenurial Pasal 5 Jenis Sengketa Tenurial meliputi: a. Sengketa Tata Kuasa; b. Sengketa Tata Guna; dan c. Sengketa Tata Usaha.

Bagian Kedua Kategori Sengketa Tenurial Pasal 6 (1) Setiap jenis Sengketa Tenurial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dikategorikan ke dalam Sengketa Tenurial: a. ringan; b. sedang; dan c. berat. (2) Sengketa Tenurial dapat dikategorikan sebagai Sengketa Tenurial ringan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a apabila potensi Sengketa Tata Kuasa, Tata Guna, dan/atau Tata Usaha masih berupa laporan atau pengaduan dari salah satu pihak. (3) Sengketa Tenurial dapat dikategorikan Sengketa Tenurial sedang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b apabila Sengketa Tata Kuasa, Tata Guna, dan/atau Tata Usaha telah disertai dengan tindakan sepihak oleh salah satu pihak. (4) Sengketa Tenurial dapat dikategorikan Sengketa Tenurial berat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c apabila Sengketa Tata Kuasa, Tata Guna, dan/atau Tata Usaha yang disertai dengan kekerasan dan mengakibatkan jatuhnya korban jiwa, harta, dan/atau benda.

BAB III PENCEGAHAN SENGKETA TENURIAL Pasal 7 (1) Upaya pencegahan Sengketa Tenurial dilakukan dengan kerja sama antara Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten, Pemerintah Kota, Pemerintah Desa, investor, dan masyarakat. (2) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui: a. pertukaran informasi; b. penelitian bersama; atau c. monitoring bersama. (3) Dalam melaksanakan kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dibentuk forum bersama yang difasilitasi oleh Lembaga Penyelesaian Sengketa Tenurial dengan melibatkan Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten, Pemerintah Kota, Pemerintah Desa, investor, dan masyarakat. (4) Pertukaran informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dilakukan melalui berbagi informasi dan/atau memanfaat bersama: a. perencanaan pemberian izin, hak, dan/atau penguasaan sumber daya alam; dan/atau b. data izin, hak, dan/atau penguasaan sumber daya alam yang telah dikeluarkan oleh Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten, Pemerintah Kota, maupun Pemerintah Desa. (5) Penelitian bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dilakukan melalui penelitian yang dilakukan oleh Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten,

-5Pemerintah Kota, Pemerintah Desa, investor, masyarakat, dan Lembaga Penyelesaian Sengketa Tenurial mengenai perencanaan pemberian izin, hak, dan/atau penguasaan sumber daya alam. (6) Monitoring bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dilakukan melalui kegiatan monitoring perencanaan dan pemberian izin, hak, dan/atau penguasaan sumber daya alam yang dilakukan bersama oleh Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten, Pemerintah Kota, Pemerintah Desa, investor, masyarakat, dan Lembaga Penyelesaian Sengketa Tenurial. Pasal 8 Hasil kerja sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dihimpun dalam pangkalan data Lembaga Penyelesaian Sengketa Tenurial. Pasal 9 Pangkalan data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dapat diakses oleh Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten, Pemerintah Kota, Pemerintah Desa, investor, dan masyarakat. Pasal 10 (1) Dalam hal hasil kerja sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ditemukan adanya potensi Sengketa Tenurial, Lembaga Penyelesaian Sengketa Tenurial harus segera melaksanakan upaya penyelesaiannya. (2) Upaya penyelesaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan melakukan pertemuan atau negosiasi dengan Para Pihak. (3) Dalam hal Para Pihak sepakat untuk menyelesaikan potensi Sengketa Tenurial, kesepakatan Para Pihak ditetapkan dalam Kesepakatan Bersama yang didaftarkan pada Lembaga Penyelesaian Sengketa Tenurial. (4) Apabila negosiasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak mencapai kesepakatan, Lembaga Penyelesaian Sengketa Tenurial menawarkan Penyelesaian Sengketa Tenurial. Pasal 11 Pelaksanaan Kesepakatan Bersama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (3) dilaksanakan oleh Lembaga Penyelesaian Sengketa Tenurial bersama Para Pihak, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Pemerintah Kota. BAB IV PENANGANAN SENGKETA TENURIAL Bagian Kesatu Umum Pasal 12 Kategori Sengketa Tenurial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 menentukan rekomendasi bentuk penyelesaian Sengketa Tenurial oleh Lembaga Penyelesaian Sengketa Tenurial. Pasal 13 Dalam hal satu pihak tidak sepakat mengenai rekomendasi bentuk penyelesaian sengketa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, Para Pihak dapat menyepakati untuk menentukan sendiri bentuk Penyelesaian Sengketa Tenurial. Bagian Kedua Prosedur Penanganan Sengketa Tenurial Paragraf 1 Pelaporan atau Pengaduan

-6Pasal 14 Masyarakat, komunitas, atau sekelompok orang yang menjadi Warga Negara Indonesia dan berdomisili dalam Provinsi Kalimantan Tengah dapat menjadi pelapor atau pengadu Sengketa Tenurial. Pasal 15 (1) Pengadu atau pelapor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 harus terkait langsung dengan objek Sengketa Tenurial yang dilaporkan atau diadukan. (2) Pembuktian terkait langsung dengan objek Sengketa Tenurial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuktikan dengan dokumen hak, izin, dan/atau penguasaan objek Sengketa Tenurial yang sah dan masih berlaku. Pasal 16 (1) Pengadu atau pelapor harus mengisi Formulir Pengaduan/Pelaporan yang memuat informasi mengenai: a. identitas pengadu/pelapor, b. objek yang sedang disengketakan, c. luasan yang sedang disengketakan, d. tahun mulai terjadinya sengketa, dan e. upaya yang sudah dilakukan. (2) Dalam Formulir Pengaduan/Pelapor sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pengadu atau pelapor harus melampirkan: a. identitas, b. alamat, dan c. nomor telepon, untuk diverifikasi dan dipergunakan untuk korespondensi dalam Penyelesaian Sengketa Tenurial. (3) Pengadu atau pelapor harus menandatangani Pernyataan Kesanggupan Pengadu/Pelapor mengenai kesediaannya untuk mematuhi prosedur dan mekanisme Penyelesaian Sengketa Tenurial oleh Lembaga Penyelesaian Sengketa Tenurial. (4) Formulir Pengaduan/Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdapat dalam Lampiran 1 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan ini. (5) Pernyataan Kesanggupan Pengadu/Pelapor sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terdapat dalam Lampiran 2 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan ini. Paragraf 2 Pencatatan dan Administrasi Sengketa Pasal 17 (1) Setiap Sengketa Tenurial yang diadukan/dilaporkan harus dicatat dan dimasukan dalam Form Pencatatan Sengketa Tenurial pada pangkalan data Lembaga Penyelesaian Sengketa Tenurial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8. (2) Pencatatan dan pemasukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilakukan oleh Sekretariat Lembaga Penyelesaian Sengketa Tenurial dengan memberi nomor registrasi Sengketa Tenurial paling lambat 5 (lima) hari kerja setelah pengaduan/pelaporan diterima. (3) Sekretariat Lembaga Penyelesaian Sengketa Tenurial harus memberikan Tanda Terima Pengaduan/Pelaporan, nomor registrasi Sengketa Tenurial, dan salinan dokumen pengaduan/pelaporan Sengketa Tenurial kepada pengadu/pelapor paling lambat 1 (satu) hari kerja setelah dicatat dan dimasukan dalam pangkalan data Lembaga Penyelesaian Sengketa Tenurial. (4) Form Pencatatan Sengketa Tenurial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdapat dalam Lampiran 3 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

-7(5) Tanda Terima Pengaduan/Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terdapat dalam Lampiran 4 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan ini. Pasal 18 a. Setelah melakukan pencatatan, pengisian dalam pangkalan data, dan menyerahkan Tanda Terima Pengaduan/Pelaporan, Sekretariat Lembaga Penyelesaian Sengketa Tenurial harus melakukan klasifikasi Sengketa Tenurial berdasarkan kategori Sengketa Tenurial sebagaimana ditentukan dalam Pasal 6. b. Setiap perkembangan Penyelesaian Sengketa Tenurial harus dicatat dalam Form Perkembangan Penyelesaian Sengketa Tenurial sebagai informasi status Penyelesaian Sengketa Tenurial. c. Form Perkembangan Penyelesaian Sengketa Tenurial sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdapat dalam Lampiran 5 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan ini. Paragraf 3 Verifikasi dan Investigasi Pasal 19 (1) Sekretariat Lembaga Penyelesaian Sengketa Tenurial melakukan verifikasi untuk menentukan kelayakan pengadu/pelapor terhadap Sengketa Tenurial yang diadukan/dilaporkan. (2) Penentuan kelayakan pengadu/pelapor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui penelitian identitas pengadu/pelapor dan keterkaitannya dengan Sengketa Tenurial yang diadukan/dilaporkan. (3) Penentuan kelayakan pengadu/pelapor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling lama 5 (lima) hari kerja setelah pengaduan/pelaporan diterima oleh Sekretariat Lembaga Penyelesaian Sengketa Tenurial. Pasal 20 (1) Setelah melakukan verifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19, Sekretariat Lembaga Penyelesaian Sengketa Tenurial melakukan investigasi guna menentukan kelayakan Sengketa Tenurial yang diadukan/dilaporkan. (2) Kelayakan Sengketa Tenurial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan: a. pemenuhan persyaratan pengadu/pelapor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 dan Pasal 16; dan b. sengketa yang dilaporkan merupakan Sengketa Tenurial yang ditentukan dalam Peraturan ini; dan c. sengketa yang dilaporkan belum dilakukan upaya penyelesaian oleh institusi atau lembaga lain. (3) Dalam melakukan investigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sekretariat Lembaga Penyelesaian Sengketa Tenurial harus mencari dan melakukan konfirmasi aduan/laporan kepada Para Pihak yang berkaitan dengan Sengketa Tenurial yang dilaporkan. (4) Investigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan paling lama 14 (empat belas) hari kerja setelah verifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 selesai dilakukan. Pasal 21 (1) Dalam hal hasil investigasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ditentukan Sengketa Tenurial dinyatakan layak, Sekretariat Lembaga Penyelesaian Sengketa

-8Tenurial mengajukan usulan penetapan Sengketa Tenurial kepada Ketua Lembaga Penyelesaian Sengketa Tenurial. (2) Berdasarkan penetapan Sengketa Tenurial sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sekretariat Lembaga Penyelesaian Sengketa Tenurial harus melakukan verifikasi lanjutan kepada Para Pihak. (3) Hasil verifikasi lanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dituliskan dan dilaporkan dalam Resume Sengketa Tenurial. (4) Form Resume Sengketa Tenurial sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terdapat dalam Lampiran 6 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan ini. Pasal 22 (1) Penetapan Sengketa Tenurial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) dan hasil verifikasi lanjutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (3) harus disampaikan secara tertulis kepada pengadu/pelapor dan Para Pihak paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah hasil verifikasi lanjutan selesai dilakukan. (2) Penyampaian Penetapan Sengketa Tenurial dan hasil verifikasi lanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada pengadu/pelapor memuat penetapan Sengketa Tenurial yang diadukan/dilaporkan akan dilanjutkan dengan proses Penyelesaian Sengketa Tenurial oleh Lembaga Penyelesaian Sengketa Tenurial. (3) Penyampaian Penetapan Sengketa Tenurial dan hasil verifikasi lanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Para Pihak memuat penetapan Sengketa Tenurial akan dilanjutkan dengan proses penyelesaian sengketa Tenurial dan meminta persetujuan Para Pihak untuk mematuhi prosedur dan mekanisme penyelesaian Sengketa Tenurial oleh Lembaga Penyelesaian Sengketa Tenurial. Pasal 23 (1) Dalam hal hasil investigasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ditentukan Sengketa Tenurial dinyatakan tidak layak, Sekretariat Lembaga Penyelesaian Sengketa Tenurial harus menyampaikannya secara tertulis kepada pengadu/pelapor paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah hasil verifikasi diperoleh. (2) Hasil investigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dicatat dan dimasukan dalam pangkalan data Lembaga Penyelesaian Sengketa Tenurial paling lambat 1 (satu) hari kerja setelah hasil investigasi disampaikan kepada pengadu/pelapor. Paragraf 3 Penanganan Awal Pasal 24 (1) Setelah mendapatkan persetujuan dari pengadu/pelapor dan Para Pihak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22, Sekretariat Lembaga Penyelesaian Sengketa Tenurial mengundang pengadu/pelapor dan/atau Para Pihak untuk menentukan Penyelesaian Sengketa Tenurial yang disetujui bersama oleh pengadu/pelapor dan/atau Para Pihak. (2) Setelah disetujui bersama Penyelesaian Sengketa Tenurial, Sekretariat Lembaga Penyelesaian Sengketa Tenurial meminta pangadu/pelapor dan/atau Para Pihak untuk menandatangani Pernyataan Persetujuan Para Pihak untuk mengikuti proses dan mematuhi keputusan Penyelesaian Sengketa Tenurial yang ditentukan oleh Lembaga Penyelesaian Sengketa Tenurial. (3) Kepala Lembaga Penyelesaian Sengketa Tenurial harus memulai melaksanakan Penyelesaian Sengketa Tenurial paling lambat 5 (lima) hari kerja setelah Pernyataan Persetujuan Para Pihak sebagaimana pada ayat (2) ditandatangani. (4) Pernyataan Persetujuan Para Pihak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdapat dalam Lampiran 7 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

-9Pasal 25 Dalam hal pengadu/pelapor dan/atau Para Pihak tidak mencapai kesepakatan mengenai Penyelesaian Sengketa Tenurial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1), Sengketa Tenurial dinyatakan tidak disetujui bersama untuk diselesaikan melalui Lembaga Penyelesaian Sengketa Tenurial dan pengaduan/pelaporan dikembalikan kepada pengadu/pelapor. Pasal 26 (1) Sekretariat Lembaga Penyelesaian Sengketa Tenurial harus membuat Berita Acara capaian pengadu/pelapor dan/atau Para Pihak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 dan Pasal 25. (2) Sekretariat Lembaga Penyelesaian Sengketa Tenurial harus mencatat dan memasukan Berita Acara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ke dalam pangkalan data Lembaga Penyelesaian Sengketa Tenurial paling lambat 1 (satu) hari setelah dicapaianya kesepakatan pengadu/pelapor dan Para Pihak. (3) Berita Acara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdapat dalam Lampiran 8 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan ini. Pasal 27 (1) Setelah pengadu/pelapor dan Para Pihak menyetujui Upaya Penyelesaian Sengketa Tenurial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (2), Kepala Lembaga Penyelesaian Sengketa Tenurial menetapkan pola Penyelesaian Sengketa Tenurial yang disepakati oleh pengadu/pelapor dan/atau Para Pihak. (2) Pola Penyelesaian Sengketa Tenurial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa negosiasi, mediasi, atau arbitrase. Paragraf 3 Negosiasi Pasal 28 Dalam hal pola Penyelesaian Sengketa Tenurial yang disepakati dilakukan melalui negosiasi, Lembaga Penyelesaian Sengketa Tenurial mengundang pengadu/pelapor dan/atau Para Pihak untuk melakukan pertemuan awal. Pasal 29 (1) Dalam pertemuan awal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28, Lembaga Penyelesaian Sengketa mengusulkan rencana pelaksanaan Negosiasi, jangka waktu pelaksanaan, prinsip-prinsip negosiasi, dan resume hasil verifikasi dan investigasi yang telah dilakukan oleh Lembaga Penyelesaian Sengketa Tenurial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 dan Pasal 21. (2) Dalam hal pengadu/pelapor dan/atau Para Pihak sepakat dengan rencana pelaksanaan Negosiasi, jangka waktu pelaksanaan, prinsip-prinsip negosiasi, dan resume hasil verifikasi dan investigasi yang diadukan/dilaporkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), selanjutnya pengadu/pelapor dan/atau Para Pihak menyampaikan usulan penyelesaian Sengketa Tenurial. Pasal 30 (1) Pengadu/pelapor dan/atau Para Pihak melaksanakan negosiasi sesuai dengan rencana pelaksanaan negosiasi, jangka waktu pelaksanaan, dan prinsip-prinsip negosiasi yang telah disepakati bersama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (2). (2) Pelaksanaan negosiasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling lama 12 (dua belas) hari kerja.

- 10 (3) Dalam pelaksanaan negosiasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sekretariat Lembaga Penyelesaian Sengketa harus mencatat pelaksanaan, perkembangan, dan negosiasi. Pasal 31 (1) Dalam hal pengadu/pelapor dan/atau Para Pihak mencapai kesepakatan bersama, negosiasi dilanjutkan dengan penandatanganan Berita Acara Negosiasi. (2) Setelah penandatanganan negosiasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Lembaga Penyelesaian Sengketa Tenurial menetapkan keputusan mengenai telah tercapainya tujuan negosiasi. Pasal 32 Lembaga Penyelesaian Sengketa Tenurial mendaftarkan hasil negosiasi yang dilampiri dengan Berita Acara Negosiasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ke pengadilan setempat. Pasal 33 (1) Lembaga Penyelesaian Sengketa Tenurial harus melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan hasil kesepakatan negosiasi. (2) Hasil monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dicatatkan dalam pangkalan data Lembaga Penyelesaian Sengketa Tenurial. Pasal 34 (1) Dalam hal pengadu/pelapor dan/atau Para Pihak tidak mencapai kesepakatan dalam melaksanakan negosiasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30, Lembaga Penyelesaian Sengketa Tenurial harus mencatat dan membuatkan Berita Acara Ketidaksepakatan Negosiasi. (2) Berita Acara Ketidaksepakatan Negosiasi disampaikan kepada pengadu/pelapor dan/atau Para Pihak paling lambat 1 (satu) hari setelah ketidaksepakatan tercapai. (3) Lembaga Penyelesaian Sengketa Tenurial memberikan rekomendasi Penyelesaian Sengketa Tenurial selain negosiasi untuk menyelesaikan Sengketa Tenurial yang diadukan/atau dilaporkan. (4) Dalam hal pengadu/pelapor dan/atau Para Pihak tetap tidak menerima rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Lembaga Penyelesaian Sengketa Tenurial mengembalikan pengaduan/pelaporan kepada pengadu/pelapor dan/atau Para Pihak. (5) Sekretariat Lembaga Penyelesaian Sengketa Tenurial harus mencatatkan pelaksanaan, perkembangan, dan hasil ketidaksepakatan negosiasi dalam pangkalan data Lembaga Penyelesaian Sengketa Tenurial paling lambat 2 (dua) hari setelah ketidaksepakatan tercapai. Paragraf 4 Mediasi Pasal 35 (1) Dalam hal Penyelesaian Sengketa Tenurial melalui negosiasi tidak mencapai kesepakatan atau pengadu/pelapor dan/atau Para Pihak sepakat untuk menyelesaikan Sengketa Tenurial melalui Mediasi, Lembaga Penyelesaian Sengketa Tenurial meminta pengadu/pelapor dan/atau Para Pihak untuk menentukan Mediator. (2) Mediator sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berasal dari Lembaga Penyelesaian Sengketa Tenurial atau Mediator yang direkomendasikan oleh Lembaga Penyelesaian Sengketa Tenurial.

- 11 Pasal 36 (1) Setelah masing-masing pengadu/pelapor dan/atau Para Pihak menentukan Mediatornya, Lembaga Penyelesaian Sengketa Tenurial mengundang para Mediator untuk menentukan rencana pelaksanaan Mediasi, jangka waktu pelaksanaan, prinsip-prinsip Mediasi, dan memberikan resume hasil verifikasi dan investigasi yang telah dilakukan oleh Lembaga Penyelesaian Sengketa Tenurial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 dan Pasal 21. (2) Dalam hal para Mediator sepakat dengan rencana pelaksanaan Mediasi, jangka waktu pelaksanaan, prinsip-prinsip Mediasi, dan memberikan resume hasil verifikasi dan investigasi yang diadukan/dilaporkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), para Mediator menyampaikan usulan penyelesaian Sengketa Tenurial. Pasal 37 (1) Para Mediator melaksanakan Mediasi sesuai dengan rencana pelaksanaan Mediasi, jangka waktu pelaksanaan, prinsip-prinsip Mediasi yang telah disepakati bersama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (2). (2) Pelaksanaan Mediasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling lama 12 (dua belas) hari kerja. (3) Dalam pelaksanaan Mediasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sekretariat Lembaga Penyelesaian Sengketa harus mencatat setiap pelaksanaan, perkembangan, dan hasil Mediasi yang dilakukan. Pasal 38 (1) Dalam hal para Mediator mencapai kesepakatan bersama, Mediasi dilanjutkan dengan penandatanganan Berita Acara Mediasi. (2) Setelah penandatanganan Berita Acara Mediasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Lembaga Penyelesaian Sengketa Tenurial menetapkan keputusan mengenai telah tercapainya tujuan Mediasi. Pasal 39 Lembaga Penyelesaian Sengketa Tenurial mendaftarkan hasil Mediasi yang dilampiri dengan Berita Acara Mediasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ke pengadilan setempat. Pasal 40 (1) Lembaga Penyelesaian Sengketa Tenurial harus melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan hasil Mediasi. (2) Hasil monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dicatatkan dalam pangkalan data Lembaga Penyelesaian Sengketa Tenurial. Pasal 41 (1) Dalam hal para Mediator tidak mencapai kesepakatan dalam melaksanakan Mediasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37, Lembaga Penyelesaian Sengketa Tenurial harus mencatat dan membuatkan Berita Acara Ketidaksepakatan Mediasi. (2) Berita Acara Ketidaksepakatan Mediasi disampaikan kepada pengadu/pelapor dan/atau Para Pihak paling lambat 1 (satu) hari setelah ketidaksepakatan tercapai. (3) Lembaga Penyelesaian Sengketa Tenurial memberikan rekomendasi Penyelesaian Sengketa Tenurial selain negosiasi dan Mediasi untuk menyelesaikan Sengketa Tenurial yang diadukan/atau dilaporkan. (4) Dalam hal pengadu/pelapor dan/atau Para Pihak tetap tidak menerima rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Lembaga Penyelesaian Sengketa Tenurial mengembalikan pengaduan/pelaporan kepada pengadu/pelapor dan/atau Para Pihak. (5) Sekretariat Lembaga Penyelesaian Sengketa Tenurial harus mencatatkan pelaksanaan, perkembangan, dan hasil ketidaksepakatan Mediasi dalam pangkalan

- 12 data Lembaga Penyelesaian Sengketa Tenurial paling lambat 2 (dua) hari setelah ketidaksepakatan tercapai. Pasal 42 Persyaratan untuk menjadi Mediator dalam Penyelesaian Sengketa Tenurial meliputi: a. cakap melakukan tindakan hukum; b. berumur paling rendah 30 ( tiga puluh) tahun; c. memiliki pengalaman serta menguasai secara aktif bidang yang disengketakan paling singkat 5 (lima) tahun; d. tidak ada keberatan dari masyarakat; e. memiliki keterampilan untuk melakukan perundingan atau penengahan, ditandai dengan sertifikat tanda pernah mengikuti pelatihan Mediasi, baik yang dilakukan oleh lembaga penanganan sengketa maupun lembaga lain yang diakui; f. disetujui oleh pengadu/pelapor dan/atau Para Pihak; dan g. tidak memiliki benturan kepentingan dengan pengadu/pelapor dan/atau Para Pihak. Pasal 43 (1) Mediator berfungsi untuk memediasi dan/atau mempertemukan kepentingan pengadu/pelapor dan/atau Para Pihak dalam rangka Penyelesaian Sengketa Tenurial. (2) Mediator sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas: a. menyusun jadwal Mediasi; b. mendorong dan menelusuri serta mengali kepentingan pengadu/pelapor dan/atau Para Pihak; c. mencari berbagai pilihan Penyelesaian Sengketa Tenurial; d. merumuskan kesepakatan secara tertulis; e. memuat klausa pencabutan Sengketa Tenurial; f. memeriksa kesepakatan untuk menghindari jika ada klausa yang bertentangan dengan hukum; dan g. menyatakan secara tertulis Mediasi gagal dan memberikan pemberitahuan kepada pengadu/pelapor dan/atau Para Pihak dalam hal Mediasi tidak mencapai kesepakatan. Paragraf 5 Arbitrase Pasal 44 (1) Dalam hal Penyelesaian Sengketa Tenurial melalui Negosiasi atau Mediasi tidak mencapai kesepakatan atau pengadu/pelapor dan/atau Para Pihak sepakat untuk menyelesaikan Sengketa Tenurial melalui Arbitrase, Lembaga Penyelesaian Sengketa Tenurial meminta pengadu/pelapor dan/atau Para Pihak untuk membuat kesepakatan mengenai Penyelesaian Sengketa Tenurial melalui Arbitrase. (2) Dalam kesepakatan mengenai Penyelesaian Sengketa Tenurial melalui Arbitrase sebagaimana dimaksud pada ayat (1), salah satu dari pengadu/pelapor atau Para Pihak harus mengajukan penuntutan Penyelesaian Sengketa Tenurial melalui Arbitrase. (3) Berdasarkan kesepakatan bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Lembaga Penyelesaian Sengketa Tenurial mengusulkan Tim Ad-Hoc Arbitrase Penyelesaian Sengketa Tenurial. (4) Tim Ad-Hoc Arbitrase Penyelesaian Sengketa Tenurial sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terdiri dari para Arbiter yang diusulkan oleh pengadu/pelapor dan Para Pihak. (5) Dalam hal pengadu/pelapor dan Para Pihak telah menunjuk arbiternya masingmasing, lembaga penyelesaian sengketa Tenurial akan menunjuk seorang arbiter untuk memimpin Tim Ad-Hoc Arbitrase Penyelesaian Sengketa Tenurial. (6) Dalam hal terjadi ketidaksepakatan atas pengusulan arbiter sebagaimana dimaksud pada ayat (4) oleh salah satu pengadu/pelapor atau Para Pihak dalam batas waktu

- 13 tertentu, pengadu/pelapor atau Para Pihak tersebut dapat mengajukan permohonan kepada Ketua Pengadilan Negeri setempat untuk menunjuk arbiter. (7) Arbiter yang ditunjuk sebagaimana dimaksud pada ayat (5) harus diterima oleh pengadu/pelapor dan Para Pihak. (8) Tim Ad-Hoc Arbitrase Penyelesaian Sengketa Tenurial ditetapkan dengan Keputusan Kepala Lembaga Penyelesaian Sengketa Tenurial dan wajib didaftarkan pada Pengadilan Negeri setempat. Pasal 45 (1) Setelah Tim Ad-Hoc Arbitrase Penyelesaian Sengketa Tenurial ditetapkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44, Lembaga Penyelesaian Sengketa Tenurial memfasilitasi pertemuan Tim Ad-Hoc Arbitrase Penyelesaian Sengketa Tenurial untuk menentukan rencana pelaksanaan Arbitrase, jangka waktu pelaksanaan, prinsip-prinsip Arbitrase, dan memberikan resume hasil verifikasi dan investigasi yang telah dilakukan oleh Lembaga Penyelesaian Sengketa Tenurial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 dan Pasal 21. (2) Dalam hal Tim Ad-Hoc Arbitrase Penyelesaian Sengketa Tenurial sepakat dengan rencana pelaksanaan Arbitrase, jangka waktu pelaksanaan, prinsip-prinsip Arbitrase, dan memberikan resume hasil verifikasi dan investigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Tim Ad-Hoc Arbitrase Penyelesaian Sengketa Tenurial menentukan tempat pelaksanaan Arbitrase. Pasal 46 (1) Tim Ad-Hoc Arbitrase Penyelesaian Sengketa Tenurial melaksanakan Arbitrase sesuai dengan rencana pelaksanaan Arbitrase, jangka waktu pelaksanaan, prinsipprinsip Arbitrase secara tertutup. (2) Pelaksanaan Arbitrase sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling lama 180 (seratus delapan puluh) hari kerja. (3) Dalam pelaksanaan Arbitrase sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sekretariat Lembaga Penyelesaian Sengketa harus mencatat setiap pelaksanaan, perkembangan, dan hasil Arbitrase yang dilakukan. Pasal 47 (1) Dalam hal Tim Ad-Hoc Arbitrase Penyelesaian Sengketa Tenurial telah memutuskan Penyelesaian Sengketa Tenurial, Arbitrase dilanjutkan dengan penetapan Keputusan Arbitrase. (2) Keputusan Arbitrase sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada pengadu/pelapor dan Para Pihak dan disampaikan salinannya kepada Lembaga Penyelesaian Sengketa Tenurial. Pasal 48 (1) Lembaga Penyelesaian Sengketa Tenurial bersama Pengadilan Negeri setempat harus melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan Keputusan Arbitrase. (2) Hasil monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dicatatkan dalam pangkalan data Lembaga Penyelesaian Sengketa Tenurial. Pasal 49 Sekretariat Lembaga Penyelesaian Sengketa Tenurial harus mencatatkan pelaksanaan, perkembangan, monitoring, dan evaluasi Keputusan Arbitrase dalam pangkalan data Lembaga Penyelesaian Sengketa Tenurial. Pasal 50 Persyaratan untuk menjadi Arbiter dalam Penyelesaian Sengketa Tenurial meliputi: a. sarjana atau praktisi hukum yang memiliki pengetahuan hukum di Indonesia dan bertempat tinggal di Indonesia; b. berusia paling rendah 35 ( tiga puluh lima) tahun; c. berpengalaman paling rendah 15 (lima belas) tahun serta menguasai secara aktif bidang yang disengketakan;

- 14 d. tidak sedang menjalani atau bertindak sebagai hakim, jaksa, panitera pengadilan, atau pejabat pemerintah lainnya; e. tidak memiliki hubungan keluarga berdasarkan keturunan atau perkawinan sampai dengan keturunan ketiga dengan pengadu/pelapor dan/atau Para Pihak; f. tidak memiliki kepentingan keuangan atau apa pun terhadap hasil penyelesaian Arbitrase; dan g. bersedia menandatangani “pernyataan tidak berpihak” yang disediakan oleh Lembaga Penyelesaian Sengketa Tenurial. Pasal 51 (1) Arbiter berfungsi memutuskan Penyelesaian Sengketa Tenurial. (2) Arbiter sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas: a. memeriksa dan memutus Sengketa Tenurial secara jujur, adil, dan obyektif sesuai peraturan perundang-undangan; b. memutuskan Sengketa Tenurial dalam batas waktu yang telah ditentukan;dan c. diminta pertanggungjawabnya apabila berbukti melakukan sesuatu hal yang telah melebihi wewenangnya. Paragraf 6 Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Penyelesaian Sengketa Pasal 52 (1) Monitoring keputusan Penyelesaian Sengketa Tenurial dilaksanakan oleh Lembaga Penyelesaian Sengketa Tenurial secara berkala. (2) Monitoring sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sehari sejak keputusan ditetapkan sampai dalam 6 (enam) bulan pertama setelah keputusan. (3) Monitoring berikutnya dilaksanakan setiap 6 (enam) bulan sekali, sampai seluruh keputusan telah dilaksanakan. (4) Hasil Monitoring dicatat dan dimasukan dalam pangkalan data Lembaga Penyelesaian Sengketa Tenurial. (5) Evaluasi pelaksanaan keputusan, kelembagaan, dan prosedur Penyelesaian Sengketa Tenurial dilaksanakan setahun sekali dalam rangka penyempurnaan sistem Penyelesaian Sengketa Tenurial. BAB V PENANGANAN DARURAT SENGKETA TENURIAL Pasal 53 Dalam hal terjadi Sengketa Tenurial kategori berat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf c atau Sengketa Tenurial yang menyebabkan terjadinya konflik sosial, Lembaga Penyelesaian Sengketa Tenurial harus segera meminta penangangan darurat Sengketa Tenurial kepada Pemerintah Daerah dan Kepolisian Negara Republik Indonesia. Pasal 54 Dalam hal terjadi Sengketa Tenurial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53, Lembaga Penyelesaian Sengketa Tenurial bersama Pemerintah Daerah wajib melakukan: a. pengkajian dan verifikasi secara cepat dan tepat terhadap lokasi, kerusakan, dan sumber daya yang terdiri dari cakupan konflik, jumlah korban, kerusakan yang terjadi, gangguan terhadap fasilitas umum dan sumber daya yang tersedia dalam upaya penanganan Sengketa Tenurial; b. penyelamatan dan evakuasi masyarakat terdampak terjadinya Sengketa Tenurial; c. pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat yang mengungsi atas terjadinya Sengketa Tenural; d. perlindungan terhadap kelompok rentan; dan e. pemulihan dengan segera prasarana dan sarana vital. Pasal 55 (1) Dalam hal Sengketa Tenurial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 telah mereda

- 15 dan tindakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 telah dilaksanakan, pemulihan terhadap Sengketa Tenurial dapat dilakukan melalui Lembaga Penyelesaian Sengketa Tenurial. (2) Pemulihan terhadap Sengketa Tenurial dilaksanakan sesuai dengan pola Penyelesaian Sengketa Tenurial sebagaimana ditentukan dalam Pasal 28, Pasal 35, atau Pasal 44. BAB VI LEMBAGA PENYELESAIAN SENGKETA TENURIAL Bagian Kesatu Umum Pasal 56 Untuk mencegah dan menyelesaikan Sengketa Penyelesaian Sengketa Tenurial.

Tenurial,

dibentuk

Lembaga

Pasal 57 (1) Struktur organisasi Lembaga Penyelesaian Sengketa Tenurial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 terdiri atas: a. Forum Pihak Terkait; b. Komite Eksekutif; dan c. Sekretariat Komite Eksekutif. (2) Keanggotaan Forum Pihak Terkait, Kepala dan anggota Komite Eksekutif, serta Sekretariat Lembaga Penyelesaian Sengketa Tenurial ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

Bagian Kedua Forum Pihak Terkait Pasal 58 (1) Forum Pihak Terkait beranggotakan Gubernur, Kepala Kantor Pertanahan Wilayah Provinsi Kalimantan Tengah, Kepala Dinas Perkebunan Provinsi, Kepala Dinas Kehutanan Provinsi, Dewan Adat Dayak, Ketua Asosiasi Pengusaha, Pimpinan Organisasi Masyarakat Sipil, Akademisi, dan Tokoh Masyarakat. (2) Pengisian keanggotaan Pimpinan Organisasi Masyarakat Sipil, Akademisi, dan Tokoh Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Gubernur. (3) Dalam pengisian keanggotaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus memperhatikan keterwakilan perempuan. Pasal 59 Forum Pihak Terkait berfungsi sebagai pelindung, penasehat, dan pengarah Lembaga Penanganan Sengketa Tenurial. Pasal 60 Forum Pihak Terkait bertugas: a. mengajukan dan memilih perwakilan dalam Komite Eksekutif; b. memberikan petunjuk, arahan, dan/atau masukan Penyelesaian Sengketa Tenurial; c. menampung masukan berbagai pihak terkait dalam rangka memonitoring dan mengevaluasi kinerja Lembaga Penyelesaian Sengketa Tenurial; dan d. mengadakan pertemuan berkala setiap 3 (tiga) bulan sekali. Bagian Ketiga Komite Eksekutif Pasal 61

- 16 (1) Lembaga Penyelesaian Sengketa Tenurial dipimpin oleh Komite Eksekutif. (2) Komite Eksekutif diangkat dan diberhentikan Forum Pihak Terkait. (3) Dalam melaksanakan tugasnya, Komite Eksekutif bersifat independen. Pasal 62 (1) Komite Eksekutif dipimpin oleh seorang Kepala yang merangkap anggota dan beranggotakan paling rendah 2 (dua) orang. (2) Masa jabatan Kepala dan anggota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) selama 5 (lima) tahun dan hanya dapat dipilih kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan Pasal 63 Komite Eksekutif bertugas: a. memilih Kepala Komite Eksekutif dan menetapkan masa jabatannya; b. menetapkan program dan anggaran Lembaga Penyelesaian Sengketa Tenurial; c. mengawasi Sekretariat dan bidang-bidang dalam Penyelesaian Sengketa Tenurial; d. menetapkan putusan hasil Penyelesaian Sengketa Tenurial; e. melakukan koordinasi dan/atau kerja sama dengan instansi pemerintah, perguruan tinggi, organisasi masyarakat sipil, para ahli, praktisi, organisasi profesi dan pihak terkait lainnya; dan f. membuat laporan pertanggungjawaban setiap tahun yang ditujukan kepada Forum Pihak Terkait. Bagian Keempat Sekretariat Pasal 64 (1) Untuk membantu pelaksanaan tugasnya, Lembaga Penyelesaian Sengketa Tenurial dibantu oleh sebuah Sekretariat. (2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang Sekretaris. (3) Sekretaris sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diangkat dan diberhentikan oleh Kepala Lembaga Penyelesaian Sengketa Tenurial atas persetujuan Forum Pihak Terkait. (4) Dalam melaksanakan tugasnya, Sekretaris sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus bekerja penuh (full time). Pasal 65 Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 ayat (1) bertugas: a. memastikan pengaduan/pelaporan Sengketa Tenurial tercatat pada form pengaduan disertai dengan kelengkapannya dan pangkalan data Lembaga Penyelesaian Sengketa Tenurial; b. membuat surat tanda terima untuk setiap pengaduan/pelaporan Sengketa Tenurial yang dilengkapi dengan nonor registrasi Sengketa Tenurial dan copy form pengaduan/pelaporan Sengketa Tenurial; c. mencatatkan dalam pangkalan data Lembaga Penyelesaian Sengketa Tenurial sekaligus mengklasifikasikannya berdasarkan jenis dan kategori Sengketa Tenurial; d. mencatat perkembangan proses yang terjadi pada setiap Sengketa Tenurial perbulannya; e. Bertanggung jawab atas administrasi, keuangan, dan/atau operasional Lembaga Penyelesaian Sengketa Tenurial; dan f. melaksanakan tugas lain yang ditetapkan Komite Eksekutif. Pasal 66 (1) Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 ayat (1) terbagi atas Bidang: a. Verifikasi dan Investigasi; b. Penyelesaian Sengketa Tenurial; dan c. Pengkajian Hukum dan Advokasi.

- 17 (2) Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang Kepala Bidang dan dibantu oleh seorang staf. (3) Kepala Bidang dan staf sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diangkat dan diberhentikan oleh Kepala Lembaga Penyelesaian Sengketa Tenurial atas persetujuan Forum Pihak Terkait. (4) Dalam melaksanakan tugasnya, Kepala Bidang dan staf sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus bekerja penuh (full time). Pasal 67 (1) Bidang Verifikasi dan Investigasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 ayat (1) huruf a berfungsi melakukan verifikasi dan investigasi atas pengaduan/pelaporan Sengketa Tenurial. (2) Bidang Verifikasi dan Investigasi bertugas: a. melakukan verifikasi awal Sengketa Tenurial; b. mencari informasi mengenai status Penyelesaian Sengketa Tenurial; c. menetapkan Sengketa Tenurial yang dapat ditangani oleh Lembaga Penyelesaian Sengketa Tenurial; d. menginformasikan hasil verifikasi Sengketa Tenurial kepada pengadu/pelapor dan/atau Para Pihak; e. menginformasikan kepada pihak terlapor terkait pengaduan/pelaporan Sengketa Tenurial dan mempersiapkan diri untuk memasuki Penyelesaian Sengketa Tenurial; f. menyusun resume Sengketa Tenurial; dan g. melaksanakan tugas lain yang ditetapkan Komite Eksekutif. Pasal 68 (1) Bidang Penyelesaian Sengketa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 ayat (1) huruf b berfungsi untuk menyelesaikan Sengketa Tenurial. (2) Bidang Penyelesaian Sengketa bertugas: a. membuat surat pernyataan mengenai persetujuan dan kesepakatan pengadu/pelapor dan/atau Para Pihak untuk mengikuti proses dan patuh pada keputusan yang dihasilkan; b. menyelenggarakan Penyelesaian Sengketa Tenurial, baik melalui Negosiasi, Mediasi, maupun Arbitrase; c. Bekerja sama dengan tenaga ahli dalam penyelenggaraan Penyelesaian Sengketa Tenurial; d. mencatat seluruh proses dan perkembangan Penyelesaian Sengketa Tenurial; e. membuat berita acara atas hasil Penyelesaian Sengketa Tenurial; f. menyampaikan berita acara hasil Penyelesaian Sengketa Tenurial kepada pengadu/pelapor dan/atau Para Pihak; g. mencatatkan hasil Penyelesaian Sengketa Tenurial ke Pengadilan Negeri setempat; dan h. melaksanakan tugas lain yang ditetapkan Komite Eksekutif. Pasal 69 (1) Bidang Pengkajian Hukum dan Advokasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 ayat (1) huruf c berfungsi melakukan kajian dan advokasi, termasuk monitoring dan evaluasi pelaksanaan Penyelesaian Sengketa Tenurial. (2) Bidang Pengkajian Hukum dan Advokasi bertugas: a. melakukan monitoring dan evaluasi dari pelaksanaan hasil pelaksanaan Penyelesaian Sengketa Tenurial; b. memasukkan hasil monitoring dan evaluasi ke dalam pangkalan data Lembaga Penyelesaian Sengketa Tenurial; c. bekerja sama dengan peneliti maupun perguruan tinggi untuk melakukan kajian terkait sengketa tenurial; d. merekomendasikan penyempurnaan mekanisme Penyelesaian Sengketa Tenurial; dan

- 18 e. melaksanakan tugas lain yang ditetapkan Komite Eksekutif. Pasal 70 Tata kelola dan tata kerja Lembaga Penyelesaian Sengketa Tenurial ditetapkan dalam Keputusan Kepala Lembaga Penyelesaian Sengketa Tenurial. BAB VII PEMBIAYAAN Pasal 71 Sumber pembiayaan untuk Lembaga Penyelesaian Sengketa Tenurial berasal dari: a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; b. Sumbangan yang berasal dari pihak ketiga yang tidak memihak; c. Biaya Penyelesaian Sengketa Tenurial dari pengadu/pelapor dan Para Pihak. Pasal 72 (1) Sumber pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 harus dialokasikan untuk pelaksanaan fungsi dan tugas Lembaga Penyelesaian Sengketa Tenurial. (2) Alokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas: a. alokasi aktivitas kegiatan operasional yang terdiri tetapi tidak terbatas pada: 1. perawatan dan biaya utilitas bangunan Sekretariat; 2. gaji pegawai; dan 3. fasilitas kantor dan operasional pendukung b. alokasi aktivitas pelaksanaan kegiatan yang terdiri tetapi tidak terbatas pada: 1. operasional lapangan; dan 2. biaya perkara sengketa. Pasal 73 Mekanisme dan tata kelola pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 dan Pasal 72 ditetapkan oleh Kepala Lembaga Penyelesaian Sengketa atas persetujuan Forum Pihak Terkait. BAB VIII KETENTUAN PERALIHAN Pasal 74 Pembentukan Lembaga Penyelesaian Sengketa Tenurial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 dilaksanakan paling lambat 6 (enam) bulan setelah ditetapkannya Peraturan ini. Pasal 75 Pembentukan Keputusan Lembaga Penyelesaian Sengketa Tenurial mengenai mekanisme dan prosedur pelaksanaan tugasnya ditetapkan paling lambat 3 (tiga) bulan setelah Lembaga Penyelesaian Sengketa Tenurial dibentuk. Pasal 76 (1) Segala bentuk tim ad-hoc penyelesaian Sengketa Tenurial yang ada sebelum ditetapkannya Peraturan ini, dinyatakan dibubarkan setelah terbentuknya Lembaga Penyelesaian Sengketa Tenurial. (2) Seluruh tugas tim ad-hoc penyelesaian Sengketa Tenurial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diserahkan kepada Lembaga Penyelesaian Sengketa Tenurial. BAB IX KETENTUAN PENUTUP Pasal 77 Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Kalimantan Tengah.

- 19 Ditetapkan di Palangka Raya pada tanggal GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH,

AGUSTIN TERAS NARANG Diundangkan di Palangka Raya pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

…….. BERITA DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH TAHUN 2014 NOMOR......