PEMERINTAH KABUPATEN LEBONG DINAS SOSIAL, TENAGA KERJA, TRANSMIGRASI KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL Jl. Jalur 2 Komplek Perkantoran Tubei, Kab. Lebong
RANCANGAN KONTRAK PAKET PEKERJAAN PENGADAAN SARANA PRODUKSI PERTANIAN PAKET C UNTUK WARGA TRANSMIGRAN UPT. PELABI KABUPATEN LEBONG
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
DINAS SOSIAL TENAGA KERJA TRANSMIGRASI KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL
TAHUN ANGGARAN 2011
PEMERINTAH KABUPATEN LEBONG DINAS SOSIAL, TENAGA KERJA, TRANSMIGRASI KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL Jl. Jalur 2 Komplek Perkantoran Tubei, Kab. Lebong
SURAT PERJANJIAN KERJA ( KONTRAK ) Nomor Tanggal
: :
Pada hari ini..................tanggal .............. bulan .......... tahun .............,Kami yang bertanda tangan di bawah ini : I. Nama : NIP : Jabatan : Alamat : Dalam Hal ini Bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Republik Indonesia C.q Dinas Sosial, Tenaga Kerja, Transmigrasi, Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Lebong, yang selanjutnya ---------------------------------------PIHAK PERTAMA-------------------------------------------------II. Nama
:
Jabatan : NIP : Alamat : Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama PT/CV ............berdasarkan Akte Pendirian Perseroan Terbatas PT/CV. .............. tanggal ..................Yang disahkan oleh Departemen Kehakiman dan Hak Azasi Manusia Republik Indonesia, yang selanjutnya disebut ----------------------------------------- PIHAK KEDUA------------------------------------------Kedua belah pihak berdasarkan : 1.
2. 3. 4.
Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor : 42 tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor : 72 tahun 2005; Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor : 54 tahun 2010 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Instansi Pemerintah DIPA Program P2MKT Tahun Anggaran 2010 Nomor : 0368/026-07.4/-/2011 tanggal 20 Desember 2010. Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi RI Nomor : KEP.288/MEN/XII/2010 Penetapan dan Pengangkatan Pejabat Pengelola Keuangan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Dana Tugas Pembantuan Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi Tahun Anggaran 2011.
5. Surat Penawaran Harga PT./CV ............... tanggal ......................... Dengan ini kedua belah pihak sepakat dan setuju untuk mengadakan perjanjian pekerjaan Pengadaan Sarana Produksi Pertanian Paket B (selanjutnya disebut perjanjian) dengan ketentuan dan syaratsyarat sebagaimana tersebut dalam pasal-pasal sebagai berikut :
Pasal 1 Pemberi dan Penerima Pekerjaan PIHAK PERTAMA dalam Perjanjian ini sepakat untuk memberikan Pekerjaan Pengadaan Sarana Produksi Pertanian Paket C untuk warga Transmigrasi UPT. Bandar Agung kepada PIHAK KEDUA, dan PIHAK KEDUA menyatakan menerima pemberian pekerjaan dari PIHAK PERTAMA tersebut untuk dilaksanakan. Pasal 2 Lingkup Pekerjaan Pekerjaan tersebut pada Pasal 1 Perjanjian ini adalah Pekerjaan Pengadaan Sarana Produksi Pertanian Paket C untuk warga Transmigrasi UPT. Bandar Agung Dinas Sosial, Tenaga Kerja, Transmigrasi, Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Lebong Tahun 2010.
Pasal 3 Jangka Waktu Pelaksanaan (1) Jangka waktu pelaksanaan adalah 60 (enam puluh) hari kalender terhitung sejak tanggal dikeluarkannya Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK). (2) Segera setelah seluruh pekerjaan diselesaikan dan diserahkan, PIHAK KEDUA dapat meminta secara tertulis kepada PIHAK PERTAMA untuk dilakukan pemeriksaan pekerjaan dalam rangka penyerahan pekerjaan. (3) Segera setelah seluruh pekerjaan diselesaikan dan diserahkan, PIHAK KEDUA dapat meminta secara tertulis kepada PIHAK PERTAMA wajib menerbitkan Berita Acara Penyerahan Pekerjaan tersebut. (4) Waktu penyelesaian pekerjaan sebagaimana tersebut ayat (1) Pasal ini tidak dapat diubah oleh PIHAK KEDUA kecuali adanya keadaan kahar (force majeure) seperti diatur dalam Pasal 10 Perjanjian ini. Pasal 4 Harga Borongan (1) Harga borongan pekerjaan tersebut pada Pasal 2 perjanjian ini ditetapkan sebesar Rp. ..........................,- (.............................................) dibebankan pada DIPA Tahun Anggaran 2011 Nomor: 0368/026-07.4/-/2011 tanggal 20 Desember 2011. (2) Harga borongan sebagaimana tersebut pada ayat (1) Pasal ini sudah termasuk pajak yang dibayar oleh PIHAK KEDUA sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku. Pasal 5 Cara Pembayaran (1) Pembayaran dilakukan oleh PIHAK PERTAMA kepada PIHAK KEDUA melalui Kantor Pelayanan dan Perbendaharaan Negara (KPPN) Curup 146, Bengkulu dengan cara LS dan selanjutnya ditransfer pada bank yang ditunjuk, yaitu : Nama Bank : ................................ Rekening Nomor : ................................ Atas Nama : ................................ NPWP : ................................
(2) Pembayaran jumlah harga borongan kepada PIHAK KEDUA dapat dilakukan setelah pekerjaan selesai dengan baik yang dinyatakan dengan Berita Acara serah terima pekerjaan yang telah disahkan oleh PIHAK KESATU. Pasal 6 Amandemen Kontrak (1) Perubahan Perjanjian/Kontrak dapat terjadi apabila : a. Adanya perubahan pekerjaan yang disebabkan oleh sesuatu hal yang dilakukan oleh para pihak dalam kontrak sehingga mengubah lingkup pekerjaan dalam Perjanjian ini; b. Perubahan jadwal pelaksanaan pekerjaan akibat adanya perubahan pekerjaan; c. Perubahan harga kontrak akibat adanya perubahan pekerjaan dan perubahan pelaksanaan pekerjaan; (2) Amandemen Perjanjian/Kontrak sebagaimana tersebut ayat (1) dapat dilaksanakan apabila disetujui oleh PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA. Pasal 7 Hak dan Kewajiban Para Pihak Hak dan Kewajiban Para Pihak adalah : (1) Hak dan Kewajiban PIHAK PERTAMA : a. Mengawasi dan memeriksa pekerjaan yang dilaksanakan oleh PIHAK KEDUA; b. Merninta laporan-laporan pelaksanaan pekerjaan yang dilakukan oleh PIHAK KEDUA; c. Membayar pekerjaan sesuai dengan harga sebagaimana telah ditetapkan dalam Pasal 4 ayat (1) Perjanjian ini kepada PIHAK KEDUA; d. Memberikan fasilitas berupa surat-menyurat yang dibutuhkan oleh PIHAK KEDUA untuk kelancaran pelaksanaan pekerjaan sesuai ketentuan kontrak / perjanjian kerja. (2) Hak dan Kewajiban PIHAK KEDUA : a. Menerima pembayaran untuk pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan harga sebagaimana telah ditentukan dalam Pasal 4 Perjanjian ini; b. Berhak meminta fasilitas-fasilitas dalam bentuk surat menyurat dari PIHAK PERTAMA untuk kelancaran pelaksanaan pekerjaan sesuai ketentuan kontrak; c. Melakukan kegiatan sesuai dengan lingkup pekerjaan sebagaimana telah ditetapkan dalam pasal 2 perjanjian ini. d. Melaporkan pelaksanaan pekerjaan kepada PIHAK PERTAMA; e. Melaksanakan dan menyelesaikan pekerjaan sesuai dengan jadwal pelaksanaan pekerjaan sebagaimana telah ditetapkan dalam Pasal 3 Perjanjian ini; f. Memberikan keterangan-keterangan yang diperlukan untuk pemeriksaan pelaksanaan yang dilakukan oleh PIHAK PERTAMA; g. Menyerahkan hasil pekerjaan sesuai dengan jadual penyerahan pekerjaan sebagaimana telah ditetapkan dalam Pasal 3 Perjanjian ini. Pasal 8 Pengawasan (1) PIHAK PERTAMA berwenang untuk melakukan pengawasan dan pemeriksaan terhadap pelaksanaan pekerjaan yang sudah dan sedang dilaksanakan oleh PIHAK KEDUA; (2) Apabila diperlukan PIHAK PERTAMA dapat rnemerintahkan kepada PIHAK KETIGA untuk melakukan pengawasan dan pemeriksaan atas semua pekerjaan yang sudah atau sedang dilaksanakan oleh PIHAK KEDUA.
Pasa1 9 Wanprestasi dan Akibatnya (1) Apabila PIHAK KEDUA tidak dapat menyelesaikan pekerjaan sesuai dengan jangka waktu pelaksanaan sebagaimana telah ditentukan dalam pasal 3 Perjanjian ini akibat kelalaian PIHAK KEDUA, maka PIHAK KEDUA diwajibkan untuk membayar denda keterlambatan sebesar 1 °/°° (satu permil) dari nilai kontrak untuk setiap hari keterlambatan; (2) Apabila keterlambatan telah mencapai 15 (lima belas) hari, maka PIHAK PERTAMA berhak membatalkan Perjanjian ini secara sepihak dengan menunjuk pihak lain untuk melanjutkan pekerjaan tersebut; (3) Denda sebagaimana tersebut pada ayat 1 Pasal ini, akan diperhitungkan pada waktu melakukan pembayaran oleh PIHAK PERTAMA kepada PIHAK KEDUA.
Pasal 10 Keadaan Kahar dan Akibatnya Yang termasuk dalam keadaan kahar (Force Majeure) adalah suatu keadaan yang terjadi diluar kehendak para pihak sehingga kewajiban yang ditetapkan dalam surat perjanjian kerja ini menjadi tidak dapat dipenuhi, adapun yang digolongkan dalam keadaan kahar adalah sebagai berikut : (1) Peperangan, kerusuhan, revolusi; Bencana alam : banjir, gempa bumi, badai, gunung meletus, tanah longsor , wabah penyakit, dan angin topan. (2) Pemogokan, kebakaran, serta gangguan industri lainnya. (3) Apabila terjadi keadaan kahar, PIHAK KEDUA harus memberitahu kepada PIHAK PERTAMA secara tertulis selambat-lambatnya dalam waktu 5 (lima) hari sejak terjadinya keadaan kahar disertai bukti-bukti yang sah serta pada waktu berakhirnya keadaan kahar; (4) Atas pemberitahuan PIHAK KEDUA, PIHAK PERTAMA akan menyetujui atau menolak secara tertulis keadaan kahar itu dalam jangka waktu 3 (tiga) hari, sejak adanya pemberitahuan tersebut. (5) Apabila dalam waktu 3 (tiga) hari sejak pemberitahuan PIHAK KEDUA kepada PIHAK PERTAMA tentang keadaan kahar tersebut, PIHAK PERTAMA tidak memberikan jawabannya, maka PIHAK PERTAMA dianggap menyetujui adanya keadaan kahar tersebut. (6) Apabila dalam waktu pelaksanaan pekerjaan ini terjadi kenaikan harga / tarif, PIHAK KEDUA tidak berhak mengajukan tuntutan (claim) atas kenaikan harga borongan, sebagaimana dimaksud pada Pasal 6 Perjanjian ini.
Pasal 11 Itikad Baik (1) Dalam rnelaksanakan Perjanjian kerja ini PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA sepakat untuk bertindak berdasarkan asas saling percaya yang disesuaikan dengan hak-hak yang terdapat dalam Perjanjian ini; (2) PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA sepakat untuk melaksanakan Perjanjian ini dengan jujur tanpa menonjolkan kepentingan masing-masing pihak. Apabila selama kontrak salah satu pihak merasa dirugikan, maka diupayakan tindakan yang terbaik untuk mengatasi keadaan tersebut.
Pasal 12 Pemutusan Perjanjian (1) PIHAK PERTAMA dapat memutuskan secara sepihak perjanjian kerja ini apabila : a. PIHAK KEDUA tidak melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 Perjanjian ini. b. Jika jangka waktu yang ditetapkan dalam Pasal 3 perjanjian ini tidak ditepati, sedangkan PIHAK PERTAMA telah memberikan peringatan secara tertulis kepada PIHAK KEDUA sebanyak tiga kali berturut-turut. c. PIHAK KEDUA tidak diperkenankan menuntut kerugian kepada PIHAK PERTAMA atas pemutusan perjanjian kerja secara sepihak. (2) Apabila terjadi pernutusan perjanjian secara sepihak oleh PIHAK PERTAMA, maka PIHAK PERTAMA dapat menunjuk Pelaksana lain untuk menyelesaikan pekerjaan tersebut. (3) Selain dari yang tersebut dalam ayat (1) pasal ini, perjanjian ini hanya dapat dibatalkan dengan persetujuan tertulis dari kedua belah pihak. Pasal 13 Penyelesaian Perselisihan (1) Apabila dalam pelaksanaan perjanjian ini terjadi perselisihan antara PIHAK PERTAMA dengan PIHAK KEDUA, akan diselesaikan secara musyawarah; (2) Apabila perselisihan dimaksud tidak dapat diselesaikan secara musyawarah, maka penyelesaiannya akan dilaksanakan melalui Panitia Arbitrase; (3) Apabila Panitia Arbitrase tidak dapat menyelesaikan perselisihan, maka kedua belah pihak sepakat untuk menyerahkan penyelesaiannya melalui kepaniteraan Pengadilan Negeri. Pasal 14 Bahasa dan Hukum (1) Bahasa yang digunakan dalam perjanjian pekerjaan ini menggunakan Bahasa Indonesia; (2) Hukum yang digunakan dalam perjanjian ini adalah hukum yang berlaku di Indonesia. Pasal 15 Penutup (1) PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA telah menyetujui untuk melaksanakan perjanjian ini sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia pada hari dan tanggal penandatanganan perjanjian ini; (2) Dokumen-dokumen sebagaimana terlampir merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari kontrak/ perjanjian kerja ini; (3) Perjanjian ini dibuat dalam rangkap 6 (enam) yang terdiri dari dua asli bermaterai cukup untuk PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA, selebihnya diberikan kepada pihak-pihak yang berkepentingan yang ada hubungannya dengan pekerjaan ini.
PIHAK KEDUA PIHAK PERTAMA Kontraktor Pelaksana ................................. PT/CV.................. Nama Nama Direktur Tembusan disampaikan dengan hormat kepada : “Jika Perlu”
