,,,qi.€P\rn^
W
orrrJi['135!"'='o INDONESfA REPUI]LIK PEMTURANPEMERINTATI N OMOR 5 9 TAFIUNzOOi TENTANG KONSUMEN LEMBAGAPERLINDUNGAN SWADAYAMASYAMKAT INDONESIA, REPUBLIK PRNSIDEN ti
It(pnivn]nqno
rYrvrrrrrrvErro
' .
bahwa untuk melaksanakanPasal44 lJndang-undangNotnor 8 Tairr"rn 1999 tentang Perlindunganl(onsumen,perlu menetapkanPeraturan Pemerintah tentang Lernbaga Perlindungan Konsumen Srvadaya Masyarakatl
telah Dasar 1945 sebagaimana Mengingat : 1. Pasal5 ayat (2) lJndang-Unda"ng diubah denganPerubahanKeduaundang-UndangDasar1945; Z, Undang-undangNomor 8 Tahun 19$9 tentaug Perlindungan Konsutnen (Irmbaran Negara Republik IndonesiaTahurr 1999 Notnor 4L,TambahanLembaranNegaraNomor 3821);
MEMUTUSKAN: TENTANG LEMBAGA PERLINDUNG,\N FEIVIE,R,INIAII Menetapkan: PERATURAN. KONSUMENSWADAYAMASYAMKAT.
BABI UMUM KETENTUAN q'
Pasall' ini yangdimaksuddengan: Pemerintah DalarnPeraturan 1. Perlindungan Konsumen adalah segala upaya yanS ltletuiilliili adanya kepastian hukum untuk memberi perlindurngankePada konsumen. d
W PRESIDEN R E P U B L I KI N D O N E S I A
- 2 -
z.
dan/atau ysa Konsumen adal'ahsetiap otang pemakai batang diri yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan hidup lain dan sendiri, keluarga, orang lain, maupun makhluk tidak untuk diPefiagangkan.
q
A
Masyarakat y^n8 Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Pemerintahyang selanjutnyadisebut LPKSM adalahLembagaNon kegiatan terdaftar dan diakui oleh Pemerintah yang mempurlyai I menanganiperlindungankonsumen' Propinsi, dan Pemerintah adalahPemerintahPusat, Pernerintah PemerintahKabuPaten/Kota. dan ianggLrng Menteri adalahmenteri yang ruang lingkup tugas jawabnya meliputi bidang perdagangan'
BAB II 1 LPKSM PENDAFTARAN Pasal2
tnemenuhisyaratsebagai (1) Pemerintahmengakui LPKSM lun* berikut: a. terdaftatpa$a PemerintahKabupaten/l..ortaldan sebaSatnl:'tlrrr b. bergerak di bidang perlindungan konsttlnett tercantum dalam an13atan dasarnya' dimaksud clalam'ayat (7)' dapat melakukan (2) LPKSM sebagaimana Indonesia' kegiatanperlindungankonsumendi seiuruh wilayah dimaksvd dalan ayaL (3) Tata cara pe.ndaftaranLPKSM sebagatmana (1) huruf adiatw lebih ianjut dalamI(eputusanMenteri'
W PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
- 3 -
I}ABIII TUGASLPI(SM
t
Pasal3 TugasLPKSMmeliputikegiatan: informasidalam rangkameningkatkankesadarart a. menyebarkan atas hak dan kewajibanserta kehati-hatiankonslttnen,claiant barangdan/ ataujasal merlgkonsumsi konsumenyangrnemerlukan; b. memberikan nasihatkepada c. melakukan kerja sama dengan instansi terkait dalam Ltp^ya' mewujudkan perlindungankonsumenI d. membantukonsumendalammemperjuangkanhaknya,tertttasutk konsumenl menerimakeluhan atavpengaduan e. melakukanpengawasanbersamapemerintahclan trrasyarakiit perlindungankonsumen. terhadappelaksanaan Pasal4 Penyebaran informasi yang dilakukan oleh LPI$M, meliputi . penyebarluasan berbagai pengetahuan mengenai perlindungan konsumentermasukperututanperundang-undanganyang berkaitan konsumen, denganmasalahperlindungan Pasal5 nasihatkepadakonsumenyang memerlukandilaksarrriknn Pemberian oleh LPKSM secaralisan .atau tertulis agal konsuntettdrp:it hak dan kewajtbannya. melaksanakan
I
$-',ffi) ES\X,,1117 ut-\-
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
- 4 -
Pasal6 Pelaksanaankerjasama LPKSM dengan instansi terkait melipLrti pe*ukarun informasi mengenai ryrlindungan konsumen,pcllgawasarl atas barang dan/atau jasa yang beredar, dan penyr-rluhanserta pendidikankonsumen.
Pasal7 Dalammembantukonsumenuntuk menrperju angkanhaknya,LPKSL{ r
l
dapatmelakukanadvokasiataupemberdayaan konsumenagarmarnpu memperjuangkan halraya secaramandiri, baik secaraperorarlgell maupunkelompok.
PasalB Pengawasan perlinclunganl6nrr*.n
li n talr oleh LPKSMbersanraPerrrc
dan nrasyarakatdilakukan atasbarang dan/atau jasa yang berecizrr cii pasardengan earapenelitian,pengujian clan/atausurvei.
Pasal9 (1) Dalam melaksanakantugassebagaimanadirnaksuddalam Pasal3, LPKSM dapat bekerjasarnadengan organisasi atau lembaga lainnya,baik yangbersifatnasionalmaupun internasional. (2) LPKSM melaporkan pelaksanaantugasnya kepada Perrrerintah Kabupaten/Kota setiaptahun.
.ffi,$z =S$;Y/IF
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA ,
'
- c F
BABIV PEMBATALANPENDAF|AMN LPI(SM Fasal10 (fl) Penrerintah membatalkan pendaftaran LPKSM, apabiltt LPKSr\4 tersebut: a. tidak lagi menj alankan kegi atan prI indungan konsunten ; atar.i '
b, terbukti melakukan kegiatan pelanggaranketentuan UndangundangNomor8 Tahun 1999 tentangPerlindunganKonsurirerr dan peruturan pelaksanaannya,
(2) IGtentuan mengenai tata cam pmbataJan pendaftaransebagainliul:i dimalcud ddam ayat(l) d,taturlebihlanjut ddam kepufusanMenteri.
.
BABV KETENTUAN PENUTUP Pasal11
Peraturan Pemerintah ini mulai'berlaku sejaktanggal ciiundangkan,
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
6 -
penSuttrdengati Agar setiap orang nrengetahuinya,tueurerintahkan Peraturan Pemerintahini dengan penempatannyadalam Lembaran Negara Republik Indonesia.
di Jakarta Ditetapkan padatanggal27Jvli 20AI INDONESiA, RXPUBLII( PRESIDEN ttd ABDURMI-iMANWALIID
D ir,rndangkan dt J akatta pada tanggal21 Juli 200 1 INDONESIA, NEGAM REPUBLII( SEIGLTARIS
trd MUHAMMAD MA}TUH BASYUNI
' 2OOI NOMOIi 104 LEMiIARAN NEGAIV\ RIPUBLII( INDONESIA TAHUN
SalinansesuaidenganaslinYa tarisKabinet um dan ndangan, ,\--:sy,ff.l.4N*
wffi
l*
ww,v ,,,44.KP-l,
\$:;/H
PRESIDEN REPUALIK INDONESIA
PENJELASAN A'fAS INDONESIA REPUBLII( PEMEzuNTAH PERATURAN NOMOR 59 TAFIUN2OO1 TENTANG "I(ONSUMEN LEMBAGAPERLINDUNGAN SWADAYAIVIASYAMKAT
UMUM Dalam upaya meningkatkan penyelenggamanperlindungan konsumen, pemerintalt rnemberikankesempatan kepada masyarakatuntuk berperan aktif dalantmewLrjr"rdkan perlindungan konsumen. Peran aktif masyarukatdalam mewujudkan perlindtrngan konsumen dapat dilakukan melalui Inmbaga Perlindungan l(onstttneu Srvacla;'a Masyarakat(LPIGM). Untuk menjhmin ketertiban, kepastian, dan keterbukaan dalam penyelenggare,^n perlindungankonsumen,makaLPKSMdipandangperluuntuk melakukatlpendaftaran padd Pemerintah Kabupaten/Kota, Pendaftaran tersebut dimaksudkarr sebagai p encatatan dan bukan mervp akan suatu peri zi nan, ,i
/Kota cli Pendaftaran cukup dilakukan pada salah satu Pemerintah Kabupaten " Indonesia. Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Propinsi dan Petnerirrtah wilayahIndonesiamengakuiLPKSMyarrgtelalttnelaktrkan Ikbupaten/Kota di selurr"rh pendaftarantersebut.
PASALDEMI PASAL
Pasal 1
Cukupjelas
W PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
- 2 -
Pasal 2 Ayat (1)
Hurufa Pendaftarandimaksgdkan sebagai pencatatan dan bukan merupakan perizinan, Bagi LPKSMyang membuka kantor perwakilan atau cabang di daerair lain, cukup melaporkan kantor perwakilan atau cabangtersebut kepada PemerintahKabupaten/Kota setempat dan tidak perhr melakukan pendaftaran di tempat kedudukan kantor perwakilan atau cabang tersebut. Huruf b Cukupjelas Ayat (2) Cukupjelas Ayat(3) Cukupjelas
Pasal3 Huruf a Cukupjelas Hurufb Cukupjelas Hurufc ' Cukupjelas Huruf d Cukupjelas
W ' t'" *,or55[=1fr5U* - 3 Pasal4 Yang dimaksud drngun berbagai informasi misalnya hal-hal )'ang berkaitarr dengan pengetahuan nrengenai proses prqduksi, standar, label, prornosi clart periklanan, klausula baku, dan lain-lain. Penyebaraninformasi yang clilakukzrrr LPI6M dapatdilaksanakanmelalui kegiatan: pendidikan,peiatihan,penyuluhan, pelayananinformasi, dan lain -lain.
Pasal5 Cukupjelas , Pasal6
jelas Cukup YASALI
Cukupjelas Pasal B Penelitian, pengujian dan/ atau survei dilakukan terhadapbatang dan/ atau 3asa darl yan1 diduga tidak memenuhi unsur kearnanan,kesehatan,kenyat"nanan konsumen. keselamatan
Pasal 9 I
Ayat(1) Cukupjelas Ayat(2) Laporan dimaksudkan sebagai sarana komunikasi antara Penterinlah Kabupaten /Kota dengan LPKSM. Dalam rangka penyelen1Sr^ar1, perlindungankonsumensecaranasional, Menteri dapatmemintalapolan mengenaiLPKSMyang adadi wilayahnya. kepadaPemerintahl{u,bupaten/Kota
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
- 4 -
Pasal10 Ayat(1) Huruf a Cukupjelas Flurufb CukuPjelas Ayat(2) Cukupjelas Pasal11 Cukupjelas i
INDONESIANOMOR 41,27 TAMBAHANLEMBARANNEGARAREPUBLIK
