PTUN.SMD

PUTUSAN Nomor: 04/G/2017/PTUN.SMD.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA ---------- Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda, yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat pertama dengan acara biasa yang bersidang digedung yang ditentukan untuk itu di jalan Bung Tomo Nomor. 136 Samarinda, telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut dibawah ini dalam sengketa antara : ----------------------------------------------H. ABDUL MUTALIB, S.H, M.Si., Kewarganegaraan Indonesia, Tempat Tinggal di Jalan H. Muhammad Kasim Pangeppas RT. 01 Nomor 4 Penajam Paser Utara, Kelurahan NipahNipah, Kecamatan Penajam, Kabupaten Penajam Paser Utara, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, yang dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 10 Desember 2016 memberikan kuasa kepada: H. MUHAMMAD RASIL RIFQI HAM, S.H., Kewarganegaraan Indonesia, Alamat Jl. MT. Haryono Dalam Kartini Residence Blok 01 No. 6, Kelurahan Sungai Nangka, Kecamatan Balikpapan Selatan, Kota Balikpapan, Pekerjaan Advokat/Pengacara ; ---Selanjutnya disebut sebagai: PENGGUGAT ; ---------MELAWAN BUPATI PENAJAM PASER UTARA, Tempat Kedudukan di Jalan Propinsi KM. 09 Kelurahan Nipah-nipah, Kecamatan Penajam, Kabupaten Penajam Paser Utara, yang berdasarkan Surat Kuasa Nomor 183.1/TU-Pimp/II/2017, tanggal 6 Pebruari 2017 memberikan kuasa kepada :------------1. SUHARDI, S.IP, M.M. ;-----------------------------------Halaman 1 dari 94 halaman, Putusan Nomor: 04/G/2017/PTUN.SMD.

2. PITONO, S.H. ;---------------------------------------------3. M. RAMLI NA, S.H. ;--------------------------------------4. GUNAWAN NU, S.H. ;------------------------------------5. DESSY DWI ARMIYANTI, S.H. ;----------------------6. IWAN DARMAWAN, S.H. ;------------------------------Kesemuanya Warga Negara Indonesia, beralamat di Jalan Propinsi KM. 09 Kelurahan Nipah-Nipah, Kecamatan Penajam, Kabupaten Penajam Paser Utara, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara ;------------------------Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 183.1/234/ TU-Pimp/III/2017 tanggal 16 Maret 2017 memberikan kuasa

pula

kepada

Kepala

Kejaksaan

Negeri

Penajam Paser Utara dan berdasarkan Surat Kuasa Subtitusi Nomor: SK-02/Q.4.22/Gp.1/III/2017 tanggal 20 Maret 2017, memberikan kuasa substitusi kepada: 1. I GUSTI NGURAH AGUNG ARY KESUMA, S.H. ;2. YESSI RAHMAWATI, S.H. ;-----------------------------Keduanya Warga Negara Indonesia, beralamat di Jln. Propinsi KM.09 Kelurahan Nipah-Nipah, Kecamatan Penajam,

Kabupaten

Penajam

Paser

Utara,

Pekerjaan Jaksa Pengacara Negara ; -------------------Selanjutnya disebut sebagai: TERGUGAT ;------------Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut telah membaca : ----------------------------1. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda Nomor: 04/PEN-DIS/2017/PTUN-SMD, tanggal 19 Januari 2017 Tentang Lolos Dismissal Proses ; ----------------------------------------------------------------------------

Halaman 2 dari 94 halaman, Putusan Nomor: 04/G/2017/PTUN.SMD.

2. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda Nomor : 04/PEN/2017/PTUN.SMD, tanggal 19 Januari 2017, Tentang Penunjukan Majelis Hakim ;--------------------------------------------------------------------------------3. Penunjukan Panitera Pengganti Nomor: 04/G/2017/PTUN.SMD, tanggal 19 Januari 2017 tentang Penunjukan Panitera Pengganti dan Juru Sita Pengganti ; ------------------------------------------------------------------------------------4. Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor: 04/PEN-PP/2017/PTUN.SMD, tanggal 23 Januari 2017, Tentang Penentuan hari Pemeriksaan Persiapan; 5. Penetapan Nomor 04/PEN-PP/2017/PTUN.SMD. tanggal 13 Februari 2017 tentang Penundaan Agenda Sidang yang dilaksanakan hari Rabu tanggal 15 Februari 2017, ditunda pada hari Rabu tanggal 22 Februari 2017 dikarenakan Hari Libur Nasional dalam rangka Pemilukada serentak ;--------6. Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor : 04/PEN-HS/2017/PTUN.SMD, tanggal 02 Maret 2017 Tentang Penentuan hari Persidangan Pertama ;------7. Telah membaca dan memeriksa bukti surat yang diajukan oleh para pihak dalam persidangan ;-------------------------------------------------------------------------8. Telah membaca Berita Acara Pemeriksaan Persiapan dan Berita Acara Persidangan dalam perkara ini ;----------------------------------------------------------9. Telah membaca berkas perkara Nomor: 04/G/2017/PTUN.SMD beserta seluruh lampiran yang terdapat didalamnya ;-----------------------------------------TENTANG DUDUK PERKARA ---------- Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan Gugatan tertanggal 16 Januari 2017 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda tanggal 18 Januari 2017 dengan Register Perkara Nomor: 04/G/2017/PTUN.SMD, sebagaimana telah diperbaiki pada tanggal 02 Maret 2017 yang mengemukakan alasan-alasan sebagai berikut :---------------------------Objek Sengketa : ----------------------------------------------------------------------------------1. Surat Keputusan Bupati Penajam Paser Utara Nomor: 821/62/SKBUP/I/2014 tanggal 13 Januari 2014 Tentang Penjatuhan hukuman disiplin Halaman 3 dari 94 halaman, Putusan Nomor: 04/G/2017/PTUN.SMD.

berupa pembebasan dari jabatan Asisten Administrasi Umum atas nama H. Abdul Mutalib, S.H., M.Si ;-------------------------------------------------------------2. Surat Bupati Penajam Paser Utara Nomor: 800/1125/TU-PIM/XII/2016 tanggal 7 Desember 2016 Perihal Jawaban atas permohonan pencabutan/ pemulihan hukuman disiplin dan kejelasan penempatan kerja ;-----------------Kewenangan Pengadilan dan Tenggat waktu : -------------------------------------------1. Bahwa Penggugat berpendapat kedua Keputusan Tata Usaha Negara (selanjutnya disingkat KTUN) yang merupakan objek sengketa dalam gugatan ini termasuk KTUN yang masuk kualifikasi Objek sengketa tentang kepegawaian yang menjadi kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda yang dikontruksikan oleh

Pasal 1 angka 9 Undang-undang

Nomor 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yaitu KTUN yang dapat digugat di PTUN harus memenuhi syarat-syarat a) bersifat tertulis b) bersifat konkrit c) bersifat individual. Hal tersebut didasari karena : ----------a. KTUN berupa Surat Keputusan Bupati Penajam Paser Utara Nomor 821/62/SK-BUP/I/2014 tanggal 13 Januari 2014 tentang Penjatuhan Hukuman Disiplin berupa Pembebasan dari Jabatan Asisten Administrasi Umum a.n H. Abdul Mutalib, SH.,M.Si tersebut digugat adalah karena KTUN tersebut bertentangan dengan peraturan Perundang-undangan yang berlaku khususnya pasal 23 s/d pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil Bagian kelima tentang

tata

cara

pemanggilan,

pemeriksaan,

penjatuhan,

dan

penyampaian keputusan hukuman disiplin, sehingga dengan alasan tersebut maka pendapat Penggugat sesuai dengan yang dimaksud dalam Pasal 53 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara ;---------------------------------------------------------b. KTUN berupa Surat Bupati Penajam Paser Utara Nomor 800/1125/TUPIM/XII/2016

tanggal

7

Desember

2016

perihal

Jawaban

atas


Permohonan Pencabutan/Pemulihan Hukuman Disiplin dan Kejelasan Penempatan Kerja. Surat Bupati ini memenuhi unsur : --------------------------1)

Jelas

ditujukan

untuk

saudara

H.

Abdul

Mutalib,S.H.,M.Si.

(Penggugat) ;---------------------------------------------------------------------------2) Isinya jelas memuat tindakan hukum Tata Usaha Negara yang memiliki akibat hukum diantaranya menyatakan Surat Keputusan Bupati Penajam Paser Utara Nomor 821/62/SK-BUP/I/2014 tanggal 13 Januari

2014

tentang

Penjatuhan

Hukuman

Disiplin

berupa

Pembebasan dari Jabatan Asisten Administrasi Umum atas nama H. Abdul Mutalib, SH.,M.Si. sudah bersifat final yang berakibat hukum Penggugat harus menerima Penjatuhan Hukuman Disiplin tanpa ada penjelasan dan tahapan-tahapn menurut ketentuan perundangundangan ; -----------------------------------------------------------------------------3) Jelas siapa badan/pejabat Tata Usaha Negara yang membuatnya yaitu Bupati Penajam Paser Utara (Tergugat) ;-------------------------------2. Bahwa berhubungan dengan tenggat waktu terhadap objek gugatan Surat Bupati Penajam Paser Utara Nomor 800/1125/TU-PIM/XII/2016 tanggal 7 Desember 2016 perihal Jawaban atas Permohonan Pencabutan/Pemulihan Hukuman Disiplin dan Kejelasan Penempatan Kerja masih dalam tenggat waktu yang diatur dalam Pasal 55 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara. Khusus untuk objek sengketa Surat Keputusan Bupati Penajam Paser Utara Nomor 821/62/SK-BUP/I/2014 tanggal 13 Januari 2014 tentang Penjatuhan Hukuman Disiplin berupa Pembebasan dari Jabatan Asisten Administrasi Umum a.n H. Abdul Mutalib, SH.,M.Si, Perlu dipertimbangkan bahwa SK tersebut diterima oleh Penggugat pada tanggal 26 Mei 2014 dalam keadaan sakit, sehingga Penggugat tidak bisa melakukan upaya hukum untuk menuntut keadilan atas dasar kesehatan yang terganggu sampai dengan ditanda tanganinya Surat Kuasa khusus oleh Halaman 5 dari 94 halaman, Putusan Nomor: 04/G/2017/PTUN.SMD.

Penggugat tertanggal 10 Desember 2016 kepada kuasa hukumnya. Untuk itu Penggugat berpendapat bahwa objek gugatan tersebut menurutt Penggugat dapat diterima karena gugatan tersebut bukan gugatan yang dapat dinyatakan tidak diterima atau tidak berdasar seperti yang terdapat pada Pasal 62 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yaitu gugatan tersebut telah nyata masuk wewenang pengadilan, didasarkan pada alasan-alasan yang layak, dan yang dituntut adalah keadilan yang merupakan kepentingan Penggugat ; -----------------------Kepentingan Penggugat yang dirugikan : --------------------------------------------------Penggugat merasa dirugikan karena Penggugat telah mengajukan surat Perihal Permohonan

Pencabutan/Pemulihan

Hukuman

Disiplin

dan

Kejelasan

Penempatan Kerja tanggal 10 November 2016, 25 November 2016, dan tanggal 21 Desember 2016 namun sampai saat gugatan ini diajukan Tergugat tidak mengeluarkan keputusan yang dimohonkan, melainkan membalas Surat Permohonan Penggugat tersebut dengan Surat Balasan yang isinya tidak relefan dan tidak fokus terhadap 2(dua) poin permohonan tergugat. Adapun isi permohonan tersebut yaitu tentang : --------------------------------------------------------1. Pencabutan dan Pemulihan Hukuman Disiplin yang dijatuhkan melalui Surat Keputusan Bupati Penajam Paser Utara Nomor 821/62/SK-BUP/I/2014 tanggal 13 Januari 2014 tentang Penjatuhan Hukuman Disiplin berupa Pembebasan dari Jabatan a.n H. Abdul Mutalib, SH.,M.Si. yang mana SK tersebut menurut Penggugat cacat prosedur karena tidak sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku khususnya pasal 23 s/d pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil Bagian kelima tentang tata cara pemanggilan, pemeriksaan, penjatuhan, dan penyampaian keputusan hukuman disiplin ; dan ---------------2. Diterbitkan

Surat

Keputusan

dari

Tergugat

menyangkut

kejelasan

Penempatan kerja dan tugas Penggugat agar dapat kembali bekerja lagi. ----Halaman 6 dari 94 halaman, Putusan Nomor: 04/G/2017/PTUN.SMD.

Posita/Alasan Gugatan : ------------------------------------------------------------------------Adapun mengenai duduk persoalan dan/atau pokok permasalahan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai dibawah ini : -----------------------------------1.

Bahwa Penggugat adalah Warga Negara Republik Indonesia, berhak atas Pemenuhan Hak Asasi Manusia Sebagai berikut : -------------------------------- Berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat dan miliknya dan pengakuan di depan hukum sebagai manusia pribadi di mana saja (Pasal 29 UU No 39 Tahun 1999 Tentang HAM) ;----------- WNI berhak mendapat pekerjaan, Bebas memilih pekerjaan dan Berhak atas syarat kerja adil (Pasal 38 UU No 39 Tahun 1999 Tentang HAM) ;- Kebebasan

warga

Negara

untuk

melindungi/memperjuangkan

kepentingannya (Pasal 39 UU No 39 Tahun 1999 Tentang HAM) ; ------ Tiap orang baik sendiri atau bersama-sama berhak mengajukan :--------Pendapat, permohonan, pengaduan, usulan, kepada pemerintahan dalam rangka pelaksanaan pemerintahan bersih, efisien, lisan dan tulisan (Pasal 44 UU No 39 Tahun 1999 Tentang HAM) ;------------------------------------------2.

Bahwa Tergugat adalah warga Negara Republik Indonesia, berhak atas pemenuhan Hak Asasi Manusia sebagai berikut : -------------------------------- Menghormati, melindungi dan melaksanakan sepenuhnya HAM dan kewajiban dasar manusia sebagaimana diatur dalam UU (Pasal 35 UU No 39 Tahun 1999 Tentang HAM) ; ------------------------------------------------

3.

Bahwa secara kronologis jenjang karir penggugat diangkat menjadi Pegawai Negeri Sipil (PNS) di lingkungan Pemerintah Daerah kabupaten Paser

pada tahun 1995 sampai dengan Surat Keputusan Bupati PPU

Nomor 821/62/SK-BUP/I/2014 tentang Penjatuhan Hukuman Disiplin itu dibuat tepatnya ±20 (dua puluh) tahun mengabdi kepada Negara sebagai PNS daerah, selama masa karirnya penggugat tidak pernah melakukan kesalahan-kesalahan, sebaliknya penggugat selalu menunjukkan loyalitasHalaman 7 dari 94 halaman, Putusan Nomor: 04/G/2017/PTUN.SMD.

loyalitas kepada Pimpinan dalam hal ini Kepala Daerah/Bupati PPU sebagaimana yang termuat didalam Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan (DP3) yang menunjukkan predikat sangat baik ; --------------------4.

Bahwa

kemudian

kepercayaan

dari

memegang

prestasi

penggugat,

jabatan-jabatan

penggugat Struktural

mendapat dibeberapa

Dinas/Instansi Pemerintah Daerah adalah merupakan bukti Kinerja, kemampuan,

serta

karakter/kepribadian

yang

mumpuni

sehingga

dipercaya untuk memimpin sebuah bidang dan/atau instansi pada saat itu ; 5.

Bahwa pada tahun 2013 telah diadakan Pemilihan Kepala Daerah Kab.PPU yang salah satu calonnya adalah Bupati PPU/kepala daerah yang statusnya masih aktif memangku jabatan, karena pada saat itu belum ada aturan yang mengatur untuk calon petahana harus nonaktif, sehingga dengan aturan yang pada saat itu masih berlaku Penggugat sebagai individu sekaligus aparatur Negara yang wajib tunduk terhadap Pimpinan menghadapi kondisi yang dilematis antara Loyalitas terhadap Pimpinan atau Netralitas ;------------------------------------------------------------------------------

6.

Bahwa kondisi yang disebutkan pada poin 5 (lima) diatas adalah wajar dan masuk akal serta dapat diterima sebagai pemikiran yang logis bagi siapapun apalagi dimata hukum, sehingga aturan tersebut dirubah, yang mewajibkan calon petahana harus non aktif dari jabatannya, agar secara struktural hubungan jabatan Pegawai Negeri Sipil dengan calon petahana tersebut tidak ada ;--------------------------------------------------------------------------

7.

Bahwa pada bulan Agustus 2013 Penggugat mengalami Sakit Stroke menurut keterangan dokter, sehingga pada saat itu Penggugat memohon cuti sakit selama 4 (empat) bulan untuk fokus mendapatkan perawatan atas sakit yang diderita Penggugat ; ---------------------------------------------------

8.

Bahwa setelah cuti sakit tersebut selesai tepatnya pada bulan januari 2014 Penggugat belum pulih sepenuhnya, akan tetapi karena sadar akan tugas Halaman 8 dari 94 halaman, Putusan Nomor: 04/G/2017/PTUN.SMD.

dan tanggungjawabnya sebagai PNS sekaligus memangku Jabatan sebagai Asisten Administrasi Umum di Sekretariat Daerah Kab.PPU, maka Penggugat aktif kembali untuk bekerja sebagaimana mestinya sembari tetap menjalankan terapi penyembuhan atas penyakitnya ; --------------------9.

Bahwa pada bulan januari 2014 tersebut Penggugat baru mengetahui jabatan dan ruangan yang merupakan tempat kerja dari Penggugat sebelum mendapatkan cuti sakit tersebut telah diisi dan/atau diganti oleh orang lain, dan mulai pada saat itu Penggugat tidak tau jabatan dan tempat kerja Penggugat ;------------------------------------------------------------------

10. Bahwa pada tanggal 26 Mei 2014 barulah Penggugat menerima Surat Keputusan Bupati PPU Nomor 821/62/SK-BUP/I/2014 tentang Penjatuhan Hukuman Disiplin tertanggal 13 Januari 2014 ;-------------------------------------11. Bahwa tergugat sebagai Kepala Daerah/Bupati PPU menerbitkan SK Bupati PPU Nomor 821/62/SK-BUP/I/2014 tertanggal 13 Januari 2014 tentang Penjatuhan Hukuman Disiplin secara tiba-tiba tanpa ada penjelasan dan alur administrasi terlebih dahulu, hal ini tidak sesuai dengan Peraturan Pemerintah nomor 53 tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil yang didalamnya mengatur tentang tata cara serta langkah-langkah administrasi yang wajib dilakukan sebelum pemberian hukuman disiplin PNS ;-------------------------------------------------------------------12. Bahwa SK Bupati PPU Nomor 821/62/SK-BUP/I/2014 tentang Penjatuhan Hukuman Disiplin yang dibuat Tergugat yang dibuat secara tiba-tiba dan tidak prosedural tersebut diterima oleh Penggugat pada saat ditengahtengah masa terapi Penyembuhan, maka dengan diterimanya SK tersebut menyebabkan kondisi psikis Penggugat terguncang dan berdampak negatif terhadap penyakit yang diderita Penggugat tersebut ;-----------------13. Bahwa dalam tenggang waktu untuk melakukan upaya hukum terhadap SK Bupati PPU Nomor 821/62/SK-BUP/I/2014 tentang Penjatuhan Halaman 9 dari 94 halaman, Putusan Nomor: 04/G/2017/PTUN.SMD.

Hukuman Disiplin itu, kondisi kesehatan dari Penggugat tidak kunjung sembuh dari sakitnya bahkan cenderung memburuk akibat serangan psikis dampak dari diterbikannya SK Bupati PPU Nomor 821/62/SK-BUP/I/2014 tentang Penjatuhan Hukuman Disiplin tersebut oleh Tergugat, dan ditambah dengan kondisi keuangan yang terganggu karena fokus pengeluaran untuk berobat dan terapi kesehatan, maka Pengugat tidak dapat

melakukan

upaya

hukum

untuk

menyampaikan

klarifikasi,

sanggahan, kebenaran dan fakta atas hal yang dituduhkan kepada Penggugat ;----------------------------------------------------------------------------------14. Bahwa Atas tindakan tergugat menerbitkan SK Bupati PPU Nomor 821/62/SK-BUP/I/2014 tentang Penjatuhan Hukuman Disiplin dan Surat Bupati Penajam Paser Utara Nomor 800/1125/TU-PIM/XII/2016 tanggal 7 Desember 2016 perihal Jawaban atas Permohonan Pencabutan/ Pemulihan Hukuman Disiplin dan Kejelasan Penempatan Kerja, maka terbukti telah bertentangan dengan : ------------------------------------------------- Peraturan Perundang-undangan yang berlaku khususnya pasal 23 s/d pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil Bagian kelima tentang tata cara pemanggilan, pemeriksaan, penjatuhan, dan penyampaian keputusan hukuman disiplin; yang berbunyi : ---------------------------------------------------------------Pasal 23 (1) PNS yang diduga melakukan pelanggaran disiplin dipanggil secara tertulis oleh atasan langsung untuk dilakukan pemeriksaan. ----------(2) Pemanggilan kepada PNS yang diduga melakukan pelanggaran disiplin dilakukan paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sebelum tanggal pemeriksaan. -----------------------------------------------------------------------(3) Apabila pada tanggal yang seharusnya yang bersangkutan diperiksa tidak hadir, maka dilakukan pemanggilan kedua paling Halaman 10 dari 94 halaman, Putusan Nomor: 04/G/2017/PTUN.SMD.

lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak tanggal seharusnya yang bersangkutan diperiksa pada pemanggilan pertama. -------------------(4) Apabila pada tanggal pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) PNS yang bersangkutan tidak hadir juga maka pejabat yang berwenang menghukum menjatuhkan hukuman disiplin berdasarkan alat bukti dan keterangan yang ada tanpa dilakukan pemeriksaan. -Pasal 24 (1) Sebelum PNS dijatuhi hukuman disiplin setiap atasan langsung wajib memeriksa terlebih dahulu PNS yang diduga melakukan pelanggaran disiplin. -------------------------------------------------------------(2) Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara tertutup dan hasilnya dituangkan dalam bentuk berita acara pemeriksaan. -----------------------------------------------------------------------(3) Apabila menurut hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kewenangan untuk menjatuhkan hukuman disiplin kepada PNS tersebut merupakan kewenangan : ------------------------------------a. atasan langsung yang bersangkutan maka atasan langsung tersebut wajib menjatuhkan hukuman disiplin ;-------------------------b. pejabat yang lebih tinggi maka atasan langsung tersebut wajib melaporkan secara hierarki disertai berita acara pemeriksaan.----Pasal 25 (1) Khusus untuk pelanggaran disiplin yang ancaman hukumannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3) dan ayat (4) dapat dibentuk Tim Pemeriksa. --------------------------------------------------------(2) Tim Pemeriksa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari atasan langsung, unsur pengawasan, dan unsur kepegawaian atau pejabat lain yang ditunjuk. -------------------------------------------------------


(3) Tim Pemeriksa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk oleh Pejabat Pembina Kepegawaian atau pejabat lain yang ditunjuk. -----Pasal 26 Apabila diperlukan, atasan langsung, Tim Pemeriksa atau pejabat yang berwenang menghukum dapat meminta keterangan dari orang lain. -----Pasal 27 (1) Dalam

rangka

kelancaran

pemeriksaan,

PNS

yang

diduga

melakukan pelanggaran disiplin dan kemungkinan akan dijatuhi hukuman disiplin tingkat berat, dapat dibebaskan sementara dari tugas jabatannya oleh atasan langsung sejak yang bersangkutan diperiksa. ----------------------------------------------------------------------------(2) Pembebasan sementara dari tugas jabatannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku sampai dengan ditetapkannya keputusan hukuman disiplin. ---------------------------------------------------(3) PNS

yang

dibebaskan

sementara

dari

tugas

jabatannya

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tetap diberikan hak-hak kepegawaiannya sesuai dengan peraturan perundang-undangan. --(4) Dalam hal atasan langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak ada, maka pembebasan sementara dari jabatannya dilakukan oleh pejabat yang lebih tinggi. -------------------------------------------------Pasal 28 (1) Berita acara pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (2) harus ditandatangani oleh pejabat yang memeriksa dan PNS yang diperiksa. --------------------------------------------------------------(2) Dalam hal PNS yang diperiksa tidak bersedia menandatangani berita acara pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berita acara pemeriksaan tersebut tetap dijadikan sebagai dasar untuk menjatuhkan hukuman disiplin. ---------------------------------------Halaman 12 dari 94 halaman, Putusan Nomor: 04/G/2017/PTUN.SMD.

(3) PNS yang diperiksa berhak mendapat fotokopi berita acara pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1). --------------------Pasal 29 (1) Berdasarkan hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 dan Pasal 25 pejabat yang berwenang menghukum menjatuhkan hukuman disiplin. ------------------------------------------------(2) Dalam keputusan hukuman disiplin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus disebutkan pelanggaran disiplin yang dilakukan oleh PNS yang bersangkutan. -------------------------------------------------------Pasal 30 (1) PNS yang berdasarkan hasil pemeriksaan ternyata melakukan beberapa pelanggaran disiplin, terhadapnya hanya dapat dijatuhi satu

jenis

hukuman

disiplin

yang

terberat

setelah

mempertimbangkan pelanggaran yang dilakukan. -----------------------(2) PNS yang pernah dijatuhi hukuman disiplin kemudian melakukan pelanggaran disiplin yang sifatnya sama, kepadanya dijatuhi jenis hukuman disiplin yang lebih berat dari hukuman disiplin terakhir yang pernah dijatuhkan. ---------------------------------------------------------(3) PNS tidak dapat dijatuhi hukuman disiplin dua kali atau lebih untuk satu pelanggaran disiplin. -------------------------------------------------------(4) Dalam

hal

PNS

yang

dipekerjakan

atau

diperbantukan

di

lingkungannya akan dijatuhi hukuman disiplin yang bukan menjadi kewenangannya,

Pimpinan

instansi

atau

Kepala

Perwakilan

mengusulkan penjatuhan hukuman disiplin kepada pejabat pembina kepegawaian instansi induknya disertai berita acara pemeriksaan. -Pasal 31 (1) Setiap penjatuhan hukuman disiplin ditetapkan dengan keputusan pejabat yang berwenang menghukum. --------------------------------------Halaman 13 dari 94 halaman, Putusan Nomor: 04/G/2017/PTUN.SMD.

(2) Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan secara tertutup oleh pejabat yang berwenang menghukum atau pejabat lain yang ditunjuk kepada PNS yang bersangkutan serta tembusannya disampaikan kepada pejabat instansi terkait. -----------(3) Penyampaian keputusan hukuman disiplin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan paling lambat 14 (empat belas) hari kerja sejak keputusan ditetapkan. ----------------------------------------------------(4) Dalam hal PNS yang dijatuhi hukuman disiplin tidak hadir pada saat penyampaian keputusan hukuman disiplin, keputusan dikirim kepada yang bersangkutan. ----------------------------------------------------

Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik (Pasal 3 UU No 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme) khususnya Asas Tertib Penyelenggaraan Negara, yang menjadi landasan keteraturan, keserasian, keseimbangan dalam pengabdian penyelenggaraan negara. Hal tersebut menurut Penggugat dikarenakan tidak adanya tahapan prosedural yang harus ditempuh sebelum mengeluarkan KTUN sesuai yang diatur oleh Peraturan Perundang-undangan. -----



Asas prikemanusiaan dan Keadilan, yaitu bahwa setiap tindakan dalam penyelenggaraan Negara harus mencerminkan keadilan secara proporsional bagi setiap warga Negara. Hal tersebut menurut Penggugat dikarenakan akibat hukum dari dikeluarkannya KTUN tersebut menimbulkan kerugian materil dan immaterial bagi Penggugat selaku Pegawai Negeri Sipil dan Tokoh Masyarakat. -----

15.

Bahwa

SK

Bupati

PPU

Nomor

821/62/SK-BUP/I/2014

tentang

Penjatuhan Hukuman Disiplin tersebut dibuat oleh Tergugat pada saat belum genap 1 (satu) tahun masa pemerintahan pasca Pemilihan Kepala Daerah Kab.PPU diselenggarakan, sehingga patut diduga tindakan dan Halaman 14 dari 94 halaman, Putusan Nomor: 04/G/2017/PTUN.SMD.

keputusan

Tergugat

ada

indikasi

Politik

dan

Emosional

yang

terkondisikan secara sistematis untuk itu ;-----------------------------------------16.

Bahwa sebelum gugatan ini dibuat telah lebih dahulu Penggugat mengajukan

surat

Permohonan

atas

persoalan

dimaksud

serta

komunikasi lisan berupa laporan kepada Sekda Kab.PPU guna memenuhi perintah Bupati PPU, sebagai bentuk iktikad baik Penggugat agar dapat diselesaikan didalam internal instansi saja, akan tetapi terhadap Surat-surat yang Penggugat buat tersebut maupun komunikasi lisan Penggugat tidak ada tanggapan yang bersifat solutif oleh Tergugat melainkan tetap bertahan terhadap Keputusan yang telah dibuat yang pada dasarnya keputusan tersebut cacat administrasi,cacat Prosedur dan tidak

berprikemanusiaan

serta

berkeadilan.

Demikian

pula

dari

komunikasi lisan kami dengan Sekda kab.PPU tetap tidak didapatkan solusi selain perintah untuk menunggu karena sampai saat ini Tergugat belum memberikan respon meskipun sudah beberapa kali Sekda kab.PPU memberikan masukan ;-----------------------------------------------------17.

Bahwa Penggugat atas dasar keadilan dan prikemanusiaan yang adil dan beradab telah melayangkan surat Permohonan kepada Tergugat tanggal 10 November 2016 perihal Mohon Pencabutan/pemulihan Hukuman Disiplin dan Kejelasan Penempatan Kerja atas Surat Keputusan Bupati PPU sebelumnya Nomor 821/652/SK-Bup/I/2014 tentang penjatuhan Hukuman disiplin yang sudah berjalan ± 3 (tiga) tahun, namun sampai saat ini belum ada kejelasan tentang status dan penempatan kerja Penggugat. Akan tetapi sampai dengan tanggal 25 November 2016 tidak ada respon maka dengan iktikad baik Penggugat kembali melayangkan Surat Permohonan kedua pada tanggal 25 November 2016 tentang perihal yang sama dan kemudian Surat ketiga pada tanggal 21 Desember 2016, maka baru pada tanggal 25 Desember 2016 jam 14.00 Halaman 15 dari 94 halaman, Putusan Nomor: 04/G/2017/PTUN.SMD.

WITA Penggugat menerima surat balasan dari Tergugat dengan nomor surat 800/1125/TU-PIM/XII/2016 perihal Jawaban atas Permohonan Pencabutan/Pemulihan Hukuman Disiplin dan Kejelasan Penempatan Kerja

yang

pada

intinya

tidak

menerima/menolak

Permohonan

Penggugat dan tidak memberikan kepastian penempatan kerja pada Penggugat ;--------------------------------------------------------------------------------18.

Bahwa dalam Surat jawaban yang dimaksud pada Poin 14 diatas dijelaskan bahwa Surat Keputusan Bupati PPU Nomor 821/62/SKBUP/I/2014 tentang Penjatuhan Hukuman Disiplin sudah bersifat final, padahal didalam surat-surat Penggugat sebelumnya telah disebutkan beberapa hal yang tidak dipenuhi dalam penerbitan Surat keputusan tersebut, meliputi hal-hal yang merupakan tahapan-tahapan prosedural dan/atau formalitas serta administrasi yang wajib dilaksanakan yang diatur didalam Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil Sebagai dasar dibuatnya Surat Keputusan Bupati PPU tersebut tidak dilaksanakan sehingga menurut Penggugat SK tersebut tidak dapat dilaksanakan karena cacat administrasi, cacat prosedur, dan tidak berprikemanusiaan serta berkeadilan. Sehingga dengan demikian Tergugat benar-benar telah mengabaikan dan/atau tidak

mengindahkan

Rasa

Keadilan

dan

prikemanusiaan

serta

penghargaan kepada hak-hak yang seharusnya diberlakukan kepada Penggugat sebagai Pejabat PNS ;---------------------------------------------------19.

Bahwa akibat seperti yang dijelaskan pada poin 11 (sebelas) dan poin 15 (lima belas) gugatan ini, tergugat tidak dapat mengikuti usulan kenaikan pangkat pada periode April 2014 (yang seharusnya Penggugat pada April 2014 tersebut berpangkat IV/C) ;------------------------------------------------------

20.

Bahwa surat-surat yang kami buat dan disampaikan kepada Tergugat memuat beberapa hal yang akan dibuktikan didepan Persidangan ;-------Halaman 16 dari 94 halaman, Putusan Nomor: 04/G/2017/PTUN.SMD.

21.

Bahwa Penggugat telah mengalami kerugian materil atas Perbuatan Tergugat berupa pengeluaran-pengeluaran untuk terapi kesehatan kembali serta tidak didapatnya dan/atau dikuranginya hak-hak sebagai Aparatur Negara dan pejabat meliputi tunjangan jabatan eselon II Asisten Administrasi Umum yang nilainya ±Rp.10.000.000,-/bulan, dihitung mulai bulan Januari tahun 2014 s/d Januari 2017 serta ditambah penghasilanpenghasilan lain yang menjadi hak atas jabatan tersebut, oleh karenanya wajar Penggugat menuntut kerugian materil kepada tergugat sebesar Rp.700.000.000,-(Tujuh ratus juta rupiah) ;-----------------------------------------

22.

Bahwa Penggugat selama ini telah menderita baik lahir maupun batin atas Perbuatan Tergugat yang membuat suatu keputusan tanpa adanya prosedural dan tidak berprikemanusiaan serta berkeadilan adalah wajar apabila Penggugat menuntut para Tergugat untuk membayar kerugian immaterial Penggugat yang walaupun kerugian itu tidak dapat dihitung dengan uang akan tetapi untuk kebijakan Majelis Hakim Penggugat menghitung kerugian Immaterial sebesar Rp.50.000.000.000,- (Lima puluh milliard rupiah) hal tersebut berdasarkan besarnya tanggungan Penggugat atas rusaknya nama baik Penggugat sebagai tokoh masyarakat dan tokoh agama karena hal yang keliru tersebut telah diketahui oleh sebagian besar Masyarakat sebagai berita negatif dan bertambahnya beban psikis Penggugat sehingga tidak berdampak positif terhadap kesehatan penggugat yang menderita stroke (tangan dan kaki kurang berfungsi), untuk itu penggugat memohon akta membebankan Tergugat untuk membayar kerugian immaterial Penggugat ;------------------

23.

Bahwa untuk menjamin pemenuhan isi putusan perkara ini nantinya, maka Penggugat memohon dengan hormat kepada Bapak Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda Cq. Majelis Hakim yang mengadilinya berkenan membebankan Tergugat untuk membayar uang Halaman 17 dari 94 halaman, Putusan Nomor: 04/G/2017/PTUN.SMD.

paksa (Dwangsom) sebesar Rp.1.000.000,- setiap hari Tergugat lalai menjalankan isi putusan perkara ini sejak diputus dan berkekuatan hukum tetap hingga dilaksanakan ;--------------------------------------------------24.

Bahwa oleh karena Penggugat dalam perkara ini adalah sebagai pihak yang benar, maka Tergugat patut dihukum untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini ;-------------------------------------------------

Berdasarkan atas hal-hal sebagaimana telah penggugat uraikan diatas, Penggugat memohon dengan Hormat kepada Yang Terhormat Ketua Pengadilan

Tata

Usaha

Negara

Samarinda

Cq

Majelis

Hakim

yang

mengadilinya kiranya berkenan menerima dan memeriksa serta mengabulkan gugatan Penggugat ini dengan Putusan sebagai berikut : -----------------------------PETITUM/TUNTUTAN : -------------------------------------------------------------------------DALAM POKOK PERKARA : ------------------------------------------------------------------1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;------------------------------2. Menyatakan batal/tidak sah :--------------------------------------------------------------a. Surat Keputusan Bupati Penajam Paser Utara Nomor 821/62/SK-BUP/I/ 2014 tanggal 13 Januari 2014 tentang Penjatuhan Hukuman Disiplin berupa Pembebasan dari Jabatan asisten administrasi umum atas nama H. Abdul Mutalib, S.H.,M.Si ;-----------------------------------------------------------b. Surat Bupati Penajam Paser Utara Nomor 800/1125/TU-PIM/XII/2016 tanggal

7

Desember

2016

perihal

Jawaban

atas

Permohonan

Pencabutan/Pemulihan Hukuman Disiplin dan Kejelasan Penempatan Kerja ;----------------------------------------------------------------------------------------3. Mewajibkan Tergugat untuk :--------------------------------------------------------------a. Mencabut Surat Keputusan Bupati Penajam Paser Utara Nomor 821/62/SK-BUP/I/2014 tanggal 13 Januari 2014 tentang Penjatuhan Hukuman Disiplin berupa Pembebasan dari Jabatan atas nama H. Abdul Mutalib, S.H.,M.Si ;-----------------------------------------------------------------------Halaman 18 dari 94 halaman, Putusan Nomor: 04/G/2017/PTUN.SMD.

b. Mencabut Surat Bupati Penajam Paser Utara Nomor 800/1125/TU-PIM/ XII/2016 tanggal 7 Desember 2016 perihal Jawaban atas Permohonan Pencabutan/Pemulihan Hukuman Disiplin dan Kejelasan Penempatan Kerja ;----------------------------------------------------------------------------------------4. Mewajibkan Tergugat untuk melakukan pemenuhan hak-hak Penggugat yaitu Rehabilitasi berupa pemulihan pangkat/golongan, penghasilan, dan jabatan dengan kelas jabatan Struktural setara Eselon II, serta menerbitkan Surat Keputusan yang memuat tentang kejelasan penempatan kerja ;--------5. Membebankan Tergugat untuk membayar kerugian materil Penggugat sebesar Rp.700.000.000 (Tujuh ratus juta rupiah) tunai dan serta merta ;----6. Membebankan Tergugat untuk membayar kerugian immateril Penggugat sebesar Rp.50.000.000.000,- (Lima puluh milliard rupiah) tunai dan serta merta ;-------------------------------------------------------------------------------------------7. Membebankan Tergugat untuk membayar uang paksa (dwangsom) masingmasing sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) kepada Penggugat, setiap hari Tergugat lalai dalam menjalankan isi Putusan perkara ini sejak diputuskan sampai akhirnya dilaksanakan ;-------------------------------------------8. Membebankan Tergugat untuk membayar semua biaya-biaya yang timbul dalam perkara ini ;----------------------------------------------------------------------------Atau, apabila Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda Cq. Majelis Hakim yang mengadilinya berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya menurut hukum yang baik dan benar (ex aequo et bono). --------------------------------------- Menimbang, bahwa atas Gugatan Penggugat tersebut Tergugat mengajukan jawaban tertanggal 23 Maret 2017 yang berisi sebagai berikut : -----I.

DALAM EKSEPSI: ---------------------------------------------------------------------------1. Bahwa semua dalil-dalil gugatan yang diajukan oleh Penggugat, tidak beralasan hukum yang sah, dengan ini Tergugat menolak dan tidak menerima keseluruhan isi Gugatan Penggugat tanpa terkecuali ; -----------Halaman 19 dari 94 halaman, Putusan Nomor: 04/G/2017/PTUN.SMD.

2. Bahwa Tergugat mohon agar segala sesuatu yang tidak secara tegas diakui, harap dianggap ditolak dan/atau disangkal, dengan ini Tergugat menolak dan tidak menerima keseluruhan isi Gugatan Penggugat tanpa terkecuali ; -----------------------------------------------------------------------------------3. Bahwa Gugatan Penggugat Kabur (obscuur libel), karena surat Gugatan tidak terang isinya (onduidlijk) dan formulasi Gugatan tidak jelas atau tegas (duidelijk) serta tidak terdapat penegasan dalam merumuskan Gugatan

secara

jelas

dan

terang,

karena

tanpa

didasarkan

fundamenteum Petendi atau Posita yang menjelaskan keadaan, peristiwa dan penjelasan yang berhubungan dengan Hukum yang dijadikan dasar atau alasan Gugatan Penggugat dan tanpa memuat alasan-alasan dengan berdasarkan keadaan dan tanpa memuat alasan-alasan yang berdasarkan Hukum secara jelas dan nyata serta tanpa penjelasan peristiwa Hukum yang menjelaskan dasar-dasar dan alasan terhadap penerbitan Surat Keputusan tersebut, sehingga berakibat terbitnya : -------a. Surat Keputusan Bupati Penajam Paser Utara Nomor: 821/62/SKBUP/I/2014, Tanggal 13 Januari 2014 tentang Penjatuhan Hukuman Disiplin Berupa Pembebasan Dari Jabatan Asisten Administrasi Umum an. H. Abdul Mutalib, SH. M.Si, selanjutnya disebut Objek Sengketa Ke-I (satu) ;------------------------------------------------------------b. Surat Bupati Penajam Paser Utara Nomor: 800/1125/TU-PIM/ XII/2016

Perihal:

Jawaban

Atas

Permohonan

Pencabutan/

Pemulihan Hukuman Disiplin Dan Kejelasan Penempatan Kerja, Tanggal 7 Desember 2016 selanjutnya disebut Objek Sengketa KeII (dua) ;------------------------------------------------------------------------------Bahwa Petitum atau Tuntutan harus berdasarkan hukum dan harus pula didukung oleh Posita. Pada prinsipnya Posita yang tidak didukung oleh Petitum berakibat tidak diterimanya Tuntutan, demikian juga sebaliknya Halaman 20 dari 94 halaman, Putusan Nomor: 04/G/2017/PTUN.SMD.

Petitum yang tidak didukung oleh Posita berakibat tuntutan Penggugat ditolak ;-------------------------------------------------------------------------------------4. Gugatan Penggugat pada Objek Sengketa Ke-I (satu) telah melampaui batas waktu sebagaimana diatur dalam Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara jo. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara ; ----------------------------a. Bahwa Objek Sengketa Ke-I (satu) diterbitkan oleh Bupati Penajam Paser Utara pada Tanggal 13 Januari 2014 ;--------------------------------b. Bahwa berdasarkan Pasal 53 Ayat (1) Undang-Undang NOmor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara menyatakan: “Orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau direhabilitasi” ---------------Bahwa berdasarkan prinsip merasa kepentingannya dirugikan, maka dalam perkara aquo Penggugat telah membuat pengakuan telah

menerima

Objek

Sengketa

Ke-I

(satu)

sebagaimana

disebutkan dalam Surat Gugatan Penggugat Nomor Perkara: 04/G/2017/PTUN.SMD tertanggal 18 Januari 2017 pada Halaman 3 Nomor 2 yang menyatakan: ----------------------------------------------------”Khusus untuk objek sengketa Surat Keputusan Bupati Penajam Paser Utara Nomor: 821/62/SK-BUP/I/2014 Tanggal 13 Januari 2014 tentang Penjatuhan Hukuman Disiplin berupa Pembebasan dari Jabatan Asisten Administrasi Umum a.n. H. Abdul Mutalib, SH. M.Si, Halaman 21 dari 94 halaman, Putusan Nomor: 04/G/2017/PTUN.SMD.

perlu dipertimbangkan bahwa SK tersebut diterima oleh Penggugat pada tanggal 26 mei 2014 dalam keadaan sakit,……” ;--------------------Bahwa berdasarkan pengakuan yang disampaikan dalam Surat Gugatan Penggugat pada Halaman 3 Nomor 2 tersebut, maka Penggugat telah membuat pernyataan secara hukum bahwa Objek Sengketa Ke-I (satu) telah diterima pada tanggal 26 Mei 2014 dan pada tanggal tersebut pula Penggugat merasa kepentingannya dirugikan ;----------------------------------------------------------------------------Bahwa pernyataan Penggugat bahwa Objek Sengketa Ke-I (satu) telah diterima dan diketahui pada Tanggal 26 Mei 2014 dan pada tanggal tersebut pula Penggugat merasa kepentingannya dirugikan, hal tersebut sebagaimana disampaikan Penggugat pada Surat Gugatan Perkara Nomor 04/G/2017/PTUN.SMD Nomor 10 halaman 6, yang menyatakan: -------------------------------------------------------------10. Bahwa pada Tanggal 26 Mei 2014 barulah Penggugat menerima Surat Keputusan Bupati PPU Nomor: 821/62/SKBUP/I/2014 tentang Penjatuhan Hukuman Disiplin tertanggal 13 Januari 2014. -----------------------------------------------------------------Bahwa dengan demikian, maka Surat Keputusan Bupati Penajam Paser Utara Nomor: 821/62/SK-BUP/I/2014, Tanggal 13 Januari 2014 tentang Penjatuhan Hukuman Disiplin Berupa Pembebasan Dari Jabatan Asisten Administrasi Umum an. H. Abdul Mutalib, SH. M.Si tentang Penjatuhan Hukuman Disiplin Berupa Pembebasan Dari Jabatan Asisten Administrasi Umum an. H. Abdul Mutalib, SH. M.Si, selanjutnya disebut Objek Sengketa Ke-I (satu) telah diterima oleh atau diketahui oleh Penggugat ;-----------------------------------------c. Bahwa Penggugat telah mengajukan Gugatan pada Pengadilan Tata

Usaha

Negara

Samarinda

dengan

Nomor

Perkara:


04/G/2017/PTUN.SMD tertanggal 18 Januari 2017, maka menurut Tergugat gugatan Penggugat telah melampaui tenggang waktu sebagaimana diatur dalam Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara jo. UndangUndang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas UndangUndang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara :------------------------------------------------------------------------------”Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu sembilan puluh hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara” -------------------Dengan demikian, maka Gugatan Pengugat sebagaimana Perkara: 04/G/2017/PTUN.SMD tertanggal 18 Januari 2017 telah melampaui tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari yakni sekitar 969 (sembilan ratus enam puluh sembilan) hari sejak diterimanya Objek Sengketa Ke - I (satu), sehingga Gugatan Penggugat telah melampaui tenggang waktu 90 (Sembilan Puluh) hari sejak diterimanya Surat Keputusan tersebut ;--------------------------------------d. Bahwa berdasarkan Yurisprudensi vide Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Register Nomor Perkara: 5 K/TUN/1992 pada Tanggal 21 Januari 1993 yang menyatakan :------------------------------Jangka waktu termaksud dalam Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara harus dihitung sejak

Penggugat

mengetahui

adanya

keputusan

yang

merugikannya. ---------------------------------------------------------------------Berdasarkan yurisprudensi tersebut, maka apabila para pihak (Penggugat-Tergugat)

jika

berselisih

soal

tenggang

waktu

pengajuan gugatan, maka masing-masing pihak harus membuktikan dan memastikan dengan alat bukti, kapan Penggugat benar-benar Halaman 23 dari 94 halaman, Putusan Nomor: 04/G/2017/PTUN.SMD.

sudah mengetahui adanya keputusan pejabat/Badan TUN yang merugikannya. Dalam hal ini Tergugat tidak bisa berpatokan pada tanggal diterbitkannya surat keputusan dimaksud -----------------------Bahwa berdasarkan alasalan-alasan menurut hukum yang syah tersebut, maka Gugatan PENGGUGAT pada Surat Keputusan Bupati Penajam Paser Utara Nomor: 821/62/SK-BUP/I/2014, Tanggal 13 Januari

2014

tentang

Penjatuhan

Hukuman

Disiplin

Berupa

Pembebasan Dari Jabatan Asisten Administrasi Umum an. H. Abdul Mutalib, SH. M.Si tentang Penjatuhan Hukuman Disiplin Berupa Pembebasan Dari Jabatan Asisten Administrasi Umum an. H. Abdul Mutalib, SH. M.Si, selanjutnya disebut Objek Sengketa Ke-I (satu) telah melampaui batas waktu sebagaimana diatur dalam Pasal 55 UndangUndang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara jo. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara. -----------------------------------------------------------------------------------5. Gugatan Penggugat pada Objek Sengketa Ke–2 (dua) bukanlah merupakan Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana diatur dalam Pasal 1 Ayat (9) Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara ; --------------------------------------------------------a. Bahwa Objek Sengketa Ke-2 (dua) sebagaimana dalil-dalil yang disampaikan oleh Penggugat pada Surat Gugatan halaman 1 Angka 2: Objek Sengketa, maka berdasarkan Pasal 1 Ayat (9) UndangUndang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara menyatakan :----------------------------------------------------


“Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang berisi tindakan hukum tata usaha negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual, dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata”; ------------------------------------Bahwa Objek Sengketa Ke-2 (dua) belum memenuhi unsur sebagaimana diatur dalam Pasal 1 ayat (9) Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 dan tidak bisa dikategorikan sebagai Keputusan Tata Usaha Negara, hal tersebut berdasarkan: ---------------------------1) Suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Pejabat Tata Usaha Negara ;---------------------------------------------------------------Bahwa Objek Sengketa Ke-2 (dua) bukanlah surat yang berisi suatu keputusan yang bersifat Beschikking (penetapan) tapi adalah berupa Surat Dinas berbentuk korespondensi ekstern yang berisi informasi kedinasan berupa pemberitahuan kepada Penggugat ;--------------------------------------------------------------------2) Yang berisi tindakan Hukum Tata Usaha Negara yang berdasarkan Peraturan Per-Undang-Undangan yang berlaku ;--Bahwa Objek Sengketa Ke-2 (dua) merupakan surat jawaban atas Surat Penggugat pada tanggal 25 Nopember 2016 kepada Bupati Penajam Paser Utara C.q. Sekretaris Daerah Penajam Paser Utara, Perihal: Surat Ke-2 (dua) yang memohon pencabutan/pemulihan

hukuman

disiplin

dan

kejelasan

penempatan kerja. -----------------------------------------------------------3) Yang bersifat konkret, Individual dan Final ;---------------------------a)

Bersifat Konkret: bahwa Objek Sengketa Ke-2 (dua) bukanlah sebuah bentuk keputusan dari Badan atau Halaman 25 dari 94 halaman, Putusan Nomor: 04/G/2017/PTUN.SMD.

Pejabat

TUN,

dikarenakan

surat

tersebut

menjadi

kewajibannya sehingga bersifat abstrak dan dalam surat tersebut

tidak

menentukan

jangka

waktu

terhadap

berlakunya surat tersebut ;-------------------------------------------b)

Bersifat Individual: bahwa Objek Sengketa Ke-2 (dua) ditujukan

dan

bersifat

umum,

dikarenakan

masih

memerlukan tindak lanjut dari para pihak yang terkait dengan berakhirnya masa cuti Penggugat ;---------------------c)

Bersifat Final: bahwa Objek Sengketa Ke-2 (dua) bukanlah suatu bentuk penetapan yang definitif melainkan masih harus menunggu/memerlukan persetujuan dari instansi atasan atau instansi lain untuk dapat menentukan proses selanjutnya terhadap berakhirnya masa cuti Penggugat dan karenanya keputusan ini dapat menimbulkan akibat hukum ;-------------------

Surat tersebut bukanlah suatu bentuk penolakan atau keputusan untuk tidak memproses permohonan Penggugat, namun adalah pemberitahuan sebagai bentuk pelayanan yang komunikatif dan tidak menimbulkan akibat hukum berupa suatu hak atau kewajiban pada Penggugat ;------------------------------------------------------------------b. Bahwa Objek Sengketa Ke-2 (dua) merupakan surat dinas berisi jawaban dan penjelasan terhadap status kepegawaian Penggugat dan karenanya tidak menimbulkan akibat hukum bagi Penggugat dan Berdasarkan hal tersebut, Penggugat telah melakukan kesalahan gugatan atas terbitnya Objek Sengketa Ke-2 (dua) yang merupakan sebuah Surat Dinas berbentuk korespondensi ekstern yang berisi informasi kedinasan berupa pemberitahuan kepada Penggugat dan bukanlah suatu bentuk keputusan terhadap status kepegawaian Penggugat, namun adalah pemberitahuan sebagai Halaman 26 dari 94 halaman, Putusan Nomor: 04/G/2017/PTUN.SMD.

bentuk pelayanan yang komunikatif dan tidak menimbulkan akibat hukum berupa suatu hak atau kewajiban pada Penggugat ;-----------Bahwa berdasarkan Pasal 53 ayat (2) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara menentukan bahwa alasan-alasan yang dapat digunakan dalam gugatan adalah: - Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku; -------------- Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik.-------------------Bahwa Objek Sengketa Ke-2 (dua) merupakan jawaban surat jawaban atas Surat Penggugat pada tanggal 25 Nopember 2016 kepada Bupati Penajam Paser Utara C.q. Sekretaris Daerah Penajam Paser Utara, Perihal: Surat Ke-2 (dua) yang memohon pencabutan/pemulihan hukuman disiplin dan kejelasan penempatan kerja dan tidak memenuhi ketentuan sebagaimana Pasal 53 ayat (2) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara ;---------------------------------------------------------------------c. Bahwa berdasarkan Bab II Jenis dan Format Naskah Dinas huruf B. Naskah

Dinas

Korespondensi

Korespondensi Ekstern

pada

angka Lampiran

2.

Naskah

Peraturan

Dinas Menteri

Pendayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 80 Tahun 2012 tentang Pedoman Tata Naskah Dinas Instansi Pemerintah di halaman 40, maka Objek Sengketa Ke-2 (dua) termasuk dalam Naskah Dinas Korespondensi Ekstern dengan klasifikasi Surat Dinas, yang memiliki definisi sebagai naskah dinas pelaksanaan

tugas

pejabat

dalam

menyampaikan

informasi


kedinasan

berupa

pemberitahuan,

pernyataan,

permintaan,

penyampaian naskah dinas atau barang, atau hal kedinasan lainnya kepada pihak lain di luar instansi/organisasi yang bersangkutan. ----Berdasarkan ketentuan Peraturan Menteri Pendayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 80 Tahun 2012 tersebut, maka Objek Sengketa Ke-2 (dua) termasuk dalam kategori Naskah Dinas Korespondensi Ekstern dengan klasifikasi Surat Dinas yang hanya berupa pemberitahuan, sehingga tidak bersifat final dan bukanlah Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN) sebagaimana diatur dalam Pasal 1 ayat (9) Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara ;--------------------d. Bahwa berdasarkan ketentuan Bab I Jenis dan Format Naskah Dinas huruf B. Naskah Dinas Korespondensi angka 2. Naskah Dinas Korespondensi Ekstern pada Lampiran Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2015 tentang Tata Naskah Dinas di Lingkungan Arsip Nasional Republik Indonesia di halaman 53, maka Objek Sengketa Ke-2 (dua) termasuk dalam Naskah Dinas Korespondensi Ekstern dengan klasifikasi Surat Dinas, yang memiliki definisi sebagai naskah dinas pelaksanaan tugas seorang pejabat dalam menyampaikan infomasi kedinasan kepada pihak lain di luar ANRI ;---------------------------------Maka sesuai ketentuan Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2015 tersebut yang mana Objek Sengketa Ke-2 (dua) termasuk dalam kategori Naskah Dinas Korespondensi Ekstern dengan klasifikasi Surat Dinas yang hanya berupa penyampaian informasi kedinasan kepada pihak lain, sehingga tidak bersifat final ;----------------------------------------------------Halaman 28 dari 94 halaman, Putusan Nomor: 04/G/2017/PTUN.SMD.

e. Bahwa sesuai dengan Lampiran I Peraturan Bupati Nomor 16 Tahun 2008 tentang Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara halaman 44, maka Objek Sengketa Ke-2 (dua) adalah dikategorikan sebagai surat biasa, hal ini sesuai dengan definisi dari surat biasa yang menyatakan :---------“Surat Biasa adalah alat penyampaian berita secara tertulis yang berisi pemberitahuan, pertanyaan, permintaan, jawaban, atau saran dan sebagainya” -------------------------------------------------------------------Bahwa dalam ketentuan Peraturan Bupati Nomor 16 Tahun 2008 tentang Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara pada Lampiran I di halaman 15 mengatur bahwa pimpinan satuan organisasi/kerja atas wewenang jabatannya menandatangani :------------------------------------------------------------------1) Keputusan Satuan Organisasi/Kerja ;-----------------------------------2) Surat Edaran ;-----------------------------------------------------------------3) Surat Biasa ;-------------------------------------------------------------------Berdasarkan ketentuan Peraturan Bupati Nomor 16 Tahun 2008 tersebut, maka Objek Sengketa Ke-2 (dua) hanya merupakan surat biasa, sehingga tidak bersifat final. Oleh karenanya, ketika penggugat mengatakan bahwa Objek Sengketa Ke-2 (dua) yang diterbitkan oleh Tergugat bersifat final, maka dapat dikatakan Penggugat mengada-ada dan lalai serta tidak cakap untuk menilai dan memahami isi surat yang dimaksud ;------------------------------------Bahwa berdasarkan alasalan-alasan menurut hukum yang syah tersebut, maka Penggugat telah melakukan kesalahan Gugatan pada Surat Bupati Penajam Paser Utara Nomor: 800/1125/TU-PIM/XII/2016 Perihal: Jawaban Atas Permohonan Pencabutan/Pemulihan Hukuman Disiplin Dan Kejelasan Penempatan Kerja, Tanggal 7 Desember 2016 Halaman 29 dari 94 halaman, Putusan Nomor: 04/G/2017/PTUN.SMD.

selanjutnya disebut Objek Sengketa Ke-II (dua), maka bukanlah Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN) sebagaimana diatur dalam Pasal 1 Ayat (9) Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara ;------------------------------------------------------6.

Bahwa Gugatan Penggugat melanggar Pasal 2 Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara ; ------------------------------------Bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, menyatakan: -------------------------“Tidak termasuk dalam pengertian Keputusan Tata Usaha Negara menurut Undang-Undang ini: --------------------------------------------------------3. Keputusan Tata Usaha Negara yang masih memerlukan persetujuan; Berdasarkan pengaturan tersebut, maka: ---------------------------------------a. Bahwa Surat Bupati Penajam Paser Utara Nomor: 800/1125/TUPIM/XII/2016 Perihal: Jawaban Atas Permohonan Pencabutan/ Pemulihan Hukuman Disiplin dan Kejelasan Penempatan Kerja, Tanggal 7 Desember 2016 selanjutnya disebut Objek Sengketa KeII (dua) merupakan surat dinas berisi pengaturan dan bersifat umum, masih memerlukan persetujuan dari instansi atasan atau instansi lain untuk dapat menentukan proses selanjutnya ;------------b. Bahwa Objek Sengketa Ke-II (dua) merupakan sebuah Surat Dinas berbentuk korespondensi ekstern yang berisi informasi kedinasan berupa pemberitahuan kepada PENGGUGAT dan bukanlah suatu bentuk

penolakan

atau

keputusan

untuk

tidak

memproses

permohonan Penggugat, namun pemberitahuan sebagai bentuk


pelayanan yang komunikatif dan tidak menimbulkan akibat hukum berupa suatu hak atau kewajiban pada Penggugat ;---------------------c. Bahwa menurut Rozali Abdullah, Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara, Cet. VIII, (Jakarta: Rajawali Pers, 2002), hlm 3 menyatakan :----------------------------------------------------------------------“Sengketa suatu Keputusan Tata Usaha Negara oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara pada hakikatnya adalah sengketa tentang sah atau tidaknya suatu Keputusan Tata Usaha Negara yang telah dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha egara. Berdasarkan hal ini dapat ditarik suatu kesimpulan bahwa Sengketa yangN dapat diadili oleh Peradilan Tata Usaha Negara adalah sengketa mengenai sah atau tidaknya suatu Keputusan Tata Usaha Negara, bukan sengketa mengenai kepentingan hak” Bahwa berdasarkan alasalan-alasan tersebut, maka Surat Bupati Penajam Paser Utara Nomor: 800/1125/TU-PIM/XII/2016 Perihal: Jawaban Atas Permohonan Pencabutan/Pemulihan Hukuman Disiplin dan

Kejelasan

Penempatan

Kerja,

tanggal

7

Desember

2016

selanjutnya disebut Objek Sengketa Ke-II (dua) tidak menimbulkan akibat hukum sehingga memenuhi ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagai keputusan yang tidak termasuk sebagai suatu Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN) yang dapat digugat.----------------------------------------------------------7.

Bahwa Gugatan Penggugat pada Petitum telah melanggar Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 1991 Tentang Ganti Rugi Dan Tata Cara Pelaksanaannya Pada Peradilan Tata Usaha Negara ; -------------------------------------------------------------------------------------


Bahwa dalam Pasal 3 ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 1991 Tentang Ganti Rugi Dan Tata Cara Pelaksanaannya Pada Peradilan Tata Usaha Negara menyatakan:-------“Besarnya ganti rugi yang dapat diperoleh penggugat paling sedikit Rp. 250. 000,-(dua ratus lima puluh ribu rupiah), dan paling banyak Rp. 5. 000.000,-(lima juta rupiah), dengan memperhatikan keadaan yang nyata”----------------------------------------------------------------------------------------a. Bahwa berdasarkan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 1991 Tentang Ganti Rugi Dan Tata Cara Pelaksanaannya Pada Peradilan Tata Usaha Negara, maka

besarnya

tuntutan

ganti

rugi

materi

yang

diperoleh

PENGGUGAT hanyalah sebesar Rp. 5. 000.000,-(lima juta rupiah) dan bukanlah dalam bentuk kerugian Immateriil dan uang paksa (dwangsom) sebagai akibat adanya kelalaian menjalankan isi putusan perkara ;------------------------------------------------------------------b. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1991 Tentang Ganti Rugi dan Tata Cara Pelaksanaannya Pada Peradilan Tata Usaha Negara, maka bentuk kerugian adalah kerugian yang secara nyata

obyektif,

sehingga

apabila

mengacu

pada

peraturan

pemerintah tersebut, bentuk kerugian sebagai syarat untuk mengajukan gugatan adalah hanya kerugian yang berbentuk secara materil, dan kerugian materil tersebut dapat dihitung dengan nilai nominal uang ;----------------------------------------------------------------------Bahwa berdasarkan alasalan-alasan menurut hukum yang syah tersebut, maka Penggugat telah melakukan kesalahan Gugatan pada Petitum Gugatan dan telah melanggar Pasal 3 ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 1991 Tentang Ganti


Rugi dan Tata Cara Pelaksanaannya Pada Peradilan Tata Usaha Negara. -------------------------------------------------------------------------------------Berdasarkan tanggapan sebagaimana terurai diatas, Eksepsi Tergugat mempunyai dasar/alasan Hukum yang sah dan kuat sehingga sudah sepantasnyalah Eksepsi Tergugat mohon diputuskan lebih dahulu sebelum memeriksa dan memutuskan Pokok Perkara. ----------------------------------------------Berdasarkan eksepsi Tergugat tersebut di atas, cukup alasan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara aquo untuk menerima eksepsi Tergugat dan mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda yang memeriksa dan mengadili perkara ini menyatakan Gugatan PENGGUGAT dinyatakan tidak dapat diterima (Niet onvankelijkverklard) ;--II. DALAM POKOK PERKARA : -------------------------------------------------------------1. Bahwa Tergugat menyatakan menolak dengan tegas semua dalil gugatan Penggugat dalam Pokok Perkara dan memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo agar segala hal yang telah Tergugat uraikan dalam eksepsi di atas terbaca kembali dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Jawaban Tergugat pokok perkara ini ; ----------------------------------------------------------------------------------2. Bahwa

Penggugat

secara

tegas

menyatakan

objek

sengketa

sebagaimana dalam Surat Gugatan pada Perkara Nomor: 04/G/2017/ PTUN.SMD tanggal 18 Januari 2017, yang mana tidak disebutkan oleh Penggugat peristiwa hukum yang sebenarnya terjadi sehingga terbit 2 (dua) objek sengketa tersebut, yakni: ------------------------------------------------a. Surat Keputusan Bupati Penajam Paser Utara Nomor: 821/62/SKBUP/I/2014, Tanggal 13 Januari 2014 tentang Penjatuhan Hukuman Disiplin Berupa Pembebasan dari Jabatan Asisten Administrasi Umum an. H. Abdul Mutalib, SH. M.Si, selanjutnya disebut Objek Sengketa Ke-I (satu) ;--------------------------------------------------------------Halaman 33 dari 94 halaman, Putusan Nomor: 04/G/2017/PTUN.SMD.

b. Surat

Bupati

Penajam

Paser

Utara

Nomor:

800/1125/TU-

PIM/XII/2016 Perihal: Jawaban Atas Permohonan Pencabutan/ Pemulihan Hukuman Disiplin dan Kejelasan Penempatan Kerja, Tanggal 7 Desember 2016 selanjutnya disebut Objek Sengketa Ke-II (dua) ;------------------------------------------------------------------------------3. Bahwa Surat Keputusan Bupati Penajam Paser Utara Nomor: 821/62/SK-BUP/I/2014, Tanggal 13 Januari 2014 tentang Penjatuhan Hukuman

Disiplin

Berupa

Pembebasan

dari

Jabatan

Asisten

Administrasi Umum an. H. Abdul Mutalib, SH. M.Si, selanjutnya disebut Objek Sengketa Ke-I (satu) ; ----------------------------------------------------------a. Objek Sengketa Ke-I (satu) telah sesuai dengan ketentuan yang termaktub dalam Pasal 7 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang

Administrasi

Pemerintahan

dan

Azaz-Azaz

Umum

Pemerintahan Yang Baik yaitu :------------------------------------------------1) Sesuai azas kepastian Hukum, bahwa Objek Sengketa Ke-I (satu) merupakan kepastian hukum terhadap adanya perbuatan dan pelanggaran norma serta aturan yang dilakukan oleh Penggugat ;--------------------------------------------------------------------2) Sesuai azas kecermatan, bahwa Tergugat dengan cermat telah menilai adanya pelanggaran norma serta aturan yang dilakukan oleh Penggugat yang tidak berdasarkan ketentuan dan peraturan perundang-Undangan sehingga menerbitkan Objek Sengketa Ke-I (satu) ;-------------------------------------------------------3) Sesuai dengan azas kehatian-hatian, yakni penerbitan Objek Sengketa Ke-I (satu) yang diterbitkan Tergugat berdasarkan ketentuan dan peraturan perundang-undangan. Jadi objek sengketa tersebut tidak dikeluarkan secara sembrono dan tidak secara Asal-asalan ;---------------------------------------------------------Halaman 34 dari 94 halaman, Putusan Nomor: 04/G/2017/PTUN.SMD.

b. Objek Sengketa Ke-I (satu) yang diterbitkan Tergugat tidak bertentangan dengan Undang-Undang dan Peraturan yang berlaku, sebagaimana

yang dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 28

Tahun 1999 tentang Penyelenggaran Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme dan juga telah meliputi dari Azas :----------------------------------------------------------------------------

Kepastian Hukum ;------------------------------------------------------------

-

Tertib Penyelenggaraan Negara ;-----------------------------------------

-

Keterbukaan ;-------------------------------------------------------------------

-

Proporsionalitas ;--------------------------------------------------------------

-

Profesionalitas ;----------------------------------------------------------------

-

Akuntabilitas ;-------------------------------------------------------------------

c. Objek Sengketa Ke-I (satu) adalah Surat Keputusan yang telah diterbitkan sesuai dengan prosedur dan mekanisme yang telah diatur

oleh

ketentuan

perundang-undangan

yang

berlaku,

sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Penganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang ;------------------------Pasal 65 ayat (2), menyatakan: -----------------------------------------------Kepala Daerah mempunyai tugas dan wewenang :----------------------“melaksanakan tugas dan wewenang lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku"; ----------------------------------------d. Bahwa penerbitan Objek Sengketa Ke-I (satu) adalah Surat Keputusan

Tergugat

yang

berdasarkan

ketentuan

peraturan

perundang-undangan, yaitu :---------------------------------------------------Halaman 35 dari 94 halaman, Putusan Nomor: 04/G/2017/PTUN.SMD.

a) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokokpokok Kepegawaian

Pasal 3 ayat (2), yang menyatakan : ----

”Dalam kedudukan dan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pegawai Negeri harus netral dari pengaruh semua golongan dan partai politik serta tidak diskriminatif dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat” ;-----------------------b) Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dalam Pasal 80 yang menyatakan :------”Pejabat Negara, pejabat struktural dan fungsional dalam jabatan negeri dan kepala desa dilarang membuat keputusan dan/atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon selama masa kampanye.----------------------c) Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai

Negeri

Sipil

dalam

Pasal

4

angka

15

yang

menyatakan: ------------------------------------------------------------------”Setiap PNS dilarang memberikan dukungan kepada calon Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah, dengan cara :---------------a. Terlibat dalam kegiatan kampanye untuk mendukung calon Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah ;------------------------------b. Menggunakan fasilitas yang terkait dengan jabatan dalam kegiatan kampanye ;-----------------------------------------------------c. Membuat keputusan dan/atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon selama masa kampanye; dan/atau -----------------------------------------------------d. Mengadakan kegiatan yang mengarah kepada keberpihakan terhadap pasangan calon yang menjadi peserta pemilu Halaman 36 dari 94 halaman, Putusan Nomor: 04/G/2017/PTUN.SMD.

sebelum, selama dan sesudah masa kampanye meliputi pertemuan, ajakan, himbauan, seruan atau pemberian barang kepada PNS dalam lingkungan unit kerjanya, anggota keluarga dan masyarakat. ---------------------------------------------e. Bahwa Objek Sengketa Ke-I (satu) merupakan suatu penetapan yang berbentuk beschikking yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara sesuai dengan ketentuan yang termaktub di dalam Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 jo. Undang-undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Peradilan Tata Usaha Negara ;-----------------------f.

Bahwa penerbitan Objek Sengketa Ke-I (satu) telah pula memenuhi unsur-unsur Keputusan Tata Usaha Negara yakni :----------------------a) Suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Pejabat Tata Usaha Negara ;---------------------------------------------------------------Bahwa Objek Sengketa Ke-I (satu) ditetapkan oleh Bupati Penajam Paser Utara selaku Pejabat Tata Usaha Negara. ------b) Yang

berisi

tindakan

hukum

tata

usaha

negara

yang

berdasarkan peraturan per-undang-undangan yang berlaku ;----Bahwa Objek Sengketa Ke-I (satu) merupakan tindakan hukum yang sesuai dan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia ;------------------------------------------------c) Yang bersifat konkret, Individual dan Final ;---------------------------Bahwa Objek Sengketa Ke-I (satu) ditujukan kepada Penggugat dan bersifat definitif terhadap pelanggaran penjatuhan hukuman terhadap pelanggaran disiplin yang dilakukan Penggugat ;-------d) Yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata ;---------------------------------------------------------------Bahwa Objek Sengketa Ke-I (satu) tidak akan berpengaruh secara

hukum

terhadap

Penggugat,

dikarenakan

dengan


terbitnya

objek

sengketa

tersebut

berarti Tergugat

telah

memberikan kepastian hukum terhadap pelanggaran disiplin yang Penggugat lakukan pada saat Penggugat menjabat sebagai Inspektur Inspektorat pada Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara pada Tahun 2014 ;------------------------------g. Bahwa Objek Sengketa Ke-I (satu) adalah sebagai penjatuhan hukuman terhadap pelanggaran disiplin yang dilakukan Penggugat pada saat Penggugat menjabat sebagai Inspektur Inspektorat pada Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara pada Tahun 2014 ;---4. Surat Bupati Penajam Paser Utara Nomor: 800/1125/TU-PIM/XII/2016 Perihal: Jawaban Atas Permohonan Pencabutan/Pemulihan Hukuman Disiplin Dan Kejelasan Penempatan Kerja, Tanggal 7 Desember 2016 selanjutnya disebut Objek Sengketa Ke-II (dua) ; -------------------------------a. Bahwa Objek Sengketa Ke-II (dua), berdasarkan Pasal 1 angka 9 Undang-undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, menyatakan :---------------------------------------------------“Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang berisi tindakan hukum Tata Usaha Negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkrit, individual dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata.” ------------------------------------Bahwa dengan pengaturan tersebut, maka Objek Sengketa Ke-II (dua), bukan merupakan keputusan yang bersifat beschikking yang dapat menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum secara final dan patut untuk diperhatikan hal-hal yang dapat dijadikan perkara atau sengketa tata usaha negara yang timbul Halaman 38 dari 94 halaman, Putusan Nomor: 04/G/2017/PTUN.SMD.

disebabkan adanya keputusan Tata Usaha Negara yang telah terbit, hal ini berkorelasi dengan Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang menyatakan :------------------------------------------------------------------------“Sengketa tata usaha negara adalah sengketa yang timbul dalam bidang Tata Usaha Negara antara orang atau badan hukum perdata dengan badan atau pejabat Tata Usaha Negara, baik di pusat maupun di daerah, sebagai akibat dikeluarkannya keputusan tata usaha negara, termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.” --------------------------b. Bahwa Objek Sengketa Ke-II (dua), yang diterbtkan Tergugat termasuk dalam kategori surat biasa, hal ini berdasarkan ketentuan Lampiran I Peraturan Bupati Nomor 16 Tahun 2008 tentang Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Penajam Paser

Utara.

Ketentuan

atas

surat

biasa

dan

surat

keputusan/penetapan sudah barang tentu memiliki perbedaan yang sangat jelas, dimana keputusan bersifat konkrit, individual dan final sehingga menimbulkan akibat hukum, sedangkan surat biasa hanyalah naskah dinas yang berisikan informasi kedinasan berupa pemberitahuan kepada Penggugat dan bukanlah suatu bentuk penolakan atau keputusan untuk tidak memproses permohonan Penggugat,

namun

adalah

pemberitahuan

sebagai

bentuk

pelayanan yang komunikatif dan tidak menimbulkan akibat hukum berupa suatu hak atau kewajiban pada Penggugat dan tidak bersifat final ;----------------------------------------------------------------------------------Bahwa apabila Penggugat dalam gugatannya memasukkan Surat Bupati Penajam Paser Utara Nomor: 800/1125/TU-PIM/XII/2016 Halaman 39 dari 94 halaman, Putusan Nomor: 04/G/2017/PTUN.SMD.

Perihal:

Jawaban

Atas

Permohonan

Pencabutan/Pemulihan

Hukuman Disiplin Dan Kejelasan Penempatan Kerja, Tanggal 7 Desember 2016 sebagai Objek Sengketa Ke-II (dua) dan memiliki akibat hukum bagi Penggugat, maka dapat dikatakan Penggugat tidak cakap untuk menilai, memahami dan membedakan kategori naskah dinas yang bagaimana yang termasuk dalam kategori Keputusan Tata Usaha Negara ;-----------------------------------------------c. Bahwa dalam ketentuan Bab II Jenis dan Format Naskah Dinas huruf B. Naskah Dinas Korespondensi angka 2. Naskah Dinas Korespondensi

Ekstern

pada

Lampiran

Peraturan

Menteri

Pendayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 80 Tahun 2012 tentang Pedoman Tata Naskah Dinas Instansi Pemerintah di halaman 40, maka objek sengketa termasuk dalam Naskah Dinas Korespondensi Ekstern dengan klasifikasi Surat Dinas, yang memiliki definisi sebagai naskah dinas pelaksanaan tugas pejabat dalam menyampaikan informasi kedinasan berupa pemberitahuan, pernyataan, permintaan, penyampaian naskah dinas atau barang, atau hal kedinasan lainnya kepada pihak lain di luar instansi/organisasi yang bersangkutan ;-------------------------------Berdasarkan ketentuan Peraturan Menteri Pendayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 80 Tahun 2012 tersebut, maka Bahwa Objek Sengketa Ke-II (dua) termasuk dalam kategori Naskah Dinas Korespondensi Ekstern dengan klasifikasi Surat Dinas yang hanya berupa pemberitahuan, sehingga tidak bersifat final dan bukanlah Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN) sebagaimana diatur dalam Pasal 1 Ayat (9) Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara ;--------Halaman 40 dari 94 halaman, Putusan Nomor: 04/G/2017/PTUN.SMD.

d. Bahwa dalam ketentuan Bab I Jenis dan Format Naskah Dinas huruf B. Naskah Dinas Korespondensi angka 2. Naskah Dinas Korespondensi Ekstern pada Lampiran Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2015 tentang Tata Naskah Dinas di Lingkungan Arsip Nasional Republik Indonesia di halaman 53, maka Objek Sengketa Ke-II (dua) termasuk dalam Naskah Dinas Korespondensi Ekstern dengan klasifikasi Surat Dinas, yang memiliki definisi sebagai naskah dinas pelaksanaan tugas seorang pejabat dalam menyampaikan infomasi kedinasan kepada pihak lain di luar ANRI ;------------------------------------------------e. Bahwa Objek Sengketa Ke-II (dua), berdasarkan Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2015 tersebut, maka termasuk dalam kategori Naskah Dinas Korespondensi Ekstern dengan klasifikasi Surat Dinas yang hanya berupa penyampaian informasi kedinasan kepada pihak lain, sehingga tidak bersifat final dan bukanlah Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN) sebagaimana diatur dalam Pasal 1 Ayat (9) Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara ;--------f.

Bahwa sesuai dengan Lampiran I Peraturan Bupati Nomor 16 Tahun 2008 tentang Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara halaman 44, maka Objek Sengketa Ke-II (dua) adalah dikategorikan sebagai surat biasa, hal ini sesuai dengan definisi dari surat biasa yang menyatakan :---------“Surat Biasa adalah alat penyampaian berita secara tertulis yang berisi pemberitahuan, pertanyaan, permintaan, jawaban, atau saran dan sebagainya” --------------------------------------------------------------------


g. Bahwa dalam ketentuan Peraturan Bupati Nomor 16 Tahun 2008 tentang Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara pada Lampiran I di halaman 15 mengatur bahwa pimpinan satuan organisasi/kerja atas wewenang jabatannya menandatangani :------------------------------------------------------------------1) Keputusan Satuan Organisasi/Kerja ;-----------------------------------2) Surat Edaran ;-----------------------------------------------------------------3) Surat Biasa ;-------------------------------------------------------------------4) Surat Keterangan ;-----------------------------------------------------------5) Surat Perintah ;---------------------------------------------------------------6) Surat Tugas ;------------------------------------------------------------------7) Surat Perintah Perjalanan Dinas ;----------------------------------------8) Surat Kuasa ;------------------------------------------------------------------9) Surat Undangan ;-------------------------------------------------------------10) Surat Panggilan ;-------------------------------------------------------------11) Surat Pengantar ;-------------------------------------------------------------12) Surat Perjanjian ;-------------------------------------------------------------13) Surat Pernyataan Melaksanakan Tugas ;------------------------------14) Surat Izin ;----------------------------------------------------------------------15) Pengumuman ;----------------------------------------------------------------16) Laporan ;------------------------------------------------------------------------17) Telegram/Radiogram ;------------------------------------------------------18) Notulen ;------------------------------------------------------------------------19) Radiogram ;--------------------------------------------------------------------20) Nota Dinas ;--------------------------------------------------------------------21) Nota Pengajuan Konsep Naskah Dinas ;-------------------------------22) Lembar Disposisi ;-------------------------------------------------------------


Berdasarkan ketentuan Peraturan Bupati Nomor 16 Tahun 2008 tentang Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara tersebut, maka Objek Sengketa Ke-II (dua) hanya merupakan surat biasa, sehingga tidak bersifat final. Oleh karenanya, ketika Penggugat mengatakan bahwa objek sengketa yang diterbitkan oleh Tergugat bersifat final, maka dapat dikatakan Penggugat mengada-ada dan lalai serta tidak cakap untuk menilai dan memahami isi surat yang dimaksud ;------------------------------------Dengan demikian, jelas menurut Hukum dalil-dalil Penggugat dalam Surat Gugatan kabur karena tanpa dasar dan alasan Gugatan yang jelas dan Tergugat menolak semua dalil-dalil Penggugat sehingga mohon untuk diabaikan ;--------------------------------------------------------------5. Bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1976 tentang Cuti Pegawai Negeri Sipil,maka Penggugat adalah berstatus sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang menjalani cuti sakit, hal ini dibuktikan dengan permohonan Cuti Sakit Penggugat sebagai berikut : --

Cuti sakit selama 4 bulan sesuai dengan surat izin cuti sakit Nomor: 857/11/BKD-PPU/IX/2013 pada Tanggal 23 September 2013 ;--------

-

Cuti sakit selama 2 bulan sesuai dengan surat izin cuti sakit Nomor:853/10/BKD-PPU/VII/2015 pada Tanggal 01 Juli 2015 ;-------

-

Cuti sakit selama 3 bulan sesuai dengan surat izin cuti sakit Nomor:853/29/BKD-PPU/X/2015 pada Tanggal 19 Oktober 2015 ;---

-

Cuti sakit selama 3 bulan sesuai dengan surat izin cuti sakit Nomor 853/19/BKD-PPU/XII/2015 pada Tanggal 30 Desember 2015 ;--------

-

Cuti sakit selama 6 bulan sesuai dengan surat izin cuti sakit Nomor:853/10/BKD-PPU/III/2016 pada Tanggal 31 Maret 2016 ;-----

-

Cuti sakit selama 3 bulan sesuai dengan surat izin cuti sakit Nomor:853/19/BKD-PPU/X/2016 pada Tanggal 10 Oktober 2016 ;--Halaman 43 dari 94 halaman, Putusan Nomor: 04/G/2017/PTUN.SMD.

6. Bahwa, terhadap kondisi kesehatan Penggugat yang masih belum pulih dan tidak memungkinkan untuk melaksanakan kewajiban, maka berdasarkan Pasal 14 ayat (7) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1976 tentang Cuti Pegawai Negeri Sipil, maka akan dilakukan pengujian kesehatan kembali oleh Tim Dokter yang ditunjuk ; ----------------------------7. Bahwa Tergugat membantah dan menolak dengan tegas dalil Gugatan Penggugat dalam Surat Gugatan Perkara Nomor 04/G/2017/PTUN. SMD. Nomor 15 sampai dengan 16 halaman 10 dengan jawaban sebagai berikut : --------------------------------------------------------------------------Bahwa Surat Keputusan Bupati Penajam Paser Utara Nomor: 821/62/SK-BUP/I/2014, Tanggal 13 Januari 2014 tentang Penjatuhan Hukuman

Disiplin

Berupa

Pembebasan

Dari

Jabatan

Asisten

Administrasi Umum an. H. Abdul Mutalib, SH. M.Si, selanjutnya disebut Objek Sengketa Ke-I (satu) yang diterbitkan oleh Tergugat bukanlah berdasar atas adanya indikasi Politik dan Emosional sebagaimana yang disampaikan Penggugat. --------------------------------------------------------------Bahwa Objek Sengketa Ke-I (satu) yang diterbitkan oleh Tergugat didasarkan atas: --------------------------------------------------------------------------a. Laporan pelanggaran kode etik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintahan Kabupaten Penajam Paser Utara oleh Panitia Pengawas Pemilihan Umum (Panwaslu) Kabupaten Penajam Paser Utara pada Tanggal: 20 Mei 2013 yang menyatakan hasil pemeriksaan dokumen/saksi dan musyawarah Ketua dan Anggota Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Penajam Paser Utara, maka kasus yang ditemukan oleh Daud Yusuf, S. Hut sebagai anggota Panwaslu Kabupaten Penajam Paser Utara dengan Nomor Laporan Temuan Nomor: 07/PILBUP-PPU/IV/2013 (terlampir) merupakan dugaan pelanggaran kode etik Pegawai Halaman 44 dari 94 halaman, Putusan Nomor: 04/G/2017/PTUN.SMD.

Negeri

Sipil

Kepegawaian

selanjutnya Negara

diteruskan

untuk

kepada

ditindaklanjuti

Ketua

dan

Badan

diselesaikan

menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku ;----------------b. Surat Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN) Kantor Regional VIII

Banjarmasin

Nomor:

172/Bin/K/KR/VIII/VI/2013

Perihal:

Penerusan Dugaan Pelanggaran Kode Etik PNS tertanggal 05 Juni 2013 yang menyatakan :---------------------------------------------------------1) Bagi PNS yang terlibat dalam kegiatan kampanye

untuk

mendukung calon Kepala Daerah / Wakil Kepala Daerah dan mengadakan kegiatan yang mengarah kepada keberpihakan terhadap pasangan calon yang menjadi peserta pemilu sebelum, selama dan sesudah masa kampanye meliput pertemuan, ajakan, himbauan, seruan atau pemberian barang kepada PNS dalam lingkungan unti kerjanya dan masyarakat dijatuhi hukuman disiplin tingkat sedang ;------------------------------2) Bagi PNS yang menggunakan fasilitas yang terkait dengan jabatan dalam kegiatan kampanye dan membuat keputusan dan/atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon selama masa kampanye, dijatuhi hukuman disiplin tingkat berat. --------------------------------------------------------c. Bahwa surat-surat tersebut dilengkapi dengan beberapa alat bukti pendukung berupa foto, yang menjadikan dasar Tergugat untuk menerbitkan Objek Sengketa Ke-I (satu). ----------------------------------Bahwa berdasarkan peraturan perundang-undangan dan fakta hukum tersebut di atas, maka penerbitan Surat Keputusan Bupati Penajam Paser Utara Nomor: 821/62/TU-PIM/XII/2014, Tanggal 13 Januari 2013 tentang Penjatuhan Hukuman Disiplin Berupa Pembebasan Dari Jabatan Asisten Administrasi Umum an. H. Abdul Mutalib, SH. M.Si Halaman 45 dari 94 halaman, Putusan Nomor: 04/G/2017/PTUN.SMD.

adalah sebagai tindak lanjut atas pelanggaran kode etik Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang dilakukan oleh Penggugat ;------------------------------------Dengan demikian, telah jelas menurut Hukum dalil-dalil Penggugat dalam Surat Gugatan kabur karena tanpa dasar dan alasan Gugatan yang jelas dan Tergugat menolak semua dalil-dalil Penggugat sehingga mohon untuk diabaikan ;--------------------------------------------------------------8. Bahwa Tergugat membantah dengan tegas dalil Gugatan Penggugat dalam Surat Gugatan Perkara Nomor: 04/G/2017/PTUN.SMD Nomor 17 sampai dengan 19 halaman 11 sampai dengan 12 dengan jawaban sebagai berikut : --------------------------------------------------------------------------Bahwa Penggugat telah melayangkan surat kepada Tergugat pada: ----a. Surat kepada Bupati Penajam Paser Utara C.q. Sekretaris Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara pada Tanggal 10 Nopember 2016, Perihal: Memohon

pencabutan/pemulihan hukuman disiplin dan

kejelasan penempatan kerja ;--------------------------------------------------b. Surat kepada Bupati Penajam Paser Utara C.q. Sekretaris Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara pada tanggal 25 Nopember 2016, Perihal: memohon

pencabutan/pemulihan hukuman disiplin dan

kejelasan penempatan kerja. --------------------------------------------------Bahwa menyikapi permohonan tersebut, Hal tersebut dipandang sulit untuk dilakukan, hal ini selain disebabkan atas Penggugat yang tersandung pelanggaran kode etik PNS juga disebabkan oleh kondisi kesehatan Penggugat yang mengharuskan Penggugat untuk memiliki waktu istirahat yang lebih banyak ; --------------------------------------------------Bahwa terhadap hal tersebut, maka berdasarkan ketentuan yang termaktub di dalam Pasal 10 huruf h Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Struktural, yang menyebutkan : ----------------Halaman 46 dari 94 halaman, Putusan Nomor: 04/G/2017/PTUN.SMD.

”Pegawai Negeri Sipil diberhentikan dari jabatan struktural karena :------h. tidak memenuhi persyaratan kesehatan jasmani dan rohani.”-----------Bahwa berdasarkan peraturan tersebut diatas, bahwasanya seharusnya Penggugat tidak cakap dan pantas untuk menduduki dalam jabatan struktural, namun demikian karena kebijaksanaan Tergugat, maka Penggugat tetap diberikan amanah untuk memegang jabatan struktural yakni dalam jabatan Sekretaris Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Penajam Paser Utara, sebagaimana tertuang dalam Petikan Keputusan Bupati Penajam Paser Utara Nomor: 821/009/SK-BUP/I/2017, Tanggal 26 Desember 2017 ; -----------------------Bahwa terhadap pengangkatan Penggugat dalam jabatan Sekretaris Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Penajam Paser Utara, ternyata Penggugat masih belum pulih dari sakitnya, hal ini sebagaimana Surat ijin yang disampaikan Penggugat pada Tanggal: 06 Maret 2017, Perihal: Mohon Pertimbangan Kebijakan Yang Layak, Adil dan Berperikemanusiaan, yang isinya menyatakan bahwa Penggugat tidak dapat melaksanakan tugas sebagaimana mestinya karena keadaan kesehatan yang tidak memungkinkan untuk bekerja

di

Sekretaris

Penyelamatan

Dinas

Kabupaten

Penanggulangan

Penajam

Paser

Kebakaran

Utara

dan

dikarenakan

mengalami stroke yang berulang dan penyempitan syaraf tulang belakang dan mohon agar dikembalikan/ditempatkan pada jabatan struktural eselon II/b ; -------------------------------------------------------------------Bahwa terhadap dalil Gugatan Penggugat dalam Surat Gugatan Perkara Nomor: 04/G/2017/PTUN.SMD Nomor 17 halaman 11, maka Tergugat telah bijaksana dengan memberikan amanah jabatan kepada Penggugat untuk memegang jabatan struktural yakni dalam jabatan Sekretaris Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan Halaman 47 dari 94 halaman, Putusan Nomor: 04/G/2017/PTUN.SMD.

Kabupaten Penajam Paser Utara, sebagaimana tertuang dalam Petikan Keputusan

Bupati

Penajam

Paser

Utara

Nomor

821/009/SK-

BUP/I/2017, Tanggal 26 Desember 2017 ;----------------------------------------Dengan demikian, telah jelas menurut Hukum dalil-dalil Penggugat dalam Surat Gugatan kabur karena tanpa dasar dan alasan Gugatan yang jelas dan Tergugat menolak semua dalil-dalil Penggugat sehingga mohon untuk diabaikan ; ---------------------------------------------------------------9. Bahwa sebagai tindaklanjut terbitnya Surat Keputusan Bupati Penajam Paser Utara Nomor: 821/62/SK-BUP/I/2014, Tanggal 13 Januari 2014 tentang Penjatuhan Hukuman Disiplin Berupa Pembebasan Dari Jabatan Asisten Administrasi Umum an. H. Abdul Mutalib, SH. M.Si, selanjutnya disebut Objek Sengketa Ke-I (satu), berupa turunnya esselon atau jabatan yang diemban PENGGUGAT, dari semula Inspektur Inspektorat menjadi Fungsional Umum pada Sekretariat Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara, hal tersebut tidak lepas dari ketentuan perundang-undangan yang berlaku, yaitu : -------------------------a. Pasal 14 ayat (1) huruf c Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor

9

Tahun

2003

tentang

Wewenang

Pengangkatan,

Pemindahan, dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil, yang menyebutkan : ----------------------------------------------------------------------”Pejabat

Pembina

Kepegawaian

Daerah

Kabupaten/Kota

menetapkan :----------------------------------------------------------------------c. pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian Pegawai Negeri Sipil dalam dan dari jabatan struktural esselon II di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.” -----------------------------------b. Pasal 12 Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil, yang menyebutkan : -----------------------


”PNS yang memberikan dukungan calon Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah dengan cara terlibat dalam kegiatan kampanye untuk mendukung calon Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah serta mengadakan kegiatan yang mengarah kepada keberpihakan terhadap peserta pemilu sebelum, selama dan sesudah masa kampanye meliputi pertemuan, ajakan, himbauan, seruan atau pemberian barang kepada PNS dalam lingkungan unit kerjanya, anggota keluarga, dan masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 angka 15 huruf a dan d, dijatuhi hukuman disiplin tingkat sedang, yang terdiri dari :--------------------------------------------------------a. penundaan kenaikan gaji berkala selama 1 (satu) tahun ;----------b. penundaan kenaikan pangkat selama 1 (satu) tahun; dan ---------c. penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 1 (satu) tahun.”-----------------------------------------------------------------------------c. Pasal 12 Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil, yang menyebutkan :-----------------------”PNS

yang

memberikan

dukungan

kepada

calon

Kepala

Daerah/Wakil Kepala Daerah, dengan cara menggunakan fasilitas terkait dengan jabatan dalam kegiatan kampanye dan/atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon selama masa kampanye sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 angka 15 huruf b dan c, dijatuhi hukuman disiplin tingkat berat, yang terdiri dari :---------------------------------------------------------------------------a. penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 3 (tiga) tahun; b. pemindahan dalam rangka penurunan jabatan setingkat lebih rendah ;---------------------------------------------------------------------------c. pembebasan dari jabatan ;---------------------------------------------------


d. pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai PNS; dan -------------------------------------------------------------e. pemberhentian tidak hormat sebagai PNS.-----------------------------10. Bahwa Tergugat membantah dengan tegas dalil Gugatan Penggugat dalam Surat Gugatan Perkara Nomor: 04/G/2017/PTUN.SMD, Nomor 21 sampai dengan 24 halaman 12 sampai dengan 13 dengan jawaban sebagai berikut : --------------------------------------------------------------------------Bahwa dalam Pasal 3 ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 1991 tentang Ganti Rugi dan Tata Cara Pelaksanaannya Pada Peradilan Tata Usaha Negara menyatakan : ------“Besarnya ganti rugi yang dapat diperoleh penggugat paling sedikit Rp. 250. 000,-(dua ratus lima puluh ribu rupiah), dan paling banyak Rp. 5.000.000,-(lima juta rupiah), dengan memperhatikan keadaan yang nyata”----------------------------------------------------------------------------------------a. Bahwa berdasarkan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 1991 Tentang Ganti Rugi Dan Tata Cara Pelaksanaannya Pada Peradilan Tata Usaha Negara, maka besarnya tuntutan ganti rugi materi yang diperoleh PENGGUGAT hanyalah sebesar Rp. 5. 000.000,-(lima juta rupiah) dan bukanlah dalam bentuk kerugian Immateriil dan uang paksa (dwangsom) sebagai akibat adanya kelalaian menjalankan isi putusan perkara ;---------------b. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1991 tentang Ganti Rugi dan Tata Cara Pelaksanaannya Pada Peradilan Tata Usaha Negara, maka bentuk kerugian adalah kerugian yang secara nyata

obyektif,

pemerintah

sehingga

tersebut,

apabila

bentuk

mengacu

kerugian

pada

sebagai

peraturan

syarat

untuk

mengajukan gugatan adalah hanya kerugian yang berbentuk secara


materil, dan kerugian materil tersebut dapat dihitung dengan nilai nominal uang ;-------------------------------------------------------------------------Bahwa berdasarkan alasalan-alasan menurut hukum yang syah tersebut, maka Penggugat telah melakukan kesalahan Gugatan dan telah melanggar Pasal 3 ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 1991 Tentang Ganti Rugi dan Tata Cara Pelaksanaannya Pada Peradilan Tata Usaha Negara ; -----------------------Dengan demikian, telah jelas menurut Hukum dalil-dalil Penggugat dalam Surat Gugatan kabur karena tanpa dasar dan alasan Gugatan yang jelas dan Tergugat menolak semua dalil-dalil Penggugat sehingga mohon untuk diabaikan ; ---------------------------------------------------------------11. Bahwa sampai dengan saat kini, status Penggugat adalah Aparatur Sipil Negara (ASN) pada Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara, yang lengkapnya yakni : -----------------------------------------------------------------------Nama

:

H. Abdul Mutalib, SH. M.Si. ; -----------------------

NIP

:

196810071995031004 ;------------------------------

Pangkat/Gol.Ruang

:

Pembina Tk. I. IV/b ;----------------------------------

Eselon

:

III. A ;------------------------------------------------------

Jabatan

:

Sekretaris Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Penajam Paser Utara ;----------------------------------------------------

Bahwa jabatan Sekretaris Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan

Kabupaten

Penajam

Paser

Utara

Penggugat

berdasarkan Surat Keputusan Bupati Penajam Paser Utara Nomor 821/009/SK-BUP/I/2017, Tanggal 26 Desember 2017 ; -----------------------Bahwa dengan demikian, Penggugat telah diberikan kesempatan untuk menunjukan prestasi dan kinerjanya sebagai Aparatur Sipil Negara (ASN) pada Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara dengan Halaman 51 dari 94 halaman, Putusan Nomor: 04/G/2017/PTUN.SMD.

menduduki jabatan Eselon III.a dan yang nantinya dapat meningkatkan kinerja dan tugasnya untuk menduduki jabatan pada Eselon II sebagaimana yang diinginkan oleh Penggugat, yang tentunya sesuai dengan mekanisme dan peraturan perundang-undangan yang berlaku ; Bahwa berdasarkan pengaturan tersebut, maka telah jelas menurut Hukum dalil-dalil Penggugat dalam Surat Gugatan kabur karena tanpa dasar dan alasan Gugatan yang jelas dan Tergugat menolak semua dalil-dalil Penggugat sehingga mohon untuk diabaikan ; ----------------------Bahwa berdasarkan atas hal-hal yang terurai di atas, dengan ini Eksepsi dan Jawaban Tergugat mohon kiranya kepada yang terhormat Majelis Hakim pada Perkara Nomor: 04/G/2017/PTUN.SMD. tanggal 18 Januari 2017 yang memeriksa perkara ini berkenan untuk mengadili dan memutuskan :---------------DALAM EKSEPSI : --------------------------------------------------------------------------------

1. Menerima Eksepsi Tergugat ;-------------------------------------------------------------2. Menyatakan

Gugatan

Penggugat

tidak

dapat

diterima

(Niet

Onvankelijverklard) ;--------------------------------------------------------------------------

3. Mohon putusan Eksepsi terlebih dahulu sebelum memeriksa dan memutuskan pokok Perkara Tergugat seluruhnya. ---------------------------------DALAM POKOK PERKARA: -------------------------------------------------------------------1. Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;------------------------------------2. Menyatakan Surat Keputusan Bupati Penajam Paser Utara : -------------------a. Nomor: 821/62/SK-BUP/I/2014, Tanggal 13 Januari 2014 tentang Penjatuhan Hukuman Disiplin Berupa Pembebasan Dari Jabatan Asisten Administrasi Umum an. H. Abdul Mutalib, SH. M.Si, selanjutnya disebut Objek Sengketa Ke-I (satu) sah menurut Hukum ;-------------------b. Nomor: 800/1125/TU-PIM/XII/2016 Perihal: Jawaban Atas Permohonan Pencabutan/Pemulihan Hukuman Disiplin Dan Kejelasan Penempatan Kerja, Tanggal 7 Desember 2016 selanjutnya disebut Objek Sengketa Halaman 52 dari 94 halaman, Putusan Nomor: 04/G/2017/PTUN.SMD.

Ke-II (dua) bukanlah Keputusan Tata Usaha Negara dan sah menurut Hukum ;------------------------------------------------------------------------------------3. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat ;-------------------------------------------- Menimbang,

bahwa

atas

jawaban

Tergugat,

Penggugat

telah

mengajukan Replik tertanggal 30 Maret 2017 dan selanjutnya atas Replik Penggugat, Tergugat telah menyampaikan Dupliknya tertanggal 06 April 2017 yang selengkapnya sebagaimana termuat dalam berita acara persidangan perkara ini yang merupakan satu kesatuan tidak terpisahkan dan turut dipertimbangkan dalam putusan ini ; -------------------------------------------------------------------- Menimbang,

bahwa

untuk

menguatkan

dalil-dalil

gugatannya,

Penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis berupa fotokopi surat bermaterai cukup dan telah disesuaikan dengan asli atau fotokopinya dan telah dilegalisir, sehingga secara formal dapat dijadikan alat bukti yang diberi tanda P - 1 sampai dengan P - 19 sebagai berikut :-----------------------------------------------------------------1. Bukti P – 1

Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Keputusan Bupati Penajam Paser Utara Nomor: 821/62/SKBUP/I/2014, Tentang Penjatuhan Hukuman Disiplin berupa

Pembebasan

Jabatan

dari

Jabatan

Administrasi Umum a.n. H. Abdul Mutalib, S.H., M.Si, tanggal 13 Januari 2014 ; -----------------------------------2. Bukti P –

2

Fotokopi

sesuai

dengan

aslinya

Surat

Bupati

Penajam

Paser

Utara

Nomor:

800/1125/TU-

PIM/XII/2016, tanggal 7 Desember 2016 Perihal Jawaban atas Permohonan Pencabutan/Pemulihan Hukuman Disiplin dan Kejelasan Penempatan Kerja; 3. Bukti P – 3

Fotokopi sesuai dengan salinan Resume Medis (summary later) Siloam Hospital Balikpapan a.n. Tuan Abdul Mutalib tanggal 4 September 2013 ;------Halaman 53 dari 94 halaman, Putusan Nomor: 04/G/2017/PTUN.SMD.

4. Bukti P –

4

Fotokopi sesuai dengan aslinya nota bill Resep Obat a.n. Abdul Mutalib di Rumah Sakit Restu Ibu Balikpapan ;-------------------------------------------------------

5. Bukti P–

5

Fotokopi

sesuai

dengan

aslinya

Surat-surat

keterangan dokter Uli Sitorus, Sp.S. Poliklinik Syaraf Rumah Sakit Restu Ibu Balikpapan (sebanyak 4 lembar) ;----------------------------------------------------------6. Bukti P–

6

Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat dari H. Abdul Mutalib, SH, M.Si kepada Tergugat Perihal mohon Pencabutan / Pemulihan Hukuman Disiplin dan Kejelasan Penempatan Kerja, beserta tanda terima surat ;---------------------------------------------------------------

7. Bukti P –

7

Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat ke-2 (dua) dari Penggugat

kepada

Tergugat

Perihal

mohon

Pencabutan / Pemulihan Hukuman Disiplin dan Kejelasan Penempatan kerja, beserta tanda terima surat ;--------------------------------------------------------------8. Bukti P – 8

Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat ke 3 (tiga) dari Penggugat

kepada

Tergugat,

Perihal

mohon

Pencabutan / Pemulihan Hukuman Disiplin dan Kejelasan Penempatan Kerja, beserta tanda terima surat ;--------------------------------------------------------------9. Bukti P –

9

Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat dari Penggugat kepada Tergugat Perihal Respon terhadap Surat Bupati Nomor: 800/1125/TU-PIM/XII/2016, tanggal 28 Desember 2016 beserta tanda terima surat ;------------

10. Bukti P– 10

Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat dari Penggugat kepada Tergugat, Sekda. Kabupaten Penajam Paser Halaman 54 dari 94 halaman, Putusan Nomor: 04/G/2017/PTUN.SMD.

Utara, serta Sekretaris dan Anggota Baperjakat Kab. Penajam Paser Utara, Perihal mohon Pertimbangan kebijakan yang layak, adil dan berprikemanusiaan tanggal 6 Maret 2017 beserta tanda terima surat ;----11. Bukti P – 11

Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat dari Penggugat kepada Kepala Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Keselamatan Kabupaten Penajam Paser Utara, Perihal Mohon Solusi dan atau Dukungan tertanggal 17 Maret 2017 beserta tanda terima surat ;--------------

12. Bukti P – 12

Fotokopi sesuai dengan aslinya Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan (DP3) Pegawai Negeri Sipil, Januari s/d Desember 2013 atas nama H. A. Mutalib, S.H, M.Si. ;--------------------------------------------------------

13. Bukti P – 13

Fotokopi sesuai dengan fotokopi Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan (DP3) Pegawai Negeri Sipil Januari s/d Desember 2012 atas nama H. A. Mutalib, SH, M.Si ;----------------------------------------------------------

14. Bukti P – 14

Fotokopi sesuai dengan fotokopi Surat Keputusan Bupati Penajam Paser Utara Nomor: 820/135/SK/ BKD/VI/2013,

tanggal

27

Juni

2013

tentang

Penunjukan Pelaksana Tugas pada Inspektorat Kabupaten Penajam Paser Utara ;------------------------15. Bukti P - 15

Fotokopi sesuai dengan fotokopi Surat Keputusan Bupati Penajam Paser Utara Nomor : 821/130/SKBUP/VI/2013,

tanggal

27

Juni

2013

tentang

Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Struktural a.n. H. Abdul Mutalib, SH, M.Si ;--------------


16. Bukti P - 16

Fotokopi sesuai dengan aslinya Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan (DP3) Pegawai Negeri Sipil Januari s/d Desember 2010 atas nama H. A. Mutalib, SH, M.Si ;----------------------------------------------------------

17. Bukti P - 17

Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Keterangan dirawat di RSUD Kab. Penajam Paser Utara a.n. pasien Abdul Mutalib (2 surat) ;------------------------------

18. Bukti P - 18

Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Keterangan Sakit oleh dr. Kristina Dwi W, Sp.S atas nama Pasien Abdul Mutalib (2 surat) ;---------------------------------------

19. Bukti P - 19

Fotokopi

sesuai

dengan

fotokopi

Peraturan

Pemerintah Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil ;---------------------- Menimbang,

bahwa

untuk

menguatkan

dalil-dalil

sanggahannya

Tergugat telah mengajukan alat bukti tertulis berupa fotokopi surat-surat yang bermaterai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya atau fotokopinya dan telah dilegalisir, sehingga secara formal dapat dijadikan alat bukti, yang diberi tanda T – 1 sampai dengan T – 21 sebagai berikut : ------------------------------------1. Bukti T – 1

Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Keputusan Bupati Penajam Paser Utara Nomor: 821/62/SKBUP/I/2014,

tanggal

13

Januari

2014

tentang

Penjatuhan Hukuman Disiplin Berupa Pembebasan Dari Jabatan Asisten Administrasi Umum atas nama H. Abdul Mutalib, SH, M.Si ;---------------------------------2. Bukti T – 2

Fotokopi

sesuai

dengan

aslinya

Surat

Bupati

Penajam

Paser

Utara

Nomor:

800/1125/TU-

PIM/XII/2016 tanggal 7 Desember 2016, perihal


Jawaban Atas Permohonan Pencabutan/Pemulihan Hukuman Disiplin dan Kejelasan Penempatan Kerja ; 3. Bukti T – 3

Fotokopi sesuai dengan aslinya Peraturan Bupati Nomor 16 Tahun 2008 tentang Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara ;--------------------------------------------------------------

4. Bukti T – 4

Fotokopi sesuai dengan aslinya Peraturan Bupati Nomor 26 Tahun 2012 Tentang tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara ;--------------------------------------------------------------

5. Bukti T – 5

Fotokopi sesuai legalisir Surat Izin Cuti Sakit Nomor: 853/11//BKD-PPU/IX/2013, tanggal 23 September 2013 ;---------------------------------------------------------------

6. Bukti T – 6

Fotokopi sesuai legalisir Surat Izin Cuti Sakit Nomor: 853/10/BKD-PPU/VII/2015, tanggal 1 Juli 2015 ;-------

7. Bukti T – 7

Fotokopi sesuai legalisir Surat Izin Cuti Sakit Nomor: 853/19/BKD-PPU/X/2016, tangal 10 Oktober 2016 ;---

8. Bukti T – 8

Fotokopi sesuai legalisir Surat Izin Cuti Sakit Nomor: 853/10/BKD-PPU/III/2016, tanggal 31 Maret 2016 ;---

9. Bukti T - 9

Fotokopi dari fotokopi Surat Panitia Pengawas Pemilihan umum (PANWASLU) Kabupaten Penajam Paser utara Nomor: 701.B/104.A/PANWASLU-PPU/ V/2013, tanggal 20 Mei 2013, Perihal Penerusan Dugaan Pelanggaran Kode etik Pegawai Negeri Sipil;

10. Bukti T – 10

Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN) Kantor Regional VIII Banjarmasin No. 172/Bin/K/KR/VIII/VI/2013 tanggal


05

Juni

2013

Perihal

Penerusan

Dugaan

Pelanggaran Kode Etik PNS ;-------------------------------11. Bukti T – 11

Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat kepada Bupati Penajam

Paser

Utara

Kabupaten

Penajam

November

2016,

Pemulihan

Hukuman

c.q.

Paser

Perihal

Sekretaris Utara

tanggal

mohon

Disiplin

Daerah 10

Pencabutan/

dan

Kejelasan

Penempatan Kerja ;--------------------------------------------12. Bukti T – 12

Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat kepada Bupati Penajam

Paser

Utara

Kabupaten

Penajam

Nopember

2016,

Pemulihan

Hukuman

c.q.

Paser

Perihal

Sekretaris Utara

tanggal

mohon

Disiplin

Daerah 25

Pencabutan/

dan

Kejelasan

Penempatan Kerja ; -------------------------------------------13. Bukti T – 13

Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Keputusan Bupati Penajam Paser Utara Nomor 821/009/SKBUP/I/2017,

tanggal

26

Januari

2017,

Perihal

Pelantikan dalam jabatan sebagai Sekretaris Dinas penanggulangan

Kebakaran

dan

Penyelamatan

Kabupaten Penajam Paser Utara ;------------------------14. Bukti T – 14

Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat H.Abdul Mutalib, SH. M.Si, tanggal 06 Maret 2017, perihal Mohon Pertimbangan Kebijakan Yang Layak, Adil dan Berperikemanusiaan beserta lembar disposisi ;---

15. Bukti T - 15

Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Permohonan cuti sakit H. M. Mutalib, SH, M.Si., kepada Sekretaris Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara, tanggal 11 Mei 2015 ;----------------------------------------------------Halaman 58 dari 94 halaman, Putusan Nomor: 04/G/2017/PTUN.SMD.

16. Bukti T - 16

Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat izin Cuti Sakit Nomor 853/9/BKD-PPU/V/2015, tanggal 27 Mei 2015 atas nama H. A. Mutalib, SH, M.Si ;------------------------

17. Bukti T - 17

Fotokopi sesuai dengan fotokopi Surat model A-1.1 KWK. Formulir Temuan Nomor: 07/PILBUB-PPU/ IV/2013, tanggal 16 April 2013 ;-----------------------------

18. Bukti T – 18

Fotokopi sesuai dengan fotokopi Surat Model A-6 KWK, Kajian Dugaan Pelanggaran Nomor: 07/ PILBUB-PPU/IV/2013, tanggal 10 Mei 2013 ;-----------

19. Bukti T – 19

Fotokopi sesuai dengan fotokopi Surat Model A-4.a KWK, Keterangan Ahli dibawah Sumpah /Janji, pada hari Senin tanggal 13 Mei 2013 ;----------------------------

20. Bukti T – 20

Fotokopi sesuai dengan fotokopi Surat Model A-5 KWK, Berita Acara Klarifikasi, pada hari Senin, tanggal 13 Mei 2013 ;------------------------------------------

21. Bukti T – 21

Fotokopi sesuai dengan Fotokopi Berita Acara Keputusan

Rapat Pleno

Nomor: 700/104-B/RP/

PANWASLU-PPU/V/2013, pada hari Senin, tanggal 20 Mei 2013 ;-------------------------------------------------------------- Menimbang, bahwa para pihak tidak mengajukan saksi di dalam persidangan a quo ; ------------------------------------------------------------------------------------------ Menimbang, bahwa Pihak Penggugat dan Pihak Tergugat telah menyerahkan kesimpulannya pada persidangan tanggal 04 Mei 2017; ----------------------- Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi di persidangan selama pemeriksaan perkara ini selengkapnya sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Persidangan didalam perkara ini adalah merupakan satu kesatuan dengan uraian putusan ini ; -----------------------------------------------------------------------


---------- Menimbang, bahwa akhirnya kedua belah pihak yang berperkara menyatakan tidak mengajukan apapun lagi dan mohon putusan ; --------------------TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA - --------- Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan secara lengkap dalam duduknya sengketa di atas ; ---------------- Menimbang, bahwa keputusan objek sengketa yang digugat oleh Penggugat dalam perkara ini dan mohon untuk dinyatakan batal atau tidak sah adalah : ------------------------------------------------------------------------------------------------1. Keputusan Bupati Penajam Paser Utara Nomor: 821/62/SK-BUP/I/2014 tanggal 13 Januari 2014 tentang Penjatuhan Hukuman Displin berupa Pembebasan dari Jabatan Asisten Administrasi Umum atas nama H.Abdul Muthalib S.H.M.Si. (

Vide bukti P-1 = T-1, selanjutnya disebut Objek

Sengketa I) ; --------------------------------------------------------------------------------------2. Surat Bupati Penajem Paser Utara Nomor : 800/1125/TU-PIM/XII/2016 Tanggal 7 Desember 2016, Perihal Jawaban atas Permohonan Pencabutan/ Pemulihan Hukuman Displin dan Kejelasan Penempatan Kerja (Vide bukti P-2 = T-2, selanjutnya disebut Objek Sengketa II) ; --------------------------------------------- Menimbang bahwa oleh karena di dalam Surat Jawaban Tergugat telah diajukan eksepsi-eksepsi, dengan demikian sistematika pertimbangan hukum ini disusun sebagai berikut : -------------------------------------------------------------------------I. Pertimbangan hukum tentang eksepsi ;--------------------------------------------------II. Pertimbangan hukum tentang pokok sengketa ;------------------------------------------------- Menimbang, bahwa dengan mengikuti sistematika tersebut di atas, Pengadilan memberikan pertimbangan hukum sebagai berikut : ----------------------I. DALAM EKSEPSI -----------------------------------------------------------------------------


---------- Menimbang, bahwa dalam Surat Jawabannya tertanggal 23 Maret 2017, pihak Tergugat telah mengajukan eksepsi yang pada pokoknya mendalilkan sebagai berikut: --------------------------------------------------------------------1. bahwa gugatan Penggugat kabur, karena surat gugatan tidak terang isinya serta formulasi gugatan tidak jelas (vide dalil jawaban eksepsi nomor 3);------2. bahwa gugatan Penggugat terhadap Objek Sengketa I telah melampaui batas waktu sebagaimana diatur Pasal 55 Undang Undang Peradilan Tata Usaha Negara. Dalam hal ini Penggugat menyatakan telah menerima Objek Sengketa I pada tanggal 26 Mei 2014 (vide dalil jawaban eksepsi nomor 4); 3. bahwa Objek Sengketa II bukanlah merupakan Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 9 UU Nomor 51 Tahun 2009, oleh karena Objek Sengketa II hanyalah surat dinas yang berbentuk naskah dinas korespondensi ekstern/pelayanan informasi kedinasan kepada Penggugat, sehingga tidak menimbulkan akibat hukum kepada Penggugat (vide dalil jawaban eksepsi nomor 5) ; ---------------------------------------------------4. bahwa Objek Sengketa II termasuk dalam pengertian keputusan tata usaha negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, khususnya pada angka 3 Undang Undang Peradilan Tata Usaha Negara, oleh karena Objek Sengketa II merupakan surat dinas yang berisi pengaturan yang bersifat umum dan masih memerlukan persetujuan dari instansi atasan atau instansi lain ; --------5. bahwa petitum gugatan Penggugat telah melanggar Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1991 tentang Ganti Rugi dan Tata Cara Pelaksanaanya pada Peradilan Tata Usaha Negara (selanjutnya disebut PP No.43 Tahun 1991) ; ------------------------------------------------------------------------------------------------------- Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Tergugat tersebut, pihak Penggugat telah membantahnya dalam Replik yang diajukan pada tanggal 30 Maret 2017 yang pada pokoknya menolak dalil-dalil eksepsi Tergugat ; -------------


---------- Menimbang, bahwa atas Replik Penggugat tersebut, pihak Tergugat mengajukan Duplik tertanggal 6 April 2017 yang pada pokoknya tetap pada dalil-dalil eksepsi dan menolak seluruh dalil-dalil Replik Penggugat ; -------------------------- Menimbang, bahwa setelah mencermati eksepsi-eksepsi yang diajukan oleh Tergugat, Pengadilan berpendapat bahwa eksepsi-eksepsi tersebut termasuk dalam kategori eksepsi kewenangan absolut pengadilan dan eksepsi lain-lain sebagaimana diatur dalam Pasal 77 ayat (1) dan ayat (3) UndangUndang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara (selanjutnya disebut UU No.5 Tahun 1986), sehingga terhadap eksepsi tersebut dapat diputus bersama dengan pokok sengketa ; --------------------------------------------------- Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil eksepsi yang diajukan oleh Tergugat tersebut, Pengadilan akan memberikan pertimbangan secara sistematis, dimulai dari eksepsi Kewenangan Absolut Pengadilan dan Eksepsi Lain-Lain yang terdiri dari: eksepsi tenggang waktu pengajuan gugatan, eksepsi gugatan kabur dan eksepsi petitum melanggar PP No. 43 Tahun 1991, sebagai berikut ; ------------------------------------------------------------------------------------------------1. Eksepsi Kewenangan Absolut Pengadilan -------------------------------------------------------- Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Tergugat yang mendalilkan bahwa Objek Sengketa II bukanlah merupakan keputusan tata usaha negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 9 UU No. 51 Tahun 2009 dan Objek Sengketa II termasuk dalam pengertian keputusan tata usaha negara yang dikecualikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 Undang Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara (selanjutnya disebut UU No.9 Tahun 2004) , menurut Pengadilan keduanya dikategorikan sebagai eksepsi kewenangan absolut pengadilan ;---------------------------------------------------------------


---------- Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 50 UU No. 5 Tahun 1986, Pengadilan Tata Usaha Negara diberikan kewenangan absolut untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa tata usaha negara di tingkat pertama. Dalam Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara (selanjutnya disebut UU No.51 Tahun 2009), diatur ruang lingkup sengketa tata usaha negara, yaitu sengketa yang timbul dalam bidang tata usaha negara antara orang atau badan hukum perdata dengan badan atau pejabat tata usaha negara, baik di pusat maupun di daerah, sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan Tata Usaha Negara, termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku ; -------------------------------------------------------------------------------------------------------- Menimbang, bahwa dalam Pasal 1 angka 9 UU No. 51 Tahun 2009, memberikan kriteria terhadap suatu keputusan (beschikking) yang dapat digugat di Pengadilan Tata Usaha Negara, yaitu: “Keputusan Tata Usaha Negara adalah: suatu penetapan tertulis; dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara; berisi tindakan hukum tata usaha negara; berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku; bersifat konkret, individual, dan final, serta menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata” ; ----------------- Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 87 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, ruang lingkup Keputusan Tata Usaha Negara di atas mengalami perluasan sehingga harus dimaknai pula sebagai : ---------------------------------------------------------------------------------------------a. penetapan tertulis yang juga mencakup tindakan faktual ;--------------------------b. Keputusan Badan dan/atau Pejabat Tata Usaha Negara di lingkungan eksekutif, legislatif, yudikatif, dan penyelenggara negara lainnya ;---------------c. berdasarkan ketentuan perundang-undangan dan AUPB ;--------------------------


d. bersifat final dalam arti lebih luas ;---------------------------------------------------------e. Keputusan yang berpotensi menimbulkan akibat hukum; dan/atau --------------f. Keputusan yang berlaku bagi Warga Masyarakat. -------------------------------------------- Menimbang, bahwa unsur-unsur yang menyusun definisi Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 9 UU No.51 Tahun 2009 adalah bersifat kumulatif, sehingga kesemua unsur harus terpenuhi dan apabila salah satu unsur tidak terpenuhi, maka suatu keputusan tidak dapat dikategorikan sebagai Keputusan Tata Usaha Negara ; ------------------------------------------ Menimbang, bahwa berdasarkan unsur-unsur yang menyusun definisi keputusan tata usaha negara di atas, Pengadilan berpendapat bahwa Objek Sengketa II termasuk dalam kategori Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 9 UU No. 51 Tahun 2009, dengan pertimbangan sebagai berikut : ----------------------------------------------------------------–

bahwa Surat Tergugat Nomor: 800/1125/TU-PIM/XII/2016 tanggal 7 Desember 2016 Perihal Jawaban atas Permohonan Pencabutan/Pemulihan Hukuman Displin dan Kejelasan Penempatan Kerja berbentuk penetapan tertulis ( Vide bukti P-2 = T-2); --------------------------------------------------------------

–

bahwa Objek Sengketa II diterbitkan oleh pejabat tata usaha negara, dalam hal ini adalah Bupati Penajam Paser Utara ; -------------------------------------------

–

bahwa Keputusan Objek Sengketa II berisi tindakan hukum dibidang tata usaha negara berupa penolakan atas pencabutan/pemulihan hukuman disiplin atas keberatan dari Penggugat serta penjelasan penempatan kerja pegawai negeri sipil yang bersifat deklaratif ;-------------------------------------------

–

bahwa yang menjadi dasar penerbitan Objek Sengketa II adalah peraturan perundang-undangan

dibidang

kepegawaian,

antara

lain

Peraturan

Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil ; ---


–

bahwa penerbitan Objek Sengketa II merupakan tindakan hukum konkret, individual dan final dari Tergugat dalam bentuk

penolakan atas

pencabutan/pemulihan hukuman disiplin atas permohonan dari Penggugat, berupa Surat Penggugat tertanggal 10 November 2016 ( Vide bukti P-6 = T11) dan Surat Penggugat tertanggal 25 November 2016 ( Vide bukti P-7 = T12). Dalam perpsektif hukum administrasi, permohonan Penggugat tersebut secara subtantif dapat dikategorikan sebagai upaya administratif keberatan, sedangkan tindakan Tergugat dalam menerbitkan Objek Sengketa II adalah sebagai bentuk jawaban atas keberatan Penggugat ; ------------------------------–

bahwa tindakan Tergugat menerbitkan Objek Sengketa II telah menimbulkan akibat hukum bagi Penggugat sejak ditetapkan serta tidak memerlukan persetujuan lebih lanjut dari instansi atasan atau instansi lainnya ; --------------

---------- Menimbang, bahwa terkait dengan eksepsi Tergugat yang mendalilkan bahwa Objek Sengketa II hanyalah merupakan surat dinas yang berbentuk naskah dinas korespondensi ekstern atau pelayanan informasi kedinasan kepada Penggugat, Pengadilan berpendapat bahwa sesuai penafsiran historis dalam Penjelasan Pasal 1 angka 3 UU No.5 Tahun 1986 yang memberikan penjelasan unsur-unsur Keputusan Tata Usaha Negara, diberikan penjelasan sebagai berikut : -----------------------------------------------------------------------------------“Istilah "penetapan tertulis" terutama menunjuk kepada isi dan bukan kepada bentuk keputusan yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara. Keputusan itu memang diharuskan tertulis, namun yang disyaratkan tertulis bukanlah bentuk formalnya seperti surat keputusan pengangkatan dan sebagainya. -----------------------------------------------------------------------------------------Persyaratan tertulis itu diharuskan untuk kemudahan segi pembuktian. Oleh karena itu sebuah memo atau nota dapat memenuhi syarat tertulis tersebut dan


akan merupakan suatu Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara menurut Undang-undang ini apabila sudah jelas:-----------------------------------------a. Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara mana yang mengeluarkannya; -------b. maksud serta mengenai hal apa isi tulisan itu; -----------------------------------------c. kepada siapa tulisan itu ditujukan dan apa yang ditetapkan di dalamnya. --------------- Menimbang, bahwa berdasarkan penafsiran historis dalam Penjelasan Pasal 1 angka 3 tersebut, Pengadilan berpendapat bahwa ukuran untuk menentukan apakah suatu surat dapat dikategorikan sebagai keputusan tata usaha negara atau bukan, tidak dilihat dari bentuk formalnya seperti surat keputusan tentang penolakan atas keberatan dan sebagainya, melainkan dilihat dari subtansi surat itu sendiri, yakni apakah dalam surat itu sudah jelas Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang mengeluarkannya, maksud serta mengenai hal apa isi tulisan itu, kepada siapa tulisan itu ditujukan dan apa yang ditetapkan di dalamnya. Dalam hal ini Pengadilan menilai bahwa meskipun Objek Sengketa II berbentuk surat dinas biasa, namun berdasarkan subtansi di dalamnya telah memenuhi kriteria-kriteria untuk disebut sebagai Keputusan Tata Usaha Negara ;---------------------------------------------------------------------------------------- Menimbang, bahwa setelah mencermati dengan seksama dengan mendasarkan pada dalil-dalil di atas, Pengadilan juga berpendapat bahwa penerbitan Objek Sengketa II tidak termasuk dalam kategori keputusan yang dikecualikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 UU No. 9 Tahun 2004 dan tidak pula diterbitkan dalam kondisi atau keadaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 UU No. 5 Tahun 1986 ; --------------------------------------------------------------- Menimbang,

bahwa

berdasarkan

pada

pertimbangan

di

atas,

Pengadilan berkesimpulan bahwa Objek Sengketa II termasuk dalam kategori Keputusan Tata Usaha Negara yang menjadi kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara. Demikian pula terhadap Objek Sengketa I, Pengadilan


berpendapat bahwa Objek Sengketa I memenuhi unsur-unsur Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 serta tidak termasuk dalam kategori keputusan yang dikecualikan berdasarkan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan tidak pula diterbitkan dalam keadaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986; --------------------------------------------------------------- Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, terhadap dalil eksepsi Tergugat yang menyatakan Objek Sengketa II bukanlah Keputusan Tata Usaha Negara atau termasuk kategori Keputusan Tata Usaha Negara yang dikecualikan, terbukti tidak beralasan hukum, sehingga oleh Pengadilan haruslah dinyatakan ditolak ; -------------------------------------------------------------------2. Eksepsi Lain-Lain ------------------------------------------------------------------------------2.1. Eksepsi Tenggang Waktu Pengajuan Gugatan terhadap Objek Sengketa I ---------- Menimbang, bahwa Pasal 55 UU No.5 Tahun 1986 menyebutkan bahwa: “Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu sembilan puluh hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara.” ; -------------------------------------------------------------------- Menimbang, bahwa sesuai dengan Penjelasan Pasal 55 UU No.5 Tahun 1986 ditegaskan bahwa: “Bagi pihak yang namanya tersebut dalam Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat, maka tenggang waktu sembilan puluh hari itu dihitung sejak hari diterimanya Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat” ; ------------------------------------------------------------------------------------------------ Menimbang, bahwa setelah mencermati Objek Sengkata I ( Vide Bukti P-1 = T-1), didapatkan fakta hukum bahwa Penggugat adalah pihak yang namanya tersebut dalam atau dituju oleh Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat. Berdasarkan hal tersebut, maka tenggang waktu sembilan puluh hari itu dihitung sejak hari diterimanya Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat ; ---


---------- Menimbang, bahwa sesuai dengan Bukti P-1 = T-1, didapatkan fakta hukum bahwa Objek Sengketa I diterbitkan oleh Tergugat pada tanggal 13 Januari 2014. Sesuai pengakuan Penggugat, Objek Sengketa I telah telah diterima Penggugat pada tanggal 26 Mei 2014 (vide dalil Posita Gugatan Nomor 2). Sementara itu Gugatan Penggugat baru didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda pada tanggal 18 Januari 2017. Berdasarkan fakta hukum tersebut, Gugatan Penggugat terhadap Objek Sengketa I terbukti telah melampaui tenggang waktu pengajuan gugatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 UU No.5 Tahun 1986 ; ------------------------------- Menimbang, bahwa dalam Gugatannya Penggugat mendalilkan bahwa Objek Sengketa I diterima Penggugat dalam keadaan sakit, sehingga Penggugat tidak bisa melakukan upaya hukum untuk menuntut keadilan atas dasar kesehatan yang terganggu sampai dengan ditandatanganinya surat kuasa tertanggal 10 Desember 2016. (vide dalil Posita Nomor 2). Dalam Replik tertanggal 30 Maret 2017 Penggugat juga mendalilkan bahwa Penggugat baru merasa kepentingannya dirugikan dan melakukan upaya hukum pada saat ditandatanganinya surat kuasa (vide dalil Replik Nomor 5) ; ------------------------------------ Menimbang, bahwa menurut Pengadilan dalil-dalil Penggugat tersebut tidak beralasan hukum, oleh karena tidak dapat dibuktikan bahwa kondisi kesehatan Penggugat telah berimplikasi pada ketidakcakapan hukum untuk melakukan tindakan hukum, termasuk dalam pemberian kuasa maupun dalam pengajuan upaya hukum untuk membela kepentingan hukum Penggugat sebagai akibat diterbitkannya Keputusan Objek Sengketa I. Apalagi jika dilihat dari jangka waktu Penggugat menerima Objek Sengketa I sampai dengan diajukannya gugatan ini ternyata telah berjalan lebih dari dua setengah tahun. Hal tersebut tentu berimplikasi hukum kepada Penggugat, bahwa Penggugat telah melepaskan haknya untuk mengajukan gugatan terhadap Objek Sengketa


I sesuai dengan ketentuan Pasal 55 UU No.5 Tahun 1986, yang dihitung sejak hari diterimanya Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat, bukan sejak saat Penggugat merasa dirugikan. Keberadaan norma pembatasan tenggang waktu pengajuan gugatan ini memberikan kepastian hukum sampai kapan keputusan tata usaha negara dapat digugat di Pengadilan Tata Usaha Negara ; ------------------------ Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, terhadap dalil eksepsi Tergugat mengenai tenggang waktu pengajuan gugatan Objek Sengketa I terbukti beralasan hukum, sehingga oleh Pengadilan haruslah dinyatakan dikabulkan ; --------------------------------------------------------------------------2.2. Eksepsi Gugatan Penggugat Kabur ------------------------------------------------------------- Menimbang, bahwa persyaratan formal penyusunan gugatan di peradilan tata usaha negara diatur dalam Pasal 56 ayat (1) UU No.5 Tahun 1986 yang berbunyi sebagai berikut : --------------------------------------------------------(1) Gugatan harus memuat: -------------------------------------------------------------------a. nama, kewarganegaraan, tempat tinggal, dan pekerjaan penggugat, atau kuasanya ;--------------------------------------------------------------------------b. nama, jabatan, dan tempat kedudukan tergugat ;------------------------------c. dasar gugatan dan hal yang diminta untuk diputuskan oleh Pengadilan. ---------- Menimbang, bahwa setelah Pengadilan mencermati dengan seksama Surat Gugatan Penggugat, Pengadilan berpendapat bahwa Surat Gugatan tersebut telah memenuhi persyaratan formal surat gugatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (1) UU No.5 Tahun 1986, dengan petimbangan sebagai berikut : ------------------------------------------------------------------------------------ bahwa surat gugatan telah memuat identitas Penggugat dan kuasanya sesuai dengan yang dipersyaratkan dalam Pasal 56 ayat (1) huruf a ; -------------------- bahwa surat gugatan telah memuat identitas Tergugat sebagaimana dipersyaratkan dalam Pasal 56 ayat (1) huruf b ;---------------------------------------


- bahwa surat gugatan telah memuat dasar-dasar gugatan, dimana di dalamnya telah memuat peraturan perundang-undangan dan asas asas umum pemerintahan yang oleh Penggugat didalilkan telah dilangar oleh Tergugat dalam penerbitan objek sengketa. Disamping itu gugatan juga telah memuat petitum atau hal-hal yang diminta untuk diputuskan oleh Pengadilan. Dengan demikian surat gugatan telah mempedomani ketentuan Pasal 56 ayat (1) huruf c.-------------------------------------------------------------------------------------------------- Menimbang, bahwa dalam dalil posita nomor 3 sampai dengan nomor 18, Penggugat telah menceritakan tentang kronologis terbitnya objek sengketa, yaitu mulai dari Penggugat diangkat sebagai Pegawai Negeri Sipil sampai dengan diterbitkannya Objek Sengketa I dan kemudian Penggugat mengajukan surat permohonan, untuk kemudian ditindaklanjuti dengan terbitnya Objek Sengketa II ; --------------------------------------------------------------------------------------------------- Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, terhadap dalil eksepsi Tergugat yang menyatakan gugatan Penggugat kabur terbukti tidak beralasan hukum, sehingga oleh Pengadilah haruslah dinyatakan ditolak ; -------2.3. Eksepsi Petitum Gugatan Melanggar PP No. 43 Tahun 1991 tentang Ganti Rugi dan Tata Cara Pelaksanaannya pada Peradilan Tata Usaha Negara ---------- Menimbang, bahwa Tergugat di dalam eksepsinya pada pokoknya mendalilkan bahwa petitum yang tercantum dalam gugatan Penggugat telah melanggar Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1991 Tentang Ganti Rugi Dan Tata Cara Pelaksanaannya pada Peradiilan Tata Usaha Negara. Tergugat mendalilkan bahwa jumlah ganti rugi dalam petitum gugatan telah melebihi atau melanggar ketentuan Pasal 3 ayat (1) PP No.43 Tahun 1991, yaitu jumlahnya melebihi Rp. 5000.000,- (Lima juta rupiah), ganti rugi bukanlah dalam bentuk kerugian imateriil dan adanya uang paksa (dwangsom) ; -------------------------------


---------- Mennimbang, bahwa terhadap dalil-dalil eksepsi Tergugat tentang petitum gugatan melanggar PP No. 43 Tahun 1991, menurut Pengadilan dalildalil tersebut tidak bersifat ekseptif dan telah masuk dalam ranah pembahasan atau pertimbangan pokok sengketa, oleh karenanya terhadap dalil eksepsi tersebut maka Pengadilan harus menyatakan ditolak dan akan dipertimbangkan lebih lanjut dalam pokok sengketa ; -------------------------------------------------------------------- Menimbang, bahwa oleh karena dalil eksepsi Tergugat mengenai tenggang waktu pengajuan gugatan terhadap Objek Sengketa I terbukti beralasan hukum dan dikabulkan, maka gugatan Penggugat terhadap Objek Sengketa I dinyatakan ditolak ; -------------------------------------------------------------------------- Menimbang, bahwa oleh karena dalil-dalil eksepsi Tergugat selain dan selebihnya terbukti tidak beralasan hukum dan dinyatakan ditolak, maka selanjutnya Pengadilan akan mempertimbangkan mengenai pokok sengketanya objek sengketa II ; ---------------------------------------------------------------------------------II. DALAM POKOK SENGKETA ----------------------------------------------------------------------- Menimbang, bahwa oleh karena dalil eksepsi Tergugat mengenai tenggang waktu pengajuan gugatan Objek Sengketa I dikabulkan, maka terhadap dalil-dalil pokok sengketa sepanjang menyangkut Objek Sengketa I tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut ; ------------------------------------------------------------- Menimbang, bahwa dalam Surat Gugatannya tertanggal 18 Januari 2017, pihak Penggugat pada pokoknya mendalilkan sebagai berikut : -------------- bahwa Tergugat dalam menerbitkan Objek Sengketa II telah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yaitu Pasal 23, Pasal 24, Pasal 25, Pasal 26, Pasal 27, Pasal 28, Pasal 29, Pasal 30 dan Pasal 31 Peraturan Pemerintan Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (selanjutnya disebut PP No.53 Tahun 2010), serta melanggar Asas-Asas


Umum Pemerintahan Yang Baik, khususnya asas tertib penyelenggaraan negara, asas perikemanusiaan dan asas keadilan (vide dalil Posita No. 14) ; - bahwa penerbitan Objek Sengketa II pada intinya menolak permohonan Penggugat dengan penjelasan bahwa penjatuhan hukuman disiplin sudah bersifat final dan tidak memberikan kepastian penempatan kerja kepada Penggugat, padahal di dalam surat permohonan Penggugat telah disebutkan beberapa tahapan prosedural dan atau formalitas administrasi yang tidak dipenuhi dalam penerbitan Obek Sengketa I sebagaimana diatur dalam PP No.53 Tahun 2010 (Vide dalil Posita Nomor 17 dan Nomor 18); ---------------------------- Menimbang, bahwa dalam Surat Jawabannya tertanggal 23 Maret 2017, pihak Tergugat membantah dalil-dalil gugatan Penggugat dan pada pokoknya menyatakan bahwa penerbitan objek sengketa tidak bertentangan dengan peraturan

perundang-undangan

yang

berlaku

dan

Asas-Asas

Umum

Pemerintahan Yang Baik. Disamping itu Tergugat juga mendalilkan bahwa menyikapi permohonan Penggugat untuk pencabutan dan pemilihan hukuman disiplin dipandang sulit untuk dilakukan, hal mana selain disebabkan atas pelanggaran kode etik Pegawai Negeri Sipil yang dilakukan oleh Penggugat, juga disebabkan oleh kondisi kesehatan Penggugat yang mengharuskanya untuk memiliki waktu istirahat yang cukup banyak. Namun demikian, atas dasar kebijaksanaan Tergugat telah memberi amanah Penggugat untuk memangku jabatan

struktural

Sekretaris

Dinas

Penanggulangan

Kebakaran

dan

Penyelamatan Kabupaten Penajam Paser Utara ; ------------------------------------------------- Menimbang, bahwa terhadap dalil jawaban Tergugat tersebut, pihak Penggugat telah membantahnya dalam Replik tertanggal 30 Maret 2017 yang pada pokoknya tetap pada dalil gugatan dan menolak dalil-dalil jawaban Tergugat ; ---------------------------------------------------------------------------------------------


---------- Menimbang, bahwa terhadap Replik Penggugat tersebut, pihak Tergugat telah menanggapi dalam Duplik tertanggal 6 April 2017, yang pada pokoknya menyatakan tetap pada jawabannya dan menolak dalil-dalil Replik Penggugat ; --------------------------------------------------------------------------------------------------- Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, pihak Penggugat telah mengajukan alat bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-19 dan tidak mengajukan saksi. Sedangkan untuk membuktikan dalildalil bantahannya, pihak Tergugat telah mengajukan alat bukti surat bertanda T-1 sampai dengan T-21 dan tidak mengajukan saksi ; ------------------------------------------- Menimbang, bahwa sesuai asas dominus litis yang merujuk pada ketentuan Pasal 107 UU No.5 Tahun 1986, setelah Pengadilan mencermati gugatan, jawab-jinawab, pemeriksaan alat bukti surat dan pengakuan para pihak di persidangan, terungkap fakta hukum yang relevan dengan sengketa ini, sebagai berikut : -----------------------------------------------------------------------------------–

bahwa pada bulan April 2013 terdapat temuan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Penajam Paser Utara atas dugaan pelanggaran kode etik Pegawai Negeri Sipil yang dilakukan oleh Saudara H. A. Mutalib, S.H.,M.Si., jabatan Kepala Inspektorat Kabupaten Penajam Paser Utara (Penggugat) dalam bentuk dugaan keterlibatan Penggugat sebagai peserta kampanye dalam pelaksanaan Pemilihan Bupati /Wakil Bupati Kabupaten Penajam Paser Utara (selanjutnya disebut Kab. PPU) periode 2013-2018 (vide Bukti T10, bersesuaian dengan Bukti T-9, T-17, T-18, T-19, T-20, T-21, Bukti P-6 = T-11, serta dalil Posita Penggugat Nomor 5); -------------------------------------------

–

bahwa pada tanggal 27 Juni 2013 Penggugat diangkat dalam jabatan struktural Asisten Administrasi Umum (eselon II B) pada Sekretariat Daerah Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara (vide Bukti P-15, bersesuaian dengan Bukti P-1 dan Bukti T-1); -----------------------------------------------------------


–

bahwa

berdasarkan

temuan

Panitia

Pengawas

Pemilihan

Umum

(PANWASLU) Kab. PPU Nomor: 07/PILBUB-PPU/VI/2013 tanggal 6 April 2013, setelah melalui proses pemeriksaan dan kajian di Panwaslu Kab. PPU dan Badan Kepegawaian Negara Kantor Regional pemeriksaan VIII Banjarmasin, selanjutnya ditindaklanjuti oleh Tegugat dengan menerbitkan Keputusan Bupati PPU Nomor: 821/62/SK-BUP/I/2014 tanggal 13 Januari 2014 (Objek Sengketa I) perihal penjatuhan hukuman disiplin berupa pembebasan dari Jabatan Asisten Administrasi Umum kepada Penggugat, dengan alasan pelanggaran ketentuan Pasal 4 angka 15 huruf a, huruf c dan huruf d PP No.53 Tahun 2010 (vide Bukti P-1=T-, bersesuaian dengan Bukti T-9, T-10, T-17, T-18, T-19, T-20, dan T-21);-------------------------------------------–

bahwa atas penjatuhan hukuman disiplin tersebut Penggugat mengajukan Surat

Permohonan

tertanggal

10

November

2016

perihal

Mohon

Pencabutan/Pemulihan Hukuman Disiplin dan Kejelasan Penempatan Kerja (Vide Bukti P-6 = T-11) dan Surat Pengugat tertanggal 25 November 2016 perihal Surat ke 2 (dua) Mohon Pencabutan/ Pemulihan Hukuman Disiplin dan Kejelasan Penempatan Kerja (vide Bukti P-7 = T-12); -------------------------–

bahwa

atas permohonan tersebut Tergugat

menanggapinya

dengan

menerbitkan Surat Nomor: 800/1125/TU-PIMP/XII/2016 tanggal 7 Desember 2016, perihal Jawaban atas Permohonan Pencabutan/Pemulihan Hukuman Disiplin dan Kejelasan Penempatan Kerja, ; -------------------------------------------–

bahwa terhitung mulai tanggal 26 Januari 2017 Penggugat telah dilantik dan telah menduduki jabatan struktural sebagai Sekretaris Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan Kab. PPU (eselon III.a) berdasarkan Keputusan Bupati Penajam Passer Utara Nomor: 821/009/SK-BUP/I/2017 tanggal 26 Januari 2017 (vide Bukti T-13) ; ----------------------------------------------


---------- Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil gugatan Penggugat dan dalil bantahan Tergugat, pemeriksaan alat bukti surat, serta kesimpulan dari para pihak, selanjutnya Pengadilan akan menguji Keputusan Objek Sengketa II berdasarkan ketentuan Pasal 53 ayat (2) huruf a dan b UU No. 9 Tahun 2004, yakni apakah benar Keputusan Objek Sengketa II dalam penerbitannya bertentangan dengan peraturan perundangan-undangan dan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik sebagaimana didalilkan Penggugat ? -------------------------------- Menimbang, bahwa suatu keputusan tata usaha negara secara hukum dianggap bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku apabila keputusan tersebut ditetapkan oleh pejabat yang tidak berwenang, keputusan tersebut tidak dibuat sesuai dengan prosedur dan atau apabila bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dari aspek materiil ; ---------------- Menimbang, bahwa dari ketiga aspek (kewenangan, prosedural dan materiil) tersebut, Pengadilan terlebih dahulu akan menguji, apakah Keputusan Objek Sengketa II diterbitkan oleh pejabat yang berwenang ;----------------------------------- Menimbang, bahwa Pasal 75 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (selanjutnya disebut UU No.30 Tahun 2014) pada pokoknya mengatur bahwa: “Warga Masyarakat yang dirugikan terhadap Keputusan dan/atau Tindakan dapat mengajukan Upaya Administratif kepada Pejabat Pemerintahan atau Atasan Pejabat yang menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau Tindakan”. Pada ayat (2) ditentukan bahwa: Upaya Administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas: keberatan; dan banding” ; ----------------------------------------------------------------- Menimbang, bahwa selanjutnya dalam Pasal 77 ayat (1) dan (2) UU No.30 Tahun 2014 mengatur sebagai berikut : ---------------------------------------------


(1) “Keputusan dapat diajukan keberatan dalam waktu paling lama 21 (dua puluh satu) hari kerja sejak diumumkannya Keputusan tersebut oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan. ---------------------------------------------------------(2) Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan secara tertulis kepada

Badan

dan/atau

Pejabat

Pemerintahan

yang

menetapkan

Keputusan. ------------------------------------------------------------------------------------------------ Menimbang, bahwa dalam Pasal 20 ayat (1) huruf a. angka 4, PP No.53 Tahun 2010 ditentukan sebagai berikut : -------------------------------------------(1) Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah Kabupaten/Kota menetapkan penjatuhan hukuman disiplin bagi : ------------------------------------------------------a. PNS Daerah Kabupaten/Kota yang menduduki jabatan: -----------------------1. 2., 3., dst. --------------------------------------------------------------------------------4. struktural eselon II dan fungsional tertentu jenjang Madya dan Penyelia di lingkungannya, untuk jenis hukuman disiplin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) ;------------------------------------------- Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 1 angka 5 Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, Dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil,, yang dimaksud dengan Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah Kabupaten/Kota adalah Bupati/Walikota ; --------------------------------------------------------------------------------------------- Menimbang, bahwa berdasarkan Bukti P-15 berupa Keputusan Pengangkatan Penggugat dalam Jabatan Struktural Asisten Administrasi Umum, yang bersesuaian dengan Bukti P-1 dan Bukti T-1, diperoleh fakta hukum bahwa jabatan Penggugat sebelum diterbitkannya Objek Sengketa I (Bukti P-1 = Bukti T-1) termasuk dalam jenjang jabatan struktural eselon II B ; ---


---------- Menimbang, bahwa Keputusan Objek Sengketa II (Bukti P-2 = T-2) berupa Surat Nomor: 800/1125/TU-PIMP/XII/2016 tanggal 7 Desember 2016, perihal Jawaban atas Permohonan Pencabutan/Pemulihan Hukuman Disiplin dan Kejelasan Penempatan Kerja, ditandatangani oleh Bupati Penajam Paser Utara (Tergugat). Dalam optik hukum administrasi surat tersebut dapat dikategorikan sebagai jawaban atas upaya administrasi keberatan yang diajukan oleh Penggugat ; --------------------------------------------------------------------------------- Menimbang, bahwa berdasakan pertimbangan hukum di atas, dapat disimpulkan bahwa oleh karena Tergugat berwenang menerbitkan keputusan penjatuhan hukuman disiplin kepada Penggugat (in casu Bukti P-1 = Bukti T-1), maka sesuai ketentuan 77 ayat (2) UU No.30 Tahun 2014, Tergugat berwenang pula menerbitkan Keputusan Objek Sengketa II.;--------------------------------------------------- Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan akan menguji, apakah Keputusan Objek Sengketa II dari aspek subtansi telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan ; --------------------------------------------------------- Menimbang, bahwa setelah mencermati dengan seksama Bukti P-6 = T-11 dan Bukti P-7 = T-12, masing-masing berupa Surat Permohonan Penggugat tertanggal 10 November 2016 dan Surat Permohonan Penggugat tertanggal 25 November 2015, Pengadilan memperoleh fakta hukum bahwa Penggugat pada pokoknya mengajukan keberatan atas penjatuhan hukuman disiplin atas diri Penggugat dengan alasan bahwa proses penjatuhan hukuman disiplin tidak dilakukan sesuai prosedur, dalam hal ini baik Badan Kepegawaian Daerah maupun Panwaslu tidak pernah melakukan pemeriksaan (konfirmasi dan klarifikasi) kepada Penggugat sebelum mengambil kesimpulan. Dalam pokok permohonannya Penggugat memohon kepada Tergugat agar : --------------

Hukuman disiplin yang sudah berjalan hampir tiga tahun tersebut dapat dicabut dan dipulihkan demi kemanusiaan yang adil dan beradab; -------------


-

Jika cuti sakit Penggugat tidak dapat diperpanjang lagi, maka dimohon agar Tergugat menerbitkan Surat Keputusan ataupun Nota Dinas menyangkut kejelasan penempatan tugas Penggugat ; ----------------------------------------------

---------- Menimbang, bahwa setelah mencermati Bukti P-2 = T-2 berupa Objek Sengketa II, Pengadilan memperoleh fakta hukum bahwa dari aspek subtantif pada pokoknya Tergugat menolak untuk mencabut hukuman disiplin Penggugat dengan menyatakan bahwa keputusan penjatuhan hukuman disiplin terhadap Penggugat sudah bersifat final. Terhadap status kepegawaian Penggugat juga ditegaskan bahwa Penggugat berstatus sebagai Pegawai Negeri Sipil yang sedang menjalankan cuti sakit dan terdaftar sebagai Fungsional Umum pada Sekretariat Daerah Kab. PPU ; -------------------------------------------------------------------------- Menimbang, bahwa terhadap penolakan Tergugat atas keberatan Penggugat terkait dengan pencabutan atau pemulihan hukuman disiplin, Pengadilan memberikan pertimbangan sebagai berikut ;----------------------------------------- Menimbang, bahwa oleh karena Keputusan Bupati Penajam Paser Utara Nomor: 821/62/SK-BUP/I/2014 tanggal 13 Januari 2014 tentang Penjatuhan Hukuman Displin berupa Pembebasan dari Jabatan Asisten Administrasi Umum atas nama H.Abdul Muthalib S.H.M.Si. (Objek Sengketa I), diterbitkan sebelum diundangkannya Undang Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (diundangkan pada tanggal 15 Januari 2015), maka terhadap Keputusan Objek Sengketa I masih berlaku rezim hukum Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang Nomor 8 Tahun 1974 Tentang Pokok-Pokok Kepegawaian ; ------------------------------------------------------------------------------------------------ Menimbang, bahwa Pasal 35 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 mengatur sebagai berikut : -----------------------------------------------------------------------


(1) Sengketa kepegawaian diselesaikan melalui Peradilan Tata Usaha Negara. (2) Sengketa kepegawaian sebagai akibat pelanggaran terhadap peraturan disiplin

Pegawai

Negeri

Sipil

diselesaikan

melalui

upaya

banding

administratif kepada Badan Pertimbangan Kepegawaian. -----------------------(3) Badan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), ditetapkan dengan Peraturan pemerintah. -------------------------------------------------------------------------------- Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 33 dan Pasal 34 PP No.53 Tahun 2010 Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil, terhadap hukuman disiplin yang dijatuhkan kepada Penggugat tidak dapat dilakukan upaya administratif, baik upaya keberatan maupun upaya banding administrasi kepada Badan Pertimbangan Kepegawaian sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Pertimbangan Kepegawaian ; ------------------------ Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan di atas, maka upaya hukum yang tersedia bagi Penggugat sebagai bentuk perlindungan hukum atas tindakan pemerintahan dalam menerbitkan keputusan tentang penjatuhan hukuman displin a quo yang dianggap telah merugikan Penggugat, adalah melalui upaya gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud Pasal 35 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 ; ---------------------------------- Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan di bagian eksepsi, bahwa Penggugat terbukti telah melepaskan haknya untuk mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara terhadap Objek Sengketa I. Hal ini dikarenakan tenggang waktu pengajuan gugatan Penggugat sebagaimana diatur dalam Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 terbukti telah jauh terlampaui, yaitu lebih dari dua setengah tahun sejak Penggugat mengaku menerima Objek Sengketa I pada tanggal 26 Mei 2014 ;----------------------------------------- Menimbang, bahwa memang terbukti benar, berdasarkan Bukti P-1 = T1 berupa Objek Sengketa I, dalam bagian membaca dan menimbang, sama


sekali tidak terdapat pertimbangan mengenai pemeriksaan terhadap Penggugat sebagaimana dipersyaratkan oleh ketentuan Pasal 23, Pasal 24, Pasal 25, Pasal 28 dan Pasal 29 PP No.53 Tahun 2010. Dalam kaitannya dengan hal tersebut Pihak Tergugat tidak dapat membuktikan bahwa tahapan-tahapan pemeriksaan tersebut telah dilakukan. Pengadilan juga tidak menemukan bukti yang menunjukkan Penggugat juga diperiksa oleh PANWASLU

Kab. PPU

terkait temuan dugaan pelanggaran kode etik (disiplin) Pegawai Negeri Sipil yang dilakukan Penggugat dalam Pemilukada Bupati/Wakil Bupati Kab. PPU periode 2013-2018. Hal mana dapat disimpulkan dari rangkaian Bukti T-10, T-9, T-17, T-18, T-19, T-20, dan T-21; ----------------------------------------------------------------------- Menimbang, bahwa secara subtantif penjatuhan hukuman disiplin terhadap Penggugat didasari oleh Temuan PANWASLU Kab. PPU Nomor: 07/PILBUP-PPU/IV/2013 tanggal 16 April 2013. Dari temuan tersebut pada pokoknya diuraikan bahwa H. Abdul Muthalib (Penggugat) ikut berkampanye dalam kampanye pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Penajam Paser Utara Nomor urut 2 (AMAN) pada tanggal 14 April 2013 di Lapangan Sepak Bola Babulu Darat dengan memakai atribut pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Penajam Paser Utara. Bahwa temuan pelanggaran tersebut disampaikan oleh Daud Yusuf, Anggota PANWASLU Kab. Penajam Paser Utara, didukung dengan bukti-bukti berupa pas foto, surat pernyataan loyalitas dan peningkatan kinerja, suara rekaman dan video (vide Bukti T-18 dan T-17, bersesuaian dengan Bukti P-1 = T-1 dan Bukti T-10) ; ------------------------------------------------------------- Menimbang, bahwa atas temuan terhadap dugaan pelangaran larangan bagi PNS yang dilakukan oleh Penggugat tersebut, telah ditindaklajuti oleh PANWASLU Kabupaten Penajam Paser Utara sehingga

menghasilkan

kesimpulan yang pada pokoknya menyatakan, telah terjadi pelanggaran terhadap Undang-Undang Pokok-Pokok Kepegawian dan Peraturan Pemerintah


Nomor 53 Tahun 2010 tentang Displin Pegawai Negeri Sipil. Bahwa dari hasil kajian dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh PANWASLU telah dimintakan kajian dari aspek hukum kepegawaian kepada Badan Kepegawaian Negara Kantor Regional VII Banjarmasin (vide Bukti T-10, T-9, T-17, T-18, T-19, T-20, dan T-21). Hal mana sesuai ketentuan Pasal 77 ayat (1) huruf e UndangUndang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum, yang pada

pokoknya

menyatakan,

PANWASLU

bertugas

dan

berwenang

meneruskan temuan dan laporan yang bukan menjadi kewenangannya kepada instansi yang berwenang ;--------------------------------------------------------------------------------- Menimbang, bahwa di samping bukti-bukti yang telah diuraikan di atas, dalam posita atau alasan gugatan Penggugat nomor 5 didalilkan oleh Penggugat sebagai berikut: ---------------------------------------------------------------------“Bahwa pada tahun 2013 telah diadakan pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara yang salah satu calonnya adalah Bupati Penajam Paser Utara atau Kepala Daerah yang statusnya masih aktif memangku jabatan, karena saat itu belum ada aturan yang mengatur untuk calon petahana harus non aktif, sehingga dengan aturan yang pada saat itu masih berlaku Penggugat sebagai individu sekaligus aparatur negara wajib tunduk terhadap pimpinan menghadapi kondisi yang dilematis antara loyalitas terhadap pimpinan atau netralitas.” ----------------------------------------------------------------------------------------------------- Menimbang, bahwa dalam Bukti P-6 = T-11 berupa Surat Permohonan Penggugat tertanggal 10 November 2016, juga disampaikan sebagai berikut : -“Karena yang dituduhkan kepada Saya tersebut dilakukan oleh hampir seluruh pejabat di lingkungan Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara tapi tidak diberi sanksi tapi justru sanksi itu dijatuhkan kepada saya seorang sehingga saya merasa diperlakukan tidak adil. ” ----------------------------------------------------------


---------- Menimbang, bahwa dari rangkaian fakta hukum tersebut Pengadilan menyakini, bahwa dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh Penggugat terhadap larangan Pegawai Negeri Sipil sebagaimana diatur dalam Pasal 15 Peraturan Pemerintah No.53 Tahun 2010 benar-benar terjadi atau dilakukan. Akan tetapi dengan tidak adanya klarifikasi dan pemeriksaan lebih lanjut kepada Penggugat telah berakibat pada kesalahan Tergugat dalam menentukan jenis pelanggaran apa saja yang dilakukan oleh Penggugat ; ------------------------------------------ Menimbang, bahwa di dalam diktum pertama keputusan penjatuhan hukuman disiplin kepada Penggugat ( Vide bukti P-1 = T-1) ditegaskan alasan dijatuhkannya hukuman disiplin kepada Penggugat, yaitu : “Karena yang bersangkutan telah melalukan perbuatan yang melanggar ketentuan pasal 4 angka 15 huruf a, huruf c dan huruf d Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010”. Klausul yang serupa juga dirumuskan dalam konsideran huruf b yang berbunyi: “bahwa, perbuatan tersebut merupakan pelnggaran terhadap ketentuan pasal 4 angka 15 huruf a, huruf c dan huruf d, Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 ; ------------------------------------------------------------------------------------ Menimbang, bahwa pada bagian membaca keputusan penjatuhan hukuman disiplin kepada Penggugat (Bukti P-1 = T-1), dituliskan surat-surat yang mendasari pemprosesan dan penjatuhan hukuman disiplin kepada Penggugat, antara lain: --------------------------------------------------------------------------- Formulir Temuan PANWASLU tanggal 16 April 2013 (vide Bukti T-17) ; -------- Kajian Dugaan Pelanggaran Panitia Pengawas Pemilu tanggal 10 Mei 2013 (vide Bukti T-18) ; ------------------------------------------------------------------------------- Keterangan Ahli (vide Bukti T-19) ; --------------------------------------------------------- Berita Acara Klarifikasi PANWASLU tanggal 13 Mei 2013 (vide Bukti T-20) ; -- Pemberitahuan tentang status laporan atau temuan Panitia Pengawas Pemilu tanggal 20 Mei 2013 ; --------------------------------------------------------------------------


- Berita Acara Keputusan Rapat Pleno tanggal 20 Mei 2013 (vide Bukti T-21) ; - Surat Ketua PANWASLU tanggal 20 Mei 2013 (vide Bukti T-9) ; ------------------ Surat Kepala BKN Kanreg VIII tanggal 5 Juni 2013 (vide Bukti T-10) ; -------------------- Menimbang, bahwa dari rangkaian surat-surat yang telah disebutkan di atas, yang dalam hal ini telah diajukan pula sebagai bukti di persidangan, setelah dicermati dengan seksama, Pengadilan memperoleh fakta hukum bahwa dugaan pelanggaran yang ditujukan kepada Penggugat adalah bahwa Sdr. H. Abdul Muthalib, S.H.,M.Si., Kepala Inspektorat Kab. PPU diduga ikut serta menjadi peserta kampanye pasangan calon nomor urut 2 dalam Pemilukada Bupati dan Wakil Bupati Penajam Paser Utara periode 2013-2018, dan yang bersangkutan diketahui memakai atribut dari calon tersebut ; --------------------- Menimbang, bahwa pengenaan sanksi bagi pelanggaran terhadap larangan Pegawai Negeri Sipil, khususnya terkait ketentuan Pasal 4 angka 15, telah diatur dalam Pasal 12 angka 9 dan Pasal 13 angka 13 PP No.53 Tahun 2010 yang berbunyi sebagai berikut : --------------------------------------------------------Pasal 12 Hukuman disiplin sedang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3) dijatuhkan bagi pelanggaran terhadap larangan: -----------------------------------------1. …dan seterusnya ; ----------------------------------------------------------------------------9. memberikan dukungan kepada calon Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah dengan cara terlibat dalam kegiatan kampanye untuk mendukung calon Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah serta mengadakan kegiatan yang mengarah kepada keberpihakan terhadap pasangan calon yang menjadi peserta pemilu sebelum, selama, dan sesudah masa kampanye meliputi pertemuan, ajakan, himbauan, seruan, atau pemberian barang kepada PNS dalam lingkungan unit kerjanya, anggota keluarga, dan masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 angka 15 huruf a dan huruf d.----------


Pasal 13 Hukuman disiplin berat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (4) dijatuhkan bagi pelanggaran terhadap larangan :-----------------------------------------1. …dan seterusnya ; ----------------------------------------------------------------------------13. memberikan dukungan kepada calon Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah, dengan cara menggunakan fasilitas yang terkait dengan jabatan dalam kegiatan kampanye dan/atau membuat keputusan dan/atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon selama masa kampanye sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 angka 15 huruf b dan huruf c. ---------------------------------------------------------------------------------------------------- Menimbang, bahwa apabila fakta hukum tersebut di atas, dikaitkan dengan ketentuan Pasal 12 angka 9, Pasal 13 angka 13 dan ketentuan tentang tingkat dan jenis hukuman disiplin sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (1), (2), (3) dan (4) PP No.53 Tahun 2010, Pengadilan berpendapat bahwa tindakan Tergugat dalam menjatuhkan hukuman disiplin kepada Pengugat terbukti telah salah dalam penentuan tingkat hukuman disiplin. Bahwa dugaan pelanggaran larangan bagi PNS yang dituduhkan kepada Penggugat sebagaimana terbaca dalam rangkaian Bukti T-10, T-9, T-17, T-18, T-19, T-20, dan T-21, menurut Pengadilan hanya dapat diterapkan hukuman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 angka 9 junto Pasal 7 ayat (3) PP No.53 Tahun 2010, yaitu tingkat hukuman disiplin sedang yang jenisnya terdiri dari: a. penundaan kenaikan gaji berkala selama 1 (satu) tahun; b. penundaan kenaikan pangkat selama 1 (satu) tahun; atau c. penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 1 (satu) tahun. Bukan jenis hukuman disiplin pemberhentian/ pembebasan dari jabatan yang masuk dalam tingkat jenis hukuman berat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (4) PP No.53 Tahun 2010 ; -------------------------------------------------------------


---------- Menimbang, bahwa dengan demikian dapat disimpulkan bahwa sebenarnya dalam penerbitan Objek Sengketa I terdapat setidaknya dua aspek pelanggaran, yaitu pelanggaran aspek prosedural berupa tidak dilaksanakannya tahapan pemeriksaan terhadap Penggugat dan pelanggaran dari aspek subtansi terkait dengan kesalahan dalam penentuan tingkat hukuman disiplin. Namun demikian sesuai dengan asas preasumptio iustae causa, maka Keputusan Bupati Penajam Paser Utara Nomor: 821/62/SK-BUP/I/2014 Tanggal 13 Januari 2014 tentang Penjatuhan Hukuman Displin berupa Pembebasan dari Jabatan Asisten Administrasi Umum atas nama H. Abdul Muthalib S.H.M.Si. (Objek Sengketa I), harus selalu dianggap benar secara hukum sampai dengan dibuktikan sebaliknya oleh putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap ; ---------- Menimbang,

bahwa

diuraikannya

pertimbangan

terkait

dengan

kesalahan Tergugat dalam penerbitan Objek Sengketa I di atas, meskipun pertimbangan tersebut tidak berkedudukan sebagai alasan untuk menjatuhkan putusan ini ( ratio decidendi), sengaja disampaikan Pengadilan kepada Tergugat sebagai bahan koreksi terhadap kesalahan-kesalahan yang ada, sehingga Tergugat dapat bertindak lebih cermat dan professional dalam pengambilan keputusan-keputusan adminitrasi pemerintahan di masa yang akan datang ; -------------- Menimbang, bahwa oleh karena upaya hukum untuk membuktikan sah tidaknya Keputusan Objek Sengketa I sebagaimana diatur dalam Pasal 35 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999, yakni melalui Peradilan Tata Usaha Negara tidak digunakan oleh Penggugat sesuai ketentuan tenggang waktu pengajuan gugatan sebagaimana diatur Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986, maka secara hukum Penggugat telah kehilangan haknya untuk menggugat Keputusan Objek Sengketa I. Adanya ketentuan tenggang waktu pengajuan gugatan tersebut sangat penting guna memberikan kepastian hukum sampai kapan suatu keputusan dapat digugat di pengadilan. Adanya penetapan


tenggang waktu ini juga untuk menjamin kelancaran tugas pemerintahan dan memberikan kepastian hukum bagi Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang mengeluarkan keputusan, sehingga dengan demikian keputusannya tidak setiap waktu dapat digugat di pengadilan. Hal ini harus dipahami oleh setiap orang, bahwa jangan sampai setiap kebijakan atau keputusan yang dibuat oleh badan atau

pejabat berlarut-larut dalam sengketa tanpa adanya kepastian

hukum ; --------------------------------------------------------------------------------------------------------- Menimbang, bahwa dengan demikian penerbitan objek sengketasengketa mengenai penolakan Tergugat terhadap permohonan Penggugat untuk mencabut dan memulihkan hukuman disiplin Penggugat, dengan menyatakan

bahwa

keputusan

penjatuhan

hukuman

disiplin

terhadap

Penggugat sudah bersifat final, dapat dibenarkan secara hukum dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dari aspek subtansi ; --------------- Menimbang, bahwa atas jawaban

terhadap status kepegawaian

Penggugat yang menegaskan bahwa Penggugat berstatus sebagai Pegawai Negeri Sipil yang sedang menjalankan cuti sakit dan terdaftar sebagai Fungsional Umum pada Sekretariat Daerah Kab. PPU, Pengadilan memberikan pertimbangan sebagai berikut ; -------------------------------------------------------------------------- Menimbang, bahwa Pasal 1 angka 3 Undang Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (selanjutnya disebut UU No.5 Tahun 2014) mengartikan Pegawai Negeri Sipil (PNS), yaitu warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai Aparatur Sipil Negara secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan. Berdasarkan ketentuan tersebut, maka dalam kedudukannya sebagai Pegawai Aparatur Sipil Negara, setiap Pegwai Negeri Sipil diserahi tugas dalam suatu jabatan pemerintahan ; --------------------------------------------------


---------- Menimbang, bahwa sesuai ketenuan Pasal 13 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014, Jabatan Aparatur Sipil Negara terdiri atas: a. Jabatan Administrasi; b. Jabatan Fungsional; dan c. Jabatan Pimpinan Tinggi. Jabatan Administrasi tersebut terdiri atas: a. jabatan administrator; b. jabatan pengawas; dan c. jabatan pelaksana ; -------------------------------------------------------------------------------- Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 131 UU No.5 Tahun 2014 disebutkan sebagai berikut : --------------------------------------------------------------------“Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku, terhadap jabatan Pegawai Negeri Sipil dilakukan penyetaraan: a. jabatan eselon Ia kepala lembaga pemerintah nonkementerian setara dengan jabatan pimpinan tinggi utama; b. jabatan eselon Ia dan eselon Ib setara dengan jabatan pimpinan tinggi madya; c. jabatan eselon II setara dengan jabatan pimpinan tinggi pratama; d. jabatan eselon III setara dengan jabatan administrator; e. jabatan eselon IV setara dengan jabatan pengawas; dan f. jabatan eselon V dan fungsional umum setara dengan jabatan pelaksana, sampai dengan berlakunya peraturan pelaksanaan mengenai Jabatan Aparatur Sipil Negara dalam Undang Undang ini. -------------------------------------- Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat telah diberhentikan dari jabatan struktural (Asisten Administrasi Umum ,eselon IIa), maka status kepegawaian Penggugat, termasuk dalam pembayaran tunjangan jabatan berkedudukan sebagai staf atau fungsional umum. Sesuai dengan ketentuan peralihan Pasal 131 UU No.5 Tahun 2014 tersebut, jabatan fungsional umum setara dengan jabatan pelaksana ; -------------------------------------------------------------------- Menimbang,

bahwa

pada

saat

Penggugat

mengajukan

Surat

Permohonan tertanggal 10 November 2016 dan Surat Permohonan tertanggal 25 November 2016, status Penggugat masih menjalani cuti sakit, dengan dua cuti terakhir, yaitu Surat Izin Cuti Sakit tanggal 31 Maret 2016, selama 6 (enam) bulan mulai tanggal 29 Maret 2016 sampai dengan 28 September 2016 dan


Surat Izin Cuti Sakit tanggal 10 Oktober 2016, selama 3 (tiga) bulan mulai tanggal 29 September 2016 sampai dengan 29 Desember 2016 (vide Bukti T-7 dan T-8, bersesuaian dengan Bukti P-2 = T-2 dan Bukti P-6 = T-11) ;------------------------ Menimbang, bahwa di dalam Surat Permohonan Penggugat tertanggal 10 November 2016 disampaikan bahwa sejak Penggugat dibebastugaskan dari jabatan tidak ada penunjukan atau memo dinas yang memberitahukan kepada Penggugat bahwa Penggugat ditempatkan di bagian atau dinas instansi mana dan sebagai apa ;-------------------------------------------------------------------------------------------- Menimbang, bahwa status jabatan Penggugat pada dasarnya telah ditegaskan oleh Tergugat, yaitu sebagai Fungsional Umum pada Sekretariat Daerah Kab. PPU. Jabatan fungsional umum tersebut jika diperhatikan dengan seksama juga telah ditegaskan dalam berbagai surat izin cuti sakit yang diterbitkan oleh Sekretaris Daerah atas permohonan Penggugat (vide Bukti T-6, T-7, T-8 dan T-16) ; ----------------------------------------------------------------------------------------- Menimbang, bahwa dari jawaban Tergugat sebagaimana diuraikan dalam Objek Sengketa II, status jabatan Fungsional Umum pada Sekretariat Daerah Kab. PPU memang smasih bersifat umum, belum menunjuk pada bagian

mana,

apa

nomenklatur

jabatan

pelaksananya

sebagaimana

diamanatkan oleh Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2016 tentang Nomenklatur Jabatan Pelaksana Bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Instansi Pemerintah. Namun demikian dengan status Penggugat yang sedang menjalankan cuti sakit, maka tidak adanya penugasan yang lebih rinci sebagaimana dimohonkan oleh Penggugat, menurut Pengadilan tidak bermasalah secara hukum ; --------------------------- Menimbang, bahwa sudah menjadi praktik yang lazim (kebiasaan) dalam manajemen kepegawaian, seorang atasan akan memberikan tugas dan tanggung jawab

jabatan kepada Pegawai Negeri Sipil yang menjadi


bawahannya setelah pegawai yang bersangkutan melapor kepadanya. Oleh karena itu dapat dibenarkan perintah Tergugat kepada Penggugat dalam Surat Jawaban Tergugat (Objek Sengketa II), yang pada pokoknya memerintahkan kepada Penggugat agar setelah selesai menjalankan cuti sakit, pada kesempatan pertama segera melapor kepada Sekretaris Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara ; ------------------------------------------------------------------------------------- Menimbang, bahwa berdasarkan Bukti T-13, berupa Keputusan Bupati Penajam Paser Utara tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Administrator, Pengadilan memperoleh fakta hukum bahwa Penggugat terhitung mulai tanggal 26 Januari 2017 telah diangkat dalam jabatan Sekretaris Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan (eselon IIIa). Pengadilan juga memperoleh fakta hukum bahwa pertimbangan Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan (BAPERJAKAT) telah dilakukan pada tanggal 25 Desember 2016. Fakta hukum ini menunjukkan bahwa apa yang diminta oleh Penggugat melalui Surat tertanggal 10 November 2016 dan Surat tertanggal 25 November 2016 terkait dengan kejelasan status jabatan dan penempatan kerja Penggugat, telah diproses dan dikabulkan oleh Tergugat sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku ;------------------------------------------------------------------------- Menimbang, bahwa berkaitan dengan penerbitan Keputusan Bupati Penajam Paser Utara tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Administrator (Vide bukti T-13) yang hanya menempatkan Penggugat dalam jabatan administrator atau eselon IIIa, yang dalam hal ini tidak sesuai dengan keinginan Penggugat agar dapat diangkat dalam jabatan yang setingkat dengan jabatan sebelum dijatuhkan hukuman disiplin, yakni eselon IIb (vide Petitum Nomor 4), ataupun kondisi tempat kerja baru Penggugat yang tidak mendukung atau menyebabkan kesehatan Penggugat kembali menurun maka menurut Pengadilan kedua isu hukum tersebut tidak dapat dipertimbangankan


dalam Putusan ini, oleh karena yang menjadi objek sengketa dan dimohonkan untuk dinyatakan batal atau tidak sah dalam sengketa ini hanyalah terkait dengan Objek Sengketa I dan Objek Sengketa II ; ------------------------------------------------- Menimbang, bahwa dari rangkaian fakta hukum tersebut, Pengadilan berpendapat tidak terdapat cacat subtansi dalam penerbitan Objek Sengketa II ; ---------- Menimbang, bahwa setelah mencermati dengan seksama, Pengadilan berpendapat bahwa tidak terdapat ketentuan dalam peraturan perundangan yang bersifat prosedural yang secara khusus mengatur tentang penerbitan Objek Sengketa II. Di samping itu terhadap ketentuan umum upaya administratif keberatan sebagaimana diatur dalam Pasal 77 UU No.30 Tahun 2014 menurut Pengadilan juga tidak dapat diterapkan, oleh karena penerbitan Objek Sengketa I yang menjadi penyebab lahirnya sengketa ini diterbitkan sebelum berlakunya UU No.30 Tahun 2014 yang diundangkan pada tanggal 17 Oktober 2014. Dengan demikian pertimbangan aspek prosedural akan dinilai dari, apakah Tergugat dalam menerbitkan Objek Sengketa II telah mempertimbangkan aspek asas-asas umum pemerintahan yang baik ? ; ------------------------------------------------------- Menimbang, bahwa setelah mencermati Bukti P-2 = T-2 berupa Objek Sengketa II, Pengadilan memperoleh fakta hukum bahwa

penerbitan Objek

Sengketa II telah melalui proses telaah secara bertingkat, dari Kepala Badan Kepegawaian Daerah, Asisten Administrasi Umum dan Sekretaris Daerah. Berdasarkan

fakta

hukum

pemprosesan

penerbitan

tersebut

Objek

Pengadilan

Sengketa

II

berpendapat

telah

dilakukan

bahwa dengan

mempertimbangkan asas kecermatan. Disamping itu, dengan memberikan amanah

jabatan

baru

kepada

Penggugat

sebagai

Sekretaris

Dinas

Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan (eselon III.a), Pegadilan menilai Tergugat telah memperhatikan asas keadilan, mengingat kondisi Penggugat sendiri sesungguhnya masih belum pulih sepenuhnya dari kondisi sakit yang


dialaminya selama ini (vide Bukti P-17 dan P-18). Penggugat juga harus objektif menilai diri sendiri, apakah dengan kondisi kesehatan saat ini mampu menjalankan tugas dan kewajiban sesuai dengan jabatan yang diinginkannya. Harus

disadari

bahwasanya

jabatan

adalah

amanah

yang

harus

dipertanggungjawabkan kepada Tuhan, kepada atasan dan kepada rakyat selaku pemilik kedaulatan. Semakin tinggi jabatan, tentu semakin besar tugas dan tanggung jawab yang harus diemban dan dipertanggungjawabkan ;-------------------- Menimbang, bahwa dari keseluruhan fakta-fakta hukum yang telah diuraikan di atas, Pengadilan berpendapat bahwa dalam penerbitan Objek Sengketa II telah sesuai prosedur dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik sebagaimana diatur dalam Pasal 53 ayat (2) huruf b Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan Pasal 10 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 ;------------- Menimbang, bahwa berdasarkan pada uraian pertimbangan hukum di atas, Pengadilan berkesimpulan bahwa dalil-dalil Penggugat terbukti tidak beralasan hukum dan sebaliknya tindakan Tergugat dalam menerbitkan Objek Sengketa II terbukti tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik, sehingga Pengadilan menyatakan baha gugatan Penggugat harus dinyatakan ditolak untuk seluruhnya ; ------------------------------------------------------------------------------------------- Menimbang, bahwa oleh karena Pengadilan menyatakan untuk menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya maka berdasarkan ketentuan Pasal 110 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, kepada Penggugat dihukum untuk membayar biaya perkara yang besarnya ditetapkan dalam amar putusan ini ; ------------------------------------------------------ Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 107 UndangUndang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, terhadap alat bukti lainnya yang tidak dijadikan pertimbangan dalam putusan ini meskipun


sah sebagai alat bukti, Pengadilan tidak mempertimbangkan lebih lanjut karena tidak ada relevansinya dengan pokok sengketa akan tetapi tetap dilampirkan dalam berkas perkara dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Putusan ini ; --------------------------------------------------------------------------------------------------- Mengingat, ketentuan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan UndangUndang Nomor 9 Tahun 2004 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara serta peraturan perundang-undangan dan ketentuan hukum lain yang terkait, ------------------------------------------------------MENGADILI I. DALAM EKSEPSI :----------------------------------------------------------------------------1. Mengabulkan Eksepsi Tergugat tentang tenggang waktu terhadap Objek Sengketa I ; -----------------------------------------------------------------------------------2. Menolak eskepsi Tergugat selain dan selebihnya ; --------------------------------II. DALAM POKOK PERKARA :--------------------------------------------------------------1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;-----------------------------------2. Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam sengketa ini sejumlah Rp.321.000,- (tiga ratus dua puluh satu ribu rupiah) ;

---------- Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda pada hari Rabu, tanggal 10 Mei 2017, oleh kami AGUSTIN ANDRIANI,S.H. selaku Hakim Ketua Majelis MOHAMAD YUSUP,S.H. dan HERY ABDUH masing

sebagai

Hakim

Anggota,

Putusan

SASMITO, S.H.M.H. masingtersebut

diucapkan

dalam

persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 18 Mei 2017 oleh Majelis hakim tersebut diatas, dengan dibantu oleh SUWARNA, S.H., M.H.


sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda, dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat dan Kuasa Hukum Tergugat; ----

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA MAJELIS,

1. MOHAMAD YUSUP, S.H.

AGUSTIN ANDRIANI,S.H.

2. HERY ABDUH SASMITO, S.H.M.H.

PANITERA PENGGANTI,

SUWARNA, S.H.M.H.


Perincian Biaya Perkara Nomor : 04/G/2017/PTUN.SMD 1. Biaya Pendaftaran Gugatan

: Rp. 30.000, -

2. Biaya ATK

: Rp. 100.000, -

3. Biaya Panggilan

: Rp. 180.000,-

4. Biaya Pemeriksaan Setempat

: Rp. -

5. Sumpah

: Rp. -

6. Redaksi

: Rp. 5.000, -

7. Materai

: Rp. 6.000, -

Jumlah

Rp. 321.000,(Tiga ratus dua puluh satu ribu rupiah)


PTUN.SMD

Recommend Documents