PTUN.SMD

PUTUSAN Nomor: 10/G/2016/PTUN.SMD

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda, yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat pertama dengan acara biasa yang bersidang digedung yang ditentukan untuk itu di jalan Bung Tomo Nomor. 136 Samarinda, telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut dibawah ini dalam sengketa antara : HANAFIAH, SE, Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, Tempat tinggal Jln. Cendrawasih RT.18, RW. 06 No. 85, Kecamatan Tanjung Selor, Kabupaten

Bulungan,

Propinsi Kalimantan Utara, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 14 Maret 2016 memberikan kuasa kepada:………………………………………….............. 1. EFENDI MANGUNSONG,SH, M.Hum; 2. PASARMA SIAHAAN, SH; 3. WILIATER BUTAR BUTAR, SH; 4. WENDHY S. MARPAUNG, SH; 5. ARAS, SH; 6. WIWI WIDANINGSIH, SH; Keenamnya

Warga

Negara

Indonesia,

pekerjaan

Advokat, berkantor di Jln. Untung Suropati, Mahakam Square Blok C No. 3A Samarinda, baik secara bersama sama maupun sendiri sendiri; Selanjutnya disebut sebagai ................. PENGGUGAT; MELAWAN halaman 1 dari 32 Putusan Nomor : 10/G/2016/PTUN.SMD

BUPATI BULUNGAN, berkedudukan di Jln. Raya Jelarai Tanjung Selor, Kabupaten Bulungan, Propinsi Kalimantan Utara; berdasarkan

Surat

Kuasa

180/023/HK/IV/2016,

tanggal

Khusus 11

Nomor:

April

2016

memberikan kuasa kepada: …… 1

SULISTIA WIDARTI, SH, Jabatan: Kepala Bagian Hukum Setda Kab. Bulungan, Alamat Kantor Bupati Bulungan Jln. Jelarai Tanjung Selor;

2

RONI SILITONGA, SH, Jabatan :

Kasubbag

Bantuan dan Penyuluhan Hukum Setda Kab. Bulungan, Alamat. Kantor Bupati Bulungan Jln. Jelarai Tanjung Selor, baik

secara

bersama-sama

maupun

sendiri-

sendiri;…………..…………… Selanjutnya disebut sebagai ………… TERGUGAT;

Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut telah membaca dan menelaah : 1.

Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda Nomor: 10/PENDIS/2016/PTUN.SMD. tanggal 21 Maret 2016, tentang Lolos Dismissal Proses;

2.

Penetapan

Ketua

Pengadilan

Tata

Usaha

Negara

Samarinda

Nomor:

10/PEN/2016/PTUN.SMD. tanggal 21 Maret 2016, tentang Penunjukan Majelis Hakim; 3.

Penunjukan Panitera Nomor: 10/PEN/2016/PTUN.SMD. tanggal 21 Maret 2016, tentang Penunjukan Panitera Pengganti dan Juru Sita Pengganti;

4.

Penetapan Hakim Ketua Majelis

Nomor : 10/PEN-PP/2016/PTUN.SMD,

tanggal 22 Maret 2016, tentang Penentuan hari Pemeriksaan Persiapan; 5.

Penetapan Hakim Ketua Majelis

Nomor: 10/PEN-HS/2016/PTUN-SMD.

tanggal 10 Mei 2016 tentang Penentuan hari Persidangan pertama; halaman 2 dari 32 Putusan Nomor : 10/G/2016/PTUN.SMD

6.

Telah membaca dan memeriksa bukti surat yang diajukan oleh para pihak dalam persidangan;

7.

Telah mendengar keterangan – keterangan saksi para pihak di persidangan;

8.

Telah membaca berkas perkara Nomor. 10/G/2016/PTUN.SMD beserta seluruh lampiran yang terdapat didalamnya;

9.

Telah membaca Berita Acara Pemeriksaan Persiapan dan Berita Acara Persidangan dalam perkara tersebut;

TENTANG DUDUKNYA SENGKETA

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan Gugatan tertanggal 16 Maret 2016 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda tertanggal 16 Maret 2016 .dibawah Register Perkara Nomor: 10/G/2016/PTUN.SMD, sebagaimana telah diperbaiki pada tanggal 26 April 2016 yang mengemukakan alasan-alasan gugatan sebagai berikut:................................................................... 1.

Bahwa Penggugat adalah Pegawai Negeri Sipil yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Kalimantan Timur sesuai Surat Keputusan No. SK.842.821.12/12728, tanggal 31 Maret 1990, dengan Nomor Induk Pegawai ( NIP ) No. 131740810 kemudian berubah menjadi NIP. No. 19641231 198804 1 009 bekerja di Unit Kerja Dinas Pendidikan Kabupaten Bulungan dengan jabatan: Pelaksana, pangkat: Penata Muda Tingkat I Golongan III/b;

2.

Bahwa sebelumnya Penggugat diangkat sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil/Aparatur Sipil Negara (ASN) tanggal 31 Maret 1988, memulai pengabdian sebagai Guru Sekolah Dasar Inpres Kampung Long Pejungan, Kecamatan Long Pejungan perjuangan yang cukup panjang;

3.

Bahwa ternyata seluruh hasil perjuangan telah sirna karena Penggugat tersangkut perkara pidana, dimana dalam proses tingkat Pengadilan Negeri Tanjung Selor dalam putusan perkara No. 91/Pid. Sus/2010/PN.TG.Selor, tanggal 25 Januari halaman 3 dari 32 Putusan Nomor : 10/G/2016/PTUN.SMD

2011, Penggugat dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi dan dijatuhi hukuman penjara selama 4 tahun 6 bulan, dan ditingkat banding dikuatkan Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur sesuai putusan No. 67/Pid/2011/PT.KT.Smda tanggal 9 Agustus 2011, selanjutnya Penggugat mengajukan Kasasi pada Mahkamah Agung RI di Jakarta dan sampai saat ini belum ada pemberitahuan resmi (relas) yang ditanda tangani Penggugat dalam perkara Kasasi, dengan demikian perkara ini belum memperoleh kekuatan hukum tetap ( Inkracht van gewijsde ); 4.

Bahwa pada tanggal 17 Desember 2015 Penggugat diminta Kepala Dinas Pendidikan Bulungan untuk menghadap, guna menerima SK Pemberhentian Dengan Tidak Hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil, hal mana dapat dibuktikan dari adanya: -

Surat No.880/7865/Disdik I.2/2015 tanggal 17 Desember 2015;

-

Surat No.880/7866/Disdik I.2/2015 tanggal 17 Desember 2015;

-

Surat No.880/7867/Disdik I.2/2015 tanggal 17 Desember 2015;

-

Berita Acara Penyerahan Keputusan dan Daftar Hadir tanggal 17 Desember 2015;

5.

Bahwa setelah Surat Keputusan Penggugat terima, Penggugat menemukan faktafakta sebagai berikut: 5,1. Surat Keputusan pemberhentian Dengan Tidak Hormat tersebut, ditanda tangani oleh Syaiful Herman selaku Penjabat Bupati ( PJ. Bupati ); 5.2.

Bahwa pertimbangan diterbitkannya Surat Keputusan didasarkan putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 168 K/Pid. Sus/2013, tanggal 20 Pebruari 2014,

yang amar putusannya

menyatakan menolak

permohonan Kasasi terdakwa HANAFIAH, SE Bin Umar; 6.

Bahwa Surat Keputusan yang diterima Penggugat adalah sebagai keputusan tertulis yang bersifat konkrit, individual dan final sesuai ketentuan UndangUndang No. 51 Tahun 2009 pasal

1 butir 9, akan tetapi terbitnya Surat

halaman 4 dari 32 Putusan Nomor : 10/G/2016/PTUN.SMD

Keputusan tersebut diluar kewenangan dan bertentangan dengan UndangUndang, dengan alasan: 6.1. Surat Keputusan diterbitkan bukan kewenangan Penjabat Bupati, seharusnya kewenangan

Bupati,

dengan

pengecualian

apabila

pemberhentian

Penggugat tetap dilakukan oleh Penjabat Bupati, maka harus lebih dahulu mendapat persetujuan tertulis dari Menteri Dalam Negeri. Tindakan mana telah bertentangan dengan Peraturan Pemerintah No. 49 Tahun 2008 pasal 132 A, mengenai larangan terhadap Penjabat Kepala Daerah atau Pelaksana Tugas Kepala Daerah, dipertegas dengan Surat Kepala Badan Kepegawaian Negara No. K. 26-30/5.100-2/99 tanggal 19 Oktober

2015

yang

ditujukan

kepada

seluruh

Pejabat

Pembina

Kepala

Daerah

dibidang

Kepegawaian Instansi Pusat dan Daerah. Penjelasan

atas

kewenangan

Penjabat

Kepegawaian pada point “ 2 “ menjelaskan “ Penjabat Kepala Daerah tidak memiliki kewenangan mengambil atau menetapkan keputusan yang memiliki akibat hukum ( civil effect ) pada aspek kepegawaian untuk melakukan mutasi pegawai yang berupa pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian dalam/dari jabatan ASN, menetapkan keputusan hukuman disiplin yang berupa pembebasan dari jabatan atau pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai Pegawai Negeri Sipil, kecuali setelah mendapat persetujuan tertulis dari Menteri Dalam Negeri”; 6.2. Dalam Undang-Undang No. 5 Tahun 2014 pasal 87 angka

“ 4 b “

ditegaskan, bahwa tentang Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil Tidak Dengan Hormat karena: “ Dihukum penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan dan/atau pidana umum “; halaman 5 dari 32 Putusan Nomor : 10/G/2016/PTUN.SMD

Bahwa perkara No. 91/Pid.Sus/2010/PN.Tg.Selor, tanggal 25 Januari 2011, belum memperoleh kekuatan hukum tetap oleh karena sampai hari ini tidak ada bukti yang diterima Penggugat yang menyatakan perkara tersebut telah memperoleh kekuatan hukum tetap; 7.

Bahwa adapun yang menjadi alasan Penggugat untuk memohon pencabutan Surat Keputusan a quo adalah hal-hal sebagai berikut: 7.1

Gugatan, Penggugat ajukan tidak melampaui masa daluwarsa atau tenggang waktu 90 ( Sembilan puluh ) hari sejak diterima Penggugat Surat Keputusan (Obyek sengketa) tanggal 17 Desember 2015 sesuai Berita Acara Penyerahan Surat Keputusan oleh Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bulungan (vide pasal 55 Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 jo. Undang-Undang No. 9 Tahun 2004 jo. Undang-Undang No. 51 Tahun 2009);

7.2. Surat Keputusan tersebut telah merugikan kepentingan Penggugat, karena masih punya masa kerja 7 ( tujuh ) tahun, akibat kerugian maka oleh Undang-Undang diberikan hak untuk memohon pembatalan atau pernyataan tidak sah atas Surat Keputusan dimaksud sesuai ketentuan pasal 53 ayat 1 UU NO. 51 Tahun 2009, dan Penggugat mohon kepada Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda agar memerintahkan Tergugat mencabut Keputusan yang menjadi obyek sengketa; 8.

Bahwa dari apa yang telah Penggugat uraikan dalam fundamentum petendi, maka Tindakan Penjabat Bupati yang menerbitkan Surat Keputusan Pemberhentian Tidak Dengan Hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil pada Pemerintah Kabupaten Bulungan kepada Penggugat , perbuatan mana telah bertentangan ketentuan yang berlaku dan azas-azas hukum pemerintahan yang baik Yakni: -

Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;

-

Peraturan Pemerintah Nomor. 49 Tahun 2008 tentang pemilihan, Pengesahan Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil halaman 6 dari 32 Putusan Nomor : 10/G/2016/PTUN.SMD

Kepala Daerah yang dipertegas dengan Surat Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor. K.26-30/V.100-/99 tanggal 19 Oktober 2015; -

Asas Kepastian Hukum “ Asas dalam Negara hukum yang mengutamakan landasan peraturan perundang-undangan, kepatutan, dan keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggaraan pemerintah “ ;

-

Asas Kecermatan “ Asas yang mengandung arti bahwa suatu keputusan harus didasarkan pada informasi dan dokumen yang lengkap untuk mendukung legalitas pengambilan keputusan, sehingga keputusan yang bersangkutan dipersiapkan dengan cermat sebelum keputusan itu diambil atau diucapkan”;

9.

Bahwa demi efektifnya gugatan Penggugat dan demi tegaknya aturan serta guna menghindari kerugian dari Penggugat dan mengantisipasi berlarut-larutnya masa persidangan yang berasal dari pihak Tergugat dengan adanya Surat Keputusan yang menjadi obyek sengketa dalam perkara ini, maka beralasan dan patut bila Penggugat memohon agar Keputusan Tata Usaha Negara dimaksud dapat ditunda pelaksanaannya selama proses pemeriksaan administrasinya berjalan hingga ada putusan Pengadilan yang memperoleh kekuatan hukum tetap sebagaimana diatur dalam pasal 67 ayat 2, 3 dan 4 huruf a UU No. 5 Tahun 1986 jo UU No. 9 tahun 2004 jo UU No. 51 Tahun 2009; Berdasarkan apa yang Penggugat uraikan diatas, Penggugat memohon dengan hormat pada Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda agar kiranya berkenan menerima gugatan Penggugat dan untuk selanjutnya memberikan putusan;

Dalam Permohonan Penundaan Memberikan penetapan penundaan yang memerintahkan kepada Tergugat/Bupati Bulungan untuk menunda pelaksanaan lebih lanjut KeputusanTata Usaha Negara berupa:

halaman 7 dari 32 Putusan Nomor : 10/G/2016/PTUN.SMD

-

Surat Keputusan Bupati Bulungan Nomor: 888/28/BKD-II/X/2015 tanggal 19 Oktober 2015, tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil kepada Hanafiah, SE NIP. 19641231 198804 1 009 Pegawai Ngeri Sipil pada Pemerintah Kabupaten Bulungan, yang ditandatangani oleh SYAIFUL HERMAN selaku Penjabat Bupati Bulungan ( PJ

Bupati ), dapat ditunda

pelaksanaannya selama proses pemeriksaan administrasinya berjalan hingga ada putusan Pengadilan yang memperoleh kekuatan hukum tetap sebagaimana diatur dalam pasal 67 ayat 2, 3, 4 huruf . a UU No. 5 Tahun 1986 Jo UU No. 9 Tahun 2004 jo. UU. Nomor. 51 Tahun 2009; Dalam Pokok Perkara: 1.

Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

2.

Menyatakan batal atau tidak sah Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan oleh Penjabat Bupati berupa: Surat Keputusan Bupati Bulungan Nomor: 888/28/BKD-II/X/2015 tanggal 19 Oktober 2015, tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil kepada Hanafiah, SE

NIP.

19641231 198804 1 009, Pegawai Negeri Sipil pada Pemerintah Kabupaten Bulungan; 3.

Memerintahkan kepada Tergugat Bupati Bulungan untuk mencabut “ Surat Keputusan Bupati Bulungan Nomor: 888/28/BKD-II/X/2015 tanggal 19 Oktober 2015, tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil kepada Hanafiah, SE NIP: 19641231 198804 1 009 Pegawai Negeri Sipil pada Pemerintah Kabupaten Bulungan”;

4.

Memerintahkan Tergugat untuk merehabilitasi kedudukan Penggugat pada kedudukan semula sebagai Pelaksana Sub. Bagian umum dan Kepegawaian Dinas Pendidikan Kabupaten Bulungan atau pada jabatan lain yang sederajat, berikut memulihkan segala hak-hak Penggugat;

5.

Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara;

halaman 8 dari 32 Putusan Nomor : 10/G/2016/PTUN.SMD

Menimbang,

bahwa

atas

gugatan

Penggugat

tersebut

Tergugat

mengajukan jawaban tertanggal 10 Mei 2016 yang pada pokoknya berisi sebagai berikut: DALAM EKSEPSI Keputusn yang dikeluarkan Tergugat Nomor: 888/BKD-II/X/2015 tertanggal 10 Oktober 2015 tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Sebagai Pegawai Negeri Sipil Kepada HANAFIAH, SE NIP.196412311988041009 Pegawai Negeri Sipil Pada Pemerintah Kabupaten Bulungan Bukan Termasuk Pengertian Keputusan Tata Usaha Negara ( KTUN ) dengan urain sebagai berikut: 1.

Bahwa Penggugat dalam surat Gugatannya mengakui dan membenarkan bahwa sebelum Tergugat menerbitkan Keputusan Nomor: 888/28/BKD-II/X/2015 tertanggal 19 Nopember 2015, telah didahului dan membenarkan adanya fakta tentang suatu tindak pidana yang dilakukan oleh Penggugat sehingga dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi dan dijatuhi hukuman selam 4 Tahun dan 6 Bulan berdasarkan putusan Pengadilan Negeri Tanjung Selor Nomor : 91/Pid.Sus/2010/PN.Tg.Slr tertanggal 25 Januari 2011 yang kemudian di kuatkan oleh Putusan Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur Nomor: 67/Pid/2011/PT.KT.SMDA tertanggal 9 Agustus 2011;

2.

Bahwa Mahkamah Agung RI dalam putusannya Nomor : 168 K/ Pid Sus /2013 tertanggal 20 Pebruari 2014

dalam Amar Putusannya menyatakan menolak

Permohonan Kasasi dari Penggugat; 3.

Bahwa dalam diktum menimbang Penerbitan Keputusan Tergugat Nomor : 888/28/BKD-II/X/2015 tertanggal 19 Oktober 2015 yang merupakan obyek gugatan disebutkan adanya dasar berupa Putusan Pengadilan Negeri Tanjung Selor Nomor : 91/Pid.Sus/PN. Tg.Slr tertanggal 25 Januari 2011 Kemudian Putusan

Pengadilan

Tinggi

Kalimantan

Timur

Nomor

:

67/Pid/2011/PT.KT.SMDA tertanggal 9Agustus 2011 serta Putusan Mahkamah halaman 9 dari 32 Putusan Nomor : 10/G/2016/PTUN.SMD

Agung RI Nomor: 168 K/Pid Sus/2013 tertanggal 20 Pebruari 2014 dikaitkan dengan pasal 87 (4) huruf b Undang Undang Nomor . 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara sehingga perlu menetapkan Keputusan tersebut; 4.

Bahwa berdasarkan pasal 2 huruf (e) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang menyebutkan bahwa “ tidak termasuk dalam pengertian Keputusan Tata Usaha Negara menurut Undang Undang ini “; e. Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan atas dasar

hasil

pemeriksaan badan peradilan berdasarkan ketentuan perundang undangan yang berlaku” 5.

Bahwa Penerbitan Keputusan Bupati Tergugat Nomor 888/28/BKD-II/X/2015 tertanggal 19 Oktober 2015 yang didasarkan adanya suatu hasil pemeriksaan badan peradilan maka Keputusan yang menjadi obyek sengketa ini dapat dikategorikan bukan termasuk dalam Keputusan Tata usaha Negara sebagaimana pasal 2 huruf (e) Undang Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sehingga sangat beralasan sekali apabila Majelis Hakim yang terhormat untuk menolak gugatan Penggugat atau menyatakan bahwa gugatan ini tidak dapat diterima untuk seluruhnya;

DALAM POKOK PERKARA 1.

Bahwa segala yang termuat dalam eksepsi diatas sepanjang dibenarkan oleh hukum dan relevan dengan pokok perkara mohon dianggap termuat kembali dalam pokok perkara;

2.

Bahwa Tergugat dengan tegas menolak seluruh dalil-dalil yang disampaikan oleh Penggugat kecuali hal-hal yang secara tegas dan diakui kebenarannya;

3.

Bahwa Tergugat menolak dalil Penggugat pada angka 8 ( delapan ) yang menyatakan tindakan Pejabat Bupati yang menerbitkan Surat Pemberhentian Tidak Dengan Hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil pada Pemerintah Kabupaten halaman 10 dari 32 Putusan Nomor : 10/G/2016/PTUN.SMD

Bulungan Kepada Penggugat bertentangan dengan ketentuan yang berlaku dan asas-asas Hukum Pemerintahan yang baik; 4.

Bahwa Penggugat merupakan Pegawai Negeri Sipil yang tersangkut perkara pidana yang telah diputus oleh Pengadilan Negeri Tanjung Selor berdasarkan putusan Nomor 91/Pid.Sus/ 2010/PN.Tg.Slr tertanggal 25 Januari 2011 dengan putusan bahwa Penggugat dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi dan dijatuhi hukuman penjara selama 4 Tahun dan 6 Bulan dan putusan tersebut dikuatkan pada tingkat banding sesuai Putusan Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur Nomor. 67/Pid/2011/PT.KT.SMD tertanggal 9 Agustus 2011 yang diakui sendiri oleh Penggugat dalam gugatannya;

5.

Bahwa kemudian Mahkamah Agung RI berdasarkan putusan Nomor. 168K/Pid.Sus/2013 tertanggal 20 Pebruari 2014 mengeluarkan putusan yang menolak permohonan kasasi dari Penggugat;

6.

Bahwa dalam pasal 2 ayat (1) UU Nomor 22 Tahun 2002 tentang Grasi dalam penjelasan disebutkan bahwa: Yang dimaksud putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap adalah : -

Putusan pengadilan Tingkat Pertama yang tidak diajukan banding atau kasasi dalam waktu yang ditentukan oleh Undang Undang tentang hukum acara pidana;

-

Putusan pengadilan tingkat banding yang tidak diajukan kasasi dalam waktu yang ditentukan oleh Undang Undang tentang hukum acara pidana, atau Putusan Kasasi

7.

Bahwa berdasarkan pasal 87 ayat (4) huruf b Undang Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara disebutkan bahwa “ Pegawai Negeri Sipil diberhentikan tidak dengan hormat karena:

halaman 11 dari 32 Putusan Nomor : 10/G/2016/PTUN.SMD

b. dihukum penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan dan/atau pidana umum” 8.

Bahwa dalam pasal 9 huruf (a) PP No. 32 Tahun 1979 tentang Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil sebagaimana terakhir diubah oleh PP Nomor 19 Tahun 2013 disebutkan : “ Pegawai Negeri Sipil diberhentikan tidak dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil apabila dipidana penjara atau kurungan berdasarkan Keputusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukukm yang tetap, karena : a. Melakukan suatu tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana yang ada hubungannya dengan jabatan”;

9.

Bahwa berdasarkan putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut

diatas dan mengacu pada peraturan Kepegawaian maka Tergugat

mengeluarkan Keputusan Nomor. 888/28/BKD-II/X/2015 tertanggal 19 Oktober 2015 tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil kepada Penggugat sehingga secara substansi Keputusan tersebut telah sesuai dengan peraturan yang berlaku dan merupakan amanat dari Undang Undang Kepegawaian; 10. Bahwa Tergugat secara procedural tidak serta merta mengeluarkan Surat

Keputusan mengenai Pemberhentian Tidak Dengan Hormat kepada Penggugat melainkan terlebih dahulu mengeluarkan Keputusan Bupati Bulungan Nomor. 923/K-IX/800/2010 tertanggal 06 September 2010 tentang Pemberhentian Sementara kepada Penggugat; 11. Bahwa selama lebih dari 5 tahun Penggugat telah diberhentikan sementara oleh

Tergugat sehingga untuk memenuhi Asas Kepastian Hukum pihak Tergugat menyurati Pengadilan Negeri Tanjung Selor dan menanyakan mengenai Kejelasan Perkara Penggugat apabila telah diputus agar salinan putusannya dapat halaman 12 dari 32 Putusan Nomor : 10/G/2016/PTUN.SMD

diberikan kepada Pemerintah Daerah berdasarkan Surat Nomor. 800/638/BKDII/V/2015 tertanggal 11 Mei 2015, hal ini sebagai tindak lanjut terhadap Pemberhentian Sementara kepada Penggugat sehingga berdasarkan hal tersebut Pengadilan Negeri Tanjung Selor memberikan salinan putusan Mahkamah Agung Nomor. 168 K/Pid.Sus/ 2013 kepada Tergugat; 12. Bahwa terkait dengan salinan putusan yang belum diterima oleh Penggugat

sehingga menurut penggugat perkara tersebut belum memperoleh kekuatan hukum tetap hal tersebut bukanlah menjadi urusan dari Tergugat karena terkait dengan eksekusi dari pihak Aparat Penegak Hukum dan Administrasi Pengadilan, karena dalam surat yang dikirim oleh Tergugat disampaikan mengenai perkembangan perkara Penggugat sehingga secara logika tidaklah mungkin Pengadilan Negeri Tajung Selor memberikan sebuah salinan putusan Pengadilan yang belum berkekuatan hukum tetap atau tidak mungkin diberikan kepada Tergugat selaku pihak ketiga apabila salinan putusan tersebut belum dikirim kepada Penggugat; 13. Bahwa Tergugat menolak dalil gugatan Penggugat mengenai kewenangan

Pejabat Bupati Bulungan dalam mengeluarkan surat Keputusan Pemberhentian Tidak Dengan Hormat kepada Penggugat, karena Penggugat telah keliru dalam mengambil dasar surat Kepala BKN Nomor. K.26-30/V.100-2/99 tanggal 19 Oktober 2015 karena mengambil dasar yang keliru yakni di poin a sementara Tergugat dalam mengeluarkan Keputusan mengacu dalam point b yang menyebutkan: b.

Pejabat Kepala Daerah memiliki Kewenangan mengambil atau menetapkan keputusan yang memiliki akibat hukum ( Civil effect ) pada aspek kepegawaian tanpa mendapat persetujuan tertulis dari Menteri Dalam Negeri yang antara lain berupa pengangkatan CPNS/PNS, kenaikan pangkat, pemberian ijin perkawinan dan perceraian, keputusan hukuman disiplin selain yang berupa pembebasan dari jabatan atau pemberhentian halaman 13 dari 32 Putusan Nomor : 10/G/2016/PTUN.SMD

dengan tidak hormat atas permintaan sendiri sebagai pegawai negeri sipil dan pemberhentian dengan hormat/tidak dengan hormat sebagai pegawai negeri sipil selain karena dijatuhi hukuman disiplin; 14. Bahwa Keputusan yang dikeluarkan oleh Tergugat terkait Pemberhentian Tidak

Dengan Hormat kepada Penggugat merupakan keputusan terkait dengan kejahatan jabatan sebagaimana diatur dalam pasal 87 ayat (4) huruf b Undang Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara dan pasal 9 huruf (a) Peraturan Pemerintah

PP Nomor. 32 Tahun 1979 sebagaimana diubah

terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2008 tentang Pemberhentian Pegaawai Negeri Sipil hal ini apabila mengacu pada surat BKN Nomor K.26-30/V.100.2/99 tertanggal 19 Oktober 2015 maka Tergugat mengambil dalam huruf b dan bukan merupakan tindakan hukum sebagaimana dimaksud dalam huruf a surat BKN tersebut; 15. Bahwa terkait dengan permohonan penundaan yang disampaikan oleh Penggugat

maka mengacu pada pasal 67 ayat (1) dan ayat (4) huruf a Undang Undang Nomor 5 Tahun 1986 sebagaimana terakhir diubah dengan Undang Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang menyatakan bahwa Gugatan tidak menunda atau menghalangi dilaksanakannya suatu Keputusan yang digugat dan hanya dikabulkan apabila terdapat suatu keadaan yang sangat mendesak, maka sepatutnya Majelis Hakim yang mulia untuk dapat menolak permohonan penundaan yang diajukan oleh Penggugat; 16. Bahwa berdasarkan dalil-dalil hukum dan fakta hukum tersebut diatas berkenaan

kiranya Majelis Hakim yang kami muliakan agar dapat menerima jawaban Tergugat dan menolak Gugatan Penggugat atau menyatakan gugatan tersebut tidak dapat diterima; Maka berdasarkan hal-hal sebagaimana tersurat dan tersirat diatas, dengan ini mohon kehadapan Majelis Hakim berkenan untuk memutus: Dalam Permohonan Penundaan halaman 14 dari 32 Putusan Nomor : 10/G/2016/PTUN.SMD

-

Menolak Permohonan Penetapan Penundaan Penggugat terhadap Surat Keputusan Bupati Bulungan Nomor. 888/28/BKD-II/X/2015 tertanggal 19 Oktober 2015 tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil Kepada Hanafiah, SE NIP. 196412311988041009 Pegawai Negeri Sipil Pada Pemerintah Kabupaten Bulungan;

Dalam Eksepsi 1.

Menerima Eksepsi Tergugat;

2.

Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (niet on varkelijk verklaard);

Dalam Pokok Perkara 1.

Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau menyatakan bahwa gugatan Penggugat tidak dapat diterima;

2.

Menyatakan Sah Keputusan Bupati Bulungan Nomor 888/28/BKD-II/X/2015 tanggal 19 Oktober 2015 tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil kepada Hanafiah, SE NIP.196412311988041009 Pegawai Negeri Sipil pada Pemerintah Kabupaten Bulungan;

3.

Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa atas jawaban Tergugat, Penggugat telah mengajukan Replik tertanggal 18 Mei 2016 dan selanjutnya atas Replik Penggugat , Tergugat telah menyampaikan Dupliknya tertanggal 26 Mei 2016. selengkapnya sebagaimana termuat dalam berita acara persidangan perkara ini yang merupakan satu kesatuan tidak terpisahkan dan turut dipertimbangkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis berupa foto copy surat yang bermaterai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya atau foto copynya dan telah dilegalisir di kantor pos, sehingga secara formal dapat dijadikan alat bukti, yang diberi tanda P – 1 sampai dengan P - 8 sebagai berikut: halaman 15 dari 32 Putusan Nomor : 10/G/2016/PTUN.SMD

1.

Bukti

P - 1.

Foto copy dari foto copy Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Kalimantan Timur Nomor. SK.842.821. 12/12728 tanggal 31 Maret 1990, tentang Pengangkatan

Pegawai

Negeri

Sipil

atas

nama

HANAFIAH, berikut lampirannya; 2.

Bukti

P - 2.

Foto copy sesuai dengan aslinya Kartu Pegawai Negeri Sipil atas nama HANAFIAH, NIP. 131740810;

3.

Bukti

P - 3.

Foto copy sesuai dengan aslinya Kartu Nomor Induk Pegawai Elektronik ( KPE ) NIP : 19641231198804 1 059 atas nama HANAFIAH;

4.

Bukti

P - 4.

Foto copy sesuai dengan aslinya Surat Keputusan Kepala Badan Administrasi Kepegawaian Negara Nomor. 1700907/KEP/SD/91, tanggal 7 Agustus 1991, tentang Kenaikan Pangkat dari Pengatur Muda ( II/a ) menjadi Pengatur Muda Tingkat I

( II/b ) an.

HANAFIAH; 5.

Bukti

P - 5.

Foto copy sesuai dengan aslinya Petikan Keputusan Kepala

Badan

Kepegawaian

Negara

No.

0001/KV/VIII/26407/KEP/2008/P, tanggal 06 Oktober 2008 tentang Perubahan NIP Lama : 131740810 dengan Penetapan NIP Baru : 19641231 198804 1 059 pada Unit Kerja Kabupaten Bulungan; 6.

Bukti

P - 6.

Foto copy sesuai dengan aslinya Surat Kepala Dinas Pendidikan

Kabupaten

Bulungan

Nomor

:

880/7865/Disdik I .2/2015, tanggal 17 Desember 2015, perihal Penyerahan SK Pemberhentian yang ditujukan kepada Sdr. HANAFIAH, SE;

halaman 16 dari 32 Putusan Nomor : 10/G/2016/PTUN.SMD

7.

Bukti

P - 7.

Foto copy sesuai dengan aslinya Berita Acara Penyerahan Surat Keputusan Bupati Bulungan tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil oleh Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bulungan kepada Hanafiah, SE tanggal 17 Desember 2015 berikut lampirannya;

8.

Bukti

P - 8.

Foto copy sesuai dengan aslinya Surat Keputusan Bupati

Bulungan

Nomor:

888/28/BKD-II/X/2015,

tanggal 19 Oktober 2015, tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Sebagai Pegawai Negeri Sipil kepada HANAFIAH, SE, NIP . 196412311988041009 Pegawai Negeri Sipil Pada Pemerintah Kabupaten Bulungan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil sanggahannya Tergugat telah mengajukan alat bukti tertulis berupa foto copy surat-surat yang bermaterai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya atau foto copynya dan telah dilegalisir di kantor pos, sehingga secara formal dapat dijadikan alat bukti, yang diberi tanda T – 1 sampai dengan T- 9 sebagai berikut: 1.

Bukti

T–1.

Foto copy sesuai dengan aslinya

Surat Keputusan

Pemberhentian Sementara Sebagai pegawai Negeri Sipil an. HANAFIAH, SE NIP. 196412311988041009; 2.

Bukti

T - 2.

Foto copy sesuai dengan aslinya Surat Keputusan Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Sebagai Pegawai Negeri

Sipil

Sdr.

HANAFIAH,

SE

NIP.

196412311988041009 Pegawai Negeri Sipil Pada Pemerintah Kabupaten Bulungan; 3.

Bukti

T - 3.

Foto copy sesuai dengan aslinya Surat BKD Bulungan kepada Pengadilan Negeri Tanjung Selor Nomor. halaman 17 dari 32 Putusan Nomor : 10/G/2016/PTUN.SMD

800/638/BKD-II/V/2015, perihal Permintaan Salinan Putusan; 4.

Bukti

T - 4.

Foto copy Salinan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor. 168K/Pid.Sus/2013 tertanggal 20 Februari 2014;

5.

Bukti

T – 5.

Foto copy dari foto copy Surat Kepala Badan Kepegawaian Negara ( BKN ) Nomor. K.26-30/V.1002/99 tertanggal 19 Oktober 2015, tentang Penjelasan atas kewenangan Penjabat Kepala Daerah di bidang Kepegawaian;

6.

Bukti

T - 6.

Foto copy sesuai dengan aslinya Surat Dinas Pendidikan terkait Penyerahan SK Pemberhentian an. HANAFIAH, SE Nomor: 880/7865/disdik

I.2/2015 tertanggal 17

Desember 2015; 7.

Bukti

T - 7.

Foto copy sesuai dengan aslinya Berita Acara Penyerahan Surat Keputusan Bupati Bulungan terkait Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Kepada Sdr. HANAFIAH, SE;

8.

Bukti

T - 8.

Foto copy sesuai dengan aslinya Daftar Hadir Penyerahan SK Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Sdr. HANAFIAH, SE;

9.

Bukti

T - 9.

Foto copy dari Salinan Putusan PTUN. Semarang Nomor. 55/G/2012/PTUN.Smg;

Menimbang, bahwa pihak Penggugat dan pihak Tergugat telah menyerahkan kesimpulannya pada persidangan tanggal 21 Juli 2016;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi dipersidangan selama pemeriksaan perkara ini selengkapnya sebagaimana tercantum dalam berita acara halaman 18 dari 32 Putusan Nomor : 10/G/2016/PTUN.SMD

persidangan didalam perkara ini adalah merupakan satu kesatuan dengan uraian putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya kedua belah pihak yang berperkara menyatakan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat tersebut adalah sebagaimana terurai pada bagian tentang duduk perkara tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa obyek sengketa dalam perkara ini adalah Surat Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan Tergugat berupa : "Surat Keputusan Bupati Bulungan Nomor: 888/28/BKD-II/X/2015 tanggal 19 Oktober 2015, tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil kepada Hanafiah, S.E., NIP. 19641231 198804 1 009, Pegawai Negeri Sipil pada Pemerintah Kabupaten Bulungan" (vide Bukti P.1 = T.2)

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu mengenai syarat formal dalam pengajuan gugatan, yaitu : apakah Keputusan Tata Usaha Negara obyek sengketa a quo telah memenuhi ketentuan Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang perubahan kedua atas UU Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati dengan teliti obyek sengketa in litis, Majelis Hakim mendapatkan fakta hukum bahwa surat keputusan obyek sengketa a quo yang diterbitkan Tergugat tersebut merupakan suatu Keputusan Tata Usaha Negara, karena memenuhi syarat sebagaimana yang ditentukan Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, bahwa halaman 19 dari 32 Putusan Nomor : 10/G/2016/PTUN.SMD

Surat Keputusan Gubernur Kalimantan Selatan yang menjadi Obyek Sengketa dalam sengketa in litis adalah merupakan penetapan tertulis yang dikeluarkan Badan/Pejabat Tata Usaha Negara, dalam hal ini Bupati Bulungan, berisi tindakan hukum tata usaha negara yang mendasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku, bersifat konkrit karena obyek sengketa yang diputuskan dalam Keputusan Tata Usaha Negara itu tidak abstrak tetapi berwujud tertentu atau dapat ditentukan yaitu tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil kepada Hanafiah, S.E., NIP. 19641231 198804 1 009, Pegawai Negeri Sipil pada Pemerintah Kabupaten Bulungan, individual karena Keputusan Tata Usaha Negara in litis ditujukan kepada Hanafiah, S.E. bersifat final karena diterbitkan oleh Bupati Bulungan (Tergugat) yang tidak perlu adanya persetujuan atasannya atau persetujuan Badan/Pejabat Tata Usaha Negara yang lainnya lagi, serta menimbulkan akibat hukum bagi Penggugat yaitu Penggugat diberhentikan Pegawai Negeri Sipil pada Pemerintah Kabupaten Bulungan; Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai kepentingan dalam pengajuan gugatan, hal ini berkaitan dengan ketentuan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 yang menyatakan bahwa orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara, jadi hanya orang atau badan hukum perdata yang mempunyai kepentingan dirugikan saja yang boleh mengajukan gugatan ke pengadilan. Hal ini sesuai dengan asas hukum dalam Peradilan Tata Usaha Negara yang dikenal dengan adagium “Point ‘d Interest, point ‘d action” atau “No interest No action”, yang berarti tanpa ada kepentingan tidak boleh mengajukan gugatan ke Pengadilan ; Menimbang, bahwa di dalam gugatannya, Penggugat mendalilkan bahwa keputusan yang telah ditetapkan oleh Tergugat, jelas telah merugikan terhadap kepentingan Penggugat, karena sejak di tetapkannya Surat Keputusan Obyek halaman 20 dari 32 Putusan Nomor : 10/G/2016/PTUN.SMD

Sengketa tersebut, status Kepegawaian Penggugat telah dicabut berikut segala Hak hak yang berkaitan dengan status Pegawai Negeri Penggugat; Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa terdapat kepentingan Penggugat dalam mengajukan gugatan terhadap obyek sengketa a quo, karena Penggugat merupakan pihak yang dituju langsung oleh obyek sengketa in litis, karena apabila obyek sengketa a quo dilaksanakan, maka jelas akan membawa akibat hukum kerugian bagi Penggugat, sehingga dengan demikian hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 53 ayat (1) tersebut di atas ; Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat, Tergugat telah mengajukan Eksepsi yang dituangkan dalam Jawaban tertanggal 19 Februari 2016, sehingga sebelum mempertimbangkan pokok perkaranya, Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan eksepsi dari Tergugat tersebut yang pada pokoknya adalah sebagai berikut : DALAM EKSEPSI : Menimbang, bahwa didalam dalil Jawabannya, Tergugat telah pula mengajukan Eksepsi : - Obyek Sengketa a quo bukan Termasuk Pengertian Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN) sebagaimana diatur dalam pasal 2 huruf (e) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang menyebutkan bahwa “ tidak termasuk dalam pengertian Keputusan Tata Usaha Negara menurut Undang Undang ini “; e. Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan atas dasar

hasil

pemeriksaan badan peradilan berdasarkan ketentuan perundang undangan yang berlaku” halaman 21 dari 32 Putusan Nomor : 10/G/2016/PTUN.SMD

Menimbang, bahwa mengenai Pemberhentian Tidak Dengan Hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil yang dikeluarkan oleh Tergugat, didasarkan atas Pasal 87 ayat (4) huruf b Undang - Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara sebagaimana tercantum dalam Konsideran "Menimbang" huruf d Obyek Sengketa a quo (vide Bukti T.1);

Menimbang, bahwa terkait eksepsi Tergugat yang menyatakan bahwa Obyek Sengketaa quo termasuk dalam Keputusan Tata Usaha Negara yang dikecualikan sebagaimana diatur dalam Pasal 2 huruf e Undang - Undang Nomor 9 tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Majelis Hakim berpendapat bahwa meskipun diawali dengan adanya Putusan Pengadilan Umum, tetapi kewenangan Tergugat dalam menerbitkan Obyek Sengketa didasarkan atas Undang - Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara ;

Menimbang, bahwa meskipun telah terdapat Putusan Pengadilan Umum mengenai Tindak Pidana Korupsi, Tergugat tidak dapat serta merta mengeluarkan Obyek Sengketa a quo apabila tidak diatur dalam Undang - Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara dan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1979 jo. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2008 tentang Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa Obyek Sengketa a quo tidaklah dapat dikaterogikan sebagai Keputusan Tata Usaha Negara yang dikecualikan sebagaimana diatur dalam Pasal 2 huruf e Undang - Undang Nomor 9 tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara ;

Menimbang, bahwa karena Obyek Sengketa a quo bukanlah termasuk dalam Keputusan Tata Usaha Negara yang dikecualikan, maka terhadap Eksepsi Tergugat cukuplah beralasan hukum untuk ditolak ; halaman 22 dari 32 Putusan Nomor : 10/G/2016/PTUN.SMD

Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan akan mempertimbangkan mengenai Pokok Perkaranya sebagai berikut ; DALAM POKOK PERKARA : Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Penggugat sebagaimana adalah sebagaimana diuraikan dalam duduknya perkara tersebut di atas ; Menimbang, bahwa menurut penjelasan resmi Pasal 53 Undang- undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara jo. Undang-Undang No. 9 Tahun 2004 jo. Undang-Undang No. 51 Tahun 2009, pengujian terhadap legalitas obyek sengketa a quo dapat dinilai meliputi antara lain : 1. Segi Kewenangan, yaitu apakah Tergugat mempunyai wewenang untuk menerbitkan objek sengketa a quo atau tidak ; 2. Segi Prosedur, yaitu apakah penerbitan objek sengketa a quo telah sesuai dengan prosedur formal yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku atau tidak ; 3. Segi Substansi/Materiil, yaitu apakah penerbitan objek sengketa a quo telah sesuai

dengan

peraturan

perundang-undangan

yang

berlaku

secara

substansi/materiil atau tidak. Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan akan mempertimbangkan terlebih dahulu mengenai Kewenangan Tergugat dalam menerbitkan Objek Sengketa a quo, hal tersebut sesuai dengan salah satu inti permasalahan yang didalilkan Penggugat didalam Gugatannya antara lain adalah bahwa Objek Sengketa a quo diterbitkan oleh Pejabat Bupati dan bukanlah oleh Bupati Definitif, sehingga menurut Penggugat, Objek Sengketa tersebut tidak diterbitkan oleh Pejabat yang berwenang ; Menimbang, bahwa terkait Kewenangan penerbitan suatu Surat Keputusan Tata Usaha Negara berupa Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Sebagai Pegawai Negeri Sipil, diatur dalam : halaman 23 dari 32 Putusan Nomor : 10/G/2016/PTUN.SMD

-

Undang Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara paragraph 12 tentang Pemberhentian. ;

-

Peraturan Pemerintah PP Nomor. 32 Tahun 1979 jo. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2008 tentang Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil ; Pegawai Negeri Sipil diberhentikan tidak dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil apabila dipidana penjara atau kurungan berdasarkan keputusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap, karena : a. melakukan suatu tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan; atau b. melakukan suatu tindak pidana kejahatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 104 sampai dengan Pasal 161 Kitab Undang-undang Hukum Pidana.

-

Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 jo. Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2009 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil ; Pasal 1 angka (5) Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah Kabupaten/Kota adalah Bupati/Walikota. Pasal 1 angka (6) Pejabat yang berwenang adalah Pejabat yang mempunyai kewenangan mengangkat, memindahkan, dan memberhentikan Pegawai Negari Sipil sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pasal 14 ayat (1) Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah Kabupaten/Kota menetapkan : d. Pengangkatan, pemindahan, pemberhentian Pegawai Negeri Sipil dalam dan dari jabatan struktural eselon III ke bawah dan jabatan fungsional yang jenjangnya setingkat dengan jabatan struktural eselon II kebawah dilingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten /Kota.

Menimbang, bahwa Penggugat adalah Pegawai Negeri Sipil di Pemerintah Daerah Kabupaten bulungan dengan jabatan Pelaksana, pangkat: Penata Muda Tingkat I Golongan III/b;

Menimbang, bahwa dari uraian Pertimbangan diatas, maka dapat diketahui bahwa yang menjadi berwenang mengeluarkan Surat Keputusan Tata Usaha Negara berupa Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Sebagai Pegawai Negeri Sipil adalah Bupati sebagai Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah ; halaman 24 dari 32 Putusan Nomor : 10/G/2016/PTUN.SMD

Menimbang, bahwa Obyek Sengketa a quo bukanlah diterbitkan oleh Bupati melainkan oleh Penjabat Bupati sehingga perlu dikaji lebih lanut sejauh mana kewenangan Penjabat Bupati dalam menerbutkan suatu Surat Keputusan Tata Usaha Negara berupa Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Sebagai Pegawai Negeri Sipil ;

Menimbang, bahwa terkait dengan kewenangan seoarang Penjabat Kepala Daerah dalam melaksanakan tugasnya, Kepala Badan Kepegawaian Negara telah menerbitkan Surat Nomor : K.26-30/V.100-2/99 tanggal 19 Oktober 2015 tentang Penjelasan Atas Kewenangan Penjabat Kepala Daerah Di Bidang Kepegawaian. Dimana di dalam Surat Kepala Badan Kepegawaian Negara tersebut mengatur :

2. Berdasarkan hal tersebut, dapat disampaikan bahwa: a. Penjabat kepala daerah tidak memiliki kewenangan mengambil atau menetapkan keputusan yang memiliki akibat hukum (civil effect) pada aspek kepegawaian untuk melakukan mutasi pegawai yang berupa pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian dalam/dari jabatan ASN, menetapkan keputusan hukuman disiplin yang berupa pembebasan dari jabatan atau pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai pegawai negeri sipil, kecuali setelah mendapat persetujuan tertulis dari Menteri Dalam Negeri. b. Penjabat kepala daerah memiliki kewenangan mengambil atau menetapkan keputusan yang memiliki akibat hukum (civil effect) pada aspek kepegawaian tanpa mendapat persetujuan tertulis dari Menteri Dalam Negeri yang antara lain berupa pengangkatan CPNS/PNS, kenaikan pangkat, pemberian ijin perkawinan dan perceraian, keputusan hukuman disiplin selain yang berupa pembebasan dari jabatan atau pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai pegawai negeri sipil, dan pemberhentian dengan hormat / tidak dengan hormat sebagai pegawai negeri sipil selain karena dijatuhi hukuman disiplin. Menimbang, bahwa dari poin 2 huruf b tersebut, apabila dicermati dan dijabarkan, maka Penjabat Kepala Daerah memiliki kewenangan tanpa perlu persetujuan dari Menteri Dalam Negeri untuk mengeluarkan suatu Keputusan yang memiliki akibat hukum yang berkaitan dengan : a. b. c. d.

pengangkatan CPNS/PNS, kenaikan pangkat, pemberian ijin perkawinan dan perceraian, keputusan hukuman disiplin selain yang berupa pembebasan dari jabatan atau pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai pegawai negeri sipil, dan e. pemberhentian dengan hormat/tidak dengan hormat sebagai pegawai negeri sipil selain karena dijatuhi hukuman disiplin. halaman 25 dari 32 Putusan Nomor : 10/G/2016/PTUN.SMD

Menimbang, bahwa Penggugat diberhentikan Tidak Dengan Hormat Sebagai Pegawai Negeri Sipil didasarkan atas pasal 87 ayat (4) huruf b Undang Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara serta 9 huruf (a) PP No. 32 Tahun 1979 tentang Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil sebagaimana terakhir diubah oleh PP Nomor 19 Tahun 2013 dikarenakan telah melakukan tindak pidana korupsi dan dijatuhi hukuman selama 4 Tahun dan 6 Bulan berdasarkan putusan Pengadilan Negeri Tanjung Selor Nomor : 91/Pid.Sus/2010/PN.Tg.Slr tertanggal 25 Januari 2011 jo. Putusan Pengadilan Tinggi

Kalimantan

Timur Nomor:

67/Pid/2011/PT.KT.SMDA tertanggal 9 Agustus 2011 jo. Putusan Kasasi Mahkamah Agung RI Nomor : 168K/PidSus/2013 tertanggal 20 Pebruari 2014, dan bukanlah karena dijatuhi Hukuman Disiplin ;

Menimbang, bahwa dari fakta - fakta tersebut diatas, maka Pengadilan berpendapat bahwa Tergugat dalam menerbitkan Obyek Sengketa a quo berlandaskan pada Surat Kepala badan Kepegawaian Negara pada poin 2 yang menjelaskan bahwa Penjabat Kepala Daerah berwenang mengeluarkan Keputusan pemberhentian dengan hormat/tidak dengan hormat sebagai pegawai negeri sipil selain karena dijatuhi hukuman disiplin ;

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan peraturan perundangundangan tersebut maka terbukti secara hukum bahwa kepada Tergugat memang diberikan kewenangan untuk menerbitkan Surat Keputusan Tata Usaha Negara Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Sebagai Pegawai Negeri Sipil yang menjadi Obyek Sengketa dalam sengketa in litis;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai Prosedur Penerbitan Obyek Sengketa a quo ;

Menimbang, bahwa sebelum diterbitkannya Obyek Sengketa, Tergugat telah menerbitkan Surat Keputusan Nomor : 923/K-IX/800/2010 tentang Pemberhentian halaman 26 dari 32 Putusan Nomor : 10/G/2016/PTUN.SMD

Sementara Sebagai Pegawai Negeri a.n. Hanafiah, SE NIP.19641231988041009 tanggal 6 September 2010 setelah diterbitkannya surat penahanan dari Kejaksaan Negeri Tanjung Selor Nomor : Print-464/Q-4.16/Ft.1/08/2010 perihal Surat Perintah Penahanan tanggal 16 Agustus 2010 terhadap Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Kabupaten Bulungan atas nama HANAFIAH, SE NIP.19641231988041009 yang diduga terlibat kasus tindak pidana korupsi (vide Bukti T.1);

Menimbang, bahwa Tergugat telah menerima Salinan Resmi dari Pengadilan Negeri Tanjung Selor berupa Putusan Kasasi Mahkamah Agung Nomor 168K/Pid.Sus/2013 tanggal 20 Februari 2014 yang amarnya "Menolak Permohonan Kasasi dari Terdakwa Hanafiah, S.E. Bin Umar". Sehingga amar Putusan Pidana yang berlaku mengikat dan berkekuatan hukum tetap adalah Putusan Banding Pengadilan

Tinggi

Kalimantan

timur

di

Samarinda

Nomor

:

67/PID/2011/PT.KT.SMDA tanggal 9 Agustus 2011 jo. Putusan Pengadilan Negeri Tanjung Selor Nomor : 91/Pid.sus/2010/PN.Tg.Selor tanggal 25 Januari 2011 yang pada Amar Putusan poin Pertama "Menyatakan Terdakwa Hanafiah, S.E., Bin UMAR terbukti secara sah dan bersalah melakukan tindak pidana "KORUPSI YANG DILAKUKAN SECARA BERSAMA-SAMA DAN BERLANJUT" (vide Bukti T.4);

Menimbang, bahwa Tergugat mengeluarkan Obyek Sengketa a quo setelah mengeluarkan Surat Pemberhentian Sementara serta telah menerima Salinan Putusan Kasasi Mahkamah Agung Nomor 168K/Pid.Sus/2013 tanggal 20 Februari 2014, sehingga Proses Pemeriksaan Perkara Pidana tersebut telah Berkekuatan Hukum Tetap;

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat secara Prosedur, tindakan Tergugat dengan menerbitkan Surat Keputusan Bupati Bulungan Nomor: 888/28/BKD-II/X/2015 tanggal 19 Oktober 2015, tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil halaman 27 dari 32 Putusan Nomor : 10/G/2016/PTUN.SMD

kepada Hanafiah, S.E., NIP. 19641231 198804 1 009, Pegawai Negeri Sipil pada Pemerintah Kabupaten Bulungan telah tepat dan sesuai dengan Peraturan Perundangundangan yang berlaku ;

Menimbang, bahwa Penggugat di dalam Gugatannya mendalilkan bahwa belum

menerima

Salinan

Putusan

Kasasi

Mahkamah

Agung

Nomor

168K/Pid.Sus/2013 tanggal 20 Februari 2014 yang isinya Menolak Permohonan Kasasi dari Penggugat, hal tersebut tidaklah dapat menghalangi Proses Penerbitan Obyek Sengketa a quo, hal ini disebabkan karena yang memiliki Kepentingan secara langsung dalam Proses Administrasi Kepegawaian adalah pihak Tergugat serta Putusan Kasasi tersebut telah resmi diputus dan telah dipublikasikan melalui website Mahkamah Agung, sehingga Penggugat dapat mengecek kebenarannya walaupun belum menerima salinan secara resmi; Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai apakah Obyek Sengketa a quo telah sesuai secara Substansi/Materiil berdasar Peraturan Perundang-undangan yang berlaku ; Menimbang, bahwa setelah mencermati substansi Obyek Sengketa a quo (vide Bukti P.1 = T.2), dapat dicermati bahwa tidak terdapat suatu kecacatan ataupun kesalahan terkait substansi Obyek Sengketa yang telah dikeluarkan oleh Tergugat, sehingga Majelis Hakim berpendapat tidak terdapat Peraturan Perundang-undangan yang dilanggar oleh Tergugat dari segi Materiil/Substansi Surat Keputusan Tata Usaha Negara yang menjadi Obyek Sengketa ; Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah ada Asas-asas Umum Pemerintahan Yang Baik yang dilanggar oleh Tergugat didalam menerbitkan Obyek Sengketaa quo sebagaimana yang di dalilkan oleh Penggugat didalam Gugatannya khususnya Asas Kepastian Hukum dan Asas Kecermatan; halaman 28 dari 32 Putusan Nomor : 10/G/2016/PTUN.SMD

Menimbang, bahwa dengan demikian dikaitkan antara ketentuan hukum dengan fakta-fakta hukum yang diperoleh tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan dari segi prosedur dan substansi/materi, Tergugat telah melaksanakan sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku dalam memutuskan untuk menerbitkan obyek sengketa a quo ; Menimbang, bahwa Tergugat didalam menerbitkan Surat Keputusan Tata Usaha Negara Obyek Sengketa a quo didasarkan atas kewenangan Atributif yang merupakan Kewenangan Terikat (gebonden beschikking), berkaitan dengan hal tersebut, pengujian (toetsingsgronden) kewenangan terikat tersebut diuji dengan menggunakan hukum tertulis (peraturan perundang-undangan), sementara pengujian yang memakai Asas-asas Umum Pemerintahan Yang Baik digunakan dalam menguji Keputusan Tata Usaha Negara yang berasal dari kewenangan bebas (vrije beschikking), sehingga tidaklah tepat menguji tindakan Tergugat memakai Asas-asas Umum Pemerintahan Yang Baik sehingga Pengadilan berpendapat mengenai pelanggaran

Asas-asas

Umum

Pemerintahan

Yang

Baik

tidaklah

perlu

dipertimbangkan lebih lanjut ; Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan pertimbangan hukum tersebut di atas maka terbukti tindakan Tergugat didalam menerbitkan keputusan tata usaha negara obyek sengketa tidak cacat hukum baik dari segi kewenangan, prosedur, maupun substansi, maka atas hal tersebut terhadap gugatan Penggugat menurut hukum harus ditolak ;

Menimbang,

bahwa

Gugatan

telah

dinyatakan

Ditolak,

mengenai

Permohonan Penundaan yang diajukan oleh Penggugat tidak perlu untuk dipertimbangkan lebih lanjut dan untuk selanjutnya Dinyatakan Ditolak ;

halaman 29 dari 32 Putusan Nomor : 10/G/2016/PTUN.SMD

Menimbang, bahwa oleh Gugatan Dinyatakan Ditolak maka Penggugat adalah pihak yang kalah dalam perkara ini, maka sesuai ketentuan Pasal 110 UndangUndang No. 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, maka kepada Penggugat dihukum untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa mengenai alat bukti yang belum dipertimbangkan dalam putusan ini tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut, karena alat bukti tersebut tidak relevan untuk dipertimbangkan, namun tetap terlampir dalam berkas dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam putusan ini;

Mengingat, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 sebagaimana diubah dengan Undang - Undang Nomor 9 tahun 2004 tentang Perubahan atas Undangundang Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan UndangUndang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara serta peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENGADILI DALAM PENUNDAAN -

Menolak permohonan Penggugat Tentang Penundaan Pelaksanaan dan Tindakan Administrasi Lebih Lanjut dari obyek sengketa a quo ;

DALAM EKSEPSI -

Menerima Eksepsi Tergugat ;

DALAM POKOK SENGKETA 1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima ; 2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.263.000,(Dua Ratus Enam Puluh Tiga Ribu Rupiah) ; halaman 30 dari 32 Putusan Nomor : 10/G/2016/PTUN.SMD

Demikian diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda pada hari Senin, tanggal 1 Agustus 2016, oleh kami WENCESLAUS, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua Majelis, YULIANT PRAJAGHUPTA, S.H. dan TAMADO DHARMAWAN, S.H., M.H., masingmasing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 4 Agustus 2016 oleh Majelis Hakim tersebut dengan dibantu oleh Suwarna, S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat dan Kuasa Hukum Tergugat; Hakim Anggota,

Ketua Majelis Hakim,

YULIANT PRAJAGHUPTA, S.H.

WENCESLAUS, S.H., M.H.

TAMADO DHARMAWAN, S.H., M.H. Panitera Pengganti,

SUWARNA, S.H., M.H.

halaman 31 dari 32 Putusan Nomor : 10/G/2016/PTUN.SMD

Perincian Biaya Perkara No. 10/G/2016/PTUN.SMD : - Pendaftaran Gugatan : Rp. 30.000,- ATK : Rp. 100.000,- Panggilan : Rp. 122.000,- Redaksi : Rp. 5.000,- Materai : Rp. 6.000,JUMLAH : Rp. 263.000,-

halaman 32 dari 32 Putusan Nomor : 10/G/2016/PTUN.SMD