Jakarta, 10 Oktober 2016. Kepada Yang Terhormat, Majelis Hakim Dalam Perkara Nomor : 205/G/2016/PTUN.JKT Di Jl. Sentra Primer Baru Timur, Pulo Gebang, Jakarta Timur, 13950 Perihal : Replik Dengan hormat, Kami para Advokat yang bertandatangan di bawah ini: 1) Sugeng Teguh Santoso, S.H., 2.) Waskito Adiribowo, S.H., 3) Muhammad Arfiandi Fauzan, S.H., 4.) Muhamad Daud Berueh, S.H., 5) Kristian Feran, S.H., 6) Vera W. S. Soemarwi, S.H., LL.M. berdomisili hukum pada Kantor Yayasan Ciliwung Merdeka yang beralamat di Jalan Kebon Pala II No. 7 C, RT. 04/RW. 04, Kampung Melayu, Jatinegara, Jakarta Timur, Indonesia. Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Penggugat I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XI dan XII berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 009/G-TUN/IX/16 tertanggal 31 Agustus 2016, dengan ini hendak mengajukan Replik. Replik ini diajukan untuk menanggapi Jawaban Tergugat yang telah disampaikan pada persidangan hari Senin, tanggal 26 September 2016. Adapun alasan-alasan Penggugat I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XI, dan XII dalam mengajukan Replik terhadap Jawaban Tergugat adalah sebagai berikut:
Bahwa Para Penggugat menolak seluruh dalil Jawaban Tergugat dan Para Penggugat tetap pada dalil-dalil dalam Gugatannya kecuali dalil Tergugat yang secara tegas diakui kebenaranya oleh Penggugat.
1
DALAM EKSEPSI : Bahwa selanjutnya Para Penggugat akan menanggapi Eksepsi Tergugat yang terdiri atas: A. Eksepsi Surat Kuasa Para Penggugat Tidak Berwenang dan Tidak Berkualitas. B. Eksepsi Kedudukan Hukum Para Penggugat (Legal Standing). C. Eksepsi Bahwa Gugatan Para Penggugat Prematur. D. Eksepsi Gugatan Para Penggugat Kabur dan Tidak Jelas (Obscuur Libel). E. Eksepsi Gugatan Para Penggugat Kurang Pihak (Plurium Litis Consortium). Adapun Para Penggugat menolak dalil-dalil Tergugat Dalam Eksepsi akan dijelaskan sebagai berikut: A. Eksepsi Surat Kuasa Para Penggugat Tidak Berwenang dan Tidak Berkualitas 1. Bahwa Penggugat menolak dengan tegas Eksepsi yang diajukan oleh Tergugat yang mendalilkan bahwa Surat Kuasa Para Penggugat Tidak Berwenang dan Tidak Berkualitas dalam poin A Jawaban Tergugat. 2. Bahwa dalam poin A Jawaban Tergugat intinya mendalilkan bahwa Kuasa Hukum Penggugat tidak memiliki petikan berita acara sumpah sebagaimana Surat Mahkamah Agung Nomor 73/KMA/HK.01/IX/2015. 3. Bahwa Para Penggugat membantah dalil dari Tergugat di atas. Bantahan Para Penggugat didasarkan pada Kuasa Hukum Para Penggugat sudah mendaftarkan perkara a quo disertai dengan Kartu Tanda Pengenal Advokat dan Berita Acara Sumpah untuk seluruh Advokat pada tanggal 1 September 2016. 4. Bahwa Kartu Tanda Pengenal Advokat dan Berita Acara Sumpah adalah syarat mutlak untuk diterimanya pendaftaran Gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta. Dan dalam proses Pemeriksaan Persiapan pertama pada tanggal 14 September 2016, Kuasa Hukum Tergugat juga sudah diberi kesempatan memeriksa dan mengetahui Surat Kuasa Para Penggugat dan kelengkapanya yaitu Kartu Tanda Pengenal Advokat dan Berita Acara Sumpah.
2
5. Bahwa dengan demikian Eksepsi Tergugat tentang ”Surat Kuasa Para Penggugat Tidak Berwenang dan Tidak Berkualitas” HARUS DITOLAK atau setidak-tidaknya TIDAK DAPAT DITERIMA. B. Eksepsi Kedudukan Hukum Para Penggugat (Legal Standing). 6. Bahwa Para Penggugat menolak dengan tegas Eksepsi mengenai Kedudukan Hukum Para Penggugat (Legal Standing) dalam poin B Jawaban Tergugat. 7. Bahwa Para Penggugat menolak dalil Tergugat tentang keberadaan atau identitas Para Penggugat meragukan karena tidak dapat membuktikan alas hak atas kepemilikan tanah secara yuridis formal. 8. Bahwa Mengenai Keberadaan/Alas Hak Atas Kepemilikan Tanah dan Mengenai Identitas Para Penggugat akan dijelaskan sebagai berikut: Mengenai Keberadaan/Alas Hak Atas Kepemilikan Tanah. Bahwa Para Penggugat merupakan pemilik tanah. Hal ini dapat dibuktikan dengan adanya bukti kepemilikan berupa: 1. Verponding Indonesia 2. Surat Jual Beli 3. Akta Jual Beli Bahwa selain memiliki bukti kepemilikan tanah, Para Penggugat juga membayar Pajak Bumi Bangunan (PBB) setiap tahunnya, sehingga dapat dikatakan Para Penggugat merupakan warga negara yang beritikad baik dalam menguasai tanah dan bangunan miliknya. Adapun mengenai pembuktian kepemilikan tanah karena sudah memasuki pokok perkara akan dibuktikan pada waktunya yaitu pada saat acara pembuktian. Mengenai Identitas Para Penggugat. Bahwa Identitas Para Penggugat dapat dibuktikan dengan jelas berdasarkan KTP yang dikeluarkan oleh Pihak berwenang (Kelurahan Bukit Duri).
3
Bahwa Para Penggugat mempunyai hak untuk mengajukan gugatan ke PTUN (legal standing) karena (1) tanah dan bangunan milik Para Penggugat akan digunakan untuk proyek Pembangunan Trace Kali Ciliwung. Hal ini dapat dibuktikan dengan peta bidang terkait recana Pembangunan Trace Kali Ciliwung dari Pintu Air Manggarai sampai Kampung Melayu atau proyek Normalisasi Kali Ciliwung; (2) nama-nama Para Penggugat tercantum sebagai subyek yang menerima Objek Gugatan. Bahwa keberadaan Para Penggugat juga diakui oleh Tergugat dengan diberikannya Objek Gugatan kepada Para Penggugat. Bahwa Para Penggugat bukan penerima Rusunuwa Rawa Bebek karena tidak mau menerima Rusunawa tersebut. Sesuai dengan daftar penghuni Rusunawa Rawabebek, nama-nama Para Penggugat tidak tercantum di dalamnya. 9. Bahwa Jawaban Tergugat Huruf B point 2 halaman 2 menyatakan bahwa Penggugat II Ahli Waris H. Basuki yang diwakili oleh Sri Kencana tidak mempunyai Surat Kuasa. 10. Bahwa Penggugat menolak dalil Tergugat tersebut karena Penggugat II telah memiliki Surat Kuasa untuk mewakili ahli waris lainnya dalam perkara a quo. 11. Bahwa Jawaban Tergugat pada halaman 2 angka 3 menyatakan ”Penggugat 10 H. Kasmo, BA bukanlah penghuni bantaran kali dan tidak memiliki peta bidang karena menempati tanah PJKA yang berlokasi di RT. 006/RW. 012, Kelurahan Bukit Duri, Kecamatan Tebet”. 12. Bahwa poin Tergugat pada halaman 2 angka 3 tersebut keliru dan mengada-ada karena Penggugat 6, Sinta Siregar, dan Penggugat 10, H. Kasmo, B.A. memiliki bidang tanah dan bangunan yang berlokasi di bantaran kali Ciliwung. Peta bidang Penggugat 6, Sinta Siregar tercatat dengan Nomor: 336. Sedangkan peta bidang Penggugat 10, H. Kasmo, B.A. tercatat dengan Nomor: 348.
4
Kewajiban Tergugat untuk mensosialisasikan Objek Gugatan. 13. Bahwa hingga perkara ini disidangkan, Tergugat belum pernah melakukan sosialisasi mengenai Objek Gugatan. Adapun sosialisasi yang pernah dilakukan Tergugat adalah sosialisasi terkait kewajiban Para Penggugat untuk menghancurkan rumah milik Para Penggugat secara sukarela dan kepindahan Para Penggugat ke Rumah Susun Sewa (Rusunawa). 14. Bahwa dengan demikian Eksepsi Tergugat mengenai Kedudukan Hukum Para Penggugat
(Legal
Standing)
haruslah
DITOLAK
atau
setidak-tidaknya
dinyatakan TIDAK DAPAT DITERIMA. C. Eksepsi Bahwa Gugatan Para Penggugat Prematur. 15. Bahwa Tergugat mengakui adanya Surat Peringatan I Nomor 1779/-1.758.2 tanggal 30 Agustus 2016, Surat Peringatan II Nomor 1837/-1.758.2 tanggal 7 September 2016, Surat Peringatan III Nomor 1916/-1.758.2 tanggal 20 September 2016 yang ditujukan kepada Para Pemilik/Penghuni bangunan yang terletak di Bantaran Kali Ciliwung RW 09, RW 010, dan RW 012 Kelurahan Bukit Duri Kecamatan Tebet Kota Administrasi Jakarta Selatan. 16. Bahwa alasan maupun argumentasi Tergugat pada halaman 3 huruf C point d TIDAK JELAS DAN KABUR. Berhubung Tergugat tidak menyampaikan alasan maupun argumentasi mengenai apa yang dimaksud oleh Tergugat mengenai Gugatan Para Penggugat Prematur dalam Jawabannya? 17. Bahwa dengan demikian, menurut hemat Para Penggugat, Tergugat tidak memahami mengenai apa yang sesungguhnya dimaksud dengan Gugatan Prematur. 18. Bahwa dengan demikian Eksepsi Tergugat mengenai Gugatan Para Penggugat Prematur haruslah DITOLAK atau setidak-tidaknya dinyatakan TIDAK DAPAT DITERIMA. D. Eksepsi Gugatan Para Penggugat Kabur dan Tidak Jelas (Obscuur Libel). 19. Bahwa Jawaban Tergugat pada halaman 3 huruf D, Tergugat menyampaikan “Para Penggugat mendalilkan pada posita gugatannya memiliki tanah secara 5
turun temurun sejak Jaman Pemerintahan Belanda yang masing-masing terletak di RW 09, RW 010, RW 011 dan RW 012 Kelurahan Buit Duri, Kecamatan Tebet Kota Administrasi Jakarta Selatan, namun tidak dapat menjelaskan batas-batas tanah masing-masing Para Penggugat.” 20. Bahwa dalil jawaban Tergugat tidak jelas dan menghilangkan fakta-fakta yang sudah disampaikan oleh Para Penggugat dalam surat Gugatan perkara a quo. 21. Bahwa dalam surat Gugatan Para Penggugat pada halaman 5 (lima) hingga 10 (sepuluh) sudah mencantumkan sejarah penguasaan lahan, luas lahan, hingga bukti-bukti kepemilikan tanahnya, dan akan dibuktikan dalam acara pembuktian, maka Para Penggugat tidak perlu mendalilkan lagi di dalam Replik. 22. Bahwa dengan demikian Eksepsi Tergugat mengenai Gugatan Para Penggugat tidak jelas (Obscuur Libel) haruslah DITOLAK atau setidak-tidaknya dinyatakan TIDAK DAPAT DITERIMA. E. Eksepsi Gugatan Para Penggugat Kurang Pihak (Plurium Litis Consortium). 23. Bahwa Para Penggugat secara tegas menolak Eksepsi Tergugat terkait Kurang Pihak (Plurium Litis Consortium) karena tidak menyertakan PJKA sebagai pihak dalam perkara a quo. 24. Bahwa merupakan hak dari Para Penggugat untuk menentukan siapa yang akan dijadikan Tergugat, in casu Para Penggugat mengajukan gugatan terhadap Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kota Administrasi Jakarta Selatan karena menerbitkan Objek Gugatan. 25. Bahwa menurut hemat Para Penggugat, PJKA tidak mempunyai kedudukan hukum atau legal standing untuk dilibatkan dalam perkara a quo karena PJKA TIDAK TERLIBAT DALAM PROYEK NORMALISASI KALI CILIWUNG, baik sebagai pihak yang menerbitkan Objek Gugatan ataupun sebagai pihak yang menjadi korban penggusuran. Dengan kata lain, PJKA tidak ada kaitanya dengan perkara a quo. Oleh karena itu, Eksepsi Tergugat yang mendalilkan gugatan Para Penggugat kurang pihak karena tidak mengikutsertakan PJKA sebagai pihak dalam perkara a quo adalah eksepsi yang mengada-ada.
6
26. Bahwa dengan demikian Eksepsi Tergugat mengenai Kurang Pihak (Plurium Litis Consortium) haruslah ditolak atau setidak-tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima. DALAM PENUNDAAN 27. Bahwa Para Penggugat menolak dengan tegas seluruh dalil Tergugat Dalam Penundaan. 28. Bahwa Tergugat menyatakan atau mendalilkan bahwa Permohonan Penundaan yang diajukan oleh Para Penggugat adalah salah dan tidak tepat karena Tergugat sesuai ketentuan hanya menerbitkan Surat Peringatan bukan Surat Perintah Bongkar Paksa dan penertiban bangunan di bantaran sungai sudah sesuai dengan: a. Pasal 10 huruf c dan d Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 1974 tentang Pengairan; b. Pasal 11 Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 1991 tentang Sungai; c. Pasal 5 Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 28/PRT/M/2015 tentang Penetapan
Garis
Sempadan Sungai dan Garis Sempadan Danau; 29. Bahwa Bahwa UU No.11 Tahun 1974 Tentang Pengairan sudah tidak berlaku sejak 18 Maret 2004 karena telah dicabut berdasarkan Pasal 99 UU No. 7 Tahun 2004 Tentang Sumber Daya Air yang menyatakan: ”Pada saat Undang-undang ini mulai berlaku, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1974 Tentang Pengairan (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 65, Tambahan lembaran Negara Nomor 3046) dinyatakan tidak berlaku.” 30. Bahwa Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 1991 Tentang Sungai juga sudah dicabut dan tidak berlaku lagi sejak tanggal 27 Juli 2011 berdasarkan pasal 83 Peraturan Pemerintah No. 38 Tahun 2011 yang menyatakan: ”Pada saat Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku, Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 1991 Tentang Sungai (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 44, Tambahan 7
lembaran Negara Nomor 3445) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku” 31. Bahwa frasa ”Kepentingan Umum Yang Mendesak” yang didalilkan oleh Tergugat dalam poin 3 halaman 5 Jawaban Tergugat yang menyatakan bahwa permohonan penundaan tidak dapat dikabulkan apabila kepentingan umum dalam rangka
pembangunan
mengharuskan
dilaksanakannya
keputusan
tersebut sebagaimana tertulis dalam Pasal 67 ayat (4) huruf b. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara adalah dalil yang TIDAK TEPAT. 32. Bahwa alasan ”Kepentingan Umum Yang Mendesak” tidak pernah disebutkan oleh Tergugat dalam menerbitkan Objek Gugatan, hal ini dikarenakan Objek Gugatan diterbitkan berdasarkan: i.
Peraturan Daerah Provinsi DKI Jakarta Nomor 8 Tahun 2007 tentang Ketertiban Umum;
ii.
Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 221 Tahun 2009 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi DKI Jakarta Nomor 8 Tahun 2007 tentang Ketertiban Umum;
iii.
Instruksi Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 118 Tahun 2016 tentang Penertiban Terpadu Gubernur Provinsi DKI Jakarta; dan
iv.
Instruksi Walikota Kota Administrasi Jakarta Selatan Nomor 102 Tahun 2016 tentang Pelaksanaan Penertiban Bangunan Yang Terletak Di Bantaran Kali Ciliwung RW.09,RW.010, RW.011, dan RW.012, Kelurahan Bukit Duri, Kecamatan Tebet, Kota Administrasi Jakarta Selatan.
33. Bahwa maksud dan tujuan serta substansi Objek Gugatan secara tegas diterbitkan untuk menggunakan tanah Para Penggugat dalam pelaksanaan Proyek Pembangunan Trace Kali Ciliwung tanpa harus memberikan kompensasi yang layak sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum.
8
Dengan demikian dalil Tergugat yang menyatakan Objek Gugatan memiliki dasar hukum terkait ”Kepentingan Umum Yang Mendesak” adalah dalil yang TIDAK TEPAT dan DALIL YANG MENGADA-ADA. 34. sehingga Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara a quo cq. Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara tetap perlu mengabulkan permohonan penundaan meskipun Tergugat telah melakukan penggusuran paksa pada tanggal 28, 29, 30 September 2016, 1 Oktober 2016 dan 3 Oktober 2016, karena pemberlakuan Objek Gugatan jelas-jelas telah melanggar hak-hak Para Penggugat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 ayat 4 huruf (a) Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara bahwa ”Permohonan Penundaan dapat dikabulkan hanya apabila terdapat keadaan yang sangat mendesak yang mengakibatkan kepentingan Penggugat sangat dirugikan jika Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu tetap dilaksanakan”. DALAM POKOK PERKARA 35. Bahwa Para Penggugat menolak dengan tegas seluruh dalil Tergugat Dalam Pokok Perkara kecuali dalil yang diakui kebenarannya secara tegas oleh Para Penggugat. GUGATAN PARA PENGGUGAT TELAH SESUAI DENGAN FAKTA HUKUM DAN BERDASARKAN HUKUM 36. Bahwa penerbitan Objek Gugatan tidak dapat dipisahkan dari proses Pelaksanaan Pembangunan Trace Kali Ciliwung dari Pintu Air Manggarai Kota Administrasi Jakarta Selatan Sampai Dengan Pintu Air Kampung Melayu Kota Administrasi Jakarta Timur sebagaimana secara tegas diakui oleh Tergugat dalam poin 5 halaman 10 paragraf kedua dalil Jawaban Tergugat. 37. Bahwa penerapan peraturan-peraturan yang digunakan sesuai “keperluan” Tergugat dengan menggunakan kekuasaannya dalam penerbitan Objek Gugatan antara lain: 9
i.
Peraturan Daerah Provinsi DKI Jakarta Nomor 8 Tahun 2007 tentang Ketertiban Umum;
ii.
Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 221 Tahun 2009 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi DKI Jakarta Nomor 8 Tahun 2007 tentang Ketertiban Umum;
iii.
Instruksi Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 118 Tahun 2016 tentang Penertiban Terpadu Gubernur Provinsi DKI Jakarta; dan
iv.
Instruksi Walikota Kota Administrasi Jakarta Selatan Nomor 102 Tahun 2016 tentang Pelaksanaan Penertiban Bangunan Yang Terletak Di Bantaran Kali Ciliwung RW.09,RW.010, RW.011, dan RW.012, Kelurahan Bukit Duri, Kecamatan Tebet, Kota Administrasi Jakarta Selatan.
TIDAK MEMBUKTIKAN Tergugat telah menerapkan peraturan perundangundang dan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik. 38. Bahwa pembebasan tanah untuk Pelaksanaan Pembangunan Trace Kali Ciliwung dari Pintu Air Manggarai Kota Administrasi Jakarta Selatan Sampai Dengan Pintu Air Kampung Melayu Kota Administrasi Jakarta Timur haruslah dilaksanakan berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum dan BUKAN berdasarkan aturan-aturan yang dimaksud dalam Objek Gugatan. 39. Bahwa dasar hukum yang digunakan Tergugat dalam menerbitkan Objek Gugatan untuk memaksakan tetap dilaksanakannya Proyek Normalisasi Kali Ciliwung terkait dengan Pergub No. 163/2012 jo. Kepgub No. 2181/2014 YANG SUDAH DALUARSA ATAU HABIS MASA BERLAKUNYA, terhitung sejak tanggal 5 Oktober 2015. 40. Bahwa lokasi (locus) yang dimaksud dalam Objek Gugatan yaitu Bantaran Kali Ciliwung RW. 09, 010, 011, dan 012 Kelurahan Bukit Duri, Kecamatan Tebet, Kota Administrasi Jakarta Selatan adalah lokasi yang sama dan terdapat pada nomor-nomor urut dalam peta bidang yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan setempat untuk kepentingan Proyek Normalisasi Kali Ciliwung berdasarkan Pergub No.163/2012 jo. Kepgub No. 2181/2014 yang SUDAH DALUARSA. 41. Bahwa Tergugat MENGADA-ADA dengan menambahkan peraturan-peraturan yang IRELEVAN dengan Objek Gugatan antara lain disebutkan dalam halaman 7 yakni “Pasal 5 ayat (1) Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan 10
Rakyat Republik Indonesia Nomor 28/PRT/M/2015 tentang Penetapan Garis Sempadan Sungai dan Garis Sempadan Danau” sehingga dalil tersebut HARUSLAH DITOLAK. 42. Bahwa Tergugat telah mencampur adukkan antara Fakta Hukum Para Penggugat dengan Alas Hak Para Penggugat dalam poin 4 halaman 7 sampai dengan halaman 9 Jawaban Tergugat. Bahwa kepentingan hukum Para Penggugat dalam hal mengajukan Gugatan a quo diatur dalam Pasal 53 ayat (1) UU No. 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang menyatakan, “Orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau direhabilitasi”. 43. Bahwa Para Penggugat menolak secara tegas poin 5 halaman 9 dalil Jawaban Tergugat karena dasar hukum yang digunakan dalam menerbitkan Objek Gugatan bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (“UU HAM”), Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan hidup (“UU PPLH”), Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum dan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik sebagaimana dimaksud dalam surat Gugatan Para Penggugat sebagaimana diatur dalam Pasal 53 ayat (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara. 44. Bahwa Para Penggugat menolak secara tegas poin 6 halaman 11 sampai dengan 12 Jawaban Tergugat. Poin tersebut merupakan DALIL YANG IRELEVAN dengan Gugatan a quo karena data-data yang digunakan Tergugat tidak akurat dan membingungkan. Sebagai contoh: Tergugat menyatakan ada 460 Peta Bidang yang terletak di RW. 09, 010, dan 012, Kelurahan Bukit Duri, Kecamatan Tebet, Jakarta Selatan. Kemudian Tergugat menyatakan ada 290 Peta Bidang yang telah pindah ke Rusunawa. Seharusnya Peta Bidang yang belum pindah ke Rusunawa berjumlah 170 Peta Bidang. Namun demikian, Tergugat mendalilkan “tersisa 73 Peta Bidang…”.
11
HAL INI JUGA MERUPAKAN CONTOH TINDAKAN TERGUGAT YANG TIDAK MEMENUHI ASAS PROFESIONALITAS (ASAS-ASAS UMUM PEMERINTAHAN YANG BAIK). 45. Bahwa Para Penggugat menolak secara tegas dalil poin 7 halaman 12 sampai dengan 13 Jawaban Tergugat, karena Tergugat dalam menolak dalil Para Penggugat TANPA DISERTAI ALASAN-ALASAN HUKUM YANG JELAS sehingga DALIL-DALIL JAWABAN TERGUGAT HARUSLAH DITOLAK. 46. Bahwa Para Penggugat menolak secara tegas dalil poin 8 halaman 13 Jawaban Tergugat yang pada intinya menyatakan “Tergugat memiliki Izin Lingkungan dan dalil Undang-Undang No.2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum beserta Peraturan Presiden No.71 Tahun 2012 irelevan dengan Objek Gugatan” Bahwa bukanlah merupakan hal yang mengherankan jika Izin Lingkungan Proyek Normalisasi Trace Kali Ciliwung dimiliki oleh Pemprov DKI karena Pihak yang mengeluarkan Izin Lingkungan tersebut adalah Kepala Badan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi DKI Jakarta sebagaimana didalilkan oleh Tergugat. Sehingga Izin Lingkungan tersebut adalah merupakan Izin yang berasal dari “PEMPROV DKI UNTUK PELAKSANA PROYEK TRACE KALI CILIWUNG YAITU BALAI BESAR WILAYAH SUNGAI CILIWUNG CISADANE (BBWSCC)”. Bahwa Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum Pasal 1 angka 3 menyatakan “Pihak yang Berhak adalah pihak yang menguasai atau memiliki objek pengadaan tanah.” Sehingga Para Penggugat SEHARUSNYA dapat digolongkan sebagai Pihak yang Berhak yang memiliki objek pengadaan tanah sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum serta Peraturan Presiden No. 71 Tahun 2012. Dengan demikian DALIL JAWABAN TERGUGAT ADALAH DALIL YANG SALAH dan Undang-Undang No.2/2012 serta Perpres No.71/2012 tersebut merupakan Undang-Undang yang jelas-jelas RELEVAN dengan perkara a quo juga Objek Gugatan a quo. 47. Bahwa Para Penggugat menolak secara tegas dalil poin 9 halaman 14 Jawaban Tergugat karena Tergugat TELAH MENDISKRIMINASI Para Penggugat dengan menyatakan Para Penggugat merupakan “Penghuni Liar” meskipun memiliki bukti administrasi kependudukan, bukti pembayaran pajak, dan mendapatkan tanah secara sah berdasarkan Jual-Beli, Waris, maupun Hibah. Tergugat 12
menyatakan terhadap Para Penggugat tidak perlu diterapkan tahapan-tahapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum. DENGAN DEMIKIAN PARA PENGGUGAT MEN-SOMEER TERGUGAT UNTUK MEMBUKTIKAN KEPEMILIKAN NEGARA YANG DITUANGKAN DALAM DAFTAR INVENTARISASI ASET PEMERINTAH DAERAH PROVINSI DKI JAKARTA ATAS BIDANG-BIDANG TANAH YANG TELAH DIGUSUR OLEH TERGUGAT. 48. Bahwa Para Penggugat menerima dalil poin 10 halaman 14 Jawaban Tergugat dimana Tergugat tidak menanggapi dalil gugatan angka 32, 33, 34, 35, dan 36. Dengan demikian Tergugat tidak menolak secara tegas dalil gugatan angka 32, 33, 34, 35, dan 36, sehingga Para Penggugat memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim untuk mencatat/mohon akta di dalam Berita Acara Persidangan perihal: i.
Tergugat TIDAK MENOLAK SECARA TEGAS mengenai fakta bahwa dengan dikeluarkannya Objek Gugatan, Gubernur DKI Jakarta selaku pelaksana pembebasan tanah dan bangunan dalam Proyek Normalisasi Kali Ciliwung TIDAK MEMILIKI ITIKAD BAIK UNTUK MELAKSANAKAN AMDAL, melainkan melalui Tergugat secara terang-terangan berupaya untuk menghindar dari kewajiban yang tercantum dalam AMDAL.
ii.
Tergugat TIDAK MENOLAK SECARA TEGAS mengenai fakta bahwa dengan dikeluarkannya Objek Gugatan, Gubernur DKI Jakarta cq. Dinas Pekerjaan Umum Provinsi DKI Jakarta cq. Walikota Kota Administrasi Jakarta Selatan melalui Tergugat TELAH SENGAJA DAN TERANGTERANGAN MENGHINDARI KEWAJIBANNYA UNTUK MELALUI TAHAPAN-TAHAPAN PENGADAAN TANAH SESUAI DENGAN UU NO. 2 TAHUN 2012.
iii.
Tergugat TIDAK MENOLAK SECARA TEGAS mengenai fakta bahwa Tergugat dalam menerbitkan Objek Gugatan tidak pernah melibatkan Para Penggugat, tidak pernah mengundang dan melibatkan Para Penggugat dalam konsultasi publik dalam menentukan kegiatan Normalisasi Kali Ciliwung, apalagi dilibatkan dalam penerbitan Objek Gugatan sebagaimana diwajibkan dalam Pasal 7 ayat (2) huruf f UndangUndang No. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan yang berbunyi, “Pejabat Pemerintahan memiliki kewajiban: memberikan kesempatan kepada Warga Masyarakat untuk didengar 13
pendapatnya sebelum membuat Keputusan dan/atau Tindakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.” iv.
Tergugat TIDAK MENOLAK SECARA TEGAS mengenai fakta bahwa Objek Gugatan bertentangan dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik, yang menurut Pasal 1 angka 6 Undang-Undang No.28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme adalah ASAS YANG MENJUNJUNG TINGGI NORMA KESUSILAAN, KEPATUTAN, DAN NORMA HUKUM, UNTUK MEWUJUDKAN PENYELENGGARA NEGARA YANG BERSIH DAN BEBAS DARI KORUPSI, KOLUSI, DAN NEPOTISME. Tergugat TIDAK MENOLAK SECARA TEGAS mengenai fakta bahwa Tergugat melanggar Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik sebagaimana diatur dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang yang antara lain, 1. Asas Kepastian Hukum; 2. Asas Keterbukaan; 3. Asas Proporsionalitas; 4. Asas Profesionalitas.
v.
Tergugat TIDAK MENOLAK SECARA TEGAS mengenai fakta bahwa substansi Objek Gugatan tidak sesuai dengan maksud dan tujuan Tergugat dalam menerbitkan Objek Gugatan yaitu bahwa Tergugat akan menggunakan tanah Para Penggugat untuk melaksanakan Program Normalisasi Kali Ciliwung TANPA HARUS MEMBERIKAN KOMPENSASI YANG LAYAK sebagaimana diatur dalam peraturan perundangundangan. Dengan demikian Tergugat yang tidak menolak dan tidak menanggapi dalil gugatan angka 32, 33, 34, 35, dan 36 secara tegas dapat dianggap MENERIMA/MENGAKUI dalil-dalil Gugatan Para Penggugat tersebut.
Berdasarkan dalil-dalil yang diajukan oleh Para Penggugat sebagaimana disampaikan di atas, maka Para Penggugat mohon kiranya Yang Mulia Majelis Hakim memutuskan sebagai berikut : MENGADILI: DALAM PENUNDAAN:
14
1.
Mewajibkan Tergugat untuk tidak melanjutkan rencana penerbitan Surat Perintah Bongkar Paksa untuk wilayah Bukit Duri RW. 9, 10, 11 dan 12, Kecamatan Tebet, Jakarta Selatan.
2.
Memerintahkan Tergugat untuk tidak melakukan kegiatan apapun yang terkait dengan pelaksanaan penertiban bangunan yang terletak di Bantaran Kali Ciliwung RW. 09, RW. 10, RW. 11, RW. 12, Kelurahan Bukit Duri, Kecamatan Tebet, Kota Administrasi Jakarta Selatan, sampai perkara a quo memiliki kekuatan hukum tetap (in kracht).
DALAM POKOK PERKARA: 1.
Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
2.
Menyatakan batal atau tidak sah: 2.1. Surat Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kota Administrasi Jakarta Selatan Nomor: 1779/-1.758.2 tertanggal 30 Agustus 2016 perihal Surat Peringatan I (SP I). 2.2. Surat Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kota Administrasi Jakarta Selatan Nomor: 1837/-1.758.2 tertanggal 7 September 2016 perihal Surat Peringatan II (SP II). 2.3. Surat Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kota Administrasi Jakarta Selatan Nomor: 1916/-1.758.2 tanggal 20 September 2016 perihal Surat Peringatan III (SP III).
3.
Mewajibkan kepada Tergugat untuk mencabut: a.
Surat Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kota Administrasi Jakarta Selatan Nomor: 1779/-1.758.2 tertanggal 30 Agustus 2016 perihal Surat Peringatan I (SP I).
15
b.
Surat Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kota Administrasi Jakarta Selatan Nomor: 1837/-1.758.2 tertanggal 7 September 2016 perihal Surat Peringatan II (SP II).
c.
Surat Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kota Administrasi Jakarta Selatan Nomor: 1916/-1.758.2 tanggal 20 September 2016 perihal Surat Peringatan III (SP III).
4.
Menghukum Tergugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini.
Atau apabila Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta berpendapat lain, maka Para Penggugat mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono). Terima kasih. Hormat Kami, Kuasa Hukum Para Penggugat
Sugeng Teguh Santoso, S.H.
Siti Rakhma M. Herwati, S.H., M.Si., M.A.
Kristian Feran, S.H.
Waskito Adiribowo, S.H.,
Muhammad Arfiandi Fauzan, S.H
Muhamad Daud Berueh, S.H.
Vera W. S. Soemarwi, S.H., LL.M.
16
