PTUN-SMD

PUTUSAN Nomor : 21/G/2015/PTUN-SMD DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda yang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa tata usaha negara pada peradilan tingkat pertama dengan acara biasa telah menjatuhkan Putusan sebagaimana tersebut di bawah ini, dalam sengketa antara: 1.

2.

3.

4.

Nama

:

AGUS SINDORO TJOKROTEKNO.

Kewarganegaraan

:

Indonesia.

Alamat

:

Jalan Yos Sudarso No. 11, Samarinda.

Pekerjaan

:

Swasta.

Nama

:

SINDORO TJOKROTEKNO.

Kewarganegaraan

:

Indonesia.

Alamat

:


Pekerjaan

:

Swasta.

Nama

:

LILIK JUNIWATI TANABRATA.

Kewarganegaraan

:

Indonesia.

Alamat

:


Pekerjaan

:

Swasta.

Nama

:

M. ASRIP

Kewarganegaraan

:

Indonesia.

Alamat

:

Jalan Pelita 2 RT. 12 Kel. Sambutan, Samarinda.

Pekerjaan

:

Swasta.

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada : ----------------------------------------------------------1. JUSTINA LUCKY, S.H. 2. JOSEPH PIETER PADAAMA TUKAN, S.H. 3. IMELDA ENGA LITANTI, S.H.

Halaman 1 dari 72. Putusan No.21/G/2015/PTUN-SMD

Kesemuanya Berkewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Advokat pada Kantor Pengacara & Konsultan Hukum ALOYSIUS TUKAN, S.H., M.Hum & Rekan, beralamat Jalan Pemuda I No. 14, Samarinda, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 15 Juli 2015.-----------------------------------------------------------------------------------------Selanjutnya disebut sebagai; ---------------------------------------- PARA PENGGUGAT ; MELAWA N: KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA, berkedudukan di Jalan A. Yani No. 22 Tenggarong, Kabupaten Kutai Kartanegara;----------------------------------------------------------------------Dalam hal ini diwakili oleh kuasanya :---------------------------------------1. H. SATIMAN,S.H., Jabatan Kepala Seksi Sengketa, Konplik dan Perkara pada Kantor Pertanahan Kabupaten Kutai Kartanegara;-----2. ISNANIAH, Jabatan Kepala Sub Seksi Perkara Pertanahan pada Kantor Pertanahan Kabupaten Kutai Kartanegara;--------------------3. WAWAN EDI SUNARDI, Jabatan Kepala Sub Seksi Sengketa dan Konplik Pertanahan pada Kantor Pertanahan Kabupaten Kutai Kartanegara;-----------------------------------------------------------------Kesemuanya memilih alamat pada Kantor Pertanahan Kabupaten Kutai Kartanegara, Jalan Ahmad Yani No.22 Tenggarong, berdasarkan Surat Kuasa

Nomor : 341/Sk-64.72.600/VIII/2015, tertanggal 06 Agustus

2015; ------------------------------------------------------------------------------Selanjutnya disebut sebagai; --------------------------------TERGUGAT ; PT. BUKIT BAIDURI ENERGI, alamat Wisma Sudirman Lantai 16, Jalan Sudirman Kav. 34, Jakarta, diwakili oleh HOTMA MARBUN dan LILI Jabatan Direktur, yang memilih tempat kediaman hukum (domisili) dikantor


kuasa hukumnya yang beralamat di Jalan Untung Suropati Komp. Mahakam Square Blok C No. 3 A Samarinda; ----------------------------Dalam hal ini diwakili oleh kuasanya :---------------------------------------1. EFENDI MANGUNSONG, SH.M.Hum. 2. PASARMA SIAHAAN,SH. Kesemuanya Berkewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Advokat pada Kantor

Pengacara

&

Konsultan

Hukum

EFENDI

MANGUNSONG,S.H.,M.Hum. & Rekan, beralamat Jalan Untung Suropati Komp. Mahakam Square Blok C No. 3 A Samarinda, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 22 September 2015.-----------Selanjutnya disebut sebagai; --------- TERGUGAT II INTERVENSI ; Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda tersebut : ----------------------------------------------

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda Nomor : 21/PEN-DIS/2015/PTUN-SMD tanggal 24 Juli 2015, tentang Dismissal proses; -----



Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda Nomor : 21/PEN/2015/PTUN-SMD tanggal 24 Juli 2015, tentang Penunjukkan Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini; ------------------------------------------------------



Telah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda Nomor : 21/PEN-PP/2015/PTUN-SMD tanggal 27 Juli 2015 tentang Hari Pemeriksaan Persiapan perkara ini; --------------------------------------------------------------



Telah membaca Penetapan Hakim Ketua Sidang Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda Nomor : 21/PEN-HS/2015/PTUN.SMD tanggal 08 September 2015 tentang Hari Sidang Pertama terbuka untuk umum perkara ini; ----------------------------------------



Telah membaca Putusan Sela Nomor: 21/ G/2015/PTUN-SMD tanggal 6 Oktober 2015;---------------------------------------------------------------------------------------------------



Telah membaca dan mempelajari berkas perkara dan surat-surat bukti yang diajukan para pihak dipersidangan; --------------------------------------------------------------------------




Telah mendengar dipersidangan keterangan saksi yang diajukan oleh para pihak; -----TENTANG DUDUKNYA PERKARA Menimbang, bahwa Para Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 23 Juli

2015, yang didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda tertanggal 23 Juli 2015, dengan Register perkara Nomor : 21/G/2015/PTUN-SMD, yang telah diperbaiki pada tanggal 08 September 2015, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :-------1. Bahwa pada tahun 2014, Para Penggugat mengajukan permohonan surat keputusan pemberian hak atas tanah Para Penggugat kepada Tergugat berdasarkan alas hak sebagai berikut : -

Agus Sindoro Tjokrotekno memiliki alas hak : 

Surat Pernyataan untuk Melepaskan Hak Atas Tanah yang terletak di Dusun Tanjung Laong RT. Va, Desa/Kelurahan Jembayan, Kecamatan Loa Kulu, Kabupaten Kutai Kertanegara dengan ukuran tanah seluas ± 1.170 M2 tanggal 25 Nopember 2008 dari M. TAJUDINSYAH kepada Agus Sindoro Tjokrotekno, diketahui Camat Loa Kulu tanggal 22 Desember 2008 No.593.83/1359/PLH/XII/Th.2008, dengan batas-batas ;



Utara

:

Tanah M. Husain Mad;

Timur

:

Jalan BBE;

Selatan

:

Tanah Salman;

Barat

:

Tanah Lilik Juniwati Tanabrata;

Surat Pernyataan untuk Melepaskan Hak Atas Tanah yang terletak di Dusun Tanjung Laong RT. VA, Desa/Kelurahan Jembayan, Kecamatan Loa Kulu, Kabupaten Kutai Kartanegara dengan ukuran tanah seluas ± 10.840 M2 tanggal 25 Nopember 2008 dari M. TAJUDINSYAH kepada Agus Sindoro Tjokrotekno, diketahui Camat Loa Kulu tanggal 22 Desember 2008 No.593.83/1360/PLH/XII/Th.2008, dengan batas-batas : Halaman 4 dari 72. Putusan No.21/G/2015/PTUN-SMD



Utara

:


Timur

:


Selatan

:

Tanah M. Asrip;

Barat

:

Tanah Tajudinsyah;

Surat Pernyataan untuk Melepaskan Hak Atas Tanah yang terletak di Dusun Tanjung Laong RT. VA, Desa/Kelurahan Jembayan, Kecamatan Loa Kulu, Kabupaten Kutai Kartanegara dengan ukuran tanah seluas ±5.634 M2 tanggal 27 Juni 2011 dari SURIANSYAH kepada Agus Sindoro Tjokrotekno,

diketahui Camat

Loa Kulu

tanggal

1

Juli 2011

No.593.83/242/PLH/VIII/Th.2011, dengan batas-batas :



Utara

:


Timur

:

Eks. Jalan RKR;

Selatan

:

Tanah Agus Sindoro Tjokrotekno;

Barat

:


Surat Pernyataan untuk Melepaskan Hak Atas Tanah yang terletak di Dusun Tanjung Laong RT. 13, Desa/Kelurahan Jembayan, Kecamatan Loa Kulu, Kabupaten Kutai Kartanegara dengan ukuran tanah seluas 3.534 M2 tanggal 28 Desember 2012 dari SURIANSYAH kepada Agus Sindoro Tjokrotekno, diketahui

Camat

Loa

Kulu

tanggal

5

Pebruari

2013

No.593.83/45/PLH/II/Th.2013, dengan batas-batas : Utara

:


Timur

:


Selatan

:


Barat

:



-

Sindoro Tjokrotekno memiliki alas hak : 

Surat Pernyataan untuk Melepaskan Hak Atas Tanah yang terletak di Dusun Tanjung Laong RT. VA, Desa/Kelurahan Jembayan, Kecamatan Loa Kulu, Kabupaten Kutai Kartanegara dengan ukuran tanah seluas ± 14.200 M2 tanggal 25 Nopember 2008 dari M. TAJUDINSYAH kepada

Sindoro

Tjokrotekno, diketahui Camat Loa Kulu tanggal 22 Desember 2008 No.593.83/1361/PLH/XII/Th.2008, dengan batas-batas :

-

Utara

:

Tanah M. Asrip;

Timur

:

Tanah M. Tajudinsyah;

Selatan

:

Tanah Bahron;

Barat

:


Lilik Juniwati Tanabrata memiliki alas hak : 

Surat Pernyataan untuk Melepaskan Hak Atas Tanah yang terletak di Dusun Tanjung Laong RT. VA, Desa/Kelurahan Jembayan, Kecamatan Loa Kulu, Kabupaten Kutai Kartanegara dengan ukuran tanah seluas ± 16.625 M2 tanggal 25 Nopember 2008 dari M. TAJUDINSYAH kepada Lilik Juniwati Tanabrata, diketahui Camat Loa Kulu tanggal 22 Desember 2008 No.593.83/1357/PLH/XII/Th.2008, dengan batas-batas :

-

Utara

:


Timur

:

Tanah Salman;

Selatan

:

Tanah Salman;

Barat

:


M. Asrip memiliki alas hak : 

Surat Pernyataan untuk Melepaskan Hak Atas Tanah yang terletak di Dusun Tanjung Laong RT. VA, Desa/Kelurahan Jembayan, Kecamatan Loa Kulu,


Kabupaten Kutai Kartanegara dengan ukuran tanah seluas ± 13.680 M2 tanggal 25 Nopember 2008 dari M. TAJUDINSYAH kepada M. Asrip, diketahui

Camat

Loa

Kulu

tanggal

22

Desember

2008

No.593.83/1358/PLH/XII/Th.2008, dengan batas-batas : Utara

:


Timur

:

Tanah Salman;

Selatan

:

Tanah Sindoro Tjokrotekno;

Barat

:


Selanjutnya Para Penggugat telah melengkapi semua persyaratan berkaitan dengan prosedur pembuatan pemberian hak atas tanah sesuai yang diatur dalam peraturan perundang-undangan antara lain : -

Undang-undang No. 5 tahun 1960 tentang Peraturan Pokok Pokok Agraria (UUPA).

-

Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 tentang PendaftaranTanah.

-

Peraturan Menteri Agraria/ Kepala Pertanahan Nasional No. 3 Tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997.

Dan berkas-berkas permohonan Para Penggugat diproses oleh Tergugat dan telah diadakan peninjauan lapangan serta pengukuran di tanah Para Penggugat dan Tergugat mendaftarkan permohonan Para Penggugat tersebut dengan nomor berkas 9068/2014, 9052/2014, 9076/2014, 9078/2014, 9077/2014, 9074/2014 tanggal 10 Desember 2014. Selanjutnya Para Pengggugat telah melakukan pembayaran administrasi pembuatan surat keputusan pemberian hak tersebut kepada Tergugat sesuai prosedur yang telah ditentukan. 2. Bahwa selanjuatnya setelah Para Penggugat mengikuti prosedur yang ditentukan, Para Penggugat

telah menerima surat Tergugat Nomor : 56/7-64.02/II/2015 tanggal 02

Pebruari 2015 perihal

Permohonan Surat Keputusan Pemberian Hak yang pada

pkoknya menerangkan bahwa Tergugat tidak dapat melanjutkan proses pemberian hak


yang dimohonkan oleh Para Penggugat dengan alasan sebagaimana yang tertera pada angka 2,3 dan 4 surat tersebut yang menyatakan : 2. Bahwa tanah yang Saudara mohonkan tersebut menjadi objek

sengketa dalam

perkara tumpah tindih lahan dengan PT. Bukit Baiduri Energi sebagaimana telah diputuskan

dalam

Putusan

Pengadilan

Negeri

Tenggarong

No

:

03/Pdt.G/2014/PN. Tgr tanggal 02 Oktober 2014 dengan hasil bahwa dalam Putusan tersebut, gugatan yang saudara ajukan tidak dapat diterima; 3. Bahwa putusan tersebut telah mempunyai Kekuatan Hukum Yang Tetap sebagaimana diraikan dalam Surat Keterangan dari Pengadilan Negeri Tenggarong Nomor : W18-U4/82/PDT.01.5/I/2015 tanggal 08 Januari 2015; 4. Bahwa menindaklanjuti surat dari PT. Bukit Baiduri Energi Nomor : 083/BBETGR/I/2015 tanggal 20 Januari 2015 perihal permohonan untuk tidak memproses atau menolak permohonan yang Saudara ajukan; Bahwa benar pada tanggal 13 Januari 2014, Para Penggugat mendaftarkan gugatan pada

Pengadilan

Negeri

Tenggarong

dengan

register

perkara

No.

03/Pdt.G/2014/PN.Tgr yang menggugat : 1. Camat Kecamatan Loa Janan, sebagai Tergugat I. 2. PT. Bukit Baiduri Energi, sebagai Tergugat II. 3. PT. Surya Tehnik Anugrah, sebagai Tergugat III. Bahwa gugatan perdata yang didaftarkan oleh Para Penggugat tersebut adalah gugatan perbuatan melawan hukum Camat Kecamatan Loa Janan yang telah melampaui batas kewenangannya mnegesahkan surat-surat tanah yang tidak berada didalam wilayah kekuasaan Pemerintah Kecamatan Loa Janan untuk kepentingan penambangan PT. Bukit Baiduri Energi. Gugatan perdata tersebut juga menggugat PT. Bukit Baiduri Energi untuk memberikan ganti rugi atas lahan Para Penggugat yang terletak di Dusun Tanjung Laong, Desa/ Kelurahan jembayan, Kecamatan loa Kulu karena PT. Surya Tehnik Anugrah selaku kontraktor yang bekerja atas suruhan PT Bukit Baiduri Energi telah merusak/menambang tanah Para Penggugat tersebut


dengan dasar alas hak berupa surat-surat tanah yang disahkan oleh Camat Kecamatan Loa Janan. Atas gugatan Para Penggugat No. 03/Pdt.G/2014/PN.Tgr tersebut, Pengadilan Negeri Tenggarong telah memberikan putusan terhadap perkara tersebut pada tanggal 20 Oktober 2014 yang amar putusannya : MENGADILI I. DALAM PROVISI 1. Menolak tuntutan provisi dari para penggugat; II. DALAM EKSEPSI 1. Menyatakan gugatan para penggugat tidak dapat diterima; 2. Menghukum para penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.666.000,- (lima juta enam ratus enam puluh enam ribu rupiah); Dalam pertimbangan hukumnya, Majelis Hakim menyatakan gugatan tidak dapat diterima karena Pengadilan Negeri Tenggarong tidak berwenang untuk mengadili sengketa yang melawan pejabat Tata Usaha Negara dalam hal ini adalah Camat Kecamatan Loa Janan. Dan terhadap PT. Bukit Baiduri Energi dan PT. Surya Tehnik Anugrah tidak dipertimbangkan kembali karena perbuatan melawan hukum PT. Bukit Baiduri Energi dan PT. Surya Tehnik Anugrah memiliki keterkaitan dengan perbuatan Camat Kecamatan Loa Janan sehingga Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan gugatan yang ditujukan kepada Camat Kecamatan Loa Janan. Jadi permasalahan yang timbul hingga Penggugat mendaftarkan gugatannya adalah bukan permasalahan tumpang tindih kepemilikan tanah. 3. Bahwa selanjutnya sesuai surat Tergugat Nomor : 45/7-64.02/II/2015 tanggal 02 Pebruari 2015 perihal Permohonan Surat Keputusan Pemberian Hak tersebut telah diwajibkan melalui Surat Kuasa Hukum Para Penggugat No.20.1/ALT/2015 tanggal 06 Pebruari 2015 yang menguraikan dengan sangat jelas mengani “gugatan tidak dapat diterima” tersebut dlam putusan perkara No. 03/Pdt.G/2014/PN.Tgr. Dijelaskan juga Halaman 9 dari 72. Putusan No.21/G/2015/PTUN-SMD

bahwa PT. Bukit Baiduri Energi sesuai surat-surat tanah PT. Bukit Baiduri Energi yang dibuat dan dikeluarkan oleh Kecamatan Loa Janan. Padahal pada kenyataannya tanah Para Penggugat yang akan dimohonkan untuk mendapatkan surat pemberian hak atas tanah kepada Tergugat tersebut terlatak di Desa/Kelurahan Jembayan, Kecamatan Loa Kulu, Kabupaten Kutai Kertanegara sesuai Surat Keterangan Nomor : 350/425/SK/JBYT/XI?2014 tanggal 26 Nopember 2014 dari kepala Desa Jembayan. Bahwa Para Penggugat telah menerima jawaban dari Tergugat atas surat Kuasa Hukum Para Penggugat tersebut melalui suratnya Nomor : 90/7-64.02/II/2015 tertanggal 24 Pebruari 2015 yang pada pokoknya menerangkan bahwa Tergugat tidak dapat melanjutkan proses penerbitan pemberian hak atas tanah Para Penggugat. Dan sebagai jawaban atas surat Tergugat tersebut, Para Penggugat kembali menyurati Tergugat sesuai surat dari Kuasa Hukum Para Penggugat No : 30.1/ALT/2015 tertanggal 19 Maret 2015 dan No : 32.1/ALT/2015 tertanggal 30 Maret 2015 yang pada pokoknya menjelaskan kepada tergugat bahwa gugatan Para Tergugat yang terdaftar dengan No. 03/Pdt.G/2014/PN.Tgr pada Pengadilan Negeri Tenggarong adlah mengenai sengketa kewenngan Camat Loa Janan (Tergugat I) yang mengeluarkan surat-surat tanah atas tanah diluar wilayah hukumnya. PT. Bukit Baiduri Energi (Tergugat II) mengakui tanah Para Penggugat yang terletak di Desa/ Kelurahan Jembayan, Kecamatan Loa Kulu, Kabupaten Kutai Kertanegara sebagai tanah milikya berdasarkan surat-surat tanah yang dikeluarkan oleh Camat Loa Janan serta PT. Surya Tehnik Anugerah (Tergugat III) sebagai kontraktor menggarap tanah Para Penggugat di Desa/ Kelurahan Jembayan, Kecamatan Loa Kulu, Kabupaten Kutai Kertanegara atas permintaan dari PT. Bukit Baiduri Energi, bukan mengenai sengketa tumpang tindih tanah seperti yang diuraikan oleh Tergugat di dalam surat-suratnya.


Dalam suratnya, Kuasa Hukum Para Penggugat juga meminta kepada Tergugat untuk menunjukan dasar alasan PT. Bukit Baiduri Energi meminta Tergugat untuk tidak menindaklanjuti permohonan pemberian hak yang dimohonkan oleh Para Penggugat. Namun melalui Surat Tergugat Nomot : 179/7-64.02/IV/2015 tanggal 20 April 2015 (objek sengketa) yang Para Penggugat terima pada tanggal 28 April 2015, Tergugat tetap menolak untuk melanjutkan penerbitan pemberian hak atas tanah Para Penggugat yang terletak di Desa/kelurahan Jembayan, Kecamatan Loa Kulu, Kabupaten Kutai Kertanegara; Tergugat juga tidak menunjukan dasar alasan PT. Bukit Baiduri Energi meminta Tergugat untuk tidak menindaklanjuti permohonan pemberian hak yang dimohonkan oleh Para Penggugat tersebut kepada Para Penggugat. 4. Bahwa sikap Tergugat yang tetap bersikeras tidak melanjutkan proses pemberian hak atas tanah Para Penggugat meskipun telah diberikan penjelasan mengenai kedudukan tanah oleh Para Penggugat, yang dinyatakan oleh Tergugat melalui surat Tergugat Nomor : Surat Tergugat Nomot : 179/7-64.02/IV/2015 tanggal 20 April 2015, maka Para Penggugat anggap bahwa Tergugat telah mengeluarkan keputusan penolakan melalui suratnya tersebut. Oleh karena surat Tergugat Nomot : 179/7-64.02/IV/2015 tanggal 20 April 2015 yang tetap menolak melanjutkan proses pemberian hak atas tanah Para Penggugat baru diterima pada tanggal 28 April 2015, maka gugatan yang diajukan oleh Para Penggugat pada Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda masih dalam tenggang waktu 90 (sembilan puluh) sebagaimana yang diatur dlam Pasal 55 Undang-undang No.5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usha Negara. 5. Bahwa dengan adanya sikap Tergugat yang menolak untuk menlajutkan proses pemberian hak yang dimohonkan oleh Para Penggugat, Para Penggugat sangat dirugikan oleh Tergugat karena Para Penggugat tidak dapat masuk dan mengolah tanahya oleh karena tanah Para Penggugat tersebut berada didaerah Kuasa Pertambangan (KP) milik PT. Bukit Baiduri Energi dan PT. Bukit Baiduri Energi sama sekali belum mengganti rugi atas tanah Para Penggugat yang masuk dalam Kuasa Halaman 11 dari 72. Putusan No.21/G/2015/PTUN-SMD

Pertambangan PT. Bukit Baiduri Energi, maka sudah selayaknya Para Penggugat mengajukan gugatan kepada Tergugat sebagaimana yang diatur dalam pasal 53 ayat (1) Undang-undang No. 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-undang No. 5 Tahun 1986 yang berbunyi :” Orang atau badan hukum perdata yang mersa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti dan/atau direhyabilitasi”. 6. Bahwa tindakan Tergugat yang tidak mau melanjutkan proses pemberian hak atas tanah Para Penggugat telah melanggar Azas-azas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB) sebagaimana terdapat dalam pasal 53 ayat (2) huruf b UU No. 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yaitu : -

Azas Kepastian Hukum. Tergugat sebagai penyelanggara negara menolak untuk memberikan kepastian hukum terhadap hak atas tanah dari Para Penggugat sebagi warga negara sehingga menimbulkan kerugian material maupun immateril bagi Para Penggugat.

-

Azas Keterbukaan. Tergugat sebagai Pejabat Tata Usaha Negara menutup diri terhadap hak masyrakat dlam hal ini hak para Penggugat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur dan tidak diskriminatif tentang alasan Tergugat tidak melanjutkan proses pemberian hak atas tanah Para Penggugat.

--- Berdasarkan semua uraian diatas, Para Penggugat mohon agar Pengadilan Tataq Usaha Negara Samarinda berkenan memutuskan sebagau hukum : ------------------------------------1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat seluruhynya.


2. Menyetakan batal atau tidak sah Surat Kepala Kantor pertanahan Kutau Kertanegara Nomor : 179/7-64.02/IV/2015 tanggal 20 April 2015, perihal : permohonan surat keputusan pemberian hak. 3. Mewajibkan Tergugat untuk memproses penerbitan surat pemberian hak atas tanah Para Penggugat yang terletak di Desa/ Kelurahan Jembayan, Kecamatan Loa Kulu, Kabupaten Kutai Kertanegara. 4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara. --- Jika Majelis Hakim berpendapat lain tentang gugatan Para Penggugat, mohon putusan yang seadil-adilnya. Menimbang, bahwa terhadap gugatan Para Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan jawabannya yang disampaikan dipersidangan tanggal 10 September 2015, dengan mengemukakan hal-hal sebagai berikut : 1. Bahwa pada point 1, point 2,3,4,5 dan 6 sangat jelas gugatan yang penggugat ajukan itu adalah tanah objek sengketa. 2. Bahwa sengketa yang dimaksud di sini adalah sebagai berikut : a. Sengketa dua pengakuan pada objek tanah yang sama, yaitu oleh PT. BBE sebagai pihak I dan Agus Sindoro, dkk sebagai pihak II. b. Adalah sengketa letak objek tanah -

Pihak I PT. BBE menyatakan bahwa tanahnya berada di desa Loa Duri Kecamatan Loa Janan Kabupaten Kutai Kartanegara.

-

Pihak II Sdr. Agus Sindoro dkk menyatakan bahwa tanahnya berada di desa Jembayan (dusun Tanjung Laong) Kecamatan Loa Kulu Kabupaten Kartanegara.

c. Di sini sangat jelas bahwa masih terjadi ketidakpastian letak objek tanah tersebut, berada dimana yang sebenarnya, dalam hal ini adlah bukan merupakan instansi BPN Kabupaten Kutai Kartenagara yang punya kewenangan untuk memutuskan hal tersebut, dan hal ini adalah merupakan sengketa letak objek tanah.


d. Bahwa penggugat telah mendaftarkan gugatan di Pengadilan Negeri Tenggarong dengan Nomor Perkara 03/Pdt.G/2014/PN.Tgr yang mana putusannya menolak gugatan yang diajukan oleh para Penggugat. Seharusnya penggugat meneruskan gugatan yang ditolak oleh PN Tenggarong ke PTUN Samarinda, karena yang mempunyai kewenangan mengadili sengketa yang melawan Pejabat Tata Usaha Negara, sebagai tergugat adalah camat Kecamatan Loa Janan, sampai adanya putusan hukum. e. Bahwa BPN menolak permohonan penggugat dikarenakan belum ada kepastian bahwa letak objek tersebut berada dimana, di Desa Loa Duri Kecamatan Loa Janan atau di Desa Jembayan (dusun Tanjung Laong) Kecamatan Loa Kulu Kabupaten Kiutai Kartanegara. Semua itu terkait dengan wilayah batas desa dan kecamatan tanah tersebut berada di Pemerintah Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara, yang mempunyai kewengan tentang tata batas Desa, Kelurahan dan Kecamatan. 3. Berdasar uraian tersebut di atas, tergugat memohon agar Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda berkenan memutuskan : 1) Menolak gugatan para Penggugat seluruhnya; 2) Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara; Menimbang, bahwa Tergugat II Intervensi telah mengajukan jawaban atas gugatan Para Penggugat sekaligus tanggapan terhadap replik yang disampaikan dipersidangan tanggal 20 Oktober 2015, dengan mengemukakan hal-hal sebagai berikut : -------------------1. Bahwa Tergugat II Intervensi menolak tegas dalil-dalil gugatan maupun

Replik

Penggugat, kecuali yang nyata-nyata diakui kebenarannya. 2. Bahwa diajukannya Jawaban dalam perkara ini sekaligus tanggapan terhadap Replik Penggugat merupakan kesepakatan yang telah disetujui para pihak didepan persidangan, sehingga tidak ada lagi tanggapan secara tertulis dari Penggugat terhadap Jawaban Tergugat II Intervensi melainkan hanya secara lisan didepan.-------------------------------3. Bahwa sebelum Tergugat II Intervensi mengajukan tanggapan atau Jawaban lebih lanjut atas posita gugatan Penggugat, maka perlu terlebih dahulu Tergugat II Intervensi Halaman 14 dari 72. Putusan No.21/G/2015/PTUN-SMD

menguraikan secara rinci legalitas Badan Hukum, perizinan-perizinan dan legalitas kepemilikan lahan sebagai dasar pertimbangan hukum bagi Majelis Hakim menetapkan Tergugat II Intervensi sebagai Pihak dalam perkara No.21/G/2015/PTUN.Smd., antara lain :---------------------------------------------------------------------------------------------------3.1.

Akta Notaris No.13 tanggal 4 September 2014, perihal : Berita Acara Rapat PT. Bukit Baiduri Energi; ---------------------------------------------------------------------

3.2.

Salinan Akta Notaris No. 79 Tanggal 14 November 2012, perihal Berita Acara Rapat PT. Bukit Baiduri Energi;----------------------------------------------------------

3.3.

Akta Notaris No. 90 tanggal 21 April 2008, perihal : Berita Acara Rapat PT. Bukit Baiduri Energi;-----------------------------------------------------------------------

3.4.

Salinan Keputusan Gubernur Kalimantan Timur No.503/K.387/2010 tentang Pemberian Ijin Usaha Pertambangan Operasi Produksi kepada PT. Bukit Baiduri Energi tanggal 13 November 2010, berikut lampirannya; ----------------------------

3.5.

Surat Pernyataan Pelepasan Atas Tanah tanggal 24 April 1995, legalisasi No.593/807/APHK/LJ-IV/1995; ---------------------------------------------------------

3.6.


3.7.


3.8.

Surat Pernyataan Pelepasan Atas Tanah tanggal 9 Agustus 1996, legalisasi No.593/157/APHK/LJ-VIII/199;.--------------------------------------------------------

3.9.

Surat Pernyataan Pelepasan Atas Tanah tanggal 24 Mei 1996, legalisasi No.593/83/APHK/LJ-V/1996;------------------------------------------------------------

3.10.

Surat Pernyataan Pelepasan Atas Tanah tanggal 9 Agustus 1996, legalisasi No.593/155/APHK/LJ-VIII/1996;--------------------------------------------------------


4. Bahwa Tergugat II Intervensi secara ategas menolak posita gugatan Penggugat angka “1” dan Replik Penggugat angka “3” yang pada intinya mengajukan permohonan Surat Keputusan Pemberian Hak Atas Tanah para Penggugat didasarkan hal-hal sebagai berikut :-----------------------------------------------------------------------------------------------4.1.

Bahwa letak, objek dan legalitas tanah yang dimohonkan Penggugat kepada Tergugat dalam gugatannya adalah sama dengan letak dan legalitas tanah dalam perkara perdata yang diajukan di Pengadilan Negeri Tenggarong terdaftar dibawah No.03/Pdt.G/2014/PN.Tgr., perkara mana telah diputus tanggal 20 Oktober 2014 dan telah berkekuatan hukum tetap, dimana Penggugat telah berupaya menguasai tanah milik Tergugat II Intervensi yang terletak di Sei Pimping RT.17, Kelurahan Loa Duri Ulu, Kecamatan Loa Janan, padahal sesuai surat/legalitas Penggugat tanahnya terletak di tanjung Leong,. Desa Jembayan, Kecamatan Loa Kulu Kabupaten Kutai Kartanegara, sehingga telah terjadi penguasaan lahan yang tidak bersesuaian dengan surat-surat tanah Penggugat (bukti formil);--------------------------------------------------------------------------------

4.2.

Bahwa adapun kepemilikan Tergugat II Intervensi berasal dari pembebasan dan pelepasan hak masing-masing dari :-------------------------------------------------------

BAKRI HAIDI, seluas 8.459 M2 sesuai Surat Pernyataan Pelepasan Atas Tanah tanggal 24 April 1995, legalisasi No. 593/807/APHK/LJ-IV/1995, dengan batas-batas :

-

Utara

:

H.HADI MUSLIH.

Timur

:

JABIR / BANG.

Selatan

:

ASNAN / ARPANDI.

Barat

:

SYAHRUM.

JABIR, seluas 9.994 M2 sesuai sesuai Surat Pernyataan Pelepasan Atas Tanah tanggal 24 April 1995, legalisasi No. 593/803/APHK/LJ-IV/1995, dengan batas-batas : Halaman 16 dari 72. Putusan No.21/G/2015/PTUN-SMD

-

-

Utara

:

RAMLI

-

Timur

:

ARPANDI

-

Selatan

:

BAKRI

-

Barat

:

SAIMIN.

ARPANDI, seluas 36.688 M2 sesuai sesuai Surat Pernyataan Pelepasan Atas Tanah tanggal 24 April 1995, legalisasi No. 593/808/APHK/LJ-IV/1995, dengan batas-batas :

-

-

Utara

:

SYARUM

-

Timur

:

BAKRI

-

Selatan

:

KUSNI

-

Barat

:

SAIMIN.

KUSNI, seluas 5.366 M2 sesuai sesuai Surat Pernyataan Pelepasan Atas Tanah tanggal 9 Agustus 1996, legalisasi No. 593/157/APHK/LJ-VIII/1996, dengan batas-batas :

-

-

Utara

:

PT. BBE.

-

Timur

:

JAMSYAH

-

Selatan

:

SAYUT

-

Barat

:

SAIMIN.

JAMSAH, seluas 36.688 M2 sesuai sesuai Surat Pernyataan Pelepasan Atas Tanah tanggal 24 Mei 1996, legalisasi No. 593/83/APHK/LJ-V/1996, dengan batas-batas : -

Utara

:

ASNAN

-

Timur

:

ARPANDI

-

Selatan

:

SUNGAI


-

Barat

:

KUSNI

SAYUT, seluas 15.939 M2 sesuai sesuai Surat Pernyataan Pelepasan Atas Tanah tanggal 9 Agustus 1996, legalisasi No. 593/155/APHK/LJ-VIII/1996, dengan batas-batas : -

Utara

:

KUSNI

-

Timur

:

JAMSYAH

-

Selatan

:

MISDI

-

Barat

:

SLAMET

5. Bahwa terhadap dalil Penggugat angka “2”, ”3”, ”4” serta Replik Penggugat angka “2”, “4”, dan “ 6” secara tegas Tergugat II Intervensi tolak dan sebaliknya mendukung sepenuhnya tindakan dari Tergugat yang menolak proses pemberian hak atas tanah Para Penggugat sesuai Surat Tergugat No.: 179/7-64.02/IV/2015 tanggal 20 April 2015 didasarkan hal-hal sebagai berikut : -

Adanya keberatan Tergugat II Intervensi sesuai suratnya No. 083/BBE/TGR/I/2015 tanggal 20 Januari 2015 menunjukkan bahwa kadar kebenaran pernyataan Penggugat dianggap tidak cukup untuk pemberian hak sebagaimana di isyaratkan dalam Peraturan Pemerintah No. 24 tahun 1992 pasal 24 dan 25.

-

Bahwa Penggugat tidak patuh hukum, seharusnya Penggugat tidak melanjutkan Permohonan pemberian hak pada Tergugat (sesuai permohonan Penggugat tanggal 10 Desember 2014) mengingat sebelumnya sudah ada putusan perkara perdata No.03/Pdt.G/2014/ PN.Tgr tanggal 20 Oktober 2014 masih adanya permasalahan yang belum selesai yang memerlukan suatu putusan Pengadilan atas tindakan Camat Loa Janan yang telah melampaui batas kewenangannya yaitu mengesahkan surat tanah bukan dalam wilayah kekuasannya, seharusnya Pengggugat harus terlebih dahulu mendapatkan kepastian hukum atas tindakan Camat tersebut diatas dari Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda, apabila putusannya terbukti


melampaui kewenangannya maka putusan tersebut menjadi dasar pengajuan permohonan atas hak oleh Penggugat kepada Tergugat. 6. Bahwa terhadap dalil Penggugat angka “5” dan “6” secara tegas Terguggat II Intervensi tolak karena terbukti lahan Penggugat tida ada di Konsesi tambang Tergugat II Intervensi, tetapi Penggugat selalu berupaya menguasai lahan Penggugat tanpa dasar, bahkan beberapa kali ASRIP (Penggugat) melakukan Penutupan Operasional tambang dan atas tindakan tersebut telahmenimbulkan kerugian bagi Tergugat II Intervensi telah melakukan gugatan perbuatan melawan hukum dan ganti rugi di Pengadilan Negeri Tenggarong terdaftar dibawah No.34/Pdt.G/2015/PN.Tgr kini sudah dalam acara pembuktian. Berdasarkan uraian dan alasan tersebut diatas, Tergugat II Intervensi mohon kepada Mejelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda untuk memutuskan : 1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhynya, setidaknya menyatakan gugatan tidak dapat diterima;--------------------------------------------------------------------------2. Menyatakan sah dan berharga surat Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor : 179/7-64.02/IV/2015 tanggal 20 April 2015, yang menolak melanjutkan penerbitan pemberian hak atas tanah Para Pemohon / Penggugat;-------3. Menghukum Penggugat membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;-------------Menimbang, bahwa atas jawaban Tergugat, Para Penggugat telah mengajukan replik pada tanggal 22 September 2015 yang isi selengkapnya sebagaimana termuat dalam berita acara persidangan yang merupakan satu kesatuan tidak terpisahkan dan turut dipertimbangkan dalam putusan ini, sedangkan Tergugat mengajukan duplik secara lisan pada tanggal 29 September 2015, yang isi selengkapnya sebagaimana termuat dalam berita acara persidangan yang merupakan satu kesatuan tidak terpisahkan dan turut dipertimbangkan dalam putusan ini, atas jawaban Tergugat II Intervensi, Para Penggugat mengajukan replik secara lisan pada tanggal 20 Oktober 2015, yang isi selengkapnya sebagaimana termuat dalam berita acara persidangan yang merupakan satu kesatuan tidak terpisahkan dan turut dipertimbangkan dalam putusan ini;----------------------------------------Halaman 19 dari 72. Putusan No.21/G/2015/PTUN-SMD

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, pihak Penggugat telah mengajukan alat bukti surat berupa foto copy dan telah dicocokkan dengan asli atau fotokopinya di persidangan yang telah bermaterai cukup sehingga secara formal dapat digunakan sebagai alat bukti dan diberi tanda P.1 s/d P.36 yang perinciannya sebagai berikut:----------------------------------------------------------------------------------------------------1.

P.1

:

Foto copy sesuai aslinya Surat Kepala Kantor Pertanahan Kutai Kartanegara (objek Sengketa) Nomor : 179/7-64.02/IV/2015, tanggal 20 April 2015 perihal Permohonan Surat Keputusan Pemberian Hak;---------------------------------------------------------

2. P.2

:

Foto copy sesuai aslinya Surat Pernyataan untuk Melepaskan Hak Atas Tanah yang terletak di Dusun Tanjung Laong RT. VA, Desa/Kelurahan Jembayan, Kecamatan Loa Kulu, Kabupaten Kutai Kartanegara dengan ukuran tanah seluas ± 1.170 M2 tanggal 25 Nopember 2008 dari M. Tajudinsyah kepada Agus Sindoro Tjokrotekno dan diketahui Camat Loa Kulu

tanggal

22

Desember

2008

No.593.83/1359/PLH/XII/Th.2008;--------------------------------3. P.3

:


tanggal

22

Desember

2008

No.593.83/1360/PLH/XII/Th.2008;--------------------------------4. P. 4

:

Foto copy sesuai aslinya Surat Pernyataan untuk Melepaskan Hak Atas Tanah yang terletak di Dusun Tanjung Laong RT. VA, Desa/Kelurahan Jembayan, Kecamatan Loa Kulu, Halaman 20 dari 72. Putusan No.21/G/2015/PTUN-SMD

Kabupaten Kutai Kartanegara dengan ukuran tanah seluas ± 5.634 M2 tanggal 27 Juni 2011 dari Suriansyah kepada Agus Sindoro Tjokrotekno dan diketahui Camat Loa Kulu tanggal 51 Juli 2011 No.593.83/242/PLH/VII/Th.2011;------------------5. P.5

:

Foto copy sesuai aslinya Surat Pernyataan untuk Melepaskan Hak Atas Tanah yang terletak di Dusun Tanjung Laong RT. 013, Desa/Kelurahan Jembayan, Kecamatan Loa Kulu, Kabupaten Kutai Kartanegara dengan ukuran tanah seluas ± 3.534 M2 tanggal 28 Desember 2012 dari Suriansyah kepada Agus Sindoro Tjokrotekno dan diketahui Camat Loa Kulu tanggal 5 Pebruari 2013 No.593.83/45/PLH/II/Th.2013;---------

6. P.6

:


tanggal

22

Desember

2008

No.593.83/1361/PLH/XII/Th.2008;--------------------------------7. P.7

:

Foto copy sesuai aslinya Surat Pernyataan untuk Melepaskan Hak Atas Tanah yang terletak di Dusun Tanjung Laong RT. VA, Desa/Kelurahan Jembayan, Kecamatan Loa Kulu, Kabupaten Kutai Kartanegara dengan ukuran tanah seluas ± 16.625 M2 tanggal 25 Nopember 2008 dari M. Tajudinsyah kepada Lilik Juniwati Tanabrata dan diketahui Camat Loa Kulu tanggal

22

Desember

2008

No.593.83/1357/PLH/XII/Th.2008;---------------------------------


8. P.8

:

Foto copy sesuai aslinya Surat Pernyataan untuk Melepaskan Hak Atas Tanah yang terletak di Dusun Tanjung Laong RT. VA, Desa/Kelurahan Jembayan, Kecamatan Loa Kulu, Kabupaten Kutai Kartanegara dengan ukuran tanah seluas ± 13.680 M2 tanggal 25 Nopember 2008 dari M. Tajudinsyah kepada M. Asrip dan diketahui Camat Loa Kulu tanggal 22 Desember 2008 No.593.83/1358/PLH/XII/Th.2008;--------------

9. P.9

:

Foto Copy sesuai dengan foto copy yang telah dilegalisir Surat Keterangan Perwatasan Tanah atas nama Muhtar bin Cuis tertanggal 10 September 1980;---------------------------------------

10. P. 10a

:

Foto copy sesuai dengan foto copy Surat Pernyataan atas nama Bahrun selaku ahli waris dari Muhidin tanggal 23 Desember 2007;---------------------------------------------------------------------

P. 10b

:

Foto copy sesuai dengan foto copy Surat Pernyataan atas nama Salmah selaku ahli waris dari Japri tanggal 30 Desember 2007;-

P. 10c

:

Foto copy sesuai dengan foto copy Surat Pernyataan atas nama Sahatin selaku pemilik tanah yang berbatasan dengan Muhtar Bin Cuis tanggtal 12 Desember 2007;------------------------------

11. P. 11

:

Foto Copy sesuai dengan foto copy yang telah dilegalisir Surat Kematian

atas

nama

Muchtar

Ty

No.

474.3/100/1002/VIII/2007 tanggal 24 Agustus 2007;----------12. P. 12

:

Foto Copy sesuai dengan foto copy yang telah dilegalisir Surat Keterangan Ahli Waris Muchtar Ty yang dibuat tanggal 24 Agustus 2007 oleh Para Ahli Waris Muchtar Ty;------------------

13. P. 13

:

Foto Copy sesuai dengan foto copy yang telah dilegalisir Surat Kuasa tanggal 26 September 2007 dari Para Ahli Waris Muchtar Ty kepada M. Tajudinsyah;-------------------------------Halaman 22 dari 72. Putusan No.21/G/2015/PTUN-SMD

14. P. 14

:

Foto Copy sesuai dengan foto copy yang telah dilegalisir Surat Keterangan

dari

Kepala

Desa

Jembayan

Nomor

:

700/1849/JBY/XI/2009 tanggal 19 Nopember 2009 yang menerangkan bahwa tanah warisan Muhtar bin Cuis terletak di wilayah administrasi Dusun Tanjung Laong RT.VA Desa Jembayan, Kecamatan Loa Kulu;-----------------------------------15. P. 15

:

Foto Copy sesuai dengan foto copy Gambar Ukur (Veld-Werk) yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Kutai Kartanegara;-------------------------------------------------------------

16. P. 16a

:

Foto Copy sesuai dengan foto copy Surat Ukur No.: 00004/JEMBAYAN/2011 tertanggal 30 Desember 2011;--------

P. 16b

:


P. 16c

:


P. 16d

:


P. 16e

:


P. 16f

:


17. P. 17a

:

Foto Copy sesuai dengan aslinya Kwitansi Pembayaran Pengukuran dan Pemetaan Kadastral-Sporadik (Surat Ukur) tertanggal 11 Nopember 2011 atas nama Sindoro Tjokrotekno;-


P. 17b

:

Foto Copy sesuai dengan aslinya Kwitansi Pembayaran Pengukuran dan Pemetaan Kadastral-Sporadik (Surat Ukur) tertanggal 11 Nopember 2011 atas nama M. Asrip;---------------

P.17c

:

Foto Copy sesuai dengan aslinya Kwitansi Pembayaran Pengukuran dan Pemetaan Kadastral-Sporadik (Surat Ukur) tertanggal 11 Nopember 2011 atas nama Lilik Juniwati Tanabrata ;---------------------------------------------------------------

P. 17d

:

Foto Copy sesuai dengan aslinya Kwitansi Pembayaran Pengukuran dan Pemetaan Kadastral-Sporadik (Surat Ukur) tertanggal 11 Nopember 2011 atas nama M. Asrip;Lilik Juniwati Tanabrata ;----------------------------------------------------

P. 17e

:

Foto Copy sesuai dengan aslinya Kwitansi Pembayaran Pengukuran dan Pemetaan Kadastral-Sporadik (Surat Ukur) tertanggal 11 Nopember 2011 atas nama Agus Sindoro Tjokrotekno;-------------------------------------------------------------

18. P.18a

:

Foto Copy sesuai dengan aslinya Kwitansi Pembayaran Permohonan SK Pemberian Hak Tanah seluas 5.634 M2 tertanggal 10 Desember 2014 atas nama Agus Sindoro Tjokrotekno;-------------------------------------------------------------

P.18b

:

Foto Copy sesuai dengan aslinya Kwitansi Pembayaran Permohonan SK Pemberian Hak Tanah seluas 1.122 M2 tertanggal 10 Desember 2014 atas nama Agus Sindoro Tjokrotekno;-------------------------------------------------------------

P.18c

:

Foto Copy sesuai dengan aslinya Kwitansi Pembayaran Permohonan SK Pemberian Hak Tanah seluas 13.240 M2 tertanggal 10 Desember 2014 atas nama M. Asrip;----------------


19. P.19

:

Foto Copy sesuai dengan foto copy yang telah dilegalisir Berita Acara

Pelacakan

Batas

Wilayah

Administrasi

Antara

Kecamatan Loa Kulu dengan Loa Janan tertanggal 13 Nopember 2010;-------------------------------------------------------20. P. 20

:

Foto Copy sesuai dengan aslinya Surat Pernyataan Berita Acara Kesepakatan

Nomor

:

340/335/SP-BAK/JBY/XI/2011

tertanggal 21 Nopember 2011;---------------------------------------21. P.21

:

Foto Copy sesuai dengan aslinya Surat Keterangan Camat Loa Kulu Nomor : 590/910.1/KCLK/VII/2014, tertanggal 21 Juli 2014;---------------------------------------------------------------------

22. P.22

:

Foto Copy sesuai dengan aslinya Surat Keterangan Kepala desa Jembayan Nomor : 350/425/SK/JBY/XI/2014, tertanggal 26 Nopember 2014;--------------------------------------------------------

23. P.23a

:

Foto Copy sesuai dengan aslinya Surat dari Kuasa Hukum Penggugat Nomor : 16.1/ALT/2015 perihal mohon penjelasan kepada Camat Loa Janan, tertanggal 26 Januari 2015;------------

P.23b

:

Foto Copy sesuai dengan aslinya Surat dari Kuasa Hukum Penggugat Nomor : 17.1/ALT/2015 perihal mohon penjelasan kepada Bupati Kutai Kartanegara, tertanggal 29 Januari 2015;--

P.23c

:

Foto Copy sesuai dengan aslinya Surat dari Kuasa Hukum Penggugat Nomor : 20.1/ALT/2015 perihal Permohonan Surat Keputusan Pemberian Hak, ditujukan kepada Kepala Kantor Pertanahan Kab. Kutai Kartanegara, tertanggal 06 Pebruari 2015;---------------------------------------------------------------------

P.23d

:

Foto Copy sesuai dengan aslinya Surat dari Kuasa Hukum Penggugat Nomor : 21.1/ALT/2015 perihal Laporan, ditujukan


kepada Kepala Kantor Pertanahan Kab. Kutai Kartanegara, tertanggal 17 Pebruari 2015;-----------------------------------------P.23e

:

Foto Copy sesuai dengan aslinya Surat dari Kuasa Hukum Penggugat Nomor : 22.1/ALT/2015 perihal Mohon Fasilitasi Penentuan Wilayah Hukum Desa/Dusun Tanjung Laong, ditujukan kepada Bupati Kutai Kartanegara, tertanggal 23 Pebruari 2015;-----------------------------------------------------------

P.23f

:

Foto Copy sesuai dengan aslinya Surat dari Kuasa Hukum Penggugat Nomor : 30.1/ALT/2015 perihal Permohonan Surat Keputusan Pemberian Hak, ditujukan kepada Kepala Kantor Pertanahan Kab. Kutai Kartanegara, tertanggal 19 Maret 2015;-

P.23g

:

Foto Copy sesuai dengan aslinya Surat dari Kuasa Hukum Penggugat Nomor : 34.1/ALT/2015 perihal Permohonan Surat Keputusan Pemberian Hak, ditujukan kepada Kepala Kantor Pertanahan Kab. Kutai Kartanegara, tertanggal 14 April 2015;--

P.23h

:

Foto Copy sesuai dengan aslinya Surat dari Kuasa Hukum Penggugat Nomor : 40.1/ALT/2015 perihal Mohon Penjelasan, ditujukan Gubernur Propinsi Kalimantan Timur Cq. Plt.Asisten Pemerintahan Ub.Kepala Biro Perbatasan, Penataan Wilayah dan Kerjasama, tertanggal 02 Juli 2015;----------------------------

P.23i

:

Foto Copy sesuai dengan aslinya Surat dari Kuasa Hukum Penggugat Nomor : 51.1/ALT/2015 perihal Mohon Penjelasan, ditujukan Gubernur Propinsi Kalimantan Timur Cq. Plt.Asisten Pemerintahan Ub.Kepala Biro Perbatasan, Penataan Wilayah dan Kerjasama, tertanggal 20 Agustus 2015;----------------------

P. 23j

:

Foto Copy sesuai dengan aslinya Surat dari Kuasa Hukum Penggugat Nomor : 55.1/ALT/2015 perihal Mohon Penjelasan, Halaman 26 dari 72. Putusan No.21/G/2015/PTUN-SMD

ditujukan Bupati Kutai Kartanegara Cq. Asisten Administrasi Pemerintahan Umum dan Hukum, tertanggal 03 September 2015;--------------------------------------------------------------------24. P.24

:

Foto Copy sesuai dengan aslinya Surat Agus Sindoro Tjokrotekno yang ditujukan kepada Biro Perbatasan, Penataan Wilayah dan Kerjasama Provinsi Kalimantan Timur, tertanggal 11 Agustus 2015;-------------------------------------------------------

25. P.25a

:

Foto Copy sesuai dengan aslinya Surat Sekretaris Daerah Kab. Kutai Kartanegara Nomor : 138/386/Adm.Pem, perihal Penjelasan Batas Wilayah, tertanggal 16 Februari 2015;---------

P.25b

:

Foto Copy sesuai dengan aslinya Surat Kepala Pertanahan Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor : 90/7-64.02/II/2015 perihal

Permohonan

Surat

Keputusan

Pemberian

Hak,

tertanggal 24 Pebruari 2015;-----------------------------------------P.25c

:

Foto Copy sesuai dengan aslinya Surat Asisten Pemerintahan Ub. Kepala Biro Perbatasan, Penataan Wilayah dan Kerjasama Prop. Kalimantan Timur perihal Informasi batas wilayah desa Nomor : 136/4360/BPPWK-C, tertanggal 12 Agustus 2015;-----

P.25.d

:

Foto Copy sesuai dengan aslinya Surat Asisten Pemerintahan Up. Kepala Biro Perbatasan, Penataan Wilayah dan Kerjasama, perihal Penjelasan Batas Wilayah, Nomor : 136/4582/BPPWKC, tertanggal 25 Agustus 2015;---------------------------------------

26. P.26

:

Foto Copy sesuai dengan aslinya Surat Asisten Pemerintahan Umum dan Hukum, perihal Penjelasan Batas Wilayah, Nomor : 135/1906/A/Adm.Pen. tertanggal 11 September 2015;-----------


27. P. 27

:

Foto

copy

sesuai

salinan

Putusan

Pengadilan

Negeri

Tenggarong No.03/Pdt.G/2014?PN.Tgr.tertanggal 20 Oktober 2014;--------------------------------------------------------------------28. P.28

:

Foto

Copy

sesuai

dengan

aslinya

Denah/Peta

Kuasa

Pertambangan PT. Bukit Baiduri Energi dari Kantor Distamben Kalimantan Timur yang meliputi Kecamatan Loa Kulu dan Loa Janan;--------------------------------------------------------------------29. P.29

:

Foto copy sesuai aslinya Akta Pernyataan No. 47 tertanggal 19 Agustus 2015;-----------------------------------------------------------

30. P.30

:

Foto copy sesuai aslinya Akta Pernyataan No. 48 tertanggal 19 Agustus 2015;-----------------------------------------------------------

31. P. 31

:

Foto copy dari foto copy Surat Pernyataan/Keterangan Batasbatas RT. 2, tertanggal 20 Oktober 1980;---------------------------

32. P. 32

:

Foto copy dari foto copy Surat Peta Waliyah Kampung Tanjung Laung RT.V Kelurahan Jembayan Kecamatan Loa Kulu Dati II Kutai;-----------------------------------------------------

33. P.33

:

Foto copy dari foto copy Surat Peta Konsersi PT.Bukit Baiduri Energi;-------------------------------------------------------------------

34. P.34

:

Foto copy dari foto copy Surat Assisten Pemerintahan Umum dan Hukum ditujukan kepada Camat Loa Kulu dan Loa Janan, Nomor : tidak jelas, Perihal : Penunjukan garis batas Kecamatan, tertanggal 13 April 2015;-------------------------------

35. P.35

:

Foto copy dari sesuai aslinya Berita Acara Penunjukan Garis Batas Kecamatan Loa Janan dengan Kecamatan Loa Kulu Segmen Desa Loa Duri Ulu dengan Desa Jembayan;-----------


36. P.36

:

Foto copy

sesuai Aslinya,

Peta

Administrasi Wilayah

Kabupaten Dati II Kutai Tahun 1996/1997; ----------------------Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya, Tergugat telah mengajukan alat bukti surat berupa foto copy dan telah dicocokkan dengan asli atau fotokopinya di persidangan yang telah bermaterai cukup sehingga secara formal dapat digunakan sebagai alat bukti dan diberi tanda.T.1 s/d T.35 yang perinciannya sebagai berikut : --------------------------------------------------------------------------------------------------1. T.1

:

Foto copy sesuai aslinya Surat PT. BBE kepada Kepala Kantor Pertanahan

Kabupaten

Kutai

Kartanegara

No.

083/BBE-

TGR/I/2015 Perihal Permohonan, tertanggal 20 Januari 2015;-------2. T.2

:

Foto copy sesuai aslinya Surat Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Kutai Kartanegara No.:56/7-64.02/II/2015, perihal Permohonan Surat Keputusan Pemberian Hak, tertanggal 02 Pebruari 2015;--------

3. T.3

:

Foto copy sesuai aslinya Surat

dari Pengacara Aloysius Tukan,

S.H.,M.Hum. kepada Kepala Kantor Pertanahan Kab. Kutai Kartanegara No.: 20.1/ALT/2015 Perihal : Permohonan Surat Keputusan Pemberian Hak, tertanggal 06 Pebruari 2015;--------------4. T.4

:

Foto copy sesuai aslinya Surat dari Kepala Kantor Pertanahan Kab. Kutai Kartanegara kepada Pengacara Aloysius Tukan.S.H.,M.Hum., No.: 90/7-64.02/II/2015, perihal Permohonan Surat Keputusan Pemberian Hak, tertanggal 24 Pebruari 2015;-----------------------------

5. T.5

:

Foto copy sesuai aslinya Surat Kepala Kantor Pertanahan Kab. Kutai Kartanegara kepada General Manager PT. Bukit Baiduri Energi Mahakam Coal Mining, perihal Permohonan Tidak Memproses atau Menolak Permohonan an. Agus Sindoro, Sindoro Tjokrotekno, Lilik Juniwati Tanabrata, M. Arsip, tertanggal 19 Maret 2015;---------------


6. T.6

:

Foto copy sesuai aslinya Surat PT. Bukit Baiduri Energi kepada Kepala Kantor Pertanahan Kab.Kutai Kartanegara No.: 302/BBETGR/IV/2015,

perihal

Tindak

Lanjut

Surat

Kepala

Kantor

Pertanahan Kab.Kutai Kartanegara No.: 141/7-64.02/III/2015;-------7. T.7

:

Foto copy sesuai aslinya Surat dari Pengacara Aloysius Tukan, S.H.,M.Hum. kepada Kepala Kantor Pertanahan Kab. Kutai Kartanegara No.: 32.1/ALT/2015 Perihal : Permohonan Surat Keputusan Pemberian Hak, tertanggal 30 Maret 2015;------------------

8. T.8

:

Foto copy sesuai aslinya Surat Kepala Kantor Pertanahan Kab. Kutai Kartanegara kepada dari Pengacara Aloysius Tukan, S.H.,M.Hum. dan General Manager PT. Bukit Baiduri Energi Mahakam Coal Mining, perihal Permohonan Surat Keputusan Pemberian Hak, tertanggal 20 April 2015;-----------------------------------------------------

9. T.9

:

Foto copy sesuai aslinya Surat Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Kalimantan Timur kepada Kepala Kantor Pertanahan Kab. Kutai Kartanegara, No.: 550/18-64/V/2015, perihal Permohonan Surat Keputusan Pemberian Hak, tertanggal 13 Mei 2015;-----------------------------------------------------------------------

10. T.10

:

Foto copy sesuai aslinya Surat Kepala Kantor Pertanahan Kab. Kutai Kartanegara kepada Surat Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Kalimantan Timur No.: 308/7-64.02/VIII/2015, perihal Permohonan Surat Keputusan Pemberian Hak, tertanggal 4 Agustus 2015;------------------------------------------------------------------

11. Bukti T.11

:

Foto copy sesuai foto copy, Surat Pernyataan Melepaskan Atas Tanah tertanggal 24 April 1995Legalisasi No. 593/807/APHK/LJIV/1995 dari Bakri Haidi dengan PT. Bukit Baiduri Energi;----------


12. Bukti T.12

:

Foto copy sesuai foto copy, Surat Pernyataan Tidak Sengketa Sdr. Bakri Haidi Tertanggal 24 April 1995;-----------------------------------

13. Bukti T.13

:

Foto copy sesuai foto copy, Kwitansi Penerimaan uang pembebasan tanah oleh BAKRI HAIDI dari Tergugat II Intervensi, tertanggal 30 Januari 1995 dari PT. Bukit Baiduri Energi kepada Bakri Haidi;-----

14. Bukti T.14

:

Foto copy sesuai foto copy, Surat Pernyataan ARPANDI tertanggal 28 Januari 1995 tentang ganti rugi sebidang tanah milik BAKRI HAIDI;------------------------------------------------------------------------

15. Bukti T.15

:

Foto copy sesuai foto copy, Surat Pernyataan Pembukaan Tanah Perwatasan Sdr. ARPANDI tertanggal 25 Juli 1989;------------------

16. Bukti T.16

:

Foto copy sesuai foto copy, Kwitansi dari BAKRI HAIDI kepada ARPANDI untuk penjualan sebidang tanah, tertanggal 22 Maret 1990;---------------------------------------------------------------------------

17. Bukti T.17

:

Foto copy sesuai foto copy, Surat Pernyataan Melepaskan Atas Tanah tertanggal 24 April 1995, dari Jabir kepada PT. Bukit Baiduri Energi;-------------------------------------------------------------------------

18. Bukti T.18

:

Foto copy sesuai foto copy, Surat Pernyataan Tidak Sengketa Sdr. Jabir tertanggal 24 April 1995;-------------------------------------------

19. Bukti T.19

:

Foto copy sesuai foto copy, Surat Keterangan/ Pernyataan penguasaan atas sebidang Tanah Perwatasan No. 594/398/LDXI/SG/1994 a.n JABIR tertanggal 07 Nopember 1994;----------------

20. Bukti T.20

:

Foto copy sesuai foto copy, Kwitansi dari PT. BUKIT BAIDURI ENERGI

kepada JABIR untuk Pembebasan tanah a.n. Jabir,

tertanggal 30 Januari 1995 dan tanggal 06 Februari 1995;-------------


21. Bukti T.21

:

Foto copy sesuai foto copy, Surat Pernyataan Melepaskan Atas Tanah, tertanggal 24 April 1995, legalisasi No. 593/808/APHK/LJIV/1995;-----------------------------------------------------------------------

22. Bukti T. 22

:

Foto copy sesuai foto copy, Surat Pernyataan Tidak Sengketa Sdr. ARPANDI, tertanggal 24 April 1995;----------------------------------

23. Bukti T. 23

:

Foto copy sesuai foto copy, Kwitansi Penerimaan uang pembebasan tanah a.n ARPANDI dari Tergugat II Intervensi, tertanggal 30 Januari 1995 kepada ARPANDI;------------------------------------------

24. Bukti T.24

:

Foto copy sesuai foto copy, Surat Pernyataan Melepaskan Atas Tanah, tertanggal 24 Mei 1996, legalisasi No. 593/157/APHK/LJVIII/1996, dari Kusni kepada PT. Bukit Baiduri Energi;---------------

25. Bukti T.25

:

Foto copy sesuai foto copy, Surat Pernyataan Tidak Sengketa Sdr. KUSNI;------------------------------------------------------------------------

26. Bukti.T.26

:

Foto copy sesuai foto copy, Surat Pernyataan

Penguasaan Tanah

a.n KUSNI, tertanggal 07 Nopember 1994;-----------------------------27. Bukti T.27

:

Foto copy sesuai foto copy, Kwitansi Penerimaan uang pembebasan tanah a.n KUSNI dari Tergugat II Intervensi, tertanggal 02 Mei 1996 kepada KUSNI;--------------------------------------------------------

28. Bukti T.28

: Foto copy sesuai foto copy, Surat Pernyataan Melepaskan Atas Tanah, tertanggal 24 Mei 1996, legalisasi No. 593/83/APHK/LJV/1996, dari Jamsyah kepada PT. Bukit Baiduri Energi;--------------

29. Bukti T. 29

:

Foto copy sesuai foto copy, Surat Pernyataan Tidak Sengketa Sdr. JAMSYAH, 1996;-------------------------------

30. Bukti T. 30

:

Foto copy sesuai foto copy, Surat Pernyataan Penguasaan Tanah Sdr. JAMSYAH, tertanggal 2 Nopember 1989;-------------------------


31. Bukti T. 31

:

Foto copy sesuai foto copy, Kwitansi Penerimaan uang pembebasan tanah a.n JAMSYAH dari Tergugat II Intervensi, tertanggal 02 Mei 1996 kepada JAMSYAH;---------------------------------------------------

32. Bukti T. 32

:

Foto copy sesuai foto copy, Surat Pernyataan Melepaskan Atas Tanah,

tertanggal

09

Agustus

1996,

legalisasi

No.

593/155/APHK/LJ-VIII/1996, dari Sayut kepada PT. Bukit Baiduri Energi;------------------------------------------------------------------------33. Bukti T. 33

:

Foto copy sesuai foto copy, Surat Pernyataan Tidak Sengketa Sdr. SAYUT;-----------------------------------------------------------------------

34. Bukti T. 34

:

Foto copy sesuai foto copy, Surat Pernyataan Penguasaan Tanah Sdr. SAYUT, No.594/397/LD-XI/SG/1994 tertanggal 07 Nopember 1994;---------------------------------------------------------------------------

35. Bukti T.35

:

Foto copy sesuai foto copy, Kwitansi Penerimaan uang pembebasan tanah a.n SAYUT dari Tergugat II Intervensi, tertanggal 02 Mei 1996 kepada SAYUT;-------------------------------------------------------

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya, Tergugat II Intervensi telah mengajukan alat bukti surat berupa foto copy dan telah dicocokkan dengan asli atau fotokopinya di persidangan yang telah bermaterai cukup sehingga secara formal dapat digunakan sebagai alat bukti dan diberi tanda T.II Intv.1 s/d T.II Intv.38 yang perinciannya sebagai berikut : ------------------------------------------------------------------------1. T.II.Intv.1

:

Foto Copy sesuai aslinya Akta Notaris No.13 Tanggal 04 September 2014 perihal : Berita Acara Rapat PT. Bukit Baiduri Energi;-------------------------------------------------------

2. T.II.Intv.2

:

Foto Copy sesuai foto copy Surat Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum No.: AHU-29513.40.22.2014, perihal

Penerimaan

Pemberitahuan

Perubahan

Data


Perseroaan PT.

Bukit

Baiduri Energi,

tertanggal 12

September 2014;-----------------------------------------------------3. T.II.Intv.3

:

Foto copy sesuai aslinya Akta Notaris No.79 tanggal 14 November 2012 perihal : Berita Acara Rapat

PT. Bukit

Baiduri Energi;------------------------------------------------------4. T.II.Intv.4

:

Foto Copy sesuai foto copy Surat Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum No.: AHU-01.10-44144, perihal Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroaan PT. Bukit Baiduri Energi, tertanggal 11 Desember 2012;-----------

5. T.II.Intv.5

:

Foto Copy sesuai foto copy Akta Notaris No. 90 tanggal 21 April 2008, perihal Berita Acara Rapat PT. Bukit Baiduri Energi;-----------------------------------------------------------------

6. T.II.Intv.6

:

Foto Copy sesuai aslinya Surat Direktur Administrasi Hukum Umum, No.: AHU-38741.AH.01.02 tahun 2008 tanggal 07 Juli 2008;--------------------------------------------------------------

7. T.II.Intv.7

:

Foto Copy sesuai aslinya Salinan Keputusan Gubernur Kalimantan Timur No.: 503/K.387/2010 tentang Pemberian Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Kepada PT. Bukit Baiduri Energi;------------------------------------------------

8. T.II.Intv.8

:

Foto Copy sesuai foto copy Berita Acara Pelacakan Batas Wilayah Administrasi Antara Kecamatan Loa Kulu dengan Loa Janan, tertanggal 13 November 2010;------------------------

9. T.II.Intv.9

:

Foto Copy sesuai aslinya Surat Pernyataan Melepaskan Atas Tanah No.: 593/807/APHK/LJ-IV/1995 dari BAKRI HAIDI Kepada Tergugat II Intervensi diwakili Dra. ROULI SIMANUNGKALIT,

tertanggal

24

April

Bukti

T.II.Intv.1995;-------------------------------------------------------Halaman 34 dari 72. Putusan No.21/G/2015/PTUN-SMD

10. T.II.Intv.10

:

Foto Copy sesuai aslinya Surat Pernyataan Tidak Sengketa sdr. BAKRI HAIDI, tanggal 24 April 1995;----------------------

11. T.II.Intv.11

:

Foto Copy sesuai aslinya Kwitansi Penerimaan uang Pembebasan tanah a/n. Bakri dari PT. Bukit Baiduri Energi, tertanggal 30 Januari 1995;-----------------------------------------

12. T.II.Intv.12

:

Foto Copy sesuai aslinya Surat Pernyataan ARPANDI, tentang penerimaan uang ganti rugi atas penjualan sebidang tanah kepada BAKRI HAIDI, tertanggal 28 Januari 1995;-----

13. T.II.Intv.13

:

Foto Copy sesuai aslinya Surat Keterangan Pembukaan Tanah Perwatasan Sdr. ARPANDI, tertanggal 25 Juli 1989;--

14. T.II.Intv.14

:

Foto Copy sesuai aslinya Kwitansi tanda terima uang penjualan sebidang tanah oleh ARPIANDI dari BAKRI HAIDI, tertanggal 22 Maret 1990;---------------------------------

15. T.II.Intv.15

:

Foto Copy sesuai aslinyaSurat Pernyataan Melepaskan Atas Tanah dari JABIR kepada PT. Bukit Baiduri Energi diwakili Dra. ROULI SIMANUNGKALIT, tertanggal 24 April 1995;-

16. T.II.Intv.16

:

Foto Copy sesuai aslinya Surat Pernyataan Tidak Sengketa Sdr. JABIR, tertanggal 24 April 1995;----------------------------

17. T.II.Intv.17

:

Foto

Copy

Penguasaan

sesuai

aslinyaSurat

atas

Sebidang

Keterangan/Pernytaan Tanah

Perwatasan

No.:594/398/LU-IX/SG/1994 tanggal 7 Nopember 1994;-----18. T.II.Intv.18

:

Foto Copy sesuai aslinya Kwitansi Penerimaan Uang Pembebasan Tanah Sdr. JABIR, tertanggal 30 Januari 1995;--

19. T.II.Intv.19

:

Foto Copy sesuai aslinya Kwitansi Penerimaan Uang Pembebasan tanah Sdr. JABIR tertanggal 6 Pebruari 1995;----


20. T.II.Intv.20

:

Foto Copy sesuai aslinya Surat Pernyataan Melepaskan Atas Tanah

Legalisasi No.: 593/808/APHK/LJ-IV/1995 dari

ARPANDI kepada Tergugat II Intervensi, tertanggal 24 April 1995;------------------------------------------------------------------21. T.II.Intv.21

:

Foto Copy sesuai aslinya Surat Pernyataan Tidak Sengketa Sdr. ARPANDI tertanggal 24 April 1995;------------------------

22. T.II.Intv.22

:

Foto Copy sesuai aslinya Kwitansi Penerimaan Uang Pembebasan Tanah oleh ARPANDI dari Tergugat II Intervensi, tertanggal 30 Januari 1995;----------------------------

23. T.II.Intv.23

:

Foto Copy sesuai aslinya Surat Pernyataan Melepaskan Atas tanah No.: 593/157/APHK/LJ-VIII/1996, tertanggal

9

Agustus 1996 dari KUSNI kepada Tergugat II Intervensi;---24. T.II.Intv.24

:

Foto Copy sesuai aslinya Surat Pernyataan Tidak Sengketa dari KUSNI;-----------------------------------------------------------

25. T.II.Intv.25

:

Foto Copy sesuai aslinya Surat Pernyataan Pengusaan Tanah Sdr. KUSNI No.:

/

/ LD-XI/SG/1994, tertanggal 07

Nopember 1994;-----------------------------------------------------26. T.II.Intv.26

:

Foto Copy sesuai aslinya Kwitansi Penerimaan Uang Pembebasan tanah a/n Kusni/Husni dari Tergugat II Intervensi, tertanggal 2 Mei 1996;--------------------------------

27. T.II.Intv.27

:

Foto Copy sesuai aslinya Surat pernyataan Melepaskan Atas Tanah, tertanggal 24 Mei 1996 dari JAMSYAH kepada Tergugat II Intervensi;-----------------------------------------------

28. T.II.Intv.28

:

Foto Copy sesuai aslinya Surat Pernyataan Tidak Sengketa Sdr. JAMSYAH tahun 1996;--------------------------------------T.II.Intv.29

:

Foto

Copy

sesuai

aslinya

Surat


Pernyataan Penguasaan Tanah No.: 06/D-8/S.PP/LDI/5-31981;------------------------------------------------------------------29. T.II.Intv.30

:

Foto Copy sesuai aslinya Kwitansi Penerimaan Uang Pembebasan Tanah Sdr. JAMSYAH, tertanggal 17 April 1996;-------------------------------------------------------------------

30. T.II.Intv.31

:

Foto Copy sesuai aslinya Surat Pernyataan Melepaskan Atas Tanah, tertanggal 09 Agustus 1996 dari SAYUT kepada Tergugat II Intervensi;-----------------------------------------------

31. T.II.Intv.32

:

Foto Copy sesuai aslinya Surat Pernyataan Tidak Sengketa Sdr. SAYUT;----------------------------------------------------------

32. T.II.Intv.33

:

Foto Copy sesuai aslinya Surat Pernyataan Penguasaan Tanah No.:594/397/LD-XI/SG/1994, TERTANGGAL 07 Nopember 1994;-------------------------------------------------------------------

33. T.II.Intv.34

:

Foto Copy sesuai aslinya Kwitansi Pembebasan tanah a/n SAYUT , tertanggal 2 Mei 1996;----------------------------------

34. T.II.Intv.35

:

Foto Copy sesuai Legalisir Putusan Pengadilan Negeri Tenggarong Nomor : 03/Pdt.G/2014/PN.Tgr, tertanggal 20 Oktober 2014;---------------------------------------------------------

35. T.II.Intv.36

:

Foto Copy sesuai aslinya Gugatan perkara perdata No. 34/Pdt.G/2015/PN.Tgr, tertanggal 9 Juni 2015 antara PT. Bukit Baiduri Energi/ Penggugat melawan M. Asrip sebagai tergugat;---------------------------------------------------------------

36. Bukti T.II.Int.37

: Foto copy sesuai Aslinya, Buku Register Tanah Perwatasan Desa Loa Duri tahun 1993;------------------------------------------


37. Bukti T.II.Int.38

: Foto copy dari foto copy, Peta Kerja team Pelacakan Tapal Batas, Wilayah Administrasi antara Kecamatan Loa Kulu dengan Loa Janan tahun 2010;--------------------------------------

Menimbang, bahwa selain mengajukan alat bukti surat-surat, Pihak Penggugat pada persidangan tanggal 17 Nopember 2015 mengajukan 9 (sembilan) orang saksi dan pada persidangan tanggal 24 Nopember 2015 mengajukan 3 (tiga) orang saksi yaitu : -------------(1). SAMSU ARJALI, tempat/tanggal lahir Jembayan, 07 Februari 1965 1966, jenis kelamin Laki-laki, Agama Islam, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, kewarganegaraan Indonesia, alamat Jembayan RT.002 Kelurahan Jembayan, Kecamatan Loa Kulu, memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut : ----

Bahwa benar secara tertib administrasi mengurus surat-surat diwilayah tanah tersebut;

-

Bahwa benar sepengetahuan Saksi permasalahan ini adalah tanah mereka dijual orang lain dan mengurus surat menyurat di Desa Loa Duri;

-

Bahwa benar saksi melihat Bukti P.33 Desa Jembayan disebelah Utara dan Desa Loa Duri disebelah Selatan;

-

Bahwa benar yang melapor tanah mereka dijual adalah M.Asrip;

-

Bahwa benar saksi tidak mengetahui surat tanah yang dimiliki mereka;

-

Bahwa benar saksi tidak pernah langsung ke lokasi tanah tersebut, tapi melihat dari tapal batas;

-

Bahwa benar Saksi melihat lokasi tanah tersebut dari tapal batas Desa Jembayan dan Loa Duri;

-

Bahwa benar Saksi pernah ke Desa Sei. Pimping;

-

Bahwa benar SD tersebut masuk wilayah Loa Janan;

-

Bahwa benar orang-orang Sei. Pimping tidak pernah mengurus surat ke Desa Jembayan;

-

Bahwa benar Saksi berdomisili di RT. 2 Jembayan;


-

Bahwa benar saksi mengetahui perubahan RT.5 menjadi RT.13 dan RT.14;

-

Bahwa benar RT.5 A pecahan dari RT.5;

-

Bahwa benar perubahan RT.5 menjadi RT.5A sebelum saksi menjabat Kepala Desa;

-

Bahwa benar kesepakatan tahun 2010 Sei. Pimping Masuk Desa Jembayan dan sebelumnya masuk Loa Duri;

-

Bahwa benar tanah sengketa masuk wilayah Jembayan;

-

Bahwa benar Saksi kenal M.Asrip dan tanahnya ada di Desa Jembayan, tetapi tidak tinggal di Desa Jembayan;

-

Bahwa benar Saksi tidak kenal dengan Bakri Haiti;

-

Bahwa benar Saksi kenal dengan Jabir, karena orang tua Saksi;

-

Bahwa benar Saksi sudah lupa dengan Surinsyah dan Tajudinsyah;

-

Bahwa benar Saksi tinggal di Desa Jembayan sejak lahir tahun 1965;

-

Bahwa benar jabatan saksi sebagai Kepala Desa Jembayan;

-

Bahwa benar Saksi menjadi Kepala desa sejak tahun 2013 sampai sekarang;

-

Bahwa benar Saksi tinggal di RT. 002 Desa Jembayan;

-

Bahwa benar mengetahui tanah Para Penggugat dijual oleh pihak lain ke PT.BBE, oleh PT.BBE tanah tersebut masuk Desa Loa Duri yang sebenarnya masuk Desa Jembayan dan tidak pernah dijual;

-

Bahwa benar Desa memiliki Peta Wilayah sesuai Bukti P.32;

-

Bahwa benar Saksi tidak membuat Peta tersebut dan peta itu sudah ada sebelum Saksi menjabat Kepala Desa dan tapal batas berada 600 meter dari sungai Kejawin;

-

Bahwa benar ada kesepakatan pada tahun 1980 tentang tapal batas antara desa Sei. Pimping kel. Loa Duri Kec. Loa Janan dengan Dsn. Tanjung Laong Desa Jembayan Kel. Loa Kulu;

-

Bahwa benar sebelum tahun 2010 yang menjadi acuan adalah tapal batas yang terbit tahun 1980;


-

Bahwa benar tanah M.Asrip diperoleh dari pengelolaan dan ada sebagian yang dibeli;

(2). SYAMSU ARJAMAN , tempat/tanggal lahir Jembayan, 15 Meret 1958, jenis kelamin Laki-laki, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, kewarganegaraan Indonesia, alamat Desa Jembayan RT.001 Kelurahan Jembayan Kecamatan Loa Kulu Kabupaten Kutai Kartanegara, memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut; ---------------------------------------------------------------------------------------------

Bahwa benar SD Loa Duri dulu Masuk wilayah Jembayan;

-

Bahwa benar Saksi tidak tahu SD tersebut sekarang masuk wilayah mana;

-

Bahwa benar Saksi tinggal di Tenggarong dan juga di Jembayan tempat isteri tua;

-

Bahwa benar Saksi tidak kenal dengan Muchtar;

-

Bahwa benar Saksi tidak kenal dengan Tajudinsyah;

-

Bahwa benar Saksi lupa kalau ada warga Sei. Pimping yang meleges surat-surat ke wilayah Saksi sewaktu saksi menjadi Kepala Desa;

-

Bahwa benar Saksi sudah lupa sewaktu menjabat sebagai Kepala Desa, apakah ada warga Sei. Pimping ada yang mengurus surat seperti KTP atau surat-surat yang lainnya ke wilayah Saksi;

-

Bahwa benar

saksi tidak tahu Peta wilayah Desa Jembayan dengan Desa

Sei.Pimping sudah sah, sudah pasti atau sudah berdasarkan pelacakan batas, karena itu menurut Saksi urusan pemerintah; -

Bahwa benar Saksi tidak tahu kapan Peta itu dibuat;

-

Bahwa benar Saksi menjabat kepala desa Jembayan sejak tahun 2000 s/d 2005;

-

Bahwa benar Saksi Saya sudah tahu sejak dulu, awal tanah tersebut mulai bermasalah;

-

Bahwa benar menurut Saksi kalau dilihat dari peta lokasi tanah tersebut masuk wilayah Jembayan;


-

Bahwa benar Sewaktu Saksi masih menjabat belum ada acuan tentang batas wilayah antara desa Sei. Pimping dengan Desa Jembayan, mungkin di Pemkab ada;

-

Bahwa benar yang menjadi acuan

di Desa, batas dari Sei. Kejawin lurus ke

gunung Putri; -

Bahwa benar Saksi kenal dengan Jabir, karena orang tua Saksi, tinggal di Jembayan;

-

Bahwa benar Saksi tidak kenal dengan Arpandi, Husni, Jamsah, Tajudinsyah, Suriansyah, Bakri Haiti;

(3).

-

Bahwa benar menurut Saksi Acuan peta yang dipakai dari Pemkab.;

-

Bahwa benar tanah M.Asrip terletak di Dusun Tanjung Laong Sei.Pimping;

ARBAI, tempat/tanggal lahir Jembayan, 13 Meret 1946, jenis kelamin Laki-laki, Agama Islam, Pekerjaan Petani, kewarganegaraan Indonesia, alamat Desa Jembayan RT.013 Kelurahan Jembayan Kecamatan Loa Kulu Kabupaten Kutai Kartanegara, memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut; ----

Bahwa benar Saksi belum pernah melihat lokasi tanah tersebut, hanya melihat dari jauh;

-

Bahwa benar saksi tidak tahu batas-batas tanah M.Asrip;

-

Bahwa benar Saksi tidak tahu tanah Arpandi;

-

Bahwa benar berdirinya RT.5 tahun 1995;

-

Bahwa benar saksi tahu dan pernah menanda tangani pelacakan batas wilayah;

-

Bahwa benar saksi kenal dengan Sayut dan tinggal di Sei. Pimping;

-

Bahwa benar saksi kenal dengan Subakri begitu-gitu saja;

-

Bahwa benar Sei. Pimping tidak masuk dusun Saksi;

-

Bahwa benar

Saksi pernah ke lokasi tanah yang disengketakan pada waktu

Pemeriksaan Setempat; Halaman 41 dari 72. Putusan No.21/G/2015/PTUN-SMD

-

Bahwa benar saksi mengetahui M.Asrip mempunyai tanah di sana sewaktu Pemeriksaan Setempat;

-

Bahwa benar Saksi kenal dengan M.Asrip satu tahun yang lalu;

-

Bahwa benar saksi tidak pernah melihat M. Asrip, pernah menggarap tanah tersebut;

-

Bahwa benar pada tahun 2003 Saksi menjabat sebagai kepala dusun Tanjung Laong dan baru diangkat lagi 2015;

-

Bahwa benar Saksi mengetahui M. Asrip beli, tapi Saksi lupa beli sama siapa;

-

Bahwa benar Saksi tidak mengetahui tempat tingal M. Asrip;

-

Bahwa benar Saksi hadir waktu Pemeriksaan Setempat;

-

Bahwa benar Sebelum mengunjungi lokasi objek Sengketa,

saksi mengetahui

tanah itu milik M. Asrip; -

Bahwa benar sebelum milik M. Asrip Saksi tidak tahu milik siapa tanah tersebut;

(4). DARMANSYAH, tempat/tanggal lahir Long Iram, 17 Agustus 1949, jenis kelamin Laki-laki, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, kewarganegaraan Indonesia, alamat Desa Jembayan RT.006 Kelurahan Jembayan Kecamatan Loa Kulu Kabupaten Kutai Kartanegara, memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut; ---------------------------------------------------------------------------------------------

Bahwa benar Saksi yang membuat surat keterangan perwatasan tanah a.n Muhtar di Tanjung Laong pada tahun 1980 dan pada tahun 1985 batas antara Jembayan dan Loa Duri ditetapkan oleh Pemkab dan berlaku sampai sekarang;

-

Bahwa benar Saksi yang mengetik surat tersebut dan tanah tersebut dibeli oleh Agus Sindoro, saksi ditunjukan Bukti P.9;

-

Bahwa benar Saksi pernah melihat Peta batas wilayah dan Saksi ikut merintis sampai selesai dan dibiayai oleh Pemkab, Saksi ditunjukan Bukti P.32;

-

Bahwa benar Saksi pernah ikut dan menanda tangani Berita Acara Batas, Saksi ditunjukan Bukti P.35. Halaman 42 dari 72. Putusan No.21/G/2015/PTUN-SMD

-

Bahwa benar Muhtar pernah tinggal di Loa Duri;

-

Bahwa benar Saksi sering ke Sei. Pimping;

-

Bahwa benar warga Sei. Pimping pernah mengurus surat ke Tanjung Laong;

-

Bahwa benar Saksi tahu tapal batas tersebut waktu pembuatan tapal batas dan dikukuhkan tahun 2010;

-

Bahwa benar jarak antara dusun Tanjung Laong ke dusun Sei. Pimping 2 km;

-

Bahwa benar Saksi pernah turun ke lokasi tanah tersebut;

-

Bahwa benar Sei.Pimping masuk sebagain dari Mesjid wilayah Tanjung Laong;

-

Bahwa benar saksi tidak kenal dengan Bakri;

-

Bahwa benar Saksi tahu batas tanah objek sengketa tersebut Sebelah Barat Sahtin, sebelah Timur Kamsiah, Sebelah Utara kelompok tani dan sebelah Selatan Sahtin;

-

Bahwa benar pada tahun 2010 ada tanaman karet di tanah tersebut;

-

Bahwa benar Saksi tidak tahu milik siapa;

-

Bahwa benar saksi tidak tahu pada waktu itu di gunung ada bangunan rumah;

-

Bahwa benar Saksi tidak tahu Muhtar menggarap tanah tersebut;

-

Bahwa benar saksi tidak

kenal dengan Sutiman, Said, Sayut, Arpandi, Husni,

Jamsiah, Eramsyah, Simin, Sahrum; -

Bahwa benar waktu pembuatan Berita Acara Pelacakan batas dihadiri oleh Camat;

-

Bahwa benar tidak dihadiri warga;

-

Bahwa benar Pelacakan tahun 2010, masih dipakai;

(5). SOFIAN NOOR, tempat/tanggal lahir Penyinggahan, 07 Juli 1947, jenis kelamin Lakilaki, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, kewarganegaraan Indonesia, alamat Desa Tanjung Laong RT.013 Kelurahan Jembayan Kecamatan Loa Kulu Kabupaten Kutai Kartanegara, memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut; --------------------------------------------------------------------------------------------Halaman 43 dari 72. Putusan No.21/G/2015/PTUN-SMD

-

Bahwa benar Saksi menjabat sebagai RT. di dusun Tanjung laong desa jembayan RT.5 pada Tahun 1989;

-

Bahwa benar Dusun Tanjung Laong masuk Jembayan kecamatan Loa Kulu;

-

Bahwa benar Saksi tidak tahu tentang permasalahan ini;

-

Bahwa benar Saksi kenal dengan M. Asrip;

-

Bahw benar Saksi tidak tahu lokasi objek sengketa;

-

Bahwa benar saksi tahu RT. 5 dibagi 2 yaitu RT.5 A dan RT.5 B tahunya Saksi lupa;

-

Bahwa benar ada perubahan lagi RT.5 A menjadi RT.13 dan RT.5 B menjadi RT. 14;

-

Bahwa benar dusun Sei. Pimping masuk RT.5 Desa Jembayan tahun 1989 s/d 1993;

-

Bahwa benar Saksi menjabat sebagai RT di Tanjung Laong pada tahun 1993;

(6). SAIPUL ANWAR, tempat/tanggal lahir Tanjung Laong, 05 Februari 1949, jenis kelamin Laki-laki, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, kewarganegaraan Indonesia, alamat Desa Tanjung Laong RT.013 Kelurahan Jembayan Kecamatan Loa Kulu Kabupaten Kutai Kartanegara, memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut; -----------------------------------------------------------------------

Bahwa benar Saksi tahu batas-batas wilayah (Bukti P.9);

-

Bahwa benar pernah membebaskan surat tanah a.n Suriansyah dan Salman;

-

Bahwa benar menjadi ketua RT.13 tahun 2010 s/d 2015;

-

Bahwa benar Saksi kenal dengan Agus Sindoro;

-

Bahwa benar saksi tahu jual beli dengan Tajudinsyah, dan Tajudinsyah pernah memiliki tanah disana;

(7). SYAHMINAN, tempat/tanggal lahir Jembayan, 06 Februari 1973, jenis kelamin Lakilaki, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, kewarganegaraan Indonesia, alamat Jembayan RT.004 Kelurahan Jembayan Kecamatan Loa Kulu Kabupaten Kutai Kartanegara, memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut; --------------------------------------------------------------------------------------------Halaman 44 dari 72. Putusan No.21/G/2015/PTUN-SMD

-

Bahwa benar Saksi mengetahui jual beli tanah milik Muhtar dan pembuatan surat jual beli tahun 2008;

-

Bahwa benar saksi tahu batas pelacakan wilayah dari Sei. Pimping ke arah Haur Kuning terus ke Gunung Putri;

-

Bahwa benar yang hadir dalam pengukuran tanah Kepala Desa. Ketua RT dan Para Saksi;

-

Bahwa benar waktu tahun 2008 PT. BBE belum mengerjakan tanah tersebut; -

Bahwa benar nsaksi membuatkan surat tanah berdasarkan surat-surat yang dimiliki dan saksi-saksi batas;

-

Bahwa benar yang datang pada waktu pengukuran adalah Salman, Suriansyah, RT, Kepala Desa;

-

Bahwa benar jabatan saksi Kaur pemerintahan desa Jembayan sejak tahun 2008 s/d 2015;

-

Bahwa benar Saksi kenal M. Asrip;

-

Bahwa benar Saksi tidak mengetahui alas hak kepemilikan tanah tersebut, ada yang bersertipikat;

(8). ASNAN, tempat/tanggal lahir Muara Pahu, 06 September 1954, jenis kelamin Lakilaki, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, kewarganegaraan Indonesia, alamat Jembayan RT.014 Kelurahan Jembayan Kecamatan Loa Kulu Kabupaten Kutai Kartanegara, memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut; ---------------------------------------------------------------------------------------------

Bahwa benar Saksi mengetahui tanah Tajudin;

-

Bahwa benar Saksi Kenal dengan Agus Sindoro sejak jual beli tanah tersebut;

-

Bahwa benar Saksi pernah menjadi saksi di Pengadilan Negri Tenggarong selain di Pengadilan TUN;

-

Bahwa benar Saksi tidak tahu sejak kapan Muhtar memiliki tanah tersebut;

-

Bahwa benar saksi tahu tanah Tajudin;

-

Bahwa benar saksi tidak mengetahui PT.BBE mengerjakan Tanah Tajudin; Halaman 45 dari 72. Putusan No.21/G/2015/PTUN-SMD

-

Bahwa benar Saksi tidak kenal dengan Babe;

-

Bahwa benar Saksi tidak kenal dengan Jabir;

-

Bahwa benar Saksi kenal dengan Arpandi sebagai RT. di Sei. Pimping;

-

Bahwa benar Saksi mengetahtaui ada Pelacakan Batas Wilayah tahun 2010;

-

Bahwa benar saksi hadir dalam Pelabakan Batas dan tidak ada keributan;

-

Bahwa benar Saksi menjabat RT. Tanjung Laong Sejak tahun 2001 s/d 2006;

-

Bahwa Benar Saksi mengetahui permasalahan ini adalah permasalahan tanah Tajudin; -

Bahwa benar Saksi tahu lokasi tanah tersebut di desa Jembayan dusun Tanjung Laong;

(9). TAMRIN, tempat/tanggal lahir Tanjung Laoung, 06 September 1970, jenis kelamin Laki-laki, Agama Islam, Pekerjaan Karyawan Swasta, kewarganegaraan Indonesia, alamat Jembayan RT.013 Kelurahan Jembayan Kecamatan Loa Kulu Kabupaten Kutai Kartanegara, memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut; ----------------------------------------------------------------------------------- Bahwa benar tanah tersebut masuk wilayah , masuk desa Jembayan kelurahan Loa Kulu; -

Bahwa benar SK. Bupati tahun 2015 yang menjadi dasar saksi bahwa wilayah tersebut masuk wilayah RT.Saksi;

-

Bahwa benar sekitar 600 m sebelah tanah objek sengketa masuk desa Tanjung laong;

-

Bahwa benar saksi tidak mengetahui tapal batas sebelum tahun 2015;

-

Bahwa benar sudah dipasang patok-patok batas wilayah tersebut oleh Pemkab.;

(10). AMBRANSYAH, tempat/tanggal lahir Loa Duri, 13 Agustus 1970, jenis kelamin Laki-laki, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, kewarganegaraan Indonesia, alamat Jl. Gerbang Dayaku RT.002/001 Kelurahan Loa Duri Ulu Kecamatan Loa Janan Kabupaten Kutai Kartanegara, memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut; ----------------------------------------------------------------------


-

Bahwa benar Inisiatif Saksi sendiri dan Saksi menemui Kades Jembayan dan berkoordinasi dengan pihak kecamatan pada tahun 2010 dan kita bersama-sama turun ke lapangan untuk melakukan Pelacakan Batas;

-

Bahwa benar pertemuan untuk pelacakan batas diadakan Tahun 2008 di Hotel Singgasana Tenggarong;

- Bahwa benar daftar orang-orang yang tercatat di dalam Berita Acara itu, semua datang; - Bahwa benar Berita Acara Pelacakan tersebut (Bukti P.19); - Bahwa benar Latak Dusun Tanjung Laong di Desa Jembayan dan tidak pernah di Loa Duri; - Bahwa benar kesepakatan batas dipakai sampai sekarang; - Bahwa benar masyarakat mengurus sesuai dimana lokasi tanah tersebut; - Bahwa benar ada pelacakan batas karena masyarakat mengurus surat menyurat berdasarkan kemauan sendiri dimana mereka merasa mudah disitu mereka mengurusnya, sehingga terjadi sengketa; - Bahwa benar Saksi selama menjadi Kades, pernah mengeluarkan surat-surat tanah di sei. Pimping kalau untuk tempat lain Saksi tidak pernah; - Bahwa benar Saksi tidas tahu Penentuan batas yang baru; - Bahwa benar Saksi tahu Jalan PU, Sebelah kiri masuk Jembayan, kanan Loa Duri Ulu; -

Bahwa benar Sei. Pimping masuk kecamatan Loa Janan, sejak pembagian wilayah;

- Bahwa benar Saksi tidak tahu letak tanah objek sengketa; - Bahwa benar Saksi Mantan Kepala Desa tahun 2002 s/d 2013; - Bahwa benar Pekerjaan Saksi sekarang Wiraswasta;


- Bahwa benar Jalan PU di sebelah Barat Jembayan dan garis atau titik batas adalah jalanan; - Bahwa benar Saksi tahu sewaktu pelacakan, sepanjnag jalan itulah batasnya; (11). SURYANTO, tempat/tanggal lahir Tanjung Laong, 09 September

1973, jenis

kelamin Laki-laki, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, kewarganegaraan Indonesia, alamat Jembayan RT.014 Kelurahan Jembayan Kecamatan Loa Kulu Kabupaten Kutai Kartanegara, memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut; -----------------------------------------------------------------------------------

Bahwa benar Saksi saksi tahu letak tanah M. Asrip Di Dusun Tanjung Laong desa Jembayan Kecamatan Loa Kulu;

-

Bahwa benar tanah Jabir tidak ada disana;

-

Bahwa benar Jabir yang dimaksud Saksi tinggal di Desa Jembayan;

-

Bahwa benar pekerjaan Saksi Wiraswasta, sebelumnya Kaur Pemerintahan di Desa Jembayan pada tahun 2007 s/d 2010;

-

Bahwa benar Saksi mengetahui permasalahan yang

dipersidangkan adalah

permasalahan tapal batas; -

Bahwa benar waktu Pemeriksaan Setempat saksi tidak ikut;

-

Bahwa benar Saksi memiliki tanah di sana;

-

Bahwa benar tanah yang dimiliki Saksi suratnya berbentuk PPAT;

-

Bahwa benar diwilayah itu sudah banyak yang memiliki Sertipikat;

(12). JAYADI, tempat/tanggal lahir Anggana, 19 Juli 1953, jenis kelamin Laki-laki, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, kewarganegaraan Indonesia, alamat Jembayan RT.003 Kelurahan Jembayan Kecamatan Loa Kulu Kabupaten Kutai Kartanegara, memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut; ------

Bahwa benar Saksi tinggal di RT. 3 Jembayan;


-

Bahwa benar Saksi pernah menanda tangani Berita Acara Pelacakan Batas (Bukti P.19);

-

Bahwa benar Dusun Tanjung Laong itu masuk Kecamatan Loa Kulu; Menimbang, bahwa

Pihak

Tergugat tidak mengajukan saksi, meskipun telah

diberikan kesempatan secara patut oleh Majelis Hakim; -----------------------------------------Menimbang, bahwa selain mengajukan alat bukti surat-surat, Pihak tergugat II Intervensi pada persidangan tanggal 01 Desember 2015 mengajukan 4 (empat) orang saksi dan pada tanggal 08 Desember 2015 mengajukan 2 (dua) orang saksi yaitu : ----------------(1). ARPANDI, tempat/tanggal lahir Muara Siram, 02 Agustus 1961, jenis kelamin Lakilaki, Agama Islam, Pekerjaan Karyawan Swasta, kewarganegaraan Indonesia, alamat Sungai Pimping RT.017/005 Kelurahan Loa Duri Ulu Kecamatan Loa Janan Kabupaten Kutai Kartanegara, memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut; -----------------------------------------------------------------------

Bahwa benar Saksi mengatakan yang menggarap tanah tersebut adalah orang tuanya dari tahun 1992 s/d 1995;

-

Bahwa benar Saksi tinggal di Sei. Pimping RT.17 Kel. Loa Duri Ulu Kec. Loa Janan;

-

Bahwa benar Saksi tinggal di Sei. Pimping sejak tahun 1970;

-

Bahwa benar Saksi ada memiliki lahan disana;

-

Bahwa benar Saksi tahu tanah yang dipermasalahkan;

-

Bahwa benar Saksi tahu dari PT.Bukit Biaduri Energi;

-

Bahwa benar Saksi ikut waktu Pemeriksaan Setempat;

-

Bahwa benar Saksi Saksi tahu letak tanah tersebut di RT. 17 Loa Duri Ulu;

-

Bahwa benar tanah tersebut yang telah dijual saksi dipermasalahkan;

-

Bahwa benar tanah tersebut berasal dari pembukaan orang tua Saksi;

-

Bahwa benar tanah tersebut ditanam karet;

-

Bahwa benar Saksi tidak ada yang menambang disitu;


-

Bahwa benar Saksi kenal dengan Tajudinsyah, dan tidak pernah menggarap tanah disana;

-

Bahwa benar saksi ikut dalam pelacakan batas, tapi belum ada kepastian tentang Pelacakan tersebut, (Bukti T.II.Intv.8);

-

Bahwa benar pada saat pelacakan belum ada kesepakatan;

-

Bahwa benar jarak tanah tersebut dengan rumah saksi 400 meter;

-

Bahwa benar surat-surat tanah tersebut lengkap;

-

Bahwa benar Surat Melepaskan Atas tanah saksi, dan dibuat tahun 1995 (Bukti T.II.Intv.21);

-

Bahwa benar saksi tidak mengetahui posisi tanah saksi, (Bukti P.33)

-

Bahwa benar saksi tidak mengetahui posisi tanah masuk wilayah mana;

-

Bahwa benar pekerjaan Saksi sebagai Securiti PT. Rimbayu Lestari pada tahun 2004 s/d 2015;

-

Bahwa benar Saksi tinggal dimana di Sei. Pimping;

-

Bahwa benar Saksi dan orang tua membuka lahan tahun 1982 dan dilahan tersebut ditanami karet, pisang dan lain-lain sampai pada tahun 1995 dan dijual ke PT BBE pada tahun 1996;

-

Bahwa benar cara perolehan tanah tersebut dengan menggarap bersama orang tua dan diserahkan kepada Saksi;

(2) SUBAKRI, tempat/tanggal lahir Melak, 02 Juli 1963, jenis kelamin Laki-laki, Agama Islam, Pekerjaan Swasta, kewarganegaraan Indonesia, alamat Sungai Pimping RT.017/005 Kelurahan Loa Duri Ulu Kecamatan Loa Janan Kabupaten Kutai Kartanegara, memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut; ---------------------------------------------------------------------------------------------

Bahwa benar asal-usul tanah dari orang tuanya;

-

Bahwa benar saksi hadir pada waktu pemeriksaan setempat;

-

Bahwa benar anah orang tua Saksi ada disebelah Utara;

-

Bahwa benar orang tua saksi sekarang statusnya milik PT.BBE; Halaman 50 dari 72. Putusan No.21/G/2015/PTUN-SMD

-

Bahwa benar antara rumah saksi dengan dengan tanah sekitar 300-400 meter;

-

Bahwa benar ditanah tersebut ditanami Jati dan Kelapa;

-

Bahwa benar kalau ditanah Arpandi tanaman Karet dan Jengkol;

-

Bahwa benar Saksi tinggal di RT. 17 Sei. Pimping; - Bahwa benar Saksi mengetahu tentang masalah tanah antara Pak Sindoro dengan PT.BBE;

-

Bahwa benar Saksi menggarap tanah tersebut tahun 1982 dan letak tanah tersebut di Sei. Pimping;

-

Bahwa benar Saksi tidak tahu asal-usul tanah tersebut;

-

Bahwa benar Saksi hadir pada waktu Pemeriksaan Setempat;

-

Bahwa benar Lokasi tanah Saksi di belakang bangunan sarang burung;

-

Bahwa benar Saksi tidak tahu yang memasang patok disitu;

-

Bahwa benar sekarang tanah tersebut masuk wilayah Sei. Pimping;

-

Bahwa benar dijual antara tahun 1994-1995, Saksi tidak tahu pengurusan surat jual beli kemana, karena yang mengurus kakak Saksi;

(3). SAIT, tempat/tanggal lahir Tanjung Laong, 11 Februari

1957, jenis kelamin Laki-

laki, Agama Islam, Pekerjaan Petani, kewarganegaraan Indonesia, alamat Sungai Pimping RT.017/005 Kelurahan Loa Duri Ulu Kecamatan Loa Janan Kabupaten Kutai Kartanegara, memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut; ----------------------------------------------------------------------------------- Bahwa benar Saksi pada waktu Pemeriksaan Setempat ikut hadir; - Bahwa benar Saksi tahu letak tanah yang dijual ke PT. BBE masuk wilayah Dusun Sei. Pimping Kel. Doa Duri Ulu Kec. Loa Janan ; - Bahwa benar ada surat-suratnya dan diurus di Kecamatan Loa Janan; - Bahwa benar Saimin, Asnan, Husni, Sayut, Selamet, Sait, Jamhari, Ramli, temanteman saksi sewaktu menggarap tanah di lokasi itu; - Bahwa benar Saksi yang bernama Muchtar tidak ada yang menggarap dilahan itu; - Bahwa benar Saksi tidak kenal dengan Asrip dan Sutikno; Halaman 51 dari 72. Putusan No.21/G/2015/PTUN-SMD

- Bahwa benar selama 30 tahun tidak ada yang keberatan, hanya pada tahun 2000 an baru ada yang mengakui tanah tersebut; - Bahwa benar Saksi baru mengenal Tajudin semenjak ada permasalahan ini pada tahun 2000 an; - Bahwa benar pada tahun 1979 tidak langsung membuka lahan, baru dibuka pada tahun 1982; - Bahwa benar Sepengetahuan Saksi tidak ada perubahan wilayah Sei. Pimping sampai sekarang; - Bahwa benar Saksi pada tahun 1982 membuka lahan atas izin RT. Asnan; - Bahwa benar Saksi tinggal di Sei. Pimping tahun 1979 s/d sekarang; - Bahwa benar luas lahan saksi kurang dari ½ hektar; - Bahwa benar Saksi menguasai tanah itu pada tahun 1982 s/d 1995; - Bahwa benar Selain Saksi , ada 20 (dua puluh) orang yang menjual ke PT. BBE; (4). PITTER TAPPI, tempat/tanggal lahir Tator, 06 Nopember 1963, jenis kelamin Lakilaki, Agama Kristen, Pekerjaan Petani, kewarganegaraan Indonesia, alamat Sungai Pimping RT.017/005 Kelurahan Loa Duri Ulu Kecamatan Loa Janan Kabupaten Kutai Kartanegara, memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut; ----------------------------------------------------------------------------------- Bahwa benar Saksi pernah ikut Pemeriksaan Setempat; - Bahwa benar yang ditinjau kemarin tanah Arpandi; - Bahwa benar Saksi tidak kenal dengan pemilik lahan yang bernama Jamsyah, Yusni, Jabir, Sahrum, Subakri; - Bahwa benar selama menjadi ketua RT, Sei. Pimping tidak pernah berubah menjadi Jembayan; - Bahwa benar Sei. Pimping masuk wilayah Loa Duri Ulu Kec. Loa Janan; -

Bahwa benar selama ini warga Sei. Pimping mengurus ke Loa Duri Kec. Loa Janan;

-

Bahwa benar Selama Saksi menjadi ketua RT.Sei. Pimping, tidak ada yang mengurus surat-menyurut tanah tersebut; Halaman 52 dari 72. Putusan No.21/G/2015/PTUN-SMD

-

Bahwa benar tanah yang dibebaskan oleh PT. BBE masuk wilayah Loa Duri Ulu RT.17 Sei.Pimping;

-

Bahwa benar sewaktu Abramsyah menjabat sebagai Kades, ada pelacakan batas, lokasi tanah tersebut masuk wilayah Jembayan, tapi RT. tidak tahu;

-

Bahwa benar kalau berdasarkan pelacakan tahun 2010 memang tanah tersebut keluar dari Loa Duri Ulu atau masuk Jembayan (Bukti P.33);

-

Bahwa benar saksi tidak tahu apakah pelacakan ini ada tindak lanjutnya;

-

Bahwa benar sekarang lokasi tanah sengketa tidak masuk wilayah RT.17 Se.Pimping, kalau pelacakan itu disahkan;

(5). GUNARDI, tempat/tanggal lahir Kahala , 10 Nopember 1971, jenis kelamin Laki-laki, Agama Islam, Pekerjaan Kepala Desa, kewarganegaraan Indonesia, alamat GG. Mahakam 1 RT.003/001 Kelurahan Loa Duri Ulu Kecamatan Loa Janan Kabupaten Kutai Kartanegara, memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut; ----------------------------------------------------------------------------------- Bahwa benar Saksi menjabat Kepala Desa sejak tahun 2013 sampai sekarang, di Desa Loa Duri Ulu kecamatan Loa Janan; - Bahwa benar Selama Saksi menjabat Kepala Desa, Sei.Pimping masuk wilayah Loa Duri kecuali Tanjung Laong; - Bahwa benar lokasi tanah tersebut masuk wilayah masuk Tanjung Laong pada tahun 2015, sebelumnya tahun 2010 masuk wilayah Loa Duri Ulu; - Bahwa benar tahun 2010 Pelacakan pertama dan kedua dan lokasi tanah tersebut masuk Loa Duri Ulu kecamatan Loa Janan dan Pelacakan terakhir berdasarkan SK.Bupati masuk Desa Jembayan (bukti T.II.Intv.8); - Bahwa benar Sayut dan Jabir sebagai pemilik lahan, sesuai Bukti T.II.Int.36 dan itu menunjukan masuk wilayah Loa Janan; - Bahwa benar Selama Saksi menjabat sebagai Kades, belum ada yang keberatan terhadap kepemilikan yang teregestrasi;


- Bahwa benar warga Sei.Pimping mengurus surat ke Loa Duri ulu; - Bahwa benar Saksi tidak kenal dengan Muhtar, Tajudinnur dan Said; - Bahwa benar Saksi kenal dengan Sutikna tahun 2008, Arpandi dan Asnan; - Bahwa benar Peta Kerja itu ada sejak dulu adalah fakta; - Bahwa benar masuk Loa Duri Ulu Kecamatan Loa Janan sejak dulu; - Bahwa benar Saksi tinggal di Loa Duri RT.03 sejak tahun1996; - Bahwa benar pelacakan itu antara kecamatan Loa Kulu dan Loa Janan; - Bahwa benar kenal dengan Ambransyah; - Bahwa benar Saksi tahu pada tahun 2015 ada SK. Bupati tentang Batas Wilayah; - Bahwa benar tahun 2010 ada Pelacakan oleh team dari Kabupaten; - Bahwa benar Saksi menjabat sebagai Kepala Desa sejak Tahun 2013 s/d sekarang; - Bahwa benar permasalahan ini yaitu tanah PT.BBE telah disurati oleh pihak lain sehingga terjadi sengketa ini; - Bahwa benar Sebelum tahun 2010 untuk menentukan suatu wilayah yang menjadi acuan adalah Tokoh-tokoh masyarakat dan Kades sebelumnya; -

Bahwa benar Pada tahun 2008 Saksi menjabat sebagai Pegawas Desa;

-

Bahwa benar Saksi belum mengetahui ada pengurusan surat yang lokasi sama, tetapi tempat pengurusannya berbeda;

(6). SUTIKNA, tempat/tanggal lahir Malang, 01 Januari 1958, jenis kelamin Laki-laki, Agama Islam, Pekerjaan Wisaswasta, kewarganegaraan Indonesia, alamat Sei. Pimping RT.0173/005 Kelurahan Loa Duri Ulu Kecamatan Loa Janan Kabupaten Kutai Kartanegara, memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut; -----------------------------------------------------------------------------------

Bahwa benar Saksi ikut pada waktu Pemeriksaan Setempat;

-

Bahwa benar Arpandi, Said, Sahrum, Sayut, Pajar, Saimin, Husni, Ramli yang pemiliki tanah yang ada di depan tanah sengketa;


-

Bahwa benar kelompok tani mulai membuka tanah tahun 1981,1982;

-

Bahwa benar Saksi tidak tahu yang bernama udin itu pernah menggarap tanah tersebut;

-

Bahwa benar udin datang untuk minta dibuatkan surat dan Saksi tidak berani membuatkan surat karena tanah tersebut sudah ada yang punya;

-

Bahwa benar Saksi tidak kenal dengan Muhtar;

-

Bahwa benar Saimin yang dulu tinggal ditanah tersebut sebelum dijual ke PT. BBE;

-

Bahwa benar Kelompok tani Sri Warga ada sejak tahun 1980;

-

Bahwa benar Kelompok tani Sri Warga menggarap tanah di arah bawah tanah sengketa, atas izin kepala padang Sani;

-

Bahwa benar Saksi menjabat sebagai RT.17 sejak 1997 s/d 1999;

-

Bahwa benar Saksi tinggal di RT. 17 Sei. Pimping Loa Duri sejak tahun 1977;

-

Bahwa benar Saksi mengetahui ada warga Samarinda bernama Udin mengaku mempunyai tanah di Sei.Pimping, saya tidak bisa menjawab karena tanah yang dimaksud sudah digarap oleh kelompok tani antara tahun 1981-1982 dipimpin kepala padang;

-

Bahwa benar Tanah miliki Saksi di Sei.Pimpinga ada yang sudah bersertipikat dan ada yang belum;

-

Bahwa benar tanah yang diperiksa kemari, sekarang tanah tersebut milik PT. BBE;

-

Bahwa benar tanah tersebut sekarang masuk wilayah Loa Kulu, sebelum tahun 2010 masuk Loa Duri; Menimbang, bahwa Penggugat, Tergugat dan Tergugat II Intervensi melalui

kuasanya telah mengajukan kesimpulan di persidangan tertanggal 15 Desember 2015; -----


Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi di persidangan dalam perkara ini selengkapnya sebagaimana termuat dalam berita acara dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dan turut dipertimbangkan dalam putusan ini; ---------------------------------------Menimbang, bahwa selanjutnya para pihak tidak mengajukan sesuatu lagi dan mohon putusan; -----------------------------------------------------------------------------------------TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM Menimbang, bahwa adapun maksud dan tujuan gugatan Para Penggugat adalah sebagaimana dijelaskan dalam duduk sengketa di atas; -------------------------------------------Menimbang, bahwa adapun obyek sengketa in casu yang dimohonkan untuk dibatalkan atau dinyatakan tidak sah adalah Surat Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor: 179/7-64.02/IV/2015 tanggal 20 April 2015, Perihal: permohonan surat keputusan pemberian hak. (vide bukti P.1= T.8 ); ---------------------------Menimbang,

bahwa

berdasarkan

Putusan

Sela

No.21/G/2015/PTUN-SMD

tertanggal 5 Oktober 2015 telah masuk sebagai Pihak Tergugat II Intervensi atas nama: PT. BUKIT

BAIDURI

ENERGI

yang

diwakili

oleh

Kuasa

Hukumnya

EFENDI

MANGUNSONG, SH.M.HUM., dan PASARMA SIAHAAN, SH., berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 22 September 2015; --------------------------------------------------------------Menimbang, bahwa terhadap gugatan Para Penggugat tersebut Pihak Tergugat telah mengajukan jawaban tertanggal 10 September 2015 dan Tergugat II Intervensi telah mengajukan jawaban atas gugatan sekaligus tanggapan terhadap replik Para Penggugat tertanggal 20 Oktober 2015 akan tetapi Tergugat maupun Tergugat II Intervensi tidak mengajukan eksepsi; -----------------------------------------------------------------------------------Menimbang, bahwa terlebih dahulu Majelis Hakim akan memepertimbangkan apakah Peradilan Tata Usaha Negara berwenang untuk memeriksa dan memutus sengketa a quo sebagai pengujian formal yang harus dipertimbangkan dahulu sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan Pengujian formal lainnya dan Pokok Perkara: -----------------------------Halaman 56 dari 72. Putusan No.21/G/2015/PTUN-SMD

Menimbang bahwa terhadap kewenangan Peradilan Tata Usaha Negara memeriksa dan memutus sengketa a quo Majelis Hakim akan mempertimbangkannya dalam uraian sebagai berikut; -----------------------------------------------------------------------------------------Menimbang bahwa menurut ketentuan dalam Pasal 47 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara mengatur, “pengadilan bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa tata usaha negara”; -------Menimbang bahwa yang dimaksud dengan sengketa tata usaha negara menurut ketentuan dalam Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara adalah : ------------------------------------------------------------------------------------------“sengketa tata usaha negara adalah sengketa yang timbul dalam bidang Tata usaha negara antara orang atau badan hukum perdata dengan badan atau pejabat Tata usaha negara, baik di pusat maupun di daerah, sebagai akibat dikeluarkannya keputusan tata usaha negara, termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.”; Menimbang, bahwa berdasarkan batasan formal Sengketa Tata Usaha Negara tersebut, Majelis Hakim berpendapat yang menjadi unsur penting dari suatu Sengketa Tata Usaha Negara adalah sekurang-kurangnya 3 (tiga) hal : ------------------------------------------1. Objek dari sengketanya haruslah selalu berbentuk Keputusan Tata Usaha Negara;2. Subjek dari sengketanya haruslah selalu berhadapan antara orang atau Badan Hukum Perdata (selaku pihak Para Penggugat) dengan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang mengeluarkan Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat (selaku pihak Tergugat); ----------------------------------------------------------------------3. Sifat sengketanya haruslah selalu persolan hukum dalam ranah Tata Usaha Negara yang berupa perbedaan pendapat mengenai penerapan Hukum Tata Usaha Negara (Hukum Administrasi Negara) mengenai diterbitkannya Keputusan Tata Usaha Negara yang dijadikan objek sengketa; ------------------------------------------------------


Menimbang, bahwa Objek dalam sengketa ini adalah Surat Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor: 179/7-64.02/IV/2015 tanggal 20 April 2015, Perihal : permohonan surat keputusan pemberian hak. (vide bukti P.1=T.8), yang menurut Majelis Hakim telah memenuhi secara komulatif unsur-unsur Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud ketentuan Pasal 1 angka (9) Undang-undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, sebagai berikut: --------------------------------------------

Objek sengketa a quo berwujud ketetapan yang tertulis berupa Surat Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor: 179/7-64.02/IV/2015 tanggal 20 April 2015, Perihal : permohonan surat keputusan pemberian hak.

-

Dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kota Tenggarong dalam kapasitasnya selaku Pejabat Tata Usaha Negara; ---------------------------------------------------------

-

Berisi tindakan hukum Tata Usaha Negara yang berupa penolakan permohonan surat keputusan pemberian hak yang ditujukan kepada Para Penggugat; ------------

-

Bersifat konkret karena objek sengketa nyata dan secara substansi berisi penolakan permohonan hak atas tanah, Individual karena surat ditujukan kepada Para Penggugat ataupun Tergugat II Intervensi dan Final karena Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa tidak memerlukan persetujuan lagi dari pihak manapun;-----------------------------------------------------------------------------------------

-

Menimbulkan akibat hukum karena Tergugat

tidak dapat melanjutkan proses

penerbitan Surat Keputusan Pemberian hak atas tanah yang dimohonkan Para Penggugat; --------------------------------------------------------------------------------------Menimbang, bahwa mengenai subjek dalam sengketa ini telah nyata Para Penggugat adalah subjek hukum perdata (naturlijke persoon) dan Tergugat adalah Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Kutai Kartanegara

sebagai Pejabat Tata Usaha Negara yang

menerbitkan objek sengketa a quo; ------------------------------------------------------------------Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan sifat sengketanya sebagai berikut: --------------------------------------------------------------------------Halaman 58 dari 72. Putusan No.21/G/2015/PTUN-SMD

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan di persidangan melalui jawab jinawab dikaitkan alat bukti lainnya ditemukan fakta hukum yang relevan untuk dijadikan acuan dalam melihat esensi sifat dari persoalan hukum dalam sengketa ini, sebagai berikut: ------

Bahwa Para Penggugat yaitu Agus Sindoro Tjokrotekno memiliki alas hak atas tanah didasarkan pada Surat Pernyataan Melepaskan Hak Atas Tanah dari M. Tajudinsyah tertanggal 25 Nopember 2008 diketahui Camat Loa Kulu tertanggal 22 desember 2008 No.593.83/1359/PLH/XII/Th 2008 (vide bukti P.2), Surat Pernyataan Melepaskan Hak Atas Tanah dari M. Tajudinsyah tertanggal 25 Nopember 2008 diketahui Camat Loa Kulu tertanggal 22 desember 2008 No. 593.83/1360/PLH/XII/Th 2008 (vide bukti P.3), Surat Pernyataan Melepaskan Hak Atas Tanah dari Suriansyah tertanggal 27 Juni 2011 diketahui Camat Loa Kulu tertanggal 1 Juli 2011 No. 593.83/242/PLH/VII/Th.2011 (vide bukti P.4), Surat Pernyataan Melepaskan Hak Atas Tanah dari Suriansyah tertanggal 28 Desember 2012

diketahui

Camat

Loa

Kulu

tertanggal

5

Pebruari

2013

No.

593.83/45/PLH/II/Th.2013 (vide bukti P.5),Sindoro Tjokrotekno memiliki alas hak atas tanah didasarkan pada Surat Pernyataan Melepaskan Hak Atas Tanah dari M. Tajudinsyah tertanggal 25 Nopember 2008 diketahui Camat Loa Kulu tertanggal 22 desember 2008 No. 593.83/1361/PLH/XII/Th.2008 (vide bukti P.6), Lilik Jiniwati Tanabrata memiliki alas hak atas tanah didasarkan pada Surat Pernyataan Melepaskan Hak Atas Tanah dari M. Tajudinsyah tertanggal 25 Nopember 2008 diketahui

Camat

Loa

Kulu

tertanggal

22

desember

2008

No.

593.83/1357/PLH/XII/Th.2008 (vide bukti P-7), M. Asrip memiliki alas hak atas tanah didasarkan pada dari Surat Pernyataan Melepaskan Hak Atas Tanah dari M. Tajudinsyah tertanggal 25 Nopember 2008 diketahui Camat Loa Kulu tertanggal 22 desember 2008 No. 593.83/1358/PLH/XII/Th.2008 (vide bukti P.8); -----------------

Bahwa Tergugat II Intervensi memiliki alas hak didasarkan pada: Surat Pernyataan Melepaskan Atas Tanah yang dibuat dihadapan camat Loa Janan dari Bakri Haidi


-

kepada T II Intervensi tanggal 24 April 1995, Legalisasi No:593/807/APHK/LJIV/1995. (vide bukti T II Int-9), Surat Pernyataan Melepaskan Atas Tanah yang dibuat dihadapan camat Loa Janan dari Jabir kepada T II Intervensi tanggal 24 April 1995 legalisasi No.593/803/APHK/LJ-IV/1995 (vide bukti T II Int -15), Surat Pernyataan Melepaskan Hak Atas Tanah yang dibuat dihadapan camat Loa Janan dari Arpandi kepada T II Intervensi tanggal 24 April 1995 legalisasi No: 593/808/APHK/LJ-IV/1995(vide bukti T II Int. 20), Surat Pernyataan Melepaskan Atas Tanah yang dibuat dihadapan camat Loa Janan

dari Kusni kepada T II

Intervensi tanggal 9 Agustus 1996 Legalisasi No; 593/157/APHK/LJ-VIII/1996 (vide bukti T II Int-23), Surat Pernyataan Melepaskan Atas Tanah yang dibuat dihadapan camat Loa Janan dari Jamsyah kepada T II Intervensi tanggal 24 Mei 1996 legalisasi No. 593/83/APHK/LJ-V/1996 (vide bukti T II Int-27), Surat Melepaskan Atas tanah yang dibuat dihadapan camat Loa Janan dari Sayut kepada T II Intervensi tanggal 9 Agustus 1996 legalisasi No. 593/155/APHK/LJ-VIII/1996 (vide bukti T II Int-31); ------------------------------------------------------------------------

Bahwa Para Penggugat menyatakan Tanah sebagaimana dimaksud dalam objek sengketa berada di wilayah administratif dusun Tanjung Laong, Desa/Kelurahan Jembayan, Kecamatan Loa Kulu, Kabupaten Kartanegara (didukung keterangan Saksi Samsu Arjali, Syamsu Arjaman, Syahminan); --------------------------------------

-

Bahwa Tergugat II Intervensi menyatakan bahwa tanah sebagaimana dimaksud dalam objek sengketa berada diwilayah administratif Sei pimping, Desa/Kelurahan Loa Duri Ulu, Kecamatan loa janan (didukung keterangan saksi Subakri); ----------

-

Bahwa terdapat Peta Administrasi Wilayah Kabupaten Dati II tahun 1996/1997

-

Bahwa pada Tahun 2010, dibuat Peta Kerja tim Pelacakan Tapal Batas wilayah Administrasiantara kecamatan Loa Kulu dengan Loa Janan (vide bukti P.19); -----

-

Bahwa pada tahun 2015 Bupati Kutai Kartanegara menerbitkan Keputusan Tentang Penetapan Batas Wilayah Administrasi Kecamatan Loa Janan dengan Kecamatan Loa Kulu Dalam wilayah Kabupaten Kutai Kartanegara (vide bukti P.26) dengan


tujuan untuk mendapatkan kepastian hukum batas wilayah, memberikan kemudahan pelayanan administrasi kecamatan Loa Janan dan Loa Kulu di wilayah Kabupaten Kutai Kartenegara (vide P.26 kondesideran menimbang huruf a); ----------------------

Bahwa dari pengakuan Para Penggugat dan Tergugat II Intervensi maupun saksisaksi yang diajukan para pihak tersebut, terhadap tanah sebagaimana objek sengketa terdapat perbedaan penunjukkan wilayah administratif letak tanah tersebut akan tetapi berdasarkan Pemeriksaan setempat yang dilakukan oleh Majelis Hakim benar bahwa tanah sebagaimana dimaksud dalam objek sengketa baik Para Penggugat maupun Tergugat II Intervensi menunjuk pada tempat yang sama (diketahui dari Pemeriksaan setempat); ------------------------------------------------------------------------

-

Bahwa Para Penggugat dan Tergugat II Intervensi pernah bersengketa di Pengadilan Negeri Tenggarong dengan No. Perkara: 03/pdt.G/2014/PN. Tgr, dengan amar putusan dalam perkara tersebut adalah menyatakan gugatan para penggugat tidak dapat diterima (bukti P.27 halaman 36); ----------------------------------------------------

-

Bahwa salah satu pertimbangan putusan 03/pdt.G/2014/PN. Tgr tersebut adalah “…bahwa Majelis Hakim berpendapat bahwa materi gugatan Penggugat terhadap Tergugat I (Pemerintah Republik Indonesia di Jakarta cq. Kementerian Dalam Negeri RI di Jakarta cq. Pemerintah Propinsi Kalimantan Timur di Samarinda cq. Kabupaten Kutai Kartanegara di Tenggarong Cq. Camat Loa Janan: Alamat Kantor kecamatan Loa Janan di Loa Janan) lebih tepat dikatakan sebagai sengketa perbuatan melawan hukum oleh Penguasa (Onrechtmatige Overheids Daad), yang dalam Praktek merupakan kewenangan atau kompetensi dari Badan Peradilan Tata Usaha Negara..” (bukti P.27 halaman 35); --------------------------------------------------

-

Bahwa terhadap putusan perkara: 03/pdt.G/2014/PN. Tgr tersebut tidak dilakukan upaya hukum sehingga berkekuatan hukum tetap (pengakuan Para Pihak); -----------

-

Bahwa Penggugat mengajukan permohonan surat keputusan Pemberian hak (vide bukti P.23 c, vide bukti P. 23 f, dan vide bukti P. 23 g); ---------------------------------


-

Bahwa Tergugat menerbitkan objek sengketa berupa Surat Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor: 179/7-64.02/IV/2015 tanggal 20 April 2015, Perihal : permohonan surat keputusan pemberian hak. (vide bukti P.1= T.8); ----------------------------------------------------------------------------------------------

-

Bahwa inti dari isi objek sengketa tersebut adalah antara Sdr. Sindoro Tjokrotekno dkk dengan PT. Bukit Baiduri Energi masing-masing mengklaim/mengakui tanah tersebut dan memiliki surat Kepemilikan/Penguasaan terhadap tanah yang dimohonkan tersebut (vide bukti P.1=T.8 huruf ke 3) dan Kantor Pertanahan Kabupaten Kutai Kartanegara tidak dapat melanjutkan proses permohonan terhadap tanah yang masih dalam sengketa sampai dengan ada putusan yang berkekuatan hukum tetap terhadap status tanah tersebut (siapa yang berhak atas tanah tersebut, Apakah Saudara Sindoro Tjokrotekno dkk atau PT. Bukit Baiduri Energi) (vide bukti P.1 = T.8 huruf ke 4); ------------------------------------------------------------------Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas Majelis Hakim menemukan

terdapat tiga (3) esensi persengketaan dalam perkara a quo, yaitu sebagai berikut: ---------1. Persengketaan terkait kewenangan camat loa janan terkait tindakannya menjadi pihak yang mengetahui pembuatan Surat Pernyataan Melepaskan Atas Tanah Tergugat II Intervensi; --------------------------------------------------------------------2. Persengketaan terkait lokasi wilayah administratif lokasi tanah sebagaimana dimaksud dalam objek sengketa; --------------------------------------------------------3. Persengketaan antara Para Penggugat dan Tergugat II Intervensi tentang siapa yang berhak atas tanah sebagaimana dimaksud dalam objek sengketa;------------Menimbang, bahwa terhadap ketiga persengketaan tersebut Majelis Hakim menguraikan dan mempertimbangkan sebagai berikut: ------------------------------------------Persengketaan Pertama Menimbang, bahwa dalam posita gugatannya Para Penggugat menyatakan bahwa “ …dalam pertimbangan hukumnya, Majelis Hakim menyatakan gugatan tidak dapat


diterima karena Pengadilan Negeri Tenggarong tidak berwenang untuk mengadili sengketa yang melawan Pejabat Tata Usaha Negara dalam hal ini adalah Camat Kecamatan Loa Janan…” (gugatan Para Penggugat halaman 5); ---------------------------------------------------Menimbang, bahwa berdasarkan amar dalam pokok perkara Putusan Nomor: 03/pdt.G/2014/PN. Tgr menyatakan bahwa gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (bukti P.27 halaman 36) dengan salah satu pokok pertimbangan diuraikan bahwa Majelis Hakim berpendapat bahwa materi gugatan Para Penggugat terhadap Tergugat I (Pemerintah Republik Indonesia di Jakarta cq. Kementerian Dalam Negeri RI di Jakarta cq. Pemerintah Propinsi Kalimantan Timur di Samarinda cq. Kabupaten Kutai Kartanegara di Tenggarong Cq. Camat Loa Janan: Alamat Kantor kecamatan Loa Janan di Loa Janan) lebih tepat dikatakan sebagai sengketa perbuatan melawan hukum oleh Penguasa (Onrechtmatige Overheids Daad), yang dalam Praktek merupakan kewenangan atau kompetensi dari Badan Peradilan Tata Usaha Negara (bukti P.27 halaman 35); -------------------------------------------Menimbang, bahwa Putusan Nomor: 03/pdt.G/2014/PN. Tgr (bukti P.27 halaman 36) mengkaitkan dengan Kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara dalam hal adanya persengketaan ada atau tidaknya perbuatan melawan hukum oleh Penguasa (Onrechtmatige Overheids Daad) yang dilakukan Camat Loa Janan tetapi Para Penggugat dalam perkara a quo justru mengajukan gugatan terhadap Surat Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Kutai Kertanegara Nomor: 179/7-64.02/IV/2015 tanggal 20 April 2015, Perihal : permohonan surat keputusan pemberian hak. (vide bukti P.1= T.8 ) untuk dinyatakan batal atau tidak sah dengan Tergugat yaitu Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Kutai Kartanegara; ---------Menimbang, bahwa Para Penggugat dalam jawab jinawab maupun Pembuktian dalam perkara a quo tidak menguraikan tindakan yang dilakukan Camat Loa Janan diantaranya; apakah yang diterbitkan Camat Loa Janan berupa Keputusan Tata Usaha Negara, apakah masih dalam tenggang waktu mengajukan gugatan, apa ada PerundangUndangan atau Asas-Asas umum Pemerintahan yang baik yang dilanggar dan petitum


untuk menyatakan batal atau tidak sah Keputusan Tata Usaha Negara yang diterbitkan camat loa janan untuk dinyatakan batal atau tidak sah; -------------------------------------------Menimbang, bahwa dikarenakan terdapat dalil-dalil maupun pembuktian Para Penggugat terkait ada atau tidaknya perbuatan melawan hukum oleh Penguasa (Onrechtmatige Overheids Daad) yang dilakukan Camat Loa Janan, hal tersebut justru membuat kabur pengujian tehadap objek sengketa yaitu untuk menguji keabsahan Surat Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Kutai Kertanegara Nomor: 179/7-64.02/IV/2015 tanggal 20 April 2015, Perihal : permohonan surat keputusan pemberian hak. (vide bukti P.1= T.8 ) yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Kutai Kartanegara, maka persengketaan pertama ini sepatutnya dikesampingkan dan tidak Majelis Hakim pertimbangkan lebih lanjut; ---------------------------------------------------------------------------Persengketaan kedua Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum Para Penggugat menyatakan bahwa Tanah sebagaimana dimaksud dalam objek sengketa berada di wilayah administratif dusun Tanjung Laong, Desa/Kelurahan Jembayan, Kecamatan Loa Kulu, Kabupaten Kartanegara (didukung keterangan Saksi Samsu Arjali, Syamsu Arjaman, Syahminan) sedangkan Tergugat II Intervensi menyatakan bahwa tanah sebagaimana dimaksud dalam objek sengketa berada diwilayah administratif Sei pimping, Desa/Kelurahan Loa Duri Ulu, Kecamatan loa janan (didukung keterangan saksi Subakri); -------------------------------------Menimbang, bahwa walaupun pada Tahun 1996 telah ada Peta Administrasi Wilayah Kabupaten Dati II Kutai tahun 1996/1997 (vide bukti T.36) dan pada tahun 2010 dibuat Peta Kerja Team Pelacakan Tapal Batas wilayah Administrasi antara kecamatan Loa Kulu dengan Loa Janan (vide bukti P.19) akan tetapi pada tahun 2015 baru ada kepastian hukum tentang batas wilayah administrasi antara kecamatan Loa Kulu dengan Loa Janan karena pada tahun 2015 Bupati Kutai Kartanegara baru menerbitkan Keputusan Bupati Kutai Kartanegara nomor 219/SK-BUP/HK/2015 tanggal 13 April 2015 Tentang Penetapan Batas Wilayah Administrasi Kecamatan Loa Janan dengan Kecamatan Loa Kulu Dalam Halaman 64 dari 72. Putusan No.21/G/2015/PTUN-SMD

wilayah Kabupaten Kutai Kartanegara (vide bukti P.26) dengan tujuan untuk mendapatkan kepastian hukum batas wilayah, memberikan kemudahan pelayanan administrasi kecamatan Loa Janan dan Loa Kulu di wilayah Kabupaten Kutai Kartenegara (vide bukti P.26 konsideran menimbang huruf a); ---------------------------------------------------------------Menimbang, bahwa alas hak Para Penggugat dibuat pada Tahun 2008 (vide bukti P.2), (vide bukti P.3), (vide bukti P.6), (vide bukti P-7), (vide bukti P.8) pada Tahun 2011 (vide bukti P.4), dan Tahun 2013 (vide bukti P.5), sedangkan alas hak Tergugat II Intervensi dibuat pada tahun 1995 (vide bukti T II Int.9), (vide bukti T II Int .15), (vide bukti T II Int.20) dan Tahun 1996 (vide bukti T II Int.23), (vide bukti T II Int.27), (vide bukti T II Int.31), Dengan demikian masing-masing alas hak tersebut dibuat pada waktu sebelum adanya kepastian hukum tentang tapal batas wilayah Administratif antara Kecamatan Loa Kulu dan kecamatan Loa janan Kabupaten Kutai Kartanegara; --------------Menimbang, bahwa terhadap Persengketaan wilayah Pengadilan Tata Usaha Negara tidak memiliki kewenangan untuk menyelesaikan persengketaan wilayah antar Kecamatan, antar kelurahan maupun antar dusun; ---------------------------------------------------------------Menimbang, bahwa Pemeriksaan setempat yang dilakukan Majelis Hakim untuk mempertimbangkan keberadaan secara fisik tanah yang dimaksud dalam objek sengketa, Pengusaan secara fisik, dan ada tidaknya tumpang tindih tanah yang diklaim oleh Para Penggugat dengan tanah yang diklaim oleh Tergugat II Intervensi untuk mengetahui ada atau tidaknya kepentingan Para Penggugat; --------------------------------------------------------Menimbang, bahwa walaupun terhadap tanah sebagaimana dimaksud objek sengketa terdapat perbedaan penunjukkan wilayah administratif letak tanah oleh Para Penggugat dan Tergugat II Intervensi, akan tetapi cukup bagi Majelis Hakim ketika pada Pemeriksaan Setempat memperoleh pengetahuan bahwa Para Penggugat maupun Tergugat II Intervensi menunjuk pada lokasi yang sama; -----------------------------------------------------


Persengketaan ketiga Menimbang, bahwa yang dijadikan alasan dasar Penerbitan objek sengketa oleh Tergugat (vide bukti P.1=T.8) adalah Tanah masih dalam sengketa dan belum diketahui siapa yang memiliki hak atas tanah tersebut apakah Para Penggugat atau Tergugat II Intervensi (vide bukti P.1=T.8); ----------------------------------------------------------------------Menimbang, berdasarkan fakta hukum diketahui terdapat fakta yang saling bertolak belakang, karena Para Penggugat berdasarkan Surat Pernyataan Melepaskan Hak Atas Tanah dari M. Tajudinsyah (vide bukti P.2, P.3, P.6, P.7, P.8), dari Suriansyah (vide bukti P.4, P.5)

merasa berhak atas tanah sebagaimana dimaksud dalam objek sengketa

sedangkan Tergugat II Intervensi merasa berhak atas tanah dimaksud dalam objek sengketa didasarkan atas Surat Pernyataan Melepaskan Atas Tanah dari Bakri Haidi (vide bukti T II Int-9), dari Jabir (vide bukti T II Int -15), dari Arpandi (vide bukti T II Int, 20), dari Kusni (vide bukti T II Int-23), dari Jamsyah (vide bukti T II Int-27), dan dari Sayut (vide bukti T II Int-31); ------------------------------------------------------------------------------------------------Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta hukum diatas jelas hingga saat ini masih belum ada kejelasan tentang alas hak siapa yang sah secara hukum dan kebenaran tentang asal-usul atau riwayat tanah sebagaimana dimaksud dalam objek sengketa tersebut;Menimbang, bahwa walaupun pernah ada perkara di Pengadilan Negeri Tenggarong tetapi karena amarnya menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima maka hingga saat ini belum ada kejelasan atau kepastian secara hukum siapa yang berhak atas tanah sebagaimana dimaksud dalam objek sengketa a quo; --------------------------------------Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas dasar alasan Tergugat dalam objek sengketa benar dikarenakan berdasarkan fakta hukum hingga saat ini belum diketahui secara hukum siapa yang berhak atas tanah sebagaimana dimaksud dalam objek sengketa dikarenakan Para Penggugat dan Tergugat II Intervensi masing-masing merasa berhak atas


tanah tersebut dan hingga saat ini belum ada putusan hukum yang berkekuatan hukum tetap yang menyatakan siapa pemilik tanah sebegaimana dimaksud dalam objek sengketa; Menimbang, bahwa walaupun dalam petitum gugatan Para Penggugat adalah menyatakan batal atau tidak sah Surat Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor: 179/7-64.02/IV/2015 tanggal 20 April 2015, Perihal : permohonan surat keputusan pemberian hak. (vide bukti P.1= T.8) akan tetapi dikarena terhadap tanah yang dimohonkan Surat Keputusan haknya oleh Para Penggugat masih terhadapat sengketa hak tentang pemilikan tanah tersebut apakah Para Penggugat atau Tergugat II Intervensi, dengan demikian terdapat sengketa hak kepemilikan yang harus diselesaikan lebih dahulu atau dengan kata lain satu-satunya penentu apakah Majelis Hakim dapat menguji objek sengketa adalah substansi hak; ------------------------------------------------------------------------Menimbang, bahwa dengan menyelaraskan pada kaidah-kaidah hukum yang terdapat dalam yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung di bawah ini : --------------------1. Perkara Nomor : 16 K/TUN/2000 tanggal 28 Februari 2001 yang kaidah Hukumnya menyatakan “Bahwa gugatan mengenai sengketa kepemilikan adalah wewenang peradilan umum untuk memeriksanya"; 2. Perkara Nomor : 22 K/TUN/1998 tanggal 27 Juli 2001 yang kaidah Hukumnya menyatakan “Bahwa Keputusan Tata Usaha Negara yang berkaitan dengan masalah kepemilikan tidak termasuk wewenang Peradilan Tata Usaha Negara untuk memeriksa dan mengadilinya, melainkan wewenang Peradilan Umum dengan melibatkan semua pihak yang berkepentingan”; 3. Perkara Nomor : 88 K/TUN/1993 tanggal 7 September 1999 yang kaidah Hukumnya menyatakan “Bahwa Meskipun sengketa yang terjadi akibat dari surat keputusan pejabat, tetapi perkara tersebut menyangkut pembuktian hak milik atas tanah, maka gugatan harus diajukan terlebih dahulu ke Peradilan Umum karena sengketa perdata”;------------------------------------------------------------------------------


Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas oleh karena sengketa yang timbul bukan dalam bidang tata usaha negara, melainkan sengketa terkait kepemilikan sehingga menjadi kewenangan Hakim perdata/ peradilan umum untuk memeriksa dan mengadili sengketa yang terfokus pada pihak mana yang sebenarnya berhak atas tanah yang dipermasalahkan oleh Para Penggugat; -------------------------------------------------------------Menimbang, bahwa dari kaidah-kaidah hukum yang terdapat dalam yurisprudensi tersebut diatas jika dikaitkan dengan sifat sengketa antara Para Penggugat dengan Tergugat dan Tergugat II Intervensi yang sudah memasuki ranah Hukum Perdata, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa sengketa a quo haruslah diselesaikan terlebih dahulu di Peradilan Umum sebelum nantinya dapat dibuktikan lebih lanjut oleh Pengadilan Tata Usaha Negara apakah Keputusan Tata Usaha Negara atas tanah yang telah memiliki kejelasan status hukum siapa pemilik yang sah secara hukum bertentangan dengan Perundang-Undangan dan/atau Asas-Asas Umum Pemerintahan yang baik atau tidak sehingga dapat dinyatakan batal atau tidak sah; ----------------------------------------------------Menimbang, bahwa dengan diselesaikannya terlebih dahulu mengenai siapa pemilik yang sah menurut hukum atas bidang tanah yang disengketakan antara Para Penggugat dengan Tergugat II Intervensi oleh Hakim Perdata di Peradilan Umum, maka akan memberikan kepastian hukum yang kuat bagi pemiliknya untuk menuntut pembatalan suatu Keputusan Tata Usaha Negara atas tanah tersebut; ------------------------------------------------Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut di atas, Majelis Hakim dapat memperoleh suatu kesimpulan hukum bahwa sengketa-sengketa yang yang muncul tidak termasuk Sengketa Tata Usaha Negara sebagaimana diatur dalam Ketentuan Pasal 1 angka (10) Undang-undang Nomor 51 tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara karena esensi sifat sengketanya terkait dengan sengketa wilayah dan persoalan kepemilikan tanah; ------------------------------------------------------------------------------------------------------


Menimbang, bahwa dikarenakan sengketa-sengketa yang muncul bukan merupakan Sengketa Tata Usaha Negara maka Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda tidak berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa a quo;--------------------------Menimbang, bahwa oleh karena Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda tidak berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa a quo, maka terhadap pokok Perkara tidak perlu dipertimbangkan lagi sehingga sudah sepatutnya gugatan Para Penggugat harus dinyatakan tidak diterima; --------------------------------------------------------Menimbang, bahwa oleh karena tidak diterimanya gugatan Para Penggugat tersebut, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 110 dan Pasal 112 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Jo. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Jo. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Maka Para Penggugat dibebankan untuk membayar biaya yang timbul dalam sengketa ini, yang besarnya akan ditetapkan dalam amar putusan di bawah ini; ----------------------------------------------------------------------------Menimbang, bahwa dengan memperhatikan segala sesuatu yang terjadi dalam pemeriksaan persidangan tanpa tergantung pada fakta dan hal-hal yang diajukan oleh para pihak, maka sesuai ketentuan Pasal 107 Undang-Undang Nomor: 5 Tahun 1986 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor : 9 Tahun 2004 dan terakhir telah diubah dengan Undang-Undang Nomor : 51 Tahun 2009 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor : 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Majelis Hakim menentukan apa yang harus dibuktikan, beban pembuktian beserta penilaian pembuktian. Atas dasar itu terhadap semua alat-alat bukti yang diajukan oleh para pihak menjadi bahan pertimbangan, namun untuk mengadili dan memutus sengketanya hanya digunakan alat-alat bukti yang relevan dan terhadap alat bukti selebihnya tetap dilampirkan menjadi satu kesatuan dengan berkas perkaranya; ------------------------------------------------Memperhatikan pasal-pasal dalam Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004, dan terakhir diubah dengan Undang-


Undang Nomor 51 Tahun 2009, serta peratuan perundang-undangan lainnya berkaitan dengan perkara ini; -------------------------------------------------------------------------------------MENGADILI 1. Menyatakan gugatan Para Penggugat tidak diterima; ------------------------------------2. Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara ini yang diperhitungkan sejumlah Rp. 3.577.000,- (Tiga juta Lima ratus Tujuh puluh Tujuh ribu rupiah); -----Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda pada hari Selasa tanggal 15 Desember 2015 oleh kami KUKUH SANTIADI, SH.MH., sebagai Hakim Ketua Majelis, dan ANDI FAHMI AZIS, SH., dan TRISOKO SUGENG SULISTYO, S.H., M.HUM., masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 18 Desember 2015 oleh Majelis Hakim tersebut dengan dibantu oleh YETNA MULIYARTI S.H., sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Para Penggugat, Kuasa Hukum Tergugat dan Kuasa Hukum Tergugat II Intervensi; -----------------------------------------------

Hakim Anggota I,

Hakim Ketua Majelis,

TTD.

TTD.

ANDI FAHMI AZIS, SH.

KUKUH SANTIADI, SH.,MH.

Hakim Anggota II,

TTD. TRISOKO SUGENG SULISTYO, S.H.,M.HUM.


Panitera Pengganti, TTD.

YETNA MULIYARTI, SH.


Rincian Biaya Perkara: 1. Pendaftaran gugatan

Rp. 30.000,-

2. Panggilan

Rp. 205.000 ,-

3. ATK

Rp. 100.000,-

4. Sumpah

Rp.

5. Pemeriksaan Setempat

Rp.3.200.000,-

6. Meterai Penetapan

Rp.

6.000,-

7. Meterai Putusan

Rp.

6.000,-

8. Redaksi Putusan

Rp.

5.000,-

25.000,-

Jumlah Rp.3.577.000,(Tiga juta Lima ratus Tujuh puluh Tujuh ribu rupiah)


PTUN-SMD

Recommend Documents