PTUN-SMD

PUTUSAN Nomor : 07/G/2016/PTUN-SMD DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda yang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa tata usaha negara pada peradilan tingkat pertama dengan acara biasa telah menjatuhkan Putusan sebagaimana tersebut di bawah ini, dalam sengketa antara: Nama

:

PT. MADU INDAH SEJAHTERA, diwakili oleh Hj. NAFSIAH, S.Sos.

Kewarganegara

:

Indonesia.

Pekerjaan

:

Direktur Utama PT. MADU INDAH SEJAHTERA.

Alamat :

:

Jalan A.M. Sangaji No. 27 RT. 13 Kelurahan Baru Kecamatan Tenggarong, Kabupaten Kutai Kartanegara. Dengan ini memberikan kuasa kepada : 1. UJANG SUPENDI, S.H.; 2. LOLITA PRAMUDIARTY, S.H.; 3. RIZKY PRASETYA, S.H. Kesemuanya berkewarganegaraan Indonesia, Para Advokat dan Penasehat Hukum “UJANG SUPENDI, S.H., & REKAN” beralamat di Jalan Ramania Nomor 05 E Voorvo, Kota Samarinda, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 20 Februari 2016. Selanjutnya disebut sebagai pihak ---------------- PENGGUGAT;

MELAWAN: BUPATI KUTAI KARTANEGARA, berkedudukan di Jalan Wolter Monginsidi No. 01, Tenggarong, Kabupaten Kutai Kartanegara. Dengan ini memberi kuasa kepada : 1. Nama

:

ROKMAN TORANG, S.H., M.H.

Halaman 1 dari 72. Putusan No. 07/G/2016/PTUN-SMD

NIP

: 19671102 199603 1 001

Jabatan

: Kepala

Bagian

Administrasi

Hukum

Setkab.Kutai Kartanegara. 2.

Nama

: ABDUL KADIR, S.H., M.Si.

NIP

: 19700717 20000 1 005

Jabatan

: Kepala Sub. Bag Bantuan Hukum Setkab. Kutai Kartanegara.

3.

Nama

: JOKO ADI WIBOWO

NIP

: 19741030 200604 1 009

Jabatan

: Staf Bagian Bantuan Hukum Setkab. Kutai Kartanegara.

4.

Nama

: HARMAN, S.H.

NIP

: 19840625 201001 1 013

Jabatan


5.

Nama

: SURATNO, S.H.

NIP

: 19840625 201001 1 013

Jabatan


6.

Nama

: EDY IRIANTO, S.H.

NIP

: 19840625 201001 1 013

Jabatan


Kesemuanya berkewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil pada Kantor Bupati Kutai Kartanegara, beralamat Jalan Wolter Monginsidi No. 01 Tenggarong, Kabupaten Kutai Kartanegara, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 03/SKKBankum/III/2016 tanggal 22 Maret 2016. Selanjutnya disebut sebagai pihak ------------------ TERGUGAT; Halaman 2 dari 72. Putusan No. 07/G/2016/PTUN-SMD

Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut telah membaca: 1.

Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda Nomor : 07/PENDIS/2016/PTUN-SMD tanggal 10 Maret 2016 tentang Penetapan Lolos Dismissal;

2.

Penetapan

Ketua

Pengadilan

Tata

Usaha

Negara

Samarinda

Nomor

:

07/PEN/2016/PTUN-SMD tanggal 10 Maret 2016 tentang Penetapan Penunjukan Majelis Hakim; 3.

Penetapan

Panitera

Pengadilan

Tata

07/PEN/2016/PTUN-SMD tanggal

Usaha

Negara

Samarinda

Nomor

:

10 Maret 2016 tentang Penunjukan Panitera

Pengganti; 4.

Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda Nomor : 07/PEN-PP/2016/PTUN-SMD tanggal 10 Maret 2016 tentang Pemeriksaan Persiapan;

5.

Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda Nomor : 07/PEN-HS/2016/PTUN-SMD tanggal 21 April 2016 tentang Penetapan Penentuan Hari Sidang;

6. Berkas perkara Nomor: 07/G/2016/PTUN-SMD; 7. Telah mempelajari surat-surat bukti dan surat-surat lainnya yang diajukan para pihak di persidangan; 8. Telah memeriksa dan mendengar keterangan saksi-saksi di persidangan; 9. Telah mendengar keterangan Para Pihak di persidangan;

TENTANG DUDUK SENGKETA

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan gugatannya tertanggal 08 Maret 2016 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda pada tanggal 08 Maret 2016 dengan register perkara Nomor : 07/G/2016/PTUN-SMD yang telah diperbaiki secara formal pada Pemeriksaan Persiapan tanggal 21 April 2016

yang

mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut : I. OBYEK SENGKETA. Halaman 3 dari 72. Putusan No. 07/G/2016/PTUN-SMD

Bahwa yang menjadi obyek sengketa dalam gugatan ini adalah mengenai : Keputusan Tata Usaha Negara berupa Keputusan Bupati Kutai Kartanegara Nomor : 590/525.29/26/A.Ptn tertanggal 28 November 2013 Tentang Izin Lokasi Untuk Perkebunan Kelapa Sawit PT. Agro Bumi Kaltim Di Desa Teluk Bingkai, Lamin Pulut Dan Lamin Telihan Kecamatan Kenohan seluas ± 11.600 Hektar; Bahwa Surat yang diterbitkan oleh Tergugat berupa Keputusan Bupati Kutai Kartanegara Nomor : 590/525.29/26/A.Ptn tertanggal 28 November 2013 Tentang Izin Lokasi Untuk Perkebunan Kelapa Sawit PT.Agro Bumi Kaltim Di Desa Teluk Bingkai, Lamin Pulut Dan Lamin Telihan, Kecamatan Kenohan seluas ± 11.600 Hektar merupakan Keputusan Tata Usaha Negara yang bersifat konkret, individual dan final sehingga memenuhi ketentuan untuk dijadikan obyek gugatan pada Pengadilan Tata Usaha Negara sesuai Pasal 1 angka 9 Undang - Undang RI No.51 Tahun 2009 tentang perubahan Kedua Atas Undang - Undang RI No. 9 Tahun 2004 Jo Undang - Undang RI No. 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang berbunyi : (9). Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang berisi tindakan hukum Tata Usaha Negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual dan final yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata; II. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN GUGATAN. Bahwa obyek gugatan yaitu Surat Keputusan Bupati Kutai Kartanegara berupa Keputusan Bupati Kutai Kartanegara Nomor : 590/525.29/26/A.Ptn tertanggal 28 November 2013 Tentang Izin Lokasi Untuk Perkebunan Kelapa Sawit PT.Agro Bumi Kaltim Di Desa Teluk Bingkai, Lamin Pulut Dan Lamin Telihan Kecamatan Kenohan baru diketahui oleh Penggugat saat pemeriksaan persiapan pada tanggal 6 april 2016, oleh karenanya pengajuan gugatan a-quo masih dalam tenggang waktu pengajuan gugatan sesuai dengan ketentuan Pasal 55 Undang - Undang RI No.51 Tahun 2009 tentang perubahan Kedua Atas Undang - undang RI No. 9 Tahun 2004 Jo Undang Undang RI No. 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang berbunyi : Halaman 4 dari 72. Putusan No. 07/G/2016/PTUN-SMD

“Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkan-nya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara”. Dan Surat Edaran Mahkamah Agung RI No.2 Tahun 1991, yang pada pokoknya menyatakan bahwa perhitungan tenggang waktu dihitung secara kasuistis, yaitu 90 (sembilan puluh) hari sejak saat Pihak Ketiga mengetahui-nya. III. PIHAK YANG BERKEPENTINGAN MENGAJUKAN GUGATAN. 1.

Bahwa sebelum dikeluarkan-nya Surat Keputusan Bupati Kutai Kartanegara berupa Keputusan Bupati Kutai Kartanegara Nomor : 590/525.29/26/A.Ptn tertanggal 28 November 2013 Tentang Izin Lokasi Untuk Perkebunan Kelapa Sawit PT.Agro Bumi Kaltim Di Desa Teluk Bingkai, Lamin Pulut Dan Lamin Telihan Kecamatan Kenohan seluas ± 11.600 Hektar oleh Tergugat, Penggugat telah terlebih dahulu telah mengajukan permohonan ijin lokasi perkebunan kelapa sawit dilokasi tersebut kepada Tergugat sesuai Surat Permohonan Ijin Lokasi Untuk Perkebunan Kelapa Sawit PT.Madu Indah Sejahtera Nomor : 07/MIS-TGR/LM/XII/2010 tanggal 02 Desember 2010;

2.

Bahwa selama proses pemenuhan syarat - syarat permohonan ijin lokasi tersebut, Penggugat telah memenuhi syarat -syarat terkait permohonan ijin yang diminta Tergugat sebagaimana ketentuan yang berlaku dan mengeluarkan biaya - biaya terkait proses untuk memenuhi syarat yang diminta Tergugat seperti biaya peninjauan lokasi, biaya pengukuran, advis tekhnis dan lain - lain yang apabila diperhitungan-kan telah cukup besar yang telah dikeluarkan Penggugat;

3.

Bahwa tindakan Tergugat yang tidak menerbitkan ijin lokasi perkebunan kelapa sawit yang dimohonkan Penggugat, akan tetapi ternyata pada tahun 2013 dilokasi tersebut Tergugat telah mengeluarkan ijin lokasi perkebunan kelapa sawit kepada kepada PT.Agro Bumi Kaltim, dengan tanpa sepengetahuan dan memberikan jawaban terlebih dahulu kepada Penggugat terkait permohonan ijin yang telah diajukan, jelas telah sangat merugikan Penggugat baik dari segi kepastian hukum maupun secara biaya Halaman 5 dari 72. Putusan No. 07/G/2016/PTUN-SMD

yang telah dikeluarkan; 4.

Bahwa dengan demikian atas hal tersebut Penggugat telah memenuhi alasan untuk mengajukan gugatan sebagaimana ketentuan Pasal 53 ayat (1) Undang - Undang RI No.51 Tahun 2009 tentang perubahan Kedua Atas Undang - undang RI No. 9 Tahun 2004 Jo Undang - undang RI No. 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang berbunyi : (1). Seseorang atau Badan Hukum perdata yang merasa kepentingan nya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada Pengadilan yang berwenang berisi tuntutan agar keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/ atau rehabilitasi;

IV. DASAR - DASAR GUGATAN. 1.

Bahwa Penggugat adalah perusahaan swasta nasional yang memiliki rencana membangun perkebunan Kelapa Sawit yang terletak di Desa Lamin Pulut, Lamin Telihan dan Teluk Bingkai, Kecamatan Kenohan, Kabupaten Kutai Kertanegara, Provinsi Kalimantan Timur seluas ± 18.201 Ha (delapan belas ribu dua ratus satu hektar);

2.

Bahwa atas adanya rencana tersebut, Penggugat pada tanggal 2 Desember 2010 telah mengajukan permohonan kepada Tergugat berdasarkan Surat Permohonan Ijin Lokasi Untuk Perkebunan Kelapa Sawit PT. Madu Indah Sejahtera Nomor : 07/MISTGR/LM/XII/2010 tanggal 02 Desember 2010 ;

3.

Bahwa Penggugat telah memenuhi persyaratan - persyaratan yang ditentukan oleh Tergugat dalam mengajukan permohonan ijin lokasi perkebunan kelapa sawit, yakni dengan telah melampirkan berkas syarat-syarat tersebut pada saat permohonan tersebut diajukan;

4.

Bahwa selain Penggugat telah memenuhi syarat/ berkas yang diminta oleh Tergugat, pula Penggugat juga telah mendapatkan rekomendasi dari Pejabat setempat yakni Camat Kenohan, Kepala Desa Lamin Pulut, Kepala Desa Lamin Telihan dan Kepala Desa Teluk Bingkai sesuai masing -masing : Halaman 6 dari 72. Putusan No. 07/G/2016/PTUN-SMD

a) Surat Camat Kenohan No.536/013.a/KN-VII/2011 tanggal 6 Juli 2011 Perihal Rekomendasi Perkebunan Sawit An.PT.Madu Indah Sejahtera seluas 18.201 Ha; b) Rekomendasi Kepala Desa Lamin Pulut No.09.2005/135/05-LP/XII/2010 tanggal 1 Desember 2010 ; c) Rekomendasi Kepala Desa Lamin Telihan No.09.2004/174/LT-VIII/2011 tanggal 10 Agustus 2011; d) Rekomendasi Kepala Desa Teluk Bingkai No.09.2006/140/DS-TB/XI/2011 tanggal 15 November 2011; 5.

Bahwa didalam menindak lanjuti permohonan Penggugat, Tergugat melalui Dinas Perkebunan telah melakukan peninjauan lokasi dan telah dikeluarkan Advis Teknis atas permohonan pembangunan perkebunan kelapa sawit yang diajukan Penggugat, dengan menyatakan lokasi yang dimohonkan Penggugat tidak terdapat ijin usaha perkebunan pihak lain sesuai Surat Kepala Dinas Perkebunan No.503/491/PengXII/2011 tanggal 6 Desember 2011 Perihal Advis Teknis Permohonan Pembangunan Perkebunan Kelapa Sawit;

6.

Bahwa selain itu Tergugat melalui Dinas Kehutanan maupun Badan Perencanaan Pembangunan Daerah di dalam mengeluarkan kajian teknis telah melakukan peninjauan dan pengukuran lokasi yang dimohonkan, dengan hasil dikeluarkan-nya kajian klarifikasi kawasan yang menyatakan lokasi yang dimohonkan oleh Penggugat berdasarkan Surat Keputusan Menteri Kehutanan RI No.SK.554/Menhut-II/2013 tanggal 2 Agustus 2013, areal yang dimohonkan sudah ditetapkan menjadi Kawasan Budidaya Non Kehutanan (KBNK/Areal Penggunaan lain/APL) sehingga merupakan kewenangan Pemerintahan Daerah didalam mengeluarkan ijin lokasi pembangunan perkebunan kelapa sawit yang dimohon kan Penggugat berdasarkan Surat Badan Perencanaan Pembangunan Daerah No.050.13/944/BAPP-V.11/IX/2013 tanggal 11 September 2013;

7.

Bahwa meskipun terdapat advis maupun kajian teknis dari Tergugat, namun hingga saat ini Tergugat belum juga memberikan jawaban apapun atas permohonan yang telah dimohon-kan Penggugat tersebut; Halaman 7 dari 72. Putusan No. 07/G/2016/PTUN-SMD

8.

Bahwa ternyata pada tanggal 28 November 2013 Tergugat telah mengeluarkan ijin lokasi perkebunan kepala sawit diatas lokasi yang dimohonkan Penggugat yakni kepada PT.Agro Bumi Kaltim berdasarkan Surat Keputusan Bupati Kutai Kertanegara berupa Keputusan Bupati Kutai Kertanegara Nomor : 590/525.29/26/A.Ptn tertanggal 28 November 2013 Tentang Izin Lokasi Untuk Perkebunan Kelapa Sawit PT.Agro Bumi Kaltim Di Desa Teluk Bingkai, Lamin Pulut Dan Lamin Telihan Kecamatan Kenohan seluas 11.600 Hektar;

9.

Bahwa tindakan Tergugat yang telah mengeluarkan Keputusan sesuai Obyek Sengketa tersebut, dengan tanpa terlebih dahulu memberikan jawaban atas permohonan ijin lokasi yang diajukan Penggugat, jelas telah sangat merugikan kepentingan Penggugat, yang mana kerugian yang dimaksud antara lain : a) Tidak diperoleh nya hak untuk memperoleh kepastian hukum dan rasa aman dan nyaman dalam berusaha; b) Merasa dipermainkan Tergugat, karena 2 bulan sebelum dikeluarkannya Obyek Sengketa tersebut, pada tanggal 11 September 2013, Tergugat melalui Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) masih menindak lanjuti proses permohonan ijin yang Penggugat ajukan dengan mengirim surat kepada Penggugat; c) Kerugian materiil yang cukup besar didalam memenuhi syarat - syarat yang wajib dipenuhi Penggugat terkait proses permohonan ijin lokasi (Peninjauan lokasi, pengukuran dan lain-lain); d) Hilang-nya

hak

untuk

mendapatkan

pelayanan

yang

berkualitas

dari

penyelenggaraan pelayanan publik sebagaimana dimaksud pada pasal 18 huruf i Undang - undang No.25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik yang berbunyi : “Masyarakat berkak a.... Dst; i. Mendapatkan pelayanan yang berkualitas sesuai dengan asas dan tujuan pelayanan; 10. Bahwa selain kerugian tersebut, Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud yakni “obyek sengketa” yang diterbitkan oleh Tergugat telah mengandung cacat hukum sebab dikeluarkan dengan bertentangan dengan peraturan perundang -undangan yang Halaman 8 dari 72. Putusan No. 07/G/2016/PTUN-SMD

berlaku dan asas umum pemerintahan yang baik sebagaimana ketentuan yang telah diatur dalam Pasal 53 ayat (2) Undang - Undang RI No.51 Tahun 2009 tentang perubahan Kedua Atas Undang - undang RI No. 9 Tahun 2004 Jo Undang - undang RI No. 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang berbunyi : (2)

Alasan - alasan yang dapat digunakan dalam gugatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah : A. Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan peraturan perundang - undangan ; B. Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan asas asas umum pemerintahan yang baik;

11. Bahwa Obyek Sengketa tersebut telah bertentangan dengan peraturan perundang undangan yaitu antara lain : A. Bahwa obyek sengketa tersebut didalam bagian memperhatikan tidak tercantum maupun terdapat proposal yang telah terlebih dahulu disetujui Kepala Dinas Perkebunan Kab.Kutai Kartanegara atau rekomendasi persetujuan/ advise teknis dari Kepala Dinas Perkebunan Kab.Kutai Kartanegara, hal ini membuktikan obyek sengketa tersebut dikeluarkan dengan tanpa terlebih dahulu memenuhi persyaratan sebagaimana ketentuan Pasal 7 ayat (3) huruf d Peraturan Daerah Kabupetan Kutai Kertanegara No. 35 Tahun 2000 Tentang Pelaksanaan dan Prosedur Pemberian Izin Usaha Perkebunan di Kabupaten Kutai yang menjelaskan bahwa untuk memperoleh ijin sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Perusahaan harus menyampaikan permohonan yang dilengkapi persyaratan : (d). Proposal mengenai usaha yang akan dilakukan yang telah mendapatkan persetujuan Kepala Dinas; B. Bahwa Obyek Sengketa tidak sah/ cacat hukum karena dikeluarkan sebelum Tergugat melaksanakan kewajiban nya kepada Penggugat untuk menjawab permohonan yang Penggugat ajukan ditolak atau diterima sebagaimana ketentuan Peraturan Daerah Kabupetan Kutai Kertanegara No. 35 Tahun 2000 Tentang Pelaksanaan dan Prosedur Pemberian Izin Usaha Perkebunan di Halaman 9 dari 72. Putusan No. 07/G/2016/PTUN-SMD

Kabupaten Kutai dalam Pasal 7 ayat (4) yang menjelaskan bahwa dalam waktu 2 (dua) bulan sejak permohonan tersebut diterima Pejabat Pemberi Ijin harus memutuskan permohonan ijin tersebut dapat diberikan atau ditolak; C. Bahwa Jangka waktu obyek sengketa yang berlaku selama 3 (tiga) tahun yang diberikan oleh Tergugat kepada PT.Agro Bumi Kaltim telah bertentangan dengan ketentuan Pasal 5 Peraturan Menteri Negara Agraria / Kepala Badan Pertanahan Nasional No.2 tahun 1999 Tentang Izin Lokasi yang menjelaskan jangka waktu iin lokasi yang diberikan dengan luasan sampai dengan 25 (dua puluh lima) hektar yakni hanya 1 (satu) tahun; 12. Bahwa asas - asas pemerintahan yang baik yang dilanggar oleh Tergugat didalam menerbitkan obyek sengketa tersebut sebagaimana dalam Undang - undang No.28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme yaitu : A. Asas Kepastian Hukum. Asas dalam negara hukum yang mengutamakan landasan peraturan perundang undangan , kepatutan, dan keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggaraan negara. Bahwa obyek sengketa tersebut telah memberikan ketidak pastian hukum kepada Penggugat, karena Penggugat lah yang mendapat-kan rekomendasi dari aparatur (Camat dan Para Kepala Desa) maupun masyarakat setempat, untuk membangun usaha perkebunan kelapa sawit dilokasi tersebut akan tetapi telah diterbitkan ijin kepada pihak lain oleh Tergugat; B. Asas Tertib Penyelenggaraan Negara. Asas yang menjadi landasan keteraturan, keserasian dan keseimbangan dalam pengendalian penyelenggaraan negara; Bahwa tindakan Tergugat yang menerbitkan obyek sengketa, sebelum menjawab permohonan penggugat yang diajukan telah diterima atau ditolak, merupakan cermin bahwa Tergugat tidak tertib didalam menyelenggarakan negara; C. Asas Keterbukaan.


Asas yang membuka diri terhadap hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur dan tidak diskriminatif tentang penyelenggaraan negara dengan tetap memperhatikan perlindungan hak asasi pribadi, golongan dan rahasia negara; Bahwa tindakan Tergugat yang tidak memberitahukan kepada Penggugat terkait diterbitkannya obyek sengketa dan menjawab pertanyaan - pertanyaan Penggugat terkait proses perijinan jelas merupakan sikap menutup diri, tidak jujur dan sikap diskriminatif Tergugat; D. Asas Kecermatan. Asas Kecermatan menghendaki agar badan/Pejabat Tata Usaha Negara senantiasa bertindak secara hati-hati agar tidak menimbulkan kerugian bagi warga masyarakat. Timbulnya kerugian itu dapat terjadi baik karena akibat tidak mengeluarkan keputusan yang dimohonkan atau karena tidak melakukan suatu perbuatan yang seharusnya dilakukannya. Bahwa tindakan Tergugat yang telah menerbitkan Obyek Sengketa dengan tidak hati - hati serta tidak mencermati dahulu permohonan ijin yang telah diajukan Penggugat diatas lokasi ‘obyek sengketa” tersebut sehingga menimbulkan kerugian kepada Penggugat, dapat disimpulkan Tergugat telah melakukan ketidak cermatan didalam menjalankan pemerintahannya; E. Asas Profesionalitas. Asas yang mengutamakan keahlian yang berlandaskan kode etik dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku; Bahwa Tergugat dalam menerbitkan obyek sengketa terlihat sangat tidak profesional, hal ini terlihat 2 bulan sebelum diterbitkan nya obyek sengketa, Tergugat melalui Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) masih menindak lanjuti proses permohonan ijin yang Penggugat ajukan dengan mengirim surat kepada Penggugat, maka terlihat obyek sengketa tersebut diterbitkan tanpa melalui prosedur yang benar;


13. Bahwa oleh karena dikeluarkannya “Objek Sengketa” tersebut oleh Tergugat bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan bertentangan dengan “asas - asas umum pemerintahan yang baik”, maka seharusnya-lah “Objek Sengketa” dinyatakan Tidak Sah Dan Batal Demi Hukum, serta wajib-lah Tergugat diperintahkan untuk mencabut “Objek Sengketa”, sebagaimana Pasal 53 Ayat (2) Huruf a dan b Undang - Undang RI No.51 Tahun 2009 tentang perubahan Kedua Atas Undang - undang RI No. 9 Tahun 2004 Jo Undang - undang RI No. 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara; 14. Bahwa penundaan ‘Keputusan Tergugat’ sangatlah diperlukan, apabila ‘Objek Sengketa’ tetap dilaksanakan, maka akan menimbulkan kerugian yang lebih besar dialami oleh Penggugat, yaitu antara lain : a. Bahwa dikhawatirkan obyek sengketa digunakan sebagai dasar PT.Agro Bumi Kaltim untuk melakukan Land Clearing diatas areal lokasi obyek sengketa tersebut, sehingga lahan akan menjadi rusak dan sulit untuk dipergunakan kembali; b. Bahwa dikhawatirkan obyek sengketa digunakan sebagai dasar untuk melakukan pembebasan/ ganti rugi kepada Para Pemilik Lahan diareal lokasi obyek sengketa tersebut, sehingga apabila telah dibebaskan/ diberikan ganti rugi akan dijadikan dasar oleh Badan Pertanahan Nasional untuk menerbitkan hak atas tanah kepada PT.Agro Bumi Kaltim; c. Bahwa khawatir obyek sengketa tersebut diperjual belikan kepada Pihak lain oleh PT. Agro Bumi Kaltim; Oleh karenanya Penggugat meminta kepada Ketua / Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda agar Tergugat diperintahkan untuk melakukan penundaan pelaksanaan ‘Objek Sengketa’ selama pemeriksaan sengketa ini berjalan hingga gugatan ini berkekuatan hukum tetap; Berdasarkan hal - hal yang telah diuraikan tersebut diatas Penggugat memohon kepada Ketua / Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda berkenan memeriksa dan memutus perkara ini dengan amar sebagai berikut : Halaman 12 dari 72. Putusan No. 07/G/2016/PTUN-SMD

I. DALAM PENUNDAAN. -

Mengabulkan

permohonan

penundaan

pelaksanaan

Obyek

Sengketa

berupa

Keputusan Bupati Kutai Kartanegara Nomor : 590/525.29/26/A.Ptn tertanggal 28 November 2013 Tentang Izin Lokasi Untuk Perkebunan Kelapa Sawit PT.Agro Bumi Kaltim Di Desa Teluk Bingkai, Lamin Pulut Dan Lamin Telihan Kecamatan Kenohan seluas 11.600 Hektar; II. DALAM POKOK PERKARA. 1.

Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;

2.

Menyatakan batal atau tidak sah Keputusan Bupati Kutai Kartanegara Nomor : 590/525.29/26/A.Ptn tertanggal 28 November 2013 Tentang Izin Lokasi Untuk Perkebunan Kelapa Sawit PT.Agro Bumi Kaltim Di Desa Teluk Bingkai, Lamin Pulut Dan Lamin Telihan Kecamatan Kenohan seluas 11.600 Hektar ;

3.

Memerintahkan Tergugat mencabut Keputusan Bupati Kutai Kertanegara Nomor : 590/525.29/26/A.Ptn tertanggal 28 November 2013 Tentang Izin Lokasi Untuk Perkebunan Kelapa Sawit PT.Agro Bumi Kaltim Di Desa Teluk Bingkai, Lamin Pulut Dan Lamin Telihan Kecamatan Kenohan seluas 11.600 Hektar;

4.

Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Demikian gugatan ini Penggugat ajukan, atas perkenan Bapak Ketua/Majelis Hakim menerima, memeriksa serta mengabulkannya dihaturkan terima kasih. Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat melalui kuasa hukumnya telah mengajukan Jawaban tertanggal 19 Mei 2016, yang mengemukakan dalildalil bantahan sebagai berikut; I.

DALAM EKSEPSI A.

EKSEPSI MENGENAI PERUBAHAN (OBYEK) SENGKETA

SAAT

PEMERIKSAAN PERSIAPAN TIDAK SAMA DENGAN GUGATAN FINAL SEHINGGA TIDAK SINKRON.


1.

Bahwa TERGUGAT terlebih dahulu menolak seluruh dalil-dalil dari Penggugat kecuali untuk hal-hal yang secara tegas telah diakuinya;

2. Bahwa segala hal yang TERGUGAT uraikan mohon dianggap satu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam berkas Jawaban ini; 3. Bahwa apa yang digugat dan dipermasalahkan oleh Penggugat pada awal hingga

beberapa

kali

melakukan

Mediasi

dalam

Perkara

No.

07/G/2016/PTUN-SMD di Pengadilan Tata Usaha Negara tanggal 23 Maret 2016 adalah terkait dengan adanya Surat Permohonan PT. MADU INDAH SEJAHTERA

No. 07/MIS – TGR/LM/XII/2010 tanggal 2

Desember 2010 terkait dengan Permohonan Ijin Lokasi Perkebunan Kelapa Sawit yang terletak di Desa Lamin Pulut Kampung Telian Teluk Bingkai Kecamatan Kenohan seluas 18.210 ha. 4. Namun demikian dalam hal pokok yang disengketakan diakhir Mediasi adalah sudah dilakukan Perubahan yang cukup mendasar terhadap Pokok Gugatan dan/ atau Materi Gugatan awal (obyek gugatan sudah berbeda). 5. Dengan demikian, terhadap Eksepsi MENGENAI PERUBAHAN (OBYEK)

SENGKETA SAAT

PEMERIKSAAN PERSIAPAN

TIDAK SAMA DENGAN GUGATAN FINAL SEHINGGA

TIDAK

SINKRON mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara a quo sudah selayaknya apabila Majelis Hakim menolak Gugatan Penggugat atau setidak-tidaknya Gugatan Penggugat tidak dapat diterima. B.

EKSEPSI MENGENAI GUGATAN PENGGUGAT

PREMATUR :

KARENA PERUBAHAN GUGATAN (OBYEK) SENGKETA

SAAT

PEMERIKSAAN PERSIAPAN TIDAK SAMA DENGAN OBYEK SENGKETA GUGATAN FINAL. 1. Bahwa yang menjadi alas hak PENGGUGAT dalam

Gugatannya pada

awalnya intinya adalah menyangkut mengenai Surat Permohonan PT. MADU INDAH SEJAHTERA No. 07/MIS – TGR/LM/XII/2010 tanggal 2 Halaman 14 dari 72. Putusan No. 07/G/2016/PTUN-SMD

Desember 2010 terkait dengan Permohonan Ijin Lokasi Perkebunan Kelapa Sawit yang terletak di Desa Lamin Pulut Kampung Telian Teluk Bingkai Kecamatan Kenohan seluas 18.210 ha yang belum ada tanggapan dari Instansi terkait. 2. Bahwa Sedangkan Obyek sengketa yang dituangkan dalam Gugatan yang sudah final adalah berupa Surat Keputusan Bupati Kutai Kartanegara No. 590/525.29/26/A.Ptn tanggal 28 November 2013 tentang Ijin Lokasi Untuk Perkebunan Kelapa sawit PT. Agro Bumi Kaltim di Desa Teluk Bingkai, Lamin Pulut dan Lamin Telihan Kecamatan Kenohan seluas + 11.600 ha; 3. Bahwa mengenai Surat Permohonan PT. MADU INDAH SEJAHTERA No. 07/MIS – TGR/LM/XII/2010 tanggal 2 Desember 2010 terkait dengan Permohonan Ijin Lokasi Perkebunan Kelapa Sawit yang terletak di Desa Lamin Pulut Kampung Telian Teluk Bingkai Kecamatan Kenohan seluas 18.210 ha yang tidak ada tanggapan dari Instansi terkait adalah merupakan Fiktif Negatif. 4. Bahwa Gugatan Penggugat yang didaftarkan pada tanggal 08 Maret 2016 dalam perkara Tata Usaha Negara No. 07/G/2016/PTUN-SMD dan telah diperbaiki oleh Penggugat pada tanggal 21 April 2016 yang pada awalnya gugatannya adalah terkait dengan Surat Permohonan PT. Madu Indah Sejahtera No. 07/MIS-TGR/LM/XII/2010 tanggal 2 Desember 2010 yang tidak mendapatkan tanggapan dari instansi yang berwenang, dan ternyata pada akhir Sidang Pemeriksaan Persiapan ternyata merubah obyek sengketa; 5. Bahwa Penggugat mengetahui adanya Obyek Sengketa adalah pada saat Sidang Pemeriksaan Persiapan Akhir tanggal 6 April 2016, yang nota bene adalah sudah berbeda dengan pokok gugatan awal yang telah dilakukan Sidang Persiapan sebelumnya (sidang Pemeriksaan Persiapan I tanggal 23 Maret 2016).


6. Bahwa, maka jelas Gugatan PENGGUGAT adalah PREMATUR atau belum waktunya PENGGUGAT mengajukan gugatan a quo di Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda.

C. GUGATAN PENGGUGAT KABUR TERKAIT TIDAK JELASNYA OBYEK SENGKETA (Obscuur Libel) 1. Bahwa Gugatan Penggugat dalam perkara A quo adalah mengingat bahwa dalam Sidang Pemeriksaan Persiapan awal adalah jelas bahwa yang dipermasalahkan oleh Penggugat adalah terkait dengan atau Substansi Materi Pokoknya adalah terkait dengan

Surat

Permohonan

PT.

Madu

Indah

Sejahtera

No.

07/MIS-

TGR/LM/XII/2010 tanggal 2 Desember 2010 yang tidak mendapatkan tanggapan dari instansi yang berwenang; 2. Bahwa pada sidang Pemeriksaan sudah jelas dan terang benderang bahwa Substansi Materi Pokoknya adalah terkait dengan Surat Permohonan PT. Madu Indah Sejahtera No. 07/MIS-TGR/LM/XII/2010 tanggal 2 Desember 2010 yang ditujukan kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Cq. Bagian Administrasi Pertanahan. 3. Bahwa ternyata setelah dilakukan Sidang Persiapan terakhir Penggugat melakukan Perubahan total terhadap Substansi Materi Pokoknya yaitu berupa Surat Keputusan Bupati Kutai Kartanegara No. 590/525.29/26/A.Ptn tanggal 28 November 2013 tentang Ijin Lokasi Untuk Perkebunan Kelapa Sawit PT. Agro Bumi Kaltim di Desa Teluk Bingkai, Lamin Pulut dan Lamin Telihan Kecamatan Kenohan seluas ± 11.600

ha,

sehingga

dengan

demikian

dapat

berakibat

“MERUGIKAN

KEPENTINGAN TERGUGAT DALAM MELAKUKAN PEMBELAAN. Dengan demikian bahwa Pengurangan Gugatan tidak boleh merugikan Tergugat (Vide Pasal 127 RV). 4. Bahwa Perihal Perubahan Gugatan sebagaimana dimaksud Pasal 127 RV dilarang atau tidak dibenarkan Perubahan atau Pengurangan, apabila hal itu mengubah atau menambah Pokok Gugatan; Halaman 16 dari 72. Putusan No. 07/G/2016/PTUN-SMD

5. Bahwa menurut Subekti yang dimaksud Pokok Gugatan adalah kejadian Materiil Gugatan. Dengan demikian Perubahan Gugatan yang dibenarkan oleh hukum adalah Perubahan yang tidak mengubah dan menyimpang dari kejadiaan Materiil, hal ini beralaskan Hukum bahwa apabila Perubahan mengemukakan KEADAAN BARU SEHINGGA AKAN BERAKIBAT ADANYA Perubahan Hubungan Hukum lain dari yang semula, dengan demikian akan berpengaruh pada DASAR-DASAR TUNTUTAN maupun peristiwa-peristiwa yang menjadi dasar Tuntutan (Soepomo, Sudikno). 6. Bahwa

dengan

demikian

berdasarkan

fakta-fakta

tersebut

terurai

diatas

menunjukkan bahwa Penggugat telah salah melakukan Perubahan Gugatan yang menyangkut Obyek Gugatan atau Pokok Perkara dalam gugatan yang jelas-jelas bertentangan dengan Dasar Hukum yang mengaturnya sebagaimana yang tertuang dalam Pasal 127 RV, oleh karena sudah sepatutnya apabila Gugatan Penggugat ditolak atau setidak-tidaknya gugatan Penggugat tidak dapat diterima. DALAM POKOK PERKARA 1. Bahwa TERGUGAT menolak semua dalil-dalil Para Penggugat kecuali untuk halhal yang secara tegas diakui oleh TERGUGAT; 2. Bahwa hal-hal yang telah dikemukakan oleh TERGUGAT dalam bagian Eksepsi sekaligus Jawaban Tergugat mohon dianggap satu kesatuan yang tidak terpisahkan termasuk juga dalam pokok perkara ini; 3. Bahwa berdasarkan Azas Hukum Publik (Hukum Administrasi Negara), yaitu ASAS PRAESUMPTIO IUSTAE CAUSA/VERMOEDEN VAN RECHTMATIG (Asas Keabsahan Keputusan Pemerintah), yang menegaskan bahwa suatu tindakan / keputusan pemerintah harus tetap dianggap sah sebelum ada Pembatalan atau Pencabutan; 4. Bahwa Surat Permohonan Penggugat yaitu Surat Permohonan PT. Madu Indah Sejahtera No. 07/MIS-TGR/LM/XII/2010 tanggal 2 Desember 2010 terkait dengan Permohonan Ijin Lokasi Untuk Perkebunan Kelapa Sawit yang terletak di Desa Halaman 17 dari 72. Putusan No. 07/G/2016/PTUN-SMD

Lamin Pulut Kampung Telian Teluk Bingkai Kecamatan Kenohan seluas ± 18.210 ha; Bahwa terhadap Surat Permohonan Penggugat yaitu Surat Permohonan PT. Madu Indah Sejahtera No. 07/MIS-TGR/LM/XII/2010 tanggal 2 Desember 2010 terkait dengan Permohonan Ijin Lokasi Untuk Perkebunan Kelapa Sawit yang terletak di Desa Lamin Pulut Kampung Telian Teluk Bingkai Kecamatan Kenohan seluas ± 18.210 ha yang tidak ditanggapi oleh Tergugat itu adalah menjadi wewenang Tergugat dalam hal ini Bupati Kutai Kartanegara selaku Kepala Daerah; 5. Bahwa setelah dilakukan Verifikasi terhadap semua dokumen Administrasi Penggugat yang pada kesimpulannya adalah tidak diprosesnya Permohonan Penggugat dengan alasan adalah tidak lengkapnya Permohonan (Vide PERDA Kab. Kutai Kartanegara No. 1 Tahun 2012 tentang Penetapan Ijin Lokasi Pasal 7 Ayat (2) huruf (j); Pasal 7 Ayat (2) huruf (j) : Permohonan sebagaimana dimaksud dalam Ayat (1) melampirkan persyaratan yang terdiri dari : a. Foto Copy Akte Pendirian Perusahaan yang sudah disahkan oleh Menteri Hukum Dan HAM Republik Indonesia; b. Foto Copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) Komisaris Utama, Direktur Utama serta Struktur Pengurus Harian; c. Foto Copy NPWP, SIUP, SITU, TDP yang masih berlaku; d. Surat Keterangan Domisili; e. Rekomendasi kesesuaian dengan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten; f. Peta/Sket Lokasi dengan skala yang jelas; g. Pernyataan kesanggupan akan memberikan ganti rugi dan / atau menyediakan tanah Pengganti bagi Pemilik tanah/ yang berhak atas tanah; h. Uraian rencana Penggunaan/Pemanfaatan tanah dari kegiatan usaha yang akan dilaksanakan; i. Surat Persetujuan BKM (bagi Perusahaan PMA/PMDN) dan j. Surat Pernyataan Kesediaan untuk melakukan kemitraan. Bahwa terhadap ketentuan huruf (j) diatas bahwa masyarakat sekitar rencana lokasi kegiatan PT. Madu Indah Sejahtera adalah menarik dukungan terhadap keberadaan PT. Madu Indah Sejahtera, sehingga apabila terjadi hal yang demikian itu akan memicu timbulnya managemant konflik yang berimbas pada stabilitas keamanan serta terganggunya Penggugat akan melangsungkan kegiatan usahanya. Halaman 18 dari 72. Putusan No. 07/G/2016/PTUN-SMD

Mengingat bahwa suatu Kegiatan Badan Usaha (PT. Madu Indah Sejahtera) yang menurut rencana akan bergerak dibidang Perkebunan Kelapa Sawit selain terpenuhinya persyaratan Administrasi juga perlunya Pertimbangan Dukungan dari Masyarakat sekitar Lokasi, yang mana bahwasanya antara Perusahaan wajib masyarakat harus dijadikan mitra dalam menjalankan usahanya. 6. Bahwa Gugatan Penggugat terhadap adanya rekomendasi dari Pejabat setempat mulai dari Camat Kenohan, Kepala Desa Lamin Pulut, Kepala Desa Lamin Telihan, dan Kepala Desa Teluk Bingkai terhadap rencana Permohonan Ijin Lokasi Untuk Perkebunan Kelapa Sawit yang terletak di Desa Lamin Pulut Kampung Telian Teluk Bingkai Kecamatan Kenohan seluas ± 18.210 ha itu adalah bukan jaminan untuk mendapatkan Perijinan berupa Ijin Lokasi seperti maksud dan tujuan dari Penggugat; Bahwa rekomendasi dari Pejabat setempat mulai dari Camat Kenohan, Kepala Desa Lamin Pulut, Kepala Desa Lamin Telihan, dan Kepala Desa Teluk Bingkai terhadap rencana Permohonan Ijin Lokasi, yang mana bahwasanya Rekomendasi tersebut adalah bersifat memberikan ijin dalam arti tidak alasan untuk menghalang-halangi dan / atau menghambat rencana kegiatan usaha dibidang perkebunan yang masih dalam Proses Permohonan, namun demikian bahwa Pejabat setempat mulai dari Camat Kenohan, Kepala Desa Lamin Pulut, Kepala Desa Lamin Telihan, dan Kepala Desa Teluk Bingkai itu adalah bukan Pihak yang menjamin namun sekedar memberikan dukungan, oleh karena pengambil Keputusan terhadap Perijinan Investasi dalam hal ini Ijin Lokasi adalah Bupati Kepala Daerah. 7. Bahwa terkait Advis Tekhnis melalui Dinas Perkebunan yang telah melakukan Peninjauan Lokasi, itu adalah sudah benar karena areal dimaksud adalah cocok untuk dilakukan kegiatan Perkebunan, sehingga Penggugat salah persepsi dalam memahaminya makna dari Advis Tekhnis tersebut, karena Advis tehnis adalah Pelayanan Administrasi biasa Pada Pihak manapun yang memohon sehingga tidak dapat dijadikan dasar oleh Penggugat sebagai Surat Penjaminan Pemberian Ijin Lokasi; Halaman 19 dari 72. Putusan No. 07/G/2016/PTUN-SMD

Bahwa sesuai dengan Pasal 6 Ayat (1) dan ayat (2) PERATURAN DAERAH KUTAI

KARTANEGARA NOMOR 1 TAHUN 2012 tentang Penetapan Ijin

Lokasi dijelaskan : Pasal 6 Ayat (1) : Kewenangan Pemberian Ijin Lokasi berada pada Bupati Kutai Kartanegara; Pasal 6 Ayat (2) : Kewenangan Pemberian Ijin Lokasi sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) dapat dilimpahkan Kepada Pejabat yang bertanggungjawab dibidang Pertanahan. Bahwa yang memberi kewenangan memberikan Ijin Lokasi adalah Bupati Kutai Kartanegara melalui dan/ atau dilimpahkan Kepada Pejabat yang bertanggungjawab dibidang Pertanahan untuk memberikan Pertimbangan tekhnis terhadap pemberian ijin lokasi yang mana didalam pelayanan Administrasi dilaksanakan oleh Badan Pelayanan Terpadu. 8. Bahwa

Lokasi

yang

dimohonkan

oleh

Pemohon

PT.

Madu

Indah

Sejahtera/Penggugat berdasarkan SK menteri Kehutanan No. 554/Menhut-II/2013 tanggal 2 Agustus 2013 telah berubah status kawasannya menjadi Kawasan Budidaya Non Kehutanan (APL) sebagaimana juga dijelaskan dalam Surat Klarifikasi Kawasan dari Badan Perencanaan Pembangunan daerah No. 005.13/994/BAPP-V.11/IX/2013 tanggal 11 September 2013 maupun Kajian Tehnis dari Dinas Kehutanan, informasi mengenai Kajian Teknis tersebut bersifat umum dan dapat diminta oleh setiap orang/Badan dan atau pihak yang memerlukan. Advis tehnis tersebut hanya berdasarkan Analisa Peta Citra Satelit dan belum dilakukan Peninjauan maupun Pengukuran seperti apa yang disebutkan oleh Penggugat dalam Gugatannya pada poin 6. Sehingga advis tehnis tersebut diatas tidak dapat dipakai sebagai Jaminan atas terbitnya suatu Ijin Lokasi. 9. Bahwa Gugatan Penggugat halaman 5 poin 7 dengan ini Tergugat sangat berkeberatan dan menolaknya karena bahwa terhadap beberapa Permohonan PT. MADU INDAH SEJAHTERA / Penggugat yang ditujukan kepada Tergugat No. 07/MIS-TGR/LM/XII/2010 tanggal 2 Desember 2010 belum Tergugat tanggapi karena lokasi yang di mohon Permohonan/Penggugat masuk dalam kawasan Hutan, Halaman 20 dari 72. Putusan No. 07/G/2016/PTUN-SMD

Kemudian Penggugat mengirimkan Surat kembali yang ditujukan Kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara cq. Bagian Administrasi Pertanahan No. 58/MIS-TGR/VII/2013 tanggal 16 September 2013 yang intinya sama dengan Permohonan surat terdahulu seperti apa yang didalilkan oleh Penggugat; Bahwa terhadap Permohonan PT. MADU INDAH SEJAHTERA / Penggugat yang ditujukan kepada Tergugat dengan suratnya No. 58/MIS-TGR/VII/2013 tanggal 16 September 2013 yang intinya sama dengan Permohonan surat terdahulu dengan ini TERGUGAT

telah

menanggapinya

958.1/590/PPT/A.PTN/XI/2013

tanggal

dengan 11

Nopember

Suratnya

No.

2013

Perihal

“KLARIFIKASI STATUS LAHAN IJIN LOKASI KEBUN” yang pada Poin 4 surat Balasan Tergugat tanggal 11 Nopember 2013 berbunyi sebagai berikut : Poin 4, Berbunyi sebagai berikut : Dari Penjelasan Poin 2 dan 3 diatas maka Permohonan PT. MADU INDAH SEJAHTERA tidak dapat kami Proses, atas nama Pemerintah Kabupaten Kutai kartanegara kami mengucapkan terima kasih kepada PT. MADU INDAH SEJAHTERA atas keinginan untuk berinvestasi di Kabupaten Kutai Kartanegara. Bahwa dari data-data yang telah terungkap dan akan Tergugat jadikan bukti di Persidangan nanti bahwa Pemerintah Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara sudah dan telah menindaklanjuti dan/atau membalas Permohonan dari Pemohon PT. MADU INDAH SEJAHTERA, dengan demikian menunjukan bahwa Fakta sudah tidak terbantahkan lagi bahwa Tergugat telah memberikan Jawaban dan / atau balasan Kepada Pemohon PT. MADU INDAH SEJAHTERA / Penggugat, dengan demikian sudah cukup alasan bagi Majelis Hakim Yang Mulia yang Memeriksa, Mengadili dan Memutus Perkara A quo untuk Menolak Gugatan Penggugat atau setidak-tidaknya Gugatan Penggugat tidak dapat diterima. 10. Bahwa terhadap Penerbitan Ijin Lokasi oleh Bupati Kutai Kartanegara No. 590/525.29/26/A.Ptn tanggal 28 November 2013 tentang Ijin Lokasi untuk Perkebunan Kelapa Sawit PT. AGRO BUMI KALTIM di Desa Teluk Bingkai, Lamin Pulut dan Lamin Telian Kecamatan Kenohan seluas 11.600 ha. Halaman 21 dari 72. Putusan No. 07/G/2016/PTUN-SMD

Bahwa terhadap Penerbitan Ijin Lokasi atas nama PT. AGRO BUMI KALTIM oleh Bupati Kutai Kartanegara sudah dilakukan verifikasi, Pemeriksaan dan Penelitian berkas yang telah memenuhi Persyaratan yang kemudian, telah dilakukan rapat Presentasi Ijin Lokasi yang menyetujui Permohonan PT. AGRO BUMI KALTIM dan sebagaimana Notulen Rapat

tanggal 06 Nopember 2013, maka dengan

Pertimbangan cukup terhadap Permohonan PT. AGRO BUMI KALTIM terhadap adanya Ijin Lokasi dapat diproses; Adapun yang menjadi Pertimbangan utama dalam Penerbitan Ijin Lokasi untuk Perkebunan adalah dengan melakukan penguasaan tanah dalam skala luas, tidak semata-mata hanya diperlukan syarat administrasi belaka, namun hal lain yang menjadi pertimbangan untuk diberikan Ijin Lokasi Perkebunan adalah : a.

Status Kawasan lahan;

b.

Kemampuan tanah;

c.

Kemampuan investasi untuk mengusahakan perkebunan;

d.

Kemampuan managerial untuk mengelola budidaya perkebunan;

e.

Keseriusan investasi perkebunan yang dibuktikan dengan kemampuan permodalan dan pengalaman mengelola perkebunan;

f.

Arahan tata ruang;

g.

Persetujuan Pimpinan Kepala Daerah berdasarkan pertimbangan teknis dan keyakinan pimpinan selaku Kepala Daerah sebagai pemegang otoritas Persetujuan Penggunaan Tanah di Kawasan Non Budidaya Kehutanan di Wilayah Kabupaten Kota yang bersangkutan, serta persyaratan-persyaratan administrasi lainnya yang perlu dilengkapi oleh Pemohon ( PT. AGRO BUMI KALTIM ).

11. Gugatan Penggugat dalam perkara a quo pada poin 9 halaman 6 dengan ini Tergugat sangat berkeberatan dan menolak dengan tegas alasan bahwasanya : Permohonan PT. MADU INDAH SEJAHTERA / Penggugat Suratnya No. 07/MISTGR/LM/XII/2010 tanggal 2 Desember 2010 memang belum Tergugat tanggapi karena lokasi yang dimohon masih berstatus Kawasan Hutan sebagaimana mestinya, namun Penggugat mengirimkan Surat kembali yang ditujukan Kepada Pemerintah daerah Kabupaten Kutai Kartanegara cq. Bagian Administrasi Halaman 22 dari 72. Putusan No. 07/G/2016/PTUN-SMD

Pertanahan No. 58/MIS-TGR/VII/2013 tanggal 16 September 2013 yang intinya sama dengan permohonan surat terdahulu seperti apa yang didalilkan oleh Penggugat; Bahwa Tergugat sudah dengan jelas pernah membahas Permohonan Penggugat surat No. 58/MIS-TGR/VII/2013 tanggal 16 September 2013 yang intinya sama dengan Permohonan surat terdahulu dengan Balasan Tergugat Surat No. 958.1/590/PPT/XI/2013 tanggal 11 Nopember 2013 Perihal ‘KLARIFIKASI STATUS LAHAN IJIN LOKASI KEBUN”. Bahwa dengan adanya tanggapan yang disampaikan oleh Tergugat berdasarkan balasan tersebut diatas tentu apa yang didalilkan Penggugat dalam Gugatannya dapat sudah terbantahkan, sehingga sudah tepat apabila Majelis Hakim Yang Mulia Yang Memeriksa, Memutus, Perkara A quo dapat Menolak Gugatan Penggugat atau setidak-tidaknya Gugatan Penggugat dapat diterima; Bahwa dengan dasar balasan Tergugat tersebut diatas sebagai Pelayan Publik telah melaksanakan kewajibannya kepada masyarakat

yang perlu mendapatkan

tanggapan, sehingga tidak ada yang dirugikan serta dapat memberikan Kepastian Hukum; Bahwa selaku Tergugat dalam perkara A quo tidak mempermainkan PT. MADU INDAH SEJAHTERA / Penggugat dan siapa saja yang berinvestasi dan ingin mengembangkan usahanya di Kabupaten Kutai Kartanegara selalu menanggapinya, dan apa yang telah dilakukan oleh Tergugat sudah terbukti bahwa Permohonan Penggugat

yang ditujukan Kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Kutai

Kartanegara Cq. Bagian Admistrasi Pertanahan No. 58/MIS-TGR/VII/2013 tanggal 16 September 2013 sudah terjawab berdasarkan Surat

Jawaban Tergugat No.

958.1/590/PPT/XI/2013 tanggal 11 Nopember 2013 Perihal “KLARIFIKASI STATUS LAHAN IJIN LOKASI KEBUN”. Bahwa disamping itu juga terhadap Surat Tergugat No. 07/MIS-TGR/LM/XII/2010 tanggal 2 Desember 2010 yang tidak memberikan tanggapan dengan dasar adalah


Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara Pasal 3 Ayat (1, 2 dan 3); Pasal 3 Ayat (1) Apabila Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara tidak mengeluarkan Keputusan, sedangkan hal itu menjadi kewajibannya, maka hal tersebut disamakan dengan Keputusan Tata Usaha Negara; Pasal 3 Ayat (2) Jika suatu Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara tidak mengeluarkan Keputusan, yang DIMOHON, sedangkan jangka waktu sebagaimana ditentukan dalam Peraturan Perundangundangan dimaksud telah lewat, maka Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara tersebut dianggap telah MENOLAK mengeluarkan Keputusan yang dimaksud; Pasal 3 Ayat (3) Dalam hal Peraturan Perundang-undangan yang bersangkutan tidak menentukan jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Ayat (2), maka setelah jangka waktu EMPAT BULAN sejak diterimanya Permohonan, Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang bersangkutan dianggap telah mengeluarkan Keputusan Penolakan. Dengan demikian atas dasar dan ketentuan diatas bahwa Tergugat adalah sudah tepat dalam mengambil sikap diam terhadap Permohonan Surat Tergugat No. 07/MIS-TGR/LM/XII/2010 tanggal 2 Desember 2010, namun disisi lain Tergugat sudah menanggapi Surat Penggugat yang ditujukan Kepada Pemerintah Daearah Kabupaten Kutai Kartanegara Cq. Badan Administrasi Pertanahan No. 58/MISTGR/VII/2013 tanggal 16 September 2013, dengan demikian menunjukan Amanah Undang-undang No. 25 Tahun 2009 Pasal 18 tentang Pelayanan Publik; Bahwa terhadap kerugian yang cukup besar seperti apa yang didalilkan oleh Penggugat tentu itu adalah hanyalah Pernyataan yang tidak benar oleh karena Tergugat dalam proses Ijin Lokasi tidak pernah ada PUNGUTAN BIAYA dan apabila Penggugat tetap mendalilkan yang demikian, selaku Tergugat mohon dipersilahkan kepada Penggugat untuk membuktikan dipersidangan; 12. Bahwa gugatan Penggugat pada Perkara A quo halaman 6 poin 10 dengan ini Tergugat sangat berkeberatan dan sudah sepatutnya menolaknya mengingat bahwa terhadap terbitnya Obyek Sengketa berupa Surat Keputusan Bupati Kutai Kartanegara No. 590/525.29/26/A.Ptn tanggal 28 November 2013 tentang Ijin Lokasi Untuk Perkebunan Kelapa Sawit PT. AGRO BUMI KALTIM di Desa Teluk Halaman 24 dari 72. Putusan No. 07/G/2016/PTUN-SMD

Bingkai, Lamin Pulut dan Lamin Telian Kecamatan Kenohan seluas 11.000 ha adalah sudah TELAH SESUAI DENGAN PERATURAN PERUNDANGUNDANGAN, BAIK DARI SEGI KEWENANGAN, PROSEDUR ATAU PERSYARATAN, MAUPUN DARI SEGI SUBSTANSINYA berdasarkan keputusan Presiden Republik Indonesia No. 34 Tahun 2003 Pasal 2 Ayat (1) dan Ayat (2) huruf a tentang Kebijakan Nasional di Bidang Pertanahan Jo. PERATURAN DAERAH KUTAI KARTANEGARA NOMOR 1 TAHUN 2012 tentang Penetapan Ijin Lokasi Jo Keputusan Kepala BPN No. 2 Tahun 1999 tentang Ijin Lokasi. Bahwa terhadap Penerbitan berupa Surat Keputusan Bupati Kutai Kartanegara No. 590/525.29/26/A.Ptn tanggal 28 November 2013 tentang Ijin Lokasi Untuk Perkebunan Kelapa Sawit PT. AGRO BUMI KALTIM di Desa Teluk Bingkai, Lamin Pulut dan Lamin Telian Kecamatan Kenohan seluas 11.000 ha tidak bertentangan dengan Pasal 53 Ayat (2) Undang-Undang RI Undang-Undang No. 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang RI No. 9 Tahun 2004 Jo. Undang-Undang RI No. 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara; Bahwa justru malahan sebaliknya Terhadap Permohonan Penggugat No. 58/MISTGR/VII/2013 tanggal 16 September 2013 yang intinya sama dengan Permohonan surat terdahulu sudah Tergugat tanggapi dengan Balasan Tergugat Surat No. 958.1/590/PPT/A.Ptn/XI/2013 tanggal 11 Nopember 2013 Perihal “KLARIFIKASI STATUS LAHAN IJIN LOKASI KEBUN”. Dengan adanya surat balasan tersebut dari Tergugat menolak Permohonan Penggugat atas Surat Permohonan Penggugat tersebut yang sudah dilakukan Penolakan. 13. Gugatan Penggugat pada halaman 7 poin 11 kami selaku Tergugat sangat berkeberatan dan dengan tegas menolaknya dengan alasan bahwa : a. Bahwa terhadap terbitnya Obyek Sengketa berupa Surat Keputusan Bupati Kutai Kartanegara No. 590/525.29/26/A.Ptn tanggal 28 Nopember 2013 tentang Ijin Lokasi Untuk Perkebunan Kelapa Sawit PT. AGRO BUMI KALTIM di Desa Teluk Bingkai, Lamin Pulut dan Lamin Telian Kecamatan Kenohan seluas Halaman 25 dari 72. Putusan No. 07/G/2016/PTUN-SMD

11.000 ha secara Kewenangan, Substansi, dan Prosedural telah sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku jadi tidak ada Peraturan yang dilanggar oleh Tergugat dalam Penerbitan Obyek Sengketa; b. Bahwa Penggugat telah keliru dan kurang memahami terhadap Prosedur Ijin Lokasi yang mana advis tehknis yang diperlukan adalah Advis Tehknis Pertanahan dari Badan Pertanahan Nasional (BPN) dan Advis Tehknis Penggunaan Tanah dari Bagian Administrasi Pertanahan Sekretariat Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara yang mana bahwa PT. ARGO BUMI KALTIM telah memenuhi persyaratan sehingga diberikan Ijin Lokasi dan mendapatkan Persetujuan dari Bupati selaku Kepala Daerah. Bahwa terkait dengan Ijin Perkebunan adalah Ijin Budidaya yang berdiri sendiri namun demikian merupakan rangkaian dari ijin-ijin sebelumnya yang harus dipenuhi sebagai legalitas dalam melaksanakan kegiatan. Namun terkait dengan Ijin Lokasi Perkara A quo harus terbit terlebih dahulu baru kemudian mengurus AMDAL dan selanjutnya Ijin Perkebunan dalam melengkapi semua Persyaratan Administrasi dalam Ijin Lokasi sesuai PERATURAN DAERAH KUTAI KARTANEGARA NOMOR 1 TAHUN 2012 tentang Penetapan Ijin Lokasi Pasal 7 Ayat (1 dan 2), baru melakukan pengurusan ijin berikutnya. Oleh karena itu pemikiran dan anggapan Gugatan Penggugat halaman 7 huruf Ä”adalah terlalu PREMATUR yang sudah terlalu jauh masuk substansi ke Ijin Perkebunan, sedangkan Obyek Sengketa Perkara A quo adalah terkait dengan Penebitan Ijin Lokasi. c. Bahwa Gugatan Penggugat pada halaman 7 Poin (11. B) Tergugat sangat berkeberatan dan tidak beralaskan hukum oleh karena itu patutlah untuk ditolaknya mengingat bahwa Terhadapa Obyek Sengketa Surat Keputusan Bupati Kutai Kartanegara No. 590/525.29/26/A.Ptn tanggal 28 November 2013 tentang Izin Lokasi Untuk Perkebunan Kelapa Sawit PT. AGRO BUMI KALTIM telah sesuai dengan TELAH SESUAI DENGAN PERTAURAN PERUNDANGUNDANGAN, BAIK DARI SEGI KEWENANGAN, PROSEDUR ATAU Halaman 26 dari 72. Putusan No. 07/G/2016/PTUN-SMD

PERSYARATAN, MAUPUN DARI SEGI SUBSTANSUNYA.

Dengan

demikian terhadap terbitnya Obyek Sengketa tidak ada Peraturan yang dilanggar. Bahwa sekali lagi terhadap terbitnya Obyek Sengketa dalam Perkara A quo belum masuk ranahnya ke Perijinan Perkebunan, sehingga Penggugat sangat keliru apabila dikait-kaitkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Negara No. 35 Tahun 2000 tentang Pelaksanaan dan Prosedur Pemberian Ijin Usaha Perkebunan di Kabupaten Kutai. d. Bahwa terhadap terbitnya Obyek Sengketa berupa Surat Keputusan Bupati Kutai Kartanegara No. 590/525.29/26/A.Ptn tanggal 28 November 2013 tentang Izin Lokasi Untuk Perkebunan Kelapa Sawit PT. AGRO BUMI KALTIM seluas 11.600 ha adalah tidak bertentangan dengan Peraturan Menteri Agraria No. 2 Tahun 1999 pasal 5 seperti dalil Penggugat dalam gugatannya. Bahwa masa berlaku terhadap Obyek Sengketa adalah 3 tahun itu sudah sesuai dan tidak bertentangan dengan Peraturan Menteri Agraria No. 2 Tahun 1999 tentang Ijin Lokasi Pasal 5 : Pasal 5 : Ayat (1) Ijin Lokasi diberikan untuk jangka waktu sebagai berikut : a. Ijin Lokasi seluas sampai dengan 25 ha : 1 tahun b. Ijin Lokasi seluas lebih dari 25 s/d 50 ha : 2 tahun c. Ijin Lokasi seluas lebih dari 50 ha : 3 tahun Bahwa oleh karena terhadap luasan Obyek Sengketa berupa Surat Keputusan No. 590/525.29/26/A.Ptn tanggal 28 November 2013 tentang Izin Lokasi Untuk Perkebunan Kelapa Sawit PT. AGRO BUMI KALTIM seluas 11.600 ha jangka waktu 3 tahun adalah sudah sesuai yang mengacu pada peraturan diatas karena dilihat dari luasan adalah sudah memenuhi Peratuuran Menteri Agraria No. 2 Tahun 1999 tentang Ijin Lokasi Pasal 5 . Jadi dengan demikian bahwa dalil Gugatan Penggugat sudah terbantahkan, oleh karena itu sudah tepat apabila gugatan Penggugat ditolak atau setidak-tidaknya Gugatan Penggugat tidak dapat diterima.


14. Bahwa Tergugat dalam menerbitkan Obyek Sengeta berupa Surat Keputusan No. 590/525.29/26/A.Ptn tanggal 28 November 2013 tentang Izin Lokasi Untuk Perkebunan Kelapa Sawit PT. AGRO BUMI KALTIM tidak ada Peraturan yang dilanggar terutama berkaitan dengan Asas-asas Pemerintahan Yang Baik sebagaimana dalam Undang-undang No. 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme; A.

Asas Kepastian Hukum Bahwa terhadap Asas kepastian Hukum ini Tergugat dalam Menerbitkan Obyek Sengketa telah menggunakan Landasan Peraturan Perundang-undangan Kepatutan dan Keadlian dalam setiap Penyelenggaraan Negara; Bahwa terhadap Rekomendasi yang diberikan oleh Aparatur diantaranya adalah Camat dan Para Kepala Desa maupun masyarakat setempat terhadap rencana akan membangun Perkebunan Kelapa Sawit oleh PT. Madu Indah Sejahtera, Rekomendasi adalah bentuk persetujuan tidak menghalang-halangi dan memperbolehkan untuk rencana melakukan kegiatan seperti maksud dan tujuan dari Penggugat, namun demikian Rekomendasi merupakan bukan suatu jaminan dapat atau tidaknya diterbitkan Ijin Lokasi atas Permohonan Penggugat oleh karena kewenangan pemberian Ijin Lokasi ada pada Bupati.

B. Asas Tertib Penyelenggaraan Negara Bahwa Asas Tertib Penyelenggaraan Negara adalah yang menjadi Landasan Ketentuan,

Keserasian

dan

Keseimbangan

dalam

pengendalian

Penyelenggaraan Negara; Bahwa Tergugat dalam menerbitkan Obyek Sengketa telah memenuhi Asas Tertib Penyelenggaraan Negara, terbukti bahwa Surat Permohonan Penggugat yang ditujukan kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara cq. Bagian Administrasi Pertanahan No. 58/MIS-TGR/VII/2013 tanggal 16 September 2013 sudah terjawab berdasarkan Surat Jawaban Tergugat No. 958.1/590/PPT/A.PTN/XI/2013

tanggal

11

Nopember

2013

Perihal

:

“KLARIFIKASI STATUS LAHAN IJIN LOKASI KEBUN”. Halaman 28 dari 72. Putusan No. 07/G/2016/PTUN-SMD

Bahwa Jawaban Tergugat terhadap Permohonan Penggugat sudah terpenuhi jauh sebelum Terbitnya Obyek Sengketa yang diberikan Kepada PT. AGRO BUMI KALTIM surat sudah dijawab dan terkait isi dari Jawaban Tergugat tersebut tentu Penggugat sudah mengerti dan memahami. C. Asas Keterbukaan Bahwa terhadap Asas ini Tergugat selalu memberikan informasi yang benar, jujur dan tidak diskriminatif serta memperhatikan Perlindungan Hak Asasi Pribadi, golongan dan Rahasia Negara; Bahwa terhadap Penerbitan Obyek Sengketa oleh Tergugat adalah terbuka untuk umum artinya bisa diketahui oleh Publik, bagi yang punya kepentingan bagi siapa saja yang serius ingin menanamkan Investasinya di Pemerintah daerah Kabupaten Kutai Kartanegara dalam hal Perkebunan, namun perlu diperhatikan itu semua berdasarkan kemampuan Pemohon sendiri dan Keyakinan Pimpinan terhadap maksud dan tujuan selain syarat administrasi terpenuhi. Bahwa

dengan

adanya

Jawaban

958.1/590/PPT/A.PTN/XI/2013

tanggal

Tergugat 11

dengan

Nopember

surat 2013

No. Perihal

“KLARIFIKASI STATUS LAHAN IJIN LOKASI KEBUN” yang isinya Penggugat sudah mengetahui tentu dengan demikian antara Tergugat dan Penggugat memastikan bahwa tidak ada Hubungan Hukum terhadap diterbitkannya obyek sengketa berupa Surat Keputusan Bupati Kutai Kartanegara No. 590/525.29/26/A.Ptn tanggal 28 November 2013 tentang Ijin Lokasi Untuk Perkebunan Kelapa Sawit PT. AGRO BUMI KALTIM. D. Asas Kecermatan Bahwa Tergugat dalam menerbitkan Obyek Sengketa Surat Keputusan Bupati Kutai Kartanegara No. 590/525.29/26/A.Ptn tanggal 28 November 2013 tentang Ijin Lokasi Untuk Perkebunan Kelapa Sawit PT. AGRO BUMI KALTIM sudah melalui pertimbangan yang cukup dan sangat hati-hati dalam penerbitannya sehingga Penggugat tidak dirugikan; Halaman 29 dari 72. Putusan No. 07/G/2016/PTUN-SMD

Bahwa dengan pertimbangan yang cukup dan penuh kehati-hatian tersebut maka terbitlah Obyek Sengketa, sehingga tidak ada yang merasa dirugikan akibat terbitnya obyek sengketa perkara a quo, justru masyarakat diuntungkan dengan adanya PT. AGRO BUMI KALTIM yang bergerak dibidang perkebunan, dan tentu akan membawa perubahan kehidupan masyarakat lingkar kebun menjadi sejahtera, dengan demikian tidak ada masyarakat yang dirugikan. E. Asas Profesionalisme Bahwa terhadap Penerbitan Obyek Sengketa Surat Keputusan Bupati Kutai Kartanegara No. 590/525.29/26/A.Ptn tanggal 28 November 2013 tentang Ijin Lokasi Untuk Perkebunan Kelapa Sawit PT. AGRO BUMI KALTIM sudah mmelalui Prosedur dan Substansif. Bahwa yang dimaksud Asas Proporsionalitas dalam Asas-asas Umum Pemerintahan Yang Baik menurut konsep hukum administrasi dinamakan “Asas Keseimbangan” (evenredigheidsbegensel/principle of proportionality). Bahwa Asas Kesimbangan, artinya hukuman jabatan yang diberikan kepada seorang pejabat harus terdapat kesimbangan dengan kesalahan. Bahwa pabila asas keseimbangan tersebut dikaitkan dengan dalil-dalil gugatan Posita 9 surat Gugatan Penggugat, jelas menunjukkan ketidakpahaman Penggugat terhadap arti dan makna dari asas keseimbangan, karena dalil-dalil Penggugat hanya mendasarkan pada penerbitan keputusan Tergugat, jadi bukan mengenai keseimbangan hukuman jabatan yang diberikan kepada seorang pejabat. Dengan demikian dalil-dalil Gugatan Posita 9 surat Gugatan Penggugat adalah dalil yang keliru dan tidak beralasan hukum. 15. Bahwa Surat Keputusan Bupati Kutai Kartanegara No. 590/525.29/26/A.Ptn tanggal 28 November 2013 tentang Ijin Lokasi Untuk Perkebunan Kelapa Sawit PT. AGRO BUMI KALTIM diterbitkan berdasarkan prosedur yang benar dan telah melalui tahapan urutan perijinan yang sesuai dengan BERDASARKAN Keputusan Presiden Halaman 30 dari 72. Putusan No. 07/G/2016/PTUN-SMD

Republik Indonesia No. 34 Tahun 2003 Pasal 2 Ayat (1) dan Ayat (2) huruf a tentang Kebijakan Nasional di Bidang Pertanahan Jo PERATURAN DAERAH KUTAI KARTANEGARA NOMOR 1 TAHUN 2012 tentang Penetapan Ijin Lokasi dan Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN) No. 2 Tahun 1999 tentang Ijin Lokasi. Dengan demikian bahwa Tergugat dalam menerbitkan Obyek Sengketa telah tepat dan benar sehingga Sah menurut hukum dan telah sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku. 16. Bahwa Gugatan Penggugat terhadap Penundaan seperti halnya pada poin 14 halaman 9 dengan ini Tergugat kurang sependapat dan menolaknya karena bahwa terhadap Obyek Sengketa telah tepat dan benar sehingga Sah menurut Hukum dan telah sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku sehingga tidak akibat Hukum bagi pihak lain lebih-lebih dapat merugikan Pihak lain. a.

Bahwa PT. AGRO BUMI KALTIM yang telah diberikan Ijin Lokasi berdasarkan

Surat

Keputusan

Bupati

Kutai

Kartanegara

No.

590/525.29/26/A.Ptn tanggal 28 November 2013 sebelum melakukan kegiatan di lapangan mempunyai hak dan kewajiban sesuai dengan PERATURAN DAERAH KUTAI KARTANEGARA NOMOR 1 TAHUN 2012 tentang Penetapan Ijin Lokasi Pasal 10 huruf (a) dan Pasal 11 huruf (a) Pasal 10 : Pemegang Ijin mempunyai Hak sebagai berikut : Huruf (a)

membebaskan dan / atau melepaskan hak Penguasaan / kepemilikan atas tanah dalam areal Ijin Lokasi dari hak dan Kepentingan pihak lain berdasarkan kesepakatan dengan (Pemegang haka tau pihak yang mempunyai kepentingan tersebut dengan cara Pemberian ganti kerugian/santunan, bagi hasil atau bentuk lain yang disepakati.

Pasal 11 : Pemegang Ijin mempunyai Kewajiban sebagai berikut : Huruf (a)

membebaskan dan/atau melepaskan hak penguasaan/kepentingan atas tanah pada areal Ijin Lokasi.

Bahwa berpedoman pada hal tersebut diatas maka Pemegang Ijin Lokasi tidak diperkenankan

untuk

melakukan

kegiatan

termasuk

kegiatan

LAND


CLEARING sebelum melakukan membebaskan dan/atau melepaskan hak penguasaan/kepemilikan atas tanah pada areal Ijin Lokasi. b. Bahwa sudah jelas setelah diberikan Ijin Lokasi berdasarkan Surat Keputusan Bupati Kutai Kartanegara No. 590/525.29/26/A.Ptn tanggal 28 November 2013 berkewajiban untuk membebaskan dan/ atau melepaskan hak penguasaan/ kepemilikan atas tanah pada areal Ijin Lokasi berdasarkan Pasal 10 huruf (a) dan Pasal 11 huruf (a) diatas. c.

Bahwa Obyek Sengketa berupa Surat Keputusan Bupati Kutai Kartanegara No. 590/525.29/26/A.Ptn tanggal 28 November 2013 yang diberikan kepada PT. AGRO BUMI KALTIM tidak bisa dipindah tangankan dan / atau diperjual belikan

yang

mengcu

pada

PERATURAN

DAERAH

KUTAI

KARTANEGARA NOMOR 1 TAHUN 2012 tentang Penetapan Ijin Lokasi Pasal 14 Ayat (3) dan Pasal 15 huruf (c). Pasal 14 Ayat (3) Ijin Lokasi tidak dapat dipindahtangankan kepada pihak lain; Pasal 15 Huruf (c) dipindahtangankan kepada pihak lain tanpa persetujuan Bupati. I. DALAM PENUNDAAN : - Menolak permohonan Penggugat dalam Penundaan. II DALAM EKSEPSI : 1.

Mengabulkan Eksepsi TERGUGAT untuk seluruhnya;

2.

Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima seluruhnya (Niet Onvanklelijke Verklard).

III. DALAM POKOK PERKARA 1. Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya; 2. Menyatakan Sah Surat Bupati Kutai Kartanegara No. 590/525.29/26/A.Ptn tanggal 28 November 2013 tentang Ijin Lokasi Untuk Perkebunan Kelapa Sawit PT. AGRO BUMI KALTIM di Desa Teluk Bingkai, Lamin Pulut dan Lamin Telian Kecamatan Kenohan seluas 11.600 ha. Halaman 32 dari 72. Putusan No. 07/G/2016/PTUN-SMD

3. Menolak mencabut Surat Bupati Kutai Kartanegara No. 590/525.29/26/A.Ptn tanggal 28 November 2013 tentang Ijin Lokasi Untuk Perkebunan Kelapa Sawit PT. AGRO BUMI KALTIM di Desa Teluk Bingkai, Lamin Pulut dan Lamin Telian Kecamatan Kenohan seluas 11.600 ha. 4. Membebankan biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Penggugat.

Atau apabila Majelis Hakim yang memeriksa, memutus dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya ( Ex Aequo et Bono) Menimbang, bahwa terhadap jawaban Tergugat tersebut, Penggugat mengajukan Repliknya tertanggal 26 Mei 2016, dan Tergugat mengajukan Dupliknya tertanggal tertanggal 09 Juni 2016 ; Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat melalui kuasanya telah mengajukan bukti-bukti tertulis berupa foto copy surat - surat yang telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan asli atau foto copynya di persidangan, bukti-bukti surat tersebut diberi tanda P - I sampai dengan P - 28, sebagai berikut : Bukti P - 1

:

Foto Copy Dari Foto Copy Keputusan Bupati Kutai Kartanegara Nomor : 590/525.29/25/A.Ptn tentang Izin Lokasi Untuk Perkebunan Kelapa Sawit PT. Agro Bumi Kaltim di Desa Teluk Bingkai, Lamin Pulut, dan Lamin Telihan Kecamatan Kenohan, tanggal 28 November 2013;

Bukti P - 2

:

Foto Copy Dari Foto Copy Salinan Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT. Madu Indah Sejahtera No. 68 Tanggal 10 Februari 2007 dibuat dihadapan Achmad Dahlan, S.H., Notaris & P.P.A.T. di Samarinda;

Bukti P - 3

:

Foto Copy Sesuai Dengan Aslinya Salinan Akta Perubahan PT. Madu Indah Sejahtera No. 88 Tanggal 22 Desember 2007, dibuat dihadapan Wa’siah, S.H., Sp.N, Notaris & PPAT di Samarinda;


Bukti P - 4

:

Foto Copy Dari Foto Copy Keputusan Menteri Hukum Dan HAM RI No.AHU-16702.AH.01.01.Tahun 2008 Tentang Pengesahan Badan Hukum Perseroan PT. Madu Indah Sejahtera tanggal 04 April 2008;

Bukti P - 5

:

Foto Copy Sesuai Dengan Aslinya Salinan Akta Berita Acara Rapat PT. Madu Indah Sejahtera No. 17 Tanggal 16 Juni 2010 dibuat dihadapan Silvanus Deddy Nugroho, S.H., M.Kn., Notaris di Samarinda;

Bukti P - 6

:

Foto Copy Sesuai Dengan Aslinya Surat Permohonan Ijin Lokasi Untuk Perkebunan Kelapa Sawit PT. Madu Indah Sejahtera Nomor : 07/MIS-TGR/LM/XII/2010 tanggal 02 Desember 2010 ditujukan kepada Bupati Kepala Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara;

Bukti P - 7

:

Foto Copy Sesuai Dengan Aslinya Tanda Terima Surat Permohonan Ijin Lokasi Untuk Perkebunan Kelapa Sawit An. PT. Madu Indah Sejahtera;

Bukti P - 8

:

Foto Copy Sesuai Dengan Aslinya Proposal Pembangunan Perkebunan Kelapa Sawit PT. Madu Indah Sejahtera;

Bukti P - 9

:

Foto Copy Dari Foto Copy Surat Nomor : 25/MIS-TGR/LM/VI/2011 tanggal 07 Juni 2011 Perihal : Permohonan Rekomendasi Untuk Perkebunan Kelapa Sawit, yang ditujukan kepada Bapak Camat Kenohan;

Bukti P - 10

:

Foto Copy Sesuai Dengan Aslinya Rekomendasi Kepala Desa Lamin Pulut Kecamatan Kenohan Nomor : 09.2005/135/DS-LP/XII/2010 tanggal 01 Desember 2010;

Bukti P - 11

:

Foto Copy Sesuai Dengan Aslinya Surat Camat Kenohan, Nomor : 536/013.a/KN-VII/2011 tanggal 06 Juli 2011 Perihal : Rekomendasi Perkebunan Kelapa Sawit An. PT. Madu Indah Sejahtera seluas 18.201 Ha.


Bukti P - 12

:

Foto Copy Sesuai Dengan Aslinya Rekomendasi Kepala Desa Lamin Telihan Kecamatan Kenohan Nomor : 09.2004/174/LT-VIII/2011 tanggal 10 Agustus 2011;

Bukti P - 13

:

Foto Copy Sesuai Dengan Aslinya Rekomendasi Kepala Desa Teluk Bingkai Kecamatan Kenohan Nomor : 09.2006/140/DS-TB/XI/2011 tanggal 15 November 2011;

Bukti P - 14

:

Foto Copy Dari Foto Copy Surat Kepala Dinas Kehutanan Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor : 522.21/3662/DK-II/2011 tanggal 02 Agustus 2011 Perihal : Klarifikasi Status Kawasan;

Bukti P - 15

:

Foto Copy Dari Foto Copy Surat Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah 050/655/SET-BAPP/2011

Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor : tanggal

September

2011

Perihal

:

Klarifikasi Kawasan, yang ditujukan kepada Sdr. Direktur Utama PT. Madu Indah Sejahtera di Tenggarong ; Bukti P - 16

:

Foto Copy Dari Foto Copy Surat Kepala Dinas Perkebunan Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor : 503/491/Peng-XII/2011 tanggal 06 Desember 2011 Perihal : Advis Teknis Permohonan Pembangunan Perkebunan Kelapa Sawit, yang ditujukan kepada Sdr. Direktur Utama PT. Madu Indah Sejahtera di Tenggarong ;

Bukti P - 17

:

Foto Copy Dari Foto Copy Surat Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor :

050.13/944/BAPP-V.11/IX/2013 tanggal 11 September 2013 Perihal : Klarifikasi Kawasan, yang ditujukan kepada Sdr. Direktur Utama PT. Madu Indah Sejahtera di Tenggarong ; Bukti P - 18

:

Foto Copy Sesuai Dengan Aslinya Peta Usulan Lokasi Perkebunan Kelapa Sawit PT. Madu Indah Sejahtera ;

Bukti P - 19

:

Foto Copy Dari Foto Copy Daftar Koordinat Permohonan Ijin Lokasi Usaha Perkebunan Kelapa Sawit PT. Madu Indah Sejahtera ;


Bukti P - 20

:

Foto Copy Sesuai Dengan Aslinya Peta Lampiran Advis Telaahan Penataan Ruang Rencana Perkebunan Kelapa Sawit PT. Madu Indah Sejahtera dari BAPPEDA Kabupaten Kutai Kartanegara ;

Bukti P - 21

:

Foto Copy Dari Foto Copy Peta Telahan Status Kawasan Hutan PT. Madu Indah Sejahtera Dari Dinas Kehutanan kabupaten Kutai Kartanegara;

Bukti P - 22

:

Foto

Copy

Dari

Foto

Copy

Surat

Nomor

:

07/MIS-

TGR/LM/XII/2010 tanggal 02 Desember 2010 Perihal : Permohonan Ijin Lokasi Untuk Perkebunan Kelapa Sawit, yang ditujukan kepada Yth. Ibu Bupati Kepala Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara di Tenggarong; Bukti P - 23

:

Foto Copy Sesuai Dengan Aslinya Surat Nomor : 07/MISTGR/LM/I/2016 tanggal 20 Januari 2016 Perihal : Permohonan Ijin Lokasi Untuk Perkebunan Kelapa Sawit, Bapak Pj. Bupati Kutai Kartanegara di Tenggarong ;

Bukti P - 24

:

Foto Copy Dari Foto Copy Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Nomor 35 Tahun 2000 Tentang Pelaksanaan Dan Prosedur Pemberian izin Usaha Perkebunan Di Kabupaten Kutai;

Bukti P - 25

:

Foto Copy Sesuai Dengan Aslinya Surat Kepala Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Timur Nomor : 525.4/740/PT-II/2014 tanggal 5 Peruari 2014 Perihal : Penolakan Pembangunan Kebun Kelapa Sawit dan HTI, yang ditujukan kepada Kepala Dinas Perkebunan Dan Kehutanan Kabupaten Kutai Kartanegara di Tenggarong ;

Bukti P - 26

:

Foto Copy Dari Foto Copy Surat Gubernur Kalimantan Timur Nomor : 593.41/8264/Pem.Um.C/III/2014 tanggal 14 Maret 2014 Perihal : Penolakan dari Desa Lamin Pulut dan Desa Teluk Bingkai Kecamatan Kenohan terhadap PT. Agro Bumi Kaltim yang bergerak


di bidang Perkebunan Sawit dan HTI, yang ditujukan kepada Bupati Kutai Kartanegara di Tenggarong ; Bukti P - 27

:

Foto Copy Dari Foto Copy Surat Desa Lamin Pulut Kecamatan Kenohan Nomor : 09.2005/01/DS-LP/I/2014 tanggal 2 Januari 2014 Perihal : Penolakan dari Desa Lamin Pulut Terhadap PT. Agro Bumi Kaltim Yang bergerak dibidang Perkebunan Sawit, yang ditujukan kepada Bupati Kutai Kartanegara di Tenggarong ;

Bukti P - 28

:

Foto Copy Dari Foto Copy Surat Desa Teluk Bingkai Kecamatan Kenohan Nomor : 09.2006/05/DS-TB/I/2014 tanggal 07 Januari 2014 Perihal : Penolakan dari Desa Teluk Bingkai Terhadap PT. Agro Bumi Kaltim Yang bergerak dibidang HTI ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya, Tergugat melalui kuasa hukumnya telah mengajukan bukti-bukti tertulis berupa foto copy surat-surat yang telah bermeterai cukup dan telah dicocokan dengan asli atau foto copynya di persidangan, selanjutnya diberi tanda T - 1 sampai dengan T - 41 (kecuali untuk T - 11 tidak diserahkan), sebagai berikut : Bukti T - 1

: Foto Copy Sesuai Dengan Aslinya Surat Keputusan Bupati Kutai Kartanegara Nomor : 590/525.29/26/A.Ptn 28 November 2013, tentang Izin Lokasi Untuk Perkebunan Kelapa Sawit PT. Agro Bumi Kaltim di Desa Teluk Bingkai, Lamin Pulut, dan Lamin Telihan Kecamatan Kenohan ;

Bukti T - 2

: Foto Copy Sesuai Dengan Aslinya Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 1 Tahun 2012 tentang Penetapan Izin Lokasi ;

Bukti T - 3

: Foto Copy Sesuai Dengan Aslinya Kronologis dan Telaahan Berkas PT. Agro Bumi Kaltim oleh Kepala Bagian Administrasi Pertanahan Sekretaris Kabupaten Kutai Kartanegara ;


Bukti T - 4

: Foto Copy Sesuai Dengan Aslinya Surat dari Sekretariat Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara ditujukan kepada Direktur PT. Agro Buni Kaltim Nomor : 248/590/Aptn/IX/2015 tanggal 7 September 2015 Perihal Klarifikasi Ijin Lokasi PT. Agro Bumi Kaltim, yang ditujukan kepada PT. Agro Bumi Kaltim ;

Bukti T - 5

: Foto Copy Sesuai Dengan Aslinya Surat dari Sekretariat Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara ditujukan kepada 1. Pimpinan Perusahaan PT. Agro Bumi Kaltim dan 2. Pimpinan Perusahaan PT. Jhoswa Mahakam Mineral Nomor : 010/590/A.Ptn-PPT/I/2016 tanggal 13 Januari 2016, perihal Realisasi dan Penandatanganan Perjanjian Pemanfaatan Lahan Bersama/PPLB ;

Bukti T - 6

: Foto Copy Sesuai Dengan Aslinya Laporan Staf Subbag PPT ( Penataan dan Penetapan Tanah ) tanggal 9 Oktober 2013 ditujukan kepada Kepala Bagian Administrasi Pertanahan, perihal Peninjauan Lokasi Perkebunan Kelapa sawit PT. AGRO BUMI KALTIM seluas ± 11.600 Ha di Desa Teluk Bingkai, Lamin Pulut, dan Lamin Telihan Kecamatan Kenohan ;

Bukti T - 7

: Foto Copy Sesuai Dengan Aslinya NOTULEN Rapat Tim Terpadu Pelayanan Perizinan Kabupaten Kutai Kartanegara tanggal 06 Nopember 2013 dengan acara Rapat Tim terpadu Permohonan Ijin Lokasi an. PT. Agro Bumi Kaltim Luas ± 11.600 Ha Desa Teluk Bingkai, Lamin Pulut dan Lamin Telihan di Kecamatan Kenohan Kabupaten Kutai Kartanegara;

Bukti T - 8

: Foto Copy Sesuai Dengan Aslinya Surat dari Sekretariat Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara ditujukan kepada Camat Kenohan Nomor : 048/590/A.Ptn/II/2014 tanggal 3 Februari 2014, perihal Pembangunan Perkebunan Kelapa Sawit PT. Agro Bumi Kaltim di Kecamatan Kenohan;

Bukti T - 9

: Foto Copy Dari Foto Copy Surat dari Kementerian Kehutanan Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan Direktorat Pengukuhan Dan Penatagunaan Halaman 38 dari 72. Putusan No. 07/G/2016/PTUN-SMD

Kawasan Hutan ditujukan kepada PT. Agro Bumi Kaltim Nomor : S.830/VII/Kuh-5/2013 tanggal 10 Oktober 2013, hal Hasil analisa fungsi kawasan hutan ; Bukti T - 10 : Foto Copy Sesuai Dengan Aslinya Peta Telaahan Rencana Perkebunan Kelapa Sawit an. PT. Agro Bumi Kaltim di Kabupaten Kutai Kartanegara Provinsi Kalimantan Timur ; Bukti T - 12 : Foto Copy Dari Foto Copy Surat Keputusan Menteri Hukum Dan Hak Asasi

Manusia

Republik

Indonesia

Nomor

:

AHU-

09622.AH.01.01.Tahun 2013, tanggal 28 Februari 2013 Tentang Pengesahan Badan Hukum Perseroan ; Bukti T - 13 : Foto Copy Dari Foto Copy Surat Keterangan Domisili Perusahaan Nomor : 105/-1.824.7/2013 tanggal 13 Februari 2013 dari Kelurahan Setiabudi, Kecamatan Setiabudi Kotamadya Jakarta Selatan Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta ; Bukti T - 14 : Foto Copy Dari Foto Copy Surat Keterangan Terdaftar Nomor : PEM00434/WPJ.04/KP.0203/2013 tanggal 13 Februari 2013 dari Kementerian Keuangan Republik Indonesia Direktorat Jenderal Pajak Kantor Wilayah DJP Jakarta Selatan Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Setiabudi Dua ; Bukti T - 15 : Foto Copy Dari Foto Copy Tanda Daftar Perusahaan Perseroan Terbatas an. Nama Perusahaan Agro Bumi Kaltim , PT tanggal 2 April 2013 ; Bukti T - 16 : Foto Copy Dari Foto Copy Surat dari PT. Agro Bumi Kaltim No.001/ABK-1.1/EKS/XII/2012 tanggal 19 Desember 2012 tentang Permohonan Ijin Lokasi ;


Bukti T - 17 : Foto Copy Sesuai Dengan Aslinya Risalah Pertimbangan Teknis Pertanahan

Dalam

Penerbitan

Izin

Lokasi

Nomor

01/RPT.IL-

64.02.400/XI/2013 tanggal 27 November 2013 ; Bukti T - 18 : Foto Copy Sesuai Dengan Aslinya Peta Pertimbangan Teknis Pertanahan Dalam Rangka Penerbitan Izin Lokasi (Peta Petunjuk Letak Lokasi), tanggal 27 November 2013, Nama Pemohon PT. Agro Bumi Kaltim, Lokasi Desa Lamin Pulut, Lamin Telihan, Kembang Janggut, Kecamatan Kenohan, Kembang Janggut, Kabupaten Kutai Kartanegara ; Bukti T - 19 : Foto Copy Sesuai Dengan Aslinya Peta Pertimbangan Teknis Pertanahan Dalam Rangka Penerbitan Izin Lokasi (Peta Penggunaan Tanah), tanggal 27 November 2013, Nama Pemohon PT. Agro Bumi Kaltim, Lokasi Desa Lamin Pulut, Lamin Telihan, Kembang Janggut, Kecamatan Kenohan, Kembang Janggut, Kabupaten Kutai Kartanegara ; Bukti T - 20 : Foto Copy Sesuai Dengan Aslinya Peta Pertimbangan Teknis Pertanahan Dalam Rangka Penerbitan Izin Lokasi (Peta Gambaran Umum Penguasaan Tanah), tanggal 27 November 2013, Nama Pemohon PT. Agro Bumi Kaltim, Lokasi Desa Lamin Pulut, Lamin Telihan, Kembang Janggut, Kecamatan Kenohan, Kembang Janggut, Kabupaten Kutai Kartanegara ; Bukti T - 21 : Foto Copy Sesuai Dengan Aslinya Peta Pertimbangan Teknis Pertanahan Dalam Rangka Penerbitan Izin Lokasi (Peta Kemampuan Tanah), tanggal 27 November 2013, Nama Pemohon PT. Agro Bumi Kaltim, Lokasi Desa Lamin Pulut, Lamin Telihan, Kembang Janggut, Kecamatan Kenohan, Kembang Janggut, Kabupaten Kutai Kartanegara ; Bukti T - 22 : Foto Copy Sesuai Dengan Aslinya Peta Pertimbangan Teknis Pertanahan Dalam Rangka Penerbitan Izin Lokasi (Peta Kesesuaian Penggunaan Tanah), tanggal 27 November 2013, Nama Pemohon PT. Agro Bumi Halaman 40 dari 72. Putusan No. 07/G/2016/PTUN-SMD

Kaltim, Lokasi Desa Lamin Pulut, Lamin Telihan, Kembang Janggut, Kecamatan Kenohan, Kembang Janggut, Kabupaten Kutai Kartanegara ; Bukti T - 23 : Foto Copy Sesuai Dengan Aslinya Peta Pertimbangan Teknis Pertanahan Dalam Rangka Penerbitan Izin Lokasi (Peta Ketersediaan Tanah), tanggal 27 November 2013, Nama Pemohon PT. Agro Bumi Kaltim, Lokasi Desa Lamin Pulut, Lamin Telihan, Kembang Janggut, Kecamatan Kenohan, Kembang Janggut, Kabupaten Kutai Kartanegara ; Bukti T - 24 : Foto Copy Sesuai Dengan Aslinya Peta Pertimbangan Teknis Pertanahan Dalam Rangka Penerbitan Izin Lokasi (Peta Pertimbangan Teknis Pertanahan), tanggal 27 November 2013, Nama Pemohon PT. Agro Bumi Kaltim, Lokasi Desa Lamin Pulut, Lamin Telihan, Kembang Janggut, Kecamatan Kenohan, Kembang Janggut, Kabupaten Kutai Kartanegara ; Bukti T - 25 : Foto Copy Sesuai Dengan Aslinya Berita Acara Rapat Tim Pertimbangan Teknis Pertanahan Dalam Penerbitan Izin Lokasi Nomor 01/BAR.IL64.02.400/XI/2013, tanggal 18 November 2013 ; Bukti T - 26 : Foto Copy Sesuai Dengan Aslinya Berita Acara Peninjauan Lokasi Pertimbangan Teknis Pertanahan Dalam Penerbitan Izin Lokasi Nomor 01/PL.IL-64.02.400/XI/2013, tanggal 16 November 2013 ; Bukti T - 27 : Foto

Copy Dari

Foto

Copy Laporan

Perkembangan

Kegiatan

Pembangunan Perkebunan Kelapa Sawit PT. Agro Bumi Kaltim tanggal 28 November 2014 ; Bukti T - 28 : Foto Copy Dari Foto Copy Kegiatan Sosialiasasi Kunjungan dinas pemerintahan Kabupaten Kutai Kartanegara, Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Timur dan Community Development tahun 2014 s/d Mei 2015 ;


Bukti T - 29 : Foto Copy Dari Foto Copy Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) Menengah Nomor : 10765-04/PM/1.824.271, dikeluarkan di Jakarta tanggal 19 Maret 2013 dan di pendaftaran ulang tanggal 19 Maret 2018, dari Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil Dan Menengah, Dan Perdagangan Pemerintah Provinsi daerah Khusus Ibukota Jakarta ; Bukti T - 30 : Foto Copy Dari Foto Copy Surat Keterangan Terdaftar Nomor : S3836KT/WPJ.14/KP.0803/2014, tanggal 08 April 2014 dari Kementerian Keuangan Republik Indonesia Direktorat Jenderal Pajak Kanwil DJP Kalimantan Timur KPP Pratama Tenggarong ; Bukti T - 31 : Foto Copy Dari Foto Copy Surat Keputusan Kepala Dinas pendapatan daerah Kabupaten Tenggarong Nomor : 0009273 Tentang Pengukuhan Sebagai Wajib Retribusi Daerah atas nama PT. Agro Bumi Kaltim, tanggal 20 Maret 2014 ; Bukti T - 32 : Foto Copy Dari Foto Copy Keputusan Camat Tenggarong Nomor : 300/211/SK/TRAMTIB-TGR/III/2014 tanggal 18 Maret 2014, Tentang Izin Undang-Undang Gangguan (H.O) atas nama PT. Agro Bumi Kaltim ; Bukti T - 33 : Foto

Copy

Dari

Foto

Copy

LEGALITAS

SIUP

Nomor

:

510.41/784/CAB-PM/XII/2014 tanggal 15 Desember 2014 ; Bukti T - 34 : Foto Copy Dari Foto Copy Surat Keterangan Domisili Nomor : 300151/2004/III/2014 tanggal 14 Maret 2014 atas nama PT. Agro Bumi Kaltim ; Bukti T - 35 : Foto Copy Dari Foto Copy Surat Bupati Kutai Kartanegara Nomor : 678.2/590/A.PTN-PPT/XI/2014 tanggal 26 November 2014 Perihal : Verifikasi izin Lokasi Perkebunan PT. Agro Bumi Kaltim seluas 11.600 Ha yang ditujukan kepada Gubernur Propinsi kalimantan Timur Cq. Ka. Biro Ekonomi di Samarinda ; Halaman 42 dari 72. Putusan No. 07/G/2016/PTUN-SMD

Bukti T - 36 : Foto Copy Dari Foto Copy Surat Sekretariat daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor : 000.138/2835/Adm.Pem. tanggal 1 Desember 2014 Perihal : Klarifikasi Batas Wilayah ditujukan kepada Direktur PT. Agro Bumi Kaltim ; Bukti T - 37 : Foto Copy Dari Foto Copy Surat Keputusan Bupati Kutai Kartanegara Nomor : KAKK/006/KOMPEDAL-KUKAR/IV/2015 tanggal 01 April 2015 Tentang Kelayakan Lingkungan Hidup Rencana Usaha Dan/Atau Kegiatan Perkebunan Dan Pabrik Kelapa Sawit Oleh PT. Agro Bumi Kaltim Di Desa Teluk Bingkai, Desa Lamin Pulut Dan Desa Lamin Telihan Kecamatan Kenohan Kabupaten Kutai Kartanegara Provinsi Kalimantan Timur ; Bukti T - 38 : Foto Copy Dari Foto Copy Surat Keputusan Bupati Kutai Kartanegara Nomor 19 Tahun 2015 tanggal 01 April 2015 Tentang Izin Lingkungan Rencana Usaha Dan/Atau Kegiatan Perkebunan Dan Pabrik Kelapa Sawit Oleh PT. Agro Bumi Kaltim Di Desa Teluk Bingkai, Desa Lamin Pulut Dan Desa Lamin Telihan Kecamatan Kenohan Kabupaten Kutai Kartanegara Provinsi Kalimantan Timur ; Bukti T - 39 : Foto Copy Sesuai Dengan Aslinya Surat Dari Sekretariat Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara yang ditujukan kepada Direktur PT. Madu Indah Sejahtera Nomor : 958.1/590/PPT/A.PTN/XI/2013 tanggal 11 Nopember 2013 Perihal : Klarifikasi Status Lahan Ijin Lokasi Kebun, yang ditujukan kepada Direktur PT. Madu Indah Sejahtera ; Bukti T - 40 : Foto Copy Dari Foto Copy Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Nomor 32 Tahun 2000 Tentang Ijin Lokasi ; Bukti T - 41 : Foto Copy Dari Scan Surat Sekretariat Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor : 525.26/821/PPT/Adm.Ptn tanggal 14 April 2015 Perihal : Penundaan Sementara Ijin Lokasi Baru Lahan Perkebunan Halaman 43 dari 72. Putusan No. 07/G/2016/PTUN-SMD

Kelapa Sawit yang ditujukan Kepada Kepala Badan Pelayanan Perijinan Terpadu (BP2T), di Tenggarong; Menimbang bahwa selain mengajukan alat bukti surat, Penggugat mengajukan 3 (tiga) orang saksi masing - masing atas nama : 1. SURIANTO, Kewarganegaraan Indonesia, Tempat, tanggal lahir Ketapang, 09-081974, Jenis Kelamin Laki-laki, Agama Kristen Protestan, Pekerjaan Swasta, Alamat Lamin Pulut RT. 001, Desa Lamin Pulut, Kecamatan Kenohan Kabupaten Kutai Kartanegara, Provinsi Kalimantan Timur, yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut : - Bahwa Saksi menjabat sebagai Kepala Desa Lamin Pulut dari tahun 2008 s/d. tahun

20013 ; - Bahwa Saksi diperlihatkan bukti P -10, Saksi betul pernah membuatnya tahun 2010 ; - Bahwa Saksi menceritakan secara singkat awal-awal Rekomendasi yang dikeluarkan oleh Saksi, awalnya pihak perwakilan dari PT. Madu Indah Sejahtera mendatangi Saksi di Kantor Kepala Desa selanjutnya terjalin komunikasi, dan pihak dari PT. Madu Indah Sejahtera menceritakan ada visi dan misi yang jelas sehingga Saksi membuatkan Rekomendasi ; - Bahwa Saksi tidak langsung membuatkan rekomendasi tersebut, melalui rapat dengan masyarakat ; - Bahwa Saksi mengatakan ada 3 (tiga) kali rapat, pertama tidak ingat dalam sebulan Saksi berturut-turut melakukan rapat selanjutnya setelah ada kesepakatan dengan warga Desa Lamin Pulut barulah dibuatkan rekomendasi ; - Bahwa Saksi menyatakan rapat dihadiri 3 (tiga) Desa yaitu Desa Lamin Pulut, Desa Telihan dan Desa Teluk Bingkai ; - Bahwa Saksi menyatakan ada dibuatkan Berita Acara Rapat ; - Bahwa setelah rapat Saksi pernah ke lokasi hanya dengan staf desa ; - Bahwa Saksi menjabat terakhir Februari 2013 ; Halaman 44 dari 72. Putusan No. 07/G/2016/PTUN-SMD

- Bahwa Saksi mengetahui dari masyarakat satu bulan yang lalu ada penyegelan ; - Bahwa Saksi menyatakan masyarakat tahu bahwa lahan yang disegel itu lahan PT. Agro

Bumi Kaltim, dan masyarakat tahunya hanya PT. Madu Indah Sejahtera ; -

Bahwa Saksi menyatakan tidak tahu penyegelannya karena apa, karena tahunya dari masyarakat ;

-

Bahwa Saksi menyatakan proses PT. Madu Indah Sejahtera untuk mengajukan Rekomendasi satu bulan ;

-

Bahwa Saksi menyatakan ya, surat Rekomendasi itu ditindak lanjuti ke Kecamatan ;

-

Bahwa Saksi telah mengeluarkan Rekomendasi untuk PT. Madu Indah Sejahtera, tidak ada syarat-syarat diterbitkannya Rekomendasi untuk PT. Madu Indah Sejahtera ; - Bahwa Saksi menyatakan visi dan misi dari PT. Madu Indah Sejahtera, Warga akan mendapatkan kebun plasma, dan setiap orang yang sakit akan dibantu (masyarakat sekitar) ; - Bahwa kesepakatan perihal kebun plasma masyarakat menyetujui karena akan meningkatkan perekonomian masyarakat ; - Bahwa Saksi menyatakan realisasi kesepakatan kebun plasma ada pembagian yang terdiri dari 20 % milik warga, dan 80 % milik perusahaan ; - Bahwa pada saat Saksi mengeluarkan Rekomendasi, ada koordinasi dengan Camat

setempat dan ditandatangani oleh Camat ; - Bahwa Saksi ada mendatangi Camat setempat, dan Camat ada mengeluarkan Rekomendasi ; - Bahwa Saksi menjabat terakhir kali tahun 2013 ; - Bahwa Saksi menyatakan, selain dari PT. Madu Indah Sejahtera, tidak ada perusahaan lain yang mengajukan permohonan ; - Bahwa Saksi menyatakan dari PT. Agro Bumi Kaltim tidak ada mengajukan permohonan ; - Bahwa Saksi menyatakan masyarakat tidak tahu bahwa PT. Agro Bumi Kaltim mengajukan permohonan ;


- Bahwa Saksi menyatakan ya, masyrakat keberatan dengan PT. Agro Bumi Kaltim dan menyegel lokasi ; - Bahwa Saksi menyatakan yang dikerjakan oleh PT. Agro Bumi Kaltim pembibitan kelapa sawit ; - Bahwa Saksi menyatakan dari PT. Agro Bumi Kaltim ada menyampaikan dengan masyarakat sehingga masyarakat menyetop kurang lebih satu bulan yang lalu ; - Bahwa Saksi tinggal di Desa Lamin Pulut ; - Bahwa Saksi tidak tahu PT. Agro Bumi Kaltim mensosialisasikan dengan warga ; - Bahwa Saksi menyatakan Rekomendasi itu bersifat wajib bagi suatu perusahaan yang ingin berinvestasi di wilayah saksi ; - Bahwa Saksi mengatakan benar ada rapat dan mengecek ke lapangan tanpa perwakilan dari PT. Madu Indah Sejahtera ; - Bahwa Saksi mengetahui persis lokasinya sedangkan tidak ada perwakilan dari PT. Madu Indah Sejahtera, karena ada petanya yang diberikan oleh PT. Madu Indah Sejahtera ; - Bahwa Saksi mengecek ke lokasi tidak ada melibatkan pihak dari aparat keamanan, polsek, koramil dan pihak perusahaan ; -

Bahwa Saksi menyatakan dilakukan penyegelan oleh masyarakat terhadap PT. Agro Bumi Kaltim karena tidak ada kejelasan ;

- Bahwa Saksi menyatakan syarat-syarat Rekomendasi hanya persetujuan dari masyarakat; 2. APITSON, Kewarganegaraan

Indonesia, Tempat, tanggal lahir Berambai, 05-01-

1975, Jenis Kelamin Laki-laki, Agama Kristen Protestan, Pekerjaan Perangkat Desa, Alamat Lamin Pulut RT. 003, Desa Lamin Pulut, Kecamatan Kenohan Kabupaten Kutai Kartanegara, Provinsi Kalimantan Timur, telah memberikan keterangan dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :


- Bahwa Saksi ketahui dipanggil dipersidangan masalah ketidak jelasan PT. Agro Bumi Kaltim tidak memiliki ijin yang lengkap ; - Bahwa Saksi pernah mengikuti rapat dengan PT. Madu Indah Sejahtera ; - Bahwa Saksi mengikuti rapat dengan PT. Madu Indah Sejahtera tiga kali antara tahun 2009 ; - Bahwa Saksi menyatakan hal yang dirapatkan pada saat itu bantuan air bersih, bantuan terhadap orang sakit dan pembagian hasil plasma 80 : 20 ; - Bahwa Saksi menyatakan yang menyampaikan dari PT. Madu Indah Sejahtera adalah Ibu tapi tidak tahu namanya karena sudah lama ; - Bahwa Saksi menyatakan selain dari PT. Madu Indah Sejahtera ada dari Kecamatan ; - Bahwa seingat Saksi yang hadir pada rapat itu banyak, hampir satu desa ; - Bahwa Saksi menyatakan rapat itu dilaksanakan di Kantor Desa Lamin Pulut. - Bahwa Saksi menjabat sebagai BPD (Badan Permusyawaratan Desa ) sejak tahun 2009

s.d. sekarang ; - Bahwa Saksi kenal dengan SURIANTO, mantan Kepala Desa Lamin Pulut ; - Bahwa

jabatan Saksi di BPD (Badan Permusyawaratan Desa ) Wakil Ketua BPD

(Badan Permusyawaratan Desa ) ; - Bahwa Saksi menyatakan ketika ada Rekomendasi dari Kepala Desa, ada konsultasi dengan BPD (Badan Permusyawaratan Desa ) ; - Bahwa Saksi melihat adanya kegiatan pembibitan di desa saksi bulan Januari 2016, sebelum itu tidak ada kegiatan kelapa sawit ; - Bahwa Saksi mengetahui bahwa kegiatan itu bukan dilakukan oleh PT. Madu Indah Sejahtera sejak penyegelan ; - Bahwa saksi bisa memastikan bahwa bantuan kesehatan itu dari PT. Madu Indah Sejahtera dari Kepala Desa yang lama menyalurkan kepada masyarakat ( dari tahun 2009 s.d. tahun 2013 ) ; - Bahwa Saksi menyatakan mulai tahun 2013, bantuan kesehatan itu tidak ada lagi berjalan ;


- Bahwa Saksi ceritakan kronologis masyarakat menyegel perusahaan sawit PT. Agro Bumi Kaltim karena tidak ada kejelasan ke masyarakat ; -

Bahwa Saksi menyatakan yang mengkoordinir terhadap penyegalan PT. Agro Bumi Kaltim, kesepakatan seluruh masyarakat karena harus ditindak lanjuti perkebunan kelapa sawit ;

- Bahwa Saksi menyatakan sudah melakukan tindakan administratif seperti mengirimkan surat ke Kepala Dinas, ke Bupati terkait adanya perkebunan kelapa sawit yang tidak sesuai dengan aspirasi masyarakat ; - Bahwa Saksi menyatakan surat sudah ditembuskan ke Bupati Kutai Kartanegara ; -

Bahwa Saksi sebagai anggota BPD (Badan Permusyawaratan Desa) sejak tahun 2001, Saksi tinggal di Desa Lamin Pulut sejak tahun 2001 ;

- Bahwa Saksi menyatakan pada saat rapat dengan PT. Madu Indah Sejahtera, yang hadir dari masyarakat lebih dari 30 orang ; - Bahwa Saksi menyatakan pada saat PT. Madu Indah Sejahtera meminta persetujuan Rekomendasi dari Kepala Desa setempat kesepakatan yang terjadi sehingga PT. Madu Indah Sejahtera diberikan Rekomendasi, karena ada kesepakatan perusahaan dan warga mengenai pembagian plasma, perusahaan menyanggupi untuk menyediakan air bersih dan untuk bantuan pengobatan bagi orang sakit. Cuma yang terealisasi bantuan pengobatan bagi orang sakit ; - Bahwa Saksi tidak tahu ternyata yang melakukan kegiatan PT. Agro Bumi Kaltim bukan dari PT. Indah Madu Sejahtera ; - Bahwa Saksi ingat terjadi penyegelan terhadap PT. Agro Bumi Kaltim tanggal 06 April 2016 ; -

Bahwa Saksi menyatakan tidak ada PT. Agro Bumi Kaltim melakukan sosialisasi dengan masyarakat ;

- Bahwa Saksi menanyakan kepada Kepala Desa mengapa PT. Agro Bumi Kaltim yang melakukan aktifitas, dan Kepala Desa mengatakan tidak tahu ; - Bahwa Saksi menyatakan ± 50 (lima puluh) orang yang melakukan penyegelan terhadap PT. Agro Bumi Kaltim ; Halaman 48 dari 72. Putusan No. 07/G/2016/PTUN-SMD

- Bahwa Saksi menyatakan hanya Kepala Adat ; - Bahwa Saksi menyatakan sampai sekarang masyarakat dan Kepala Desa tidak menyetujui adanya kegiatan dari PT. Agro Bumi Kaltim ; - Bahwa Saksi menyatakan tidak ada kesepakatan antara PT. Agro Bumi Kaltim dengan masyarakat seperti halnya kesepakatan masyarakat dengan PT. Madu Indah Sejahtera ; - Bahwa Saksi menyatakan sekarang kegiatan PT. Agro Bumi Kaltim pembibitan dan membuka lahan ; - Bahwa Saksi menyatakan masyarakat melakukan penyegelan terhadap PT. Agro Bumi Kaltim selama 4 ( empat ) hari ; - Bahwa Saksi menyatakan ada aparat saat pembukaan penyegelan itu, saksi tidak melihat pada saat pembukaan penyegelan ; - Bahwa Saksi tidak ada dipanggil oleh PT. Agro Bumi Kaltim setelah itu ; - Bahwa Saksi menyatakan masyarakat takut dengan aparat setelah melakukan pembukaan penyegelan ; 3. WALMANSYAH, Kewarganegaraan Indonesia, Tempat, tanggal lahir Pulau Pinang, 24-08-1967, Jenis Kelamin Laki-laki, Agama Kristen Protestan, Pekerjaan, Wiraswasta, Alamat Desa Teluk Bingkai, RT.003, Kecamatan Kenohan Kabupaten Kutai Kartanegara, Provinsi Kalimantan Timur, telah memberikan keterangan dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut: - Bahwa Saksi menceritakan yang Saksi ketahui dengan PT. Madu Indah Sejahtera, yaitu masalah Rekomendasi yang diberikan kepada PT. Madu Indah Sejahtera ; - Bahwa Rekomendasi itu diberikan Saksi tanggal 15 Nopember 2011; - Bahwa Saksi menyatakan Rekomendasi tentang PT. Madu Indah Sejahtera mau berinvestasi di Desa Teluk Bingkai ; - Bahwa Saksi menjabat Kepala Desa Teluk Bingkai sejak tahun 2007 s.d. tahun 2013, Saksi sekarang tinggal di Desa Teluk Bingkai ;


- Bahwa Saksi menyatakan luas wilayah keseluruhan Desa Teluk Bingkai ± 18.000 Hektar ; - Bahwa Saksi menyatakan ya, luas keseluruhan Desa Teluk Bingkai yang diajukan ijin lokasi oleh PT. Madu Indah Sejahtera ; - Bahwa Saksi menyatakan ya, sebelum Saksi menjadi Kepala Desa bahwa Kepala Desa sebelumnya adalah kakak Saksi ; - Bahwa Saksi tahu yang menjabat Kepala Desa Teluk Bingkai dari tahun 2013 s.d. sekarang Pak Jus ; - Bahwa Saksi menyatakan tepatnya terakhir menjabat Agustus 2013 ; - Bahwa Saksi menyatakan setelah mengeluarkan Rekomendasi, belum ada kegiatan lanjutan yang dilakukan oleh PT. Madu Indah Sejahtera di wilayah Desa Teluk Bingkai ; - Bahwa Saksi menyatakan masalah pengobatan itu setelah Rekomendasi ; - Bahwa Saksi menyatakan tidak ada dari PT. Madu Indah Sejahtera membuat sebuah kantor atau perwakilan di Desa Teluk Bingkai ; - Bahwa Saksi menyatakan warga ketika menghubungi PT. Madu Indah Sejahtera melalui komunikasi saja ; - Bahwa Saksi mengetahui adanya kegiatan pengobatan yang dilakukan oleh PT. Madu Indah Sejahtera dari warga secara lisan, dan setelah jaman Kepala Desa yang baru setelah Agustus 2013 ; - Bahwa Saksi pernah mendengar terjadi penolakan oleh warga terhadap PT. Agro Bumi Kaltim ; - Bahwa Saksi menyatakan tindakannya seperti sempat kelapangan oleh tokoh-tokoh masyarakat ; - Bahwa Saksi tidak ingat kapan terjadi penolakan oleh warga terhadap PT. Agro Bumi Kaltim ; - Bahwa Saksi ketahui sekarang ada kegiatan PT. Agro Bumi Kaltim di wilayah Desa Telihan dan Desa Lamin Pulut, dan tidak berada di wilayah Desa Teluk Bingkai ; - Bahwa Saksi menyatakan Pertimbangan Tehnis sama dengan Advis Tehnis ; Halaman 50 dari 72. Putusan No. 07/G/2016/PTUN-SMD

- Bahwa benar Saksi mantan Kepala Desa Teluk Bingkai Kecamatan Kenohan ; - Bahwa Saksi diperlihatkan Bukti P-13, benar saksi yang merekomendasikan ; - Bahwa yang menjadi dasar Saksi mengeluarkan Rekomendasi adalah persetujuan dari masyarakat, dan program-program yang ditawarkan oleh PT. Madu Indah Sejahtera seperti kalau mereka bisa beroperasi seperti pendidikan, kesehatan, air bersih. Sehingga masyarakat mendesak agar segera mengeluarkan Rekomendasi dan saksi termasuk yang paling terakhir mengeluarkan Rekomendasi dibanding 2 (dua) desa yang lain. Dan saksi sempat menanyakan kepada kakak Saksi (Mantan Kepala Desa Teluk Bingkai) apakah ada perusahaan lain yang pernah diberikan Rekomendasi selain PT. Madu Indah Sejahtera, dijawab kakak Saksi tidak ada. Sehingga Saksi berani memberikan Rekomendasi ; - Bahwa Saksi menyatakan perwakilan dari PT. Madu Indah Sejahtera yang bertemu dengan saksi sewaktu mengajukan permohonan Rekomendasi Ibu Hj. NAFSIAH, selaku Direktur PT. Madu Indah Sejahtera ; - Bahwa sebelum Saksi mengeluarkan rekomendasi, waktu itu ada pertemuan singkat warga dengan perusahaan ; - Bahwa Saksi menyatakan hasil pertemuan warga dengan pihak perusahaan warga masyarakat sangat menerima dengan baik ; - Bahwa Saksi menyatakan ada komitmen-komitmen dari perusahaan (PT. Madu Indah Sejahtera) seperti air bersih, kesehatan ; - Bahwa setahu Saksi, komitmen-komitmen tersebut belum direalisasikan oleh PT Madu Indah Sejahtera ; - Setahu Saksi, setelah Saksi tidak menjabat lagi hanya biaya pengobatan masyarakat sebagaian sudah terealisasi oleh PT Madu Indah Sejahtera ; - Bahwa Saksi tidak tahu PT. Agro Bumi Kaltim yang berencana beraktifitas di lokasi Desa Teluk Bingkai Kecamatan Kenohan ; - Bahwa selama Saksi menjabat tidak ada dari PT. Agro Bumi Kaltim mengajukan permohonan Rekomendasi ; Halaman 51 dari 72. Putusan No. 07/G/2016/PTUN-SMD

- Bahwa Rekomendasi ini wajib bagi setiap perusahaan yang melakukan aktifitas di desa Saksi, selama Saksi menjabat dari tahun 2007 s.d. tahun 2013 ; - Bahwa Saksi tidak tahu kegiatan PT. Agro Bumi Kaltim di lokasi Desa Teluk Bingkai ; - Bahwa Saksi menyatakan ada protes warga terhadap PT. Agro Bumi Kaltim ; - Bahwa Saksi diperlihatkan Bukti P-28, Saksi mengetahui Penolakan dari Desa Teluk Bingkai Terhadap PT. Agro Bumi Kaltim ; - Bahwa yang Saksi tahu mengapa warga menolak PT. Agro Bumi Kaltim yang berencana melakukan aktifitas di lokasi Desa Teluk Bingkai bahwa warga hanya mengetahui PT. Madu Indah Sejahtera ; - Bahwa betul Saksi mengetahui isu bahwa PT. Madu Indah Sejahtera yang mengajukan rekomendasi sedangkan PT. Agro Bumi Kaltim tidak sama sekali ; - Bahwa Saksi menyatakan betul, Permohonan Status Tata Ruang dari KBK menjadi KBNK atau APL, PT. Madu Indah Sejahtera yang mengurus dan bukan PT. Agro Bumi Kaltim yang mengurus ; - Bahwa Saksi menyatakan tidak adanya kegiatan PT. Agro Bumi Kaltim di wilayah Desa Teluk Bingkai, adanya penolakan oleh warga ; - Bahwa selama Saksi menjabat, PT. Agro Bumi Kaltim tidak pernah melakukan kegiatan disana ; - Bahwa Saksi tidak pernah melihat sosialisasi PT. Agro Bumi Kaltim di Pemerintah Daerah dan undangan lainnya ; - Bahwa Saksi tidak tahu berapa luasan yang dimohonkan PT. Agro Bumi Kaltim di Desa Teluk Bingkai ; - Bahwa sewaktu Saksi masih menjabat sebagai Kepala Desa (antara tahun 2007 s.d tahun 2013) ada 4 (empat) PT yang masuk di Desa Teluk Bingkai, yaitu : 1. PT. Sinar Mas 2. PT. Tunas Prima Sejahtera. 3.PT. Yoshua Batubara. 4.PT. Madu Indah Sejahtera ; - Bahwa Saksi mengatakan Rekomendasi wajib, itu sudah menjadi ketentuan di Desa, bahwa setiap ada perusahaan yang berinvestasi tentunya harus mendapatkan Rekomendasi dari Kepala Desa, dan itu menjadi wajib;


- Bahwa Saksi tidak tahu yang dimohonkan saat itu oleh PT. Agro Bumi Kaltim lahan masyarakat ; - Bahwa setahu Saksi, tidak ada disana diluar lahan masyarakat status kawasan ; - Bahwa Saksi menyatakan dasar menerbitkan Rekomendasi adalah dukungan warga, semua warga sudah pasti mendukung sepenuhnya PT. Madu Indah Sejahtera ; - Bahwa Saksi menyatakan perolehan lahan masyarakat itu dari hutan yang digarap oleh masyarakat kemudian menjadi blukar dan sudah digarap oleh masyarakat dan sudah ada tuannya ; - Bahwa Saksi menyatakan luasnya yang dimohonkan oleh PT. Madu Indah Sejahtera ± 18.000 Hektar ; - Bahwa Saksi tidak tahu bahwa PT. Madu Indah Sejahtera mengajukan permohonan ke Pemerintah Daerah ; - Bahwa Saksi tidak pernah dengar bahwa PT. Madu Indah Sejahtera melakukan permohonan tidak ditindak lanjuti ; - Bahwa Saksi menyatakan

PT. Madu Indah Sejahtera dalam hal mengajukan

permohonan dalam luasan yang Saksi sebutkan tadi itu masuk kawasan lahan masyarakat ; - Bahwa Saksi tidak tahu program PT. Madu Indah Sejahtera selanjutnya setelah Rekomendasi ; - Bahwa Saksi tidak ada melihat kegiatan oleh PT. Agro Bumi Kaltim di wilayah Desa Teluk Bingkai ; Menimbang, bahwa selain mengajukan alat bukti surat, Tergugat mengajukan 1 (satu) orang saksi; SETIANTO NUGROHO AJI, S.H., M.Si., Kewarganegaraan Indonesia, Tempat, tanggal lahir Karang Anyar, 27-10-1967, Jenis Kelamin Laki-laki, Agama Islam, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil (PNS), Alamat Jl. Pesut Gg. Betutu, RT.020, Kelurahan Timbau, Kecamatan Tenggarong, Kabupaten Kutai Kartanegara, Halaman 53 dari 72. Putusan No. 07/G/2016/PTUN-SMD

Provinsi Kalimantan Timur, yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut : - Bahwa Saksi bekerja di Sekretariat Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara ; - Bahwa Saksi mulai bekerja tahun 2004 s.d. sekarang ; - Bahwa Saksi diperlihatkan Bukti T-1, Saksi pernah melihat ; - Bahwa Saksi menceritakan sehingga terbitnya SK ini (vide Bukti T-1), Saya dari Tim

Perijinan yang mulai dibentuk tahun 2010 merujuk kepada hasil himbauan dari UKP4 (Unit Kerja Presiden Bidang Pengawasan dan Pengendalian Pembangunan) yang selalu meevaluasi perijinan tambang dan perkebunan, karena banyak ijin tambang yang tidak ada aktifitas dilapangan dan juga ijin perkebunan yang dilakukan oleh investor-investor /”bodong”. Pemda sangat berhati-hati mulai tahun 2010. Tidak serta merta setiap perijinan itu dikabulkan. Ada banyak ratusan ijin tambang dan berpuluh-puluh ijin perkebunan tetapi hanya 1 dan 2 saja sejak tahun 2010 dan tahun 2015 setop perijinan dan ada putusan tertulis di tahun 2015. Sejak tahun 2010 kita sangat selektif dalam ijin perkebunan. Ijin perkebunan selain syarat administrasi juga dilakukan investigasi apakah pemohon benar-benar mampu secara menegerial dan secara permodalan. Apakah investor ini pemain perkebunan yang asli, karena Pemda berkali-kali kecolongan ijin tersebut terbit kepada Calo, yang kemudian ijin itu dijual kembali pada investor atau pihak - pihak yang akan mengusahakan. Karena itu sebelum sampai pada penerbitan ijin lokasi, secara administrasi kita teliti dan syarat yang paling penting adalah syarat tehnis diantaranya Klarifikasi Tata Ruang dari Bapedda dan Advis Pertanahan dari BPN. Yang kita jadikan pedoman untuk menghindari permasalahan dikemudian hari. Juga dibuktikan bahwa untuk pekebun ini benar-benar pemain perkebunan yang memiliki usaha-usaha perkebunan yang memerlukan modal yang sangat besar misalnya


1 hektar harus dengan modal ± Rp. 49.000.000,- (empat puluh sembilan juta rupiah) sehingga harus memiliki modal miliaran rupiah. Terkait dengan PT. Agro Bumi Kaltim memang ya kami ikut dalam Tim tersebut, ada permohonan di bulan Agustus 2013 di wilayah lokasi Desa Lamin Pulut, Lamin Telihan dan Teluk Bingkai Kecamatan Kenohan. Pada areal tersebut statusnya sebelumnya kawasan hutan, dan di bulan Agustus tersebut ada Keputusan Kementerian Kehutanan Nomor 554 yang merubah status kawasan tersebut dari kawasan hutan KBK (Kawasan Budidaya Kehutanan) menjadi kawasan APL (Areal Penggunaan Lain) adalah areal bukan kawasan hutan yang menjadi kewenangan Bupati. Adanya permohonan dari PT Agro Bumi Kaltim setelah kita melakukan penelitian dan kita cek adanya kantor, riwayat perusahaan tersebut tinggal kita buktikan bahwa perusahaan -perusahaan hutan sudah punya perkebunan dan pabrik di Kutai Timur dan di perbatasan Berau kemudian kita melapor ke Bupati, pengusaha-pengusaha yang memiliki latar belakang yang sudah berkebun tolong ditindak lanjuti. Kemudian kita cek syarat administrasi dan syarat tehnis dari BPN dimajukanlah dalam Rapat Tim Ijin Lokasi. Kemudian terbitlah Ijin Lokasi di bulan Nopember 2013 seluas ± 11.000 (sebelas ribu) sekian Hektar yang ditandatangani oleh Bupati Kutai Kartanegara. Dalam rangka penerbitan ijin pertambangan maupun ijin perkebunan tidak hanya syarat administrasi saja tetapi juga syarat-syarat tehnis dan juga keyakinan Tim dan Pimpinan bahwa yang bersangkutan mampu untuk melanjutkan ijin tersebut ; - Bahwa Saksi saat ini masih menjabat sebagai Kabag Administrasi Pertanahan ; - Bahwa Saksi menyatakan biasanyaIjin Lokasi dulu ; - Bahwa Saksi menyatakan apabila dilakukan IUP terlebih dahulu tidak bisa ; - Bahwa Saksi menyatakan Tidak pernah terjadi seperti itu, harus ijin lokasi dulu baru AMDAL kemudian IUP ;


- Bahwa Saksi menyatakan Kebijakan Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara bahwa tahun 2009 sudah selektif menerbitkan ijin dan di tahun 2015 sudah benar-benar tidak mengeluarkan ijin, sudah dikeluarkan peraturan berupa Surat Edaran ; - Bahwa Saksi menyatakan wilayah PT. Agro Bumi Kaltim masuk di wilayah kawasan non kehutanan ada syarat administrasi dan syarat tehnis, syarat administrasi meliputi proposal, ho, dan terkait perusahaan kalau syarat tehnis terkait informasi lahan ; - Bahwa Saksi menyatakan ada Surat Keputusan tanggal 2 Agustus 2013 terkait perubahan dari KBK menjadi KBNK, tahun 2013 ; - Bahwa Saksi menyatakan permohonan PT. Agro Bumi Kaltim Agustus 2013. Setelah status kawasannya berubah (sudah KBNK) ; - Bahwa Saksi menyatakan terkait Perda Nomor 1 Tahun 2012, Pergubnya belum terbit sampai sekarang ; - Bahwa Saksi menyatakan permohonan ijin PT. Agro Bumi Kaltim lokasinya masuk Kawasan Budidaya Non Kehutanan (APL)

yang menjadi kewenangan Pemerintah

Daerah ; - Bahwa Saksi menyatakan kriteria terkait proses permohonan ijin lokasi 1. Status kawasan harus APL sudah menjadi kewenangan Pemerintah Daerah. 2. Klarifikasi Tata Ruang, harus dinyatakan zona peruntukan perkebunan atau zona peruntukan pertanian lahan kering. 3. Syarat-syarat administrasi. 4. Syarat-syarat tehnis. 5. Diyakini yang bersangkutan mampu secara managerial, financial, mengelola dan mendapat dukungan dari masyarakat ; - Bahwa seingat Saksi, pernah PT. Madu Indah Sejahtera mengajukan permohonan ijin

lokasi tahun 2010 tapi kawasan tersebut masih status kawasan kehutanan ; - Bahwa Saksi diperlihatkan Bukti T- 39, benar ini merupakan jawaban dari Pemerintah Daerah sewaktu itu menjabat sebagai Kabag. Administrasi Pertanahan ;


-

Bahwa Saksi menyatakan dalam penerbitan ijin lokasi itu dalam Perda tidak wajib diperlukan Rekomendasi dari Perangkat Desa, Lurah, Camat atau perangkat lainnya, pemegang wewenang untuk mengeluarkan ijin adalah Kepala Daerah/Bupati ;

-

Bahwa Saksi menyatakan terkait ijin lokasi yang mempunyai kewenangan memberikan telahaan terhadap lahan itu cocok untuk ijin lokasi Itu diberikan Advis Tehnis dari 3 (tiga) instansi, yaitu : 1. Dari Bapedda bagian Tata Ruang. 2. Dari BPN mengenai klarifikasi informasi pertanahan secara keseluruhan. 3. Dari Bagian Administrasi Pertanahan mengenai Advis Tehnis penggunaan tanah dan lokasi perijinan sehingga tidak tumpang tindih ;

- Bahwa Saksi menyatakan Dinas Perkebunan tidak ada hubungannya memberikan pertimbangan hukum terhadap ijin lokasi, Advis Tehnis hanya yang terkait dengan pertanahan. Advis Tehinis perkebunan diperlukan untuk terbitnya IUPnya setelah ada ijin lokasi ; - Bahwa Saksi menyatakan progress PT. Agro Bumi Kaltim terhadap sudah terbitnya ijin lokasi, PT. Agro Bumi Kaltim sudah ada aktifitas di lapangan, sudah ada pembibitan, ijin AMDAL sudah selesai, IUP sudah keluar dan sekarang sudah Land Clearing ; -

Bahwa Saksi menyatakan Tim Terpadu itu terdiri dari yang Ketuanya adalah Kepala Badan Pelayanan Perijinan Terpadu, Sekretaris dari Badan Pelayanan Perijinan Terpadu, kemudian dari bagian pemerintahan, Bagian Hukum, Bagian Pertanahan, Dinas Perhubungan, Dinas Perkebunan, Dinas Pertambangan, Dinas Kehutanan dan Bapedda;

-

Bahwa Saksi menyatakan tahun 2010 ada Tim Terpadu, Perda Ijin Lokasi Nomor 32 Tahun 2000 ;

- Bahwa Saksi menyatakan ya, apabila ada permohonan Ijin Lokasi tahun 2010 masih menggunakan Perda Ijin Lokasi Nomor 32 Tahun 2000 ; - Bahwa Saksi menyatakan Perda tersebut masih Kutai ; -

Bahwa Saksi diperlihatkan Bukti P-24, Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Nomor 35 Tahun 2000 Tentang Pelaksanaan Dan Prosedur Pemberian Izin Usaha Perkebunan Di Halaman 57 dari 72. Putusan No. 07/G/2016/PTUN-SMD

Kabupaten Kutai, Saksi menyatakan Beda, kalau Perda IUP Nomor 35 tahun 2000 sedangkan Perda Ijin Lokasi Nomor 32 Tahun 2000 ; - Bahwa Saksi selaku Tim, Saksi mengetahui Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Nomor 35 Tahun 2000 Tentang Pelaksanaan Dan Prosedur Pemberian Izin Usaha Perkebunan Di Kabupaten Kutai ; -

Bahwa Saksi sebagai Tim, jangka waktu permohonan itu harus dijawab baik ditolak maupun diterima sebenarnya tidak menjadi kewajiban, Dalam Perda Nomor 32 Tahun 2000 tidak diatur, tetapi menjadi kebiasaan didalam Tim sejak tahun 2009 diluar dari KP4 kita melakukan penelitian awal dulu sebelum berkas diajukan rapat dalam Tim. Jadi tidak semua permohonan. Jadi berkas yang diyakini bisa diproses baru masuk Tim setelah Advis Tehnis ada, klarifikasi kawasan ada dan syarat administrasi sudah lengkap;

- Bahwa Saksi menyatakan pada tahun 2010 PT. Madu Indah Sejahtera mengajukan Ijin Lokasi Perkebunan ; -

Bahwa Saksi lupa/tidak ingat permohonan PT. Madu Indah Sejahtera ;

- Bahwa Saksi diperlihatkan Bukti P-6, Saksi menyatakan ya, ini yang dimaksud; -

Bahwa Saksi menyatakan tidak ada perbedaan bahwa yang mengajukan permohonan ijin lokasi itu harus dibedakan antara permohonan ijin lokasi perkebunan kelapa sawit dan permohonan ijin lokasi tanah, yang ada ijin lokasi untuk apa ;

- Bahwa Saksi pernah melihat permohonan ijin PT. Agro Bumi Kaltim ; -

Bahwa setahu Saksi Permohonan Ijin Lokasi PT. Agro Bumi Kaltim ;

- Bahwa Saksi diperlihatkan Bukti T-16, Saksi menyatakan ya benar ijin permohonan lokasi PT. Agro Bumi Kaltim ; -

Bahwa Saksi menyatakan dari surat yang Saksi lihat (Vide Bukti T-16) Ijin lokasi adalah ijin untuk memperoleh tanah dan bukan ijin untuk menguasai tanah, dan hanya ijin administratif untuk memperoleh tanah ;

-

Bahwa Saksi menyatakan tidak ada perbedaan semua permohonan ijin lokasi ijin PT. Madu Indah Sejahtera dengan PT. Agro Bumi Kaltim sama;


- Bahwa Saksi selaku Tim Tehnis menyatakan Perda Nomor 32 Tahun 2000 berlaku, ketika ada IUP dasarnya juga Perda Nomor 35 Tahun 2000 juga berlaku ; -

Bahwa Saksi menyatakansyarat-syarat yang harus dipenuhi selaku Tim Tehnis memberikan syarat-syarat tersebut kepada Pemohon yang berinvestasi, syarat administrasi sesuai Perda Nomor 32 Tahun 2000, syarat tambahan dari Tim Tehnis dan juga keyakinan dari Tim dalam rangka menertibkan ijin. Dan mulai tahun 2015 semua perijinan baik tambang maupun perkebunan di stop dan sampai hari ini tidak ada terbit ijin perkebunan ;

-

Bahwa Saksi menyatakan ya, harus ada syarat Advis Tehnis dari Dinas-Dinas Terkait, dari Bapedda bagian Tata Ruang, dari Pertanahan mengenai penggunaan tanah, dan BPN bagian Advis Tehnis informasi pertanahan ;

-

Bahwa Saksi mengatakan setelah Pemohon yang akan berinvestasi mengajukan permohonan ijin lokasi harus ada Advis - Advis Tehnis untuk memenuhi persyaratan, pada tahun 2011 Advis-Advis Tehnis itu termasuk Dinas Perkebunan yang termasuk dalam Tim Terpadu maksudnya, khusus untuk Advis Tehnis ijin lokasi hanya 3 (tiga), dari Tim Formatur yaitu : 1. Dari Bapedda bagian Tata Ruang. 2. Dari BPN. 3. Bagian Pertanahan Sekretariat Daerah. Untuk ijin pertambangan Advis Tehnis ada 2 (dua), yaitu : 1.

Dari Dinas Pertambangan.

2.

Dari Lingkungan Hidup.

Untuk Advis Tehnis IUP ada 2 (dua), yaitu :

-

1.

Dari Dinas Perkebunan.

2.

Dari Dinas Kehutanan.

Bahwa Saksi mengetahui dari berkas di dalam permohonan PT. Madu Indah Sejahtera pada tahun 2011 Dinas Perkebunan, Dinas Kehutanan dan Bapedda itu mengirimkan surat kepada PT. Madu Indah Sejahtera, dan Dinas Perkebunan mengeluarkan Halaman 59 dari 72. Putusan No. 07/G/2016/PTUN-SMD

Rekomendasi yang isinya Permohonan yang diajukan oleh PT. Madu Indah Sejahtera terhadap lokasi yang dimohonkan tidak

terdapat ijin lokasi perusahaan lain,

Rekomendasi Advis Tehnis dari Dinas Perkebunan bukan syarat Advis Tehnis untuk ijin kalau untuk IUP itu iya ; - Bahwa Saksi menyatakan ya, seluruh Tim Terpadu seluruh Dinas mengetahui aturan tersebut ; - Bahwa Saksi menyatakan jadi setiap apa yang dimohonakan oleh Pemohon yang akan berinvestasi diberitahukan harus ijin lokasi dulu baru IUP ; - Bahwa Saksi mengetahui surat dari Bapedda kepada PT. Madu Indah Sejahtera mengenai Klarifikasi Kawasan, dan Saksi pernah melihat suratnya ; -

Bahwa Saksi menyatakan isinya Klarifikasi dari Bapedda hanya Klarifikasi Tata Ruang hanya salah satu syarat tehnis, tetapi bukan perintah untuk menerbitkan ijin dalam Rekomendasi ;

-

Bahwa Saksi diperlihatkan Bukti P-14, P-15 dan P-16, yang tidak masuk 1.000 Ha. yang masuk dari Dinas Kehutanan 16.000 Ha ;

-

Bahwa Saksi menyatakan ya, Dinas Perkebunan masuk TIM Terpadu ;

-

Bahwa Saksi menyatakan Dinas Perkebunan memberikan Advis Tehnis kepada PT. Madu Indah Sejahtera karena pemberian Advis Tehnis oleh Dinas Perkebunan merupakan kewajiban administrative. Siapapun yang mengajukan pasti akan diberikan klarifikasi karena merupakan Tupoksi dari Dinas masing-masing ;

- Bahwa Saksi menyatakan PT. Agro Bumi Kaltim ada terdapat Advis Tehnis dari Dinas terkait ijin lokasi ; - Bahwa Saksi menyatakan ya wajib Advis Tehnis dasar penerbitan ijin ; - Bahwa Saksi diperlihatkan Bukti T-17 s.d. Bukti T-24, ya ini Advis Tehnis ; - Bahwa Saksi menytakan itu bukan dari Dinas Pertanahan, dari BPN ; -

Saksi diperlihatkan Bukti P-1, di dalam ijin lokasi untuk perkebunan kelapa sawit PT. Agro Bumi Kaltim, Advis Tehnis/Pertimbangan Tehnis hanya satu, Saksi menyatakan tidak selalu harus ditulis di sini, tetapi waktu dirapat ada ;


- Bahwa waktu Saksi sebagai Tim Terpadu, permohonan dari PT. Madu Indah Sejahtera tahun 2010 tidak pernah dijawab ; - Bahwa seingat Saksi, Agustus 2013 PT. Agro Bumi Kaltim mengajukan permohonan ; - Bahwa Saksi menyatakan disaat PT. Agro Bumi Kaltim masuk dalam permohonan Tim Terpadu, Pemda tidak pernah memproses permohonan dari PT. Madu Indah Sejahtera sewaktu Saksi selaku Tim ; -

Bahwa Saksi menyatakan tanggal 11 September 2013 Bapedda pernah mengirimkan surat ke PT. Madu Indah Sejahtera, Bapedda bukan mengirim surat tetapi menjawab klarifikasi tata ruang oleh siapapun akan diberikan informasi, dan untuk memperjelas Tim sewaktu mengupload data di peta ;

-

Bahwa Saksi pernah membaca surat dari Bapedda tanggal 11 September 2013 tentang kondisi tata ruang di lokasi tersebut ;

-

Bahwa Saksi menyatakan Bapedda tidak mengirimkan surat memberitahukan kepada PT. Madu Indah Sejahtera bahwa ijin lokasi tersebut sudah dimohonkan oleh PT. Agro Bumi Kaltim karena Bapedda tidak memiliki data perijinan, Bapedda bukan instansi penerbit ijin dan hanya memberikan informasi tata ruang ;

- Bahwa Saksi menyatakan Bapedda masuk Tim Terpadu ; - Bahwa Saksi tidak mengetahui ijin lokasi yang dikeluarkan untuk PT. Agro Bumi Kaltim terdapat penolakan oleh warga ; - Bahwa Saksi tidak pernah melihat surat penolakan dari Kepala Desa setempat ; -

Bahwa Saksi mengetahui ada surat dari Gubernur Provinsi Kalimantan Timur yang ditujukan kepada Bupati Kutai Kartanegara agar menindak lanjuti terkait penolakan warga Desa Teluk Bingkai, Desa Lamin Pulut terkait wilayah ijin lokasi PT. Agro Bumi Kaltim ;

- Bahwa Saksi menyatakan tidak ditindak lanjuti surat dari Gubernur Provinsi Kalimantan Timur tersebut ;


Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat melalui Kuasa Hukumnya menyampaikan kesimpulannya secara tertulis di persidangan masing-masing pada tanggal 11 Agustus 2016; Menimbang, bahwa untuk mempersingkat Putusan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara dianggap tercantum dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini; Menimbang, bahwa selanjutnya para pihak tidak mengajukan sesuatu lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa adapun maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana dijelaskan dalam duduk sengketa di atas; Menimbang, bahwa adapun obyek sengketa in casu yang dimohonkan untuk dibatalkan atau dinyatakan tidak sah adalah : “ Keputusan Tata Usaha Negara berupa Keputusan Bupati Kutai Kartanegara Nomor : 590/525.29/26/A.Ptn tertanggal 28 November 2013 Tentang Izin Lokasi Untuk Perkebunan Kelapa Sawit PT. Agro Bumi Kaltim Di Desa Teluk Bingkai, Lamin Pulut Dan Lamin Telihan Kecamatan Kenohan seluas ± 11.600 Hektar”; (vide bukti P-1 = T-1); Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan mengenai eksepsi Tergugat dan pokok persengketaan para pihak, maka terlebih dahulu akan dipertimbangkan mengenai hal-hal formal terkait suatu gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara yaitu : 1.

Apakah Keputusan obyek sengketa dalam perkara ini telah memenuhi ketentuan Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor : 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor : 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara;

2.

Apakah Penggugat telah memenuhi unsur kepentingan seperti dikehendaki dalam ketentuan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor : 9 Tahun 2004 Tentang


Perubahan Atas Undang-Undang Nomor : 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara; 3.

Apakah Pengajuan Gugatan Penggugat masih dalam tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari seperti dimaksudkan dalam ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor : 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara; Menimbang, bahwa terhadap hal pada angka 1 tersebut di atas, Majelis Hakim akan

mempertimbangkan sebagai berikut: Menimbang, bahwa ketentuan dalam Pasal 47 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara menyebutkan bahwa “Pengadilan bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara”; Menimbang, bahwa ketentuan dalam Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang mengatur, bahwa yang dimaksud dengan: “sengketa tata usaha negara adalah sengketa yang timbul dalam bidang tata usaha negara antara orang atau badan hukum perdata dengan badan atau pejabat tata usaha negara, baik di pusat maupun di daerah, sebagai akibat dikeluarkannya keputusan tata usaha negara, termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.” Menimbang, bahwa dari rumusan Pasal 1 angka 10 dan Pasal 47 tersebut di atas, dapat ditarik suatu kesimpulan hukum bahwa peradilan tata usaha negara hanya berwenang memeriksa dan memutus sengketa tata usaha negara yang objek sengketanya adalah keputusan tata usaha negara; Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan keputusan tata usaha negara adalah sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang menyatakan: “Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang berisi tindakan hukum tata usaha negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang Halaman 63 dari 72. Putusan No. 07/G/2016/PTUN-SMD

bersifat konkrit, individual dan final yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata.”

Menimbang, bahwa setelah mencermati objek sengketa a quo, Majelis Hakim berpendapat bahwa objek sengketa yang digugat oleh Penggugat tersebut, telah memenuhi ketentuan Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009; Menimbang, bahwa selanjutnya setelah mencermati dalil-dalil serta bukti-bukti yang dihadirkan para pihak di persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya fakta bahwa objek sengketa a quo termasuk kategori keputusan tata usaha negara yang dikecualikan dapat diuji di Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana diatur dalam Pasal 2 huruf a sampai dengan huruf g Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004, dan Pasal 49 huruf a dan b Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, serta tidak pula termasuk sengketa yang harus diselesaikan melalui upaya administrasi terlebih dahulu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986; Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas, mengenai kewenangan memeriksa dan memutus sengketa in litis, Majelis Hakim berpendapat bahwa objek sengketa dapat diuji dan menjadi kewenangan peradilan tata usaha negara untuk memeriksa dan memutusnya, dan berdasarkan ketentuan Pasal 50 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986, Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda berwenang untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa a quo; Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan aspek formal pada angka 2 tentang kepentingan Penggugat untuk mengajukan gugatan a quo, sebagai berikut: Menimbang, bahwa Apakah Penggugat telah memenuhi unsur kepentingan seperti dikehendaki ketentuan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor : 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor : 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha


Negara tidak menganut asas actio popularis, hak gugat diberikan hanya kepada orang atau badan hukum perdata yang mempunyai kepentingan (waar geen belang geen actie); Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor : 9 Tahun 2004 menyatakan : “Orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu keputusann Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada Pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan atau rehabilitasi”; Menimbang, bahwa dalam hukum administrasi negara suatu kepentingan atau nilai yang harus dilindungi oleh hukum adalah harus dilihat adanya hubungan antara orang yang bersangkutan di satu pihak, dengan Keputusan Tata Usaha Negara di lain pihak, dan hubungan ini harus bersifat langsung ; Menimbang, bahwa menurut pendapat Indroharto, SH dalam bukunya “Usaha Memahami Undang-undang tentang Peradilan Tata Usaha Negara”, Penerbit Pustaka Sinar Harapan Jakarta Tahun 1993 edisi revisi buku II cetakan ke empat halaman 37 sampai dengan halaman 40 pada pokoknya menyebutkan pengertian kepentingan dalam kaitannya dengan hukum acara Tata Usaha Negara mengandung 2 (dua) arti yaitu : 1. Menunjuk kepada nilai yang harus dilindungi oleh hukum, dan; 2. Kepentingan proses, artinya apa yang hendak dicapai dengan melakukan suatu proses gugatan yang bersangkutan; Ad. 1. Kepentingan dalam arti suatu nilai yang harus dilindungi oleh hukum; -

Kepentingan dalam arti suatu nilai yang harus dilindungi oleh hukum adalah hal ikwal yang ditimbulkan atau menurut nalar dapat diharapkan akan timbul dengan keluarnya Keputusan Tata Usaha Negara;


-

Kepentingan dalam arti suatu nilai yang harus dilindungi oleh hukum adalah dapat dilihat adanya hubungan antara orang yang bersangkutan disatu pihak dengan keputusan Tata Usaha Negara yang bersangkutan di lain pihak;

-

Dalam konkretnya adanya suatu kepentingan ditentukan oleh faktor-faktor yang ada kaitannya dengan orangnya dan di lain pihak oleh faktor-faktor yang ada kaitannya dengan keputusan Tata Usaha Negara yang bersangkutan. Kepentingan dalam kaitannya dengan orangnya (yang berhak menggugat) ada terdapat apabila kepentingan itu ada hubungannya dengan Penggugat sendiri, kepentingan itu bersifat pribadi, kepentingan itu harus bersifat langsung dan kepentingan itu secara obyektif dapat ditentukan baik mengenai luas maupun intensitasnya, sedangkan kepentingan dalam hubungannya dengan keputusan Tata Usaha Negara yang bersangkutan ada tersedianya, apabila Penggugat dapat menunjukkan bahwa Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat merugikan Penggugat secara langsung; Ad. 2. Kepentingan proses, artinya apa yang hendak dicapai dengan melakukan suatu proses gugatan yang bersangkutan ; -

Kepentingan dalam arti apa yang hendak dicapai dengan melakukan suatu proses gugatan yang bersangkutan, ada terdapat apabila Penggugat dapat menunjukkan tujuan Penggugat menggugat. Adagium hukum acara Peradilan Tata Usaha Negara tertulis menyebutkan “Point d’interest-Point d’action, yang artinya bila ada kepentingan, maka disitu baru boleh berproses;

-

Menimbang, bahwa lebih lanjut Prof. Dr. Philipus M. Hajon, S.H., dkk dalam bukunya “Pengantar Hukum Administrasi Indonesia” Penerbit Gajah Mada University Press Yogyakarta Cetakan Ke empat Tahun 1995 halaman 324 menyebutkan Penggugat (seseorang atau badan hukum perdata) mempunyai kepentingan menggugat (hak gugat), apabila ada hubungan kausal langsung antara keputusan

Tata

Usaha

Negara

yang

digugat

dengan

kerugiannya

atau

kepentingannya ;


Menimbang, bahwa berpedoman pada ketentuan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor : 9 Tahun 2004, dan doktrin hukum acara Peradilan Tata Usaha Negara tentang kepentingan sebagaimana telah dipaparkan di atas (vide supra), Majelis Hakim berpendapat dalam mempertimbangkan dan menilai apakah Penggugat telah memenuhi unsur kepentingan seperti dikehendaki ketentuan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor : 9 Tahun 2004 ataukah tidak, berpatokan pada permasalahan hukum apakah benar ada terdapat hubungan kausal langsung antara Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat (Keputusan obyek sengketa) dengan kerugian/kepentingan Penggugat, sehingga Penggugat dinilai telah memenuhi unsur kepentingan, ataukah sebaliknya tidak ada terdapat hubungan kausal langsung antara Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat (Keputusan obyek sengketa) dengan kerugian / kepentingan Penggugat, sehingga Penggugat dinilai tidak memenuhi unsur kepentingan seperti dikehendaki ketentuan Pasal 53 ayat (1) UndangUndang Nomor : 9 Tahun 2004, sebagaimana pertimbangan hukum berikut ini : -

Bahwa Penggugat pada tanggal 2 Desember 2010 telah mengajukan permohonan kepada Tergugat berdasarkan Surat Permohonan Ijin Lokasi Untuk Perkebunan Kelapa Sawit PT. Madu Indah Sejahtera Nomor : 07/MISTGR/LM/XII/2010 tanggal 02 Desember 2010 (vide bukti P-6);

-

Bahwa Penggugat telah memenuhi syarat -syarat terkait permohonan ijin yang diminta Tergugat sebagaimana ketentuan yang berlaku dan mengeluarkan biaya - biaya terkait proses untuk memenuhi syarat yang diminta Tergugat seperti biaya peninjauan lokasi, biaya pengukuran, advis tekhnis dan lain - lain yang apabila diperhitungan-kan telah cukup besar yang telah dikeluarkan Penggugat;

-

Bahwa Penggugat mengirimkan surat kembali yang ditujukan Kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara cq. Bagian Administrasi Pertanahan No. 58/MIS-TGR/VII/2013 tanggal 16 September 2013;

-

Bahwa Tergugat sudah membalas Permohonan Penggugat surat No. 58/MISTGR/VII/2013 tanggal 16 September 2013 dengan Balasan Tergugat Surat No.


958.1/590/PPT/XI/2013 tanggal 11 Nopember 2013 Perihal ‘KLARIFIKASI STATUS LAHAN IJIN LOKASI KEBUN” (vide bukti T-39); -

Keterangan Saksi Tergugat bapak Setianto Nugroho Aji, SH., yang memberikan keterangan di bawah sumpah menyatakan bahwa Penggugat telah mengajukan surat permohonan kepada Tergugat pada tanggal 02 Desember 2010 dan 16 September 2013 dan telah Tergugat balas surat permohonan tersebut pada tanggal 11 Nopember 2013, yang dibuat oleh saksi sendiri sebagai a/n. Assisten Pemerintahan Umum dan Hukum Kepala Bagian Administrasi Pertanahan.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum diatas Tergugat yang telah membalas Permohonan Penggugat surat No. 58/MIS-TGR/VII/2013 tanggal 16 September 2013 dengan Balasan Tergugat Surat No. 958.1/590/PPT/XI/2013 tanggal 11 Nopember 2013 Perihal “Klarifikasi Status Lahan Ijin Lokasi Kebun” (vide bukti T-39) dan diperkuat dengan Keterangan Saksi Tergugat bapak Setianto Nugroho Aji, SH., yang menyatakan bahwa Penggugat telah mengajukan surat permohonan kepada Tergugat pada tanggal 02 Desember 2010 dan 16 September 2013 dan telah Tergugat balas surat permohonan tersebut pada tanggal 11 Nopember 2013, yang dibuat oleh saksi sendiri sebagai a/n. Assisten Pemerintahan Umum dan Hukum Kepala Bagian Administrasi Pertanahan, maka terungkap fakta Penggugat tidak memiliki hubungan hukum lagi di lokasi obyek sengketa a quo; Menimbang, bahwa terhadap keterangan 3 saksi ( Surianto, Apitson dan Walmansyah ) yang diajukan oleh pihak Penggugat yang pada pokoknya menyatakan: -

PT. Madu Indah Sejahtera yang sudah melakukan sosialisasi/pertemuan dengan warga dan mendapatkan rekomendasi;

-

telah terjadi kesepakatan pembagian plasma dengan PT. Madu Indah Sejahtera;

-

sudah terjalin kerjasama pengobatan dengan masyarakat;

-

Terjadi penolakan oleh warga terhadap kegiatan PT. Agro Bumi Kaltim.

Hal ini secara mutatis muntadis sudah terbantahkan dengan adanya surat Tergugat No. 958.1/590/PPT/XI/2013 tanggal 11 Nopember 2013 Perihal “Klarifikasi Status Lahan Ijin Halaman 68 dari 72. Putusan No. 07/G/2016/PTUN-SMD

Lokasi Kebun” (vide bukti T-39), sehingga Majelis Hakim berkesimpulan Penggugat sudah tidak mempunyai lagi kepentingan di lokasi obyek sengketa a quo; Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Majelis Hakim menilai tidak ada terdapat hubungan kausal langsung antara Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat (obyek sengketa) dengan kerugian / kepentingan Penggugat, sehingga Penggugat dinilai tidak memenuhi unsur kepentingan seperti dikehendaki ketentuan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor : 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor : 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan oleh karenanya gugatan Penggugat dinyatakan tidak diterima; Dalam Eksepsi : Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dinyatakan tidak diterima karena tidak memiliki kepentingan sebagaimana ketentuan Pasal 53 ayat (1) UndangUndang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, maka terhadap eksepsi dari Tergugat tidak perlu dipertimbangkan lagi dan gugatan Penggugat dinyatakan tidak diterima; Dalam Pokok Perkara : Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dinyatakan tidak diterima karena tidak memiliki kepentingan sebagaimana ketentuan Pasal 53 ayat (1) UndangUndang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, maka terhadap pokok perkaranya tidak perlu dipertimbangkan lagi; Menimbang, bahwa oleh karena tidak diterimanya gugatan Penggugat tersebut, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 110 dan Pasal 112 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Jo. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Jo. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara dibebankan untuk membayar biaya yang timbul dalam sengketa ini, yang besarnya akan ditetapkan dalam amar putusan di bawah ini;


Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 107 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara dengan demikian segala alat bukti surat dan keterangan Saksi telah seluruhnya dipertimbangkan, akan tetapi hanya bukti surat dan keterangan Saksi yang relevan dan cukup yang dijadikan dasar pertimbangan Pengadilan untuk mengambil putusan, namun demikian bukti surat dan keterangan Saksi yang tidak relevan dan tidak dijadikan dasar bagi Pengadilan dalam memutus tetap terlampir dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam berkas perkara ini; Mengingat, ketentuan pasal-pasal dalam Undang-Undang Nomor : 5 Tahun 1986 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor : 9 Tahun 2004 dan UndangUndang Nomor : 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor : 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik, beserta peraturan lain yang berkaitan dengan sengketa ini; MENGADILI 1. Menyatakan Gugatan Penggugat tidak diterima; 2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.411.000,- ( Empat Ratus Sebelas Ribu Rupiah ). Demikianlah diputus dalam Rapat Musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda pada hari Kamis, tanggal 18 Agustus 2016, oleh kami KUKUH SANTIADI, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua Majelis, YULIANT PRAJAGHUPTA, S.H., dan AGUSTIN ANDRIANI, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan diucapkan pada persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 25 Agustus 2016, oleh Majelis Hakim tersebut, dengan dibantu oleh RIDUANSYAH, S.H., sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda, dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat dan Kuasa Hukum Tergugat ; HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA MAJELIS,


YULIANT PRAJAGHUPTA, S.H.

KUKUH SANTIADI, S.H., M.H.

AGUSTIN ANDRIANI, S.H. PANITERA PENGGANTI,

RIDUANSYAH, S.H.

Rincian Biaya Perkara: 1. Pendaftaran gugatan

Rp.

30.000,-

2. Panggilan

Rp.

260.000,-

3. ATK

Rp .

100.000,-

4. Sumpah

Rp.

10.000,-

5. Meterai Putusan

Rp

6.000,-

6. Redaksi Putusan

Rp

5.000,-

Rp.

411.000,-

Jumlah

Terbilang ( empat ratus sebelas ribu rupiah )


PTUN-SMD

Recommend Documents