P U T U S A N No. 34 / G / 2012 / PTUN-Pbr.
“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA ” Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru, yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat pertama dengan acara biasa telah menjatuhkan putusan sebagaimana berikut dalam sengketa antara : DETTY ZULAIDA, Kewarganegaraan
Indonesia,
Pekerjaan
Wiraswasta, Bertempat tinggal Jalan Paus No. 108 RT.004 RW. 003 Kelurahan Tangkerang Barat, Kecamatan
Marpoyan
Damai,
Kota
Kota
Pekanbaru, dalam hal ini diwakili oleh Kuasanya : 1. RUSDINUR, S.H. 2. ANTON SITOMPUL, S.H., M.H. 3. KHAIRUL AZWAR ANAS, S.H. Kesemuanya Pekerjaan
Kewarganegaraan Advokat
pada
Indonesia,
Kantor
Advokat
RUSDINUR, S.H & PARTNER, Berkantor di Jalan Arifin Ahmad No. 70 C Pekanbaru, berdasarkan Surat
Kuasa
Khusus
tanggal
9
Juli
2012,
selanjutnya disebut sebagai …………PENGGUGAT ; MELAWAN KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA PEKANBARU, berkedudukan di Jalan Pepaya No. 47 Pekanbaru, dalam hal ini diwakili oleh Kuasanya : 1. ABDUL RAJAB NAINGGOLAN, S.H., M.H. 2. PARNINGOTAN, S.H. 3. DESSY WULAN SARI, S.H. berdasarkan
Surat
No.1015/14.71/IX/2012
Kuasa tanggal
4
Khusus September
2012, dan 1. ABDUL RAJAB NAINGGOLAN, S.H., M.H. 2. IFNI NASIF, S.H. 3. SUHAIRI, S.H. Kesemuanya ................
2
Kesemuanya Pekerjaan
Kewarganegaraan
Pegawai
Negeri
Sipil
Indonesia, pada
Kantor
Pertanahan Kota Pekanbaru, Jalan Pepaya No. 47 Pekanbaru,
berdasarkan Surat Kuasa
Khusus
No.1342/600-14.71/XII/2012 tanggal 4 Desember 2012, selanjutnya disebut sebagai……TERGUGAT ; Dan 1. NURSITILILLY MULYASIH, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, bertempat tinggal di Jalan Melur Indah No. 3 RT.003 RW.005 Kelurahan Tangkerang Timur, Kecamatan Tenayan Raya, Kota Pekanbaru. 2. S A R I A N I,
Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, bertempat tinggal di Jalan Seroja Indah
No.
14
RT.001
RW.006
Kelurahan
Tangkerang Timur, Kecamatan Tenayan Raya, Kota Pekanbaru. 3. OLLY
HAMZAH,
Kewarganegaraan
Indonesia,
Pekerjaan
Wiraswasta, bertempat tinggal di Jalan Taman Karya Perum Riau Indah Lestari B-4 RT.005 RW.006
Kelurahan
Tuah
Karya,
Kecamatan
Tampan, Kota Pekanbaru. 4. RAKHDIAN,
Kewarganegaraan
Indonesia,
Pekerjaan
Wiraswasta, bertempat tinggal di Jalan Hang Jebat No. 77 RT.003 RW.006 Kelurahan Suka Mulia, Kecamatan Sail, Kota Pekanbaru.
5. NANDA …………..
3
5. NANDA
GITA
RAKHMAWATI,
Kewarganegaraan
Indonesia,
Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, bertempat tinggal di Jalan Bandung No. 19 RT.001 RW.002 Kelurahan Tangkerang Selatan, Kecamatan Bukit Raya, Kota Pekanbaru. Kesemuanya disebut sebagai………..…TERGUGAT II INTERVENSI ; Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut ; Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara
Pekanbaru
No.A.34/PEN.MH/2012/PTUN-Pbr.
tanggal
08
Agustus 2012 Tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memutus dan menyelesaikan perkara ini ; Telah
membaca
Penetapan
Ketua
Majelis
No.34/PEN-PP/2012/PTUN-Pbr. tertanggal 09 Agustus 2012 Tentang Pemeriksaan Persiapan ; Telah
membaca
Penetapan
No.34/PEN-HS/2012/PTUN-Pbr.
tertanggal
Ketua 10
Majelis
September
2012
Tentang Penetapan Hari Persidangan dalam perkara tersebut ; Telah membaca Putusan Sela No.34/G/2012/PTUN-Pbr. tertanggal 20 Nopember 2012 tentang masuknya pihak ketiga sebagai Tergugat II Intervensi ; Telah memperhatikan segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan ; TENTANG DUDUKNYA PERKARA
Bahwa Penggugat dalam gugatannya tertanggal 07 Agustus 2012 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru pada tanggal 07 Agustus 2012 dan telah diperbaiki pada tanggal
10
September
2012
dengan
Register
Perkara
No.34/G/2012/PTUN-Pbr. mengemukakan alasan dan hal-hal sebagai berikut : 1. Bahwa …………..
4
1.
Bahwa Penggugat adalah ahli waris dari suami Penggugat bernama Almarhum Drs. ZAINAL ABIDIN selaku pemilik sebidang tanah yang terletak di jalan Nangka Ujung/Tuanku Tambusai Ujung RT. 03 RW 08 Kelurahan Simpang Baru, Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru (persisnya berada di depan terminal AKAP Payung Sekaki Kota Pekanbaru), setempat dahulu disebut terletak di Kelurahan Sidomulyo Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar dengan ukuran luas tanah semula seluas ± 20.000 Meter, namun setelah dikurangi dan telah terbentuk Jalan bernama Jalan Nangka Ujung/Jalan Tuanku Tambusai Ujung sekarang seluas 15.774 M2 ;
2.
Bahwa kepemilikan atas tanah tanah tersebut didasarkan pada Surat Keterangan Kepemilikan Tanah Nomor 477/SKPT/SM/1984 tanggal
20
Sidomulyo
Desember Kecamatan
1984 Siak
yang Hulu
dikeluarkan Kabupaten
oleh
Lurah
Kampar
dan
diketahui oleh Camat Siak Hulu diregister Camat Siak Hulu Nomor 796/SH/1985 tanggal 7 September 1985 tertera atas nama Drs. ZAINAL ABIDIN. Adapun ukuran dan batas sempadan sekarang sebagai berikut :
Utara berbatas dahulu dengan tanah Fahrizal/R. Insyah, Sekarang berbatas dengan Jalan Nangka Ujung /Tuanku Tambusai Ujung ± 200 M ;
Selatan
berbatas
dengan
Tanah
Ahmad
Bustami/Ratini
± 200 M ;
Barat berbatas dengan Hutan, sekarang PT. AD ± 95 M ;
Timur berbatas dengan Drs. H. Mustafa Harris ± 65 M ;
3. Bahwa ………….
5
3.
Bahwa selaku pemilik yang sah atas tanah dimaksud, pada tahun
1996
Penggugat
hendak
mengajukan
Permohonan
Peningkatan Hak pada Kantor Pertanahan Kota Pekanbaru, tanpa diduga muncul Pengakuan pihak lain diatas tanah Penggugat tersebut antara lain H. IRSAL yang juga hendak mengajukan permohonan hak pada Kantor Pertanahan Kota Pekanbaru sehingga karenanya Penggugat mengajukan surat tertanggal 9 September 1996 Perihal Permohonan Penangguhan Proses Penerbitan Sertifikat Tanah atas nama H. IRSAL ; 4.
Bahwa pada tanggal 19 September 1996, Kantor Pertanahan Kota Pekanbaru melalui suratnya Nomor 724/500/IX/1996 mengirimkan surat kepada Penggugat perihal dimaksud yang pada pokoknya berisi “Benar H. Irsal mengajukan permohonan Hak Milik atas tanah yang terletak di Jalan Nangka Ujung (Nangka Timbun) yang diperolehnya dari RM BAGIO SARJONO dengan Surat Keterangan Ganti Kerugian tanggal 20 November 1995 Nomor 90/036-KT/II/1996. Sehingga hal ini yang dijadikan dasar oleh
Penggugat untuk menguji kebenaran kepemilikan
H. IRSAL yang memperoleh hak dari RM. BAGYO SARJONO melalui jalur hukum” ; 5.
Bahwa berdasar point 4 (empat) diatas, pada tahun 2004 Penggugat
mengajukan
gugatan
pada
Pengadilan
Negeri
Pekanbaru melawan H. IRSAL, RM. BAGYO SARJONO Dkk, atas perkara
tersebut
telah
keluar
Putusan
Pengadilan
Negeri
Pekanbaru Nomor 67/Pdt/G/2004/PN.PBR tanggal 10 Januari 2005
serta
Putusan
Pengadilan
Tinggi
Riau
Nomor
52/Pdt/2005/PTR tanggal 26 Mei 2005 yang memenangkan Penggugat atas perkara dimaksud hingga Putusan tersebut telah berkekuatan hukum tetap karena tidak ada permohonan Kasasi dari Pihak ;
6. Bahwa ……………
6
6.
Bahwa
selain itu disamping adanya usaha perlawanan yang
dilakukan para pihak yang mengaku memiliki tanah diatas kepemilikan Penggugat, seperti munculnya pihak H. BASRIZAL KOTO yang memperoleh tanah dari H. IRSAL sementara kausa prima kepemilikannya juga diperoleh dari RM. BAGYO SARJONO karenanya Penggugat juga berperkara dengan H. BASRIZAL KOTO dan telah keluar pula Putusan sebagai berikut : Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 78/PKPDT/2003 tanggal 12 Oktober 2004 jo Nomor 1098 K/PDT/1999 tanggal 11 Mei 2001 jo Nomor 97/Pdt/1997/PT.R tanggal 12 Maret 1998 jo nomor 98/Pdt/G/1996/PN.PBR tanggal 7 Mei 1997, tak lain adalah
obyek
yang
merupakan
bagian
yang
tidak
dapat
dipisahkan dari Putusan Pengadilan Nomor 67/Pdt/G/2004/ PN.PBR tanggal 10 Januari 2005 jo Nomor 52/Pdt/2005/PTR tanggal 26 Mei 2005 ; Mengingat
setelah
terbitnya
putusan
pengadilan
yang
berkekuatan hukum tetap yang menyatakan bahwa Penggugat sebagai
pemilik
yang
sah
dan
telah
membatalkan
dan
menyatakan tidak sah bukti dasar surat kepemilikan RM. BAGYO SARJONO (tentunya secara serta merta tidak sah pula jual beli antara H. IRSAL dengan H. BASRIZAL KOTO) ; 7.
Bahwa sehubungan dengan apa yang diuraikan diatas maka atas permohonan
Eksekusi
Pekanbaru pada Berita
Acara
Penggugat
tanggal
3
Pelaksanaan
06/Pdt/EK-PTS/2005/PN.PBR
pada
Februari Eksekusi jo
Pengadilan
2010
Negeri
sesuai
dengan
Penyerahan
Nomor
Nomor
67/PDT/G/2004/
PN.PBR tertanggal 03 Februari 2010 dengan amar putusannnya
Menghukum …………
7
“Menghukum Tergugat I dan Tergugat II atau siapa saja yang memperolah hak dari dari padanya untuk menyerahkan kepada Penggugat sebidang tanah seperti dimaksud dalam surat Keterangan
Pemilik
Tanah
Nomor
477/SKPT/SM/1985
tertanggal 20 Desember 1984 yang diketahui Camat Siak Hulu dalam Register Nomor 796/SH/1985 tertanggal 7 September 1985 dalam keadaan baik dan kosong”. Sehingga berdasarkan eksekusi ini tentunya juga memiliki implikasi terhadap pihakpihak yang memperoleh tanah dari RM. BAGYO SARJONO baik sebagian maupun seluruhnya ; 8.
Bahwa yang menjadi obyek gugatan dalam perkara ini adalah Sertipikat Hak Milik Nomor 9231/Simpang Baru tanggal 7 November 2007 Surat Ukur nomor 05337/2006 tanggal 16 Juni 2006 seluas 4.434 M2 semula atas nama H. SRI GUNUNG PANUSUNAN SIAGIAN dan telah dibaliknamakan kepada ahli warisnya NURSITILILLY MULYASIH, SARIANI, OLLY HAMZAH, RAKHDIAN,
NANDA
GITA
RAKHMAWATI
yang
diproses
peningkatan haknya pada saat tanah milik Penggugat tersebut sedang
dalam
sengketa
dengan
Pihak
RM.
BAGYO
SARJONO Dkk ; 9.
Bahwa Tergugat mestinya jeli dalam hal memproses peningkatan hak padahal Tergugat telah mengetahui atas tanah milik Penggugat tersebut telah terlebih dahulu Penggugat ajukan permohonan haknya pada Kantor Pertanahan Kota Pekanbaru pada tahun 2003 yang telah terlebih dahulu pula diterbitkan peta
bidang
atasnya
pada
tanggal
15
Juli
2003
yang
ditandatangani oleh MAHYUDIN selaku Kepala Seksi Pengukuran dan Pendaftaran Tanah Kantor Pertanahan Kota Pekanbaru
apalagi ………
8
apalagi
telah
dilakukan
peninjauan
lapangan
serta
pengembalian tapal batas berdasarkan Berita Acara Pendataan dan
Pengembalian
Tapal
Batas
tanah
Penggugat
atas
Permohonan Pengadilan Negeri Pekanbaru berdasarkan Surat Penetapan
Ketua
Pengadilan
Negeri
Pekanbaru
Nomor
06/PDT/EK-PTS/2005/PN.PBR jo Nomor 67/PDT/G/2005/PN. PBR tanggal tanggal 28 September 2006 yang telah dikeluarkan pula
Peta
Situasinya
tertanggal
28
September
2006
ditandatangani oleh Ir. A. HILMI MUHAIMIN selaku Kepala Seksi Survey Pengukuran dan Pemetaan Kantor Pertanahan Kota Pekanbaru ; 10.
Bahwa
atas
dasar Penetapan
Eksekusi
Pengadilan
maka
Penggugat telah merasa lega dengan melakukan penguasaan fisik, memagar tanah tersebut dengan pagar permanen serta membangun rumah tinggal penjaga tanah, namun muncul kembali pihak yang mengaku ahli waris H. SRI GUNUNG PANUSUNAN Penggugat
SIAGIAN
seluas
merasa
4.434
M2.
memiliki ironisnya
hak
atas
Tergugat
tanah dengan
mengabaikan permohonan Penggugat ternyata Tergugat telah memproses terlebih dahulu permohonan hak H. SRI GUNUNG PANUSUNAN SIAGIAN hingga keluar Sertipikat Hak Milik atasnya yakni Sertipikat Hak Milik Nomor 9231/Simpang Baru tanggal 7 November 2007 Surat Ukur Nomor 05337/2006 tanggal 16 Juni 2006 ; 11.
Bahwa
munculnya
Pihak
Ahli
Waris
H.
SRI
GUNUNG
PANUSUNAN SIAGIAN tersebut yakni meruntuhkan seluruh pagar kawat yang telah dibangun Penggugat secara permanen serta merubuhkan
bangunan
rumah tinggal yang dibuat
Penggugat …………..
9
Penggugat termasuk memasang papan plakat nama yang berisikan tanah milik H. SGP SIAGIAN, sehingga karenanya atas perbuatan tersebut Penggugat melaporkannya pada Kepolisian Kota Besar Pekanbaru untuk diproses secara hukum sesuai dengan
bukti
Tanda
Penerimaan
Laporan
Nomor
LP/765/VI/2012/UNIT III/SPKT Polresta Pekanbaru tanggal 22 Juni 2012 ; 12.
Bahwa dari dasar pengakuan PANUSUNAN
SIAGIAN
Ahli Waris H. SRI GUNUNG
tersebut,
maka
Penggugat
untuk
kemudian meneliti alas hak yang mendasari kepemilikan H. SRI GUNUNG PANUSUNAN SIAGIAN pada Kantor Pertanahan Kota Pekanbaru ternyata benar telah terbit diatas tanah penggugat tersebut Sertipikat hak Milik nomor 9231/Simpang Baru tanggal 7 November 2007 Surat Ukur nomor 05337/2006 tanggal 16 Juni 2006 atas nama H. SRI GUNUNG PANUSUNAN SIAGIAN dan telah pula dibaliknamakan kepada Ahli Warisnya yakni NURSITILILLY
MULYASIH,
SARIANI,
OLLY
HAMZAH,
RAKHDIAN, NANDA GITA RAKHMAWATI pada tanggal 11 Juni 2012 ; 13.
Bahwa tindakan Tergugat yang telah menerbitkan Sertipikat Hak
Milik
yang
menjadi
obyek
sengketa
a
quo
telah
menimbulkan akibat hukum bagi Penggugat berupa munculnya bukti kepemilikan pihak lain atas tanah yang telah dimohonkan Sertifikatnya pada tahun 2003. dengan demikian tindakan Penggugat ini telah melanggar hak-hak Penggugat, diskriminatif dalam memberikan pelayanan dibidang pertanahan ; 14.
Bahwa Penggugat mengajukan gugatan terhadap Tergugat di Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru, karena Tergugat
berdomisili ………….
10
berdomisili dalam wilayah hukum Pengadilan Tata Usaha Pekanbaru sebagaimana diatur dalam pasal 48 dan 54 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 jo Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara ; 15.
Bahwa Sertipikat Hak Milik Nomor 9231/Simpang Baru tanggal 7 November 2007 Surat Ukur Nomor 05337/2006 tanggal 16 Juni
2006
seluas
4.434
M2
atas
nama
NURSITILILLY
MULYASIH, SARIANI, OLLY HAMZAH, RAKHDIAN, NANDA GITA RAKHMAWATI yang dikeluarkan oleh Tergugat tersebut telah bersifat konkrit, individual dan final menimbulkan akibat hukum bagi Penggugat sehingga telah memenuhi ketentuan Pasal 1 ayat 9 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Jo Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas UndangUndang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara ; 16.
Bahwa Sertipikat Hak Milik Nomor 9231/Simpang Baru tanggal 7 November 2007 Surat Ukur nomor 05337/2006 tanggal 16 Juni 2006 atas nama NURSITILILLY MULYASIH, SARIANI, OLLY HAMZAH,
RAKHDIAN,
NANDA
GITA
RAKHMAWATI
baru
diketahui Penggugat sejak Penggugat mengecek kebaradaan kepemilikan H. SRI GUNUNG PANUSUNAN SIAGIAN pada Kantor Tergugat yakni tanggal 28 Juni 2012, sedangkan gugatan ini didaftarkan oleh Penggugat pada tanggal 7 Agustus 2012
pada
Pengadilan
Tata
Usaha
Negara
Pekanbaru,
oleh karena itu gugatan ini telah memenuhi ketentuan Pasal 55
Undang……………
11
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Jo Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yaitu masih dalam tenggang 90 hari sejak diketahuinya Keputusan
Tata
Usaha Negara tersebut ; 17.
Bahwa sebagaimana bunyi Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 yang telah direvisi dengan UndangUndang Nomor 9 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Peradilan Tata Usaha Negara, yang di maksud dengan Keputusan Tata Usaha Negara yang dapat diuji keabsahannya di Peradilan Tata Usaha Negara harus memenuhi unsur-unsur sebagai berikut: a. Penetapan tertulis ; b. Dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara; c. Berisi tindakan hukum Tata Usaha Negara/administrasi Tata Usaha Negara berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku ; d. Bersifat konkret, individual dan final ; e. Menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata ;
18.
Bahwa Keputusan Tata Usaha Negara yang dapat dijadikan sebagai Objek Gugatan dalam sengketa Tata Usaha Negara di Pengadilan Tata Usaha Negara adalah sebagaimana dimaksud Pasal 1 angka 9 Undang-Uundang Nomor 51 Tahun 2009 yaitu “Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang berisikan tindakan hukum Tata Usaha Negara berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual, dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata” ;
19. Bahwa …………
12
19.
Bahwa berdasarkan rumusan Pasal 1 angka (3) Undang-Undang tentang Peradilan Tata Usaha Negara dapat dipahami bahwa suatu KTUN adalah produk yang diterbitkan oleh Pejabat TUN (atau Jabatan TUN) berdasarkan wewenang yang ada padanya (atributie)
atau
diberikan
padanya
dalam
bidang
urusan
pemerintah (delegatie). Selanjutnya apa yang dimaksud dengan “urusan pemerintah”? Penjelasan Pasal 1 angka (1) menyebutkan bahwa, yang dimaksud dengan “urusan pemerintahan” ialah “kegiatan yang bersifat eksekutif”. Dengan demikian, tidaklah termasuk di dalamnya kegiatan yang bersifat legislatif dan yudikatif (jika bertitik
tolak
pada
teori
trias
polika
Montesque
dalam
ketatanegaraan mengenai pembidangan kekuasaan Negara) ; 20.
Bahwa yang menjadi kata kunci yang penting dalam suatu Keputusan Tata Usaha Negara adalah adanya “wewenang” atau “kewenangan” yang selalu harus ada dan yang menjadi dasar berpijak bagi Pejabat TUN untuk dapat melakukan tindakantindakan
hukum
dan
khususnya
dalam
hal
ini
adalah
menerbitkan keputusan-keputusan TUN sebagai salah satu instrumen yuridis dalam menjalankan pemerintahan. Wewenang dalam
menjalankan
urusan
pemerintahan
tersebut
dapat
dilakukan melalui perbuatan atau tindakan yang bersifat atau menurut hukum publik, maupun yang bersifat atau menurut hukum privat. Salah satu ciri yang terpenting dalam penerapan wewenang menurut hukum publik tersebut (terutama dalam menerbitkan
Keputusan-keputusan
TUN)
adalah
bahwa
penerapan wewenang yang demikian itu membawa akibat atau konsekuensi hukum, yaitu lahirnya hak dan kewajiban yang bersifat …………
13
bersifat
hukum
publik
bagi
warga
masyarakat
yang
bersangkutan, kewenangan mana dapat dipaksakan secara sepihak (bersifat unilateral). Pada dasarnya wewenang hukum publik dikaitkan selalu pada jabatan publik yang merupakan organ
pemerintahan
(bestuurs
orgaan)
dan
menjalankan
wewenangnya dalam fungsi pemerintahan, yang dalam segala tindakannya selalu dilakukannya demi kepentingan umum atau pelayanan umum (public service). Pada organ pemerintahan yang demikian, melekat pula sifatnya sebagai pejabat umum (openbaar gezag). Pasal Angka (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 merumuskan Badan atau Pejabat (jabatan) TUN secara sangat umum, yaitu bahwa : Badan atau Pejabat TUN adalah Badan atau Pejabat yang melaksanakan urusan pemerintahan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku” ; Rumusan diatas sedemikian luasnya, sehingga Indroharto mengatakan bahwa: “Apa saja dan siapa saja yang berdasarkan perundang-undangan
yang
berlaku,
pada
suatu
saat
melaksanakan suatu urusan pemerintahan, maka menurut undang-undang ini ia dapat dianggap berkedudukan sebagai Badan atau Pejabat TUN” ; 21.
Bahwa Tergugat sesuai dengan fungsi dan kedudukannya adalah subyek hukum dan atau Pejabat Tata Usaha Negara telah
menerbitkan
Surat
Sertipikat
Hak
Milik
Nomor
9231/Simpang Baru tanggal 7 November 2007 Surat Ukur Nomor 05337/2006 tanggal 16 Juni 2006 seluas 4.434 M2 atas nama NURSITILILLY MULYASIH, SARIANI, OLLY HAMZAH, RAKHDIAN…………..
14
RAKHDIAN, NANDA GITA RAKHMAWATI yang menjadi objek sengketa a quo telah bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik sebagaimana diatur dalam Pasal 53 ayat (2) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan UndangUndang Nomor 51 tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara ; 22.
Bahwa atas keputusan Tergugat sebagaimana terurai pada objek gugatan
diatas, secara hukum bahwa keputusan Tergugat
sudah menyalahi hukum dan telah menimbulkan konsekwensi hukum bagi yang melakukan pelanggaran hukum berupa tindak pidana dan lainnya ; 23.
Bahwa selain bertentangan dengan peraturan perundangan yang berlaku, Tergugat juga dalam mengeluarkan Keputusan bertentangan dengan azas-azas Umum Pemerintahan yang baik (AAUPB) sebagaimana yang diatur pasal 53 ayat 2 huruf b Undang-Undang 5 Tahun 1986, yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004, serta Undang-Undang 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 diantaranya yaitu : -
Asas keseimbangan, asas kesamaan dalam mengambil keputusan, asas bertindak cermat, asas keadilan atau kewajaran.
-
Azas Keterbukaan/menanggapi harapan yang wajar karena Tergugat tidak menanggapi apa yang seharusnya jadi pertimbangan sebelum menerbitkan sebuah keputusan.
- Azas …………..
15
-
Azas Proporsonalitas, karena Tergugat mengabaikan segala yang terjadi dalam masyarakat yang seharusnya menjadi pertimbangan dalam mengeluarkan sebuah keputusan, oleh karenanya patut secara hukum apabila Penggugat mohon kepada yang terhormat Ketua/Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan untuk dapat berkenan menyatakan Surat Keputusan in litis batal dan atau tidak sah.
24.
Bahwa untuk menghindari kerugian Penggugat serta timbulnya konsekwensi hukum yang lebih meluas dikemudian hari, maka Penggugat mohon kiranya Bapak dan atau Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara yang memeriksa dan mengadili perkara
ini
dapat
menetapkan,
menyatakan
tidak
sah
yaitu
Sertipikat
pembatalan
Hak
Milik
atau Nomor
9231/Simpang Baru tanggal 7 November 2007 Surat Ukur nomor 05337/2006 tanggal 16 Juni 2006 seluas 4.434 M2 yang diterbitkan oleh Tergugat secara tidak sah dan bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta asas-asas umum pemerintahan yang baik ; Bahwa beradasarkan uraian dan alasan hukum diatas, dengan ini dimohon
kepada
Bapak
Ketua
Pengadilan
Tata
Usaha
Negara
Pekanbaru untuk menunjuk Hakim Majelis guna memeriksa, mengadili dan memutus perkara a quo dengan amar putusan sebagai berikut : DALAM POKOK PERKARA 1.
Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
2.
Menyatakan batal atau tidak sah Sertipikat Hak Milik Nomor 9231/Simpang Baru tanggal 7 November 2007 Surat Ukur Nomor 05337/2006 tanggal 16 Juni 2006 seluas 4.434 M2 atas nama NURSITILILLY MULYASIH, SARIANI, OLLY HAMZAH, RAKHDIAN, NANDA GITA RAKHMAWATI ; 3. Memerintahkan …………..
16
3.
Memerintahkan Pekanbaru
kepada
untuk
Kepala
mencabut
Kantor
Sertipikat
Pertanahan Hak
Milik
Kota Nomor
9231/Simpang Baru tanggal 7 November 2007 Surat Ukur Nomor 05337/2006 tanggal 16 Juni 2006 seluas 4.434 M2 atas nama NURSITILILLY MULYASIH, SARIANI, OLLY HAMZAH, RAKHDIAN, NANDA GITA RAKHMAWATI ; 4.
Menghukum Tergugat untuk membayar ongkos perkara ; Atau Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya, terima kasih Menimbang,
bahwa
Tergugat
atas
gugatan
Penggugat
tersebut telah mengajukan Jawaban tertanggal 08 Oktober 2012 yang pada pokoknya sebagai berikut : DALAM EKSEPSI : TENTANG KOMPETENSI ABSOLUT. -
Bahwa gugatan Penggugat pada point 1 dan 2 pada pokoknya mendalilkan sebagai pemilik atas obyek perkara yang didasarkan pada Surat Keterangan Kepemilikan Tanah No.477/SKPT/SM/ 1984 tanggal 20 Desember 1984
yang dikeluarkan Lurah
Sidomulyo, Kecamatan Siak Hulu, Kabupaten Kampar sekarang terletak di Jalan Nangka Ujung/Tuanku Tambusai tertera atas nama Drs. Zainal Abidin, seluas 20.000 Meter, dan setelah dikurangi dengan jalan Nangka Ujung/Tuanku Tambusai menjadi 15.774 M2, selanjutnya gugatan Penggugat point 8,910,11 dan 12 pada
pokoknya
No.9231/Simpang
menyebutkan baru
bahwa
tanggal
7
Sertipikat November
Hak 2007,
Milik SU
No.05337/2006 tanggal 16 Juni 2006 seluas 4.434 M2 atas nama H. Sri Gunung Panusunan Siagian dan telah dibalik namakan kepada ahli waris Nursitililly Mulyasih, Saryani, Olly Hamzah,
Rakhdian ………….
17
Rakhdian, Nanda Gita Rakhmawaty adalah terletak di atas tanah Penggugat, dan dari uraian gugatan demikian jika dicermati dalam perkara aquo terdapat adanya tumpang tindih kepemilikan antara bidang tanah yang menjadi milik Penggugat (Detty Zulaida) dengan tanah H.Sri Gunung Panusunan Siagian dan telah dibalik namakan kepada ahli waris Nursitililly Mulyasih, Saryani, Olly Hamzah, Rakhdian, Nanda Gita Rakhmawaty, dan karenanya menurut
hukum
kepemilikan/perdata
sengketa yang
ini
adalah
merupakan
sengketa
kewenangan
dari
Pengadilan Negeri untuk memeriksa dan mengadilinya, dan Pengadilan
Tata
Usaha
Negara
tidak
berwenang
untuk
mengadilinya dan telah sesuai dengan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No.88/K/TUN-1993 tanggal 7 September 1994 yang berbunyi ”Meskipun sengketa itu terjadi dari adanya Surat Keputusan
Pejabat,
tetapi
jika
dalam
perkara
tersebut
menyangkut pembuktian hak kepemilikan atas tanah maka gugatan atas sengketa tersebut harus diajukan terlebih dahulu ke peradilan Umum karena merupakan sengketa perdata”, dengan demikian gugatan Penggugat tidak dapat diterima ; GUGATAN PENGGUGAT KABUR (OBSCUUR LIBEL). -
Bahwa dalam gugatan Penggugat pada halaman point 3, 4, 5 dan yang pada pokoknya mendalilkan bahwa Penggugat pernah berperkara dengan H. Irsal dan Penggugat pernah mengajukan Permohonan Penangguhan Proses Penerbitan Sertipikat dari duduk persoalannya dinyatakan bahwa Penggugat mendalilkan memiliki dua bidang tanah yaitu Sertipikat Hak Milik No.5421 sekarang
tanah atas nama H. Irsal, selanjutnya Penggugat
mengajukan ………….
18
mengajukan gugatan di Pengadilan Negeri Pekanbaru melawan H.
Irsal,
RM.
Bagio
No.67/Pdt/G/2004/PN-PBR
Sarjono,
Dkk
tanggal
10
dengan Januari
perkara 2005
jo
No.52/Pdt/2005/PTR tanggal 26 Mei 2005, selanjutnya Penggugat juga berperkara dengan Basrizal Koto dengan Putusan Mahkamah Agung
Republik Indonesia No. 78/PKPDT/2003 tanggal 12
Oktober 2004 jo No.1098 K/PDT/1999 tanggal 11 Mei 2001 jo No:97/Pdt/1997/PTR
tanggal
12
Maret
1998
jo
No.98/Pdt/G/1996/PN-PBR tanggal 7 Mei 1997, bahwa terhadap uraian
gugatan
tersebut
tidak
ada
relevansinya
ataupun
hubungannya dalam obyek perkara ini, mengingat pihak ketiga yaitu H. Sri Gunung Panusunan Siagian dan telah dibalik namakan kepada ahli waris Nursitililly Mulyasih, Saryani, Olly Hamzah, Rakhdian, Nanda Gita Rakhmawaty sebagai pemilik obyek sengketa tidak ditarik sebagai tergugat, dengan demikian gugatan menjadi kabur dan karenanya beralasan hukum untuk ditolak atau setidak tidaknya tidak dapat diterima ; DALAM POKOK PERKARA : -
Bahwa apa yang diuraikan diatas dianggap diulangi lagi dibawah ini dan merupakan bahagian yang tidak terpisahkan ;
-
Bahwa Tergugat menolak seluruh dalil-dalil yang dikemukakan Penggugat kecuali secara tegas diakui dibawah ini ;
-
Bahwa gugatan Penggugat pada point 1 s/d 12 pada pokoknya mendalilkan sebagai pemilik atas obyek perkara yang didasarkan pada Surat Keterangan Kepemilikan Tanah No.477/SKPT/SM/ 1984 tanggal 20 Desember 1984
yang dikeluarkan Lurah
Sidomulyo, Kecamatan Siak Hulu, Kabupaten Kampar sekarang
terletak ………….
19
terletak di Jalan Nangka Ujung/Tuanku Tambusai tertera atas nama Drs. Zainal Abidin, seluas 20.000 meter, dan setelah dikurangi
dengan
Jalan
Nangka
Ujung/Tuanku
Tambusai
menjadi 15.774 M2, selanjutnya Penggugat pernah berperkara dengan H. Isral, RM. Bagyo Sarjono di Pengadilan Negeri Pekanbaru dengan Perkara No.67/Pdt/G/2004/PN-PBR tanggal 10 Januari 2005 jo No.52/Pdt/2005/PTR tanggal 26 Mei 2005, selanjutnya Penggugat juga berperkara dengan Basrizal Koto dengan putusan MARI No. 78/PKPDT/2003 tanggal 12 Oktober 2004
jo
No:1098
K/PDT/1999
No:97/Pdt/1997/PTR
tanggal
tanggal
12
11 Maret
No:98/Pdt/G/1996/PN-PBR
tanggal
7
Penggugat
bahwa
Sertipikat
mendalilkan
No.9231/Simpang
baru
tanggal
7
mei
Mei
1998
1997,
November
2001
jo jo
kemudian
Hak 2007,
Milik SU
No.05337/2006 tanggal 16 Juni 2006 seluas 4.434 M2 atas nama H. Sri Gunung Panusunan Siagian dan telah dibalik namakan kepada ahli waris Nursitililly Mulyasih, Saryani, Olly Hamzah, Rakhdian, Tergugat,
Nanda
Gita
kemudian
Rakhmawaty
berdasarkan
yang
gugatan
diterbitkan
oleh
Penggugat
yang
ditujukan kepada H.Isral, RM.Bagyo Sarjono dan kepada Basrizal Koto sebagai dasar untuk menyatakan tindakan Tergugat yang menerbitkan Sertipikat Hak Milik No.9231/Simpang baru tanggal 7 November 2007, SU No.05337/2006 tanggal 16 Juni 2006 seluas 4.434 M2 atas nama H. Sri Gunung Panusunan Siagian dan telah dibalik namakan kepada ahli waris Nursitililly Mulyasih, Saryani, Olly Hamzah, Rakhdian, Nanda Gita Rakhmawaty telah bertentangan dengan hukum adalah merupakan dalil yang sangat keliru dengan alasan terhadap gugatan Penggugat yang ditujukan kepada H. Isral, RM.Bagyo Sarjono dan kepada Basrizal Koto tidak menarik Tergugat sebagai pihak dalam perkara tersebut sehingga tidak berdasar alasan Penggugat tersebut dijadikan sebagai dasar menyatakan tindakan Tergugat yang menerbitkan obyek perkara bertentangan dengan peraturan hukum ;
- Bahwa …………….
20
-
Bahwa dari uraian tersebut di atas jika diikuti isi gugatan Penggugat maka dapat disimpulkan bahwa di atas tanah milik Penggugat
terdapat
tumpang
tindih
(overleep)
kepemilikan
disamping H. Isral, RM. Bagyo Sarjono dan kepada Basrizal Koto juga sertipikat yang menjadi obyek perkara, dan tidak menutup kemungkinan adanya pihak-pihak lain yang mengaku sebagai pemilik di atas lahan milik Penggugat, hal demikian membuktikan bahwa Penggugat bukanlah sebagai pemilik yang baik dalam artian Penggugat tidak merawat tanahnya secara terus menerus sebagai syarat penguasaan phisik karena dalam fakta atas bidang tanah yang diklaim penggugat miliknya terjadi tumpang tindih dengan pihak lain termasuk sertipikat yang menjadi obyek perkara
ini,
sehingga bilamana
menurut Penggugat bahwa
sertipikat yang menjadi obyek perkara ini berada di atas lahan milik Penggugat, maka sudah seharusnya Penggugat mengajukan perkara ke Peradilan Umum agar diperiksa dan diputuskan siapa yang paling berhak atas tanah yang dipersengketakan dan dapat memintakan putusan bahwa sertipikat yang diterbitkan oleh Tergugat mengandung cacat hukum, sebab kalau tidak demikian maka sertipikat yang menjadi obyek perkara yang diterbitkan oleh Tergugat adalah sah sebagaimana dirumuskan dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah pasal 32 ayat 1 yang berbunyi: ”Sertipikat merupakan surat tanda bukti hak yang berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat mengenai data fisik dan data yuridis yang termuat di dalamnya, sepanjang data fisik dan data yuridis tersebut sesuai dengan data yang ada dalam surat ukur dan buku tanah hak yang bersangkutan” ;
- Bahwa ……………..
21
-
Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas,mohon kepada Ketua/ Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memberikan putusan sebagai berikut :
DALAM EKSEPSI : -
Menerima Eksepsi Tergugat.
DALAM POKOK PERKARA : -
Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaktidaknya gugatan Penggugat tidak dapat diterima ;
-
Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini ; Atau, apabila Ketua/Anggota Majelis Hakim
berpendapat lain,
mohon keputusan yang seadil-adilnya ; Menimbang, bahwa
terhadap Perkara No.34/G/2012/
PTUN-Pbr. yang sedang berjalan telah masuk permohonan pihak ketiga pemegang objek sengketa atas nama NURSITILILLY MULYASIH, SARIANI, OLLY HAMZAH, RAKHDIAN, NANDA GITA RAKHMAWATI tertanggal 18 Oktober 2012 ; Menimbang, bahwa atas permohonan tersebut Majelis Hakim telah mengeluarkan Putusan Sela No.34/G/2012/PTUN-Pbr. tanggal 20 Nopember 2012 yang amarnya berbunyi sebagai berikut : MENGADILI: 1.
Mengabulkan
Permohonan
Intervensi
dari
NURSITILILLY
MULYASIH, SARIANI, OLLY HAMZAH, RAKHDIAN, NANDA GITA RAKHMAWATI tersebut ; 2.
Menetapkan SARIANI,
Pemohon OLLY
Intervensi
HAMZAH,
NURSITILILLY
RAKHDIAN,
MULYASIH,
NANDA
GITA
RAKHMAWATI sebagai pihak Tergugat II Intervensi ; 3.
Menangguhkan biaya perkara sampai dengan putusan akhir ; Menimbang …………..
22
Menimbang, bahwa Tergugat II Intervensi atas gugatan Penggugat
tersebut
telah
mengajukan
Jawaban
tertanggal
26
Nopember 2012 yang pada pokoknya sebagai berikut : DALAM EKSEPSI. 1.
Bahwa gugatan Penggugat telah melewati batas waktu yang ditentukan oleh Undang-undang yaitu dalam tenggang waktu 90 hari, sedangkan jarak waktu dari Sertipikat Hak Milik diterbitkan pada tanggal 7 November 2007 sampai gugatan Penggugat didaftarkan pada tanggal 31 Juli 2012 adalah lebih kurang 5 tahun ;
2.
Bahwa Penggugat DETTY ZULAIDA belum dapat dikatakan sebagai Ahli waris yang mutlak dari almarhum Drs. ZAINAL ABIDIN, Karena almarhum Drs. Zainal Abidin sepengetahuan tergugat intervensi mempunyai anak, tentunya ahli waris tidaklah hanya seorang DETTY ZULAIDA ;
3.
Bahwa milik Drs, ZAINAL ABIDIN sebagaimana yang dinyatakan dalam Surat Gugatan Penggugat dalam poin 2 “ Kepemilikan atas tanah tersebut didasarkan pada Surat Kepemilikan Tanah Nomor 477/SKPT/SM/1984 tanggal 20 Desember 1984 yang dikeluarkan oleh Lurah Sidomulyo Kecamatan Siak Hulu, jadi jelaslah bahwa tanah milik Drs. ZAINAL ABIDIN terletak di Kelurahan Sidomulyo, sedangkan tanah digugat oleh Penggugat terletak di Jalan Nangka Ujung RT. 03, RW. 08 dengan sertipikat Hak milik atas nama semula H. SRI GUNUNG PANUSUNAN SIAGIAN sekarang atas nama
NURSITILILLY
MULYASIH,
SARIANI,
OLLY
HAMZAH,
RAKHDIAN, NANDA GITA RAKHMAWATI Kelurahan Simpang baru. Sedangkan Kelurahan Simpang Baru yang sekarang sejak dahulu belum pernah bernama Kelurahan Sidomulyo. Dan jarak antara Kelurahan Sidomulyo dengan Kelurahan Simpang Baru berjarak lebih kurang 2,5 Kilomerter, jadi
jelaslah gugatan
Penggugat salah alamat atau salah dalam menunjuk objek perkara ; Bahwa …………….
23
Bahwa dengan merujuk kepada uraian dalam eksepsi dari tergugat intervensi yang diperkuat dengan alasan hukum di atas, dengan ini memohon kepada bapak Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara
dan atau
melalui
majelis
hakim
yang
memeriksa,
mengadili dan memutus perkara ini dengan amar putusan sebagai berikut : DALAM POKOK PERKARA 1.
Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
2.
Menyatakan sah dan berlakunya Sertipkat Hak Milik nomor 9231/Simpang Baru tanggal 7 November 2007 Surat ukur nomor 05337/2006 tanggal 16 Juni 2006 untuk sebidang tanah selaus 4.434 M2 yang terletak di Jalan Nangka ujung RT. 03, RW. 08 Kelurahan Simpang BaruKecamatan Tampan Kota Pekanbaru semula atas nama H. SRI GUNGUNG PANUSUAN SIAGIAN sekarang atas nama NURSITILILLY MULYASIH, SARIANI, OLLY HAMZAH, RAKHDIAN, NANDA GITA RAKHMAWATI ;
3.
Menghukum Penggugat untuk membayar ongkos perkara ;
Merujuk kepada Surat gugatan Penggugat, maka Terguggat Intervensi memberikan jawaban sebagai berikut : 1.
Bahwa Tergugat Intervensi adalah ahli waris dari SRI GUNUNG PANUSUNAN SIAGIAN (almarhum) selaku pemilik sebidang tanah Sertipikat Hak Milik Nomor 9231/Simpang Baru tanggal 7 November 2007 Surat Ukur Nomor 05337/2006 tanggal 16 Juni seluas
4.434.
PANUSUNAN
M2
semula
SIAGIAN,
atas
Sekarang
nama atas
H. nama
SRI
GUNUNG
NURSITILILLY
MULYASIH, SARIANI, OLLY HAMZAH, RAKHDIAN, NANDA GITA RAKHMAWATI, Yang terletak di Jalan Nangka Ujung/Tuanku Tambusai kelurahan Simpang Baru Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru (persisnya berada di depan Terminal AKAP Payung Sekaki kota Pekanbaru) ;
2. Bahwa …………..
24
2.
Bahwa kepemilikan tanah milik Tergugat Intervensi tersebut didasarkan pada : 1.
Surat Keterangan Ganti Kerugian Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru
Nomor 0095708 tertanggal 5 Januari 1996
disebut pihak pertama RD. MK. BAGYOSARJONO dan pihak kedua H. SGP. SIAGIAN Bc. Hk. yang mengetahui Kepala Desa
Simpang
Baru
Kecamatan
Tampan
Nomor
:
16/KT.036/I/96 tertanggal 8-1-1996 dan Camat Tampan Kota Pekanbaru Nomor : 715/036-KT/XI/97 tertanggal 1-11-1997. 2.
Surat Keterangan Ganti Kerugian Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru Nomor 196041 tertanggal 3 April 1996 disebut pihak pertama : NGATIMIN dan pihak kedua H. SGP.SIAGIAN Bc.
Hk.
Yang
BaruKecamatan
mengetahui Tampan
Kepala
Nomor
:
Desa
Simpang
216/KT.036/IV/96
tertanggal 10-4-1996 dan Camat Tampan Kota Pekanbaru Nomor : 05/036-KT/II/98 tertanggal 20-2-1998. 3.
Sertipikat Hak Milik dari Kepala Kantor Pertanahan Kota Pekanbaru nomor 9231 tertanggal 7 November 2006 dengan luas 4.434 M2 yang terletak di Jalan Nangka Rt 03. RW 08 Kelurahan
Simpang
Baru
Kecamatan
Tampan
Kota
Pekanbaru. 3.
Bahwa salah
Penggugat dalam surat gugatannya pada poin (1) telah dalam
menunjuk
lokasi
tanah
yang
disengketakan,
Penggugat mengatakan : Penggugat adalah Ahli Waris dari suami Penggugat bernama Almarhum Drs. ZAINAL ABIDIN selaku
pemilik ………..
25
pemilik sebidang tanah yang terletak di Jalan Nangka Ujung RT. 03 RW. 08 Kelurahan Simpang Baru Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru yang dahulu disebut terletak di Kelurahan Sidomulyo Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar. Sedangkan yang sebenarnya adalah : Kelurahan Simpang Baru yang sekarang, dahulunya bernama Desa Simpang Baru dan belum pernah disebut Kelurahan Sidomulyo. Sedangkan Kelurahan Sidomulyo yang dikatakan Penggugat sampai sekarang masih tetap bernama Kelurahan Sidomulyo yang termasuk dalam wilayah Kecamatan Tampan dan belum pernah berganti nama menjadi Kelurahan Simpang Baru. Hal tersebut dapat dibuktikan dengan : 1.
Surat Keterangan mengenai Penegasan Kesaksian dari Ketua RT. 03, RW.08 Desa Simpang Baru Kecamatan Tampan yang diketahui oleh Kepala Desa Simpang Baru.
2.
Surat Keterangan dari Camat Tampan Nomor : 313/SK/VII/ 2002 tertanggal 31 Juli 2002.
4.
Bahwa
Penggugat seharusnya teliti dan jeli dalam menggugat,
karena pendaftaran gugatan Penggugat pada tanggal 31 Juli telah melampaui batas tenggang waktu 90 hari sejak diketahuinya sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 55 Undang-undang Nomor 5 tahun 1986 jo. Undang-Undang Nomor 9 tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 ; 5.
Bahwa Penggugat didalam gugatannya pada poin (16) mengatakan baru mengetahui kepemilikan Sertipikat Hak Milik Nomor 9231/ Simpang Baru tanggal 7 November 2007 atas nama Tergugat Intervensi, setelah mengecek kepemilikan tersebut pada Kantor Pertanahan Kota Pekanbaru tanggal 28 Juni 2012, hal tersebut
yang …………
26
yang dikemukakan Penggugat sangatlah mustahil, karena sejak akhir tahun 2008 tanah yang disengketakan tersebut telah dipasang plang nama yang bertuliskan : “ Tanah ini milik H. SRI GUNUNG PANUSUNAN SIAGIAN “ dan telah beberapa kali dibuat dan dipasang kembali dan belum pernah ada yang komplain apalagi menggugatnya. Bahkan sekitar pertengahan tahun 2010 kami pernah membuat dan memasang plang yang bertuliskan “ Tanah ini mau dijual hubungi HP. 0852 6588 5650. Hingga kini kami Tergugat Intervensi merasa heran karena ini kali pertama baru ada yang menggugat, setelah lebih kurang 5 setengah tahun sudah sertipikat hak milik tersebut diterbitkan ; 6.
Bahwa yang menjadi sentral masalah, sehingga dapat menjadi kunci sebagai acuan
guna terciptanya
kepastian hukum
terutama dalam Sengketa Tata Usaha Negara adalah tenggang waktu yang diberikan oleh Undang-Undang yaitu 90 hari setelah diketahui, sehingga dalam hal ini sangatlah masuk akal apabila Penggugat mengetahui Keputusan Pejabat Tata Usaha Negara yang
telah
menrbitkan
Sertipikat
Hak
Milik
Nomor
9231/Kelurahan Simpang Baru tanggal 7 November 2007 ; 7.
Bahwa untuk kepastian hukum terutama bagi Tergugat dan Tergugat Intervensi sehingga dapat mencegah terjadinya akibat hukum yang lebih meluas di kemudian hari,
maka Tergugat
Intervensi memohon kepada bapak Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara
Pekanbaru
dan
atau
melalui
Majelis
Hakim
yang
memeriksa dan mengadili perkara ini, mohon kira menyatakan sah dan berlakunya Sertipikat Hak Milik Nomor 9231/ Simpang Baru tanggal 7 November 2007 atas nama semula H. SRI GUNUNG
PANUSUNAN
SIAGIAN
sekarang
atas
nama
:
NURSITILILLY MULYASIH, SARIANI, OLLY HAMZAH, RAKHDIAN, NANDA GITA RAKHMAWATI yang diterbitkan oleh Tergugat karena
sesuai
dan
tidak
Perundang-undangan
yang
bertentangan berlaku
serta
dengan
Peraturan
Asas-Asas
Umum
Pemerintahan Yang Baik ;
Bahwa …………..
27
Bahwa dengan merujuk kepada uraian jawaban dari Tergugat Intervensi yang diperkuat dengan alasan hukum di atas, dengan ini memohon kepada Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara dan atau melalui majelis hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini dengan amar putusan menolak secara keseluruhan gugatan Penggugat ; Menimbang, bahwa atas Jawaban Tergugat, Penggugat telah menyampaikan Replik tertanggal 15 Oktober 2012, dan atas Replik Penggugat tersebut Tergugat tidak menyampaikan Duplik ; Menimbang, bahwa atas Jawaban Tergugat II Intervensi, Penggugat tidak mengajukan Replik ; Menimbang,
bahwa
untuk
memperkuat
dalil-dalil
gugatannya, Penggugat mengajukan bukti-bukti tertulis yang telah difoto copy dan telah bermaterai cukup, dan telah dicocokkan dengan yang aslinya oleh Majelis Hakim, kecuali bukti P-2, P-3, P-4, P-5, P-6, P-12, P-13, P-14, P-15 dan P-17.
Adapun
bukti surat Penggugat
tersebut diberi tanda P-1 sampai dengan P-17 berupa : Bukti P-1
:
Surat Keterangan Pemilik Tanah No.477/SKPT/SM/ 1984 tanggal 20 Desember 1984 ;
Bukti P-2
:
Surat Kepala Kantor Pertanahan Kota Pekenbaru No.500.1/916/IX/2004 tanggal 7 September 2004 Perihal Permohonan Hak Atas
Tanah An. Detty
Zulaida ; Bukti P-3
:
Surat Kepala Kantor Pertanahan Kota Pekenbaru No.724/500/IX/1996 tanggal 19 September 1996 Perihal Permohonan Penangguhan Proses Penerbitan Sertipikat Tanah ;
Bukti P-4
:
Berita Acara Eksekusi Penyerahan No.06/PDT/EKPTS/2005/PN.PBR Jo. No.67/PDT/G/2004/PN.PBR tanggal 03 Februari 2010 ; Bukti P-5…………
28
Bukti P-5
:
Peta Bidang Tanah tanggal 15 Juli 2003 ;
Bukti P-6
:
Berita Acara Pendataan dan Pengembalian Tapal Batas Eksekusi Penyerahan No.06/PDT/2005/PN.PBR Jo. No.67/PDT/G/2004/PN.PBR tanggal 28 September 2006 ;
Bukti P-7
:
Berita Acara Eksekusi Penyerahan No.06/PDT/EKPTS/2005/PN.PBR Jo. No.67/PDT/G/2004/PN.PBR tanggal 18 Januari 2010 ;
Bukti P-8
:
Putusan
Pengadilan
Negeri
Pekanbaru
No.98/Pdt/G/1996/ PN.PBR tanggal 7 Mei 1997 ; Bukti P-9
:
Putusan Pengadilan Tinggi Riau No.97/Pdt/1997/PTR tanggal 12 Maret 1999 ;
Bukti P-10
:
Putusan Mahkamah Agung RI No.1098 K/Pdt/1999 tanggal 11 Mei 2001 ;
Bukti P-11
:
Putusan Mahkamah Agung RI No.78 PK/Pdt/2003 tanggal 12 Oktober 2004 ;
Bukti P-12
:
Surat Pernyataan Drs. H. Mustafa Harris tanggal 24 Juni 2004 ;
Bukti P-13
:
Sertipikat Hak Milik No.2840/Kelurahan Simpang Baru
tanggal
20
September
1999,
Surat
Ukur
No.214/Simp. Baru/1999 tanggal 1 September 1999, Luas 1.676 M2 dahulu atas nama Erhan Muin, sekarang atas nama Drs. H. Mustafa Harris ; Bukti P-14
:
Surat Detty Zulaida tanggal 9 September 1996 Perihal Permohonan
penangguhan
proses
penerbitan
Sertipikat Tanah Milik an. Drs. Zainal Abidin (Alm) yang dijual tanpa hak oleh RM Bagio Sarjono kepada H. Irsal ;
Bukti P-15…………..
29
Bukti P-15
:
Surat Laporan Kematian No.49/1775-02/92 tanggal 25 Januari 1992 ;
Bukti P-16
:
Surat Kepala Dinas Tata Pemakaman Umum DKI Jakarta tanggal 29 Oktober 1997 ;
Bukti P-17
:
Surat
Keterangan
Ahli
Waris
No.477.20.5/V/Distarduk/2003/35 tanggal 21 Mei 2003 ; Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil Jawabannya, Tergugat mengajukan bukti-bukti tertulis yang telah difoto copy dan telah bermaterai cukup, dan telah dicocokkan dengan yang aslinya oleh Majelis Hakim, kecuali bukti T-5. Adapun bukti surat Tergugat tersebut diberi tanda T-1 sampai dengan T-5 berupa : Bukti T-1
:
Surat
Keterangan
Ganti
Kerugian
No.715/036-
KT/XI/1997 tanggal 1 Nopember 1997 atas nama H. SGP Siagian Bc. Hk. ; Bukti T-2
:
Surat
Keterangan
Ganti
Kerugian
No.85/036-
KT/II/98 tanggal 20 Pebruari 1998 atas nama H. SGP Siagian Bc. Hk. ; Bukti T-3
:
Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kota Pekanbaru
No.1683-520.1-05-01-2006
tanggal
20
Oktober 2006 Tentang Pemberian Hak Milik Atas Nama : H. Sri Gunung Panusunan Siagian, Bc. Hk. ; Bukti T-4
:
Buku Tanah Hak Milik Nomor 9231/Simpang Baru tanggal 7 Nopember 2007, Surat Ukur No.05337/2006 tanggal 16 Juni 2006, Seluas 4.434 M2, dahulu atas nama H. Sri Gunung Panusunan Siagian, sekarang atas nama Nursitililly Mulyasih, Sariani, Olly Hamzah, Rakhdian, Nanda Gita Rakhmawati ;
Bukti T-5………….
30
Bukti T-5
:
Surat
Keterangan
No.477.20.5/XI/Dispenduk/
Ahli 2008/672
Waris tanggal
20
November 2008 ; Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil Jawabannya, Tergugat II Intervensi
mengajukan bukti-bukti tertulis yang telah
difoto copy dan telah bermaterai cukup, dan telah dicocokkan dengan yang aslinya oleh Majelis Hakim, kecuali bukti T.II.Int-1, T.II.Int-2, T.II.Int-3, T.II.Int-4, T.II.Int-5, T.II.Int-6, T.II.Int-7. Adapun bukti surat Tergugat II Intervensi
tersebut diberi tanda Bukti T.II.Int-1 sampai
dengan Bukti T.II.Int-14 berupa : Bukti T.II.Int-1
:
Surat Keterangan tanggal 5 Maret 1992 ;
Bukti T.II.Int-2
:
Surat Undangan No. 005/460/1995 tanggal 28 Nopember 1995 ;
Bukti T.II.Int-3
:
Surat Keterangan No.313/SK/VII/2002 tanggal 31 Juli 2002 ;
Bukti T.II.Int-4
:
Sertipikat Hak Milik Nomor 9231/Simpang Baru tanggal 7 Nopember 2007, Surat Ukur No.05337/2006 tanggal 16 Juni 2006, Seluas 4.434 M2, dahulu atas nama H. Sri Gunung Panusunan
Siagian,
sekarang
atas
nama
Nursitililly Mulyasih, Sariani, Olly Hamzah, Rakhdian, Nanda Gita Rakhmawati ; Bukti T.II.Int-5
:
Surat Keterangan Ahli Waris No.477.20.5/XI/ Dispenduk/2008/672
tanggal 20 November
2008 ; Bukti T.II.Int-6
:
Surat
Keterangan
Ganti
Kerugian
No.16/KT.036/I/96 tanggal 8 Januari 1996 atas nama H. SGP Siagian Bc. Hk. ;
Bukti …………….
31
Bukti T.II.Int-7
:
Surat
Keterangan
Ganti
Kerugian
No.216/KT.036/I/96 tanggal 10 April 1996 atas nama H. SGP Siagian Bc. Hk. ; Bukti T.II.Int-8
:
Surat Setoran Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (SSB) ;
Bukti T.II.Int-9
:
Surat Tanda Bukti Pembayaran ;
Bukti T.II.Int-10
:
Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2012 ;
Bukti T.II.Int-11
:
Kwitansi tanggal 12 Oktober 2008 ;
Bukti T.II.Int-12
:
Surat Tanda Uang tanggal 30 April 2011 ;
Bukti T.II.Int-13
:
Kwitansi tanggal 20 Agustus 2012 ;
Bukti T.II.Int-14
:
Tanda Pelunasan Pajak Bumi dan Bangunan tahun 1996 s/d 2012 atas nama H. Sri Gunung Panusunan Siagian BcHk. ;
Menimbang, bahwa Tergugat II Intervensi mengajukan bukti Ad-Informadum berupa : Bukti T.II. Int Ad-Informandum-1 :
Peta Bidang Tanah ;
Menimbang, bahwa disamping mengajukan bukti surat, Penggugat
telah
mengajukan
2
(dua)
orang
saksi
yang
telah
memberikan keterangan dibawah sumpah menurut aturan agamanya yaitu : 1. ZAMZIBAR MUIN. Pada pokoknya saksi menerangkan sebagai berikut : -
Bahwa
saksi
menyatakan
tanahnya
berbatasan
langsung
dengan tanah milik Detty Zulaida yaitu sebelah Selatan ; -
Bahwa saksi mengatakan ia memiliki tanah di lokasi tersebut sejak tahun 1977 ;
-
Bahwa saksi menerangkan mereka secara bersama-sama yang salah seorangnya adalah Zainal Abidin (suami Detty Zulaida) membuka lahan Eks HPH PT. Murini ;
-
Bahwa dasar alas hak atas tanah tersebut adalah Keterangan Tebas Tebang Tahun 1984 ; - Bahwa ………….
32
-
Bahwa setahu saksi, tanah milik Detty Zulaida yang disebelah Timur berbatas dengan tanah Mustafa Harris ;
-
Bahwa saksi mengetahui tentang adanya perkara di Pengadilan Negeri Pekanbaru antara Detty Zulaida melawan
RM. Bagio
Sarjono, dan perkara tersebut telah dimenangkan
oleh Detty
Zulaida sampai dengan tingkat Peninjauan Kembali ; -
Bahwa atas perkara tersebut juga telah dilaksanakan Eksekusi oleh Juru Sita Pengadilan Negeri Pekanbaru ;
-
Bahwa saksi tidak kenal dengan Sri Gunung Panusunan Siagian, Ngatimin dan RM. Bagio Sarjono ;
-
Bahwa saksi masih memiliki Surat Keterangan Tebas Tebang Tahun 1984 ;
-
Bahwa saksi pernah melihat Surat Keterangan Tebas Tebang Tahun 1984 atas nama Zainal Abidin ;
2. MUSTAFA HARRIS. Pada pokoknya saksi menerangkan sebagai berikut : -
Bahwa
saksi
menerangkan
dia
memiliki
tanah
yang
bersempadan dengan tanah Detty Zuliada yaitu sebelah Timur ; -
Bahwa tanah tersebut saksi beli dari Erhan Muin ;
-
Bahwa tanah saksi tersebut sekarang sudah bersertipikat hak milik ;
-
Bahwa benar saksi yang menanda tangani Surat Pernyataan tanggal 24 Juni 2004 (Bukti P-12) ;
-
Bahwa saksi mengetahui tentang adanya perkara di Pengadilan Negeri Pekanbaru antara Detty Zulaida melawan
RM. Bagio
Sarjono, dan perkara tersebut telah dimenangkan
oleh Detty
Zulaida sampai dengan tingkat Peninjauan Kembali ; -
Bahwa saksi tidak pernah menanda tangani Surat Sempadan tanah atas nama
Sri Gunung Panusunan Siagian, karena
setahu saksi, tanah tersebut adalah milik Detty Zulaida ;
Bahwa ………………
33
Menimbang, bahwa Tergugat tidak mengajukan Saksi dalam perkara ini ; Menimbang, bahwa disamping mengajukan bukti surat, Tergugat II Intervensi
telah mengajukan 1 (satu) orang saksi yang
telah memberikan keterangan dibawah sumpah menurut aturan agamanya yaitu : 1. DEDDY HENDARDI SUPUSEPA, A.Md. Pada pokoknya saksi menerangkan sebagai berikut : -
Bahwa saksi ada melihat plang nama diatas tanah tersebut, yang tertulis “Tanah ini milik H. Sri Gunung Panusunan Siagian, SHM No. 9231/Simpang Baru ;
-
Bahwa saksi tidak tahu ukuran serta batas-batas tanah tersebut karena saksi hanya perantara jual beli tanah;
-
Bahwa setahu saksi tanah tersebut belum dipagar tetapi ada patok tanah ;
-
Bahwa saksi tidak tahu tanah tersebut sedang bermasalah ; Menimbang, bahwa Penggugat menyerahkan Kesimpulan
tertanggal 30 Januari 2013, Tergugat tidak menyerahkan Kesimpulan dalam perkara ini, sedangkan Tergugat II Intervensi menyampaikan Kesimpulannya secara lisan ; Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada mengajukan apa-apa lagi dalam perkara ini dan selanjutnya mohon putusan ; Menimbang,
bahwa
segala
sesuatu
yang
terjadi
dipersidangan secara lengkap telah termuat dalam Berita Acara Persidangan dan untuk mempersingkat putusan dianggap telah termuat dalam putusan ini ;
TENTANG .............
34
TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM
Menimbang, bahwa Gugatan Penggugat adalah sebagaimana dimaksud pada bagian Tentang Duduknya Sengketa di atas yang pada pokoknya memohon kepada Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru untuk menyatakan batal atau tidak sah Sertipikat Hak Milik Atas Tanah Nomor 9231/Kelurahan Simpang Baru tanggal 07 November 2007, Surat Ukur Nomor : 05337/2006 tanggal 16 Juni 2006, Luas 4.434 M2, atas nama NURSITILILLY MULYASIH, SARIANI, OLLY HAMZAH, RAKHDIAN, NANDA GITA RAKHMAWATI semula atas nama H. SRI GUNUNG PANUSUNAN SIAGIAN (bukti T.II.Int-4), yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kota Pekanbaru (Tergugat) yang menjadi obyek sengketa dalam perkara ini ; Menimbang, bahwa pada persidangan tanggal 08 Oktober 2012,
Tergugat
telah
menanggapi
Gugatan
Penggugat
dengan
mengajukan Jawaban Tergugat tertanggal 08 Oktober 2012 yang didalamnya
termuat
juga
eksepsi
tentang
kewenangan
absolut
pengadilan dan eksepsi Gugatan Penggugat Kabur (obscuure libel), dan isi selengkapnya dari Jawaban tersebut adalah sebagaimana telah diuraikan pada bagian Tentang Duduk Sengketanya di atas ; Menimbang,
bahwa
dalam
pemeriksaan
perkara
ini,
berdasarkan Putusan Sela Majelis Hakim pada persidangan tanggal 20 Nopember 2012, telah masuk Pihak Ketiga Yang Berkepentingan atas nama NURSITILILLY MULYASIH, SARIANI, OLLY HAMZAH, RAKHDIAN, NANDA GITA RAKHMAWATI yang turut serta sebagai Pihak dan berkedudukan sebagai Tergugat II Intervensi ; Menimbang, bahwa pada persidangan tanggal 27 Nopember 2012, Pihak Tergugat II Intervensi telah mengajukan Jawabannya yang
didalamnya………….
35
didalamnya termuat juga eksepsi mengenai tenggang waktu pengajuan gugatan, eksepsi mengenai Peggugat bukanlah ahli waris dari Drs. Zainal Abidin, dan eksepsi mengenai gugatan Penggugat salah alamat atau salah obyek perkaranya, yang mana isi lengkapnya adalah sebagaimana juga telah diuraikan pada bagian Tentang Duduknya Sengketa di atas ; Menimbang, bahwa oleh karena dalam Jawaban Tergugat maupun Jawaban Tergugat II Intervensi memuat dalil-dalil eksepsi, maka
Majelis
Hakim
akan
mempertimbangkan
eksepsi-eksepsi
tersebut terlebih dahulu, dengan pertimbangan sebagai berikut ; DALAM EKSEPSI : Menimbang, bahwa terlebih dahulu akan dipertimbangkan dalil eksepsi Tergugat tentang kompetensi absolut pengadilan sebagai berikut; Menimbang, bahwa eksepsi Tergugat tentang kewenangan absolut pengadilan pada pokoknya mendalilkan bahwa dalam perkara aquo terdapat adanya tumpang tindih kepemilikan antara bidang tanah yang menjadi milik Penggugat dengan tanah Tergugat II Intervensi, dan karenanya menurut hukum sengketa ini adalah sengketa kepemilikan/perdata yang merupakan kewenangan dari Pengadilan Negeri untuk memeriksa dan mengadilinya ; Menimbang, bahwa Penggugat telah menanggapi eksepsi Tergugat tersebut dalam repliknya yang pada pokoknya mendalilkan bahwa yang menjadi persoalan perkara ini bukanlah untuk menguji persoalan kepemilikan atau siapa yang lebih berak atas tanah terperkara, tetapi untuk menguji rangkaian perbuatan administratif menyangkut persoalan penerbitan Sertipikat Hak Milik obyek sengketa aquo yang dimintakan pembatalannya ;
Menimbang …………..
36
Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 9 dan 10 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 jo. Pasal 47 UndangUndang Nomor 5 Tahun 1986, telah jelas diketahui bahwa kewenangan absolut dari Peradilan Tata Usaha Negara adalah memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa tata usaha negara, yaitu sengketa yang timbul dalam bidang tata usaha negara antara orang atau badan hukum perdata dengan badan atau pejabat tata usaha negara, sebagai akibat dikeluarkannya keputusan tata usaha negara, dan yang dimaksud
dengan
keputusan
tata
usaha
negara
adalah
suatu
penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang berisi tindakan hukum tata usaha negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual, dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata ; Menimbang, bahwa dari uraian di atas dikaitkan dengan dalil eksepsi Tergugat, maka persoalan hukum yang perlu dimunculkan terkait dengan eksepsi tentang kewenangan absolut Pengadilan Tata Usaha Negara adalah : apakah Sertipikat Hak Milik yang menjadi obyek sengketa aquo merupakan Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 1 angka 9 UndangUndang Nomor 51 Tahun 2009, ataukah tidak ? Menimbang, Sertipikat
Hak
Milik
bahwa yang
setelah menjadi
membaca obyek
dan
sengketa
mencermati aquo
dan
dihubungkan dengan ketentuan Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, Majelis Hakim berpendapat bahwa Sertipikat Hak Milik yang menjadi obyek sengketa aquo termasuk sebagai keputusan tata usaha negara, oleh karena sertipikat hak milik tersebut
merupakan ………….
37
merupakan suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kota Pekanbaru (Tergugat) selaku Pejabat Tata Usaha Negara, yang berisi tindakan hukum tata usaha negara yang berdasarkan peraturan
perundang-undangan
yang
berlaku yang
bersifat konkrit dan individual berupa tindakan pemberian hak milik atas
sebidang
tanah
yang
diberikan
kepada
individu-individu
NURSITILILLY MULYASIH, SARIANI, OLLY HAMZAH, RAKHDIAN, NANDA GITA RAKHMAWATI (Tergugat II Intervensi), bersifat final mengingat sertipikat tersebut telah definitif dan tidak memerlukan persetujuaan maupun tindakan hukum lebih lanjut dari Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara lainnya, serta telah menimbulkan akibat hukum berupa timbulnya hak milik atas tanah yang melekat kepada pemegang haknya yaitu Tergugat II Intervensi ; Menimbang, bahwa oleh karena Sertipikat Hak Milik yang menjadi obyek sengeketa aquo merupakan suatu Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 9 UndangUndang Nomor 51 Tahun 2009, dan juga sebagaimana yang telah didalilkan Penggugat dalam Gugatan dan repliknya yang pada pokoknya mempersoalkan tentang penerbitan obyek sengketa aquo, dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan bahwa sengketa yang timbul dalam perkara ini adalah sengketa tata usaha negara, dan oleh karenanya
Pengadilan
Tata
Usaha
Negara
Pekanbaru
memiliki
kompetensi untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa dalam perkara in casu ; Menimbang, bahwa berdasarkan uraian hukum di atas, telah beralasan hukum bagi Majelis Hakim untuk menyatakan eksepsi Tergugat
tentang
kewenangan
absolut
pengadilan
tidak
dapat
diterima ;
Menimbang ………….
38
Menimbang,
selanjutnya
akan
dipertimbangkan
eksepsi
Tergugat yang mendalilkan gugatan penggugat kabur (obscuure libel), dengan pertimbangan sebagai berikut ; Menimbang, bahwa dengan telah dilaluinya mekanisme penyempurnaan gugatan pada pemeriksaan persiapan dan setelah mencermati isi gugatan Penggugat dikaitkan dengan dalil eksepsi Tergugat tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan penggugat adalah telah terang, jelas dan tidak kabur karena telah memenuhi syarat-syarat formil gugatan sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 56 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, terlebih lagi bahwa yang digugat untuk dimintakan pembatalannya adalah penerbitan sertipikat hak milik obyek sengketa aquo, sementara dalil-dalil gugatan Penggugat yang menyatakan bahwa Penggugat pernah berperkara dengan H. Irsal, RM. Bagio Sarjono, dkk di Pengadilan Negeri Pekanbaru, Majelis Hakim berpandangan
bahwa
dalil-dalil
tersebut
tidaklah
menyebabkan
gugatan Penggugat menjadi kabur, dan menurut Majelis Hakim dalildalil Penggugat tersebut merupakan rangkaian dalil yang sudah termasuk dalam uraian mengenai materi atau substansi perkaranya, sehingga akan dipertimbangkan dalam uraian pertimbangan mengenai pokok perkara, dengan demikian dalil eksepsi Tergugat mengenai gugatan kabur (obscuure libel) adalah tidak berdasar dan dinyatakan tidak dapat diterima ; Menimbang,
bahwa
selanjutnya
akan
dipertimbangkan
eksepsi Tergugat II Intervensi yang menyatakan Gugatan Penggugat telah
melewati
tenggang
waktu
pengajuan
gugatan,
dengan
pertimbangan sebagai berikut ;
Menimbang ………….
39
Menimbang,
bahwa
berdasarkan
ketentuan
Pasal
55
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, telah jelas diketahui bahwa tenggang waktu pengajuan gugatan Tata Usaha Negara adalah 90 (Sembilan puluh) hari terhitung sejak diterimanya atau diumumkannya surat keputusan tata usaha negara tersebut, dalam hal ini Majelis Hakim berpendapat bahwa ketentuan tersebut berlaku apabila yang menjadi penggugat adalah pihak yang dituju oleh Keputusan Tata Usaha Negara tersebut ; Menimbang, bahwa terkait dengan perkara incasu telah diketahui bahwa Penggugat bukanlah pihak yang dituju oleh obyek sengketa aquo dan Majelis Hakim berpendapat bahwa tenggang waktu bagi mereka yang tidak dituju oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara tetapi merasa kepentingannya dirugikan, maka tenggang waktu sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 dihitung secara kasuistis sejak saat ia merasa kepentingannya dirugikan dan mengetahui adanya keputusan tersebut (sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 5 K/TUN/ 1992 tanggal 21 Januari 1993 Jo. Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1991 tentang Petunjuk Pelaksanaan Beberapa Ketentuan Dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara) ; Menimbang,
bahwa
dengan
demikian
Majelis
Hakim
berpendapat bahwa Penggugat dapat mengajukan Gugatan Sengketa Tata Usaha Negara terhadap perkara incasu dalam tenggang waktu 90 (Sembilan
puluh)
hari
terhitung
sejak
saat
Penggugat
merasa
kepentingannya dirugikan dan mengetahui adanya surat keputusan obyek sengketa aquo, dan terkait dengan eksepsi tenggang waktu tersebut, maka persoalan hukum yang harus dipertimbangkan adalah sejak
kapan
Penggugat
merasa
kepentingannya
dirugikan
dan
mengetahui adanya surat sertipikat obyek sengketa aquo ?, dan terhadap persoalan tersebut dipertimbangkan sebagai berikut ;
Menimbang ………….
40
Menimbang, bahwa dalam gugatannya, Penggugat telah mendalilkan bahwa Penggugat baru mengetahui secara pasti adanya sertipikat obyek sengketa di atas tanah Penggugat, setelah Penggugat mengecek kepemilikan Tergugat II Intervensi pada Kantor Pertanahan Kota Pekanbaru pada tanggal 28 Juni 2012, dan terhadap dalil tersebut Tergugat tidak pernah membantahnya, dengan demikian telah jelas bahwa antara waktu diketahuinya obyek sengketa aquo oleh Penggugat pada tanggal 28 Juni 2012 dengan waktu pengajuan gugatan pada tanggal 07 Agustus 2012 adalah masih dalam tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari pengajuan gugatan sebagaimana dimaksud dalam ketantuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, dan oleh karenanya dalil eksepsi Tergugat II Intervensi yang menyatakan gugatan telah melewati batas waktu pengajuan gugatan adalah tidak berdasar dan patutlah untuk dinyatakan tidak dapat diterima ; Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan dalil eksepsi Terguggat II Intervensi yang menyatakan bahwa Penggugat bukanlah Ahli Waris yang mutlak dari Almarhum Drs. Zainal Abidin, karena Almarhum Drs. Zainal Abidin juga mempunyai anak, dan terhadap dalil eksepsi tersebut akan dipertimbangkan sebagai berikut ; Menimbang, bahwa terhadap dalil eksepsi tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa dalil tersebut tidak ada yang menegaskan bahwa Penggugat bukanlah ahli waris yang sah dari Drs. Zainal Abidin selaku pemilik atau pemegang Surat Keterangan Kepemilikan Tanah (SKPT) yang menjadi alas hak atas tanah Penggugat, yang jelas diketahui adalah bahwa Penggugat adalah Ahli Waris dari Almarhum
Drs. Zainal Abidin ………….
41
Drs. Zainal Abidin, karena Penggugat adalah Isteri Sahnya semasa hidup, hal ini telah terbukti dari adanya Surat Keterangan Ahli Waris No. 477.20.5/ V/Distarduk/2003/35 tertanggal 21 Mei 2003 yang dikeluarkan oleh Dinas Pendaftaran Penduduk Kota Pekanbaru (vide bukti P-17), terlebih lagi bahwa Pengadilin Tinggi Riau dalam Putusannya No. 97/Pdt/1997/PTR telah mempertimbangkan bahwa Penggugat (Detty Zulaida) adalah selaku isteri dari almarhum Drs. Zainal Abidin yang berhak atas tanah sengketa (incasu adalah tanah sebagaimana dimaksud dalam Surat Keterangan Kepemilikan Tanah No. 477/SKPT/SM/1984 tanggal 20 Desember 1984) (vide bukti P-9 hal. 5 dan 6 jo. bukti P-8), dan menurut Majelis Hakim hal tersebut telah cukup menjadi alasan hukum bagi Penggugat untuk dapat mengajukan Gugatan dalam perkara aquo, dan dengan demikian dalil eksepsi tersebut patutlah untuk dinyatakan tidak dapat diterima ; Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan dalil eksepsi Tergugat II Intervensi yang menyatakan bahwa Gugatan Penggugat salah alamat atau salah dalam menentukan objek perkara, dan terhadap dalil eksepsi tersebut akan dipertimbangkan sebagai berikut ; Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat bahwa yang perlu dibuktikan mengenai bidang tanah obyek sengketa aquo adalah mengenai letak atau posisi bidang tanahnya yang sebenarnya, bukan masalah masuk dalam wilayah administratif kelurahan mana, tetapi yang dipersoalkan adalah apakah ada kesesuaian antara bidang tanah yang diakui sebagai milik Penggugat dengan bidang tanah yang dimaksud dalam obyek sengketa aquo, dan terhadap persoalan letak bidang
tanahnya,
Majelis
Hakim
telah melakukan
pemeriksaan
setempat pada lokasi bidang tanah obyek sengketa aquo berada, dan
dalam ............
42
dalam pemeriksaan setempat tersebut di
lokasi Majelis Hakim
menemukan fakta hukum bahwa memang antara bidang tanah yang diakui sebagai milik Penggugat dengan bidang tanah obyek sengketa aquo, terdapat kesesuaian letak tanahnya, atau dalam pengertian lain antara bidang tanah obyek sengketa aquo dengan bidang tanah yang diakui sebagai milik Penggugat ada sebahagian bidang tanahnya yang saling tumpang tindih, dengan demikian dalil eksepsi Tergugat II Intervensi mengenai gugatan Penggugat salah objek perkara adalah tidak berdasar dan patut pula untuk dinyatakan tidak dapat diterima ; Menimbang,
bahwa
dari
seluruh
uraian
pertimbangan
mengenai eksepsi Tergugat maupun eksepsi Tergugat II Intervensi diatas, maka telah beralasan hukum bagi Majelis Hakim untuk menyatakan Eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi tidak dapat diterima, dan selanjutnya akan dipertimbangkan mengenai pokok perkaranya ; Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan mengenai pokok
perkaranya,
mempertimbangkan
Majelis
Hakim
terlebih
persoalan
hukum
mengenai
dahulu ada
akan
tidaknya
kepentingan Penggugat yang dirugikan sebagai akibat dikeluarkannya obyek sengketa aquo mengingat hal tersebut merupakan dasar bagi seseorang untuk dapat mengajukan Gugatan tata usaha negara, dan terhadap persoalan tersebut, Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut ; Menimbang, bahwa dalam gugatannya, Penggugat pada pokoknya
telah
mendalilkan
bahwa
tindakan
Tergugat
yang
menerbitkan obyek sengketa aquo telah menimbulkan kerugian bagi penggugat mengingat obyek sengketa aquo diterbitkan atas sebidang tanah yang letak atau lokasinya berada di atas tanah milik Penggugat yang
telah
lebih
dahulu
Penggugat
mengajukan
permohonan
pendaftaran haknya kepada Tergugat pada tahun 2003 ;
Menimbang ………….
43
Menimbang, bahwa terhadap dalil tersebut Penggugat telah mengajukan bukti surat sebagai alas hak atau dasar kepemilikan atas tanah yang didalamnya termasuk juga sebahagian tanah obyek sengketa aquo, dan juga beberapa surat bukti pendukung surat kepemilikan, yaitu berupa Surat Keterangan Kepemilikan Tanah (SKPT) Nomor : 477/SKPT/SM/1984 tanggal 20 Desember 1984 (bukti P-1), Berita Acara Pelaksanaan Eksekusi Penyerahan Nomor 06/Pdt/EKPTS/2005/PN.PBR jo. Nomor 67/PDT/G/2004/PN.PBR tertanggal 03 Februari 2010 (bukti P-4), Peta Bidang Tanah atas Pemohon Detty Zulaida dengan Nomor Identifikasi Bidang (NIB) 04147 tertanggal 15 Juli 2003 yang ditandatangani oleh Kepala Seksi Pengukuran dan Pendaftaran Tanah Kantor Pertanahan Kota Pekanbaru (bukti P-5), Berita
Acara
Pendataan
dan
Pengembalian
Tapal
Batas
tanah
Penggugat atas Permohonan Pengadilan Negeri Pekanbaru tertanggal 28 September 2006 dengan lampiran Peta Situasi Tanah Penggugat yang di eksekusi (bukti P-6) dan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pekanbaru
Nomor
67/PDT/G/2005/
06/PDT/EK-PTS/2005/PN.PBR
jo.
Nomor
PN. PBR tertanggal 18 Januari 2010 (bukti P-7),
yang mana terhadap bukti-bukti tersebut, baik Tergugat maupun Tergugat
II
Intervensi
selama
pemeriksaan
persidangan
tidak
membantah ataupun mempersoalkan keabsahan dan keberadaan dari surat-surat bukti tersebut ; Menimbang,
bahwa
berdasarkan
uraian
di
atas
dan
dikaitkan dengan fakta hukum pada sidang pemeriksaan setempat yang dilakukan pada tanggal 10 Januari 2013, yang mana pada pemeriksaan setempat tersebut Majelis Hakim telah menemukan fakta hukum bahwa sebahagian bidang tanah yang diakui dan ditunjuk oleh
Penggugat ………….
44
Penggugat sebagai bidang tanah miliknya adalah bidang tanah yang sama dengan bidang tanah yang dimaksud dalam obyek sengketa aquo,
maka
kepentingan
Majelis
Hakim
Penggugat
yang
berpendapat dirugikan
bahwa
dengan
memang
terbitnya
ada obyek
sengketa aquo, dan hal tersebut telah berarti bahwa gugatan Penggugat telah didasarkan pada adanya kepentingan yang dirugikan, dan oleh karenanya Penggugat memiliki kapasitas untuk dapat mengajukan gugatan dalam perkara sengketa aquo ; Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat telah memiliki kapasitas untuk mengajukan gugatan dan tidak ada hal-hal lainnya di luar pokok perkara yang perlu dipertimbangkan lagi, maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai Pokok Perkaranya, sebagai berikut ; DALAM POKOK PERKARA : Menimbang,
bahwa
gugatan
penggugat
tentang
perkaranya pada pokoknya adalah mendalilkan hal-hal
pokok sebagai
berikut : 1.
Bahwa Penggugat adalah ahli waris dari Suami Penggugat bernama Almarhum Drs. ZAINAL ABIDIN, selaku pemilik sebidang tanah yang terletak di Jalan Nangka Ujung/Tuanku Tambusai Ujung RT.03 RW 08 Kelurahan Simpang Baru Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru (persis di depan terminal AKAP Payung Sekaki Kota Pekanbaru), setempat dahulu disebut terletak di Kelurahan Sidomulyo Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar dengan luas tanah semula seluas 20.000 M2, namun setelah dikurangi dan telah berbentuk Jalan Namgka Ujung/Tuanku Tambusai Ujung, sekarang seluas 15.774 M2 ;
2. Bahwa ………….
45
2.
Bahwa kepemilikan atas tanah tersebut didasarkan pada Surat Keterangan Pemilik Tanah Nomor : 477/SKPT/SM/1984 tanggal 20 Desember 1984 yang dikeluarkan oleh Lurah Sidomulyo Kecamatan Siak Hulu dengan register Camat Siak Hulu Nomor : 796/SH/1985 tanggal 7 September 1985 tercantum atas nama Drs. ZAINAL ABIDIN (vide bukti P-1), dengan ukuran dan batas sempadan sekarang sebagai berikut : - Utara berbatas dahulu dengan tanah Fahrizal/R. Insyah, sekarang
berbatas
dengan
Jalan
Nangka
Ujung/Tuanku
Tambusai Ujung ---------------------------------------------- ± 200 M ; - Selatan
berbatas
dengan
tanah
Ahmad
Bustami/Ratini
± 200 M ; - Barat berbatas dengan Hutan, sekarang berbatas dengan PT. ADE ----------------------------------------------------------± 95 M ; - Timur berbatas dengan Drs. H. Mustafa Harris ----------± 65 M ; 3.
Bahwa Penggugat telah melakukan penguasaan fisik, memagar tanah tersebut dengan pagar kawat permanen serta membangun rumah tinggal penjaga tanah, namun persoalan muncul dengan adanya pihak lain yang mengaku sebagai ahli waris H. Sri Gunung Panusunan Siagian yang merasa memiliki hak di atas tanah Penggugat yang kemudian meruntuhkan seluruh pagar kawat Penggugat dan merubuhkan bangunan rumah tinggal penjaga tanah Penggugat ;
4.
Bahwa dengan munculnya pihak lain (Tergugat II Intervensi) yang telah diterbitkan sertifikat hak milik atas tanahnya oleh Tergugat di atas tanah milik Penggugat, tentunya telah meimbulkan akibat hukum bagi Penggugat dimana Penggugat sebelumnya telah terlebih dahulu mengajukan pendaftaran hak atas tanahnya kepada Tergugat pada tahun 2003, dengan demikian tindakan Tergugat telah melanggar hak-hak Penggugat serta diskriminatif dalam memberikan pelayanan di bidang pertanahan ; 5. Bahwa ………….
46
5.
Bahwa tindakan Tergugat yang menerbitkan sertipikat Obyek Sengketa aquo sudah menyalahi hukum, bertentangan dengan peraturan perundangan yang berlaku dan telah bertentangan dengan Azas-azas Umum Pemerintahan yang Baik, yaitu Azas Keseimbangan, Azas Keterbukaan dan Azas Proporsionalitas, sehingga patut secara hukum apabila Pengadilan berkenan menyatakan Sertipikat Hak Milik Obyek sengketa batal dan/atau tidak sah ; Menimbang,
bahwa
Jawaban
Tergugat
tentang
pokok
perkaranya pada pokoknya mendalilkan bahwa penerbitan Sertipikat Hak Milik obyek sengketa aquo telah sesuai prosedur dan ketentuan yang berlaku, dan apabila dicermati
isi
gugatan,
maka dapat
disimpulkan bahwa di atas tanah milik Penggugat terdapat tumpang tindih (overleep) kepemilikan dengan tanah H. Irsal, RM. Bagjo Sarjono, Basrizal Koto dan juga dengan Sertipikat Hak Milik Obyek sengketa aquo, maka sudah seharusnya Penggugat mengajukan perkara ke Peradilan Umum agar diputuskan siapa yang paling berhak atas tanah yang
dipersengketakan
dan
dapat
memintakan putusan
bahwa
sertipikat obyek sengketa aquo mengandung cacat hukum ; Menimbang,
bahwa
Terggugat
II
Intervensi
dalam
Jawabannya mengenai pokok perkaranya pada pokoknya menolak gugatan penggugat dan menyatakan bahwa Tergugat II Intervensi adalah selaku Pemilik Tanah sebagaimana dimaksud dalam Sertipikat Hak Milik Obyek Sengketa aquo, dimana kepemilikan atas tanah tersebut didasarkan pada Surat Keterangan Ganti Kerugian Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru Nomor 0095708 tertanggal 5 Januari 1996 atas nama H. SGP. Siagian Bc. Hk. dari Rd. MK. Bagyosarjono, yang
diketahui ………….
47
diketahui oleh Kepala Desa Simpang Baru Kecamatan Tampan Nomor : 16/KT.036/I/96
tertanggal
8-1-1996
dan
Camat
Tampan
Kota
Pekanbaru Nomor : 715/036-KT/XI/97 tertanggal 1-11-1997, dan Surat Keterangan Ganti Kerugian Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru Nomor 196041 tertanggal 3 April 1996 atas nama H. SGP. Siagian Bc. HKk. dari Ngatimin, yang diketahui oleh Kepala Desa Simpang Baru Kecamatan Tampan Nomor : 216/KT.036/IV/96 tertanggal 10-4-1996 dan Camat Tampan Kota Pekanbaru Nomor : 05/036-KT/II/98 tertanggal 20-2-1998 ; Menimbang,
bahwa
setelah
mencermati
dan
menelaah
dengan seksama dalil-dalil Gugatan Penggugat, Jawaban Tergugat dan Jawaban Tergugat II Intervensi yang terkait dengan pokok perkaranya, dan juga setelah melakukan serangkaian pemeriksaan persidangan dan
juga
pemeriksan
persidangan
setempat,
Majelis
Hakim
berpendapat bahwa persoalan hukum yang perlu dimunculkan untuk menyelesaikan sengketa pokok perkaranya adalah : Apakah Sertipikat Hak Milik obyek sengketa aquo telah diterbitkan di atas bidang tanah yang sebelumnya telah dimiliki lebih dahulu oleh pihak lain yaitu Penggugat atau Almarhum Drs. Zainal Abidin (suami Penggugat) ? Menimbang, bahwa terhadap persoalan hukum tersebut di atas, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut ; Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan persidangan telah diperoleh beberapa fakta hukum terkait yaitu : -
Bahwa berdasarkan surat bukti T-3, jelas diketahui bahwa bidang tanah sertipikat hak milik obyek sengketa aquo (bukti T.II.Int-4), adalah
bidang
tanah sebagaimana dimaksud dalam
Surat
Keterangan ..............
48
Keterangan
Ganti
Kerugian
(SKGR)
antara
Ngatimin dengan
H. SGP Siagian Bc.Hk. yang diketahui oleh Camat Tampan Kota Pekanbaru register Nomor : 05/036-KT/II/98 tertanggal 20-2-1998 dan diketahui oleh Kepala Desa Simpang Baru register Nomor 216/KT-036/IV/96
tertanggal
10-4-1996
(bukti
T-2),
dimana
diketahui bahwa dasar penguasaan tanah Ngatimin tersebut adalah berdasarkan Surat Keterangan Nomor : 22/SK/DSB/1995 atas nama NGATIMIN tertanggal 25 April 1995 (vide bukti T-2 = bukti T.II.Int-7) ; -
Bahwa berdasarkan surat bukti P-1, jelas diketahui bahwa bidang tanah tanah milik penggugat adalah berdasarkan Surat Keterangan Pemilik
Tanah
Nomor
Desember
1984
yang
Sidomulyo
Kecamatan
:
477/SKPT/SM/1984
dikeluarkan Siak
Hulu
oleh
tertanggal
Kepala
Kabupaten
20
Kelurahan
Kampar
yang
diketahui oleh Camat Siak Hulu dengan register No. 796/SH/1985 tertanggal 7-9-1985 ; -
Bahwa terhadap bidang tanah Penggugat sebagaimana dimaksud dalam Surat Keterangan Kepemilikan Tanah Nomor : 477/SKPT/ SM/1984 tertanggal 20 Desember 1984 (bukti P-1), pernah diperkarakan status kepemilikannya (sengketa perdata) pada Pengadilan
Negeri
Pekanbaru
dengan
Register
Perkara
No.
98/Pdt/G/1996/PN.PBR. dan terhadap Perkara dimaksud telah dijatuhkan Putusan yang telah berkekuatan hukum tetap yang salah satu amar pada pokoknya mengadili bahwa “Menyatakan dalam No.
hukum
Surat
477/SKPT/SM/1984
Keterangan tertanggal
20
Pemilik Desember
Tanah 1984
yang diketahui oleh Camat Siak Hulu dalam Nomor Register
No. 796/SH/1985.............
49
No. 796/SH/1985 tertanggal 7 September 1985 adalah sah berikut segala akibat hukumnya“, Putusan mana telah tertuang dalam Putusan Pengadilan Tinggi Riau No. 97/PDT/1997/PTR tanggal 12 Maret 1998 (bukti P-9) jo. Putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru No. 98/Pdt/G/1996/PN.PBR. tanggal 7 Mei 1997 (bukti P-8) jo. Putusan Kasasi Mahkamah Agung Nomor : 1098 K/Pdt/1999 tanggal 11 Mei 2001 (bukti P-10) jo. Putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung Nomor : 78 PK/Pdt/2003 tanggal 12 Oktober 2004 (bukti P-11) ; -
Bahwa terhadap bidang tanah Penggugat seluas ± 15.774 M2 sebagaimana dimaksud dalam Surat Keterangan Pemilik Tanah No. 477/SKPT/SM/1984 tertanggal 20 Desember 1984 yang diketahui oleh Camat Siak Hulu dalam Nomor Register No. 796/SH/1985 tertanggal 7 September 1985 (bukti P-1) telah dilakukan Pendataan dan Pengembalian Tapal Batas yang dilakukan oleh Petugas Ukur Kantor Pertanahan Kota Pekanbaru pada tanggal 28 September 2006 sebagaimana dimaksud dalam Berita Acara Pendataan dan Pengembalian Tapal Batas Nomor : 06/PDT/EK-PTS/2005/PN.PBR jo. Nomor : 67/PDT/G/2004/ PN.PBR tertanggal 28 September 2006 dan telah dibuatkan pula Peta Situasi Batas Bidang Tanahnya yang dieksekusi (vide bukti P-6) ;
-
Bahwa terhadap bidang tanah Penggugat seluas ± 15.774 M2 sebagaimana dimaksud dalam Surat Keterangan Pemilik Tanah No. 477/SKPT/SM/1984 tertanggal 20 Desember 1984 yang diketahui oleh Camat Siak Hulu dalam Nomor Register No. 796/SH/1985 tertanggal 7 September 1985 seluas (bukti P-1), juga telah dikeluarkan Penetapan Eksekusinya oleh Ketua Pengadilan Negeri Pekanbaru
berdasarkan
PTS/2005/PN.PBR
jo.
Penetapan
Nomor
Nomor
67/PDT/G/2004/PN.PBR.
:
:
06/
PDT/EK-
tertanggal 18 Januari 2010 (vide bukti P-7) ;
- Bahwa .................
50
-
Bahwa terhadap bidang tanah Penggugat seluas ± 15.774 M2 sebagaimana dimaksud dalam Surat Keterangan Pemilik Tanah No. 477/SKPT/SM/1984 tertanggal 20 Desember 1984 (bukti P-1), Penggugat pernah mengajukan Permohonan Hak atas nama Detty Zulaida kepada Kantor Pertanahan Kota Pekanbaru pada tahun 2003, dan terhadap Permohonan tersebut ada pihak lain yang berkeberatan yang salah satunya adalah NGATIMIN dengan suratnya tertanggal 6 Agustus 2004 yang melampirkan bukti kepemilikan Surat Keterangan No. 22/SK/DSB/1995 tanggal 25 April 1995 (vide bukti P-2) ;
-
Bahwa terhadap permohonan Hak Atas Tanah Penggugat tersebut telah dikeluarkan Peta Bidang Tanahnya dengan Nomor Identifikasi Bidang
04147
tertanggal
15
Juli
2003
seluas
15.477
M2
(vide bukti P-5) ; -
Bahwa berdasarkan isi pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Riau dalam Putusannya No. 97/PDT/1997/PTR tanggal 12 Maret 1998 hal. 6 (vide bukti P-9) jo. Putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru No. 98/Pdt/G/1996/PN.PBR. tanggal 7 Mei 1997 hal. 26 (vide bukti P-8), jelas diketahui bahwa Surat Keterangan No. 22/SK/DSB/1995 tanggal 25 April 1995 atas nama NGATIMIN (dalam perkara tersebut diberi tanda T.36-1) oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Riau pada pokoknya telah dinyatakan bahwa surat tersebut tidak mempunyai kekutan hukum dalam kasus tersebut karena telah diterbitkan di atas tahun 1984 ; Menimbang, bahwa dari uraian fakta-fakta di atas, telah jelas
diketahui bahwa Surat Keterangan Pemilik Tanah Nomor : 477/SKPT/ SM/1984 tertanggal 20 Desember 1984 atas nama almarhum Drs. Zainal Abidin (suami Penggugat) oleh Putusan Pengadilan yang telah
berkekuatan ...........
51
berkekuatan (perdata),
hukum
adalah
tetap
telah
terhadap
dinyatakan
sengketa
sah
kepemilikannya
berikut
segala
akibat
hukumnya, dan dengan demikian bidang tanah yang terletak di Jalan Nangka
Ujung/Tuanku
Tambusai
Ujung
seluas
±
15.774
M2
sebagaimana didasarkan pada Surat Keterangan Pemilik Tanah Nomor : 477/SKPT/ SM/1984 tertanggal 20 Desember 1984 tersebut, adalah jelas-jelas sebagai milik yang sah atas nama Drs. Zainal Abidin (suami Penggugat), dan sudah barang tentu Penggugat selaku Ahli Waris yang sah dari Almarhum Drs. Zainal Abidin juga berhak atas bidang tanah dimaksud dalam Surat Keterangan Pemilik Tanah Nomor : 477/SKPT/ SM/1984 tertanggal 20 Desember 1984 tersebut, dengan
demikian
pihak
lain
selain
Penggugat
(ic.
Tergugat
II
Intervensi), sampai dengan saat ini adalah tidak berhak atas bidang tanah sebagaimana didasarkan pada Surat Keterangan Pemilik Tanah Nomor : 477/SKPT/ SM/1984 tertanggal 20 Desember 1984 ; Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas, dikaitkan dengan hasil pemeriksaan setempat yang dilakukan pada tanggal 10 Januari 2013 yang pada pokoknya diperoleh fakta lapangan bahwa bidang tanah obyek sengketa aquo sebahagian besar bidang tanahnya telah tumpang tindih dengan bidang tanah sebagaimana dimaksud dalam Surat Keterangan Pemilik Tanah Nomor : 477/SKPT/SM/1984 tertanggal 20 Desember 1984, maka telah dapat didiketahui bahwa Tergugat telah menerbitkan Sertipikat Hak Milik obyek sengketa aquo di atas bidang tanah milik orang lain (Penggugat) yang telah lebih dahulu ditegaskan status
hak kepemilikannya
melalui Putusan
Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap, dengan demikian tentunya Tergugat telah salah atau lalai dalam menerbitkan sertipikat hak milik obyek sengketa aquo ;
Menimbang ………….
52
Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas dan dengan telah diketahui pula adanya fakta hukum bahwa Sertipikat Hak Milik obyek
sengketa
aquo
diterbitkan
dengan
berdasarkan
Surat
Keterangan Ganti Kerugian (SKGR) Camat Tampan register Nomor : 05/036-KT/II/98 tertanggal 20-2-1998, yang didasarkan pada Surat Keterangan No. 22/SK/DSB/1995 tanggal 25 April 1995 atas nama NGATIMIN yang oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Riau telah dinyatakan tidak mempunyai kekutan hukum karena telah diterbitkan di atas tahun terbitnya Surat Keterangan Pemilik Tanah Nomor : 477/SKPT/SM/1984 tertanggal 20 Desember 1984 yang menjadi dasar kepemilikan
Penggugat,
maka
dengan
demikian
Majelis
Hakim
berkesimpulan bahwa dalam menerbitkan Sertipikat Hak Milik obyek sengketa aquo, Tergugat telah melanggar Peraturan Perundangundangan yang berlaku, khususnya telah melanggar ketentuan perundang-undangan yang pada pokoknya menyangkut ajudifikasi dalam pengumpulan data fisik dan data yuridis dari bidang tanah obyek sengketa aquo sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 1 angka 6, 7 dan 8 jo. Pasal 17 ayat (2) jo. Pasal 18 ayat (1) jo. Pasal 19 ayat (1) jo. Pasal 24 jo. Pasal 25 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah ; Menimbang, bahwa masih terkait dengan uraian di atas, Majelis Hakim menilai bahwa tindakan Tergugat dalam menerbitkan Sertipikat Hak Milik obyek sengketa aquo, telah mengabaikan hak-hak milik pihak lain yang telah ada dan telah didaftarkan permohonan haknya
terlebih
Pengadilan
dahulu,
dalam
dan
sengketa
bahkan
dengan
kepemilikan
adanya
(perdata)
Putusan
yang
telah
berkekuatan hukum tetap yang telah menegaskan kepemilikan hak Penggugat atas tanah obyek sengketa aquo, Tergugat justru telah
menerbitkan ………….
53
menerbitkan
Sertipikat
Hak
Milik
obyek
sengketa
aquo
yang
dimohonkan oleh pihak lain (Tergugat II Intervensi) yang jelas-jelas surat dasar tanahnya sebagaimana dimaksud dalam Surat Keterangan No. 22/SK/DSB/1995 tanggal 25 April 1995 atas nama Ngatimin, belum sekalipun ditegaskan atau diuji status kepemilikan haknya, terlebih lagi oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Riau surat keterangan tersebut telah dinyatakan tidak mempunyai kekutan hukum karena diterbitkan setelah terbitnya Surat Keterangan Pemilik Tanah yang dipegang Penggugat, dalam hal ini Majelis Hakim menilai bahwa tindakan Tergugat yang tetap menerbitkan Sertipikat Hak Milik obyek
sengketa
aquo
adalah
merupakan
tindakan
yang
tidak
mencerminkan adanya kecermatan, keseimbangan dan keterbukaan dalam memberikan pelayanan dalam pendaftaran hak atas tanah, dan juga tindakan tersebut telah mengakibatkan adanya ketidak pastian hukum bagi pihak Penggugat yang telah lebih dahulu mempunyai hak atas tanah dan telah lebih dahulu mendaftarkan hak atas tanahnya kepada Tergugat, dalam hal ini Majelis Hakim menilai bahwa Tergugat telah
melanggar
Asas
Kecermatan,
Asas
Keseimbangan,
Asas
Keterbukaan dan Asas Kepastian Hukum, sebagaimana dimaksud dalam Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik ; Menimbang,
bahwa
berdasarkan
seluruh
uraian
pertimbangan hukum di atas, dan dengan telah dinyatakannya bahwa tindakan Tergugat dalam menerbitkan Sertipikat Hak Milik Obyek Sengketa aquo telah melanggar ketentuan peraturan perundangundangan yang berlaku dan telah melanggar Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik, maka dengan demikian telah cukup alasan hukum bagi Majelis Hakim untuk mengabulkan Gugatan Penggugat seluruhnya, dan selanjutnya menyatakan batal Sertipikat Hak Milik obyek sengketa aquo ; Menimbang ………….
54
Menimbang, bahwa dengan telah dikabulkannya Gugatan Penggugat dan telah dibatalkannya obyek sengketa aquo, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 97 ayat (8) jo. Pasal 97 ayat (9) huruf a Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986, kepada Tergugat diwajibkan untuk mencabut Sertipikat Hak Milik yang menjadi Obyek sengketa aquo dan mencoretnya dari Buku Tanah pada Kantor Pertanahan Kota Pekanbaru ; Menimbang, bahwa selanjutnya sesuai dengan ketentuan Pasal 110 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986, kepada Tergugat dan Tergugat II Intervensi sebagai pihak yang kalah, dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditetapkan dalam amar Putusan ini ; Menimbang,
bahwa
hanya
alat-alat
bukti
surat
dan
keterangan –keterangan saksi yang relevan yang dipertimbangkan dalam Putusan ini, dan terhadap alat-alat bukti surat maupun keterangan-keterangan
saksi
yang
tidak
relevan,
haruslah
dikesampingkan dalam pertimbangan Putusan ini, dan meskipun demikian,
alat-alat
bukti
tersebut
adalah
tetap
terlampir
dan dimasukkan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dengan Putusan ini ; Menimbang, bahwa terhadap pertimbangan Putusan ini, Hakim
Anggota
II
mempunyai
pendapat
hukum
yang
berbeda
(dissenting opinion), dengan pertimbangan hukumnya sebagai berikut : PENDAPAT HUKUM HAKIM ANGGOTA II : Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 14 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman disebutkan “dalam hal sidang permusyawaratan tidak dapat dicapai mufakat bulat, pendapat Hakim yang berbeda wajib di muat dalam Putusan” ; Menimbang …………
55
Menimbang, bahwa dalam mempertimbangkan bagian pokok sengketa setelah meneliti dan mempelajari alat-alat bukti yang diajukan oleh kedua belah pihak, Hakim Anggota II mempunyai pendapat berbeda dengan Hakim Ketua Majelis dan Hakim Anggota I karena menurut Hakim Anggota II sengketa a quo adalah termasuk sengketa
kepemilikan/kompetensi
absolut,
yang
kewenangan
memeriksa dan memutusnya ada pada Pengadilan Negeri/Perdata, dengan demikian Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru tidak berwenang untuk memeriksa dan memutus sengketa tersebut dengan mendasarkan kepada fakta-fakta hukum sebagai berikut dibawah ini ; Menimbang, bahwa dari uraian gugatan Penggugat, sangat jelas bahwa yang menjadi pokok permasalahan dalam sengketa a quo adalah Surat Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan oleh Tergugat
yaitu
berupa
Sertipikat
Hak
Milik
(SHM)
Nomor
9231/Simpang Baru tanggal 7 November 2007 Surat Ukur Nomor 05337/2006 tanggal 16 Juni 2006 seluas 4.434 M2 semula atas nama H.Sri Gunung Panusunan Siagian, sekarang atas nama Nursitililly Mulyasih, Sariani, Olly Hamzah, Rakhdian, Nanda Gita Rakhmawati ; Menimbang, bahwa dari bukti-bukti yang diajukan oleh kedua belah pihak serta dilakukannya Pemeriksaan Setempat pada tanggal 10 Januari 2013, ternyata terhadap tanah yang dimaksud dalam objek sengketa a quo terdapat 2 ( dua ) kepemilikan, disatu pihak Penggugat mengakui bahwa tanah tersebut adalah haknya di mana Penggugat adalah ahli waris dari suami Penggugat bernama Almarhum Drs. Zainal Abidin selaku pemilik sebidang tanah yang terletak di jalan Nangka Ujung/Tuanku Tambusai Ujung Rt. 03 Rw. 08 Kelurahan Simpang
Baru Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru,
setempat dahulu disebut terletak di Kelurahan Sidomulyo Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar dengan luas tanah semula seluas 20.000 M2, namun setelah dikurangi dan telah terbentuk jalan bernama
Jalan
Nangka
Ujung/Jalan
Tuanku
Tambusai
Ujung
sekarang seluas 15.774 M2 ;
Menimbang …………….
56
Menimbang, didasarkan
pada
bahwa
Surat
kepemilikan
Keterangan
atas
tanah
Kepemilikan
tersebut
Tanah
Nomor
447/SKPT/SM/1984 tanggal 20 Desember 1984 yang dikeluarkan oleh Lurah Sidomulyo Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar dan diketahui oleh Camat Siak Hulu diregister Camat Siak Hulu Nomor 796/SH/1985tanggal 7 September 1985 tertera atas nama Drs. Zainal Abidin (vide Bukti P-1) ; Menimbang, bahwa dilain pihak Tergugat II Intervensi mengakui haknya bahwa tanah dimaksud dibeli dari Rd. MK. Bagyosarjono
sesuai
dengan
Surat
Keterangan
Ganti
Kerugian
Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru Nomor 0095708 tertanggal 5 Januari 1996 seluas 1.700 M2 ( vide bukti T-1 = T.II Intv-6 ) dan kedua di beli dari Ngatimin sesuai dengan Surat Keterangan Ganti Kerugian Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru Nomor 196041 tertanggal 3 April 1996 seluas 4.550 M2 (vide Bukti T-2 = T.II Intv-7) ; Menimbang, bahwa dari bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat (vide bukti P-1 sampai dengan bukti P-17) tidak terdapat satu buktipun yang menunjukkan bahwa Tergugat dalam proses penerbitan Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor 9231/Simpang Baru tanggal 7 November 2007 Surat Ukur Nomor 05337/2006 tanggal 16 Juni 2006 seluas 4.434 M2 semula atas nama H.Sri Gunung Panusunan Siagian, sekarang atas nama Nursitililly Mulyasih, Sariani, Olly Hamzah, Rakhdian, Nanda Gita Rakhmawati, terdapat kekeliruankekeliruan ataupun kejanggalan-kejanggalan dalam penerbitannya, demikian
pula
selama
persidangan
Penggugat
tidak
dapat
membuktikannya ; Menimbang, bahwa disamping itu tanah yang dibeli oleh Tergugat II Intervensi dengan ganti rugi dari Ngatimin seluas 4.550 M2 ( vide Bukti T-2 = T II Intv-7 ) haruslah dibuktikan lebih dahulu hak kepemilikannya serta asal usul dari tanah yang dimaksud ;
Menimbang …………
57
Menimbang, bahwa dalam bukti P-4, di dalam tanah tersebut ada pihak lain yang bernama H. Basrizal Koto sebagai pemilik sah atas sebidang tanah seluas 4.734 M2 berdasarkan SHM Nomor 2336 tanggal 10 Desember 1997 yang merupakan sebahagian dari tanah obyek eksekusi tersebut, yang sampai sekarang ini belum ada penyelesaiannya; Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Hakim Anggota II berpendapat bahwa Penggugat dan Tergugat II Intervensi masing-masing merasa berhak atas tanah yang dimaksud; Menimbang, bahwa untuk itu perlu dibuktikan lebih dahulu siapakah yang sebenarnya lebih berhak terhadap tanah sebagaimana tersebut dalam objek sengketa dan untuk membuktikan ini bukanlah kewenangan dari Peradilan Tata Usaha Negara untuk menentukannya tetapi
menjadi
kewenangan
Pengadilan
Negeri/Perdata
untuk
memeriksa, memutus dan menyelesaikannya; Menimbang,
bahwa
berdasarkan
pertimbangan-
pertimbangan tersebut di atas gugatan Penggugat haruslah dinyatakan tidak dapat diterima ( Niet Onvankelijk Verklaard); Demikianlah pendapat Hakim Anggota II dalam sengketa a quo yang merupakan bagian tidak terpisahkan dalam putusan ini; Menimbang, bahwa walaupun salah satu Hakim Anggota Majelis mempunyai pendapat hukum yang berbeda (dissenting opinion), namun berdasarkan ketentuan Pasal 97 ayat (3) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Putusan diambil dengan suara terbanyak, dan oleh karenanya Majelis Hakim selanjutnya menjatuhkan Putusan dengan amarnya di bawah ini ; Mengingat
ketentuan
Pasal-Pasal
dari
Undang-Undang
Nomor 5 Tahun 1986 sebagaimana telah diubah dengan UndangUndang Nomor 9 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan lain yang bersangkutan ;
MENGADILI ……………..
58
MENGADILI: DALAM EKSEPSI : -
Menyatakan Eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi tidak dapat diterima ;
DALAM POKOK PERKARA : 1.
Mengabulkan Gugatan Penggugat seluruhnya ;
2.
Menyatakan batal Sertipikat Hak Milik No. 9231/Kelurahan Simpang Baru tanggal 07 November 2007, Surat Ukur Nomor : 05337/2006 tanggal 16 Juni 2006, Luas 4.434 M2, atas nama NURSITILILLY MULYASIH, SARIANI, OLLY HAMZAH, RAKHDIAN, NANDA GITA RAKHMAWATI semula atas nama H. SRI GUNUNG PANUSUNAN SIAGIAN;
3.
Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Sertipikat Hak Milik No. 9231/Kelurahan Simpang Baru tanggal 07 November 2007, Surat Ukur Nomor : 05337/2006 tanggal 16 Juni 2006, Luas 4.434 M2, atas nama NURSITILILLY MULYASIH, SARIANI, OLLY HAMZAH, RAKHDIAN, NANDA GITA RAKHMAWATI semula atas nama H. SRI GUNUNG PANUSUNAN SIAGIAN, dan mencoretnya dari Buku Tanah pada Kantor Pertanahan Kota Pekanbaru ;
4.
Menghukum Tergugat dan Tergugat II Intervensi untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 537.000,- (lima ratus tiga puluh tujuh ribu rupiah) ;
Demikian diputuskan pada hari SENIN tanggal 18 Februari 2013 dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara
Pekanbaru
oleh
kami, HUSEIN AMIN
EFFENDI, S.H., selaku Hakim Ketua Majelis, AGUS EFFENDI, S.H. dan POPPY PRASTIANY, S.H., masing-masing selaku Hakim Anggota,
Putusan ………….
59
Putusan tersebut telah diucapkan dalam persidangan yang dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum pada hari RABU tanggal 20 Februari 2013
oleh
Majelis
Hakim
tersebut,
dibantu
oleh
SYAMSUL
BAHRI, S.H. selaku Panitera Pengganti pada Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru, tanpa dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat, Kuasa Hukum Tergugat dan Tergugat II Intervensi.
HAKIM ANGGOTA ,
KETUA MAJELIS,
ttd
ttd
AGUS EFFENDI, S.H.
HUSEIN AMIN EFFENDI, S.H.
HAKIM ANGGOTA,
ttd
POPPY PRASTIANY, S.H.
PANITERA PENGGANTI, ttd
SYAMSUL BAHRI, S.H.
60
Perincian Biaya Perkara : Pendaftaran Gugatan dan ATK
…………
Rp.
80.000,-
Meterai
…………
Rp.
12.000,-
Redaksi
…………
Rp.
5.000,-
Surat-surat panggilan
…………
Rp.
140.000,-
Pemeriksaan Setempat
…………
Rp.
300.000,-
Rp.
537.000,-
J u m l a h
(lima ratus tiga puluh tujuh ribu rupiah)
