PUTUSAN NOMOR : 16 / G / 2013 / PTUN-Pbr “DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA” Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan Sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat pertama dengan acara biasa, yang dilangsungkan di Gedung yang telah ditentukan untuk itu di Jalan H.R. Soebrantas KM. 9 Pekanbaru telah menjatuhkan Putusan dengan pertimbangan - pertimbangan seperti tersebut di bawah ini dalam sengketa antara :------------------------------------PT. TAMAKO RAYA PERDANA, dalam hal ini diwakili oleh Drs. H. DASRIL, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Direktur Utama PT. Tamako Raya Perdana yang beralamat di Jalan DR. Leimina No. 30 Kota Pekanbaru ;--------------------------------------------------------Dalam hal ini memberi kuasa kepada : 1. H. ZAHIRMAN ZABIR, S.H. M.H 2. EVI ELVINA DWITA, S.H 3. MITRA YOGIA, S.H Ketiganya Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan, Advokat pada Law Office Zahirman Zabir & Associates yang berkantor di jalan Tuanku Tambusai No. 34 B. Lt. II Pekanbaru - Riau ;-------------------Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 09 April 2013 ;------------Selanjutnya disebut sebagai ---------------------------- PENGGUGAT M
E
L
A
W
A
N
KETUA KELOMPOK KERJA (POKJA) I UNIT LAYANAN PENGADAAN KABUPATEN
BENGKALIS,
Berkedudukan
di
jalan
Pertanian
Kabupaten Bengkalis ;-----------------------------------------------------------------Dalam ……...
2 Dalam hal ini memberi Kuasa kepada : 1. JONNAIDI, S.H, M.H, Jabatan Kepala Bagian Hukum dan HAM Sekretariat Daerah Kabupaten Bengkalis ;----------------------------2. MIRZA AFFENDY, S.H, Jabatan Kepala Sub. Bagian. Bantuan Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Bengkalis ;-----------------3. WAHYUDI HIDAYAT, SHI, Pekerjaan Staf Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Bengkalis ; ---------------------------4. MOHD FENDRO ARRASYID, SH, Pekerjaan Staf Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Bengkalis ;------------------Kesemuanya Kewarganegaraan Indonesia, berkantor pada Kantor Sekretariat Daerah Kabupaten Bengkalis yang beralamat di jalan A. yani No. 070 Bengkalis ;--------------------------------------------------------Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 001 / SK / ULP-MY / PJ.1 / IV / 2013 / tertanggal 29 April 2013 ;-------------------------------Selanjutnya disebut sebagai ---------------------------------- TERGUGAT Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru Nomor : 16 / PEN. MH / 2013 / PTUN-Pbr tanggal 17 April 2013, Tentang Penunjukan Majelis Hakim ;----------------------------------------Telah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru Nomor : 16 / PEN. PP / 2013 / PTUN-Pbr tanggal 29 April 2013, Tentang Hari Pemeriksaan Persiapan ;---------------Telah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru Nomor : 16 / PEN. HS / 2013 / PTUN-Pbr tanggal 16 Mei 2013, Tentang Hari Sidang ;---------------------------------------Telah membaca berkas perkara dan meneliti surat-surat bukti para pihak ;-----------------------------------------------------------------------------------------Telah …………
3 Telah
memperhatikan
segala
sesuatu
yang
terjadi
dalam
Pemeriksaan Persidangan ;-------------------------------------------------------------TENTANG DUDUKNYA SENGKETA Bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan tertanggal 16 April 2013 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru pada tanggal 17 April 2013 dengan Register Nomor : 16 / G / 2013 / PTUN-Pbr dan telah diperbaiki secara formal pada tanggal 16 Mei 2013 yang mengemukakan hal-hal sebagai berikut :--------A. OBYEK SENGKETA : Bahwa yang menjadi Obyek Sengketa dalam perkara ini adalah :------“ Berita Acara Hasil Evaluasi Dokumen Kualifikasi dan Pembuktian Nomor : 06 / BA-PK / ULP-MY / PJ.1 / III / 2013 tanggal 26 Maret 2013 Khusus Nomor Urut 13 ( PT. TAMAKO RAYA PERDANA ) yang termuat dalam Lampiran Berita Acara Hasil Kualifikasi Nomor : 06/Lamp/III/2013 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Ketua Kelompok Kerja ( Pokja ) I Unit Layanan Pengadaan Kabupaten Bengkalis “ ;-----------------------------------------------------------------------------B. KEPENTINGAN PENGGUGAT : Bahwa dengan dibuat dan ditanda tangganinya Berita Acara Hasil Evaluasi Dokumen Kualifikasi dan Pembuktian Nomor : 06 / BA-PK / ULP-MY / PJ.1 / III / 2013 tanggal 26 Maret 2013 oleh Ketua Kelompok Kerja ( Pokja ) I Unit Layanan Pengadaan Kabupaten Bengkalis adalah merupakan suatu Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara (Beschikking) dan menyatakan Penggugat tidak memenuhi syarat dan termasuk dalam daftar Perusahaan Blacklist seperti yang termuat dalam …………
4 dalam Lampiran Berita Acara Hasil Kualifikasi Nomor : 06 / Lamp / III /2013, Nomor Urut 13, sehingga faktanya Penggugat tidak dapat mengikuti Proses Kualifikasi selanjutnya dan untuk memenangkan proses tender proyek a quo dan Penggugat tidak dapat mengerjakan kegiatan proyek pembangunan Jalan Lingkar Timur Duri ( Multi Years ) untuk masa Tahun Anggaran 2012, 2013, 2014, 2015. Selain itu Penggugat merasa Kredibilitas Perusahaannya selama ini yang dikenal sangat professional dalam melakukan pekerjaan Jasa Konstruksi juga menjadi kurang baik didunia usaha Jasa Konstruksi oleh pihak pengguna jasa lainnya ;-----------------------------------------------Fakta di atas adalah merupakan kepentingan Penggugat telah dirugikan sehingga menurut hukum Penggugat dapat mengajukan gugatan tertulis ke Pengadilan Tata Usaha Negara agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan Batal atau tidak Sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (1) UndangUndang Republik Indonesia Nomor : 9 Tahun 2004 Tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara menyatakan ;-----------------------------------“ Orang atau Badan Hukum Peradata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada Pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan Batal atau Tidak Sah, dengan ataupun disertai tuntutan ganti rugi atau rehabilitasi “ ;-------------------------------C. TENGGANG WAKTU : Bahwa Keputusan Ketua Kelompok Kerja ( Pokja ) I Unit Pelayanan Pengadaan Kabupaten Bengkalis baru diketahui oleh Penggugat pada tanggal ………..
5 tanggal 28 Maret 2013, sekitar pukul 14.14 Wib oleh Hari Setyadi Karyawan Penggugat pada Bagian Administrasi melalui website : http://Ipse,bengkaliskab.go.id setelah itu Penggugat mempelajarinya dan pada tanggal 30 Maret 2013 Penggugat mengajukan sanggah berdasarkan prosedur dan mekanisme hukum yang berlaku ;------------Fakta di atas membuktikan Gugatan Penggugat diajukan masih dalam tenggang waktu yang sesuai dengan Pasal 55 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara “ Bahwa gugatan dapat diajukan hanya tenggang waktu sembilan puluh hari sejak diterimanya atau diumumkannya Keputusan Badan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara “ ;---------------------------Bahwa dalam hal ini jangka waktu gugatan yang diajukan Penggugat secara formil sudah memenuhi persyaratan yang sebagaimana diatur dalam Undang-Undang oleh karena itu gugatan a quo haruslah dinyatakan telah memenuhi syarat Formil dan Materil Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku ;--------------------------------------------D. ALASAN-ALASAN GUGATAN : 1. Bahwa Penggugat telah mengikuti Prakualifikasi Paket Pekerjaan Pembangunan Jalan Lingkar Timur Duri (Multy Years) dan dinyatakan tidak memenuhi syarat sehingga mengajukan gugatan terhadap Tergugat di Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru, karena Tergugat berdomisili dalam Wilayah Hukum Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru sebagaimana diatur dalam Pasal 54 ayat (1) Undang - Undang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor : 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara ;-----------------------------------------------2. Bahwa …………
6 2. Bahwa Penggugat telah mengikuti Prakualifikasi Paket Pekerjaan Pembangunan Jalan Lingkar Timur Duri (Multy Years) dan telah melengkapi
semua
persyaratan
yang
diminta
oleh
Panitia
Pengadaan Barang / Jasa Pokja I Unit Layanan Pengadaan Kabupaten Bengkalis Tahun Anggaran 2012, 2013, 2014, 2015 sebagaimana termuat dalam Dokumen Prakualifikasi pada website : http : // Ipse.bengkaliskab.go.id ;--------------------------------------------3. Bahwa fakta hukum setelah dilakukan Pembuktian Kualifikasi pada tanggal 30 Januari 2013 dan tertuang dalam Berita Acara Nomor : 06/BA-PK/ULP-MY/PJ,1/I/2013
yang
dilakukan
oleh
Panitia
Pengadaan Barang / Jasa Pokja 1 Unit Layanan Pengadaan Kabupaten
Bengkalis,
Penggugat
telah
memenuhi
semua
persyaratan Administrasi dan Teknis ;--------------------------------------4. Bahwa fakta pada tanggal 26 Maret 2013 Tergugat telah membuat dan menandatangani Berita Acara hasil Evaluasi Dokumen Kualifikasi
dan
Pembuktian
Nomor
:
06/BA-PK/ULP-
MY/PJ.1/III/2013 tanggal 26 Maret 2013 dalam kegiatan Pekerjaan Pembangunan Jalan Lingkar Timur Duri ( Multi Years ) Tahun Anggaran 2012, 2013, 2014, 2015 dimana di dalam Berita Acara tersebut Penggugat dinyatakan tidak memenuhi persyaratan Administrasi dan Teknis dalam proses Kualifikasi dan termasuk dalam daftar perusahaan blacklist ;------------------------------------------5. Bahwa dengan dikeluarkannya Berita Acara Hasil Evaluasi Dokumen Kualifikasi dan Pembuktian oleh Tergugat, maka Penggugat telah mengirimkan Surat Nomor : 001 / TRP-KS / PBR / III / 2013 tanggal 30 Maret 2013 Perihal Sanggahan Hasil Prakualifikasi terhadap Paket Pekerjaan Pembangunan Jalan Lingkar …………
7 Lingkar Timur Duri (Multi Years) yang ditujukan kepada Tergugat dan Tergugat telah pula memberikan Jawaban Sanggahan melalui Surat Nomor : 007/SGH/POKJA.1-MY/IV/2013, tanggal 03 April 2013
dengan
dinyatakan
menyatakan
termasuk
bahwa
dalam
Perusahaan
daftar
Penggugat
Perusahaan
Blacklist,
sanggahan dan Jawaban sanggahan dilakukan melalui sistim elektronik pada website:http/Ipse.bengkaliskab.go.id ;-----------------6. Bahwa
berdasarkan
menerima
Surat
fakta Edaran
hukum Bupati
Penggugat Bengkalis
tidak
pernah
Nomor
:
640/PV09/21/102/2012 Tanggal 20 Februari 2012 yang dijadikan dasar oleh Pokja 1 Unit Layanan Pengadaan Kabupaten Bengkalis bahwa Perusahaan Penggugat termasuk dalam Daftar Blacklist di Wilayah Kabupaten Bengkalis, faktanya surat yang Penggugat terima adalah Surat Sekretaris Daerah Kabupaten Bengkalis Nomor : 640/Prog/21/2012 Tanggal 20 Februari 2012, Perihal Daftar Nama Perusahaan yang dikenakan sanksi Blacklist Laporan SKPD Tahun 2012, ditujukan kepada Inspektur Kabupaten Bengkalis, Kepala Badan / Dinas Sekwan / Kantor / RSUD, Kepala Bagian di Lingkungan Setda dan Camat Se– Kabupaten Bengkalis, dengan tembusan disampaikan kepada Bupati Bengkalis dan Ketua DPRD Kabupaten Bengkalis, Bahwa fakta hukumnya berdasarkan Surat Edaran Bupati Bengkalis dan Surat Sekretaris Daerah Kabupaten Bengkalis inilah yang dijadikan pedoman oleh Tergugat untuk menyatakan bahwa Penggugat tidak memenuhi syarat dalam proses Kualifikasi dalam Pekerjaan Pembangunan Jalan Lingkar Timur Duri ( Multy Years ) Tahun Anggaran 2012, 2013, 2014, 2015, karena
termasuk dalam Daftar Blacklist sebagaimana ……….
8 sebagaimana surat Jawaban Sanggahan yang dikirimkan oleh Tergugat kepada Penggugat Nomor Surat : 007/SGH/POKJA.1MY/IV/2013 Tanggal 03 April 2013 ;-----------------------------------------7. Bahwa Penggugat dinyatakan sebagai Perusahaan yang tidak memenuhi Persyaratan Administrasi dan Teknis dalam mengikuti Paket Pekerjaan Pembangunan Jalan Lingkar Timur Duri ( Multy Years ) karena termasuk dalam Daftar Perusahaan yang di Blacklist berdasarkan Surat Edaran Bupati Bengkalis Nomor : 640 / PV09 / 21 / 102 / 2012 Tanggal 20 Februari 2012 dan Surat Sekretaris Daerah Kabupaten Bengkalis Nomor : 640 / Prog / 21 / 2012 Tanggal 20 Februari 2012 dilatar belakangi oleh Pekerjaan yang pernah dikerjakan oleh Penggugat berdasarkan Surat Nomor : NK-37/SPPBJ/KPA/BM.P/2012 tanggal 12 September 2011 ditunjuk sebagai Penyedia Jasa untuk mengerjakan Pekerjaan Penbangunan Jembatan Sungai Mandau Desa Beringin Kabupaten Bengkalis dan Surat Nomor : Nk-08 / SPPBJ / KPA / BM.P / 2011 tanggal 22 September 2011 untuk Pembangunan Jembatan Sungai Langkat ;----------------------------------------------------------------------------8. Bahwa fakta hukum dalam Pelelangan kegiatan Pembangunan Kedua Jembatan ini sudah dimulai semenjak awal bulan Juni 2011, berdasarkan
Risalah
Aanwijzing
LEL/BM.P/PBD/BKS/2011
tanggal
Nomor 07
:
Juni
14/UMUM/PAN2011
sementara
Penunjukan Pemenang baru dilakukan pada tanggal 12 September 2011, hal ini menjadi fakta hukum keterlambatan dari pihak pengguna jasa dan mengakibatkan waktu yang tersedia untuk pelaksanaan
kegiatan
berkurang, semula 150
pembangunan hari
tersebut
kelender dan
juga
menjadi
kemudian atas
permintaan ………….
9 permintaan pihak pengguna jasa menjadi hanya 80 hari kelender saja,
walaupun
Penggugat
sebagai
Penyedia
Jasa
dalam
Penawarannya untuk waktu Pelaksanaan 150 hari kelender ;--------9. Bahwa fakta hukum lainnya tentang kontrak tertanggal 27 september 2011 kenyataannya tidak ditanda tangani tanggal 27 September 2011 dan telah melampaui waktu sebagaimana diatur dalam Pasal 86 ayat (3) Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang /Jasa Pemerintah, begitu juga Berita Acara Negosiasi dibuat sama dengan tanggal kontrak padahal dibuat jauh setelah tanggal 27 September 2011, hal yang sama juga terjadi untuk Addendum Kontrak Pekerjaan Jembatan Sungai Langkat ditanda tangani tanggal 15 Desember 2011, begitu pula untuk
Surat
Pemberhentian
Pekerjaan,
Pemutusan
Kontrak
Pekerjaan, Surat Keputusan Pemutusan Kontrak Pekerjaan dan dalam jaminan pelaksanaan, tertanggal 17, 19 dan 20 Desember, diantar oleh petugas Pos kekantor Penggugat pada tanggal 12 Januari 2012 sekitar jam 11.30 Wib. Adapun surat-surat tersebut adalah sebagai berikut :---------------------------------------------------------a. Surat Nomor : KPA / BM.P-JBT / XII / 2011 / 33, tanggal 17 Desember 2011, Perihal Pemberhentian ;----------------------------b. Surat Nomor : KPA / BM.P-JBT / XII / 2011 / 35, tanggal 19 Desember 2011, Perihal Pemutusan Kontrak Pekerjaan ;--------c. Surat Nomor : KPA / BM.P-JBT / XII / 2011 / 34, tanggal 19 Desember 2011, Perihal Surat Keputusan Pemutusan Kontrak Pekerjaan ;---------------------------------------------------------------------d. Surat Nomor : KPA / BM.P-JBT / XII / 2011 / 36, tanggal 19 Desember 2011, Perihal dalam jaminan pelaksanaan ;-----------e. Surat Nomor ………..
10 e. Surat Nomor : KPA / BM.P-JBT / XII / 2011 / 37, tanggal 19 Desember 2011, Perihal Pemberhentian Pekerjaan ;--------------Surat Nomor : KPA / BM.P-JBT / XII / 2011 / 39, tanggal 20
f.
Desember 2011, Perihal Pemutusan Kontrak Berjalan ;----------g. Surat Nomor : KPA / BM.P-JBT / XII / 2011 / 38, tanggal 20 Desember 2011, Perihal Surat Keputusan Pemutusan Kontrak ;h. Surat Nomor : KPA / BM.P-JBT / XII / 2011 / 40, tanggal 20 Desember 2011, Perihal Claim Jaminan Pekerjaan ;---------------10. Bahwa fakta hukum juga membuktikan Penggugat sudah didenda atas keterlambatan pekerjaan, namun demikian tetap mempunyai itikad baik dengan menyelesaikan pekerjaan dengan sebaikbaiknya sampai 100% dan sampai saat ini belum dibayar oleh Pengguna
Jasa
walaupun
sudah
diajukan
dan
selama
Penyelesaian Pekerjaan Penggugat juga tidak pernah dilarang dan atau
diperintahkan
untuk
memberhentikan
pekerjaan
oleh
pengguna jasa ;-------------------------------------------------------------------11. Bahwa fakta hukum lainnya adalah Penggugat telah dikenakan sanksi denda atas keterlambatan berdasarkan Surat Nomor : 32/KPA/BM.P/APBD/2011, tanggal 19 Desember 2011 untuk Pekerjaan Pembangunan Jembatan Sungai Langkat, dikenakan denda selama 4 hari kerja dengan nilai sebesar Rp. 1. 706.007 ,(satu juta tujuh ratus enam ribu tujuh rupiah) dan berdasarkan Surat Nomor 32/KPA/BM.P/APBD/2011, tanggal 21 Desember 2011 untuk Pekerjaan Pembangunan Jembatan Sungai Mandau, dikenakan denda selama 5 ( lima ) hari kerja dengan nilai Rp. 15.943.407,- ( lima belas juta sembilan ratus empat puluh tiga ribu empat ratus tujuh rupiah ) ;-----------------------------------------------------12. Bahwa ………..
11 12. Bahwa berdasarkan fakta – fakta hukum di atas telah terjadi pelanggaran yang dilakukan oleh pengguna jasa sebagai berikut : a. Terlabatnya Penunjukan Pemenang yang berakibat waktu Pelaksanaan sudah tidak tersedia sebagaimana mestinya ;------b. Penandatanganan kontrak yang telah melanggar Pasal 86 ayat (3) Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010, begitu juga addendum kontrak ditandatangani pada saat kontrak telah berakhir, serta berita acara negosiasi ;---------------------------------c. Denda keterlambatan telah diberlakukan oleh pengguna jasa kepada penyedia jasa ;-----------------------------------------------------d. Pemutusan kontrak dilakukan setelah kontrak berakhir dan diterima oleh Penggugat sudah jauh dari tanggal penerbitannya e. Belum dibayarnya pekerjaan 100 % ;-----------------------------------13. Bahwa fakta hukum sudah cukup jelas dan terang bahwa pelanggaran telah dilakukan oleh pengguna jasa dan telah berakibat
keterlambatan
dalam
pelaksanaan
pekrjaan
oleh
penyedia jasa, maka menurut hukum tidak sepantasnya segala resiko dibebankan kepada penyedia jasa dalam hal ini adalah Penggugat ;------------------------------------------------------------------------14. Bahwa berdasarkan hasil pekerjaan tersebut di atas dan Penggat dianggap telah lalai dalam melakukan pekerjaannya, maka berdasarkan Surat Nomor : 640 / Prog / 21 / 2012 tertanggal 20 Februari 2012 Sekretaris Daerah Kabupaten Bengkalis telah mengeluarkan surat Perihal Daftar Nama Perusahaan yang dikenakan Sanksi Blacklist berdasarkan laporan SKPD Tahun 2012 dan Penggugat termasuk dalam Daftar Blacklist tersebut, sehingga surat tersebut dijadikan Pedoman Panitia Pengadaan Barang /Jasa Tahun …………..
12 Tahun
Anggaran
2012
untuk
tidak
diikut
sertakan
dalam
Pelaksanaan Pelelangan, Bahwa dalam hal ini Penggugat pada Akhir Tahun Anggaran 2012 telah memasukkan Penawaran untuk ikut serta dalam Proyek Pembangunan Jalan Lingkar Duri Timur (Multi Years) dan telah mengikuti seluruh prosedur yang berlaku dalam proses pelelangan pekerjaan tersebut dan dinyatakan tidak memenuhi syarat sebagaimana diuraikan di atas pada tahap prakualifikasi dan proses pelelangan proyek a quo masih sedang berjalan sampai saat ini ;-------------------------------------------------------15. Bahwa fakta hukumnya pencantuman Daftar Blacklis Penggugat telah berakhir pada Tahun Anggaran 2012 sesuai dengan Surat Sekretaris Daerah Kabupaten Bengkalis Nomor : 64/Prog/21/2012, tanggal 20 Februari 2012, oleh karenanya menurut hukum untuk menyatakan Penggugat tidak memenuhi persyaratan dalam Kualifikasi Pekerjaan tersebut karena di Blacklist, sudah kedaluarsa dan sudah tidak berlaku lagi ;--------------------------------------------------16. Bahwa fakta hukum Surat Sekretaris Daerah Kabupaten Bengkalis Nomor : 640/Prog/21/2012 tanggal 20 Februari 2012 Perihal Daftar nama Perusahaan yang dikenakan sanksi Blacklist laporan SKPD Tahun 2012 dijadikan pedoman untuk memasukkan Penggugat dalam Daftar Blacklist sangatlah keliru dan bertentangan dengan hukum yang berlaku. Hal ini berdasarkan Peraturan Presiden Nomor : 70 Tahun 2012 Tentang Pengadaan Barang dan Jasa antara lain menjelaskan :-------------------------------------------------------1. Pasal 118 ayat (4) menjelaskan : “ Bahwa pemberian sanksi pencatuman dalam daftar hitam dilakukan oleh Pengguna Anggaran / Kuasa Pengguna Anggaran ( PA / KPA ) setelah mendapat ………..
13 mendapat masukan dari Pejabat Pembuat Komitmen/Unit Layanan Pengadaan ( PPK/ULP ) sesuai dengan ketentuan ;---2. Pasal 124 ayat (3) : Kementerian / Lembaga / Satuan Kerja Perangkat Daerah / Institusi ( K/L/D/I ) menyerahkan daftar hitam
kepada
LKPD
(
Lembaga
kebijakan
Pengadaan
barang/Jasa Pemerintah ) untuk dimasukkan dalam daftar hitam Nasional ;-----------------------------------------------------------------------17. Bahwa sebagai Perusahaan Penyedia jasa bidang Kontruksi yang telah mempunyai pengalaman dan selama ini telah bekerja secara professional, Penggugat sebagai Perusahaan Penyedia Jasa layak untuk mengikuti seluruh proses kualifikasi dalam kegiatan proyek paket Pembangunan jalan Lingkar Timur Duri ( Multi Years ) Tahun Anggaran 2012, 2013, 2014, 2015 apalagi faktanya di dalam proses Pembuktian Kualifikasi Penggugat telah memenuhi semua persyaratan, oleh karena itu secara hukum obyek sengketa tersebut dinyatakan tidak sah dan sangat merugikan pihak Penggugat ;------------------------------------------------------------------------18. Bahwa akibat Putusan Tergugat sebagaimana menjadi obyek perkara a quo, Penggugat telah dirugikan baik materil yaitu berupa tidak adanya penerimaan uang kegiatan pelaksanaan incassu yang seharusnya diterima Penggugat sebesar Rp. 235.833.531.000,(dua ratus tiga puluh lima milyar delapan ratus tiga puluh tiga juta lima ratus tiga puluh satu ribu rupiah ) dan atau setidak-tidaknya keuntungan dari nilai pekerjaan diperkirakan 10 % sehingga berjumlah lebih kurang Rp. 23.583.353.100 ,- ( dua puluh tiga milyar lima ratus delapan puluh tiga juta tiga ratus lima puluh tiga ribu seratus rupiah ) serta kerugian moril selaku perusahaan yang bergerak …………
14 bergerak dalam bidang jasa konstruksi berkurangnya kepercayaan terhadap Penggugat diseluruh Wilayah Hukum Bengkalis yang selama
ini
menjadi
Wilayah
bagian
pekerjaan
Penggugat
Berdasarkan uraian dan fakta hukum di atas gugatan Penggugat haruslah dinyatakan menurut hukum sudah memenuhi syarat dan prosedur hukum yang berlaku dan dinyatakan dapat diterima ;------19. Bahwa uraian dan fakta hukum di atas telah terbukti bahwa penerbitan obyek perkara dalam perkara a quo telah bertentangan dengan Peraturan hukum yang berlaku dan atau bertentangan dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik ( AAUPB ) yaitu Asas Kepatutan dan Asas Kecermatan dimana Tergugat tidak cermat
dalam
meneliti
dan
memutuskan
Penggugat
tidak
memenuhi syarat dalam prakualifikasi sebagaimana diuraikan di atas dan juga sudah bertentangan dengan ketentuan yang diatur dalam Pasal 53 ayat (2) huruf a dan b Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang menyatakan :-----------------------------------------------------------------------(2)
Alasan-alasan
yang
dapat
digunakan
dalam
gugatan
sebagaimana yang dimaksud pada ayat 1 adalah :---------------a. “ Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku “;-------b. “ Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik “ ;---------20. Bahwa Penggugat sebagai penyedia jasa yang telah mempunyai reputasi baik selama ini dan dengan tidak diluluskan oleh Tergugat merasa sangat dirugikan baik dari segi materil maupun moril, oleh karenanya …………
15 karenanya Penggugat mempunyai kepentingan yang sangat mendesak untuk penundaan dalam pelaksanaan atas obyek sengketa dalam perkara a quo karena apabila diteruskan mengakibatkan Penggugat kehilangan kesempatan untuk dapat mengerjakan proyek incassu dan itu juga berarti Penggugat kehilangan kesempatan untuk mendapatkan keuntungan dari proyek a quo, sebagaimana diatur dalam Pasal 67 ayat (2) dan ayat (4) a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara ;----------------------------Ayat (2) : “
Penggugat dapat mengajukan Permohonan agar Pelaksanaan Keputusan Tata Usaha Negara itu ditunda selama Pemeriksaan sengketa Tata Usaha Negara sedang berjalan, sampai ada Putusan Pengadilan yang memperoleh kekuatan hukum tetap “ ;-----------------------------------------------------------
Ayat ( 4) a : “ Dapat dikabulkan hanya apabila terdapat keadaan yang
sangat
kepentingan
mendesak Penggugat
yang sangat
mengakibatkan dirugikan
jika
Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu tetap dilaksanakan ;------------------------------------------Berdasarkan uraian dan fakta hukum di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru dan atau majelis Hakim yang mengadili perkara a quo dapat mengabulkan hal-hal sebagai berikut I . DALAM PENUNDAAN : Menyatakan Penundaan Pelaksanaan atas obyek sengketa ( Berita Acara Hasil Evaluasi Dokumen Kualifikasi dan Pembuktian ) Nomor 06/BA-PY/ULP-MY/ ……
16 06/BA-PY/ULP-MY/PJ.1/III/2013, tanggal 26 Maret 2013 khusus nomor urut 13 ( PT. TAMAKO RAYA PERDANA ) yang termuat dalam lampiran Berita Acara Hasil Kualifikasi Nomor : 06/Lamp/III/013 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Ketua Kelompok Kerja ( Pokja ) I Unit Layanan
Pengadaan
Kabupaten
Bengkalis
belum
mempunyai
kekuatan hukum tetap dan belum bisa dilaksanakan ;----------------------II. DALAM POKOK PERKARA : 1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;--------------------2. Menyatakan Batal atau Tidak Sah Berita Acara Hasil Evaluasi Dokumen Kualifikasi dan pembukltian Nomor : 06/BA-PK/ULPMY/PJ.1/III/2013, tanggal 26 Maret 2013 Khusus Nomor Urut 13 (PT. TAMAKO RAYA PERDANA) yang termuat dalam Lampiran Berita Acara Hasil Kualifikasi Nomor : 06/Lamp/III/2013 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Ketua Kelompok Kerja ( Pokja ) I Unit Layanan Pengadaan Kabupaten Bengkalis ;--------------------------------3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Berita Acara hasil Evaluasi Dokumen Kualifikasi dan Pembuktian nomor : 06/BA-PK/ULPMY/PJ.1/III/2013, tanggal 26 Maret 2013 Khusus Nomor Urut 13 ( PT. TAMAKO RAYA PERDANA ) yang termuat dalam lampiran Berita Acara Hasil Kualifikasi Nomor : 06/Lamp/III/2013 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Ketua Kelompok Kerja ( Pokja ) I Unit Layanan Pengadaan Kabupaten Bengkalis ;--------------------------------4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini ;---------------------------------------------------------------------------Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan pada hari Rabu tanggal 29 Mei 2013, Penggugat datang menghadap Kuasanya yang bernama Evi Elvina Dwita, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal ………….
17 tertanggal
09 April 2013, sedangkan Tergugat hadir Kuasanya yang
bernama Jonnaidi, SH. MH, dan Mirza Affendy, SH, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 001 / SK / ULP-MY / PJ.1 / IV / 2013 / tertanggal 29 April 2013 ;------------------------------------------------------------------------------Menimbang, bahwa pada Pemeriksaan persiapan perkara ini Majelis Hakim telah memberikan petunjuk dan nasehat kepada Kuasa Penggugat untuk memperbaiki gugatannya ;---------------------------------------Menimbang, bahwa Tergugat atas Gugatan Penggugat tersebut telah mengajukan Eksepsi dan Jawaban tertanggal 29 Mei 2013 yang isi selegkapnya sebagaimana terlampir dalam Berita Acara Pemeriksaan dan pokok Jawaban tersebut sebagai berikut :------------------------------------------I.
DALAM EKSEPSI 1. TENTANG OBJEK SENGKETA YANG TIDAK MEMPUNYAI DASAR HUKUM :--------------------------------------------------------------Bahwa keliru dalil Penggugat yang mendalilkan Berita Acara hasil Evaluasi Dokumen Kualifikasi dan Pembuktian Nomor : 06/BAPK/ULP-MY/PJ.I/III/2013 tanggal 20 Maret 2013 Khusus Nomor Urut 13 ( PT. Tamako Raya Perdana ) yang termuat dalam lampiran Berita Acara Hasil Kualifikasi Nomor : 06/Lamp/III/2013 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Ketua Kelompok Kerja (Pokja) I Unit layanan Pengadaan Kabupaten Bengkalis adalah obyek sengketa, karena berita Acara Hasil Evaluasi Dokumen Kualifikasi dan Pembuktian Nomor : 06 / BA-PK / ULP-MY / PJ.I / III / 2013 tanggal 26 Maret 2013 adalah rangkuman dari kegiatan Tergugat dalam melakukan Evaluasi Dokumen Kualifikasi dan Pembuktian Kualifikasi terhadap Penyidia ;-----------------------------Bahwa ………….
18 Bahwa apabila Penggugat membaca Berita Acara tersebut secara cermat dan seksama, maka akan diketahui secara jelas kalau Berita Acara dimaksud bukan hanya ditujukan untuk Penggugat saja, akan tetapi juga dutujukan untuk beberapa penyedia atau lebih dari 10 (sepuluh) Penyedia yang mengikuti Prakualifikasi, dan selain itu Berita Acara yang dimaksud obyek sengketa perkara a quo belum menimbulkan suatu hak dan kewajiban kepada Penggugat ;---------------------------------------------Bahwa berdasarkan fakta di atas, Berita Acara Hasil Evaluasi Dokumen Kualifikasi dan Pembuktian Nomor : 06/BA-PK/ULPMY/PJ.I/III/2013 tanggal 26 Maret 2013 Khusus Nomor Urut 13 ( PT. Tamako Raya Perdana ) yang termuat dalam lampiran Berita Acara Hasil Kualifikasi Nomor : 06/Lamp/III/2013 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Ketua Kelompok Kerja (Pokja) I Unit Layanan Pengadaan Kabupaten Bengkalis jelas belum bersifat Indivudual dan bersifat Final, oleh karena itu obyek sengketa a quo tidak memenuhi ketentuan hukum sebagaimana dimaksud Pasal 1 angka 9 undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, dengan demikian tidaklah berlebihan kiranya Majelis Hakim yang mengadili perkara a quo mengabulkan eksepsi Tergugat ;-------------------------------------------2. TENTANG TIDAK ADA KEPENTINGAN PENGGUGAT : Bahwa Penggugat tidak berkepentingan mengajukan gugatan perkara ini, karena Berita Acara Hasil Evaluasi Dokumen Kualifikasi dan Pembuktian Nomor : 06 / BA-PK / ULP-MY / PI.III / 2013 tanggal 26 Maret 2013 yang dibuat dan ditanda tangani Tergugat telah sesuai dengan ketentuan hukum, oleh karena itu sama sekali tidaklah merugikan Penggugat ;---------------------------Bahwa …………
19 Bahwa dalam berita Acara tersebut Tergugat menyatakan Penggugat tidak memenuhi syarat adalah sesuai dengan fakta yang mena Penggugat termasuk dalam Daftar Hitam ( Blacklist ) sebagaimana tercantum pada Daftar Rekapitulasi Perusahaan Penyedia barang/Jasa Konstruksi yang dikenakan sanksi Blacklist Tahun Anggaran 2011 yang dikeluarkan dan ditanda tanggani oleh Kepala Dinas Marga Dan Pengairan Kabupaten Bengkalis tertanggal 25 Januari 2012 sebagai lampiran yang disampaikan kepada Bupati Bengkalis ;----------------------------------------------------Bahwa berdasarkan fakta di atas, ketika Penggugat mengikuti Prakualifikasi paket Pekerjaan Pembangunan Jalan Lingkar Timur Duri (Multi years) masih berada dalam status yang dikenakan sanksi Blacklis ( pencantuman dalam daftar hitam ) dan selain itu Bupati bengkalis juga mengeluarkan Surat Edaran Nomor : 640/PV09/21/2012 tanggal 20 Februari 2012 adalah untuk mengingatkan jajarannya ( d.h.i Tergugat ) dalam melaksanakan tugas mempedomani ketentuan Pasal 118 ayat (4) Peraturan Presiden
Nomor
54
Tahun
2010
Tentang
Pengadaan
Barang/Jasa Pemerintah ;----------------------------------------------------Bahwa tindakan tergugat yang menyatakan Penggugat tidak memenuhi syarat karena termasuk dalam daftar perusahaan blacklist adalah sesuai dengan ketentuan hukum dan tidak bertentangan dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik, dengan demikian secara hukum tidak ada kepentingan Penggugat mengajukan dan gugatan a quo, dan tidaklah berlebihan kiranya Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini menerima eksepsi Tergugat dan menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima ;----------------------------------------------------------II. DALAM ………
20 II.
DALAM POKOK PERKARA : 1. Bahwa dalil Eksepsi di atas mohon dianggap terulang dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan dalil Jawaban Tergugat dalam pokok perkara ini ; 2. Bahwa Tergugat dengan tegas menolak seluruh dalil Penggugat dalam
gugatannya,
kecuali
diakui
keberadaannya
untuk
mendukung kebenaran bantahan Tergugat dibawah ini ;------------3. Bahwa benar dalil Penggugat pada angka 1 dan 2 gugatan perkara ini yang pada pokoknya mendalilkan Penggugat telah mengikuti Prakualifikasi Paket Pekerjaan penbangunan jalan Lingkar Timur Duri ( Multi Years ) akan tetapi tindakan Tergugat yang kemudian menyatakan Penggugat tidak memenuhi syarat adalah sesuai dengan fakta hukum yang mana penggugat termasuk dalam Daftar Hitam (Blacklist) dan mengenai hal ini Penggugat sebagai penyedia barang/Jasa (kontraktor) yang kredibel dan dikenal sangat professional seharusnya mengetahui Penggugat secara baik konsekwensi apabila termasuk dalam Daftar Hitam (Blacklist) tersebut ;------------------------------------------4. Bahwa benar dalil angka 3 dan 4 gugatan Penggugat, akan tetapi tahapan-tahapan
kegiatan
tergugat
tidak
berhenti
pada
pembuktian Kualifikasi pada tanggal 30 januari 2013 karena jadwal/tahapan kerja untuk pembuktian Kualifikasi tersebut terhitung dari tanggal 23 Januari 2013 sampai tanggal 25 Maret 2013, yang mana sesuai tanggal waktu tersebut kan Tergugat pergunakan untuk melakukan evaluasi dan pembuktian dokumen peserta (prinsip kehati-hatian dan kepastian hukum) sebelum penyedia dinyatakan lulus, dan ternyata diketahui beberapa peserta …………
21 peserta yang mengikuti Prakualifikasi terbukti ada yang tidak memenuhi persyaratan termasuk Penggugat, karena beralasan hukum pada tanggal 26 Maret 2013 sesuai Berita Acara dimaksud Tergugat menyatakan Penggugat tidak memenuhi syarat karena termasuk dalam daftar perusahaan Blacklist ;-------5. Bahwa benar dalil angka 5 gugatan a quo, dalam hal ini Tergugat melalui Surat Nomor : 007/SGH/POKJA.I-MY/IV/2013, tanggal 03 April 2013, Perihal : Jawaban Sanggahan yang ditujukan kepada Penggugat,
secara
jelas
menyebutkan
ketentuan
hukum
sehingga Penggugat dinyatakan tidak memenuhi syarat ;-----------6. Bahwa tidak benar dalil penggugat pada angka 6 gugatan a quo, dan menurut hemat tergugat dalil Penggugat terkesan sebagai dalil yang mengada-ada karena Tergugat menyatakan Penggugat tidak memenuhi syarat dalam Kualifikasi adalah berdasarkan Daftar
Rekapitulasi
Perusahaan
Penyedia
Barang/Jasa
Konsturksi yang dikenakan sanksi Blacklist tahun Anggaran 2011 yang ditanda tangani oleh Kepala Dinas Bina marga Dan Pengairan Kabupaten bengkalis tertanggal 25 Januari 2012 yang merupakan Lampiran yang disampaikan kepada Dinas Bina Marga Dan Pengairan Kabupaten Bengkalis kepada Bupati Kabupaten Bengkalis, dan kemudian ditindak lanjuti oleh Bupati Kabupaten Bengkalis dengan mengeluarkan Surat Edaran Nomor : 640/PV09/21/2012
tanggal 20 Februari 2012 yang ditujukan
kepada jajarannya termasuk Tergugat ;----------------------------------7. Bahwa benar dalil angka 7 gugatan Penggugat sepanjang yang mendalilkan “ Penggugat dinyatakan sebagai perusahaan yang tidak
memenuhi persyaratan administrasi dan teknis dalam mengikuti ……….
22 mengikuti paket Pekerjaan Pembangunan Jalan Lingkat Timur Duri ( Multi Years ) karena termasuk dalam daftar perusahaan yang di Blacklist “ akan tetapi Penggugat termasuk dalam Daftar Blacklist karena Penggugat tidak dapat menyelesaikan pekerjaan sesuai dengan kontrak, kemudian disebutkan dalam Daftar Rekapitulasi Perusahaan Penyedia barang/Jasa Konstruksi yang dikenakan sanksi Blacklist Tahun Anggaran 2011 yang ditanda tangani oleh Kepala Dinas Bina marga Dan Pengairan Kabupaten Bengkalis tertanggal 25 Januari 2012, sedangkan Surat Edaran Bupati Nomor : 640 / PV09 / 21 / 2012 tanggal 20 Februari 2012 tersebut tujuannya untuk lebih mengingatkan agar jajarannya selalu mengikuti ketentuan hukum dalam melaksanakan tugas pekerjaan
yang
amanahkan,
mengenai
pekerjaan
yang
sedangkan pernah
dalil
Penggugat
dikerjakan
Penggugat
berdasarkan Surat Nomor : NK-37 / SPPBJ / KPA / BM.P / 2012 tanggal 12 September 2011 untuk pekerjaan pembangunan Jembatan Sungai Mandau Desa Beringin (kecamatan pinggir) Kabupaten Bengkalis dan Surat Nomor : NK-08 / SPPBJ / KPA / BM.P / 2012 tanggal 22 September 2011 untuk Pembangunan Jembatan Sungai Langkat Kecamatan Siak Kecil Kabupaten Bengkalis maka Tergugat tidak alasan menanggapinya karena hal tersebut merupakan kejadian masa lalu dan tidak ada relevansinya dengan perkara a quo ;--------------------------------------8. Bahwa terhadap dalil pada angka 8, 9, 10 dan 11 menurut hemat Tergugat tidak ada hubungannya dengan perkara a qua, namun demikian perlu juga Tergugat tanggapi sehubungan dengan dalil Penggugat yang menyebutkan “ semula 150 ( seratus lima puluh ) hari ……………
23 hari kelender dan kemudian atas permintaan pihak pengguna jasa menjadi hanya 80 (delapan puluh) hari kelender saja “ mengenai hal ini menurut hemat Tergugat sangat terbuka kesempatan
Penggugat
untuk mengundurkan
diri
sebagai
pemenang ;----------------------------------------------------------------------9. Bahwa tidak benar dalil Penggugat pada angka 12 dan 13, karena andaikata benar tentu Penggugat dapat mempertahankan hak dengan upaya tersedia untuk itu, oleh karena itu menurut hemat Tergugat dalil Penggugat tersebut haruslah dikesamping karena tidak hubungannya dengan perkara a quo ;------------------10. Bahwa terhadap dalil Penggugat pada angka 14 dan 15 tidak akan Tergugat tanggapi lagi, karena sehubungan dengan dalil yang demikian itu telah Tergugat tanggapi dengan dalil sebelumnya di atas ;----------------------------------------------------------11. Bahwa tidak benar dalil Penggugat pada angka 16 gugatan Penggugat, karena pencantuman Penggugat dalam Daftar Hitam (Blacklist) adalah berdasarkan kepada Daftar Rekapitulasi Perusahaan Penyedia Barang/Jasa Konsturksi yang dikenakan sanksi Blacklist Tahun Anggaran 2011 yang ditanda tangani oleh kepala Dinas Bina Marga Dan Pengairan Kabupaten Bengkalis tertanggal 25 Januari 2012 yang merupakan Lampiran yang disampaikan
Kepala
Dinas
Bina
Marga
Dan
Pengairan
Kabupaten Bengkalis kepada Bupati Bengkalis, dan kemudian ditindak lanjuti oleh Bupati Bengkalis dengan mengeluarkan Surat Edaran Nomor : 640/PV09/21/2012 tanggal 20 Februari 2012 yang ditujukan kepada jajarannya termasuk Tergugat, dengan demikian ………..
24 demikian apa yang dibuat Kepala Dinas Bina Marga Dan Pengairan Kabupaten Bengkalis tersebut telah sesuai dengan ketentuan Pasal 118 ayat (4) Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 Tentang Pengadaan Barang/Jasa ;----------------------12. Bahwa tidak benar dalil angka 19 gugatan Penggugat, karena tindakan Tergugat menyatakan Penggugat tidak memenuhi syarat disebabkan Penggugat termasuk dalam daftar Perusahaan Blacklist adalah merupakan tindakan yang telah sesuai dengan ketentuan hukum dan tidak bertentangan dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik, untuk itu dalil Penggugat haruslah ditolak ;----------------------------------------------------------------13. Bahwa tidak benar dalil pada angka 20 gugatan a quo, kalau benar Penggugat mempunyai reputasi baik tentu sebelumnya tidak dikenakan sanksi termasuk dalam Daftar hitam, dan kemudian seharusnya juga mengetahui kalau sanksi Blacklist terse but belum berakhir sehingga Penggugat tidak mengikuti Prakualifikasi yang diadakan Tergugat, Berdasarkan fakta yang demikian jelas tidak ada kerugian dan tidak ada terdapat keadaan yang
sangat
mendesak,
akan
tetapi
justru
sebaliknya
terlambatnya pembangunan jalan yang selama ini didambakan dan diharap oleh masyarakat luas Kabupaten Bengkalis, untuk tidaklah berlebihan kiranya Tergugat mohon kepada Majelis Hakim untuk menolakj permohonan penundaan pelaksanaan obyek sengketa sebagaimana yang diajukan Penggugat ;----------Bahwa berdasarkan alasan-alasan hukum di atas, Tergugat mohon kepada Majelis Hakim yang terhormat yang memeriksa dan mengadili perkara a quo berkenan memberikan putusan sebagai berikut :--------------I. DALAM …………
25 I. DALAM EKSEPSI : - Menerima Eksepsi Tergugat seluruhnya ;------------------------------------DALAM PENUNDAAN : - Menolak penundaan pelaksanaan atas obyek sengketa ( Berita Acara Hasil Evaluasi Dokumen Kualifikasi dan Pembuktian Nomor : 06/BAPK/ULP-MY/PJ.I/III/2013 tanggal 26 Maret 2013 Khusus Nomor Urut 13 (PT. Tamako Raya Perdana) yang termuat dalam lampiran Berita Acara Hasil Kualifikasi Nomor : 06/Lamp/III/2013 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Ketua Kelompok kerja (Pokja ) I Unit layanan Pengadaan Kabupaten Bengkalis ) ;-------------------------------------------II. DALAM POKOK PERKARA : - Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;--------------------------- Menyatakan sah dan berharga Berita Acara Hasil Evaluasi Dokumen Kualifikasi dan Pembuktian Nomor : 06/BA-PK/ULP-MY/PJ.I/III/2013 tanggal 26 Maret 2013 Khusus Nomor Urut 13 ( PT. Tamako Raya Perdana ) yang termuat dalam Lampiran Berita Acara Hasil Kualifikasi Nomor : 06/Lamp/III/2013 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Ketua Kelompok Kerja ( Pokja ) I Unit Layanan Pengadaan Kabupaten Bengkalis ;-------------------------------------------------------------Menimbang,
bahwa
atas
Eksepsi
dan
Jawaban
Tergugat,
Penggugat melalui Kuasanya telah mengajukan Replik tertanggal 05 Juni 2013 ;----------------------------------------------------------------------------------------Menimbang, bahwa atas Replik Penggugat tersebut, Tergugat melalui Kuasanya telah pula mengajukan Duplik tertanggal 12 Juni 2013 ;Menimbang, bahwa untuk membuktikan serta menguatkan dalildalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa foto copy …………….
26 copy surat-surat yang telah bermaterai cukup serta
telah dicocokkan
dengan aslinya kecuali bukti : P-1, P-2, P-3, P-4, P-5, P-6, P-7, P-12, P13 sehingga dapat diterima sebagai alat bukti yang sah menurut hukum yang diberi tanda Bukti P–1 sampai dengan Bukti P–13, adalah sebagai berikut :--------------------------------------------------------------------------------------P–1 :
Foto copy Berita Acara Hasil Evaluasi Dokumen Kualifikasi Dan Pembuktian Nomor : 06/BA-PK/ULP-MY/PJ.1/III/2013 tanggal 26 Maret 2013 beserta lampiran (foto copy dari foto copy) ;-------
P–2 :
Foto copy Berita Acara Pembuktian Kualifikasi Nomor : 06/BA/PK/ULP-MY/PJ.1/I/2013 tanggal 30 Maret 2013 (foto copy dari foto copy) ;----------------------------------------------------------------------
P–3
: Foto copy LPSE Kabupaten Bengkalis Nomor : 001/TRPKS/PBR/III/2013 tanggal 30 Maret 2013 Hal sanggahan Hasil Prakualifikasi (foto copy dari foto copy) ;--------------------------------
P–4
: Foto copy Surat Nomor : 007/SGH/POKJA.1-MY/IV/2013 tanggal 03 April 2013 Perihal Jawaban Sanggahan (foto copy dari foto copy) ;----------------------------------------------------------------
P–5
: Foto copy Surat Nomor : 640/Prog/21/2012 tanggal 20 Februari 2012 Perihal Daftar nama Perusahaan yang dikenakan sanksi Black List laporan SKPD Tahun 2012 (foto copy dari foto copy);
P–6
: Foto copy Peraturan Presiden R.I Nomor 70 Tahun 2012 Tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah yang termuat dalam Pasal 118 ayat (4) dan Pasal 124 ayat (3) (foto copy dari foto copy) ;--------------------------------------------------
P–7
: Foto copy Surat Nomor : 06/PEMB/ULP/PJ.1/I//2013 tanggal 25 Januari 2013
Perihal Undangan Pembuktian Kualifikasi (foto
copy dari foto copy) ;--------------------------------------------------------P – 8 : Foto ……….
27 P–8
: Foto copy Surat Nomor : NK-33/SPPBJ/KPA/BM.P/2011 tanggal 12 September 2011 Perihal Penunjukan penyedia untuk Pelaksanaan Paket Pekerjaan Pembangunan Jembatan Sungai Mandau Desa Beringin (sesuai dengan asli) ;-------------------------
P–9
: Foto copy Surat Nomor : NK-08/SPPBJ/KPA/BM.P/2011 tanggal 22 September 2011 Perihal Penunjukan Penyedia untuk Pelaksanaan Paket Pekerjaan Pembangunan Jembatan Sei Langkat (sesuai dengan asli) ;---------------------------------------------
P – 10 : Foto copy Dokumen Surat Perjanjian Pelaksanaan Pekerjaan Nomor : NK-37/SPPP/BM.P/2011 tanggal 27 September 2011 (sesuai dengan asli) ;--------------------------------------------------------P – 11 : Foto
copy
Dokumen
Surat
Perjanjian
Nomor
:
NK-
08/SPPP/BM.P/2011 tanggal 26 September 2011 (sesuai dengan asli) ;------------------------------------------------------------------P – 12 : Foto copy Surat Nomor : 32/KPA/BM.P/APBD/2011 tanggal 21 Desember 2011 Perihal Denda Keterlambatan (foto copy dari foto copy ) ;--------------------------------------------------------------------P – 13 : Foto copy Surat Nomor ; SPP-BJ/2011/1.03.01/1472 tanggal 30 Desember 2011, Perihal Pemberitahuan Pemungutan PPN. PPH dan Denda, dan lain-lain (foto copy dari foto copy) ;---------Menimbang, bahwa untuk membuktikan serta menguatkan dalildalil sangkalannya, Tergugat telah pula mengajukan alat-alat bukti berupa foto copy surat–surat yang telah bermaterai cukup serta telah dicocokkan dengan aslinya kecuali Bukti T-I, T-XIV, T-XVI, T-XVII, sehingga dapat diterima sebagai alat bukti yang sah menurut hukum yang diberi tanda Bukti T– I sampai dengan Bukti T – XVII, sebagai berikut :------------------T – I : Foto copy …….
28 T–I
: Foto
copy
Dokumen
I
Surat
Perjanjian
Nomor
:
NK-
08/SPPP/BM.P/2011, tanggal 26 September 2011 ( foto copy dari foto copy ) ;---------------------------------------------------------------T – II
; Foto copy surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Tahun Anggaran 2011 Nomor : SP2d-BJ/2011/1.03.01/1228, tanggal 30 Desember 2011 ( sesuai dengan asli ) ;----------------------------
T – III
: Foto
copy
PT.
Tamako
PBR/ADM/XII/2011
tanggal
Raya 16
Nomor
Desember
:
10A/TRP-
2011
Perihal
Permohonan Pembayaran Angsuran Pertama (terakhir) ( sesuai dengan asli ) ;-----------------------------------------------------------------T – IV
: Foto
copy
Dokumen
I
Surat
Perjanjian
Nomor
:
NK-
37/SPPP/BM.P.2011 tanggal 27 September 2011 ( sesuai dengan asli ) ;-----------------------------------------------------------------T–V
: Foto copy Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Tahun Anggaran 2011 Nomor : SP2D-BJ/2011/1.03.01/1246, tanggal 30 Desember 2011 ( sesuai dengan asli ) ;----------------------------
T – VI
: Foto copy Surat PT. Tamako Raya Nomor : 21A/TRPPBR/ADM/XII/2011,
tanggal
20
Desember
2011
Perihal
Permohonan Pembayaran Angsuran Pertama (terakhir) (sesuai dengan asli ) ;-----------------------------------------------------------------T – VII : Foto copy Surat Nomor : 03/PPT/JBT-PGR/XI/2011, tanggal 1 Nopember 2011, Hal Terguran 1 (pertama) Pelaksanaan Pekerjaan Pembangunan Jembatan Sungai Mandau Desa Beringin, Kecamatan Pinggir ( sesuai dengan asli ) ;---------------T – VIII : Foto copy surat Nomor : 05/PPTK/JBT.PGR/XI/2011, 16 Nopember 2011, tanggal 16 Nopember 2011 (sesuai dengan asli ) ;----------------------------------------------------------------------------T – IX : Foto copy …..
29 T – IX
: Foto copy Surat Dinas Bina Marga Dan Pengairan Kabupaten Bengkalis Nomor : 07/PPTK/JBT.PGR/XII/2011, tanggal 9 Desember 2011 ( sesuai dengan asli ) ;---------------------------------
T–X
: Foto copy Sertifikat Bulanan 04 Bulan Desember Paket Pembangunan Jembatan Sungai Mandau (sesuai dengan asli) ;
T – XI
; Foto copy Surat Dinas Bina Marga Dan Pengairan Nomor : KPA/BM.P-JBT/XII/2011/137
tanggal
19
Desember
2011
Perihal Pemberhentian Pekerjaan (sesuai dengan asli) ;----------T – XII : Foto copy Surat Keputusan Pemutusan Kontrak Pekerjaan Nomor : KPA/BM.P-JBT/XII/2011/38 tanggal 20 Desember 2011 ( sesuai dengan asli ) ;----------------------------------------------T – XIII : Foto copy Daftar Rekapitulasi Perusahaan Penyedia Barang Dan Jasa Konsturksi yang dikenakan sanksi Black list Tahun Anggaran 2011, tanggal 25 Januari 2012 ( suai dengan asli ) ;--T – XIV : Foto copy Sekretaris Daerah Kabupaten Bengkalis tanggal 20 Februari 2012 Nomor : 640/Prog/21/2012 Perihal Daftar nama Perusahaan yang dikenakan Sangsi Black List laporan SKPD Tahun 2012 (foto copy dari foto copy) ;---------------------------------T – XV ; Foto copy Berita Acara Pembuktian Kualifikasi Nomor : 06/BAPK/ULP-MY/PJ.1/I/2013 tanggal 30 Januari 2013 (sesuai dengan asli) ;------------------------------------------------------------------T – XVI : Foto copy Berita Acara Hasil Evaluasi Dokumen Kualifikasi Dan Pembuktian Nomor : 06/BA-PK/ULP-MY/PJ.1/III/2013 tanggal 26 Maret 2011 ( foto copy dari foto copy ) ;---------------------------T – XVII : Foto
copy
Surat
Unit
Layanan
Pengadaan
Pemerintah
Kabupaten Bengkalis Nomor : 007/SGH/POKJA-1-MY/IV/2013, tanggal 03 April 2013 Perihal Jawaban Sanggahan ( foto copy dari foto copy ) ;---------------------------------------------------------------Menimbang ………
30 Menimbang, bahwa baik Penggugat maupun Tergugat masingmasing tidak mengajukan saksi pada persidangan ini ;-------------------------Menimbang, menyampaikan
bahwa
Penggugat
Kesimpulannya
dalam
maupun perkara
Tergugat ini
telah
masing-masing
tertanggal 3 Juli 2013 yang untuk selengkapnya telah termuat dalam Berita Acara Persidangan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dan menjadi satu kesatuan dalam putusan ini ;------------------------------------Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memperhatikan segala sesuatu yang terjadi dalam Pemeriksaan Perkara ini, dan untuk mempersingkat isi Putusan ini semuanya termuat dalam Berita Acara Pemeriksaan Persiapan dan Berita Acara Persidangan yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam putusan ini ;----------------------Menimbang, bahwa Pemeriksaan perkara ini telah cukup dan akhirnya Majelis Hakim mengambil sikap berdasarkan pertimbanganpertimbangan hukum seperti terurai dibawah ini ;---------------------------------TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas ;-----------------------------------------------------------Menimbang, bahwa Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat oleh Penggugat untuk dinyatakan batal atau tidak sah adalah ;---------------“Berita Acara Hasil Evaluasi Dokumen Kualifikasi dan Pembuktian Nomor : 06 / BA-PK / ULP-MY / PJ.1 / III / 2013 tanggal 26 Maret 2013 khusus No Urut 13 (PT.Tamako Raya Perdana) yang termuat dalam Lampiran Berita Acara Hasil Kualifikasi Nomor: 06 / Lamp / III / 2013 yang diterbitkan oleh Ketua Kelompok Kerja (Pokja) 1 Unit Layanan Pengadaan Kabupaten Bengkalis ;-----------------------------------------------------------------------------------Dalam Eksepsi …….
31 Dalam Eksepsi. Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Pihak Tergugat telah mengajukan Eksepsi sebagaimana termuat dalam Surat Jawaban tertanggal 29 Mei 2013, yang pada pokoknya berisi sebagai berikut :---------------------------------------------------------------------------------------Tentang Objek Sengketa Yang Tidak Mempunyai Dasar Hukum -
Bahwa Berita Acara Hasil Evaluasi Dokumen Kualifikasi dan Pembuktian Nomor : 06/BA-PK/ULP-MY/PJ.1/III/2013 tanggal 26 Maret 2013 khusus No Urut 13 (PT.Tamako Raya Perdana) yang termuat dalam Lampiran Berita Acara Hasil Kualifikasi Nomor: 06/Lamp/III/2013 yang diterbitkan oleh Ketua Kelompok Kerja (Pokja) 1 Unit Layanan Pengadaan Kabupaten Bengkalis merupakan kegiatan Tergugat dan Berita Acara tersebut bukan hanya ditujukan untuk Penggugat saja akan tetapi 10 (sepuluh) atau lebih penyedia yang mengikuti prakualifikasi dan objek sengketa belum menimbulkan suatu hak dan kewajiban Penggugat ;----------------------------------------------------
-
Bahwa
objek
sengketa
belum
memenuhi
unsur
final
serta
menimbulkan akibat hukum, sehingga belum memenuhi ketentuan Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara ;----------------------------------------------------Tentang Tidak Ada Kepentingan Penggugat -
Bahwa Penggugat tidak berkepentingan mengajukan gugatan, oleh karena obyek sengketa yang dibuat dan dan ditandatangani Tergugat telah sesuai dengan ketentuan hukum ;------------------------------------------
-
Bahwa
Penggugat
sebagaimana
termasuk
tercantum
pada
dalam
daftar
hitam
Daftar
Rekapitulasi
(blacklist) Perusahaan
Penyedia Barang / Jasa Konstruksi Tahun Anggaran 2011 yang dikeluarkan ……..
32 dikeluarkan oleh Kepala Dinas Bina Marga Dan Pengairan Kabupaten Bengkalis tertanggal 25 Januari 2012, dimana ketika
Penggugat
mengikuti Prakualifikasi Paket Pekerjaan Pembangunan Jalan Lingkar Timur Duri (Multi Years) masih berada dalam status daftar hitam ;------Menimbang, bahwa Eksespi Tergugat tersebut telah dibantah Penggugat sebagaimana termuat dalam Replik Penggugat tertanggal 05 Juni 2013 ;-----------------------------------------------------------------------------------Menimbang, bahwa terhadap Eksepsi-Eksepsi tersebut di atas oleh Majelis Hakim, akan dipertimbangkan satu persatu yaitu sebagai berikut ;Tentang Eksepsi Poin ke-1 Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang berbunyi : “ Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu Penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang berisi tindakan hukum Tata Usaha Negara yang berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual, dan final yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau Badan Hukum Perdata” ;-----------------------------------------------------------------Menimbang, bahwa Keputusan Tata Usaha Negara yang bersifat final berarti akibat hukum yang ditimbulkan serta dimaksudkan dengan mengeluarkan Penetapan tertulis itu harus benar sudah merupakan akibat hukum yang defenitif ;--------------------------------------------------------------------Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mempelajari obyek sengketa yaitu ““Berita Acara Hasil Evaluasi Dokumen Kualifikasi dan Pembuktian Nomor : 06 / BA-PK / ULP-MY / PJ.1 / III / 2013 tanggal 26 Maret ………..
33 Maret 2013 khusus No. Urut 13 (PT.Tamako Raya Perdana) yang termuat dalam Lampiran Berita Acara Hasil Kualifikasi Nomor: 06/Lamp/III/2013 yang diterbitkan oleh Ketua Kelompok Kerja (Pokja) 1 Unit Layanan Pengadaan Kabupaten Bengkalis (vide bukti P-1 dan T-XVI), Majelis Hakim berpendapat bahwa obyek sengketa sudah memiliki unsur final dan menimbulkan akibat hukum yang defenitif, dimana Penggugat sudah tidak dapat
lagi
mengikuti
seluruh
proses kualifikasi
terhadap
proyek
pembangunan jalan lingkar Timur duri (Multy years), alasan hukumnya karena obyek sengketa dan seluruh proses kualifikasi sampai dengan pengumuman pemenang sama-sama berdiri sendiri dan tidak mungkin hadir dalam satu masa yang sama, artinya tidak mungkin obyek sengketa itu tetap berlaku bila Surat Keputusan terhadap seluruh proses kualifikasi sampai dengan pengumuman pemenang diterbitkan/dikeluarkan ;----------Menimbang, bahwa dari pertimbangan hukum tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa obyek sengketa sudah memenuhi unsur final sebagaimana ditentukan pada Pasal 1 angka 9 UndangUndang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang perubahan kedua atas UndangUndang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, maka Eksepsi Tergugat adalah tidak beralasan hukum oleh karenanya harus dinyatakan ditolak ;----------------------------------------------------------------Tentang Eksepsi Poin ke-2 Menimbang bahwa yang disebut Penggugat berdasarkan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang berbunyi : “Orang atau Badan Hukum Perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat ………..
34 dapat mengajukan gugatan tertulis ke Pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan Batal atau Tidak Sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan / atau rehabilitasi“ ;-----------------------------------------------------Menimbang, bahwa Ketentuan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara tersebut menentukan Orang atau Badan Hukum Perdata dapat menggunakan hak menggugat harus ada kepentingan yang dirugikan oleh keluarnya suatu Keputusan
Tata
Usaha
Negara
adagiumnya
menyebutkan
tiada
kepentingan maka tiada gugatan (Point d`interest point d`action) ;----------Menimbang, bahwa persoalan hukumnya apakah Penggugat mempunyai kepentingan atau tidak untuk mengajukan gugatan a quo maka Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut ;--------------------Menimbang, bahwa Penggugat (PT. Tamako Raya Perdana) ada mengadakan perjanjian dengan Dinas Bina Marga Dan Pengairan Kabupaten Bengkalis dengan Surat Perjanjian Nomor : NK-37 / SPPP / BM.P / 2011 tanggal 27 September 2011 dalam proyek Pembangunan Jembatan Sungai Mandau Desa Beringin Kecamatan Pinggir (vide bukti P-10 dan T-IV) ;----------------------------------------------------------------------------Menimbang, bahwa terhadap pembangunan jembatan tersebut pihak Dinas Bina Marga dan Pengairan Kabupaten Bengkalis memberikan surat Teguran I (Pertama) kepada pihak Penggugat dengan surat Nomor: 03 / PPTK / JBT.PGR / XI / 2011 tanggal 01 November 2011(vide bukti TVII) ;-------------------------------------------------------------------------------------------Menimbang ……….
35 Menimbang, bahwa pihak Dinas Bina Marga dan Pengairan Kabupaten Bengkalis menerbitkan surat teguran II (kedua) kepada pihak Penggugat dengan surat Nomor : 05 / PPTK / JBT.PGR / XI / 2011 tanggal 16 November 2011 ( vide bukti T-VIII ) ;----------------------------------Menimbang, bahwa selanjutnya pihak Dinas Bina Marga dan Pengairan Kabupaten Bengkalis menerbitkan surat teguran III (ketiga) kepada pihak Penggugat dengan surat Nomor: 07 / PPTK / JBT.PGR / XII / 2011 tanggal 09 Desember 2011 ( vide bukti T-IX ) ;---------------------------Menimbang, bahwa Kuasa Pengguna Anggaran Dinas Bina Marga dan Pengairan Kabupaten Bengkalis menerbitkan surat Nomor: KPA / BM.P-JBT / XII / 2011 / 37 perihal: Pemberhentian Pekerjaan kepada pihak Penggugat ( PT. Tamako Raya Perdana ) tanggal 19 Desember 2011 terhadap pekerjaan proyek Pembangunan Jembatan Sungai Mandau Desa Beringin Kecamatan Pinggir berdasarakan Surat Perjanjian Nomor : NK-37 / SPPP / BM.P / 2011 tanggal 27 September 2011 (vide bukti T-XI ) ;---------------------------------------------------------------------------------Menimbang, bahwa Kuasa Pengguna Anggaran Dinas Bina Marga dan Pengairan Kabupaten Bengkalis menerbitkan Surat Keputusan Pemutusan kontrak Pekerjaan Nomor : KPA / BM.P-JBT / XII / 2011 / 38 tanggal 20 Desember 2011 kepada Penggugat (PT.Tamako Raya Perdana) terhadap pekerjaan proyek Pembangunan Jembatan Sungai Mandau Desa Beringin Kecamatan Pinggir berdasarakan Surat Perjanjian Nomor: NK-37 / SPPP / BM.P / 2011 tanggal 27 September 2011 ( vide bukti T-XII ) ;--------------------------------------------------------------------------------Menimbang,
bahwa
Kepala
Bidang
Peningkatan
dan
Pembangunan Jembatan Dinas Bina Marga dan Pengairan Kabupaten Bengkalis ………..
36 Bengkalis menerbitkan Daftar Rekapitulasi Perusahaan Penyedia Barang dan Jasa Konstruksi yang dikenakan sanksi Black List Tahun Anggaran 2011 tanggal 25 Januari 2012, dimana pihak Penggugat (PT. Tamako Raya Perdana) masuk dalam daftar black list No. Urut 3 dan 5 ( vide bukti T-XIII ) ;---------------------------------------------------------------------------------------Menimbang, bahwa Sekretaris Daerah Kabupaten Bengkalis menerbitkan surat Nomor: 640/Prog/21/2012 Perihal: Daftar Nama Perusahaan yang dikenakan Sanksi Black List laporan SKPD Tahun 2012 tanggal 20 Februari 2012, dimana pihak Penggugat (PT. Tamako Raya Perdana) masuk dalam daftar Black list No urut 22 dan 70 ( vide bukti P-5 dan T-XIV ) ;---------------------------------------------------------------------------------Menimbang, bahwa berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 70 Tahun 2012 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah Pasal 118 Ayat (1) yang berbunyi : “Perbuatan atau tindakan Penyedia Barang/Jasa yang dikenakan Sanksi adalah :------------a. Berusaha
mempengaruhi
Kelompok
Kerja
ULP
/
Pejabat
Pengadaan/pihak lain yang berwenang…….dst ;-----------------------------b. Melakukan persengkokolan dengan Penyedia Barang/Jasa lain untuk mengatur Harga Penawaran……dst ;--------------------------------------------c. Membuat dan/atau menyampaikan dokumen dan/atau keterangan lain yang tidak benar……dst ;-----------------------------------------------------------d. Mengundurkan diri setelah batas akhir pemasukan penawaran atau mengundurkan diri dari pelaksanaan Kontrak….dst ;------------------------e. Tidak dapat menyelesaikan pekerjaan sesuai dengan Kontrak secara bertanggung jawab;dan/atau ;-----------------------------------------------------f. Berdasarkan ……….
37 f. Berdasarkan hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 99 ayat (3)….dst. ;--------------------------------------------------------------------Menimbang, bahwa berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 70 Tahun 2012 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Pasal 118 Ayat (2) yang berbunyi: Perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan sanksi berupa :------------a. Sanksi administratif ;-----------------------------------------------------------------b. Sanksi pencantuman dalam Daftar Hitam ;-------------------------------------c. Gugatan secara perdata; dan/atau ;----------------------------------------------d. Pelaporan secara pidana kepada pihak berwenang ;------------------------Menimbang, bahwa berdasarkan Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor: 7 Tahun 2011 Tentang Petunjuk Teknis Operasional Daftar Hitam Pasal 3 ayat (2) yang berbunyi : Penyedia Barang/Jasa yang telah terikat kontrak dikenakan sanksi Daftar Hitam apabila :-----------------------------------------------------------a. Terbukti melakukan Korupsi, Kolusi dan Nepotisme,…..dst ;--------------b. Menolak menandatangani Berita Acara….dst ;--------------------------------c. Mempengaruhi PPK dalam bentuk dan cara apapun,….dst ;--------------d. Melakukan pemalsuan dokumen…..dst ;----------------------------------------e. Melakukan perbuatan lalai/cidera janji dalam melaksanakan kewajiban dan tidak memperbaiki kelalaiannya dalam jangka waktu yang telah ditetapkan sehingga dilakukan pemutusan kontrak sepihak oleh PPK ;f. Meninggalkan pekerjaan…dst ;----------------------------------------------------g. Memutuskan kontrak secara sepihak….dst ; dan/atau ;--------------------h. Tidak ………….
38 h. Tidak menindaklanjuti hasil rekomendasi….dst. ;-----------------------------Menimbang, bahwa berdasarkan Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor: 7 Tahun 2011 Tentang Petunjuk Teknis Operasional Daftar Hitam Pasal 4 ayat (6) yang berbunyi: “Sanksi Daftar Hitam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 berupa larangan untuk mengikuti kegiatan Pengadaan Barang/Jasa diseluruh K/L/D/I selama 2 (dua) tahun kalender” dan ayat (7) berbunyi : “Sanksi Daftar hitam berlaku sejak tanggal ditetapkan”;---Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan fakta-fakta hukum tersebut di atas Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Penggugat (PT. Tamako Raya Perdana) merupakan perusahaan yang diberi sangsi daftar hitam ( blacklist ) hal tersebut dikarenakan Penggugat pernah terikat dalam kontrak proyek Pembangunan Jembatan Sungai Mandau Desa Beringin Kecamatan Pinggir Kabupaten bengkalis ( vide bukti P-10 dan TIV) namun Penggugat tidak menyelesaikan pekerjaan sesuai dengan kontrak dan pada akhirnya dilakukan pemutusan kontrak terhadap proyek Pembangunan Jembatan Sungai Mandau Desa beringin Kecamatan Pinggir Kabupaten Bengkalis ( vide bukti T – XII ) ;------------------------------Menimbang, bahwa pemberian sangsi daftar hitam (blacklist) kepada Penggugat sudah tepat dan benar, hal tersebut merujuk pada Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 70 Tahun 2012 Tentang Perubahan kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan barang/Jasa Pemerintah Pasal 118 Ayat (1) huruf e dan 118 Ayat (2) huruf (b) jo Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang /Jasa Pemerintah Nomor: 7 Tahun 2011 Tentang Petunjuk Teknis Operasional Daftar Hitam Pasal 3 ayat (2) huruf (e) ;------Menimbang ……….
39 Menimbang, bahwa apabila dihubungkan dengan obyek sengketa dimana Penggugat (PT. Tamako Raya Perdana) tidak dapat mengikuti seluruh proses Kualifikasi Proyek pembangunan Jalan Lingkar Timur Duri ( Multi years ) dikarenakan Penggugat
(PT.Tamako Raya Perdana)
merupakan perusahaan yang terkena dalam daftar hitam ( blacklist ) berdasarkan daftar Rekapitulasi Perusahaan Penyedia Barang dan jasa konstruksi yang dikenakan sangsi Black List Tahun Anggaran 2011 tanggal 25 Januari 2012 ( vide bukti T-XIII) dan Surat Sekretaris Daerah Kabupaten Bengkalis Perihal
Daftar Nama Perusahaan yang dikenakan
sangsi Black List laporan SKPD Tahun 2012 tanggal 20 Februari 2012 (vide bukti P-5 dan T- XIV), menurut Majelis Hakim tindakan Tergugat menerbitkan obyek sengketa sudah tepat dan benar, dimana berdasarkan Peraturan Pemerintah
Kepala Nomor
Lembaga 7
Tahun
Kebijakan 2011
Pengadaan
Tentang
barang/Jasa
penunjukan
Teknis
Operasional daftar Hitam Pasal 4 ayat (6) yang berbunyi “ Sangsi daftar Hitam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 berupa larangan untuk mengikuti kegiatan Pengadaan Barang/jasa diseluruh K/L/D/I selama 2 (dua) Tahun kalender “ dan ayat (7) berbunyi : “ Sangsi Daftar Hitam berlaku sejak tanggal ditetapkan ;-----------------------------------------------------Menimbang, bahwa jika dihitung sangsi daftar hitam (Black List) Penggugat ( PT. Tamako Raya Perdana ) sejak ditetapkan tanggal 25 januari 2012 atau tanggal 20 Februari 2012 sebagai perusahaan yang termasuk dalam daftar hitam belum melebihi dari 2 (dua) tahun kelender, itu artinya Penggugat (PT. Tamako Raya Perdana) dilarang mengikuti kegiatan Pengadaan barang/jasa diseluruh K/L/D/I dan itu artinya juga Penggugat ( PT. Tamako Raya Perdana ) tidak mempunyai kepentingan langsung yang dirugikan dengan diterbitkannya obyek sengketa, oleh karena ………..
40 karena sewaktu Penggugat mengikuti proses prakualifikasi terhadap proyek Pembangunan Jalan Lingkar Timur Duri (Multi Years) Penggugat (PT. Tamako Raya Perdana) masih dalam status daftar hitam dan masa sangsi daftar hitam Penggugat belum berakhir ;----------------------------------Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas majelis
Hakim
berpendapat
bahwa
Penggugat
tidak
mempunyai
kepentingan untuk mengajukan gugatan sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang peradilan Tata Usaha Negara sehingga oleh karenanya menurut Majelis Hakim Eksepsi Tergugat tentang Penggugat tidak mempunyai kepentingan untuk menggugat haruslah dinyatakan dikabulkan ;-------------Menimbang, bahwa dikarenakan eksepsi Tergugat dikabulkan, maka pokok perkara tidak perlu dipertimbangkan lagi dan oleh karenanya gugatan Penggugat dinyatakan tidak diterima ;------------------------------------Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat tidak diterima dan Penggugat ada meminta permohonan penundaan terhadap objek sengketa, maka Majelis Hakim berpendapat terhadap permohonan penundaan yang dimohonkan Penggugat haruslah dinyatakan ditolak ;---Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat tidak diterima maka sesuai ketentuan pasal 110 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tatat Usaha Negara, maka kepada Penggugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini ;-----------------------------------------------------------------Menimbang ……….
41 Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 107 UndangUndang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua atas UndangUndang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, maka bukti-bukti selebihnya setelah dipertimbangkan ternyata tidak relevan untuk dipertimbangkan dalam putusan ini, namun alat bukti tersebut tetap dilampirkan dalam berkas perkara ;-------------------------------Mengingat, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 sebagaimana terakhir telah diubah dengan
Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009
Tentang Peradilan Tata Usaha Negara serta Perundang-undangan dan ketentuan hukum lainnya yang berkaitan dengan sengketa ini ;-------------MENGADILI Dalam Penundaan : - Menolak Permohonan Penundaan dari Penggugat ;---------------------------Dalam Eksepsi : - Mengabulkan Eksepsi Tergugat tentang tidak adanya kepentingan Penggugat ;-------------------------------------------------------------------------------Dalam Pokok Perkara : 1.
Menyatakan gugatan Penggugat tidak diterima ;-----------------------------
2.
Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 128.500,-.. (seratus dua puluh delapan ribu lima ratus rupiah) ;---------Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah
Majelis Hakim
Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru pada hari Rabu 03 Juli 2013 oleh kami HUJJA TULHAQ, S.H, MH., sebagai Hakim Ketua Majelis, YUDI RINALDI SURACHMAN, SH dan DWIKA HENDRA KURNIAWAN, SH, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari Rabu tanggal 10 Juli 2013 telah diucapkan dalam persidangan yang terbuka ………
42 terbuka untuk umum oleh Majelis Hakim tersebut, dengan dibantu oleh MAIRI, SH
Panitera Pengganti pada Pengadilan Tata Usaha Negara
Pekanbaru, dihadiri oleh Kuasa hukum Penggugat dan Kuasa Hukum Tergugat ;-------------------------------------------------------------------------------------
Hakim-Hakim Anggota
Hakim Ketua Majelis
ttd ttd 1. YUDI RINALDI SURACHMAN, SH HUJJA TULHAQ, S.H. MH ttd
2. DWIKA HENDRA KURNIAWAN, S.H
Panitera Pengganti ttd
M A I R I, S.H.
