P U T U S A N Nomor : 3/G/2014/PTUN-Pbr
“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA” Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan Sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat pertama dengan acara biasa, yang dilangsungkan digedung yang telah ditentukan untuk itu di jalan H.R Soebrantas Km. 9 Pekanbaru, telah mengambil putusan sebagai berikut, dalam perkara antara : Nama
: WARDANINGSIH, SH ;
Kewarganegaraan : Indonesia ; Tempat tinggal
: Jalan Bintang RT/RW : 08/02, Kepenghuluan Baganjawa, Bagansiapiapi, Kabupaten Rokan Hilir ;
Pekerjaan
: Mantan Anggota KPU RoHil Priode 2008-2013; Selanjutnya disebut .........................PENGGUGAT ; MELAWAN
1. Nama Jabatan
: Ketua
Tim
Seleksi
Calon
Anggota
KPU
Kabupaten Rokan Hilir Tahun 2013 ; Berkedudukan di : Kantor
KPU
Kecamatan
Kabupaten KM.
04
Rokan
Bagan
Hilir,
Punak
Jalan
Meranti-
Bagansiapiapi; Selanjutnya disebut sebagai ................TERGUGAT; 2. Nama Jabatan : Ketua KPU Provinsi Riau, Berkedudukan di : Jalan Gajah Mada Nomor 200, Pekanbaru Riau ; Selanjutnya disebut….........….TURUT TERGUGAT; Pengadilan...........
2 Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru tersebut ; Telah membaca Surat Gugatan Penggugat tanggal 03 Pebruari 2014 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru pada tanggal 04 Pebruari 2014 ; Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru No. A.3/Pen.MH/2014/PTUN-Pbr tanggal 05 Pebruari 2014 tentang Penetapan Penunjukan Majelis Hakim; Telah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru No. 3/Pen.PP/2014/PTUN-Pbr
tertanggal 05
Pebruari 2014 tentang Penetapan hari Pemeriksaan Persiapan; Telah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru No.3/Pen.HS/2014/PTUN-Pbr tertanggal 13 Maret 2014 tentang Penetapan Hari Sidang ; Telah mempelajari berkas perkara ini ; Telah membaca dan meneliti surat-surat bukti kedua belah pihak ; Telah
memperhatikan
segala
sesuatu
yang
terjadi
dalam
persidangan;
TENTANG DUDUKNYA PERKARA Menimbang,
bahwa
Penggugat
telah
mengajukan
gugatan
tertanggal 03 Pebruari 2014 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru pada tanggal 04 Pebruari 2014 dan telah diperbaiki tanggal 06 Maret 2014 dibawah Register perkara Nomor : 3/G/2014/PTUN-Pbr yang mengemukakan alasan dan hal-hal sebagai berikut : OBJEK GUGATAN : Surat............
3 Surat Nomor 006/Tim-Sel/KPU-ROHIL/I/2014 tanggal 20 Januari 2014, tentang 10 (sepuluh) nama-nama Calon Anggota KPU Kabupaten Rokan Hilir ke KPU Provinsi Riau. Adapun yang menjadi alasan-alasan Gugatan ini adalah sebagai berikut : 1.
Bahwa Penggugat adalah Peserta Seleksi Calon Anggota KPU Kabupaten Rokan Hilir Nomor 13, telah lulus Administrasi yang telah di Umumkan pada tanggal 22 Desember 2013 ( Bukti – P1 a,b ) ;
2.
Bahwa Penggugat telah lulus mengikuti Seleksi tes Kesehatan, tes Tertulis, tes Psikologi dan masuk lulus dalam 17 (tujuh belas) besar Nama-nama Calon Anggota KPU Kabupaten Rokan Hilir ( Bukti – P2 a, b ) ;
3.
Bahwa
surat Tergugat Nomor 006/ Tim-Sel KPU-ROHIL/ I/
2014, bertanggal 20 Januari 2014, oleh karenanya tenggang waktu penyampaian Gugatan ini telah memenuhi
ketentuan
pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 ( Bukti – P3 ) ; 4.
Bahwa Surat Tergugat Nomor 006/Tim-Sel KPU/Rohil/I/2014 adalah
merupakan
suatu
penetapan
tertulis
yang
di
keluarkan oleh Tergugat sebagai Ketua Tim Seleksi Calon Anggota KPU Kabupaten Rokan Hilir yang bersifat konkrit , individual dan final yang menimbulkan akibat bagi kerugian moril maupun materil terhadap Penggugat selaku Peserta Calon
Anggota
KPU
Rohil
dari
kuota
keterwakilan
Perempuan, oleh karenanya gugatan ini telah memenuhi ketentuan Pasal 1 angka 9 UU Nomor Nomo 51 Tahun 2009;
4 5.
Bahwa Tergugat menetapkan 10 ( sepuluh ) Nama-nama Calon Anggota KPU Kabupaten Rokan Hilir ke KPU Provinsi Riau hanya berpedoman pada ketentuan Pasal 19 ( atau Pasal 23 ) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilu, telah salah penerapan hukumnya karena bertentangan dengan Pasal 21 ayat
( 7 )Undang-
Undang Nomor 15 Tahun 2011 , yang berbunyi : ” Bahwa dalam Tata Cara Pembentukan Tim Seleksi dan Penyeleksian Calon Anggota KPU Provinsi dan Calon Anggota KPU Kabupaten/Kota dengan berpedoman pada Peraturan KPU RI; 6.
Bahwa KPU RI telah menetapkan Peraturan Nomor 02 Tahun 2013 tentang seleksi Anggota KPU Provinsi dan KPU Kabuppaten/Kota yang mengatur tentang kesetaraan gender dalam Pasal 30 Peraturan KPU RI Nomor 02 Tahun 2013, yang berbunyi ; ” Bahwa Tim Seleksi dalam menyampaikan 10 ( sepuluh ) Nama-nama Calon Anggota KPU Kabupaten/Kota ke
KPU
Provinsi
dengan
memperhatikan
keterwakilan
Perempuan sekurang-kurangnya 30 %”; 7..
Bahwa setelah lulus masuk 17 ( tujuh belas ) besar Penggugat mendapat undangan mengikuti tes wawancara tanggal 16 Januari 2014, dalam mengikuti tes wawancara,
Penggugat
merasa mampu menjawab pertanyaan Tim- Seleksi ; 8. Bahwa ternyata pada tanggal 20 Januari 2014 , Tergugat mengumumkan
menetapkan 10 ( sepuluh )
Nama-nama
Calon Anggota KPU Kabupaten Rokan Hilir yang di kirim ke KPU...............
5 KPU Provinsi Riau dalam surat Nomor 006/Tim-Sel-KPU/ ROHIL/I/2014
tanggal 20 Januari 2014 adalah sebagai
berikut: 1. Nama : AGUS SALIM, SP Jenis kelamin Laki-laki . 2. Nama : AZHAR SYAKBAN Jenis kelamin Laki-laki. 3. Nama : BUSRANA, SH Jenis kelamin Laki-laki. 4. Nama : EDI MASHERI, S.Pd Jenis kelamin Laki-laki. 5. Nama : FIRDAUS Jenis Kelamin Laki-laki 6. Nama : HASAN BASRI, S.Ag. Jenis kelamin Laki-laki 7. Nama : INDRA KURNIAWAN AKBAR, SH. Jenis kelamin laki-laki 8. Nama : KASMER DAHLAN Jenis kelamin laki-laki 9. Nama : SUPRIYANTO , S.Pi, M.Si. Jenis kelamin Laki-laki. 10. Nama : TAUFIK, SH Jenis kelamin Laki-laki; 9. Dari Nama-nama
Calon Angota KPU Kabupaten Rokan Hilir
yang di tetapkan oleh Tergugat dalam suratnya nomor 006/TimSel/KPU Rohil/I/2014, keseluruhannya laki-laki telah melanggar ketentuan Pasal 30 Peraturan KPU No.02 Tahun 2013 dan telah merugikan hak-hak Penggugat sebagai kuota keterwakilan Perempuan , sebagaimana yang diatur dalam Pasal 53 ayat 1 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 ; 10. Bahwa ketentuan Pasal 30 Peraturan KPU Nomor 02 Tahun 2013 berbunyi “ Bahwa Tim-Seleksi dalam menyampaikan 10 ( sepuluh ) Namanama Calon Anggota KPU Kabupaten / Kota ke KPU Provinsi dengan.............. .
6 memperhatikan ke Terwakilan Perempuan sekurang-kurangnya 30%”; 11. Bahwa Tergugat juga telah melanggar hak azasi perempuan, tidak aspiratif terhadap Peraturan Per-Undang-Undangan yang berlaku di Indonesia dan tidak mengapresiasikan Peraturan PerUndang-Undangan yang berlaku tentang hak-hak keterwakilan Perempuan, yaitu : 1. Pasal 1 UU Nomor 7 Tahun 1984, tentang Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Wanita yang berbunyi : “ Mengesahkan Konvensi mengenai Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Wanita ( Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination of Against Women ) yang telah disetujui oleh Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa pada tanggal 18 Desember 1979, dengan persyaratan ( reservation ) terhadap Pasal 29 ayat ( 1 ) tentang penyelesaian perselisihan mengenai penafsiran atau penerapan ini yang salinannya di lampirkan pada Undang-Undang ini “ 2. Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000,
tentang
Pengarus Utama Gender dalam
Pembangunan Nasional, Dalam Lampirannya Bagian 1. Umum Angka 3 yang berbunyi : “ Kesetaraan Gender adalah kesamaan kondisi
bagi
laki-laki
dan
perempuan
untuk
memperoleh
kesempatan dan hak-haknya sebagai manusia, agar mampu berperan dan berpatisipasi dalam kegiatan Politik, Ekonomi, Sosial Budaya, Pertahanan dan Keamanan Nasional dan kesamaan dalam menikmati hasil Pembangunan “, Selain daripada itu Tergugat juga telah melanggar Azas-Azas Umum Pemerintah Yang Baik, yaitu Azas Persamaan Atau Non................
7 Non Diskriminatif dan Azas Kecermatan dalam membuat keputusan yang beakibat dirugikannya hak-hak seseorang, sebagaimana yang diatur dalam Pasal 53 ayat ( 2 ) a,b. UndangUndang Nomor 5 Tahun 1986 ; 12. Bahwa dari hasil sidang persiapan di ketahui data-data nilai Penggugat pada seleksi tertulis dari KPU RI Baik, dan Tes Psikologi yang diadakan oleh Tiem dari
UNRI Penggugat
termasuk mendapat nilai yang lebih tinggi, Penggugat mendapat nilai
rendah hanya pada wawancara yang dilaksanakan oleh
Tergugat ; 13. Bahwa selisih nilai antara Penggugat dengan Peserta yang lain tidaklah
signifikan,
yang
notabene
nilai
tersebut
dapat
direkayasa, sehingga dapat menyebabkan hak keterwakilan Perempuan diabaikan, tindakan Tergugat tersebut patut di sebut telah melakukan Diskrimasi terhadap Perempuan ; 14. Oleh karenanya pula Cukup dasar dan alasan hukum Tergugat telah melakukan pelanggaran terhadap kesetaraan gender atau pelenggaran
terhadap hak azasi perempuan dan melakukan
diskriminasi terhadap wanita dalam menetapkan 10 ( sepuluh ) Nama-nama Caon Anggota KPU Kabupaten Rokan Hilir yang dikirim kepada Turut Tergugat ; 15. Bahwa Turut Tergugat adalah Pejabat yang menindak lanjuti hasil tes dari Kabupaten, Penggugat telah membuat laporan kepada Turut Tergugat agar melakukan seleksi ulang terhadap Peserta yang masuk dalam 17 (tujuh belas ) besar ( Bukti – P 4 ); 16. Bahwa Penggugat juga telah melaporkan kepada Turut Tergugat agar menunda hasil seleksi 10 ( sepuluh ) Nama-nama Calon Anggota..............
8 Anggota KPU Kabupaten Rokan Hilir yang di kirim kepada Turut Tergugat, karena Penggugat Menggugat di Pengadilan Tata Usaha Negara ( Bukti – P5 ) ; 17. Bahwa ternyata Turut Tergugat adalah Pejabat yang tidak tertib hukum, dan sebagai Pejabat Pemilu yang notabene Lembaga pengatur jalannya demokrasi pengemban aspirasi rakyat, yang seharusnya memperhatikan laporan-laporan masyarakat, akan tetapi
sebaliknya
Turut
Tegugat
tidak
aspiratif
terhadap
tanggapan masyarakat ; 18. Oleh karenanya cukup dasar dan alasan hukum bahwa Turut Tergugat juga telah melakukan Diskriminasi terhadap wanita dan melakukan pelanggaran terhadap hak azas manusia dan hak azasi Perempuan sebagaimana yang diatur oleh Peraturan PerUndang-Undangan RI Nomor 7 Tahun 1984 dan Instuksi Presiden RI Nomor 9 Tahun 2000 maupun Peraturan KPU RI yaitu Pasal 30 Peraturan KPU RI Tahun 2013 dan lebih penting lagi Turut Tergugat juga telah melakukan Pelanggaran terhadap Azas-Azas Umum Pemerintahan yang baik tentang azas persamaan hak atau non diskriminasi, dan azas kecermatan dalam menyikapi tanggapan terhadap masyarakat ; 29. Bahwa akibat tindakan Tergugat dan Turut Tergugat tersebut telah mengakibatkan Kehilangan Hak Penggugat untuk diangkat menjadi Angota KPU Kabupaten Rokan Hilir masa jabatan Priode 2014-019 ; 20. Bahwa akibat kehilangan hak Penggugat untuk menjadi Anggota KPU Kabupaten Rokan Hilir, telah mengakibatkan kerugian materil..............
9 materil pada Pengugat untuk menikmati uang kehormatan sebagai seorang Anggota KPU Kabupaten Rokan Hilir dalam masa Jabatan Priode 2014-2019 ; 21. Bahwa uang kehormatan
jabatan seorang Anggota KPU
Kabupaten, berdasarkan Surat Keputusan Presiden RI, Nomor 11 Tahun 2013, adalah sebesar Rp.5.500.000,- ( Lima juta lima ratus ribu rupiah ), oleh karenannya tindakan Tergugat tersebut telah menyebabkan kerugian moril Penggugat sebesar 5 x 12 x RP.5.500.000,- = Rp.330.000.000,- ( Tiga ratus tiga puluh juta rupiah ) ; 22. Oleh karenanya pula cukup dasar hukum Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara untuk memerintahkan kepada Tergugat dan Turut Tergugat secara tanggung renteng untuk membayar ganti kerugian moril kepada Penggugat sebesar Rp.330.000.000,- ( Tiga ratus tiga puluh juta rupiah ) ; 23. Bahwa dalil-dalil dalam gugatan Provisi adalah merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dalam gugatan ini, yaitu dari uraian-uraian gugatan tersebut dalam provisi merupakan dalil-dalil Penggugat dalam Pokok Perkara, bahwa Tergugat telah salah menerapkan hukum dan telah melanggar Peraturan PerUndang-Undangan RI yaitu Pasal 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 dan Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 dalam Lampiran Bagian Umum Angka 3, dan yang lebih penting lagi Tergugat juga telah melakukan Pelanggaran terhadap Azas-Azas Umum Pemerintahan yang baik yaitu ; Azas Persamaan Hak atau Non Diskriminasi dan Azas Kercermatan dalam membuat keputusan............
10 keputusan dalam menetapkan 10 ( sepuluh ) Nama-nama dalam Surat nya Nomor 006/Tim-Sel/KPU Rohil/I/2014 tanggal 26 Januari 2014 Calon Anggota KPU Rokan Hilir yang dikirim kepada Turut Tergugat ; 24. Oleh karenanya pula cukup dasar dan alasan hukum Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru
memerintahkan kepada Tergugat merevisi Surat
Nomor 006/Tim-Sel- KPU Rohi/I/2014 yang menetapkan dan mengirimkan 10 ( sepuluh ) Nama-nama calon Anggota KPU Kabupaten Rokan Hilir ke KPU Provinsi Riau , serta Menerbitkan Surat yang baru untuk menetapkan 10 ( sepuluh ) Nama-nama Calon Anggota KPU Kabupaten Rokan Hilir yang dikirim ke KPU Provinsi Riau , hasil wawancara 17 ( tujuh belas ) besar tanggal 16 Januari 2014, dengan memperhatikan kuota keterwakilan Perempuan yang merupakan Hak Penggugat ; 25. Bahwa gugatan ini adalah tentang Pembatalan Surat Tim-Seleksi Nomor 006/Tim-Sel/KPU-Rohil/I/2014 tanggal 20 Januari 2014, 10 Nama-nama Calon Angota KPU Kabupaten Rokan Hilir, dimana hasil seleksi Tim-Seleksi di Kabupaten Rokan Hilir ini merupakan invidual, konkrit dan final di tingkat Kabupaten Rokan Hilir; 26. Bahwa 10 ( sepuluh ) Nama-nama Calon Anggota KPU Kabupaten Rokan Hilir ini akan diuji kelayakan dan kepatutan oleh Turut Tergugat, agar gugatan Penggugat tidak sia-sia mohon kepada Bapak Ketua/Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini memerintahkan kepada Turut Tergugat menunda uji kelayakan..............
11 kelayakan
dan
kepatutan
terhadap
Calon
Anggota
KPU
Kabupaten Rokan Hilir karena masih dalam sengketa hukum di Peradilan Tata Usaha Pekanbaru ( Bukti – P5 ) ; 27. Oleh karenanya pula cukup dasar dan alasan hukum Penggugat mohon kepada Bapak Ketua/Majelis Hakim Pengadlan Tata Usaha Negara yang memeriksa perkara ini memerintahkan kepada Turut Tergugat untuk menunda uji kelayakan dan kepatutan untuk calon Anggota KPU Kabupaten Rokan Hilir ; Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru /Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutus : DALAM PENUNDAAN 1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya ; 2. Memerintahkan pelaksanaan uji Tergugat
kepada
Turut
Tergugat
untuk
menunda
kelayakan dan kepatutan kepada Turut
terhadap Calon Anggota Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Rokan Hilir yang dikirim oleh Tergugat, dalam suratnya No.006/Tim-Sel/KPU-Rohil/I/2014 tanggal 20 Januari 2014 ; DALAM POKOK PERKARA 1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya; 2. Menyatakan Tergugat dan Turut Tergugat telah melanggar Hak Azasi Manusia Diskriminasi
melanggar Hak Azasi Perempuan dan telah melakukan Terhadap
Wanita
yang
mengakibatkan
Penggugat
kehilangan hak menjabat sebagai Anggota KPU Kabupaten Rokan Hilir masa Jabatan Priode 2014 – 2019 ; 3. Menghukum Tergugat dan Turut Tergugat membayar ganti kerugian materil..............
12 materil
kepada
Penggugat
sebasar
5
x 12
x Rp.5.500.000,-
=Rp.330.000.000, (Tiga ratus tiga puluh juta rupiah), secara tanggung renteng ; 4. Menyatakan batal/tidak sah Surat Tergugat Nomor : 006/Tim-Sel-KPU Rohil/I/2014 Tanggal 20 Januari 2014 tentang Nama-nama Calon Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Rokan Hlir sebagai berikut; 1. AGUS SALIM, SP Jenis Kelamin Laki-laki ; 2. AZHAR SYAKBAN Jenis Kelamin Laki-laki ; 3. BUSRANA, SH Jenis Kelamin Laki-laki ; 4. EDI MASHERI, S.Pd. Jenis Kelamin Laki-laki ; 5. FIRDAUS , Jenis Kelamin Laki-laki ; 6. HASAN BASRI, S.Ag, Jenis Kelamin Laki-laki ; 7. INDRA KURNIAWAN AKBAR, SH, Jenis Kelamin Laki-lak i; 8. KASMIR DAHLAN, Jenis Kelamin Laki-laki ; 9. SUPRIYANTO, S.Pi,M.Si, Jenis Kelamin Laki-laki ; 10.TAUFIK, SH, Jenis Kelamin Laki-laki ; 5. Mencabut Surat Tergugat Nomor : 006/Tim-Sel-KPU Rohil/I/014, Tanggal 20 Januari 2014 , Nama-nama Calon Anggota KPU Kabupaten Rokan Hilir sebagai berikut : 1. AGUS SALIM , SP Jenis Kelamin Laki-laki ; 2. AZHAR SYAKBAN Jenis Kelamin Laki-laki ; 3. BUSRANA, SH Jenis Kelamin Lak-laki ; 4. EDI MASHERI, S.Pd, Jenis Kelamin Laki-laki ; 5. FIRDAUS , Jenis Kelamin Lak-laki ; 6. HASAN BASRI, S.Ag, Jenis Kelamin Laki-laki ; 7. INDRA KURNIAWAN AKBAR, SH, Jenis Kelamin Laki-laki ; 8.....................
13 8. KASMER DAHLAN, Jenis Kelqamin Laki-laki ; 9. SUPRIYANTO, S.Pi, Msi, Jenis Kelamin Laki-laki ; 10.TAUFIK, SH, Jenis Kelamin Laki-laki ; Memerintahkan kepada Tergugat untuk Menerbitkan Surat penetapan yang baru 10 ( sepuluh ) Nama-nama Calon Anggota KPU Kabupaten Hilir, yang dikirim ke Komisi Pemilihan Umum Provinsi Riau dengan memperhatikan kuota keterwakilan Perempuan yang merupakan hak Penggugat, serta merehabilitasi harkat dan martabat penggugat seperti semula ; 6. Menghukum Tergugat dan Turut Tergugat membayar biaya perkara secara tanggung renteng ; Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon keputusan yang se adil-adilnya ; Menimbang,
bahwa
terhadap
gugatan
Penggugat
tersebut,
Tergugat dalam Persidangan tanggal 13 Maret 2014 Tergugat telah mengajukan Jawabannya, atas gugatan Penggugat yang pada pokoknya menolak dalil-dalil gugatan Penggugat dan untuk selengkapnya adalah sebagai berikut : I. DALAM EKSEPSI : Pengadilan Tata Usaha Negara Tidak Berwenang Memeriksa, Mengadili dan Memutus perkara a quo ; a. Bahwa kewenangan Peradilan Tata Usaha Negara adalah mengadili sengketa Tata Usaha Negara sebagaimana diatur dalam Pasal 4 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 jo Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 menyebutkan : “ Peradilan Tata Usaha Negara adalah satu pelaksana kekuasaan Kehakiman..............
14 Kehakiman bagi Rakyat pencari keadilan terhadap sengketa Tata Usaha Negara “ b. Berdasarka Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 jo Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 menyebutkan : “Sengketa Tata Usaha Negara adalah sengketa yang timbul dalam bidang Tata Usaha Negara antara orang atau Badan Hukum Perdata dengan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara, baik di Pusat maupun di Daerah sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan Tata Usaha Negara, termasuk Sebgketa Kepegawaian berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku : c.
Berdasarkan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 jo Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 sub b menyebutkan : “Pengadilan
tidak
berwenang
memeriksa,
memutus
dan
menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara tertentu dalam hal keputusan yang disengketakan itu dikeluarkan dalam keadaan yang mendesak
untuk
kepentingan
umum
berdasarkan
peraturan
Perundang-Undangan yang berlaku” Penjelasan : “Yang dimaksud dengan kepentingan umum adalah kepentingan bangsa dan negara dan atau kepentingan masyarakat bersama dan atau
kepentingan
pembangunan,
sesuai
dengan
peraturan
Perundang-Undangan yang berlaku “ d. Kewenangan Tergugat untuk mengeluarkan keputusan Tata Usaha Negara didasarkan pada : -
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2011 Tentang Penyelenggara Pemilu ; - Peraturan...........
15 -
Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 02 Tahun 2013 tentang Seleksi Anggota Komisi Pemilihan Umum Propinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota ;
e. Bahwa dengan wewenang ada pada Tergugat dihubungkan dengan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 jo Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 maka Tergugat mengeluarka keputusan tentang 10 (sepuluh) Nama-nama Calon Anggota KPU Kabupaten Rokan Hilir ke Komisi Pemilihan Umum Provinsi Riau adalah dalam keadaan mendesak untuk menjaga kepentingan umum, mengingat telah berakhirnya masa jabatan Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Rokan Hilir Priode 2008-2013 dimana pelaksanaan Pemilihan Umum Tahun 2014 hanya menyisahkah 1 (satu) bulan, sehingga Pengadilan Tata Usaha Negara Tidak Berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara aquo ; II. Dalam Pokok Perkara : A. Keputusan Tergugat tidak bertentangan / telah sesuai dengan hukum serta Perundang-Undangan yang berlaku ; Bahwa Tergugat menolak semua dalil Penggugat kecuali yang dinyatakan benar oleh Tergugat serta Tergugat menyatakan segala sesuatu yang dikemukakannya dalam Eksipsi merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari pokok perkara ; 1. Dalil Gugatan Penggugat butir 8 dan butir 9 surat gugatan menyebutkan : Butir 8 : “Bahwa ternyata pada tanggal 20 Januari 2014, Tergugat mengumumkan menetapkan 10 ( sepuluh ) Nama-nama Calon Anggota..............
16 Anggota KPU Kabupaten Rokan Hilir yang di kirim ke KPU Provinsi
Riau
dalam
surat
Nomor
006/Tim-Sel-KPU/
ROHIL/I/2014 tanggal 20 Januari 2014 adalah sebagai berikut: 1. Nama : AGUS SALIM, SP Jenis kelamin Laki-laki . 2. Nama : AZHAR SYAKBAN Jenis kelamin Laki-laki. 3. Nama : BUSRANA.M, SH Jenis kelamin Laki-laki. 4. Nama : EDI MASHERI, S.Pd Jenis kelamin Laki-laki. 5. Nama : FIRDAUS Jenis Kelamin Laki-laki 6. Nama : HASAN BASRI, S.Ag. Jenis kelamin Laki-laki 7. Nama : INDRA KURNIAWAN AKBAR, SH. Jenis kelamin laki-laki 8. Nama : KASMER DAHLAN Jenis kelamin laki-laki 9. Nama : SUPRIYANTO , S.Pi, M.Si. Jenis kelamin Laki-laki. 10. Nama : TAUFIK, SH Jenis kelamin Laki-laki; Butir 9 : Dari Nama-nama
Calon Angota KPU Kabupaten Rokan Hilir
yang di tetapkan oleh Tergugat dalam suratnya nomor 006/TimSel/KPU Rohil/I/2014, keseluruhannya laki-laki telah melanggar ketentuan Pasal 30 Peraturan KPU No.02 Tahun 2013 dan telah merugikan hak-hak Penggugat sebagai kuota keterwakilan Perempuan, sebagaimana yang diatur dalam Pasal 53 ayat 1 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 ; Pada Pasal 30 Peraturan KPU Nomor 02 Tahun 2013 yang berbunyi : “ Bahwa Tim Seleksi dalam menyampaikan 10 (sepuluh) NamaCalon Angota KPU Kabupaten/Kota ke KPU Propinsi dengan memperhatikan...........
17 memperhatikan Keterwakilan Perempuan sekurang-kurangnya 30% “ Penjelasan : “Yang
dimaksud
dengan
Memperhatikan
Keterwakilan
Perempuan adalah memperhatikan Calon dari Perempuan yang patut atau diduga patut, dan bukan mewajibkan keterwakilan perempuan“ Dimana bila Tergugat tetap memaksakan Penggugat didalam 10 besar
tetap
tidak
mencukupi
kwota
keterwakilan
30%
Perempuan karena hanya ada 1 orang perempuan diantara 10 orang calon ; 2. Bahwa dalil gugatan Penggugat adalah tidak benar dan tidak berdasarkan hukum dengan alasan : a. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 jo Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Pasal 1 point 3 menyatakan : “Putusan Tata Usaha Negara adalah suatau penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat atau pejabat Tata Usaha Negara yang berisi tindakan hukum Tata Usaha Negara yang berdasarkan peraturan PerundangUndangan yang berlaku, yang bersifat konkrit, individual dan final yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata” Tindakan Hukum Tata Usaha Negara adalah perbuatan hukum Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang bersumber pada suatu ketentuan hukum Tata Usaha Negara yang dapat menimbulkan hak dan kewajiban pada orang lain; Yang
dimaksud dengan Peraturan Perundang-Undangan adalah..............
18 adalah semua peraturan yang bersifat mengikat secara umum yang dikeluarkan oleh Badan Perwakilan Rakyat bersama Pemerintah baik ditingkat Pusat maupun di Daerah, serta semua Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara, baik ditingkat Pusat maupun di Daerah yang bersifat mengikat secara umum (W.Riawan Tjandra, Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara, Tahun 1999) ; b. Bahwa Keputusan Tim Seleksi calon Anggota KPU Nomor 006/Tim-Sel/KPU Rohil/I/2014 tanggal 20 Januari 2014 tentang Penyampaian
10 ( sepuluh
) Nama-nama calon
Anggota KPU Kabupaten Rokan Hilir ke KPU Provinsi Riau yang dikeluarkan oleh Tergugat tidak bertentangan dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 02 Tahun 2013 tentang Seleksi calon Anggota KPU Propinsi dan Anggota KPU Kabupaten/Kota dengan alasan : 1. Keputusan Tergugat dikeluarkan dengan didasarkan pada: - Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2011 Tentang Penyelenggara Pemilu ; - Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 02 Tahun 2013 tentang Seleksi calon Anggota KPU Propinsi dan Anggota KPU Kabupaten / Kota ; - Rapat Pleno Tim Seleksi Calon Anggota KPU Kabupaten Rokan Hilir tentang Penetapan 10 ( sepuluh ) Besar Calon Anggota KPU Kabupaten Rokan Hilir ; 2. Penggugat mendalilkan bahwa hasil sidang persiapan diketahui data-data nilai Penggugat pada Seleksi Tertulis dari KPU Ribaik, dan Tes Psikologi yang diadakan oleh...............
19 oleh Tim dari UNRI, Penggugat termasuk mendapat nilai yang lebih Tinggi, Penggugat mendapat Nilai lebih rendah hanya pada wawancara yang dilaksanakan oleh Tergugat ; Bahwa dalil gugatan Penggugat adalah tidak benar dan tidak
berdasarkan
fakta
yang
sebenarnya
dimana
Penggugat tidak menyertakan bukti-bukti dan tidak bisa menyebutkan
kapan,
dimana
Penggugat
mengikuti
Sidang Rapat Persiapan KPU RI, dan Tim Psikologi dari UNRI, akan tetapi Tim Psikologi dilaksanakan Lembaga Psikologi INDEANA yang berada di Pekanbaru dan Tes Wawancara yang dilaksanakan oleh Tergugat telah mempunyai standar Nilai yang telah ditetapkan oleh KPU RI ; 3. Dalil Penggugat untuk menuntut
ganti Kerugian moril
kepada Tergugat sebesar Rp.330.000.000.- (Tiga Ratus Tiga Puluh Juta Rupiah) adalah tidak beralasan, bahwa Penggugat telah mengkatagorikan objek gugatannya sebagai Anggota Komisi Pemilihan Umum Priode Tahun 2014 – 2019, sedang objek gugatan Penggugat adalah Keputusan Tergugat tanggal 20 Januari 2014, Tergugat tentang menetapkan 10 ( sepuluh ) Nama-nama Calon Anggota KPU Kabupaten Rokan Hilir yang di kirim ke KPU Provinsi Riau bukan Penetapan Anggota KPU Kabupaten Rokan Hilir priode 2014 -2019 ; 4. Bahwa dalam dalil gugatan Penggugat menyatakan bahwa..............
20 bahwa tindakan Tergugat melanggar Azas-Azas Umum Pemerintahan Yang Baik dalam membuat keputusan yang berakibat dirugikannya hak-hak seseorang sebagai yang diautur dalam Pasal 53 ayat (2) a,b Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 ; Bahwa dalil gugatan Penggugat adalah tidak benar dan tidak berdasarkan hukum dengan alasan : a. Penjelasan Pasal 53 ayat 2 huruf b adalah sebagai berikut : Yang
maksud
dengan
Azas-Azas
Umum
Pemerintahan Yang Baik adalah : -
Kepastian Hukum ;
-
Tertib Penyelenggaraan Negara ;
-
Keterbukaan ;
-
Proporsionalitas ;
-
Profesionalisme ;
-
Akuntabilitas ;
Sebagaimana diautur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme ; b. Bahwa Tergugat tidak melanggar Azas Kepastian Hukum karena Tergugat dalam mengeluarkan Surat Keputusan
Nomor
006/Tim-Sel/KPU
Rohil/I/2014
tanggal 20 Januari 2014 tentang Penetapan
10
(sepuluh) Nama-nama calon Anggota KPU Kabupaten Rokan Hilir ke KPU Provinsi Riau, telah berdasarkan Peraturan ..............
21 Peraturan Perundang-Undangan yaitu : - Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2011 Tentang Penyelenggara Pemilu ; - Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 02 Tahun 2013 tentang Seleksi calon Anggota KPU Propinsi dan Anggota KPU Kabupaten / Kota ; 5. Dengan demikian Penerbitan Surat Keputusan Tim Seleksi Anggota KPU Kabupaten Rokan Hilir
Nomor
006/Tim-Sel/KPU Rohil/I/2014 tanggal 20 Januari 2014 tidak melanggar ketentuan Pasal 53 ayat 2 UndangUndang Nomor 5 Tahun 1986 jo Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, cukup beralasan bagi Majelis Hakim untuk menolak gugatan Penggugat seluruhnya ; Berdasarkan uraian dan dasar hukum Tergugat sampaikan, baik dalam eksepsi dan jawaban, mohon kiranya Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara yang memeriksa dan mengadili perkara ini dapat memberikan putusan : 1. Menerima Eksepsi Tergugat ; 2. Menyatakan Pengadilan Tata Usaha Negara Tidak Berwewenang untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara aquo ; 3. Menyatakan
Gugatan
Penggugat
tidak
dapat
diterima
untuk
seluruhnya ; DALAM POKOK PERKARA : 1. Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya ; 2. Menyatakan Keputusan Tim Seleksi Calon Anggota KPU Kabupaten Rokan Hilir Nomor 006/Tim-Sel/KPU Rohil/I/2014 tanggal 20 Januari 2014 ...............
22 2014 tentang Penetapan 10 ( sepuluh ) Nama-nama calon Anggota KPU Kabupaten Rokan Hilir
ke KPU Provinsi Riau sah menurut
hukum ; 3. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat ; Menimbang, bahwa atas eksepsi dan jawaban yang diajukan oleh Tergugat, Penggugat tidak mengajukan Repliknya secara tertulis dan hanya disampaikan secara lisan di persidangan tanggal 13 Maret 2014 yang pada prinsipnya bertetap pada isi surat gugatan yang telah diperbaiki; Menimbang, bahwa Tergugat tidak mengajukan Dupliknya secara tertulis dan hanya disampaikan secara lisan di persidangan tanggal 13 Maret 2014 yang pada prinsipnya bertetap pada isi eksepsi dan jawaban yang telah diajukan ; Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya dalam persidangan ini Penggugat telah mengajukan alat bukti surat berupa foto copy surat yang telah dibubuhi materai yang cukup dan telah pula disesuaikan dengan aslinya, kecuali P-1b dan P-3, sehingga diterima sebagai alat bukti yang sah dalam persidangan dengan diberi tanda P-1 sampai dengan P-5 sebagai berikut ; 1. Bukti P-1a : Bukti P-1b :
Fotocopy Kartu Tanda Peserta Seleksi Nomor 013 ; Fotocopy Pengumuman Hasil Penelitian Administrasi Calon Anggota KPU Kabupaten Rokan Hilir Nomor: 02/TIM-SEL-KPU/Rohil/XII/2013 tanggal 22 Desember 2013 ;
2. Bukti P-2a :
Fotocopy Pengumuman Hasil Seleksi Tertulis, Tes Kesehatan, dan Tes Psikologi Calon Anggota KPU Kabupaten
Rokan
Hilir
Nomor
:
004/TIM-SEL-
KPU/ROHIL/I/2014 tanggal 11 Januari 2014 ; Bukti P-2b
: ...........
23 Bukti P-2b :
Fotocopy Undangan Peserta Tes Wawancara Calon Anggota KPU Kabupaten Rokan Hilir Nomor : 005/ TIM-SEL-KPU/ROHIL/I/2014 tanggal 15 Januari 2014 ;
3. Bukti P-3
:
Fotocopy Surat Tergugat Nomor: 006/TIM-SELKPU/ROHIL/I/2014 tanggal 20 Januari 2014 tentang 10 nama calon Anggota KPU Kabupaten Rokan Hilir yang dikirimkan ke KPU Propinsi Riau ;
4. Bukti P-4
:
Fotocopy Surat Penggugat Nomor: 01/KP/I/2014 tanggal 23 Januari 2014 tentang Permohonan dan Keberatan terhadap surat TIM-SEL-KPU Kabupaten Rokan Hilir yang ditujukan kepada Ketua KPU Propinsi Riau ;
5. Bukti P-5
:
Fotocopy Surat Penggugat Nomor: 02/PPS/II/2014 tanggal
11
Pebruari
2014
tentang
Mohon
Penangguhan Seleksi Calon Anggota KPU Kabupaten Rokan Hilir yang ditujukan kepada Ketua KPU Propinsi Riau ; Menimbang, bahwa untuk membuktikan eksepsi dan jawaban Tergugat dalam persidangan ini Tergugat telah mengajukan alat bukti surat berupa foto copy surat yang telah dibubuhi materai yang cukup dan telah pula disesuaikan dengan aslinya, kecuali T-1.a,T-1.b,T-1.c,T-1.d,T-1.e,T1.f,T-1.h dan T-1.i sehingga diterima sebagai alat bukti yang sah dalam persidangan dengan diberi tanda T-1.a.b.c.d.e.f.g.h.i sampai dengan T-2 adalah sebagai berikut ; 1. Bukti T-1.a
: Fotocopy Pengumuman Pendaftaran Calon Anggota KPU Kabupaten Rokan Hilir Tahun 2013 tertanggal 13.................
24 13 Desember 2013 dan fotocopy Daftar Nama pengambilan formulir Calon Anggota KPU Tahun 2013 ; 2. Bukti T-1.b
: Fotocopy Daftar Nama pengambilan formulir Calon Anggota KPU Kabupaten Rokan Hilir dan fotocopy daftar hasil penelitian admistrasi calon Anggota KPU Kabupaten Rokan Hilir Tahun 2013 ;
3. Bukti T-1.c
: Fotocopy Berita Acara serah Naskah soal, lembar jawaban,
kunci
jawaban,
pelaksanaan
seleksi
tertulis dan pemusnahan naskah soal test tertulis calon Anggota KPU Kabupaten Rokan Hilir Tahun 2013 ; 4. Bukti T-1,d
: Fotocopy daftar hasil seleksi tertulis calon Anggota KPU Kabupaten Rokan Hilir Tahun 2013 tertangal 28 Desember 2013 dan daftar hadir pelaksaan seleksi tertulis calon Anggota KPU Kabupaten Rokan Hilir Tahun 2013 ;
5. Bukti T-1.e
: Fotocopy surat pengantar test kesehatan rohani calon Anggota KPU Kabupaten Rokan Hilir Tahun 2013 kepada Direktur Rumah Sakit Jiwa Pekanbaru yang ditandatangani oleh Ketua Tim Seleksi calon Anggota KPU Kabupaten Rokan Hilir tertanggal 26 Desember 2013;
6. Bukti T-1.f
: Fotocopy
surat
pengantar
test
kesehatan
menyeluruh dan bebas Narkoba calon Anggota KPU Kabupaten Rokan Hilir Tahun 2013 kepada Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Bagansiapi-api, dr, PRATOMO............
25 PRATOMO tertanggal 26 Desember 2013 ; 7. Bukti T-1.g
: Asli hasil test psikologi calon Anggota KPU Kabupaten Rokan Hilir atas nama Penggugat yang dikeluarkan oleh Biro Psikologi Indiena Solusion selaku lembaga yang melakukan test psikologik terhada calon Anggota KPU Kabupaten Rokan Hilir Tahun 2013 ;
8. Bukti T-1.h
: Fotocopy Daftar Hasil Tertulis, test psikologi, test kesehatan dan seleksi wawancara calon Anggota KPU Kabupaten Rokan Hilir Tahun 2013 ;
9. Bukti T-1.i
: Fotocopy Pengumuman Hasil Seleksi Wawancara calon Anggota KPU Kabupaten Rokan Hilir Tahun 2013 yang memenuhi persyaratan untuk mengikuti Uji Kelayakan dan Kepatuhan tertanggal 20 Januari 2014 ;
10. Bukti T-2
: Asli, Perjanjian Kerjasama Pemeriksaan Psikologi antara Tim Seleksi Calon Anggota KPU Kabupaten Rokan Hilir Tahun 2013 dengan Biro Psikologi Indiena Solusion tertanggal 18 Desember 2013 yang ditandatangani kedua belah pihak ;
Menimbang, bahwa Majelis Hakim dalam persidangan perkara ini, telah memberikan kesempatan kepada Penggugat dan Tergugat untuk menghadirkan saksi namun Penggugat
maupun
Tergugat sama-
sama tidak menghadirkan saksi dalam perkara ini ; Menimbang, bahwa dalam persidangan perkara ini, baik Penggugat
maupun
Tergugat masing – masing telah mengajukan
Kesimpulannya dipersidangan pada tanggal 15 April 2014, yang untuk selengkapnya............
26 selengkapnya telah termuat dalam berita acara persidangan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dan menjadi satu kesatuan dalam putusan ini ; Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memperhatikan segala sesuatu dalam persidangan ini dan untuk mempersingkat Putusan ini semuanya termuat dalam berita acara persidangan dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan sehingga masing-masing Pihak mohon putusan ; TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas; Menimbang,
bahwa
Gugatan
Penggugat
tersebut
memohon
dinyatakan batal atau tidak sah obyek sengketa yaitu Surat Ketua Tim Seleksi Calon Anggota Komisi Pemilihan Umum Nomor 006/TIM-SELKPU/ROHIL/I/2014 tanggal 20 Januari 2014 Tentang 10 ( sepuluh ) namanama Calon Anggota KPU Kabupaten Rokan Hilir; Menimbang, bahwa alasan pokok yang diajukan Penggugat untuk memohon pembatalan terhadap obyek sengketa a quo tersebut adalah karena menurut Penggugat keputusan tersebut bertentangan dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku serta melanggar Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik (AAUPB) sehingga menimbulkan kerugian bagi Penggugat; Menimbang,
bahwa
terhadap
gugatan
Penggugat
tersebut,
Tergugat telah mengajukan Eksepsi, sebagaimana termuat dalam Jawaban tertanggal 13 Maret 2014; Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalilnya, Penggugat dipersidangan..............
27 dipersidangan telah mengajukan alat bukti surat yang telah bermaterai cukup, diberi tanda P-1 sampai dengan P-5, serta tidak mengajukan saksi, dan pihak Tergugat dipersidangan telah mengajukan alat bukti surat yang telah bermaterai cukup, diberi tanda T-1.a,b.c.d.e.f.g.h.i sampai dengan T2 serta tidak mengajukan saksi; DALAM EKSEPSI Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi Tergugat telah diuraikan secara lengkap dalam duduk sengketanya tersebut di atas dan agar tidak terjadi pengulangan mengenai hal yang sama, maka dalam pertimbangan hukum ini tidak akan diuraikan lagi secara lengkap melainkan hanya pada pokoknya saja ; Menimbang, bahwa materi dan substansi dari eksepsi-eksepsi yang disampaikan oleh Tergugat pada pokoknya menyatakan: 1. Pengadilan Tata Usaha Negara tidak berwenang memeriksa, mengadili dan memutus sengketa a quo; a. Bahwa kewenangan Peradilan Tata Usaha Negara adalah mengadili sengketa Tata Usaha Negara sebagaimana diatur dalam Pasal 4 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 jo Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 menyebutkan : “Peradilan Tata Usaha Negara adalah suatu pelaksana kekuasaan kehakiman bagi rakyat pencari keadilan terhadap sengketa Tata Usaha Negara. b. Berdasarkan Pasal 1 Angka 4 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 jo Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 menyebutkan : “Sengketa Tata Usaha Negara adalah sengketa yang timbul dalam bidang Tata Usaha Negara antara orang atau Badan Hukum Perdata dengan Badan atau Pejabat Tata UsahaNegara baik..............
28 baik di pusat maupun daerah sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan Tata Usaha Negara termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku c. Berdasarkan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 jo Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 sub b menyebutkan : “Pengadilan
tidak
berwenang
memeriksa,
memutus
dan
menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara tertentu dalam hal keputusan yang disengketakan itu dikeluarkan dalam keadaan yang
mendesak
untuk
kepentingan
umum
berdasarkan
peraturan Perundang-Undangan yang berlaku” Penjelasan : yang
dimaksud
kepentingan
dengan
bangsa
“Kepentingan
dan
negara
dan
Umum” atau
adalah
kepentingan
masyarakat bersama dan atau kepentingan pembangunan, sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.” d. Kewenangan
Tergugat
mengeluarkan
Keputusan
TUN
didasarkan pada : -
Undang-Undang
Nomor
15
Tahun
2011
tentang
Penyelenggara Pemilu -
Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2013 tentang Seleksi Anggota Komisi Pemilihan Umum Propinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota
e. Bahwa
dengan
wewenang
yang
ada
pada
Tergugat
dihubungkan dengan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 jo Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 maka Tergugat mengeluarkan keputusan tentang 10 ( sepuluh ) nama-nama calon anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Rokan Hilir ke.................
29 ke Komisi Pemilihan Umum Propinsi Riau adalah dalam keadaan
mendesak
untuk
menjaga
kepentingan
umum,
mengingat telah berakhirnya masa jabatan Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Rokan Hilir periode 2008-2013 dimana Pelaksanaan Pemilihan Umum Tahun 2014 hanya menyisakan 1 ( satu ) bulan, sehingga Pengadilan Tata Usaha Negara tidak berwenang memeriksa, mengadili dan memutus sengketa a quo Menimbang, bahwa atas Eksepsi dalam Jawaban Tergugat tersebut, Penggugat tidak menyampaikan Replik akan tetapi menyatakan secara lisan dalam persidangan tanggal 13 Maret 2014 bahwa Penggugat tidak akan mengajukan Replik, dan tetap pada dalil-dalil gugatannya semula serta menolak seluruh Jawaban dari Tergugat ; Menimbang, bahwa begitu juga pihak Tergugat dalam perkara ini tidak menyampaikan Duplik secara tertulis, hanya menyatakan secara lisan didalam persidangan tanggal 13 Maret 2014 dan tetap pada dalil-dalil Jawabannya serta menolak Replik lisan dari Penggugat ; Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan Eksepsi dan Pokok Perkara tersebut di atas, Majelis Hakim akan mempertimbangkan lebih dahulu apakah Ketua Tim Seleksi Calon Anggota Komisi Pemilihan Umum bisa dikatakan/disebut sebagai pihak dalam sengketa Tata Usaha Negara yang oleh Penggugat di dalam gugatannya didudukkan sebagai pihak Tergugat dalam sengketa ini? Menimbang, bahwa kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara adalah memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara ( vide Pasal 47 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan...............
30 Peradilan Tata Usaha Negara ) Menimbang, bahwa dalam Pasal 1 Angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara diatur bahwa : “ Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat Tata Usaha Negara yang berisi tindakan hukum Tata Usaha Negara yang berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku, yang bersifat konkrit, individual dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata”; Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 1 Angka 10 UndangUndang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas UndangUndang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, menyebutkan : “ Sengketa Tata Usaha Negara adalah sengketa yang timbul dalam bidang Tata Usaha Negara antara orang atau badan hukum perdata dengan badan atau pejabat Tata Usaha Negara, baik di pusat maupun di daerah sebagai akibat dikeluarkannya keputusan Tata Usaha Negara termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan untuk mendapatkan putusan ”; Menimbang, bahwa selanjutnya dalam ketentuan Pasal 1 Angka 8 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara disebutkan bahwa : “ Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara adalah badan atau pejabat yang melaksanakan urusan pemerintahan berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku “sedangkan yang dimaksud dengan urusan pemerintahan menurut penjelasan UndangUndang ini adalah kegiatan yang bersifat eksekutif dengan pembatasan berdasarkan ..............
31 berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku; Menimbang, bahwa apakah Ketua Tim Seleksi Calon Anggota Komisi Pemilihan Umum selaku pimpinan Tim Seleksi Calon Anggota Komisi Pemilihan Umum dalam menerbitkan Surat Keputusan obyek sengketa a quo adalah dalam rangka menjalankan urusan pemerintahan? Menimbang, bahwa pengertian dari Tim Seleksi adalah kelompok orang yang dibentuk oleh Komisi Pemilihan Umum atau Komisi Pemilihan Umum Propinsi untuk menjalankan fungsi seleksi terhadap calon anggota Komisi
Pemilihan
Umum Propinsi
atau
Komisi
Pemilihan
Umum
Kabupaten/Kota, sesuai dengan Pasal 1 Angka 7 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2013 tentang Seleksi Anggota Komisi Pemilihan Umum Propinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota; Menimbang, bahwa dengan demikian tugas pokok Tim Seleksi Calon Anggota Komisi Pemilihan Umum adalah untuk mencari, menyeleksi dan menentukan Calon Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku yang kemudian hasilnya akan diserahkan ke Komisi Pemilihan Umum Propinsi yang nantinya oleh Komisi Pemilihan Umum Propinsi akan ditentukan dan ditetapkan siapa-siapa yang akan menduduki jabatan anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota yang definitif sesuai dengan ketentuan yang berlaku ( Pasal 21 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum jo Pasal 4 Ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2013 tentang Seleksi Anggota Komisi Pemilihan Umum Propinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota ) Menimbang, bahwa pembentukan Tim Seleksi tersebut ditetapkan dalam..............
32 dalam waktu paling lama 15 ( lima belas ) hari kerja terhitung sejak 5 (lima) bulan sebelum berakhirnya keanggotaan Komisi Pemilihan Umum Propinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, sesuai dengan Pasal 21 Ayat (6) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum jo Pasal 4 Ayat (3) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2013 tentang Seleksi Anggota Komisi Pemilihan Umum Propinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota; Menimbang, bahwa selanjutnya Tim Seleksi anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota melaksanakan tugas paling lama 2 ( dua ) bulan sejak ditetapkannya Surat Keputusan pembentukan Tim Seleksi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sampai dengan disampaikannya 10
(
sepuluh
)
nama
calon
anggota
Komisi
Pemilihan
Umum
Kabupaten/Kota kepada Komisi Pemilihan Umum Propinsi ( Pasal 7 Ayat ( 2 ) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2013 tentang Seleksi Anggota Komisi Pemilihan Umum Propinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota ) Menimbang, bahwa dari ketentuan tersebut di atas ternyata kegiatan dari Tim Seleksi dimaksud bukanlah kegiatan yang bersifat eksekutif sebagaimana yang dimaksud dengan Undang-Undang melainkan hanya sekedar mencari dan menemukan Calon-Calon Anggota Komisi Pemilihan Umum; Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat dan berkeyakinan menurut hukum bahwa Ketua Tim Seleksi Calon Anggota Komisi Pemilihan Umum tidak dapat didudukkan atau dikatakan sebagai pihak Tergugat dalam sengketa ini; Menimbang, bahwa terhadap kedudukan Ketua Komisi Pemilihan Umum Propinsi Riau didudukan oleh Penggugat sebagai Turut Tergugat dalam ..............
33 dalam gugatannya, dimana pada pemeriksaan persiapan oleh Majelis Hakim tanggal 13 Pebruari 2014, tanggal 20 Pebruari 2014, tanggal 27 Pebruari 2014 dan tanggal 6 Maret 2014 telah memberikan saran kepada Penggugat untuk tidak memasukkan pihak Ketua Komisi Pemilihan Umum Propinsi Riau sebagai Turut Tergugat dalam perkara ini dan cukup hanya Ketua Tim Seleksi Calon Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Rokan Hilir Tahun 2014 sebagai pihak Tergugat ; Menimbang, bahwa berkaitan dengan permohonan penundaan objek sengketa yang diajukan oleh Penggugat tidak dapat dikabulkan oleh Majelis Hakim dikarenakan tidak memenuhi kriteria Pasal 67 ayat 4 huruf (b) Undang-Undang Nomor 65 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara ; Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak dapat didudukkan sebagai pihak Pejabat Tata Usaha Negara sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 1 Angka 8 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara maka gugatan Penggugat haruslah dinyatakan tidak dapat diterima ; DALAM POKOK PERKARA : Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat bukan merupakan Pihak/Pejabat Tata Usaha Negara yang mengeluarkan obyek sengketa a quo,
maka
terhadap
Eksepsi
dan
Pokok
Perkara
tidak
perlu
dipertimbangkan lebih lanjut ; Menimbang, bahwa dengan memperhatikan segala sesuatu yang terjadi dalam pemeriksaan persidangan tanpa tergantung pada fakta dan hal-hal yang diajukan oleh para pihak, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 107 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha...............
34 Usaha Negara, Majelis Hakim bebas menentukan apa yang harus dibuktikan, beban pembuktian beserta penilaian pembuktian. Atas dasar itu terhadap alat-alat bukti yang diajukan oleh para pihak menjadi bahan pertimbangan, namun untuk mengadili dan memutus sengketanya hanya dipakai alat-alat bukti yang relevan dan terhadap alat bukti selebihnya tetap dilampirkan dan menjadi satu kesatuan dengan berkas perkaranya; Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat tidak diterima, maka berdasarkan Pasal 110 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Penggugat dihukum untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya akan ditentukan dalam amar putusan ini; Memperhatikan, pasal-pasal Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang dirubah dengan UndangUndang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang kemudian dirubah lagi dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Keduan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan; MENGADILI DALAM PENUNDAAN : -
Menolak Permohan Penundaan Penggugat ;
DALAM POKOK PERKARA : -
Menyatakan gugatan Penggugat tidak diterima ;
-
Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.156.000 (seratus lima puluh enam ribu rupiah) Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan...........
35 Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru pada hari SELASA, tanggal 22 April 2014 oleh kami HUJJA TULHAQ, SH. MH sebagai Hakim Ketua Majelis, ELFIANY, SH. M.Kn dan POPPY PRASTIANY, SH masingmasing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari SELASA tanggal 29 April 2014, oleh kami HUJJA TULHAQ, SH. MH, dan ELFIANY, SH. M.Kn, DWIKA HENDRA KURNIAWAN, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota
dengan dibantu oleh TAGOR SIHOMBING, SmHk
sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru dihadiri oleh Kuasa Hukum Insidentil Penggugat dan Kuasa Hukum Tergugat ;
HAKIM ANGGOTA,
HAKIM KETUA MAJELIS,
ttd
ttd
ELFIANY, SH. M.Kn
HUJJA TULHAQ, SH. MH
HAKIM ANGGOTA, ttd
DWIKA HENDRA KURNIAWAN, SH
PANITERA PENGGANTI, ttd
TAGOR SIHOMBING, Sm.HK
36
Perincian Biaya Administrasi : - Pendaftaran Gugatan
: Rp. 30.000.-
- ATK
: Rp. 50.000.-
- Panggilan
: Rp.
65.000.-
- Materai
: Rp.
6.000.-
- Redaksi
: Rp.
5.000.-
Jumlah
: Rp. 156.000.-
(Seratus Ratus Lima Puluh Enam Ribu Rupiah)
