PTUN-Pbr

PUTUSAN Nomor : 13/G/2012/PTUN-Pbr “DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA” Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat pertama dengan acara biasa yang dilaksanakan digedung yang telah ditentukan untuk itu terletak di Jalan H.R. Soebrantas KM 9 Pekanbaru telah memutuskan dalam putusannya dalam sengketa antara :--------------DANIEL CHAN, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan wiraswasta, Tempat tinggal di Jalan Cipta Karya RT.002/RW. 001, Kelurahan Tuah Karya, Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru; ----------------------------------------------------------Dalam hal ini memberikan kuasa kepada :------------------1. PH SILITONGA, SH., kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Advokat dan pengacara, tempat tinggal di Jalan Soekarno Hatta No. 14 Pekanbaru; -------------2. USMAN LUMBAN BATU, SH., kewarganegaran Indonesia,

pekerjaan

advokat

dan

pengacara,

tempat tinggal di Jalan Karya Gg. Rela Kelurahan Tampan, Kecamatan Payung Sekaki Pekanbaru;---Keduanya berkantor di Jalan Soekarno Hatta No. 14 Pekanbaru berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 09 April 2012; -------------------------------------------------------Selanjutnya disebut sebagai ................ PENGGUGAT; MELAWAN Putusan Nomor : 13/G/2012/PTUN-Pbr.

: Halaman 1 dari 53 halaman

KEPALA

KANTOR

PERTANAHAN

KOTA

PEKANBARU,

berkedudukan di Jalan Pepaya No. 47 Kota Pekanbaru. Dalam hal ini memberikan kuasa kepada: -----------------1. PARNINGOTAN,SH. : Plh Kepala Seksi Sengketa, konflik dan Perkara Kantor Pertanahan

Kota

Pekanbaru; --------------------2. IRIANNI, SH.

: Kepala Sub Seksi Sengketa dan

konflik

Kantor

Pertanahan

Pertanhan

Kota

Pekanbaru; --------------------3. DESSY WULAN SARI, SH. : Staf Seksi Sengketa, Sengketa

dan

konflik

Pertanahan

Kantor

Pertanahan

Kota

Pekanbaru;---------------------Ketiganya berkewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil pada Kantor Pertanahan Kota Pekanbaru beralamat

di

Jalan

Pepaya No.

47

Pekanbaru berdasarkan surat kuasa khusus Nomor : 418/14.71/III/2012 tertanggal 30 Maret 2012; ------------Selanjutnya disebut sebagai......................TERGUGAT; DAN 1. ZULHERI, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Karyawan Swasta bertempat tinggal di Jalan Cemara Baru II Blok F RT. 009

Putusan Nomor : 13/G/2012/PTUN-Pbr.

Halaman 2 dari 53 halaman

RW. 013 Kelurahan Jati Mulya, Kecamatan Tambun Selatan Kota Bekasi Provinsi Jawa Barat; -----------------------------------2. NILA HUSNANI, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Karyawan Swasta bertempat tinggal di Gg. Delima III No. 147 RT. 003 RW. 013 Kelurahan Melong, Kecamatan Cimahi Selatan Kota Cimahi Provinsi Jawa Barat; -----------------------------------3. HILMA, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil bertempat tinggal di Kelurahan Sicincin Hilir No. 37 RT. 02 RW. 03, Kecamatan Payakumbuh Timur Kota Payakumbuh Provinsi Sumatera Barat; ----------------------------------------------4. ARDHY, Kewarganegaraan

Indonesia,

Pekerjaan

Wiraswasta

bertempat tinggal di Jalan Putri Nilam No. 40 RT. 02 RW. 07 Kelurahan Kampung Tengah, Kecamatan Sukajadi, Kota Pekanbaru Provinsi Riau; ---------------------------------------------Keempatnya dalam hal ini memberikan kuasa kepada ZUHRIL

AMAL,

SH.,

berkewarganegaran

Indonesia,

pekerjaan Advokat/Pengacara yang berkantor di Jalan Veteran No. 14 Kelurahan Parak Betung Kota Payakumbuh, Sumatera Barat, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 27 Mei 2012; --------------------------------------------------------------Selanjutnya disebut sebagai ....TERGUGAT II INTERVENSI; Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut ; ------------------------------Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru Nomor : 13/Pen.MH/2012/PTUN-Pbr tanggal 21 Maret 2012 tentang Penunjukan Majelis Hakim ; -----------------------------------------Putusan Nomor : 13/G/2012/PTUN-Pbr.


Telah membaca Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor : 13/Pen.PP/2012/PTUN-Pbr tanggal 22 Maret 2012 tentang Penetapan Pemeriksaan Persiapan dalam perkara ini; ----------------------------------------Telah membaca Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor : 13/Pen.HS/2012/PTUN-Pbr. tanggal 17 April 2012 tentang Penetapan Hari Persidangan dalam perkara ini ; -----------------------------------------------Telah membaca dan meneliti surat-surat bukti dari para pihak; ---Telah mendengarkan saksi-saksi dari para pihak; --------------------Telah memperhatikan segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan; ---------------------------------------------------------------------------------------------------------TENTANG DUDUKNYA PERKARA----------------------Menimbang, bahwa

Penggugat

telah

mengajukan

gugatan

sengketa Tata Usaha Negara yang diterima dan didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru pada tanggal 15 Maret 2012 dengan Register perkara Nomor : 13/G/2012/PTUN-Pbr yang diperbaiki pada tanggal 17 April 2012 dengan mengemukakan dasar dan alasan sebagai berikut :---------------------------------------------------------------------------Menimbang, bahwa yang menjadi obyek gugatan dalam sengketa ini adalah Sertipikat Hak Milik No. 6312/Sp.Baru/2004 tanggal 09 Juni 2004 Surat Ukur No. 2220/Sp. Baru/2004 tanggal 01 April 2004 dengan luas 2.799 M2, semula atas nama ZUBIR terakhir atas nama : RUWAIDA, ZULHERI, AFDAL, NILA HUSNANI, HILMA, ARDHY, yang terletak di Kelurahan Simpang Baru, Kecamatan Tampan, Kota Pekanbaru; -----------



Menimbang, bahwa adapun

yang

menjadi

dasar gugatan

Penggugat adalah sebagai berikut :--------------------------------------------------1. Bahwa Penggugat memilik sebidang tanah yang terletak semula oleh masyarakat setempat dikenal RT. II/RK. I Desa Simpang Baru Kecamatan Kampar Kabupaten Kampar dan sekarang disebut dengan wilayah RT.03/RW.01 Kelurahan Simpang Baru, Kecamatan Tampan, Pekanbaru, dengan luas 2000 M2 yang bisa dibuktikan dengan akta hibah No. 4795/PPAT/1987 tertanggal 24 Desember 1987, dari yang bernama Muhamad, adapun ukuran tanah tersebut beserta batas sebelah menyebelah adalah sebagai berikut : ------------ Sebelah Utara berbatas dengan tanah MAAZAH………….……80 M; - Sebelah Timur berbatas dengan tanah BUYUNG B. …….........25 M; - Sebelah Selatan berbatas dengan tanah MUHAMAD….……....80 M; - Sebelah Barat berbatas dengan tanah MUHAMAD ………...….25 M; 2. Bahwa sekurang-kurangnya pada awal Desember 2011, Penggugat telah berkeinginan untuk mengalihkan atau menjual dan atau membangun Ruko di atas tanah tersebut, dan seterusnya pada hari Jumat tanggal 16 Desember 2011 Penggugat hendak melakukan pengukuran tanah dimaksud bersama tukang ukur dari Badan Pertanahan Kota Pekanbaru yang disertai oleh Notaris di Pekanbaru bernama : INDRA PURNAMA, SH. dan dari pihak Developer. Namun pada saat Penggugat bersama tukang ukur melakukan pengukuran, tiba-tiba datang seseorang mengklaim tanah Penggugat sebagai tanah miliknya dengan menunjukan alas haknya berupa Sertipikat Hak Milik No. 6321/Sp.Baru/2004 tanggal 09 Juni 2004 Surat Ukur



No. 2220/Sp. Baru/2004 tanggal 01 April 2004 Luas 2.799 M2, semula atas nama ZUBIR terakhir atas nama : RUWAIDA, ZULHERI, AFDAL, NILA HUSNANI, HILMA, ARDHY.; ----------------------------------3. Bahwa Penggugat merasa tidak pernah menjual tanah miliknya kepada

pihak

lain

dan

sampai

saat

Penggugat

melakukan

pengukuran sebagaimana disebutkan pada point 2 (dua) diatas tidak pernah ada pihak-pihak lain mengaku memiliki tanah Penggugat. Dan dengan munculnya pengakuan seseorang yang menyatakan di atas tanah Penggugat telah ada sertipikat hak milik, menimbulkan pertanyaan bagi Penggugat. bagaimana sertipikat hak milik tersebut bisa terbit mengingat bahwa di sebelah selatan tanah Penggugat adalah tanah milik orang lain yang berasal dari mertua Penggugat yaitu bernama Muhamad lalu siapa yang menandatangani surat ukurnya.

Karena

sempadan

sebelah

selatan

tidak

mungkin

melakukan tanda tangan sebab mengetahui tanah disebelah utaranya adalah Penggugat; ------------------------------------------------------------------4.

Bahwa adanya pengakuan seseorang pada tanggal 16 Desember 2011 yang menyebutkan diatas tanah Penggugat telah terbit sertipikat hak milik No. No. 6321/Sp.Baru/2004 tanggal 09 Juni 2004 Surat Ukur No. 2220/Sp. Baru/2004 tanggal 01 April 2004 dengan Luas 2.799 M2, atas nama semula ZUBIR terakhir atas nama : RUWAIDA, ZULHERI, AFDAL, NILA HUSNANI, HILMA, ARDHY, maka saat itulah Penggugat baru mengetahuinya. Dan berdasarkan itu pulalah gugatan ini masih dalam tenggang waktu sebagaimana dimaksud oleh pasal 55 Undang-Undang No. 5 Tahun 1986, yang



berbunyi : gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu 90 hari terhitung sejak saat diterima, diketahui atau diumumkan badan atau pejabat tata usaha negara.; -----------------------------------------------5.

Bahwa Penggugat mengajukan gugatan kepada Tergugat di Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru karena Tergugat berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru dan juga Tergugat adalah Badan Negara atau pejabat Tata Usaha Negara yang telah mengeluarkan Surat Keputusan berupa penerbitan Sertipikat Hak Milik No. 6321/Sp.Baru/2004 tanggal 09 Juni 2004 Surat Ukur No. 2220/Sp. Baru/2004 tanggal 01 April 2004 dengan luas 2.799 M2, semula atas nama ZUBIR terakhir atas nama : RUWAIDA, ZULHERI, AFDAL, NILA HUSNANI, HILMA, ARDHY, yang terletak di Kelurahan Simpang Baru, Kecamatan Tampan, Kota Pekanbaru; --------------------------------------------------------

6.

Bahwa Penggugat telah melakukan kesalahan dalam mengambil suatu keputusan yaitu menerbitkan Sertipikat Hak Milik No. 6321/Sp.Baru/2004 tanggal 09 Juni 2004 Surat Ukur No. 2220/Sp. Baru/2004 tanggal 01 April 2004 dengan luas 2.799 M2, semula atas nama ZUBIR terakhir atas nama : RUWAIDA, ZULHERI, AFDAL, NILA HUSNANI, HILMA, ARDHY, yang secara nyata sertipikat tersebut berada di atas tanah Penggugat sesuai dengan Akta Hibah No. 4795/PPAT/1987 tanggal 24 Desember 1987. Kesalahan Tergugat disebabkan kurang hati-hatinya dan kurang telitinya Tergugat

serta

kurang

cermatnya

Tergugat

yang

berarti

mengesampingkan Pasal 2 Peraturan Pemerintah No. 24 tahun 1997



dengan azas yang aman dimana ditegaskan bahwa pendaftaran tanah perlu diselenggarakan secara teliti dan cermat sehingga hasilnya dapat memberikan jaminan kepastian hukum dengan tujuan pendaftaran tanah itu sendiri serta terbuka dimana data yang tersimpan di Kantor Pertanahan selalu sesuai dengan keadaan nyata di lapangan. Namun syarat-syarat tersebut tidak terpenuhi sehingga Sertipikat Hak Milik No. 6321/Sp.Baru/2004 tanggal 09 Juni 2004 Surat Ukur No. 2220/Sp. Baru/2004 tanggal 01 April 2004 dengan luas 2.799 M2, semula atas nama ZUBIR terakhir atas nama : RUWAIDA, ZULHERI, AFDAL, NILA HUSNANI, HILMA, ARDHY, adalah sebagai penetapan Tergugat secara jelas dan nyata menyimpang dari ketentuan undang-undang, oleh karena itu harus dibatalkan; ----------------------------------------------------------------------------7.

Bahwa

sejak

Penggugat

memiliki

tanah

tersebut

selalu

membersihkannya dan hal tersebut jelas diketahui oleh beberapa orang saksi yang akan Penggugat hadirkan pada sidang pengadilan nantinya.

Dan

dengan

kenyataan-kenyataan

hukum

tersebut

Tergugat dalam hal menerbitkan Sertipikat No. 6321/Sp.Baru/2004 tanggal 09 Juni 2004 Surat Ukur No. 2220/Sp. Baru/2004 tanggal 01 April 2004 dengan luas 2.799 M2, semula atas nama ZUBIR terakhir atas nama : RUWAIDA, ZULHERI, AFDAL, NILA HUSNANI, HILMA, ARDHY, telah melanggar ketentuan Undang-Undang Pokok Agraria Nomor 5 tahun 1960 khususnya Pasal 19 dan Pasal 20 jo Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1961 Pasal 4 ayat 2,3,4,5 dan 6 yaitu mengatur tentang bukti-bukti surat kepemilikan yang menjadi dasar



penerbitan sertipikat hak milik harus jelas. Bahwa Penggugat mengemukakan

hal

tersebut

mengingat

sempadan

sebelah

menyebelah tanah yang dimaksud Tergugat tidak sesuai dengan keadaan

dilapangan.

Atas

kejadian-kejadian

tersebut

telah

menimbulkan kerugian besar bagi Penggugat, oleh karenanya Sertipikat Hak Milik No. 6321/Sp.Baru/2004 tanggal 09 Juni 2004 Surat Ukur No. 2220/Sp. Baru/2004 tanggal 01 April 2004 dengan luas 2.799 M2, semula atas nama ZUBIR terakhir atas nama : RUWAIDA, ZULHERI, AFDAL, NILA HUSNANI, HILMA, ARDHY, yang terletak di Kelurahan Simpang Baru, Kecamatan Tampan, Kota Pekanbaru harus dicabut dan dibatalkan; ------------------------------------8.

Bahwa

berdasarkan

kenyataan-kenyatan

sebagaimana

kami

sampaikan pada point-point diatas jelas dan terang tindakan Tergugat menerbitkan Sertipikat Hak Milik No. 6321/Sp.Baru/2004 tanggal 09 Juni 2004 Surat Ukur No. 2220/Sp. Baru/2004 tanggal 01 April 2004 dengan luas 2.799 M2, semula atas nama ZUBIR terakhir atas nama : RUWAIDA, ZULHERI, AFDAL, NILA HUSNANI, HILMA, ARDHY, telah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan sewenang-wenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat 2 huruf a Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 9 tahun 2004 jo Undang-Undang Nomor 51 tahun 2009 tentang Perubahan kedua Undang-Undang No. 5 tahun 1986; --------------------------------------------Bahwa berdasarkan dalil-dalil yang telah diuraikan diatas, maka dengan ini Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Putusan Nomor : 13/G/2012/PTUN-Pbr.


Pekanbaru melalui Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar berkenan memutuskan dan memberi amarnya sebagai berikut :-1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya; ---------------------2. Menyatakan batal atau tidak sah surat keputusan Tergugat berupa Sertipikat Hak Milik No. 6321/Sp.Baru/2004 tanggal 09 Juni 2004 Surat Ukur No. 2220/Sp. Baru/2004 tanggal 01 April 2004 dengan luas 2.799 M2, semula atas nama ZUBIR terakhir atas nama : RUWAIDA, ZULHERI, AFDAL, NILA HUSNANI, HILMA, ARDHY, yang terletak di Kelurahan Simpang Baru, Kecamatan Tampan, Kota Pekanbaru; -----3. Menghukum Tergugat mencabut Surat Keputusan Tergugat berupa Sertipikat Hak Milik No. 6321/Sp.Baru/2004 tanggal 09 Juni 2004 Surat Ukur No. 2220/Sp. Baru/2004 tanggal 01 April 2004 dengan luas 2.799 M2, semula atas nama ZUBIR terakhir atas nama : RUWAIDA, ZULHERI, AFDAL, NILA HUSNANI, HILMA, ARDHY, yang terletak di Kelurahan Simpang Baru, Kecamatan Tampan, Kota Pekanbaru; -----4. Menghukum Tergugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini; --------------------------------------------------------------------Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan para pihak telah datang menghadap, untuk Penggugat datang menghadap Kuasa Hukumnya bernama PH SILITONGA, SH. dan USMAN LUMBAN BATU, SH. sedang untuk Tergugat datang menghadap kuasa hukumnya bernama PARNINGOTAN, SH.; ------------------------------------------------------Menimbang, bahwa Tergugat pada persidangan tanggal 07 Mei 2012 telah mengajukan Jawaban, yang isi Jawaban Tergugat adalah sebagai berikut ;----------------------------------------------------------------------------



DALAM EKSEPSI :-----------------------------------------------------------------------Tentang kewenangan Mengadili; --------------------------------------------------Bahwa Penggugat dalam gugatannya mendalilkan bahwa yang menjadi obyek perkara adalah : ------------------------------------------------------------------- Sertipikat Hak Milik No. 6321/Sp.Baru/2004 tanggal 9 Juni 2004 Surat Ukur No. 2220/Sp. Baru/2004 tanggal 01 April 2004 luas kirakira 2.220 M2, atas nama semula Zubir terakhir atas nama : Ruwaida, Zulheri, Afdal, Nila Husnani, Hilma, Ardhy.; -------------------Sedangkan Penggugat dalam gugatannya juga mengaku memiliki hak di atas tanah perkara yaitu : --------------------------------------------------------------- Akta Hibah No. 4795/PPAT/1987 tertanggal 24 Desember 1987 dengan luas kira-kira 2000 M2; ------------------------------------------------Bahwa dari uraian gugatan tersebut di atas disimpulkan adanya tumpang tindih kepemilikan lahan/tanah dengan dua surat yang berbeda sebagai alas hak yaitu Sertipikat Hak Milik No. 6321/Sp.Baru/2004 tanggal 9 Juni 2004 Surat Ukur No. 2220/Sp. Baru/2004 tanggal 01 April 2004 luas kirakira 2.799 M2, atas nama semula Zubir terakhir atas nama Ruwaida, Zulheri, Afdal, Nila Husnani, Hilma, Ardhy yang diterbitkan oleh Tergugat dan Akta Hibah No. 4795/PPAT/1987 tertanggal 24 Desember 1987 dengan luas kira-kira 2000 M2 milik Penggugat, dengan demikian jika diikuti konstruksi gugatan Penggugat maka yang menjadi permasalahan adalah siapa yang paling berhak/pemilik sah atas tanah obyek perkara, hal ini sangat jelas merupakan sengketa kepemilikan, maka untuk membuktikannya haruslah diajukan ke Peradilan Umum untuk diperiksa,



diadili dan diputuskan siapa yang paling berhak, hal ini sesuai dengan Putusan Mahkamah Agung RI No. 88/K/TUN/1993 tanggal 7 September 1994 yang intinya : “Meskipun sengkata itu terjadi dari adanya Surat Keputusan Pejabat, tapi jika dalam perkara tersebut menyangkut pembuktian hak kepemilikan atas tanah maka gugatan atas sengketa tersebut harus diajukan terlebih dahulu ke Peradilan Umum karena merupakan sengketa perdata.” Dengan demikian oleh karena gugatan Penggugat adalah merupakan sengketa keperdataan yang harus diajukan di Peradilan Umum, maka gugatan tersebut haruslah ditolak atau setidak-tidaknya tidak dapat diterima; ----------------------------------------Gugatan Penggugat Kabur; ---------------------------------------------------------Bahwa Penggugat tidak menguraikan, merumuskan dengan cermat isi gugatannya yang antara lain : --------------------------------------------

Bahwa gugatan Penggugat didaftarkan di Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru tertanggal 13 Maret 2012 diperbaiki tanggal 15 April 2012, sedangkan Surat Kuasa dalam gugatan yaitu tanggal 9 April 2012, dengan didaftarkannya terlebih dahulu gugatan yaitu tanggal 13 Maret 2012 sedangkan Surat Kuasa baru dibuat tanggal 9 April 2012, maka gugatan demikian adalah kabur dan haruslah tidak dapat diterima.; ------

-

Bahwa Penggugat dalam gugatannya mengaku memiliki hak berupa Akta Hibah No. 4795/PPAT/1987 tertanggal 24 Desember 1987 dengan luas kira-kira 2000 M2, bertempat dahulu dikenal RT.II/Rk. I, Desa Simpang Baru, Kec. Kampar



sekarang di wilayah RT. 03/RW. 01, Kel. Simpang Baru, Kec. Tampan, Pekanbaru, uraian gugatan tersebut adalah sangat kabur dan tidak cermat dengan alasan bahwa wilayah RT. 03/RW.1 sangat luas sekali, sedangkan tanah Penggugat hanya seluas 2000 M2, dengan demikian Penggugat tidak dapat menguraikan dengan jelas dan cermat posisi letak tanahnya, sehingga gugatan demikian haruslah tidak dapat diterima.; ----------------------------------------------------------------------Bahwa dari uraian maupun kontruksi gugatan tersebut di atas, gugatan tidak disusun dengan jelas, cermat sehingga menjadi kabur, maka gugatan Penggugat haruslah ditolak atau setidak-tidaknya tidak dapat diterima; -------------------------------------------------------------------------------------DALAM POKOK PERKARA; ----------------------------------------------------------1. Bahwa apa yang telah diuraikan dalam Eksepsi di atas dianggap diulangi serta menjadi satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dalam jawaban Tergugat dan menolak dengan tegas seluruh dalildalil yang diajukan Penggugat kecuali terhadap dallil yang diakui secara tegas; -------------------------------------------------------------------------2. Bahwa dalil gugatan Penggugat pada point 3 yang mengutarakan bahwa Penggugat ........”bagaimana Sertipikat Hak Milik tersebut bisa terbit mengingat disebelah selatan tanah Penggugat adalah tanah milik orang lain yang berasal dari mertua Penggugat, lalu siapa yang menandatangani surat ukurnya karena sempadan sebelah selatan tidak mungkin menandatangani, sebab mengetahui di sebelah



utaranya

adalah

membuktikan

Penggugat,

bahwa

perkara

bahwa ini

dalil

adalah

gugatan

demikian

merupakan

perkara

kepemilikan (keperdataan) yang merupakan kewenangan Peradilan Umum untuk memeriksa dan memutuskan, maka Penggugat terlebih dahulu harus mengajukan ke Peradilan Umum untuk menguji apakah data-data kepemilikan dari pemilik objek perkara yang diajukan di Kantor Termohon dalam rangka permohonan hak milik cacat hukum atau tidak, mengingat tidak ada kewenangan Tergugat untuk menilai apakah surat yang menjadi dasar terbirnya sertipikat (objek perkara) cacat hukum atau tidak sah; -----------------------------------------------------3. Bahwa dalil gugatan Penggugat point 6 yang menerangkan bahwa Tergugat telah melakukan kesalahan dalam mengambil suatu keputusan

yaitu

menerbitkan

Sertipikat

Hak

Milik

No.

6321/Sp.Baru/2004 tanggal 09 Juni 2004 Surat Ukur No. 2220/Sp. Baru/2004 tanggal 01 April 2004 luas kira-kira 2.799 M2, atas nama semula Zubir terakhir atas nama Ruwaida, ZulherI, Afdal, Nila Husnani, Hilma, Ardhy dan mengesampingkan Pasal 2 Peraturan Pemerintah Nomo. 24 tahun 1997 dengan azas aman adalah merupakan dalil yang tidak berdasar dengan alasan bahwa Tergugat dalam menerbitkan objek perkara adalah berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 24 tahun tentang Pendaftaran Tanah pasal 24 (1) yang menyebutkan : “Untuk keperluan pendaftaran hak atas tanah yang berasal dari konversi hak-hak lama dibuktikan dengan alat-alat bukti mengenai adanya hak tersebut berupa bukti-bukti tertulis, keterangan saksi dan atau pernyataan yang bersangkutan yang



kebenarannya oleh panitia ajudikasi dalam pendaftaran tanah secara sistimatik atau oleh Kepala Kantor Pertanahan dalam pendafatran tanah secara sporadik, dianggap cukup untuk mendaftar hak, pemegang hak-hak lain yang membebani”.; ---------------------------------Bahwa Tergugat pada waktu menerbitkan obyek sengketa telah melakukan tahapan-tahapan yaitu bahwa Panitia Ajudikasi telah melakukan pengumpulan dan pengolahan data fisik yaitu berupa penelitian terhadap surat dasar pihak ketiga sebagai pemilik obyek perkara, dan terhadap pengolahan data fisik dimana para pemilik obyek perkara adalah yang menguasai fisik tanah hal ini dibuktikan pada waktu melakukan pengukuran atas tanah yang dimohonkan, demikian juga surat dasar sebagai bukti yuridis pendukung penguasan fisik adalah ditandatangani para sempadan dan diketahui oleh pejabat yang berwenang, dengan demikian Tergugat sudah cukup hati-hati dalam melakukan proses atas obyek perkara dan telah sesuai dengan Pasal 12 ayat (1) huruf a jo Pasal 1 angka 8 Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 19997 tentang Pendaftaran Tanah.; ---------------------------------------------------------------------------------4. Bahwa dalil Pengggugat pada point 7 menyebutkan Penggugat sejak memiliki tanah tersebut selalu membersihkannya, ......selanjutnya disebutkan Tergugat dalam menerbitkan Sertipikat Hak Milik No. 6321/Sp.Baru/2004 tanggal 09 Juni 2004 Surat Ukur No. 2220/Sp. Baru/2004 tanggal 01 April 2004 luas kira-kira 2.799 M2, atas nama semula ZUBIR terakhir atas nama Ruwaida, ZulherI, Afdal, Nila Husnani, Hilma, Ardhy telah melanggar ketentuan Undang-Undang



Nomor 5 tahun 1960 Pasal 19 dan 20 jo Peraturan Pemerintah Nomor 10 tahun 1961 Pasal 4 ayat 2,3,4,5 dan 6 yaitu mengatur tentang bukti-bukti surat kepemilikan yang menjadi dasar penerbitan sertipikat hak milik harus jelas, adalah merupakan dalil yang tidak berdasar dengan alasan bahwa kalau benar Penggugat semenjak memilki objek perkara selalu membersihkannya, maka Penggugat seharusnya mengetahui bahwa di lokasi objek perkara ada kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah tentang pengadaan jalan yang dikenal dengan Outer Ring Road Barat Kota Pekanbaru dengan tahapan-tahapan : ------------------------------------------------------------------- Bahwa Pengadaan Ring Road Barat Kota Pekanbaru (UNRI) sepanjang kira-kira 5.150 Km yaitu berdasarkan Surat Keputusan Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Pekanbaru No. 590/85WK/1992

tentang

Lokasi

Pelaksanaan

Konsolidasi

Tanah

Perkotaan tertanggal 29 Septenber 1992; --------------------------------- Bahwa untuk menyebarluaskan keputusan tersebut diatas maka Badan Pertanahan Nasional Kantor Pertanahan Kotamadya Pekanbaru

(Tergugat)

mengeluarkan

Pengumuman

No.

875/100.92 pada tanggal 3 Oktober 1992 dan telah diumumkan melalui surat kabar Riau Pos tanggal 12 Oktober 1992, dimana isi pengumuman tersebut pada point 2 berisikan “pada para pemilik tanah

yang

terkena

lokasi

tersebut

diminta

agar

supaya

membersihkan tanahnya serta memasang tanda batas” , dan point 3 berisikan “diminta para pemilik tanah yang terkena lintasan jalan tembus tersebut agar segera melapor/mendaftarkan tanahnya



kepada

Kepala

Desa

setempat

atau

langsung

ke

kantor

Pertanahan Kotamadya Pekanbaru dengan membawa foto copy bukti kepemilikan tanahnya.”; ------------------------------------------------- Bahwa selanjutnya agar proyek tersebut berjalan maka Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Riau mengeluarkan Keputusan No. 931/II/1993 tentang Pengangkatan Tim Pengendalian Konsolidasi Tanah Propinsi Daerah Tingkat I Riau tertanggal 8 Februari 1993.; - Bahwa

Menteri

Negara

Nasional mengeluarkan

Agraria/Kepala

Badan

Pertanahan

Keputusan No. 80-VI-1997

tentang

Penegasan Tanah Negara Sebagai Objek Konsolidasi Tanah Perkotaan, tertanggal 8 Agustus 1997.; ------------------------------------ Bahwa Walikota Pekanbaru menerbitkan Keputusan No. 415/138BABPEDA/2001

tertanggal

3

September

2001,

tentang

Pembentukan Tim Koordinasi/Kelompok Kerja Dalam Pelaksanaan konsolidasi Tanah Perkotaan.; ------------------------------------------------ Bahwa

Kantor

Pertanahan

Kota

Pekanbaru

membuat

Pengumuman No. 193/410/V/2001 tertanggal 5 Mei 2001, yang berisi dalam rangka pelaksanaan Inventarisasi dan pengukuran lanjutan kegiatan konsolidasi tanah Ring Road Barat pada point 1 menyebutkan “bagi pemilik tanah yang terkena proyek tersebut yang belum pernah mendaftar untuk peserta konsolidasi diminta untuk melapor pada kantor Pertanahan Kota Pekanbaru di jalan Pepaya No : 47 Pekanbaru pada setiap hari jam kerja menemui Kepala Seksi Pengaturan Penguasaan tanah”; --------------------------



- Bahwa

Kantor

Pertanahan

Kota

Pekanbaru

membuat

Pengumuman No. 244/410/V/2003 tertanggal 8 Mei 2003 yaitu mengenai pemberitahuan kepada para pemilik tanah di lokasi proyek konsolidasi perkotaan Outer Ring Road Barat agar segera datang ke posko pelayanan konsolidasi tanah di Jalan Arengka II dengan maksud sebagaimana pada point 1 menyebutkan “ menyerahkan asli dan fotocopi surat bukti kepemilikan tanah (sertipikat/SKGR/SKT, dll)’; ---------------------------------------------------- Bahwa Kepala Kelurahan Simpang Baru telah mengeluarkan pemberitahuan No. 97/KSB-VI/2003 tertanggal 23 Juni 2003 yang intinya berisi : “Sehubungan dengan berjalannya pelaksanaan pengukuran dan pemasangan patok terhadap bidang tanah yang ditata tim konsolidasi tanah di jalan Ring Road Barat, untuk kelancaran kegiatan tersebut diharapkan kepada masyarakat pemilik tanah berada kira-kira 100 meter kiri-kanan jalan Outer Ring Road baik yang sudah bersertipikat maupun yang belum (surat dasar) agar segera melapor kepada tim konsolidasi tanah yang berkantor di jalan Arengka II, hal ini dilakukan untuk menghindari permasalahan di kemudian hari, karena dalam pemetaan tersebut terjadi perubahan bentuk dan luas sesuai dengan desaign konsolidasi dan pemberitahuan ini berlaku sampai tanggal 15 Juli 2003 dan apabila dalam batas waktu juga belum melapor (mendaftar) maka semua permasalahan tidak menjadi tanggung jawab Tim Konsolidasi Tanah”.; ---------------------------------



Bahwa dari uraian tersebut diatas membuktikan bahwa selama kegiatan pengadaan Outer Ring Road Barat kota Pekanbaru yang pelaksanaannya dimulai sejak tahun 1992 sampai dengan tahun 2003, ternyata pihak Penggugat yang mengaku memiliki tanah di lokasi kegiatan tersebut tidak pernah ikut terlibat dalam artian mendaftarkan surat tanahnya kepada Tim Konsolidasi Pengadaan Tanah, sehingga surat tanah tersebut tidak pernah terdata ataupun terdaftar di kantor Tergugat. Dengan demikian tidak ada alasan Penggugat untuk menyatakan Tergugat melakukan kesalahan mengeluarkan keputusan atas obyek perkara, dimana Tergugat dalam mengeluarkan keputusan obyek perkara telah melakukan pendaftaran dengan teliti dan cermat tidak bertentangan dengan peraturan

perundang-undangan

yang

berlaku

juga

tidak

bertentangan dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik; Bahwa berdasarkan

alasan-alasan tersebut diatas, Tergugat

mohon dengan hormat kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk memutuskan sebagai berikut : -------------------DALAM EKSEPSI; ------------------------------------------------------------------------ Menerima Eksepsi Tergugat; ---------------------------------------------------DALAM POKOK PERKARA; ----------------------------------------------------------- Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya.; -------------------------- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini; ---------------------------------------------------------------------------



Menimbang, bahwa terhadap jawaban Tergugat, Kuasa Hukum Penggugat telah mengajukan Replik tertanggal 14 Mei 2012 sedangkan Tergugat tidak mengajukan Duplik walaupun telah diberikan kesempatan oleh Majelis Hakim; ----------------------------------------------------------------------Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 83 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 telah dipanggil dan datang menghadap kepada Majelis Hakim yaitu Kuasa Hukum Pemohon Intervensi dengan maksud untuk ikut serta sebagai Pihak Intervensi dalam sengketa perkara Nomor : 13/G/2012/PTUN-Pbr dengan surat permohonannya tertanggal 28 Mei 2012 yang mana dalam persidangan tanggal 04 Juni 2012 Majelis Hakim telah menjatuhkan Putusan Sela yang amarnya berbunyi sebagai berikut : ------------------------------------------MENGADILI : 1. Mengabulkan Permohonan Intervensi dari ZULHERI, NILA HUSNANI, HILMA, dan ARDHY;----------------------------------------------------------------2. Menyatakan ZULHERI, NILA HUSNANI, HILMA, dan ARDHY sebagai Tergugat II Intervensi; --------------------------------------------------------------3. Menetapkan biaya perkara akan diperhitungkan bersama-sama dengan Putusan akhir dalam perkara ini;--------------------------------------Menimbang, bahwa Tergugat II Intervensi pada persidangan tanggal 11 Juni 2012

telah mengajukan Jawaban, yang isi Jawaban

Tergugat II Intervensi adalah sebagai berikut :-----------------------------------Dalam Eksepsi; ----------------------------------------------------------------------------



1.

Kewenangan Mengadili : ----------------------------------------------------------Bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara tidak berwenang mengadili perkara In casu, karena objek perkara adalah permohonan Pembatalan sebuah Sertipikat Hak Milik No. 6321/Sip.Baru/2004 tanggal 9 Juni 2004 yaitu tanaah seluas + 2.799 M2 semula atas nama Almarhum Zubir (meninggal tanggal 19 Oktober 1991) dan terakhir atas nama Ruwaida, Zulheri, Afdal, Nila Husnani dan Ardhy yang terletak dikelurahan Simpang Baru RT. 03/RW. 01 Kec. Tampan Kota Pekanbaru, Objek Perkara mana saat ini berada dalam penguasaan Tergugat II Intervensi. Kemudian Penggugat dalam gugatannya mengaku pula memiliki hak atas tanah perkara berdasarkan Akta Hibah No.4795/PPAT/1987 tanggal 24 Desember 1987 dengan luas kira-kira 2000 M2 dari orang yang bernama Muhamad.; ---------------------------------------------------------------------------Bahwa dari uraian tersebut diatas dapat disimpulkan adanya tumpang tindih kepemilikan lahan/tanah dengan dua surat yang berbeda sebagai alas hak yaitu Sertipikat Hak Milik No. 6321/Sip. Baru/2004, tanggal 9 Juni 2004 seluas 2.799 M2 atas nama Ruwaida, Zulheri, Afdal, Nila Husnani, Hilma dan Ardhy yang diterbitkan oleh Tergugat dan Akta Hibah No. 4795/PPAT/1987 tanggal 24 Desember 1987 dengan luas 2.000 M2 milik Penggugat; ------------------------------Dengan demikian jika diikuti skema gugatan Penggugat maka yang menjadi permasalahan pokok dalam perkara ini adalah “siapakah yang paling berhak atau yang menjadi pemilik sah atas tanah objek perkara?” dari fakta ini sangat jelas terlihat bahwa perkara in casu



merupakan sengketa kepemilikan yang bersifat keperdataan, bukan sengketa Tata Usaha Negara, maka untuk membuktikan kepemilikan tersebut haruslah diajukan terlebih dahulu ke Peradilan Umum dhi. Pengadilan Negeri Pekanbaru. Materi Gugatan mana bertentangan dengan ketentuan Pasal 2 huruf a Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara (PTUN) Nomor 5 tahun 1986 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 tahun 2004 dan UndangUndang Nomor 51 tahun 2009 yang menyatakan bahwa sengketa keperdataan tidak termasuk kewenangan Peradilan Tata Usaha Negara.; -------------------------------------------------------------------------------Hal ini sejalan dengan Putusan Mahkamah Agung RI No. 88/K/TUN/1993 tanggal 7 September 1994 yang pada pokoknya berbunyi : -----------------------------------------------------------------------------“Meskipun sengketa itu terjadi dari adanya Surat Keputusan Pejabat, tapi jika dalam perkara tersebut menyangkut pembuktian hak kepemilikan atas tanah maka gugatan atas sengketa tersebut harus diajukan terlebih dahulu ke Peradilan Umum karena merupakan sengketa perdata”; -----------------------------------------------------------------Dengan demikian oleh karena gugatan Penggugat adalah merupakan sengketa perdata yang harus diajukan pada peradilan Umum ic. Pengadilan Negeri Pekanbaru, maka Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru harus menyatakan tidak berwenang mengadili perkara ini, dan atau menyatakan gugatan Penggugat ditolak atau gugatan dinyatakan tidak dapat diterima.; -----------------------------------------------2.

Gugatan Penggugat Kabur; -------------------------------------------------------



Bahwa gugatan Penggugat adalah kabur, karena salah luas dan batas-batasnya. Dimana Penggugat menyebutkan bahwa luas tanah perkara adalah 2.000 M2, akan tetapi dalam kenyataannya adalah seluas 2.799 M2, dan terjadi pula kekeliruan atas batas-batas tanah perkara, dimana dalam gugatan Penggugat disebutkan batasnya adalah : --------------------------------------------------------------------------------- Utara berbatas dengan tanah Maazah; ------------------------------------- Selatan berbatas dengan tanah Muhamad; ------------------------------- Timur berbatas dengan tanah Buyung B; ---------------------------------- Barat berbatas dengan tanah Muhamad; ---------------------------------Bahwa batas-batas tanah yang benar dan sesuai dengan kenyataan di lapangan saat ini adalah : ------------------------------------------------------ Utara berbatas dengan tanah Ismail (semula tanah Gimin); -------- Selatan berbatas dengan tanah Rena (semula tanah Hamid Asmadi); ---------------------------------------------------------------------------

Timur berbatas dengan tanah Ismail (semula tanah Gimin); ---------

-

Sebelah Barat berbatas dengan Bandar Air/jalan Raya; --------------

Dengan demikian dari fakta berbedanya luas dan batas-batas yang disebutkan

Penggugat

dengan

kenyataan

di

lapangan

jelas

menimbulkan pertanyaan, Tanah manakah yang digugat oleh Penggugat? Kemudian lagi bila melihat pemilik tanah yang dimaksud Penggugat atas nama Daniel Chan yang diperolehnya melalui Hibah dari orang yang bernama MUHAMAD sebagaimana termuat dalam



Akta Hibah No. 4795/PPAT/1987 tanggal 24 Desember 1987, Tidak dikenal sama sekali di sekitar tanah perkara, demikian pula namanama batas sempadannya yaitu MAAZAH dan BUYUNG B tidak pernah ada dan menguasai tanah di sekitar Objek Perkara, dan sepengetahuan Tergugat II Intervensi Muhamad ataupun Daniel Chan sebagai penerima hibah tidak pernah sekalipun menguasai objek perkara, khususnya sejak tahun 1984 ketika orang tua Tergugat II ZUBIR (alm) membeli tanah kepada orang yang bernama Rosmijan, jadi bagaimana Penggugat mengaku sebagai pemiliknya? Maka dari beberapa fakta dan bukti di atas terbukti Penggugat telah keliru dengan Objek Perkara dan salah dalam menyebutkan luas dan batas Perkara.; ----------------------------------------------------------------------Oleh karena baik luas dan batas-batas tanah objek perkara adalah keliru dan tidak benar maka gugatan Penggugat adalah kabur dan selanjutnya harus dinyatakan Tidak dapat Diterima (No), hal mana sesuai dengan Jurisprudensi Mahkamah Agung RI tanggal 4 Mei 1977 No. 1669 K/Sip/1974 yang menyatakan : -----------------------------“gugatan terhadap tanah-tanah yang tidak terang dan tidak menyebut batas-batasnya secara konkrit, maka gugatan harus dinyatakan Tidak Dapat Diterima”; ---------------------------------------------------------------------3.

Gugatan Salah Alamat : -----------------------------------------------------------Bahwa Gugatan Penggugat harus dinyatakan Ditolak dan atau Tidak dapat Diterima, karena Penggugat menggugat Tergugat I In casu Badan Pertanahan Kota Pekanbaru, karena seharusnya yang



menjadi Tergugat I adalah Tergugat II Intervensi selaku pihak yang memiliki dan menguasai Objek Perkara baik secara juridis maupun secara fisik yaitu tanah yang tercatat dalam Sertipikat Hak Milik No. 6321/Sip. Baru/2004 (bukan 6321) tanggal 9 Juni 2004. Sedangkan Tergugat/BPN (sekarang disebut sebagai Tergugat I) hanyalah Pihak Ketiga yang melakukan Pendataan, Pengukuran dan Pembukuan atas tanah-tanah orang perorang dari anggota masyarakat yang mengajukan permohonan kepadanya (in casu Tergugat II Intervensi) agar status tanahnya menjadi jelas dimata hukum.; -----------------------Dalam Pokok Perkara; ------------------------------------------------------------------1.

Bahwa atas hal-hal yang Tergugat II Intervensi kemukakan dalam Eksepsi di atas mohon dianggap sebagai bagian yang tidak terpisahkan dengan pokok perkara ini.; ----------------------------------------

2.

Bahwa Tergugat II Intervensi menolak seluruh dalil dan uraian gugatan Penggugat tertanggal 15 Maret 2012, kecuali atas hal-hal yang diakui secara tegas kebenarannya; --------------------------------------

3.

Bahwa tidak benar dalil gugatan Penggugat “angka 6” yang menyatakan

bahwa

“Tergugat

(Tergugat

I)

telah

melakukan

kesalahan dalam mengambil suatu keputusan yaitu menerbitkan Sertipikat Hak Milik No. 6312/Sip.Baru/2004 tanggal 9 Juni 2004 dstnya…..” sebagai dalil yang tidak berdasar, karena Tergugat I dalam menerbitkan sertipikat/objek perkara adalah berdasarkan kepada

Peraturan

Pemerintah

No.

24 Tahun

1997

tentang

Pendaftaran Tanah yang berasal dari konversi hak-hak lama



dibuktikan dengan alat-alat bukti mengenai adanya hak tersebut berupa bukti-bukti tertulis, keterangan saksi dan atau pernyataan yang bersangkutan yang kebenarannya oleh panitia ajudikasi dalam pendaftran tanah secara sporadic, dianggap cukup untuk mendaftar hak pemegang hak-hak pihak lain yang membebani”.; -------------------Dan Tergugat I pada waktu menerbitkan Sertipikat Tanah Objek Sengketa

telah

melakukan

tahapan-tahapan

yaitu

melakukan

pengumpulan dan pengolahan Data Juridis yaitu berupa penelitian terhadap surat dasar atau alas hak dari pihak ketiga (ic. Tergugat II Intervensi) sebagai pemilik objek perkara, dan kemudian dilakukan pengolahan Data Fisik dimana para pemilik objek perkara adalah pihak yang mengusai fisik tanah, hal ini dibuktikan pada waktu melakukan pengukuran atas anah yang dimohonkan, demikian juga Surat Dasar/Alas hak sebagai bukti yuridis pendukung penguasaan fisik yang ditandatangani oleh para sempadan dan diketahui dan ditandatangani oleh pejabat yang berwenang seperti Lurah/Kepala Desa dan sebagainya, dengan demikian Tergugat I sudah cukup teliti dan hati-hati dalam melakukan proses atas penerbitan sertipikat tanah objek perkara dan telah sesuai dengan ketentuan Pasal 12 ayat (1) huruf a jo Pasal 1 angka 3 Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah; ------------------------------------4.

Bahwa tidak benar dalil gugatan Penggugat “angka 1” yang menyatakan sebagai PEMILIK tanah perkara yang diperoleh melalui Hibah dari seseorang yang bernama Muhamad tahun 1987 sesuai denga Akta Hibah No. 4795/PPAT/1987 tanggal 24 Desember 1987,



karena Objek Perkara baik secara formil maupun secara materil adalah hak milik Tergugat II Intervensi sebagaimana tercatat dalam Sertipikat Hak Milik No. 6312/Sip. Baru/2004 tanggal 9 Juni 2004 seluas kira-kira 2.799 M2 atas nama semula Zubir terakhir atas nama Ruwaida, Zulheri, Afdal, nila Husnani, Hilma dan Ardhy (isteri, anakanak/ahli waris almarhum Zubir); -----------------------------------------------Dimana Tergugat II Intervensi memperoleh tanah Objek Perkara adalah berdasarkan jual beli dari orang tua Tergugat II Zubir kepada almarhum Rosmijan pada tanggal 8 September 1984 (tiga tahun lebih dari

akta hibah)

yang

tertuang

dalam Akta

Jual

Beli

No.

1179/PPAT/1984 yang dibuat dihadapan Camat/PPAT Drs. Rahiemi Moh. Said atas tanah seluas 10.880 M2 dengan batas-batas semula (tahun 1984) adalah : --------------------------------------------------------------- Utara berbatas dengan tanah Gimin; ---------------------------------------- Timur berbatas dengan Jalan Rajawali Sakti; ---------------------------- Selatan berbatas dengan tanah Rosmijan; -------------------------------- Barat berbatas dengan tanah Hamid Asmadi; -------------------------Akta jual beli mana dilengkapi pula dengan surat Keterangan Kepala Desa Simpang Baru, Surat Ukur/gambar Situasi dari BPN Kota Pekanbaru (Tergugat I). Dan Objek Perkara sekarang adalah + ¼ bagian dari tanah yang dibeli Alm. Zubir kepada Rosmijan; -------------5.

Bahwa kemudian sekitar tahun 1992 s/d tahun 2004 (+ 12 tahun) tanah pembelian orang tua Tergugat II Intervensi sebagaimana tersebut pada angka 4 di atas, TERKENA Proyek Konsolidasi Tanah



Perkotaan (KTP) dari pemerintah kota Pekanbaru guna pelebaran Jalan Arengka II atau dikenal dengan proyek Outer Ring Road Barat, sehingga tanah Tergugat II Intervensi terbelah/terbagi menjadi 4 (empat) bagian, yang Pertama sebelah ke Timur dari Objek Perkara tercatat dalam sertipikat HM No.6314 seluas 4.598 M2. Kedua, terletak di seberang Jalan Arengka II atau sebelah Barat dari Objek Perkara tercatat dalam sertipikat HM No. 6313 seluas 720 M2. Ketiga yaitu Objek Perkara saat ini sertipikat HM No. 6312 seluas 2.799 M2 dan sisanya yang Keempat terletak di antara tanah Objek Perkara dengan tanah Setipikat Hak Milik No. 6314 yang saat ini dalam keadaan KOSONG karena telah diperuntukkan sebagai FASUM (Fasilitas Umum) bagi pemerintah Kota Pekanbaru, dan + 30 % dari tanah pembelian orang tua Tergugat II tersebut hilang/atau diambil untuk pelebaran jalan tersebut.; ------------------------------------------------6.

Bahwa kegiatan Konsolidasi Tanah Perkotaan (KTP) yang dilakukan oleh pemerintah Kota Pekanbaru Cq. Tim Konsolidasi tentang pengadaan jalan yang dikenal dengan Outer Ring Road Barat (UNRI), antara lain memberitahukan kepada pihak-pihak yang berkepentingan khususnya kepada Pemilik Tanah yang terkena proyek tersebut, berupa : ----------------------------------------------------------

Pengumuman dari Tergugat I No. 875/100/92 tanggal 3 Oktober 1992 di kantor Tergugat I dan melalui Surat Kabar Riau Pos tanggal 12 Oktober 1992, yang berisikan “kepada para pemilik tanah yang terkena lokasi tersebut diminta agar supaya membersihkan tanahnya serta memasang tanda batas”, dan



melaporkan/mendaftarkan

tanahnya

kepada

Kepala

Desa

setempat atau langsung ke Kantor Pertanahan Kotamadya Pekanbaru dengan membawa foto copy bukti kepemilikan tanahnya”.; -----------------------------------------------------------------------

Kemudian dilanjutkan dengan Pengumuman Tergugat I No. 193/410/V/2001 tanggal 5 Mei 2001, yaitu kegiatan Inventarisasi dan Pengukuran lanjutan yaitu “bagi pemilik tanah yang terkena pelebaran jalan tersebut, yang belum pernah mendaftar untuk peserta

konsolidasi

diminta

untuk

melapor

pada

Kantor

Pertanahan Kota Pekanbaru”.; ---------------------------------------------

Dan Pengumuman berikutnya No. 244/410/V/2003 tanggal 8 Mei 2003 yaitu pemberitahuan kepada para pemilik tanah di lokasi proyek konsolidasi agar segera datang ke posko pelayanan konsolidasi tanah di Jalan Arengka II untuk “menyerahkan asli dan fotocopy surat bukti pemilikan tanah (sertipikat/SKGR/SKT, dll)”.; -------------------------------------------------------------------------------

-

Kepala

Kelurahan

Simpang

Baru

telah

mengeluarkan

Pemberitahuan No. 97/KSB-VI/2003 tanggal 23 Juni 2003 yang intinya berisi pemberitahuan kepada masyarakat pemilik tanah yang berada kira-kira 100 meter kiri-kanan jalan Outer Ring Road baik yang sudah bersertipikat ataupun yang belum (surat dasar) agar melapor kepada tim Konsolidasi Tanah yang berkantor di Jalan Arengka II, dekat Objek Tanah Perkara; --------------------------



Dan Tergugat II Intervensi sendiri dalam kegiatan Konsolidasi Tanah tersebut telah ikut terlibat, seperti dalam pembersihan tanah lokasi masing-masing,

peninjauan

lokasi

tanah

yang

terkena

KTP

penetapan batas-batas sempadan, pemancangan Patok batas tanah, dan menghadiri undangan untuk sosialisasi dan penyerahan berkasberkas atau data-data kepemilikan tanah ke kantor Tergugat I mulai dari tahun 1992 sampai terbitnya 3 (tiga) buah sertipikat Hak Milik atas nama Tergugat II Intervensi. Dan salah satunya yaitu tanah sertipikat No. 6313 seluas 720 M2 telah Tergugat II jual kepada Bapak Salikun Djoyo pada bulan Agustus tahun 2010. Dan yang menjadi pertanyaan PENTING saat ini adalah : KEMANA SAJA Penggugat atau Muhamad sebagai Pemilik Asal selama 20 Tahun lebih sejak menerima Hibah, atau sejak dimulainya kegiatan Konsolidasi Tanah tahun 1992 tersebut, kok tidak tahu tanahnya sudah diambil orang.; --------------------------------------------------------------7. Bahwa dari uraian tersebut diatas membuktikan bahwa selama kegiatan pengadaan jalan Outer Ring Road Barat (UNRI) Kota Pekanbaru yang pelaksanaannya dimulai sejak tahun 1992 s/d tahun 2004, ternyata pihak Penggugat yang mengaku memiliki tanah dilokasi kegiatan tersebut tidak pernah ikut terlibat, dalam artian tidak mendaftarkan surat tanahnya kepada tim Konsolidasi Pengadaan Tanah Cq. BPN Pekanbaru, dan tidak pernah pula mengajukan gugatan atau keberatan kepada Tergugat I dan atau Tergugat II Intervensi, sehingga surat tanah Penggugat tidak pernah terdata ataupun terdaftar di Kantor Tergugat I. Padahal Penggugat



memperolehnya adalah setelah 2 tahun berjalannya kegiatan Konsolidasi Tanah. Dimana tanah perkara adalah yang terkena LANGSUNG dengan proyek tersebut, sehingga tanah Objek Perkara saat ini berasal dari 2 (dua) kepemilikan, yaitu sebahagian berasal dari tanah Tergugat II sendiri dan sebahagian lagi yang sebelah ke timur adalah berasal dari tanah Pak Gimin/Pak Ismail. Dengan demikian tidak terbukti bahwa tanah Objek Perkara adalah hak milik Penggugat, karena secara pisik di lapangan tidak terbukti bahwa Penggugat pernah menguasainya. Maka tidak dapat diterima alasan Penggugat yang menyatakan bahwa Tergugat I telah melakukan kesalahan

mengeluarkan

surat

keputusan

yaitu

menerbitkan

Sertipikat Hak Milik atas nama Zubir/Tergugat II atas tanah Objek Perkara, karena Tergugat I dalam mengambil keputusan atas objek Perkara telah melakukan pendaftaran dengan teliti dan cermat dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan juga tidak bertentangan dengan Azas-Azas Umum Pemerintahan yang Baik.; --------------------------------------------------------Bahwa berdasarkan dalil dan alasan tersebut di atas, Tergugat II Intervensi mohon kepada Bapak/Ibu Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk memutus perkara ini dengan amarnya sebagai berikut : --------------------------------------------------------------------------Dalam Eksepsi : --------------------------------------------------------------------------1. Mengabulkan Eksepsi Tergugat II Intervensi seluruhnya.; ----------------2. Menyatakan Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru Tidak Berwenang Mengadili perkara ini; ------------------------------------------------



Dalam Pokok Perkara : -----------------------------------------------------------------1. Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidak-tidaknya menyatakan Gugatan Penggugat Tidak Dapat Diterima; ------------------2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini; -----------------------------------------------------------------------------Menimbang, bahwa untuk membuktikan serta menguatkan dalildalil gugatannya Penggugat telah mengajukan

alat bukti berupa foto

copy surat-surat yang bermaterai cukup serta telah dicocokkan dengan asli atau foto copynya yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-2 adalah sebagai berikut : ----------------------------------------------------------------1.

Bukti P-1

:

Foto copy Akta Hibah No. 4795/PPAT/1987 tanggal 24 Desember 1987 (foto copy sesuai dengan aslinya); ----------------------------------------

2.

Bukti P-1

:

Surat

Keterangan

403/KSB/VI/2012

Wilayah

tanggal

Nomor

14-6-2012

yang

ditandatangai Lurah Simpang Baru (foto copy sesuai dengan aslinya); -----------------------------Menimbang, bahwa untuk membuktikan serta menguatkan dalildalil sangkalannya Tergugat telah mengajukan alat bukti berupa foto copy surat-surat yang bermeterai cukup serta telah dicocokkan dengan aslinya dan diberi tanda T-1 sampai dengan T-14, adalah sebagai berikut : ------1.

Bukti T-1

:

Foto copy Akta Jual Beli 1179/PPAT/1984 tanggal 8

September


1984

dibuat

dihadapan


Camat/PPAT DRS. RAHIEMI MOHD. SAID (foto copy sesuai dengan aslinya); --------------------------2.

Bukti T-2

:

Foto

copy Surat

Keputusan Walikotamadya

Kepala daerah Tingkat II Pekanbaru Nomor : 590/85-WK/1992 Tentang Lokasi Pelaksanaan Konsolidasi

Tanah

perkotaan

tanggal

29

September 1992 (foto copy dari foto copy); -------3

Bukti T-3

:

Foto

copy

Pertanahan

Pengumuman Pekanbaru

Kepala

Nomor

Kantor

875/100/X/92

tertanggal 3 Oktober 1992 di Harian Riau Pos Senin tanggal 12 Oktober 1992 (foto copy sesuai dengan aslinya); ------------------------------------------4

Bukti T-4

:

Foto copy Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Riau Nomor : KPTS.93/II/1993 Tentang

Pengangkatan

Tim

Pengembalian

Konsolidasi Tanah Propinsi Daerah Tingkat I Riau tanggal 8 Februari 1993 (foto copy dari foto copy); 5.

BuktiT-5

:

Foto copy Surat Pemimpin Proyek Peningkatan Jalan Arteri Lingkar Kota Pekanbaru

Nomor

620/ALN-BM/10.13 tanggal 04 Januari 1994 Perihal Tembus

Konsolidasi

Tanah

Arengka-Simpang

Perkotaan Tiga

Dan

Jalan Jalan

Lingkar Barat (UNRI) yang ditujukan kepada Kepala kantor Pertanahan Kotamadya Pekanbaru



(foto copy sesuai dengan aslinya); -------------------6.

Bukti T-6

:

Foto copy Surat Kepala Kantor Pertanahan kodya Pekanbaru No. 583/500/VII/1996 tanggal 22 Juli 1996 (foto copy sesuai dengan aslinya); ------------

7.

Bukti T-7

:

Foto copy Surat Keterangan Pendaftaran Tanah Nomor 151/SKPT/VII/96 atas nama SYAHMINAR dkk tanggal 23 Juli 1996 berikut lampirannya (foto copy sesuai dengan aslinya); ---------------------------

8.

Bukti T-8

:

Foto copy Keputusan Menteri Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor : 80-VI-1997 Tentang Penegasan Tanah Negara Sebagai Obyek Konsolidasi Tanah Perkotaan Seluas + 185

HA

Kelurahan

Simpang

Tiga,

Sidomulyo,Simpang baru, Labuh baru Kecamatan Bukit Raya, Tampan, Kotamadya Pekanbaru Propinsi Riau tanggal 8 Agustus 1997 (foto copy sesuai dengan aslinya); ---------------------------------9.

Bukti T-9

:

Foto copy Berita Acara Rapat tanggal 31 Januari 2002 (foto copy dari foto copy); ------------------------

10. Bukti T-10

:

Foto

copy

Pertanahan

Pengumuman Kota

Kepala

Pekanbaru

Kantor No.

:

193/410/V/2001 tanggal 5 Mei 2001 (foto copy



sesuai dengan aslinya); ---------------------------------11. Bukti T-11

:

Foto copy Surat Keputusan Walikota Pekanbaru Nomor

:

451/138-BAPPEDA/2001

Tentang

Pembentukan Tim Koordinasi/Kelompok Kerja Dalam Pelaksanaan Konsolidasi tanah Perkotaan tanggal 3 September 2001 (foto copy sesuai dengan aslinya); ------------------------------------------12

Bukti T-12

:

Foto copy Surat Kepala Kantor Pertanahan Kota Pekanbaru Nomor : 98/410/IV/2003 tanggal 5 Matret 2003 Perihal Kegiatan Konsolidasi Tanah Jalan Ring Road Barat (foto copy sesuai dengan aslinya); ------------------------------------------------------

13

Bukti T-13

:

Foto

copy

Pertanahan

Pengumuman Kota

Kepala

Pekanbaru

Kantor No.

:

244/410/V/2003 tanggal 8 Mei 2001 (foto copy sesuai dengan aslinya); ---------------------------------14

Bukti T-14

:

Foto copy Buku Tanah Sertipikat Hak Milik No. 6312 Kelurahan Simpang Baru tanggal 09 Juni 2004 Surat Ukur No. 2220/Sp. Baru/2004 tanggal 01 April 2004 Luas 2.799 M2 dahulu atas nama Zubir sekarang atas nama Ruwaida, Zulheri, Afdal, Nila Husnani, Hilma dan Ardhy. (foto copy sesuai dengan aslinya); ----------------------------------



Menimbang, bahwa untuk membuktikan serta menguatkan dalildalil sangkalannya Tergugat II Intervensi telah mengajukan alat bukti berupa foto copy surat-surat yang bermeterai cukup serta telah dicocokkan dengan aslinya dan diberi tanda T.II Intv-1 sampai dengan T.II Intv-14, adalah sebagai berikut : ------------------------------------------------1.

Bukti T.II Int -1

: Foto copy Akta Jual Beli 1179/PPAT/1984 tanggal 8 September 1984 dibuat dihadapan Camat/PPAT DRS. RAHIEMI MOHD. SAID (foto copy sesuai dengan aslinya); --------------

2.

Bukti T.II Int -2

: Foto copy Sertipikat hak milik No. 6312 Kel. Simpang Baru tanggal 09 Juni 2004 Surat Ukur No. 2220/SP.Baru/2004 Luas 2.799 M2 dahulu atas nama Zubir sekarang atas nama Ruwaida, Zulheri, Afdal, Nila Husnani, Hilma dan Ardhy (foto copy sesuai dengan aslinya);

3.

Bukti T.II Int -3

: Foto copy Sertipikat Hak Milik No. 6314 Kel. Simpang Baru tanggal 09 Juni 2004 Surat Ukur No. 2221/SP.Baru/2004 Luas. 4.598 M2 dahulu atas nama Zubir sekarang atas nama Ruwaida, Zulheri, Afdal, Nila Husnani, Hilma dan Ardhy (foto copy sesuai dengan aslinya);

4.

Bukti T.II Int -4

: Foto copy Surat

Pemberitahuan Pajak

terhutang Pajak Bumi Dan Bangunan Tahun 2010 atas nama ARDHY CS (foto copy



sesuai dengan aslinya); ---------------------------5.

Bukti T.II Int -5

: Foto copy Kwitansi pembayaran biaya Akta Turun Waris dan Biaya Jual Beli dan PPH Penjualan Tanah atas SHM No. 6314 tanggal 30 Agustus 2010 (foto copy sesuai dengan aslinya); ------------------------------------------------

6.

Bukti T.II Int -6

: Foto copy Surat Keputusan Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Pekanbaru Nomor : 590/85-WK/1992

Tentang

Lokasi

Pelaksanaan Konsolidasi Tanah perkotaan tanggal 29 September 1992 (foto copy dari foto copy); --------------------------------------------7.

Bukti T.II Int -7

: Foto copy Pengumuman Kepala Kantor Pertanahan Pekanbaru Nomor 875/100/X/92 tertanggal 3 Oktober 1992 dalam Harian Riau Pos Senin tanggal 12 Oktober 1992 (foto copy dari foto copy); -------------------------

8.

Bukti T.II Int -8

: Foto copy Pengumuman Kepala Kantor Pertanahan

Kota

Pekanbaru

No.

:

193/410/V/2001 tanggal 5 Mei 2001 (foto copy dari foto copy); -------------------------------9.

Bukti T.II Int -9

: Foto copy Surat Undangan Kepala Kantor Pertanahan


Kota

Pekanbaru

No.


99/410/IV2003 tanggal 11 April 2003 (foto copy dari foto copy); 10. Bukti T.II Int -10

: Berita Acara Peninjauan Lokasi tanggal 29-42003 (foto copy sesuai dengan aslinya); ------

11. Bukti T.II Int -11

: Foto copy Surat Keterangan Wilayah yang dikeluarkan Kepala Kelurahan Simpang Baru Nomor : 04/KSB/IV/03 tanggal 29 April 2003 (foto copy sesuai dengan aslinya); --------------

12. Bukti T.II Int -12

: Foto copy Pengumuman Kepala Kantor Pertanahan

Kota

Pekanbaru

No.

:

244/410/V/2003 tanggal 8 Mei 2001 (foto copy sesuai dengan aslinya); -------------------13. Bukti T.II Int -13

: Foto copy Surat Lurah Simpang Baru Nomor 97/KSB-VI/2003

Perihal

Pemberitahuan

tanggal 23 Juni 2003 (foto copy dari foto copy); --------------------------------------------------14. Bukti T.II Int-14

: Foto copy Surat Keterangan Ahli waris No. 477.20.5/VII/Disdukcapil/2010/412

tanggal

13 Juli 2010 yang dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pekanbaru

(foto

copy

sesuai

dengan

aslinya); -----------------------------------------------15. Bukti T.II Int-15

: Foto copy Kwitansi Pembayaran dari Zubir untuk pembayaran sebidang tanah seluas 1



Ha lebih di Jalan Rajawali Sakti Km. 16 (foto copy sesuai dengan aslinya); -------------------16

Bukti T.II Int-16

: Foto copy Sertipikat Hak Milik No. 6313 Kelurahan Simpang Baru tanggal 09 Juni 2004 Surat Ukur No. 2336/SP.Baru/2004 Luas 720 M2 dahulu atas nama Zubir sekarang atas nama Ruwaida, Zulheri, Afdal, Nila Husnani, Hilma, Ardhy (foto copy dari foto copy); ---------------------------------------------

17

Bukti T.II Int-17

: Foto copy Surat

Pemberitahuan Pajak

Terhutang Pajak Bumi Dan Bangunan Tahun 1993 atas nama Ruwaida (foto copy sesuai dengan aslinya); ------------------------------------18

Bukti T.II Int-18

: Foto copy Akta Jual Beli No. 743/PPAT/1984 tanggal 12 Juli 1984 dibuat dihadapan Camat/PPAT DRS. RAHIEMI MOHD. SAID (foto copy sesuai dengan aslinya);--------------

Menimbang, bahwa selain mengajukan alat-alat bukti tertulis, pihak Penggugat telah pula mengajukan 2 (dua)

orang saksi yang telah

memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut : ----------------1. ABDUL LATIF, yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut : ----------------------------------------------------------------------------------- Bahwa saksi kenal dengan Daniel Chan karena sama-sama tinggal di Tabek Gadang; ------------------------------------------------------------------



- Bahwa Daniel Chan memiliki tanah seluas 12 Hektar; ------------------- Bahwa jarak tanah Penggugat dengan jalan Rajawali + 250 meter;-- Bahwa Penggugat memperoleh tanah dari Muhammad, mertuanya.; - Bahwa Rosmijan membeli tanah dari Buyung Baru, orang tua Saksi, yang di tukar dengan Honda seharga Rp. 360.000,- pada tahun 1974 seluas 8 hektar; ------------------------------------------------------------- Bahwa Buyung Baru memiliki tanah seluas 20 Hektar; ------------------ Bahwa sempadan tanah Penggugat yaitu Utara berbatasan dengan Maazah, Selatan dengan Maazah, Timur dengan Buyung Baru; ------ Bahwa saksi tidak tahu proyek konsolidasi tanah perkotaan Pekanbaru; --------------------------------------------------------------------------2. ABDUL KAHAR, yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut : ----------------------------------------------------------------------- Bahwa

Muhammad

memiliki

tanah

seluas 12

hektar

yang

bersempadan disebelah Utara dengan tanah Maazah, orang tua Saksi; ---------------------------------------------------------------------------------- Bahwa Muhammad adalah mertua dari dari Penggugat;---------------- Bahwa Penggugat memiliki tanah seluas 25 meter kali 80 meter; ---- Bahwa jarak antara Kantor pajak dengan jalan SM. Amin + 250 meter; --------------------------------------------------------------------------------- Bahwa tanah Maazah ada di sebelah tanah Rosmijan; ------------------ Bahwa posisi dari kantor Pajak maka posisi tanah Rosmijan yaitu kantor Pajak dahulu baru tanah Rosmijan; ---------------------------------- Bahwa Maazah memilki tanah seluas 10 Hektar; -------------------------Putusan Nomor : 13/G/2012/PTUN-Pbr.


- Bahwa Asmadi memiliki tanah di Timur jalan Arengka yanag sekarang adalah Kantor Pajak yang dibeli dari Muhammad; ----------- Bahwa kantor Pajak membeli tanah langsung dari muhammad bukan dari Asmadi; ---------------------------------------------------------------Menimbang, bahwa selain mengajukan alat-alat bukti tertulis, pihak Tergugat II Intervensi telah pula mengajukan 2 (dua) orang saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut :----------1. BUDI YANTO, yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut : ----------------------------------------------------------------------------------- Bahwa saksi bertugas menunggui tanah Ismail dan Ardhy di jalan Rajawali Sakti; ---------------------------------------------------------------------- Bahwa sempadan tanah tanah Ismail yaitu sebelah selatan dengan tanah Ardhy, sebelah Timur dengan tanah Ismail, Utara dengan Bengkel sedangkan Barat berbatasan dengan Jalan Ring Road; ----- Bahwa Saksi menggarap tanah Ismail sebelum tahun 1990-an; ------ Bahwa Zubir memilki tanah yang berbatasan dengan tanah Ismail dan Kantor Pajak; ------------------------------------------------------------------ Bahwa tanah zubir dahulunya dalam satu bidang yang sekarang terpisah-pisah karena adanya konsolidasi tanah tahun 2004; ---------- Bahwa tanah Ardhy luasnya 35 meter kali 80 meter; --------------------- Bahwa Asmadi ada memilki tanah; -------------------------------------------- Bahwa Saksi tinggal di tanah Ismail sejak dahulu sampai sekarang; - Bahwa Saksi tidak kenal dan tidak tahu tanah Rosmijan; --------------2. AKHMAL AL BIZAR, yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut : -----------------------------------------------------------------------Putusan Nomor : 13/G/2012/PTUN-Pbr.


- Bahwa Saksi dahulu tinggal dekat rumah Ruwaida; ---------------------- Bahwa Saksi tahu tanah yang disengketakan; ----------------------------- Bahwa Saksi pernah datang ke tanah sengketa tahun 1990; ---------- Bahwa tanah sengketa bersempadan disebelah Utara dengan tanah Gimin, sebelah Selatan berbatasan dengan Asmadi dan Zubir, Barat berbatasan dengan Zainal sedang Timur berbatasan dengan jalan besar; ---------------------------------------------------------------------------------- Bahwa yang membersihkan tanah adalah Pak Budi; --------------------- Bahwa yang memilki tanah sengketa adalah Zubir; ----------------------- Bahwa setahu Saksi Zubir membeli tanah dari rombongan orang Caltex; --------------------------------------------------------------------------------- Bahwa setelah konsolidasi tanah, posisi tanah sengketa terpisah yaitu di depan dengan ukuran 35 kali 80 meter sedang dibelakang Saksi tidak tahu luasnya; --------------------------------------------------------- Bahwa Zubir membeli tanah dari Kapten sama seperti dengan Pak Gimin tahun 1984; ----------------------------------------------------------------- Bahwa yang membangun pagar di tanah sengketa adalah Ismail dan Ibu Renawatie; ---------------------------------------------------------------- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Muhamad dan Buyung Baru; -------- Bahwa tanah sengketa telah bersertipikat;----------------------------------- Bahwa sertipikat diurus pemerintah tanpa adanya ganti rugi namun ongkos pengurusan sertipikat tidak bayar;----------------------------------Menimbang, bahwa Tergugat tidak mengajukan saksi walau telah diberi kesempatan untuk itu oleh Majelis Hakim; ---------------------------------Putusan Nomor : 13/G/2012/PTUN-Pbr.


Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat II Intervensi telah mengajukan

Kesimpulan

sedangkan

Tergugat

tidak

mengajukan

kesimpulan; --------------------------------------------------------------------------------Menimbang, bahwa selanjutnya pihak-pihak

yang

berperkara

menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang diajukan dan mohon putusan; Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memperhatikan segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan dan untuk mempersingkat isi putusan ini semuanya termuat dalam berita acara persidangan serta merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini; ----------------------------TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM--------------------DALAM EKSEPSI-------------------------------------------------------------------------Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai dalam surat gugatannya; ----------------------------------Menimbang,

bahwa

terhadap

gugatan

Penggugat

tersebut,

Tergugat dan Tergugat II Intervensi telah mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut : ------------------------------------------------------------EKSEPSI TERGUGAT : -----------------------------------------------------------------

Tentang Kewenangan Mengadili-------------------------------------------------Bahwa yang menjadi obyek perkara adalah Sertipikat Hak Milik No. 6312/Sp.Baru, tanggal 9 Juni 2004, Surat Ukur No. 2220/Sp.Baru tanggal 1 April 2004, Luas kira-kira 2.220 M2 atas nama semula Zubir terakhir atas nama Ruwaida, Zulheri, Afdal Nila Husnani, Hilma, Ardhi; Sedangkan Penggugat dalam Gugatannya juga mengaku memiliki hak diatas

tanah

perkara

didasarkan


pada

Akta

Hibah

No.


4795/PPAT/1987 tertanggal 24 Desember 1987 dengan luas kira-kira 2000 M2; -------------------------------------------------------------------------------Bahwa dari uraian tersebut dapat disimpulkan adanya tumpang tindih kepemilikan lahan/tanah dengan dua surat yang berbeda alas hak yaitu Sertipikat obyek sengketa aquo yang diterbitkan oleh Tergugat dengan Akta Hibah No. 4795/PPAT/1987 tertanggal 24 Desember 1987 dengan luas kira-kira 2.000 M2 milik Penggugat dengan demikian jika diikuti konstruksi gugatan Penggugat maka yang menjadi permasalahan adalah siapa yang paling berhak/pemilik sah atas tanah obyek perkara, hal ini sangat jelas merupakan sengketa kepemilikan; ----------------------------------------------------------------------------

Tentang Gugatan Pengugat Kabur-----------------------------------------------Bahwa antara tanggal pendaftaraan gugatan yaitu tanggal 13 Maret 2012 dengan tanggal surat kuasa Penggugat baru dibuat tanggal 9 April 2012; -----------------------------------------------------------------------------Bahwa kepemilikan Penggugat yang didasarkan oleh Akta Hibah No. 4795/PPAT/1987 tertanggal 24 Desember 1987 dengan luas kira-kira 2.000 M2 bertempat di RT.II/RW.I Desa Simpang Baru, Kecamatan Kampar sekarang di wilayah RT.03/RW.01 Kelurahan Simpang Baru, Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru uraian gugatan tersebut adalah sangat kabur dan tidak cermat dengan alasan bahwa wilayah RT.03/RW.01 sangat luas sekali sedangkan tanah Penggugat hanya seluas 2000 M2; ----------------------------------------------------------------------Bahwa dari uraian maupun kontruksi gugatan tersebut diatas, gugatan tidak disusun dengan jelas, cermat sehingga menjadi kabur;-------------



EKSEPSI TERGUGAT II INTERVENSI---------------------------------------------- Kewenangan Mengadili; -------------------------------------------------------------Bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara tidak berwenang mengadili perkara in casu karena jika diikuti skema gugatan Penggugat maka yang menjadi permasalahan pokok dalam perkara ini adalah “siapakah yang paling berhak atau yang menjadi pemilik sah atas tanah objek perkara?” dari fakta ini sangat jelas terlihat bahwa perkara in casu merupakan sengketa kepemilikan yang bersifat keperdataan, bukan sengketa Tata Usaha Negara;------------------------------------------------------ Gugatan Penggugat Kabur karena salah luas dan batas-batasnya; -----

Gugatan Salah Alamat, bahwa yang seharusnya menjadi Tergugat bukanlah Badan Pertanahan Kota Pekanbaru tetapi Tergugat II Intervensi selaku pihak yang memiliki dan menguasai obyek sengketa baik secara yuridis maupun fisik; -------------------------------------------------Menimbang, bahwa terhadap Eksepsi Tergugat dan Tergugat II

Intervensi tersebut, Penggugat telah memberikan bantahan dalam Repliknya tertanggal 14 Maret 2012 yang pada pokoknya menolak dalildalil eksepsi tersebut; -------------------------------------------------------------------Menimbang, bahwa eksepsi yang diajukan oleh Tergugat dan Tergugat II Intervensi adalah merupakan eksepsi campuran yaitu eksepsi mengenai kewenangan absolute Pasal 77 ayat (1) dan Eksepsi lain-lain Pasal 77 ayat (3) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 9 tahun 2004 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, maka menurut hemat Majelis Hakim eksepsi-eksepsi



tersebut akan dipertimbangkan bersama-sama dengan pokok perkaranya pada putusan akhir perkara ini; -------------------------------------------------------Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi

serta

sangkalan

dari

Penggugat,

Pengadilan

akan

mempertimbangkan sebagai berikut : -----------------------------------------------Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi ke-1 (satu) yang menyatakan Pengadilan Tata Usaha Negara tidak berwenang mengadili oleh karena substansi gugatan perkara a quo adalah sengketa kepemilikan sehingga harus diselesaikan di Peradilan Umum, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut; ----------Menimbang, bahwa mengenai apakah Pengadilan Tata Usaha Negara yang berwenang secara absolute untuk memeriksa, mengadili dan

memutus

obyek

sengketa

a

quo,

Majelis

Hakim

akan

mempertimbangkan sebagai berikut; ------------------------------------------------Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu apakah sengketa aquo merupakan sengketa Tata Usaha Negara berdasarkan Pasal 47 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 jo Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Jo Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 ataukah sengketa kepemilikan yang merupakan kewenangan peradilan umum untuk memeriksa, mengadili dan menyelesaikannya; ----Menimbang, bahwa kewenangan absolute Pengadilan Tata Usaha Negara diatur dalam Pasal 47 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 jo Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Jo Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 yang mengatakan bahwa pengadilan bertugas dan



berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara; ----------------------------------------------------------------------------Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 4 UndangUndang Nomor 5 Tahun 1986 jo Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Jo Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 disebutkan bahwa “sengketa Tata usaha Negara adalah sengketa yang timbul dalam bidang tata usaha Negara antara orang atau badan hukum perdata dengan badan atau pejabat tata usaha Negara, baik dipusat maupun didaerah, sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan Tata Usaha Negara, termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perudang-undangan yang berlaku”; Menimbang, bahwa yang menjadi obyek sengketa adalah surat keputusan yang diterbitkan oleh Tergugat yaitu Sertipikat Hak Milik No. 6312/Sp.Baru, tanggal 9 Juni 2004, Surat Ukur No. 2220/Sp.Baru/2004 tanggal 1 April 2004, Luas 2.799 M2 atas nama semula Zubir terakhir atas nama Ruwaida, Zulheri, Afdal Nila Husnani, Hilma, Ardhi; (vide bukti T-14, T.II Intv -2); -------------------------------------------------------------------------Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat yang menyatakan bahwa Tergugat dalam menerbitkan obyek sengketa a quo telah melanggar ketentuan peraturan yang berlaku dan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik; ---------------------------------------------------------------Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil gugatan Penggugat, dan Jawaban Tergugat serta dikaitkan dengan bukti-bukti maupun saksisaksi yang diajukan dalam persidangan diperoleh fakta hukum yang cukup relevan kaitannya dengan eksepsi yaitu sebagai berikut : -------------



-

Bahwa Penggugat memiliki sebidang tanah seluas 2.000 M2 yang terletak semula di RT.I RK.I Desa Simpang Baru, Kecamatan Kampar Kabupaten

Kampar

RT.03/RW.01

dan

Kelurahan

sekarang Simpang

disebut Baru,

dengan

Kecamatan

wilayah Tampan,

Pekanbaru berdasarkan Akta Hibah No. 4795/PPAT/1987 tertanggal 24 Desember 1987 (vide bukti P-1 ); --------------------------------------------

Bahwa pada saat dilakukan pengukuran oleh Badan Pertanahan ada orang yang mengakui bahwa tanah yang menjadi bagian dari obyek sengketa itu adalah miliknya dengan menunjukan alas haknya yaitu sertipikat No. No. 6312/Sp.Baru, tanggal 9 Juni 2004, Surat Ukur No. 2220/Sp.Baru/2004 tanggal 1 April 2004, Luas 2.799 M2 atas nama semula Zubir terakhir atas nama Ruwaida, Zulheri, Afdal Nila Husnani, Hilma, Ardhi; ----------------------------------------------------------------------------

-

Bahwa tanah yang menjadi bagian dari obyek sengketa juga diakui oleh Tergugat II Intervensi (Ruwaida, Zulheri, Afdal, Nila Husnani, Hilma, Ardhi) adalah milik orang tuanya yang bernama Zubir berdasarkan waris; -------------------------------------------------------------------

-

Bahwa sdr. Zubir memiliki tanah yang menjadi bagian dari obyek sengketa dengan membeli dari Rosmijan pada tanggal 8 September 1984 berdasarkan Akte Jual Beli No. 1179/PPAT/1984 yang dibuat dihadapan Camat/PPAT Drs. Rahiemi Moh. Said dengan luas 10.880 M2; ----------------------------------------------------------------------------------------

-. Bahwa dari keterangan saksi-saksi yang dihadirkan oleh para pihak dipersidangan intinya menyatakan bahwa tanah yang menjadi bagian



dari obyek sengketa adalah tanah milik para pihak (penggugat maupun intervensi) ;------------------------------------------------------------------

Bahwa pada hari Senin tanggal 23 Juli 2012 Majelis Hakim telah melaksanakan

pemeriksaan lokasi di atas tanah yang menjadi

bahagian obyek sengketa; ----------------------------------------------------------

Bahwa

pada

saat

dilaksanakan

pemeriksaan

lokasi,

antara

Penggugat, Tergugat dan Tergugat II Intervensi menunjuk pada lokasi yang sama; ----------------------------------------------------------------------------Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas terdapat fakta yang masih dipermasalahkan antara pihak Penggugat, Tergugat maupun pihak pemegang sertipikat hak milik obyek sengketa (Tergugat II Intervensi) yaitu fakta mengenai siapa yang sebenarnya mempunyai hak atas tanah yang terbit sertipikatnya semula atas nama Zubir terakhir atas nama Ruwaida, Zulheri, Afdal Nila Husnani, Hilma, Ardhi, sehingga oleh karenanya dapat disimpulkan dalam sengketa a quo masih terdapat sengketa kepemilikan; ----------------------------------------------Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut dikaitkan dengan mengenai kewenangan mengadili atas pembatalan sertipikat hak milik atas tanah terdapat suatu kaidah hukum Yurisprudensi yang perlu dicermati yaitu Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 88.K/TUN/1993 tanggal 7 September 1994 yang menegaskan “Bahwa meskipun sengketa itu terjadi akibat dari adanya surat keputusan pejabat, tetapi jika dalam perkara tersebut menyangkut pembuktian hak kepemilikan atas tanah, maka gugatan atas sengketa tersebut harus diajukan terlebih dahulu ke Peradilan Umum karena merupakan sengketa perdata”;-----------------------Putusan Nomor : 13/G/2012/PTUN-Pbr.


Menimbang,

bahwa

mengacu

pada

kaidah

hukum

yang

terkandung dalam Yurisprudensi tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa meskipun hak menguji atas keabsahan Surat Keputusan Pejabat Tata Usaha Negara dari segi kewenangan dan atau procedural adalah kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara, tetapi jika dalam sengketa Tata Usaha Negara tersebut terdapat sengketa perdata mengenai pembuktian hak kepemilikan atas tanah, maka sengketa perdata tersebut harus diselesaikan terlebih dahulu dalam Peradilan umum; ------------------Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan hukum di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa oleh karena dalam sengketa a quo masih terdapat sengketa kepemilikan maka mengacu kepada kaidah hukum yang terdapat dalam Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 88.K/TUN/1993 tanggal 07 Septermber 1994, sehingga oleh karenanya cukup beralasan hukum apabila eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi tentang kewenangan mengadili haruslah dinyatakan diterima; Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi, tentang kewenangan mengadili dinyatakan diterima, maka terhadap eksepsi lainnya menurut hemat Majelis Hakim tidak perlu dipertimbangkan lagi dan oleh karenanya telah beralasan hukum untuk menerima eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi; -----------------------DALAM POKOK PERKARA : ---------------------------------------------------------Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari gugatan Penggugat adalah seperti terurai tersebut di atas; ----------------------------------------------Menimbang, bahwa didalam bab eksepsi, Majelis Hakim telah menyatakan pendapatnya bahwa eksepsi Tergugat dan Tergugat II



Intervensi dapat diterima, oleh karenanya menurut hukum acara Peradilan Tata Usaha Negara, gugatan Penggugat juga harus dinyatakan tidak diterima; ------------------------------------------------------------------------------Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dinyatakan tidak diterima (niet onvantkelijk verklaard), maka Penggugat sebagai pihak yang harus dinyatakan kalah, karenanya pula berdasarkan ketentuan Pasal 110 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 jo. UndangUndang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Peradilan Tata Usaha Negara kepada Penggugat dihukum untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditetapkan dalam amar putusan ini; -----------------------------Menimbang, bahwa mengenai bukti-bukti lainnya yang tidak dijadikan bahan pertimbangan dalam putusan ini meskipun sah sebagai alat bukti namun tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut dalam arti dianggap tidak ada relevansinya dengan pokok persengketaan dan tetap dilampirkan dalam berkas; -------------------------------------------------------------Mengingat, ketentuan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 jo. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004, jo. Undang-Undang nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Peradilan Tata Usaha Negara serta peraturan perundangundangan lainnya yang terkait; -------------------------------------------------------MENGADILI Dalam Eksepsi : -------------------------------------------------------------------------- Menerima eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi; --------------------Dalam Pokok Perkara : ----------------------------------------------------------------- Menyatakan gugatan Penggugat tidak diterima; ------------------------------Putusan Nomor : 13/G/2012/PTUN-Pbr.


- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara ini yang diperhitungkan sampai dengan putusan sebesar Rp. 457.000,- (empat ratus lima puluh tujuh ribu rupiah); -----------------------------------------------Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru pada hari Kamis tanggal 02 Agustus 2012 oleh Kami TRIPENI IRIANTO PUTRO, SH.Msi. selaku Hakim Ketua Majelis, LIZA VALIANTY, SH. dan HUSEIN AMIN EFFENDI, SH, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana telah diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 06 Agustus 2012 oleh Majelis Hakim tersebut di atas dengan dibantu oleh WIRDAYATI, A.Md. sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Tergugat II Intervensi dan tanpa dihadiri oleh Penggugat atau kuasanya dan Tergugat atau kuasanya; -------------------------------------------HAKIM ANGGOTA I,

HAKIM KETUA MAJELIS,

ttd

ttd

LIZA VALIANTY, SH.

TRIPENI IRIANTO PUTRO, SH.MSi.

HAKIM ANGGOTA II,

ttd HUSEIN AMIN EFFENDI, S.H. PANITERA PENGGANTI,

ttd WIRDAYATI, A.Md. Putusan Nomor : 13/G/2012/PTUN-Pbr.


Perincian Biaya perkara : Pendaftaran Gugatan

: Rp. 30.000,-

ATK

: Rp. 50.000,-

Panggilan

: Rp. 60.000,-

Pemeriksaan setempat

: Rp. 300.000,-

Redaksi

: Rp.

Materai

: Rp. 12.000,-

Jumlah

: Rp. 457.000,-

5.000,-

(empat ratus lima puluh tujuh ribu rupiah)



PTUN-Pbr

Recommend Documents