P U T U S A N No. 18 / G / 2013 / PTUN-Pbr.
“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA ” Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru, yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat pertama dengan acara biasa telah menjatuhkan putusan sebagaimana berikut dalam sengketa antara : PT.
TRIOMAS
FORESTRY
DEVELOPMENT
hukum berkedudukan
di
INDONESIA, badan Pekanbaru Provinsi
Riau, Gedung PEBPI Jalan Dr Soetomo No. 62, pertama kali didirikan berdasarkan
Akta Nomor
54 tanggal 30 Desember 1968 tentang PT Triomas Forestry
Development Indonesia
yang dibuat
dihadapan Djojo Muljadi, SH Wakil Notaris, di Jakarta telah mendapatkan pengesahan Menteri Kehakiman R.I Nomor
J.A .5/45/19 tanggal 29
April 1969, terakhir dilakukan perubahan dengan Akta Nomor 39 tanggal 27 Februari 2008 tentang Pernyataan Keputusan Rapat Perseroan Terbatas Triomas Forestry Development Indonesia telah diberitahukan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia R.I berdasarkan Surat Nomor : AHU-AH.01.10-14854 tanggal 12 Juni 2008 dan Akta Nomor 17 tanggal 24 Februari 2011 tentang Pernyataan
Keputusan
Circulair
Letter
Para Pemegang Saham dibuat dihadapan Iswanu Mahendradi, S.H. Notaris di Pekanbaru telah
diberitahukan…………
2
diberitahukan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia R.I berdasarkan Surat Nomor : AHU-AH.01.10-12199 tanggal 25 April 2011 dan perubahan berdasarkan Akte Nomor 06 tanggal 20 Desember 2011 tentang Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa yang telah
mendapatkan persetujuan Menteri Hukum
dan Hak Asasi Manusia R.I berdasarkan Surat Keputusan tanggal 19-01-2012 Nomor : AHU03303.AH.01.02 Tahun 2012,
dalam hal ini
diwakili
:
oleh
direkturnya
SUPENDI,
Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Direktur PT.
TRIOMAS
FORESTRY
DEVELOPMENT
INDONESIA, tempat tinggal Jalan Kuantan Raya Nomor 138/58 RT 004/RW 002 Kelurahan Sekip Kecamatan Lima Puluh, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 29 April
2013, memberikan kuasa kepada :
SUHENDRO, S.H., M. Hum., Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Advokat pada Kantor Advokat dan Konsultan Hukum SUHENDRO & PARTNERS, Jalan Pembangunan Gang Pembangunan No. 48 Rumbai Pesisir Pekanbaru, selanjutnya disebut sebagai…………………………………....PENGGUGAT ; MELAWAN PEJABAT PENAGIH PENGGANTIAN NILAI TEGAKAN KEHUTANAN DAN PERKEBUNAN KABUPATEN SIAK PROVINSI RIAU, berkedudukan di Komplek Perkantoran Pemda Siak Sungai Betung Siak Sri Indrapura, Kabupaten Siak, Provinsi Riau, dalam hal ini diwakili oleh Kuasanya : 1. SETYA……………
3
1. SETYA HENDRO WARDHANA, S.E., S.H., M.M., Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, Jabatan Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Siak, Berkantor di
Komplek
Perkantoran
Pemda
Siak
Sri
Indrapura, Kabupaten Siak. 2. ABDULLAH
ABID,
S.Hut.,
M.M.,
Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, Jabatan Kepala Bidang Usaha Kehutanan Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten
Siak,
Perkantoran
Berkantor
Pemda
Siak
di Sri
Komplek Indrapura,
Kabupaten Siak. 3. AMIN
SOIMIN,
Indonesia,
S.H.,
Pekerjaan
Kewarganegaraan
Pegawai
Negeri
Sipil,
Jabatan Kepala Sub Bagian Bantuan Hukum dan HAM Sekretariat Daerah Kabupaten Siak, Berkantor di Komplek Perkantoran Pemda Siak Sri Indrapura, Kabupaten Siak. 4. JUNAIDI, S.Sos., Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, Jabatan Kepala Seksi Peredaran dan Iuran Hasil Hutan Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Siak, Berkantor di Komplek Perkantoran Pemda Siak Sri Indrapura, Kabupaten Siak. 5. LIONDIAGUS, Indonesia, Jabatan
S.H.,
Pekerjaan Kepala
Kewarganegaraan
Pegawai
Seksi
Negeri
Produksi
Sipil, Dinas
Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Siak, Berkantor di Komplek Perkantoran Pemda Siak Sri Indrapura, Kabupaten Siak. 6. ASRAFLI, S.H. .................
4
6. ASRAFLI, S.H., Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, Jabatan Kepala Seksi Rehabilitasi Konservasi Hutan dan Lahan Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Siak, Berkantor di Komplek Perkantoran Pemda Siak Sri Indrapura, Kabupaten Siak. 7. FIKKY
BUDIMAN,
Indonesia, Jabatan
S.H.,
Pekerjaan Staf
Kewarganegaraan
Pegawai
Bagian
Negeri
Bantuan
Sipil,
Hukum
Sekretariat Daerah Kabupaten Siak, Berkantor di
Komplek
Perkantoran
Pemda
Siak
Sri
Indrapura, Kabupaten Siak. berdasarkan
Surat
No.180/HK/VI/2013
Kuasa
tanggal
4
Khusus Juni
2013,
selanjutnya disebut sebagai…………...TERGUGAT ; Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut ; Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru No. 18/PEN-MH/2013/PTUN-Pbr. tertanggal 08 Mei 2013
Tentang
Penunjukan
Majelis
Hakim
yang
memutus
dan
menyelesaikan perkara ini ; Telah
membaca
Penetapan
Ketua
Majelis
No.18/PEN-PP/2013/PTUN-Pbr. tertanggal 14 Mei 2013 Tentang Pemeriksaan Persiapan ; Telah
membaca
Penetapan
Ketua
Majelis
No.18/PEN-HS/2013/PTUN-Pbr. tertanggal 29 Mei 2013 Tentang Penetapan Hari Persidangan dalam perkara tersebut ; Telah memperhatikan segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan ;
TENTANG ...............
5
TENTANG DUDUKNYA PERKARA Bahwa Penggugat dalam gugatannya tertanggal 29 April 2013 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru pada tanggal 29 April 2013 dan telah diperbaiki pada tanggal 29 Mei 2013 dengan Register Perkara No.18/G/2013/PTUNPbr. mengemukakan alasan dan hal-hal sebagai berikut : OBJEK GUGATAN : 1. Surat Perintah Pembayaran Penggantian Nilai Tegakan (SPP-GR) Nomor 010113 tanggal 23 Januari
2013 yang mewajibkan
Penggugat membayar Rp 856,947,386.82.- (delapan ratus lima puluh enam juta sembilan ratus empat puluh tujuh ribu tiga ratus delapan puluh enam koma delapan puluh dua rupiah) ; 2. Surat Perintah Pembayaran Penggantian Nilai Tegakan (SPP-GR) Nomor 030213 tanggal 25 Februari
2013 yang mewajibkan
Penggugat membayar Rp 82,792,448.00- ( delapan puluh dua juta tujuh ratus sembilan puluh dua ribu empat ratus empat puluh delapan rupiah) ; 3. Surat Perintah Pembayaran Penggantian Nilai Tegakan (SPP-GR) Nomor 020213 tanggal 08 Februari
2013 yang mewajibkan
Penggugat membayar Rp 83,833,517.00.- ( delapan puluh tiga juta delapan ratus tiga puluh tiga ribu lima ratus tujuh belas rupiah) ; DASAR DAN ALASAN GUGATAN : 1.
Bahwa Penggugat
adalah badan hukum Perseroan Terbatas
didirikan berdasarkan Akta Nomor 54 tanggal 30 Desember 1968 tentang PT Triomas Forestry Development Indonesia yang dibuat dihadapan Djojo Muljadi, SH Wakil Notaris, di Jakarta telah mendapatkan
pengesahan
Menteri
Kehakiman
R.I
Nomor J.A.5/45/19 tanggal 29 April 1969, terakhir dilakukan
perubahan ………..
6
perubahan dengan Akta Nomor 39 tanggal 27 Februari 2008 tentang
Pernyataan
Keputusan
Rapat
Perseroan
Terbatas
Triomas Forestry Development Indonesia telah diberitahukan kepada Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia R.I berdasarkan Surat Nomor AHU-AH.01.10-14854 tanggal 12 Juni 2008 dan Akta Nomor 17 tanggal 24 Februari 2011 tentang
Pernyataan
Keputusan Circulair Letter Para Pemegang Saham
dibuat
dihadapan Iswanu Mahendradi, SH. Notaris di Pekanbaru telah diberitahukan kepada Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia R.I berdasarkan surat Nomor AHU-AH.01.10-12199 tanggal 25 April 2011
dan perubahan berdasarkan Akte Nomor 06 tanggal 20
Desember 2011 tentang Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang
Saham
persetujuan
Menteri
Luar
Biasa
Hukum
yang
Dan
Hak
telah
mendapatkan
Asasi
Manusia
R.I
berdasarkan Surat Keputusan tanggal 19-01-2012 Nomor AHU03303.AH.01.02 Tahun 2012 ; 2.
Bahwa salah satu kegiatan usaha Penggugat adalah menjalankan usaha perkebunan kelapa sawit dan untu itu Penggugat telah memperoleh areal lahan
Hak Guna Usaha di Desa Penyengat ,
Kecamatan Sungai Apit, Kabupaten Siak, seluruhnya seluas ± 6.335,131 hektar (SHGU)
yang
berdasarkan Sertifikat Hak Guna Usaha
diterbitkan
oleh
Kepala
Kantor
Pertanahan
Kabupaten Siak, dengan perincian masing masing SHGU Nomor 14 tanggal 23 Maret 2011 seluas 486,196 hektar, SHGU Nomor 15 tanggal 23 Maret 2011 seluas 1.824,385 hektar dan SHGU Nomor 16 tanggal 23 Maret 2011 seluas 4.024,55 hektar ; 3.
Bahwa dalam menjalankan usaha dibidang perkebunan tersebut, Penggugat telah mendapatkan izin dari pemerintah ;
4. Bahwa ………….
7
4.
Bahwa berdasarkan SHGU dan izin perkebunan tersebut diatas, maka untuk melakukan kegiatan usaha perkebunan dilahan HGU tersebut, mulai
Februari tahun 2012 sampai sekarang sedang
berlangsung, Penggugat telah melakukan penebangan kayu diatas areal HGU sebagaimana tersebut pada butir 2 diatas ; 5.
Bahwa kayu
terhadap kegiatan Penggugat melakukan penebangan tersebut,
kemudian
Tergugat
melakukan tindakan
menerbitkan objek sengketa, yakni : a. Surat Perintah Pembayaran Penggantian Nilai Tegakan (SPPGR) Nomor 010113 tanggal 23 Januari 2013 yang mewajibkan Penggugat membayar Rp 856,947,386.82.- (delapan ratus lima puluh enam juta sembilan ratus empat puluh tujuh ribu tiga ratus delapan puluh enam koma delapan puluh dua rupiah). b. Surat Perintah Pembayaran Penggantian Nilai Tegakan (SPPGR)
Nomor
030213
tanggal
25
Februari
2013
yang
mewajibkan Penggugat membayar Rp 82,792,448.00- (delapan puluh dua juta tujuh ratus sembilan puluh dua ribu empat ratus empat puluh delapan rupiah). c. Surat Perintah Pembayaran Penggantian Nilai Tegakan (SPPGR) Nomor 020213 tanggal 08 Februari 2013 yang mewajibkan Penggugat membayar Rp 83,833,517.00.- (delapan puluh tiga juta delapan ratus tiga puluh tiga ribu lima ratus tujuh belas rupiah). 6.
Bahwa tiga objek sengketa yakni Surat Perintah Pembayaran Penggantian Nilai Tegakan (SPP-GR) pada butir 5.a, b dan c Tergugat,
posita
sebagaimana disebutkan
diatas yang diterbitkan oleh
dapat dikualifikasikan sebagai Surat Keputusan
Pejabat Tata Usaha Negara yang secara hukum telah bersifat konkrit, individual dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata, sehingga telah memenuhi Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor
51 Tahun
2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang berbunyi : “Keputusan …………..
8
“Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang berisi tindakan hukum tata usaha negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkrit, individual, dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata” ; 7.
Bahwa tindakan Tergugat yang telah menerbitkan tiga objek sengketa aquo, telah mengakibatkan kepentingan Penggugat sangat dirugikan yaitu Penggugat membayar Ganti Rugi Nilai Tegakan
telah dibebani kewajiban yang totalnya
sebesar
Rp 1.023.573.351,82,- (satu milyar dua puluh tiga juta lima ratus tujuh puluh tiga ribu tiga ratus lima puluh satu koma delapan puluh dua rupiah) ; Hal mana sesuai dengan ketentuan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara ; 8.
Bahwa
objek
sengketa
masing-masing,
Surat
Perintah
Pembayaran Penggantian Nilai Tegakan (SPP-GR) Nomor 010113 tanggal 23 Januari 2013
diterima oleh Penggugat dari Tergugat
pada tanggal 30 Januari 2013, Surat Perintah Pembayaran Penggantian Nilai Tegakan (SPP-GR) Nomor 020213 Februari
tanggal 08
2013 diterima oleh Penggugat dari Tergugat pada
tanggal 12 Februari 2013 dan Surat Perintah Pembayaran Penggantian Nilai Tegakan (SPP-GR) Nomor 030213 tanggal 25 Februari
2013 diterima oleh Penggugat dari Tergugat pada
tanggal 27 Februari 2013, dengan demikian pengajuan gugatan ini masih dalam tenggang waktu
90 (sembilan puluh) hari
sebagaimana ditentukan dalam Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara ;
9. Bahwa ……………..
9
9.
Bahwa terhadap keputusan Tergugat yang melahirkan objek sengketa aquo, maka Penggugat
telah mengajukan keberatan
secara lisan kepada Tergugat, akan tetapi tidak diindahkan oleh Tergugat ; 10. Bahwa keputusan Tergugat yang menjadi objek sengketa aquo, telah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, karena : 1) Undang – Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan sebagai payung hukum utama usaha dibidang kehutanan pada Pasal 35 ayat (l) hanya mengatur
bahwa : setiap
pemegang izin usaha pemanfaatan hutan sebagaimanan dimaksud dalam Pasal 27 dan pasal 29 dikenakan Iuran Izin Usaha, Provisi, Dana Reboisasi Dan Dana Jaminan Kerja, dan tidak ada mengatur tentang
Penggantian Nilai Tegakan
(PNT) ; 2) Peraturan Pemerintah Nomor 59 tahun 1998 tentang Tarif Atas Jenis PNBP yang berlaku pada Departemen Kehutanan Dan
Perkebunan
sebagai
dasar
Pengenaan
dari
terdapat
kriteria
3) Peraturan Menteri Kehutanan Republik Indonesia
Nomor
sembilan
kriteria
yang
diatur,
tidak
PNBP,
Pengganti Nilai Tegakan ;
58/Menhut-II/2009
tanggal
4
September
2009
tentang
Pengganti Nilai Tegakan (PNT) telah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi melalui Peraturan Menteri Kehutanan R.I Nomor 14/Menhut-II/2011 tanggal 10 Maret 2011 pada Bab XIV Ketentuan Penutup Pasal 56 huruf a, bersamaan dengan dicabutnya
Peraturan
Menteri
Kehutanan
R.I
Nomor
4/Menhut-II/2008 dan Peraturan Menteri Kehutanan R.I Nomor 53/Menhut-II/2009 ;
4) Peraturan …………..
10
4) Peraturan
Menteri
Perdagangan
R.I
Nomor
22/M-
DAG/PER/4/2012 tanggal 24 April 2012 tentang Perubahan Atas
Peraturan Menteri
Perdagangan R.I
Nomor 12/M-
DAG/PER/3/2012 tentang Penetapan Harga Patokan Hasil Hutan Untuk Perhitungan Provisi Sumber Daya Hutan , pada Lampiran II tertulis “Penetapan Harga Patokan Hasil Hutan Untuk Perhitungan Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH)”, bukan untuk Penggantian Nilai Tegakan ; 5) Putusan Mahkamah Agung R.I Nomor 41/P/HUM/2011 tanggal 09 Februari 2012 tentang Permohonan Hak Uji Materil terhadap
Peraturan
Menteri
Kehutanan
R.I
Nomor
14/Menhut-II/2011 tanggal 10 Maret 2011 tentang Izin Pemanfaatan Kayu, Pasal 1 angka 5, Pasal 30, 31, 32, 35 dan 36 dan Peraturan Menteri Kehutanan R.I Nomor 65/MenhutII/2009 tanggal 19 Oktober 2009 tentang Standart Biaya Produksi Pemanfaatan Kayu Pada Izin Pemanfaatan Kayu Dan Atau Penyiapan Lahan Dalam Rangka Pembangunan Hutan Tanaman, Pasal 1 s/d 4 dan Lampiran II, telah diputuskan “bertentangan” dengan Undang Undang Dasar 1945, Undang – Undang Nomor 10 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 dan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 dan kemudian dinyatakan “tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat (tidak sah) dan batal demi hukum serta tidak berlaku umum” ; 11. Bahwa putusan Mahkamah Agung R.I Nomor 41 P/HUM/2011 tanggal 09 Februari 2012, dalam amarnya berbunyi sebagai berikut :
Mengadili …………….
11
Mengadili 1. Mengabulkan permohonan kebaratan hak Uji Materil dari Pemohon Let.Jend. (Purn) SUGIONO tersebut untuk sebagian ; 2. Menyatakan Pasal 1 angka 5, Pasal 30, Pasal 31, Pasal 32, Pasal 35, dan Pasal 36 Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.14 /Menhut –II/2011 tentang Izin Pemanfaatan Kayu yang diundangkan melalui Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 142 tanggal 15 Maret 2011 dan Peraturan Menteri
Kehutanan
Standard
Biaya
No.
Produksi
P.65/Menhut-II/2009 Pemanfaatan Kayu
tentang
pada
Izin
Pemanfaatan Kayu dan atau Penyiapan Lahan dalam Rangka Pembangunan Hutan Tanaman yang diundangkan melalui Berita Negara Republik Indonesia No. 400 tanggal 21 Oktober 2009, Pasal 1 sampai dengan Pasal 4 beserta Lampiran 2, bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi yakni, Undang-Undang Dasar 1945, UndangUndang No. 20 tahun 1997 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak, Peraturan Pemerintah R.I No. 22 Tahun 1997 tentang Jenis dan Penyetoran Penerimaan Negara Bukan Pajak, Peraturan Pemerintah No. 6
tahun 2007 jo Peraturan
Pemerintah No. 3 Tahun 2008 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan serta Pemanfaatan Hutan
,
Undang-Undang
Pembentukan
Peraturan
No.
10
tahun
2004
Perundang-undangan,
tentang Undang-
Undang No. 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, Peraturan Pemerintah No. 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah ;
3. Menyatakan ………….
12
3. Menyatakan Pasal 1 angka 5, Pasal 30, Pasal 31, Pasal 32, Pasal 35, dan Pasal 36 Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.14 /Menhut –II/2011 tentang Izin Pemanfaatan Kayu yang diundangkan melalui Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 142 tanggal 15 Maret 2011 dan Pasal 1 sampai dengan Pasal 4 beserta lampiran 2
Peraturan Menteri
Kehutanan No. P.65/Menhut-II/2009 tentang Standard Biaya Produksi Pemanfaatan Kayu pada Izin Pemanfaatan Kayu dan atau Penyiapan Lahan dalam Rangka Pembangunan Hutan Tanaman, tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat (tidak sah) dan batal demi hukum serta tidak berlaku umum ; 4. Memerintahkan Menteri Kehutanan mencabut Pasal 1 angka 5, Pasal 30, Pasal 31, Pasal 32, Pasal 35, dan Pasal 36 Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.14 /Menhut –II/2011 tentang Izin Pemanfaatan Kayu
dan Pasal 1 sampai dengan
Pasal 4 beserta lampiran 2 Peraturan Menteri Kehutanan No. P.65/Menhut-II/2009
tentang
Standard
Biaya
Produksi
Pemanfaatan Kayu pada Izin Pemanfaatan Kayu dan atau Penyiapan
Lahan
dalam
Rangka
Pembangunan
Hutan
Tanaman ; 5. Memerintahkan
Panitera
Mahkamah
Agung
R.I
mencantumkan petikan putusan ini dalam Berita Negara dan dipublikasikan atas biaya Negara ; 6. Menghukum Termohon keberatan Hak Uji Materil untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 1.000.000,-(satu juta rupiah) ;
12. Bahwa ……………..
13
12. Bahwa adapun ketentuan - ketentuan dalam Peraturan Menteri Kehutanan R.I Nomor 14/Menhut-II/2011 tanggal 10 Maret 2011 tentang Penggantian Nilai Tegakan yang berkaitan dengan kegiatan Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Hutan Tanaman Industri
(UPHHK-HTI)
berdasarkan
yang
Putusan
telah
Mahkamah
dilakukan Agung
Uji R.I
Materil Nomor
41/P/HUM/2011 tanggal 09 Februari 2012 adalah : 1) Pasal 1 angka 5
yang menyatakan : Penggantian Nilai
Tegakan adalah salah satu kewajiban selain PSDH (Provisi Sumber Daya Hutan)
dan DR (Dana Reboisasi) yang harus
dibayar kepada Negara akibat dari izin pemanfaatan kayu, penggunaan kawasan hutan melalui izin pinjam pakai, kegiatan
penyiapan
lahan
dalam
pembangunan
hutan
tanaman dan dari areal kawasan hutan yang telah dilepas dan dibebani HGU yang masih terdapat hasil hutan kayu dari pohon yang tumbuh secara alami sebelum terbitnya HGU ; 2) Pasal 30 : (1) Pemegang IUPHHK-HT wajib membayar panggantian nilai tegakan dari kegiatan penyiapan lahan dalam pembangunan hutan tanaman, tanpa melalui IPK ; (2) Kayu dari hasil kegiatan penyiapan lahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimasukkan dalam RKT ; 3) Pasal 31 : Terhadap hasil kayu sebagaimana dimaksud pada Pasal 30 ayat (2) pemegang IUPHHK-HT diwajibkan untuk : a. Melakukan timber cruising pada areal yang akan dilakukan penyiapan lahan
dengan intensitas 5% (lima persen)
untuk semua pohon dan diselesaikan dalam jangka waktu paling lambat 25 (dua puluh lima) hari kerja sejak diterimanya surat perintah dan membuat rekapitulasi Laporan Hasil Cruising (RLHC) ;
b. RLHC ………………
14
b. RLHC sebagaimana dimaksud huruf a, dituangkan dalam Berita Acara yang digunakan dasar pengesahan RKT sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku ; c. Menyampaikan pernyataan kesediaan untuk membayar nilai tegakan dari hasil kegiatan penyiapan lahan yang dibuat diatas kertas bermaterai berisi nama perusahaan, alamat, nama pengurus, dan kesanggupan membayar ; 4)
Pasal 32 : (1) Peñatausahaan
kayu
IUPHHK-HT
dilakukan
sesuai
ketentuan peraturan perundang-undangan ; (2) Selain membayar penggantian nilai tegakan sebagaimana dimaksud dalam pasal 30 ayat (1), pemegang IUPHHK-HT tetap diwajibkan membayar PSDH dan DR sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan ; (3) Volume
kayu
untuk
perhitungan
penggantian
nilai
tegakan dihitung berdasarkan volume pada Laporan Hasil Produksi (LHP) ; (4) Berdasarkan LHP sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Pejabat Penagih SPP-GR
menerbitkan SPP-GR kepada
pemegang IUPHHK-HT ; 5) Pasal 35 : (1) Pejabat penagih SPP-GR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (4) menerbitkan SPP-GR berdasarkan harga patokan
yang
ditetapkan
oleh
Menteri
Perdagangan
setelah dikurangi kewajiban PSDH , DR dan biaya produksi ; (2) Biaya produksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan pertimbangan
oleh
Menteri
Direktur
dengan
Jenderal
dan
memperhatikan masukan
dari
Asosiasi Pengusaha Hutan Indonesia (APHI) dan dapat diterbitkan setiap 6 (enam) bulan ;
6) Pasal 36 : ……………..
15
6) Pasal 36 : (1) SPP-GR sebagaimana dimaksud Pasal 26 huruf f dan Pasal 29 huruf c ditembuskan kepada : a. Lembar Pertama untuk wajib bayar ; b. Lembar kedua untuk kepala Dinas Kabupaten/Kota ; c. Lembar ketiga untuk Kepala Dinas Propinsi ; d. Lembar keempat untuk kepala Balai ; dan e. Lembar kelima untuk arsip pejabat penagih. (2) Berdasarkan SPP-GR sebagaiman dimaksud pada ayat (1) pemegang
izin
pinjam
pakai
kawasan
hutan
dan
pemegang HGU melakukan pembayaran ke Rekening Bendaharawan Penerima MK PNBP Ganti Rugi Nilai Tegakan Nomor 1020005361917 pada Bank Mandiri Cabang Jakarta Gedung Pusat Kehutanan ; (3) Bukti
setor
sebagaimana
dimaksud
disampaikan kepada kepala Balai
pada
ayat
(2)
dan kepada Pejabat
Penerbit SKSKB untuk diterbitkan Surat Keterangan ; 13. Bahwa ketentuan - ketentuan Peraturan Menteri Kehutanan R.I Nomor 65/Menhut-II/2009 tanggal 19 Oktober 2009 tentang Standart
Biaya
Produksi
Pemanfaatan
Kayu
Pada
Izin
Pemanfaatan Kayu Dan Atau Penyiapan Lahan Dalam Rangka Pembangunan Hutan Tanaman yang telah dilakukan Uji Materil berdasarkan
Putusan
Mahkamah
Agung
R.I
Nomor
41/P/HUM/2011 tanggal 09 Februari 2012 adalah : 1) Pasal 1 : Biaya Produksi pemanfaatan kayu pada izin pemanfaatan kayu sebagaimana tercantum dalam lampiran I peraturan ini ; 2) Pasal 2 :
Biaya ……………
16
Biaya produksi penyiapan lahan di hutan alam dalam rangka pembangunan hutan tanaman
sebagaimana tercantum dalam
lampiran II Peraturan ini ; 3) Pasal 3 : Biaya produksi pemanfaatan kayu dari areal pinjam pakai kawasan hutan atau dari APL (Areal Penggunaan Lain) yang telah dibebani izin peruntukan yang potensi kayunya tidak ekonomis untuk
diterbitkan
IPK
mempedomani
ketentuan
dalam
Lampiran I Peraturan ini ; 4) Pasal 4 : Peraturan Menteri Kehutanan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan
agar
setiap
orang
mengetahuinya,
Peraturan
Menteri Kehutanan ini diundangkan dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia ; Lampiran 2 terlampir ; 14. Bahwa berdasarkan putusan Mahkamah Agung R.I Nomor 41/P/HUM/2011 tanggal 09 Februari 2012 tersebut diatas, maka Penggugat tidak mempunyai kewajiban hukum untuk membayar uang Pengganti Nilai Tegakan sebagaimana yang tertera di dalam ketiga objek sengketa aquo, karena ketentuan yang menjadi dasar hukum ketiga objek sengketa yang diterbitkan oleh Tergugat telah dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat (tidak sah) dan batal demi hukum serta tidak berlaku umum ; oleh karenanya menurut hukum ketentuan tersebut dianggap tidak pernah ada ; 15. Bahwa berdasarkan Permenhut No. P.14/Menhut-II/2011 tanggal 10 Maret 2011 tentang Izin Pemanfaatan Kayu, Bab IV Bagian Kedua tentang Areal Kawasan Hutan Yang telah Dilepas Dan Dibebani Hak Guna Usaha (HGU), Pasal 28 ayat (l) menyatakan,
“dalam…………….
17
“dalam hal pada areal kawasan hutan yang telah dilepas dan dibebani HGU masih terdapat hasil hutan kayu dari pohon yang tumbuh secara alami sebelum terbitnya HGU tetap dikenakan PSDH (Provisi Sumber Daya Hutan) , DR (Dana Reboisasi) dan penggantian nilai tegakan tanpa melalui IPK
(Izin Pemanfaatan
Kayu)” . Selanjutnya berdasarkan Bab VI Bagian Ketiga tentang Tata Cara Untuk Areal Pinjam Pakai Kawasan Hutan Dan Areal Kawasan Hutan Yang Telah Dilepas Dan Dibebani Hak Guna Usaha (HGU) Pasal 37 ayat (1) Permenhut No. P14/MenhutII/2011 tanggal 10 Maret 2011 tentang Izin Pemanfaatan Kayu, menyatakan,
“Pejabat Penagih sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 26 huruf f dan Pasal 29 huruf c, menerbitkan SPP-GR berdasarkan
harga
patokan
yang
ditetapkan
oleh
Menteri
Perdagangan setelah dikurangi kewajiban Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH), Dana Reboisasi (DR) dan biaya produksi” ; 16. Bahwa ketentuan biaya produksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (l) Permenhut No. P14/Menhut-II/2011 tanggal 10 Maret 2011 tersebut yang dijadikan dasar perhitungan SPP-GR objek sengketa aquo oleh Tergugat, harus berdasarkan kepada ketentuan
Permenhut
No.P.65/Menhut-II/2009
Oktober 2009 tentang Standard Biaya Produksi
tanggal
19
Pemanfaatan
Kayu Pada Izin Pemanfaatan Kayu Dan Atau Penyiapan Lahan Dalam Rangka Pembangunan Hutan Tanaman, khususnya yang terkait dengan perkara aquo adalah Pasal 3 yang menyatakan, “Biaya produksi
pemanfaatan kayu dari areal pinjam pakai
kawasan hutan atau dari APL (areal penggunaan lain) yang telah dibebani izin peruntukan yang potensi kayunya tidak ekonomis untuk diterbitkan IPK (Izin Pemanfaatan Kayu), mempedomani ketentuan dalam lampiran I Peraturan ini ;
17. Bahwa …………….
18
17. Bahwa Penggugat tidak mempunyai kewajiban hukum untuk membayar Penggantian Nilai Tegakan sebagaimana ketiga objek sengketa
aquo
berdasarkan
yang
putusan
diterbitkan
oleh
Mahkamah
Tergugat,
Agung
41/P/HUM/2011 tanggal 09 Februari 2012 Materil, ketentuan
karena
R.I
Nomor
tentang Hak Uji
Pasal 1 sampai dengan Pasal 4 beserta
lampiran 2 Peraturan Menteri Kehutanan No. P.65/MenhutII/2009 tentang Standard Biaya Produksi Pemanfaatan Kayu pada Izin Pemanfaatan Kayu dan atau Penyiapan Lahan dalam Rangka Pembangunan Hutan Tanaman, tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat (tidak sah) dan batal demi hukum serta tidak berlaku umum ; 18. Bahwa dengan demikian berdasarkan Putusan Mahkamah Agung R.I Nomor 41/P/HUM/2011 tanggal 09 Februari 2012 tentang Hak
Uji
Materi,
maka
No.P.65/Menhut-II/2009 Standard
Biaya
ketentuan
tanggal
Produksi
19
Pasal
3
Oktober
Pemanfaatan
Permenhut
2009
Kayu
tentang
Pada
Izin
Pemanfaatan Kayu Dan Atau Penyiapan Lahan Dalam Rangka Pembangunan Hutan Tanaman, mengenai ketentuan biaya produksi yang dijadikan dasar perhitungan oleh Tergugat dalam menerbitkan SPP-GR ketiga objek sengketa aquo,
telah tidak
mempunyai kekuatan hukum mengikat (tidak sah) dan batal demi hukum serta tidak berlaku umum ; 19. Bahwa meskipun ketentuan-ketentuan mengenai Penggantian Nilai Tegakan
dan biaya produksi yang dijadikan dasar
penagihan dan perhitungan ketiga objek sengketa aquo
telah
dinyatakan batal demi hukum berdasarkan putusan Mahkamah Agung R.I Nomor 41/P/HUM/2011 tanggal 09 Februari 2012
tentang ………….
19
tentang Uji Materil, namun Tergugat ketiga
objek
sengketa
aquo
yang
masih menerbitkan mewajibkan Penggugat
membayar Penggantian Nilai Tegakan atas dasar perhitungan SPP GR = Harga Patokan (PSDH+ DR + Biaya Produksi), sehingga total tagihan Penggantian Nilai Tegakan kepada Penggugat adalah sebesar Rp 1.023.573.351,82,- (satu milyar dua puluh tiga juta lima ratus tujuh puluh tiga ribu tiga ratus lima puluh satu koma delapan puluh dua rupiah), maka jelaslah tindakan Tergugat telah melanggar Putusan Mahkamah Agung R.I Nomor: 41/P/HUM/2011 tanggal 09 Februari 2012
serta
melanggar
Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik khususnya Asas Kepastian Hukum, Asas Tertib Penyelenggaraan Negara dan Asas Kecermatan Formal; 20. Bahwa tindakan Tergugat dalam menerbitkan ketiga objek sengketa aquo menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih Dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi Dan Nepotisme,
telah melanggar Asas-Asas
Umum Pemerintahan Yang Baik, khususnya Asas Kepastian Hukum yaitu asas dalam Negara hukum yang mengutamakan landasan
peraturan
perundang-undangan,
kepatutan
keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggara Negara,
dan Asas
Tertib Penyelenggaraan Negara adalah asas yang menjadi landasan keteraturan, keserasian dan keseimbangan dalam pengendalian penyelenggara negara dan asas yang tidak tertulis, yaitu Asas Kecermatan Formal adalah asas yang menghendaki semua
fakta-fakta
inventarisasi
dan
dan
masalah-masalah
diperiksa
untuk
yang
relevan
dipertimbangkan
di
dalam
mengambil keputusan ;
21. Bahwa ……………
20
21. Bahwa ketiga objek sengketa yang diterbitkan oleh Tergugat telah melanggar Asas Kepastian Hukum, karena meskipun ketentuanketentuan mengenai Penggantian Nilai Tegakan dan Biaya Produksi yang dijadikan dasar penagihan dan perhitungan SPP GR telah dinyatakan batal demi hukum oleh Putusan Mahkamah Agung R.I Nomor 41/P/HUM/2011 tanggal 09 Februari 2012 tentang Uji Materil terhadap Pasal 1 angka 5, Pasal 30, Pasal 31, Pasal 32, Pasal 35, dan Pasal 36 Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.14 /Menhut –II/2011 tentang Izin Pemanfaatan Kayu dan Peraturan Menteri Kehutanan No. P.65/Menhut-II/2009 tentang Standard Biaya Produksi Pemanfaatan Kayu pada Izin Pemanfaatan Kayu dan atau Penyiapan Lahan dalam Rangka Pembangunan Hutan Tanaman, Pasal 1 sampai dengan Pasal 4 beserta Lampiran 2, namun Tergugat tetap melakukan Penagihan Penggantian Nilai Tegakan kepada Penggugat berdasarkan ketiga objek sengketa aquo.
Selain itu
juga melanggar Asas Tertib
Penyelenggaraan Negara, karena dengan tindakan
Tergugat
menerbitkan ketiga objek sengketa aquo berarti Tergugat telah melakukan tindakan yang melanggar keteraturan, keserasian dan keseimbangan
yang telah ditetapkan di dalam Putusan
Mahkamah Agung R.I Nomor 41/P/HUM/2011 tanggal 09 Februari 2012
tentang Uji Materil terhadap Pasal 1 angka 5,
Pasal 30, Pasal 31, Pasal 32, Pasal 35, dan Pasal 36 Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.14 /Menhut –II/2011 tentang Izin Pemanfaatan Kayu yang diundangkan melalui Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 142 tanggal 15 Maret 2011 dan Peraturan Menteri Kehutanan No. P.65/MenhutII/2009 tentang Standard Biaya Produksi Pemanfaatan Kayu
pada ………….
21
pada Izin Pemanfaatan Kayu dan atau Penyiapan Lahan dalam Rangka Pembangunan Hutan Tanaman, Pasal 1 sampai dengan Pasal 4 beserta Lampiran 2. Dan melanggar Asas Kecermatan Formal, karena sebelum menerbitkan ketiga objek sengketa aquo Tergugat tidak berusaha terlebih dahulu mengadakan penelitianpenelitian
yang
mendalam,
memeriksa
dan
melakukan
inventarisasi terhadap ketentuan-ketentuan yang relevan dengan Penggantian Nilai Tegakan
serta Biaya Produksi sehingga
akibatnya penerbitan ketiga objek sengketa aquo bertentangan dengan putusan Mahkamah Agung R.I Nomor 41/P/HUM/2011 tanggal 09 Februari 2012 tentang Uji Materil ; 22. Bahwa selain itu, formulasi dalam penagihan Penggantian Nilai Tegakan
tidak
mempertimbangkan
kepentingan
Penggugat
sebagai suatu perusahaan yang menjalankan usaha untuk memperoleh
keuntungan
perusahaannya,
sebab
guna
membiayai
sebagaimana
aktifitas
diformulasikan
oleh
Tergugat Perhitungan Ganti Rugi Nilai Tegakan adalah Harga Patokan – (PSDH +DR+ Biaya Produksi), hal mana adalah sangat mengada -ada, sebab seandainya formulasi tersebut diterapkan, maka
jelas
mendapatkan
Penggugat keuntungan
sebagai
pengusaha
apapun
karena
tidak
akan
seluruh
hasil
penjualan dikurangi biaya-biaya produksi yang merupakan keuntungan
harus
dibayarkan
kepada
Negara
sebagai
Pembayaran Ganti Rugi Nilai Tegakan sehingga Penggugat mendapatkan Penggugat.
hasil
nihil
dan
bahkan
dapat
merugikan
Hal mana jelas merupakan ketidakadilan bagi
Penggugat, karena selain Penggugat mengeluarkan biaya-biaya produksi berupa Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH), Dana Reboisasi (DR) dan Biaya Produksi, Penggugat juga masih harus mengeluarkan biaya-biaya lainnya kompensasi iuran hak ulayat ditambah biaya lain yang tidak terduga ; 23. Bahwa ………………
22
23. Bahwa oleh karena ketiga objek sengketa aquo yang diterbitkan oleh Tergugat
telah melanggar Putusan Mahkamah Agung R.I
Nomor Nomor 41/P/HUM/2011 tanggal 09 Februari 2012 tentang Uji
Materil
serta
telah
melanggar
Asas-Asas
Umum
Pemerintahan Yang Baik khususnya Asas Kepastian Hukum, Asas Tertib Penyelenggaraan Negara dan Asas Kecermatan Formal, maka beralasan hukum jika objek sengketa berupa : a. Surat Perintah Pembayaran Penggantian Nilai Tegakan (SPPGR) Nomor 010113 tanggal 23 Januari 2013 yang mewajibkan Penggugat membayar Rp 856,947,386.82.- (delapan ratus lima puluh enam juta sembilan ratus empat puluh tujuh ribu tiga ratus delapan puluh enam koma delapan puluh dua rupiah). b. Surat Perintah Pembayaran Penggantian Nilai Tegakan (SPPGR)
Nomor
030213
tanggal
25
Februari
2013
yang
mewajibkan Penggugat membayar Rp 82,792,448.00- (delapan puluh dua juta tujuh ratus sembilan puluh dua ribu empat ratus empat puluh delapan rupiah). c. Surat Perintah Pembayaran Penggantian Nilai Tegakan (SPPGR)
Nomor
mewajibkan
020213
tanggal
Penggugat
08
membayar
Februari Rp
2013
yang
83,833,517.00.-
(
delapan puluh tiga juta delapan ratus tiga puluh tiga ribu lima ratus tujuh belas rupiah). dinyatakan batal atau tidak sah ; 24. Bahwa
oleh karena Surat Perintah Pembayaran Penggantian
Nilai Tegakan (SPP-GR)
yang menjadi objek sengketa
aquo
dinyatakan batal atau tidak sah maka sangat beralasan hukum pula jika Tergugat diperintahkan untuk mencabut ketiga Surat Perintah Pembayaran Penggantian Nilai Tegakan (SPP-GR)
yang
menjadi objek sengketa aquo ;
25. Bahwa …………….
23
25. Bahwa beralasan hukum bagi Penggugat berdasarkan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 memohon kepada Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru untuk menyatakan batal atau tidak sah diterbitkannya ketiga objek sengketa aquo oleh
Tergugat
dan
mewajibkan
kepada
Tergugat
untuk
mencabut/menyatakan tidak berlaku ketiga objek sengketa aquo ; PERMOHONAN
PENANGGUHAN
PELAKSANAAN
SURAT
KEPUTUSAN (SCHOORSING) -
Bahwa oleh karena penerbitan objek sengketa tidak berdasarkan dan bertentangan dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku, apabila Penggugat tidak membayar uang penggantian nilai tegakan sesuai objek sengketa, maka kepada Penggugat dapat diberi sanksi pelayan dokumen oleh Tergugat, yang akibatnya akan menimbulkan kerugian yang lebih besar pada Penggugat dan mengingat kelangsungan perusahaan dan nasib para buruh dan karyawan serta keluarganya, maka beralasan hukum jika Penggugat memohon agar Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru menunda pelaksanaan objek sengketa aquo sampai dengan adanya putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap ; Bahwa berdasarkan alasan-alasan yang telah dikemukakan
diatas,
Penggugat mohon dengan hormat kepada Ketua Pengadilan
Tata Usaha Negara Pekanbaru c/q Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini,
memutuskan dengan amarnya berbunyi
sebagai berikut : DALAM PERMOHONAN PENUNDAAN : Memerintahkan Tergugat untuk menangguhkan atau menunda tindak lanjut : a. Surat ……………
24
a. Surat Perintah Pembayaran Penggantian Nilai Tegakan (SPP-GR) Nomor
Surat Perintah Pembayaran Penggantian Nilai Tegakan
(SPP-GR) Nomor 010113 tanggal 23 Januari 2013 yang mewajibkan Penggugat membayar Rp 856,947,386.82.- ( delapan ratus lima puluh enam juta sembilan ratus empat puluh tujuh ribu tiga ratus delapan puluh enam koma delapan puluh dua rupiah) ; b. Surat Perintah Pembayaran Penggantian Nilai Tegakan (SPP-GR) Nomor 030213 tanggal 25 Februari
2013 yang mewajibkan
Penggugat membayar Rp 82,792,448.00- ( delapan puluh dua juta tujuh ratus sembilan puluh dua ribu empat ratus empat puluh delapan rupiah) ; c. Surat Perintah Pembayaran Penggantian Nilai Tegakan (SPP-GR) Nomor 020213 tanggal 08 Februari
2013 yang mewajibkan
Penggugat membayar Rp 83,833,517.00.- ( delapan puluh tiga juta delapan ratus tiga puluh tiga ribu lima ratus tujuh belas rupiah) ; serta Keputusan Tata Usaha Negara lainnya yang merupakan tindak lanjut dari Keputusan Tata Usaha Negara tersebut, selama sengketa Tata Usaha Negara sedang berjalan sampai ada putusan Pengadilan yang memperoleh kekuatan hukum yang tetap ; DALAM POKOK PERKARA : 1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ; 2. Menyatakan batal atau tidak sah : a. Surat Perintah Pembayaran Penggantian Nilai Tegakan (SPP-GR) Nomor
Surat Perintah Pembayaran Penggantian Nilai Tegakan
(SPP-GR) Nomor 010113 tanggal 23 Januari
2013 yang
mewajibkan Penggugat membayar Rp 856,947,386.82.- (delapan ratus lima puluh enam juta sembilan ratus empat puluh tujuh ribu tiga ratus delapan puluh enam koma delapan puluh dua rupiah). b. Surat …………..
25
b. Surat Perintah Pembayaran Penggantian Nilai Tegakan (SPP-GR) Nomor 030213 tanggal 25 Februari
2013 yang mewajibkan
Penggugat membayar Rp 82,792,448.00- ( delapan puluh dua juta tujuh ratus sembilan puluh dua ribu empat ratus empat puluh delapan rupiah). c. Surat Perintah Pembayaran Penggantian Nilai Tegakan (SPP-GR) Nomor 020213 tanggal 08 Februari
2013 yang mewajibkan
Penggugat membayar Rp 83,833,517.00.- (delapan puluh tiga juta delapan ratus tiga puluh tiga ribu lima ratus tujuh belas rupiah) ; 3. Memerintahkan kepada Tergugat untuk mencabut : a. Surat Perintah Pembayaran Penggantian Nilai Tegakan (SPP-GR) Nomor
Surat Perintah Pembayaran Penggantian Nilai Tegakan
(SPP-GR) Nomor 010113 tanggal 23 Januari mewajibkan
Penggugat
membayar
Rp
2013 yang
856,947,386.82.-
(
delapan ratus lima puluh enam juta sembilan ratus empat puluh tujuh ribu tiga ratus delapan puluh enam koma delapan puluh dua rupiah) ; b. Surat Perintah Pembayaran Penggantian Nilai Tegakan (SPP-GR) Nomor 030213 tanggal 25 Februari
2013 yang mewajibkan
Penggugat membayar Rp 82,792,448.00- ( delapan puluh dua juta tujuh ratus sembilan puluh dua ribu empat ratus empat puluh delapan rupiah) ; c. Surat Perintah Pembayaran Penggantian Nilai Tegakan (SPP-GR) Nomor 020213 tanggal 08 Februari
2013 yang mewajibkan
Penggugat membayar Rp 83,833,517.00.- ( delapan puluh tiga juta delapan ratus tiga puluh tiga ribu lima ratus tujuh belas rupiah) ; 4. Menghukum ……………
26
4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam sengketa ini ; Menimbang,
bahwa
Tergugat
atas
gugatan
Penggugat
tersebut telah mengajukan Eksepsi dan Jawaban tertanggal 19 Juni 2013 yang pada pokoknya sebagai berikut : I.
DALAM EKSEPSI Gugatan Penggugat kurang pihak (plurium litis consortium) Bahwa terbitnya SPP-GR No. 010213 tanggal 23 Januari 2013, SPP-GR No. 020213 tanggal 08 Februari 2013 dan SPP-GR No.030213 tanggal 21 Februari 2013, didasarkan pada : 1.
Surat Kepala Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Siak
No.
522.3/PP/4127
tanggal
15
Nopember
2010,
mengusulkan kepada Kepala BP2HP Wilayah III Pekanbaru agar menetapkan Sdri. Sinta Akhriani menjadi pejabat penagih SPP-GR di Kabupaten Siak ; 2.
Atas usulan surat tersebut angka 1 di atas, Kepala BP2HP Wilayah
III
Pekanbaru menerbitkan Surat Keputusan
Nomor : 489/BPPHP III-3/2010 tanggal 22 November 2010, yang menetapkan Sdri. Sinta Akhriani sebagai pejabat penagih SPP-GR di Kabupaten Siak ; 3.
Berdasarkan
Surat
VI/BIKPHH/2012
Edaran
tanggal
28
Nomor
:
Agustus
SE.03/Menhut2012
tentang
Penatausahaan Hasil Hutan Kayu dari Pohon yang Tumbuh Secara Alami Dalam Areal Penggunaan Lain dan Telah dibebani Hak yang ditujukan antara lain kepada Kepala Dinas
Kehutanan
Kabupaten/Kota
yang
membidangi
kehutanan menyampaikan bahwa dalam rangka pengaturan
penatausahaan……….
27
penatausahaan hasil hutan kayu yang berasal dari pohon yang tumbuh secara alami dalam kawasan hutan yang telah berubah status dari kawasan hutan menjadi APL dan telah dibebani hak, seperti HGU, Hak Pakai dan bentuk perizinan lainnya yang dikeluarkan Badan Pertanahan Nasional/BPN menyampaikan antara lain sebagai berikut : a. Penatausahaan hasil
hutan kayu dari pohon yang
tumbuh secara alami pada APL yang telah dibebani hak, pengaturannya mengikuti ketentuan sebagaimana diatur di dalam Pasal 28 dan Pasal 29 Peraturan Menteri Kehutanan Nomor : P.14/Menhut-II/2011 ; b. Sebelum melakukan penebangan, pemilik/pemegang hak wajib melaporkan potensi kayunya kepada Kepala Dinas Kabupaten/Kota setempat ; c. Kayu Hasil penebangan, dilakukan pengukuran dan pengujian
kayu
oleh
Tenaga
Teknis
(GANIS)
PHPL
PKBR/PKBJ dan hasilnya dibuat Daftar Kayu Bulat (DKB) atau Kayu Bulat Kecil (KBK) ; d. Dalam hal tidak tersedia Ganis PHPL PKBR/PKBJ, pembuatan
DKB/KBK
dilakukan
oleh
Wasganis
PHPL/PKBJ ; 4.
DKB dan/atau KBK yang telah disahkan oleh Wasganis PHPL PKBR/PKBJ merupakan dasar bagi pejabat Penagih PSDH, DR dan Penggantian Nilai Tegakan untuk menerbitkan SPP PSDH/DR Jenderal
dan BUK
SPP-PNT.
Berdasarkan
Surat
Direktur
Nomor : S.960/VI-BIKPHH/2012 tanggal
19 Desember ……………..
28
19
Desember
2012
perihal
Penegasan
Pengenaan
Penggantian Nilai Tegakan (PNT), memerintahkan kepada Kepala Dinas Provinsi yang membidangi Kehutanan dan Balai Pemantauan Pemanfaatan Hutan Produksi untuk berkoordinasi dengan Kepala Dinas Kabupaten/Kota yang membidangi Kehutanan untuk menugaskan petugas penerbit surat perintah pembayaran penggantian nilai tegakan (SPPGR) untuk menerbitkan SPP-GR untuk LHP-KB atau LHPKBK yang disahkan sejak tanggal 4 September 2009 s/d sekarang untuk IPPKH, IPK dan HGU yang masih terdapat pohon
yang
tumbuh
alami
sebelum
terbitnya alas
titel (HGU) ; 5.
Berdasarkan hal tersebut maka Tergugat menerbitkan : a. SPP-GR Nomor : 010213 tanggal 23 Januari 2013 yang mewajibkan Penggugat membayar Rp 856.947.386,82 (Delapan ratus lima puluh enam juta Sembilan ratus empat puluh tujuh ribu tiga ratus delapan puluh enam koma delapan puluh dua rupiah) ; b. SPP-GR Nomor : 020213 tanggal 08 Februari 2013 yang mewajibkan
Penggugat
membayar
Rp
82.792.148,00
(Delapan puluh dua juta tujuh tarus Sembilan puluh dua ribu seratus empat puluh delapan koma nol rupiah); dan c. SPP-GR Nomor : 030213 tanggal 21 Februari 2013 yang mewajibkan
Penggugat
membayar
Rp
83.833.517,00
(Delapan puluh tiga juta delapan ratus tiga puluh tiga ribu lima ratus tujuh belas koma nol rupiah) ;
Berdasarkan ………….
29
Berdasarkan hal tersebut di atas, maka penerbitan SPP-GR an. Penggugat oleh Tergugat didasarkan pada perintah Kepala BP2HP Wilayah III Pekanbaru dan Menteri Kehutanan RI sehingga gugatan Penggugat
yang
hanya
ditujukan
kepada
Tergugat
tanpa
melibatkan Kepala BP2HP Wilayah III Pekanbaru dan Menteri Kehutanan RI adalah kurang pihak. Dengan demikian gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima (niet ontvankelijk verklaard). II. DALAM POKOK PERKARA 1. Tergugat dengan tegas menolak seluruh dalil yang dinyatakan oleh Penggugat dalam gugatannya kecuali yang secara tegas diakui kebenarannya oleh Tergugat ; 2. Sebelum Tergugat menyampaikan jawaban atas dalil-dalil gugatan Penggugat terlebih dahulu disampaikan kronologis terbitnya keputusan TUN objek gugatan a quo, sebagai berikut : a. Kepala Balai Pemantauan Pemanfaatan Hutan Produksi (BP2HP) Wilayah
III
Pekanbaru
dengan
Keputusan
Nomor : SK.489/BPPHP III-3/2010 tanggal 22 November 2010, menetapkan Sdri. Sinta Akhriani selaku Tergugat sebagai Pejabat Penagih SPP-GR di Kabupaten Siak, dengan tugas dan kewajiban sebagai berikut : 1) Menelaah volume kayu untuk perhitungan penggantian nilai tegakan berdasarkan volume pada laporan hasil produksi (LHP), sebagai dasar pengenaan penggantian nilai tegakan dari IPK dan atau penyiapan lahan dalam pembangunan hutan tanaman ;
2) Pejabat …………..
30
2) Pejabat
Penagih
berdasarkan
SPP-GR
harga
menerbitkan
patokan
yang
SPP-GR
ditetapkan
oleh
Menteri Perdagangan dikurangi kewajiban PSDH, DR, dan biaya produksi ; 3) Menyampaikan tembusan SPP-GR kepada : -
Lembar 1 (kesatu) untuk wajib bayar ;
-
Lembar
2
(kedua)
untuk
Kepala
Dinas
Kabupaten/Kota ; -
Lembar 3 (ketiga) untuk Kepala Dinas Kehutanan Propinsi Riau ;
-
Lembar
4
(keempat)
Kepala
Balai
Pemantauan
Pemanfaatan Hutan Produksi (BPPHP) Wilayah III Pekanbaru ; -
Lembar 5 (kelima) untuk arsip Pejabat Penagih ;
4) Menyampaikan bukti pembayaran yang dilakukan oleh wajib
bayar
Pemanfaatan
kepada
Kepala
Hutan Produksi
Balai
Pemantauan
(BP2HP)
Wilayah
III
Pekanbaru dan Pejabat Penerbit SKSKB ; b. Menteri
Kehutanan
dengan
Surat
Nomor : SE.03/Menhut-VI/BIKPHH/2012 28
Edaran tanggal
Agustus 2012 tentang Penatausahaan Hasil Hutan
Kayu dari Pohon yang Tumbuh Secara Alami Dalam Areal Penggunaan Lain dan Telah dibebani Hak yang ditujukan antara
lain
Kabupaten/Kota menyampaikan
kepada yang bahwa
Kepala
Dinas
membidangi dalam
rangka
Kehutanan kehutanan pengaturan
penatausahaan hasil hutan kayu yang berasal dari pohon
yang …………..
31
yang tumbuh secara alami dalam kawasan hutan yang telah berubah status dari kawasan hutan menjadi APL dan telah dibebani hak, seperti HGU, Hak Pakai dan bentuk perizinan lainnya yang dikeluarkan Badan Pertanahan Nasional/BPN menyampaikan antara lain sebagai berikut : 1) Penatausahaan hasil hutan kayu dari pohon yang tumbuh secara alami pada APL yang telah dibebani hak, pengaturannya
mengikuti
ketentuan
sebagaimana
diatur di dalam Pasal 28 dan Pasal 29 Peraturan Menteri Kehutanan Nomor : P.14/Menhut-II/2011 ; 2) Sebelum melakukan penebangan, pemilik/pemegang hak wajib melaporkan potensi kayunya kepada Kepala Dinas Kabupaten/Kota setempat ; 3) Kayu Hasil penebangan, dilakukan pengukuran dan pengujian kayu oleh Tenaga Teknis (GANIS) PHPL PKBR/PKBJ dan hasilnya dibuat Daftar Kayu Bulat (DKB) atau Kayu Bulat Kecil (KBK) ; 4) Dalam hal tidak tersedia Ganis PHPL PKBR/PKBJ, pembuatan DKB/KBK dilakukan oleh Wasganis PHPL PKBR/PKBJ ; 5) DKB dan/atau KBK yang telah disahkan oleh Wasganis PHPL
PKBR/PKBJ
merupakan dasar
bagi
pejabat
Penagih PSDH, DR dan Penggantian Nilai Tegakan untuk menerbitkan SPP PSDH/DR dan SPP-GR ; c. Selanjutnya Direktur Jenderal Bina Usaha Kehutanan melalui tanggal
surat
Nomor : S.960/VI-BIKPHH/2012
19 Desember 2012 yang antara lain ditujukan
kepada Kepala Dinas Kehutanan Propinsi Riau dan Kepala BP2HP Wilayah III Pekanbaru menyampaikan :
1) Penegasan …………..
32
1) Penegasan mengenai pengenaan Penggantian Nilai Tegakan sebagai tindak lanjut dari Putusan Mahkamah Agung
RI
Nomor
permohonan Menteri
Hak
: Uji
Kehutanan
41/P/Hum/2011 Materiil
Nomor
:
terhadap
Kehutanan
Peraturan
P.14/Menhut-II/2011
tentang Izin Pemanfaatan Kayu, Menteri
mengenai
dan
Peraturan
Nomor : P.65/Menhut-II/2009
tentang Standar Biaya Produksi Pemanfaatan Kayu pada Izin Pemanfaatan Kayu dan atau Penyiapan Lahan Dalam Rangka Pembangunan Hutan Tanaman ;
2) Berkaitan dengan butir 1) diatas, untuk izin pinjam pakai kawasan hutan (IPPKH), Izin Pemanfaatan Kayu (IPK) dan Hak Guna Usaha (HGU) yang masih terdapat pohon yang tumbuh secara alami sebelum terbitnya alas titel (HGU) dikenakan kewajiban membayar PNT selain PSDH dan DR sejak tanggal 4 September 2009 sampai dengan sekarang ;
3) Agar
Kepala
Dinas
Provinsi
yang
membidangi
Kehutanan dan Balai Pemantauan Pemanfaatan Hutan Produksi untuk berkoordinasi dengan Kepala Dinas Kabupaten/Kota yang membidangi kehutanan untuk menugaskan
petugas
penerbit
Surat
Perintah
Pembayaran Penggantian Nilai Tegakan (SPP-GR) antara lain untuk menerbitkan “SPP-GR untuk LHP-KB atau LHP-KBK yang disahkan sejak tanggal 4 September 2009 sampai dengan sekarang untuk IPPKH, IPK, dan HGU yang masih terdapat pohon yang tumbuh secara alami sebelum terbitnya alas titel HGU”.
d. Berdasarkan …………….
33
d. Berdasarkan huruf c diatas, Tergugat menerbitkan SPP-GR PNT Nomor : 010213 tanggal 23 Januari 2013, SPP-GR PNT Nomor : 020213 tanggal 08 Februari 2013 dan SPP-GR PNT Nomor : 030213 tanggal 21 Februari 2013
yang
perhitungannya didasarkan pada : 1) Daftar Kayu Bulat (DKB) 001-262 tanggal 15 Februari 2012, dengan volume 6.320,51 M3 ; Daftar Kayu Bulat (DKB) 514-562 tanggal 25 Januari 2013, dengan volume 615,97 M3 ; dan Daftar Kayu Bulat (DKB) 563-600 tanggal 21 Februari 2013, dengan volume 594,50 M3 ; 2) Besaran PNT ditetapkan berdasarkan rumusan sebagai berikut : harga
patokan
- (PSDH + DR + biaya
produksi) ; Berdasarkan
uraian
tersebut
di
atas,
keputusan TUN objek gugatan a quo
maka
penerbitan
telah sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan tidak bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik ; 3. Terhadap dalil gugatan Penggugat angka 10 sampai dengan 14 halaman
6
sampai
dengan
halaman
menyatakan
bahwa
Keputusan
oleh
14,
yang
Tergugat
intinya a
quo
bertentangan dengan peraturan perundangan yang berlaku karena
berdasarkan
Putusan
Nomor : 41/P/Hum/2011
Mahkamah
Agung
RI
tanggal 9 Februari 2011 tentang
permohonan hak uji materiil, menyatakan
Pasal 1 angka 5,
Pasal 30, Pasal 31, Pasal 32, Pasal 35, dan Pasal 36 Peraturan Menteri Kehutanan Nomor : P.14/Menhut-II/2011 tentang Izin
Pemanfaatan…………….
34
Pemanfaatan Kayu tanggal 10 Maret 2011, dan Peraturan Menteri Kehutanan Nomor : P.65/Menhut-II/2009 tentang Standar
Biaya
Produksi
Pemanfaatan
Kayu
pada
Izin
Pemanfaatan Kayu dan atau Penyiapan Lahan dalam Rangka Pembangunan Hutan Tanaman, bahwa tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat (tidak sah) dan batal demi hukum serta tidak berlaku umum adalah merupakan dalil yang keliru dan tidak berdasar hukum, karena : a. Keputusan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat (tidak sah) dan batal demi hukum serta tidak berlaku umum
adalah
berlaku
khusus
terhadap
kewajiban
pembayaran PNT terhadap kegiatan penyiapan lahan dari IUPHHK-HT, sebagaimana pada amar putusan Mahkamah Agung RI yang memerintahkan kepada Menteri Kehutanan untuk
mencabut
Pasal
1 angka 5, Pasal 30, Pasal 31,
Pasal 32, Pasal 35, dan Pasal 36 Peraturan Menteri Kehutanan Nomor : P.14/Menhut-II/2011 tentang Izin Pemanfaatan Kayu dan mencabut Pasal 1 sampai dengan Pasal 4 beserta Lampiran 2 Peraturan Menteri Kehutanan Nomor : P.65/Menhut-II/2009 ; b. Dengan demikian kewajiban PNT dari kegiatan IUP pada areal yang telah dibebani HGU sebagaimana diatur dalam Peraturan
Menteri
Kehutanan
Nomor
:
P.14/Menhut-
II/2011 dan Lampiran 1 Peraturan Menteri Kehutanan Nomor
:
P.65/Menhut-II/2009,
diperintahkan
untuk
dicabut
tidak
sesuai
termasuk dengan
yang
putusan
Mahkamah Agung RI Nomor : 41/P/Hum/2011 tanggal 9 Februari 2011 ;
c. Ketentuan ……………
35
c. Ketentuan tersebut huruf a dan b di atas, dipertegas dengan Pasal
3
Peraturan
P.21/Menhut-II/2013
Menteri tanggal
Kehutanan 22
April
Nomor
2013
:
tentang
Standar Biaya Produksi Pemanfaatan Kayu Pada Izin Pemanfaatan Kayu yang 2012.
Ketentuan
berlaku
Pasal
3
surut sejak 9 Februari
tersebut
mengatur
bahwa
penghitungan PNT tetap didasarkan pada Lampiran 1 Peraturan
Menteri
Kehutanan
Nomor
:
P.65/Menhut-
II/2009 yang juga merupakan Lampiran Peraturan Menteri Kehutanan Nomor : P.21/Menhut-II/2013 ; 4. Terhadap dalil gugatan Penggugat angka 16 sampai dengan 18 halaman 15 sampai dengan 16 yang menyatakan dasar perhitungan SPP-GR harus berdasarkan pada ketentuan dalam Pasal 3 Peraturan Menteri Kehutanan Nomor : P.65/MenhutII/2009 yang telah dicabut sesuai Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor Nomor : 41/P/Hum/2011 tanggal 9 Februari 2011 sehingga tidak mempunyai hukum mengikat (tidak sah) dan batal demi hukum adalah dalil yang keliru dan tidak berdasar hukum, karena putusan Mahkamah Agung tersebut
tidak
mencabut
lampiran
1
Peraturan
Menteri
Kehutanan Nomor : P.65/Menhut-II/2009 yaitu biaya produksi pemanfaatan kayu pada IPK dan atau pada areal pinjam pakai atau pada APL, yang merupakan dasar perhitungan biaya produksi kewajiban
tersebut, hukum
sehingga untuk
Penggugat tetap membayar
mempunyai
Penggantian
Nilai
Tegakan ; 5. Terhadap dalil gugatan Penggugat angka 19 sampai dengan 21 halaman 16 sampai dengan 18 yang menyatakan bahwa
penerbitan………….
36
penerbitan keputusan TUN objek melanggar khususnya
asas-asas asas
umum
tertib
gugatan a
quo
telah
yang
baik
negara,
asas
pemerintahan
penyelenggaraan
kecermatan formal, asas kepastian hukum adalah dalil yang keliru dan tidak berdasar hukum, dengan penjelasan sebagai berikut :
a. Asas Kepastian Hukum Bahwa yang dimaksud dengan asas kepastian hukum sebagaimana Pasal 3 angka 1 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Pemerintahan yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme adalah asas negara hukum yang mengutamakan landasan peraturan perundang-undangan, kepatutan, dan keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggaraan negara ; Bahwa penerbitan SPP-GR an. Penggugat sudah didasarkan pada
ketentuan
peraturan
perundang-undangan
yang
berlaku, yaitu : 1) Surat
Kepala
Kabupaten
Dinas
Siak
Kehutanan
dan
Perkebunan
Nomor : 522.3/PP/4127
tanggal
15 Nopember 2010, mengusulkan kepada Kepala BP2HP Wilayah III Pekanbaru agar menetapkan Sdri. Sinta Akhriani menjadi pejabat penagih SPP-GR di Kabupaten Siak ; 2) Atas usulan surat tersebut angka 1 di atas, Kepala BP2HP Wilayah III Pekanbaru menerbitkan Keputusan Nomor : 489/BPPHP III-3/2010 tanggal 22 November 2010, yang menetapkan Sdri. Sinta Akhriani sebagai pejabat penagih SPP-GR di Kabupaten Siak ; 3) Berdasarkan …………..
37
3) Berdasarkan Surat Edaran Nomor : SE.03/MenhutVI/BIKPHH/2012 tanggal 28 Agustus 2012 tentang Penatausahaan Hasil Hutan Kayu dari Pohon yang Tumbuh Secara Alami Dalam Areal Penggunaan Lain dan Telah dibebani Hak yang ditujukan antara lain kepada Kepala Dinas Kehutanan Kabupaten/Kota yang membidangi kehutanan menyampaikan bahwa dalam rangka pengaturan penatausahaan hasil hutan kayu yang berasal dari pohon yang tumbuh secara alami dalam kawasan hutan yang telah berubah status dari kawasan hutan menjadi APL dan telah dibebani hak, seperti HGU, Hak Pakai dan bentuk perizinan lainnya yang dikeluarkan Badan Pertanahan Nasional/BPN menyampaikan antara lain sebagai berikut : a) Penatausahaan hasil hutan kayu dari pohon yang tumbuh secara alami pada APL yang telah dibebani hak,
pengaturannya
mengikuti
ketentuan
sebagaimana diatur di dalam Pasal 28 dan Pasal 29 Peraturan Menteri Kehutanan Nomor : P.14/MenhutII/2011 ; b) Sebelum melakukan penebangan, pemilik/pemegang hak wajib melaporkan potensi kayunya kepada Kepala Dinas Kabupaten/Kota setempat ; c) Kayu Hasil penebangan, dilakukan pengukuran dan pengujian kayu oleh Tenaga Teknis (GANIS) PHPL PKBR/PKBJ dan hasilnya dibuat Daftar Kayu Bulat (DKB) atau Kayu Bulat Kecil (KBK) ;
d) Dalam ……………
38
d) Dalam hal tidak tersedia Ganis PHPL PKBR/PKBJ, pembuatan DKB/KBK dilakukan oleh Wasganis PHPL/PKBJ ; 4) DKB dan/atau KBK yang telah disahkan oleh Wasganis PHPL
PKBR/PKBJ
merupakan
dasar
bagi
pejabat
Penagih PSDH, DR dan Penggantian Nilai Tegakan untuk
menerbitkan
Berdasarkan
Surat
SPP
dan SPP-PNT.
PSDH/DR
Direktur
Jenderal
BUK
Nomor : S.960/VI-BIKPHH/2012 tanggal 19 Desember 2012 perihal Penegasan Pengenaan Penggantian Nilai Tegakan (PNT), memerintahkan kepada Kepala Dinas Provinsi
yang
Pemantauan
membidangi
Pemanfaatan
Kehutanan Hutan
dan
Produksi
Balai untuk
berkoordinasi dengan Kepala Dinas Kabupaten/Kota yang
membidangi
petugas
penerbit
Kehutanan surat
untuk
perintah
menugaskan pembayaran
penggantian nilai tegakan (SPP-GR) untuk menerbitkan SPP-GR untuk LHP-KB atau LHP-KBK yang disahkan sejak tanggal 4 September 2009 s/d sekarang untuk IPPKH, IPK dan HGU yang masih terdapat pohon yang tumbuh alami sebelum terbitnya alas titel (HGU) ; 5) Berdasarkan hal tersebut maka Tergugat menerbitkan : a) SPP-GR Nomor : 011213 tanggal 23 Januari 2013 yang
mewajibkan
Penggugat
membayar
Rp 856.947.386,82 (Delapan ratus lima puluh enam juta Sembilan ratus empat puluh tujuh ribu tiga ratus delapan puluh enam koma delapan puluh dua rupiah) ; b) SPP-GR……………
39
b) SPP-GR Nomor : 030213 tanggal 25 Februari 2013 yang
mewajibkan
Penggugat
membayar
Rp. 82.792.148,00 (Delapan puluh dua juta tujuh tarus Sembilan puluh dua ribu seratus empat puluh delapan koma nol rupiah) ; dan c) SPP-GR Nomor : 020213 tanggal 08 Februari 2013 yang
mewajibkan
Penggugat
membayar
Rp
83.833.517,00 (Delapan puluh tiga juta delapan ratus tiga puluh tiga ribu lima ratus tujuh belas koma nol rupiah) ; Berdasarkan hal tersebut di atas, maka penerbitan SPP-GR an. Penggugat tidak melanggar asas kepastian hukum ;
b. Asas Tertib Penyelenggaraan Negara Bahwa yang dimaksud asas tertib penyelenggaraan negara adalah asas yang menjadi landasan keteraturan, keserasian, dan keseimbangan dalam pengendalian penyelenggaraan negara ; Terkait dengan asas tersebut, mengingat penerbitan SPP-GR an. Penggugat telah didasarkan pada peraturan perundangundangan sebagaimana dijelaskan pada huruf a di atas, maka telah
memenuhi
asas
tertib
penyelenggaraan
negara.
Pengenaan SPP-GR tersebut tidak hanya berlaku kepada Penggugat, tetapi juga kepada pemegang HGU yang belum memenuhi kewajiban pembayaran PNT. Hal tersebut juga didukung
dengan
adanya
penerbitan
SPP-GR
Nomor 01.12.2012 tanggal 27 Desember 2012 terhadap PT. Sumber Jaya Indahnusa Coy di Kabupaten Rokan Hulu sebesar Rp. 37.284.160,00 (Tiga puluh tujuh juta dua ratus delapan puluh empat ribu seratus enam puluh rupiah) yang telah dibayar lunas ; Dengan ………………….
40
Dengan demikian penerbitan Keputusan TUN obyek gugatan a quo tidak melanggar asas tertib penyelengaraan Negara ;
c. Asas Kecermatan Formal 1) Berdasarkan penjelasan Pasal 53 ayat (2) huruf b Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 jo. UndangUndang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, dijelaskan bahwa yang dimaksud asasasas umum pemerintahan yang baik adalah meliputi asas kepastian
hukum,
kepentingan
tertib
umum,
penyelenggaraan
keterbukaan,
negara,
proporsionalitas,
profesionalitas dan akuntabilitas, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme ; 2) Sesuai dengan ketentuan tersebut di atas, maka UndangUndang telah secara limitatif mengatur dan membatasi pengertian asas-asas umum pemerintahan yang baik, sehingga
dalil
Penggugat
yang
menyatakan
penerbitan Keputusan TUN obyek gugatan
bahwa a quo
bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang
baik
yaitu
asas
kecermatan
formal
adalah
bertentangan dengan ketentuan Pasal 53 ayat (2) huruf b Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 jo. UndangUndang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, mengingat asas kecermatan formal tidak termasuk salah satu asas-asas umum pemerintahan yang baik menurut Undang - Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme ;
Berdasarkan………….
41
Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka asas kecermatan formal tidak terdapat dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme, sehingga dalil Penggugat tersebut harus ditolak ; 6. Terhadap dalil gugatan Penggugat angka 22 halaman 18 bahwa Tergugat dalam menerbitkan SPP-GR tidak mempertimbangkan kepentingan
Penggugat
sebagai
suatu
perusahaan
yang
menjalankan usaha untuk memperoleh keuntungan guna membiayai aktivitas perusahaannya, adalah alasan yang tidak dapat diterima, karena : 1)
Kapasitas Tergugat hanya melaksanakan tugas sebagai Pejabat
Penagih
Penggantian
Nilai
Tegakan
sesuai
ketentuan yang berlaku ; 2)
Tergugat tidak dalam kapasitas untuk mempertimbangkan atau
dalam
penggantian
memformulasikan nilai
tegakan
rumusan
(PNT)
karena
pengenaan kewenangan
penetapan formulasi rumusan pengenaan penggantian nilai tegakan (PNT) ada pada Kementerian Kehutanan RI ; 3)
Tidak ada kaitannya antara kedudukan formulasi rumusan pengenaan
penggantian
nilai
tegakan
(PNT)
dengan
kedudukan Tergugat sebagai Pejabat Penagih SPP-GR ; Dengan demikian, maka dalil-dalil sebagaimana diuraikan di atas,
adalah
diluar
dari
kapasitas/kewenangan
tergugat
sebagai pejabat penagih SPP-GR dan tidak terkait dengan Keputusan
TUN
objek
gugatan
a
quo,
sehingga
harus
dikesampingkan ;
III. PERMOHONAN……………
42
III. PERMOHONAN
PENANGGUHAN
PELAKSANAAN
SURAT
KEPUTUSAN (SCHOORSING) 1. Berdasarkan Pasal 67 ayat (4) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 ditentukan bahwa permohonan penundaan sebagaimana dimaksud ayat (2) dikabulkan hanya apabila terdapat keadaan yang
sangat
mendesak
yang
mengakibatkan
kepentingan
Penggugat sangat dirugikan jika keputusan Tata Usaha Negara yang digugat tersebut tetap dilaksanakan. Selanjutnya dalam Penjelasan Pasal 67 tersebut dijelaskan bahwa Pengadilan akan mengabulkan permohonan penundaan pelaksanaan keputusan TUN tersebut hanya apabila terdapat keadaan yang sangat mendesak yaitu jika kerugian yang akan diderita Penggugat akan sangat tidak seimbang dibanding dengan manfaat yang akan dilindungi oleh pelaksanaan Keputusan Tata Usaha Negara tersebut ; 2. Terhadap dalil kerugian berupa kelangsungan perusahaan dan terhadap buruh dan karyawan serta keluarganya masih perlu dilakukan pengujian lebih lanjut, mengingat di IUP HGU lainnya yang juga diterbitkan SPP-GR dan sudah membayar lunas, yaitu PT. Sumber Jaya Indahnusa Coy di Kabupaten Rokan Hulu masih tetap berjalan seperti biasa ; 3. Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka tidak terdapat kepentingan yang mendesak pada diri Penggugat, sebagaimana dimaksud Pasal 67 ayat (4) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986,
sehingga
permohonan
penundaan
pelaksanaan
Keputusan TUN objek gugatan a quo yang dimohon Penggugat tersebut tidak beralasan dan harus ditolak ;
Dari …………..
43
Dari uraian yang terdapat dalam eksepsi, pokok perkara maupun dalam permohonan penundaan tersebut di atas, maka selanjutnya Tergugat mohon dengan hormat kepada Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru yang menangani perkara a quo untuk memeriksa, mengadili, dan memutuskan sebagai berikut : I. DALAM EKSEPSI : a. Menerima eksepsi Tergugat seluruhnya ; b. Menyatakan gugatan Penggugat kurang pihak (plurium litis consortium) ; dan c. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (niet ontvankelijk verklaard) ; II. DALAM POKOK PERKARA : a. Menolak seluruh gugatan Penggugat ; b. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara ; III. DALAM PERMOHONAN PENUNDAAN : - Menolak permohonan penundaan dari Penggugat ; Menimbang, bahwa atas Eksepsi dan Jawaban Tergugat, Penggugat telah menyampaikan Replik tertanggal 24 Juni 2013, dan atas Replik Penggugat tersebut Tergugat telah menyampaikan Duplik tertanggal 26 Juni 2013 ; Menimbang,
bahwa
untuk
memperkuat
dalil-dalil
gugatannya, Penggugat mengajukan bukti-bukti tertulis yang telah difoto copy dan telah bermaterai cukup, dan telah dicocokkan dengan yang aslinya oleh Majelis Hakim, kecuali Bukti P-7, P-24 dan P-25. Adapun
bukti surat Penggugat tersebut diberi tanda P-1 sampai
dengan P-26 berupa : Bukti P-1
:
Surat Perintah Pembayaran Penggantian Nilai Tegakan
(SPP-GR)
Nomor :
010113
tanggal
23 Januari 2013 ;
Bukti P-2…………….
44
Bukti P-2
:
Tanda
Terima
Penggantian
Surat
Perintah
Nilai
Pembayaran
Tegakan
(SPP-GR)
Nomor : 010113 tanggal 23 Januari 2013 ; Bukti P-3
:
Surat Perintah Pembayaran Penggantian Nilai Tegakan
(SPP-GR) Nomor : 030213
tanggal
25 Februari 2013 ; Bukti P-4
:
Tanda
Terima
Penggantian
Surat
Perintah
Nilai
Pembayaran
Tegakan
(SPP-GR)
Nomor 030213 tanggal 25 Februari 2013 ; Bukti P-5
:
Surat Perintah Pembayaran Penggantian Nilai Tegakan
(SPP-GR)
Nomor
020213
tanggal
08 Februari 2013 ; Bukti P-6
:
Tanda
Terima
Penggantian
Surat
Nilai
Perintah
Pembayaran
Tegakan
(SPP-GR)
Nomor 020213 tanggal 08 Februari 2013 ; Bukti P-7
:
Akta Pendirian PT. Triomas Forestry Development Indonesia Nomor 54 tanggal 30 Desember 1968 dihadapan Notaris Djojo Muljadi, SH ;
Bukti P-8
:
Akta
Pernyataan
Terbatas
PT.
Keputusan
Triomas
Rapat
Forestry
Perseroan
Development
Indonesia Nomor 39 tanggal 27 Februari 2008 dihadapan Notaris Iswanu Mahendradi, SH ; Bukti P-9
:
Surat Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor : AHU-AH.01.10-14854 tanggal 12 Juni 2008
Perihal
Penerimaan
Pemberitahuan
Perubahan Data Perseroan PT. Triomas Forestry Development Indonesia ; Bukti P-10
:
Akta
Pernyataan
Pemegang
Saham
Keputusan PT.
Rapat
Triomas
Umum Forestry
Development Indonesia Nomor 38 tanggal 31 Juli 2008 dihadapan Notaris Iswanu Mahendradi, SH ;
Bukti P-11…………….
45
Bukti P-11
:
Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor : AHU-72317.AH.01.02 tanggal 10 Oktober
2008
Tentang
Persetujuan
Akta
Perubahan Anggaran Dasar Perseroan ; Bukti P-12
:
Akta
Penegasan
Pernyataan
Keputusan
Para
Pemegang Saham (Sebagai Pengganti Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa) PT. Triomas Forestry Development September
Indonesia 2011
Nomor 07 tanggal 21
dihadapan
Notaris
Iswanu
Mahendradi, SH ; Bukti P-13
:
Surat Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor : AHU-AH.01.10-32817 tanggal 13 Oktober 2011
Perihal
Penerimaan
Pemberitahuan
Perubahan Data Perseroan PT. Triomas Forestry Development Indonesia ; Bukti P-14
:
Akta Pernyataan Keputusan Circuler Letter Para Pemegang
Saham
PT.
Triomas
Forestry
Development Indonesia Nomor 17 tanggal 24 Februari
2011
dihadapan
Notaris
Iswanu
Mahendradi, SH ; Bukti P-15
:
Surat Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor : AHU-AH.01.10-12199 tanggal 13 Oktober 2011
Perihal
Penerimaan
Pemberitahuan
Perubahan Data Perseroan PT. Triomas Forestry Development Indonesia ; Bukti P-16
:
Akta
Pernyataan
Keputusan
Rapat
Umum
Pemegang Saham Luar Biasa PT. Triomas Forestry Development Indonesia Nomor 06 tanggal 20 Desember
2011
dihadapan
Notaris
Iswanu
Mahendradi, SH ;
Bukti P-17…………….
46
Bukti P-17
:
Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor : AHU-03303.AH.01.02
tanggal
19 Januari 2012 Tentang Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan ; Bukti P-18
:
Akta
Pernyataan
Keputusan
Rapat
Umum
Pemegang Saham Luar Biasa PT. Triomas Forestry Development
Indonesia
Nomor 18
tanggal
28 Desember 2012 dihadapan Notaris Iswanu Mahendradi, SH ; Bukti P-19
:
Surat Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor : AHU-AH.01.10-05696 tanggal 20 Februari 2013
Perihal
Penerimaan
Pemberitahuan
Perubahan Data Perseroan PT. Triomas Forestry Development Indonesia ; Bukti P-20
:
Sertipikat Hak Guna Usaha Nomor : 15/Desa Penyengat tanggal 23 Maret 2011, Surat Ukur Nomor : 02/PNG/2011 tanggal 23 Maret 2011, Luas
1.824,385
Ha
atas
nama
PT.
Triomas
Forestry Development Indonesia ; Bukti P-21
:
Sertipikat Hak Guna Usaha Nomor : 14/Desa Penyengat tanggal 23 Maret 2011, Surat Ukur Nomor : 01/PNG/2011 tanggal 23 Maret 2011, Luas 486,196 Ha atas nama PT. Triomas Forestry Development Indonesia ;
Bukti P-22
:
Sertipikat Hak Guna Usaha Nomor : 16/Desa Penyengat tanggal 23 Maret 2011, Surat Ukur Nomor : 03/PNG/2011 tanggal 23 Maret 2011, Luas
4.024,455
Ha
atas
nama
PT.
Triomas
Forestry Development Indonesia ;
Bukti P-22…………….
47
Bukti P-23
:
Putusan
Mahkamah
Agung
Nomor : 41 P/HUM/2011
tanggal
RI
09 Februari
2012 ; Bukti P-24
:
Peraturan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor : P.65/Menhut-II/2009 tanggal 19 Oktober 2009
Tentang
Standard
Biaya
Produksi
Pemanfaatan Kayu Pada Izin Pemanfaatan Kayu Dan
Atau
Penyiapan
Lahan
Dalam
Rangka
Pembangunan Hutan Tanaman ; Bukti P-25
:
Peraturan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor : P.14/Menhut-II/2011 tanggal 10 Maret 2011 Tentang Izin Pemanfaatan Kayu ;
Bukti P-26
:
Surat Keterangan tanggal 1 Juli 2013 ;
Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil Jawabannya, Tergugat mengajukan bukti-bukti tertulis yang telah difoto copy dan telah bermaterai cukup, dan telah dicocokkan dengan yang aslinya oleh Majelis Hakim, kecuali bukti T-3, T-4, T-6, T-7, dan T-8. Adapun bukti surat Tergugat tersebut diberi tanda
T-1 sampai dengan T-9
berupa : Bukti T-1
:
Surat
Keputusan
Pemanfaatan
Kepala
Hutan
Balai
Pemantauan
Produksi
Wilayah
III
Pekanbaru Nomor : SK.489/BPPHP III-3/2010 tanggal 22 Nopember 2010 tentang Penetapan Pejabat Penagih Penggantian Nilai Tegakan Pada Dinas Kehutanan di Kabupaten Siak ; Bukti T-2
:
Surat
Edaran
Menteri
Kehutanan
SE.03/Menhut-VI/BIKPHH/2012 Agustus
2012
Tentang
Nomor
tanggal
Penatausahaan
: 28
Hasil
Hutan Kayu Dari Pohon Yang Tumbuh Secara Alami Dalam Areal Penggunaan Lain Dan Telah Dibebani Hak ; Bukti T-3…………….
48
Bukti T-3
:
Peraturan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor : P.14/Menhut-II/2011 tanggal 10 Maret 2011 Tentang Izin Pemanfaatan Kayu ;
Bukti T-4
:
Peraturan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor : P.65/Menhut-II/2009 tanggal 19 Oktober 2009
Tentang
Standard
Biaya
Produksi
Pemanfaatan Kayu Pada Izin Pemanfaatan Kayu Dan
Atau
Penyiapan
Lahan
Dalam
Rangka
Pembangunan Hutan Tanaman ; Bukti T-5
:
Surat Direktur Jenderal Bina Usaha Kehutanan Nomor :
S.960/VI-BIKPHH/2012
tanggal
19 Desember 2012 Perihal Penegasan Pengenaan Penggantian Nilai Tegakan (PNT) ; Bukti T-6
:
Putusan
Mahkamah
Agung
RI
Nomor : 41 P/HUM/2011 tanggal 09 Februari 2012 ; Bukti T-7
:
Peraturan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor : P.21/Menhut-II/2013 tanggal 17 April 2013
Tentang
Standard
Biaya
Produksi
Pemanfaatan Kayu Pada Izin Pemanfaatan Kayu ; Bukti T-8
:
Peraturan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor : P.20/Menhut-II/2013 tanggal 17 April 2011 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.14/Menhut-II/2011 Tentang Izin Pemanfaatan Kayu ;
Bukti T-9
:
Surat Perintah Pembayaran Penggantian Nilai Tegakan (SPP-GR) Nomor : 01.12.2012 tanggal 27 Desember 2012 atas nama PT. Sumber Jaya Indah Nusa Coy ;
Bukti T-9…………….
49
Menimbang, bahwa pihak Penggugat tidak mengajukan saksi dalam perkara ini ; Menimbang, bahwa disamping mengajukan bukti surat, pihak Tergugat telah mengajukan 1 (satu) orang saksi yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah menurut aturan agamanya yaitu : 1. R. TEGUH SUSATIA. Pada pokoknya saksi menerangkan sebagai berikut : -
Bahwa saksi menerangkan, dasar hukum Tergugat dalam menerbitkan SPP-GR adalah Peraturan Menteri Kehutanan Republik Indonesia No. P.14 Tahun 2011 tanggal 10 Maret 2011 dan Peraturan Menteri Kehutanan Republik Indonesia No.P.65 Tahun 2009 tanggal 19 Oktober 2009 ;
-
Bahwa
tindak
Mahkamah
lanjut
Agung
Menteri
Kehutanan
atas
Putusan
RI Nomor : 41 P/HUM/2011 tanggal 09
Februari 2012 adalah dengan menerbitkan Peraturan Menteri Kehutanan Republik Indonesia No. P.20 Tahun 2013 tanggal 22 April 2013 dan Peraturan Menteri Kehutanan No. P.21 tahun 2013 tanggal 22 April 2013 ; -
Bahwa benar Peraturan Menteri Kehutanan No. P.14 Tahun 2011 tanggal 10 Maret 2011 dan Peraturan Menteri Kehutanan No.P.65 Tahun 2009 tanggal 19 Oktober 2009 telah diuji Materil oleh Mahkamah Agung R.I ;
-
Bahwa setahu saksi, Pasal
1 angka 5 Peraturan Menteri
Kehutanan No. P.14 tahun 2011 tanggal 10 Maret 2011 telah dinyatakan
batal
demi
hukum
berdasarkan
Uji
Materil
Mahkamah Agung ; -
Bahwa setahu saksi, dasar pengaturan Penggantian Nilai Tegakan (PNT) termasuk lahan HGU adalah pasal 1 angka 5 Peraturan Menteri Kehutanan No. P.14 tahun 2011 tanggal 10 Maret 2011 ; - Bahwa ……………..
50
-
Bahwa setahu saksi, Pasal 1 sampai Pasal 4 Peraturan Menteri Kehutanan No.P.65 Tahun 2009 tanggal 19 Oktober 2009 juga telah dinyatakan batal demi hukum oleh Mahkamah Agung ;
-
Bahwa setahu saksi, Penggantian Nilai Tegakan (PNT) oleh Kementerian Kehutanan dianggap sebagai suatu Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) ;
-
Bahwa dasar Peraturan tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak
(PNBP)
pada
Kementerian
Kehutanan
berdasarkan
Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 1998 dan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 1999 ; -
Bahwa setahu saksi, dalam Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun
1998
tersebut
tidak
ada
diatur
tentang
adanya
Penggantian Nilai Tegakan (PNT) sebagai Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP), sedangkan untuk Provisi Sumber Daya Hutan
(PSDH)
dan
Dana
Reboisasi
(DR)
diatur
sebagai
Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) ; Menimbang, bahwa pihak Penggugat dan pihak Tergugat telah menyerahkan Kesimpulan masing-masing tertanggal 19 Juli 2013 ; Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada mengajukan apa-apa lagi dalam perkara ini
dan selanjutnya
mohon putusan ; Menimbang,
bahwa
segala
sesuatu
yang
terjadi
dipersidangan secara lengkap telah termuat dalam Berita Acara Persidangan dan untuk mempersingkat putusan dianggap telah termuat dalam putusan ini ;
TENTANG..................
51
TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM
Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai pada bagian Tentang Duduknya Sengketa di atas yang pada pokoknya memohon agar Pengadilan menyatakan batal atau tidak sah : a. Surat Perintah Pembayaran Penggantian Nilai Tegakan (SPP-GR) Nomor
:
010113
tanggal
23
Januari
2013
sebesar
Rp. 856.947.386,82 (delapan ratus lima puluh enam juta sembilan ratus empat puluh tujuh ribu tiga ratus delapan puluh enam koma delapan puluh dua rupiah), yang ditujukan kepada PT. Triomas Forestry Development Indonesia (Penggugat) ; b. Surat Perintah Pembayaran Penggantian Nilai Tegakan (SPP-GR) Nomor
:
030213
tanggal
25
Februari
2013
sebesar
Rp. 82.792.448,00 (delapan puluh dua juta tujuh ratus sembilan puluh dua ribu empat ratus empat puluh delapan rupiah), yang ditujukan kepada PT. Triomas Forestry Development Indonesia (Penggugat) ; c. Surat Perintah Pembayaran Penggantian Nilai Tegakan (SPP-GR) Nomor
:
020213
tanggal
08
Februari
2013
sebesar
Rp. 83.833.517,00 (delapan puluh tiga juta delapan ratus tiga puluh tiga ribu lima ratus tujuh belas rupiah), yang ditujukan kepada PT. Triomas Forestry Development Indonesia (Penggugat) ; yang selanjutnya disebut sebagai Objek-Objek Sengketa ; Menimbang, bahwa Tergugat telah menanggapi Gugatan Penggugat dengan mengajukan Eksepsi dan Jawaban yang
isi
lengkapnya sebagaimana terurai pada bagian Tentang Duduknya Sengketa diatas ;
Menimbang ………..
52
Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjut dalil eksepsi Tergugat sebagaimana dimaksud dalam Eksepsi dan Jawaban Tergugat tersebut, Majelis Hakim memandang perlu untuk mempertimbangkan lebih dahulu beberapa hal, yaitu mengenai ObyekObyek Sengketa aquo apakah termasuk Keputusan Tata Usaha Negara ataukah
tidak,
apakah
Penggugat
mempunyai
kapasitas
(legal
standing) untuk dapat mengajukan gugatan dalam perkara ini, dan apakah
gugatan
yang
diajukan
masih
dalam
tenggang
waktu
pengajuan gugatan, dan untuk itu akan dipertimbangkan sebagai berikut ; Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, ditegaskan bahwa suatu keputusan yang dapat digugat di Pengadilan Tata Usaha Negara atau yang dapat menjadi Obyek Sengketa dalam suatu Sengketa Tata Usaha Negara adalah suatu Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN) yang didefinisikan sebagai suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang berisi tindakan hukum Tata Usaha Negara yang berdasarkan peraturan
perundang-undangan
yang
berlaku yang
bersifat konkrit, individual, dan final, serta telah menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata ; Menimbang, bahwa setelah membaca dan mencermati ketiga Surat Perintah Pembayaran Penggantian Nilai Tegakan (SPP-GR) yang menjadi Obyek-Obyek Sengketa aquo dalam Gugatan Penggugat, Majelis Hakim berpendapat bahwa Obyek-Obyek Sengketa aquo telah memenuhi unsur-unsur sebagai suatu Keputusan Tata Usaha Negara
sebagaimana ………….
53
sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 1 angka 9 UndangUndang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, dimana Obyek-Obyek Sengketa
aquo merupakan penetapan
tertulis yang diterbitkan oleh Pejabat Penagih Penggantian Nilai Tegakan Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Siak selaku Pejabat Tata Usaha Negara yang berisi tindakan hukum tata uasaha negara
yang
bersifat
konkrit
berupa
pembebanan
kewajiban
pembayaran sejumlah uang atau iuran Penggantian Nilai Tegakan (PNT), bersifat individual karena ditujukan kepada sebuah badan hukum perdata yaitu PT. Triomas Forestry Development Indonesia (Penggugat)
dan bersifat final karena
telah definitif dan tidak
memerlukan persetujuan dari Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara lainnya, serta telah menimbulkan akibat hukum bagi PT. Triomas Forestry
Development
Indonesia
(Penggugat)
berupa
timbulnya
kewajiban tertentu dalam melakukan kegiatan usahanya di wilayah Kabupaten Siak ; Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan ketentuan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, telah disebutkan bahwa orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau rehabilitasi, dan dari ketentuan tersebut jelas diketahui bahwa pada prinsipnya yang dapat berkedudukan atau berkapasitas sebagai Penggugat dalam mengajukan gugatan Tata Usaha Negara adalah orang atau badan hukum perdata yang kepentingannya dirugikan dari terbitnya atau dikeluarkannya suatu Keputusan Tata Usaha Negara ; Menimbang ………….
54
Menimbang, bahwa setelah membaca gugatan dan setelah mencermati isi dari ketiga Obyek Sengketa aquo dan beberapa bukti surat akta-akta perusahaan dari PT. Triomas Forestry Development Indonesia (bukti P-7, P-8, P-10, P-11, P-12, P-14, P-16, P-17 dan P-18), diperoleh suatu fakta hukum bahwa PT. Triomas Forestry Development Indonesia adalah suatu badan hukum perdata (Perseroan Terbatas) yang melakukan kegiatan usaha perkebunan di Indonesia yang dalam hal ini diwakili oleh Direkturnya yang bernama SUPENDI, dimana badan hukum perdata tersebut adalah perusahaan yang namanya dituju atau disebutkan dalam ketiga Surat Perintah Pembayaran Penggantian Nilai Tegakan (SPP-GR) yang menjadi Obyek-Obyek Sengketa aquo yang berisikan pembebanan pembayaran sejumlah uang Penggantian Nilai Tegakan yang tentunya telah mengakibatkan adanya kerugian kepentingan dari badan hukum perdata tersebut, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa telah terdapat unsur
kepentingan
yang
dirugikan
dari
terbitnya
Obyek-Obyek
Sengketa aquo, sehingga dalam perkara ini PT. Triomas Forestry Development Indonesia berhak atau mempunyai kapasitas (legal standing) untuk dapat menjadi Penggugat dalam mengajukan gugatan terhadap
terbitnya
Obyek-Obyek
sengketa
aquo,
sebagaimana
dimaksudkan dalam ketentuan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara ; Menimbang, bahwa kemudian mengenai tenggang waktu antara waktu diterimanya atau diketahuinya Obyek-Obyek Sengketa aquo oleh Penggugat yaitu tanggal 30 Januari 2013 untuk Obyek Sengketa Pertama (vide bukti P-2), tanggal 27 Pebruari 2013 untuk Obyek Sengketa Kedua (vide bukti P-4), dan tanggal 12 Pebruari 2013
untuk …………….
55
untuk Obyek sengketa Ketiga (vide bukti P-6), dengan waktu pengajuan gugatan yaitu tanggal 29 April 2013, apabila dihitung tenggang waktunya adalah kurang dari 90 (sembilan puluh) hari, dan oleh karenanya Gugatan Penggugat diajukan masih dalam tenggang waktu pengajuan gugatan sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara ; Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan dalil eksepsi
Tergugat,
dan
setelah
mencermati
dalil
eksepsi
yang
dikemukakan oleh Tergugat, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa dalil eksepsi
tersebut
tidak
ada
yang
termasuk
eksepsi
mengenai
kewenangan relatif maupun kewenangan absolut Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru, dan oleh karenanya sesuai ketentuan Pasal 77 ayat (3) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, eksepsi lain yang tidak menyangkut kewenangan Pengadilan hanya dapat dipertimbangkan dan diputus bersama-sama dengan pokok sengketa perkara ini, yang oleh Majelis Hakim akan dipertimbangkan sebagai berikut ; DALAM EKSEPSI : Menimbang, bahwa untuk tidak mengulang, maka secara lengkap dalil eksepsi Tergugat adalah sebagaimana diuraikan pada bagian tentang duduknya sengketa di atas yang pada pokoknya mendalilkan perihal sebagai berikut : Gugatan Penggugat Kurang Pihak (Plurium Litis Consortium), oleh karena penerbitan SPP-GR oleh Tergugat didasarkan pada perintah Kepala BP2HP Wilayah III Pekanbaru dan Menteri Kehutanan RI, sehingga Gugatan Penggugat yang hanya ditujukan kepada Tergugat tanpa melibatkan Kepala BP2HP Wilayah III Pekanbaru dan Menteri Kehutanan RI adalah kurang pihak ; Menimbang ………….
56
Menimbang, bahwa terhadap dalil eksepsi Tergugat tersebut, Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut ; Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 8 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 dijelaskan bahwa Badan atau Pejabat
Tata
melaksanakan
Usaha
Negara
urusan
adalah
badan
pemerintahan
atau
pejabat
berdasarkan
yang
peraturan
perundang-undangan yang berlaku, dan selanjutnya berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 12 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 dijelaskan bahwa Tergugat adalah badan atau pejabat tata usaha negara yang mengeluarkan keputusan berdasarkan wewenang yang ada padanya atau yang dilimpahkan kepadanya yang digugat oleh orang atau badan hukum perdata ; Menimbang, bahwa dari kedua uraian ketentuan diatas, dan apabila dikaitkan dengan surat keputusan yang digugat dan menjadi obyek-obyek sengketa aquo (bukti P-1, P-3 dan P-5) dan dikaitkan dengan Keputusan Kepala Balai Pemantauan Pemanfaatan Hutan Produksi Wilayah III Pekanbaru Nomor : SK.489/BPPHP III-3/2010 tanggal 22 Nopember 2010 tentang Penetapan Pejabat Penagih Penggantian Nilai Tegakan Pada Dinas Kehutanan Di Kabupaten Siak (bukti
T-1),
telah
jelas
diketahui
bahwa
Pejabat
yang
telah
mengeluarkan keputusan berdasarkan wewenang yang ada padanya atau yang dilimpahkan kepadanya adalah Pejabat Penagih Penggantian Nilai Tegakan pada Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Siak selaku Pejabat Tata Usaha Negara yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang kehutanan, khususnya dalam menerbitkan Surat Perintah Pembayaran Penggantian Nilai Tegakan (SPP-GR), dan oleh karenanya Pejabat Tata Usaha Negara yang dapat dijadikan Tergugat dalam Sengketa Perkara in casu adalah Pejabat Penagih Penggantian Nilai Tegakan pada Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Siak, bukan Pejabat Tata Usaha Negara lainnya ;
Menimbang …………….
57
Menimbang, bahwa masih terkait dengan perihal tersebut di atas, Majelis Hakim juga memandang bahwa Tergugat sebagai Pejabat Penagih sebagaimana berdasarkan Surat Direktur Jenderal Bina Usaha Kehutanan Kementerian Kehutanan Nomor : S.960/VI-BIKPHH/2012 tanggal
19
Desember
2012
diperintahkan
agar
Kepala
Dinas
Kabupaten/Kota yang membidangi kehutanan untuk menugaskan petugas
penerbit
Tegakan
(SPP-GR)
Surat yang
Perintah
Pembayaran
bertugas
untuk
Penggantian
salah
satunya
Nilai
adalah
menerbitkan SPP-GR untuk LHP-KB atau LHP-KBK yang disahkan sejak tanggal 4 September 2009 s/d sekarang untuk IPPKH, IPK dan HGU yang masih terdapat pohon yang tumbuh alami sebelum terbitnya alas titel (HGU) (vide bukti T-5), hal tersebut menunjukkan
bahwa
Menteri Kehutanan Republik Indoneisa selaku Pejabat Tata Usaha Negara telah memberikan wewenang kepada Tergugat selaku organ Pemerintah
ditingkat
bawah
dalam
rangka
mewakili
dan
menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Kehutanan yaitu khususnya tentang penagihan pembayaran Penggantian Nilai Tegakan kepada wajib bayar, Hal tersebut telah jelas bahwa pemberian wewenang
pemerintahan Menteri
Kehutanan Republik
Indonesia
kepada Pejabat Penagih (Tergugat) adalah dari adanya pelimpahan melaui suatu surat keputusan (delegatif), dan dengan demikian tanggung jawab yuridis tetap melekat pada Pejabat Penagih dalam hal ini adalah Tergugat ; Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas,
telah
dapat
disimpulkan
bahwa
eksepsi
Tergugat
yang
mendalilkan bahwa Gugatan Penggugat Kurang Pihak, adalah dalil yang tidak beralasan hukum, dan oleh karenanya eksepsi Tergugat tersebut patutlah untuk ditolak oleh Majelis Hakim ;
Menimbang ………….
58
Menimbang, bahwa oleh karena Eksepsi Tergugat telah ditolak, maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan gugatan Penggugat tersebut mengenai materi pokok perkaranya sebagai berikut ; DALAM POKOK PERKARA : Menimbang, bahwa Gugatan Penggugat pada pokoknya berisi tuntutan agar Obyek-Obyek Sengketa
aquo dinyatakan batal atau
tidak sah oleh Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru, dengan alasan gugatan bahwa dalam menerbitkan Obyek-Obyek Sengketa aquo, Tergugat telah melanggar Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku dan juga telah melanggar Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik (AAUPB) yang isi selengkapnya dari gugatan tersebut adalah sebagaimana telah diuraikan pada bagian tentang duduknya sengketa di atas ; Menimbang, bahwa terkait dengan pokok perkara gugatan Penggugat
tersebut,
Tergugut
telah
menanggapinya
dengan
mengajukan Jawabannya yang pada pokoknya menyatakan bahwa Penerbitan ketiga Obyek Sengketa aquo oleh Tergugat telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan tidak melanggar Asas-Asas
Umum Pemerintahan Yang
Baik,
dan isi
selengkapnya dari Jawaban Tergugat yang berisi tanggapan mengenai pokok perkaranya adalah sebagaimana yang telah diuraikan pula pada bagian tentang duduknya sengketa di atas ; Menimbang,
bahwa
terkait
dengan
gugatan
Penggugat
maupun jawaban Tergugat dalam pokok perkara ini yang antara dalil gugatan Penggugat dan dalil-dalil Jawaban Tergugat terdapat pendapat yang berbeda dan saling bertentangan, maka menurut hemat Majelis Hakim ada beberapa persoalan hukum yang harus dimunculkan dan
dicarikan…………
59
dicarikan jawabannya sebagai bahan pertimbangan untuk sampai pada kesimpulan dan keyakinan Majelis Hakim dalam memutus dan menyelesaikan sengketa perkara ini, atau setidak-tidaknya sebagai bahan
pertimbangan
pengambilan
sikap
bagi
untuk
Majelis
Hakim
mengabulkan
untuk
atau
sampai
menolak
pada
gugatan
Penggugat, dan persoalan-persoalan hukum yang dimunculkan dalam pokok perkara ini adalah : 1. Apakah Tergugat berwenang atau mempunyai kewenangan untuk dapat menerbitkan ketiga Surat Perintah Penagihan Penggantian Nilai Tegakan (SPP-GR) yang menjadi Obyek-Obyek Sengketa aquo ? 2. Apakah Penagihan Penggantian Nilai Tegakan (PNT) sebagaimana dimaksud dalam Obyek-Obyek Sengketa aquo didasarkan pada Peraturan Perundang-Undangan Yang Berlaku yang terkait dengan sektor Penerimaan Negara yang dalam hal ini adalah Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) ? 3. Apakah penerbitan Obyek-Obyek Sengketa aquo pada waktu diterbitkannya
telah
memperhatikan
keadaan
hukum
atau
ketentuan pasal-pasal dari Peraturan Perundang-Undangan Terkait yang saat itu telah ada Putusan terhadap Perkara Permohonan Hak Uji
Materiil
melalui
Putusan
Mahkamah
Agung
RI
No. 41 P/HUM/2011 tanggal 09 Februari 2012 ? 4. Apakah penerbitan Obyek-Obyek Sengketa aquo telah sesuai dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik (AAUPB) ? Menimbang,
bahwa
terkait
dengan
persoalan
hukum
pertama yang mempertanyakan ada tidaknya kewenangan yang melekat atau dimiliki oleh Tergugat dalam menerbitkan ketiga obyek sengketa aquo, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut ;
Menimbang ………….
60
Menimbang, bahwa secara formil telah jelas diketahui bahwa Tergugat (Pejabat Penagih Penggantian Nilai Tegakan) adalah memiliki kewenangan untuk dapat menerbitkan obyek-obyek sengketa aquo, dimana kewenangan tersebut ini sebagaimana disebutkan atau diatur berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 30 jo. Pasal 1 angka 29 jo. Pasal 29 huruf c. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor : P.14/MenhutII/2011 tentang Izin Pemanfaatan Kayu yang pada pokoknya mengatur bahwa Pejabat Penagih SPP-GR adalah Pejabat yang ditetapkan oleh Kepala Balai Pemantauan Pemanfaatan Hutan Produksi sesuai dengan wilayah kerjanya, dimana tugas dari Pejabat Penagih SPP-GR adalah menerbitkan SPP-GR nilai tegakan (vide bukti P-25 = bukti T-3), dan dengan demikian secara formil Majelis Hakim berpendapat bahwa Tergugat memiliki kewenangan untuk dapat menerbitkan ketiga Surat Perintah
Pembayaran
Penggantian
Nilai
Tegakan
(SPP-GR)
sebagaimana dimaksud dalam Obyek-Obyek Sengketa aquo ; Menimbang,
bahwa
selanjutnya
akan
dipertimbangkan
persoalan hukum yang kedua, yang pada pokoknya mempersoalkan Apakah Penagihan Penggantian Nilai Tegakan (PNT) sebagaimana dimaksud dalam Obyek-Obyek
Sengketa
aquo didasarkan pada
Peraturan Perundang-Undangan Yang Berlaku yang terkait dengan sektor Penerimaan Negara yang dalam hal ini adalah Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP), dan akan dipertimbangkan sebagai berikut ; Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan persoalan ini dengan mendasarkan pada Peraturan Perundang-Undang lain yang terkait, atau dalam pengertian lain, Majelis Hakim akan menguji
apakah
kewenangan
yang
diberikan
kepada
Tergugat
berdasarkan Peraturan Menteri Kehutanan Nomor : P.14/MenhutII/2011 tentang Izin Pemanfaatan Kayu tersebut telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan terkait lainnya, khususnya Peraturan Perundang-Undangan yang mengatur mengenai Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) yang berlaku pada Kementerian Kehutanan RI ; Menimbang ………..….
61
Menimbang, bahwa berdasarkan pernyataan dari Tergugat maupun keterangan Saksi Tergugat Sdr. R. TEGUH SUSATIA pada persidangan tanggal 12 Juli 2013, telah disebutkan bahwa Penagihan Penggantian Nilai Tegakan merupakan salah satu jenis penerimaan negara yang dianggap sebagai setoran Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP), maka untuk itu Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah benar bahwa Penggantian Nilai Tegakan (PNT) merupakan salah satu jenis setoran PNBP yang berlaku pada Kementerian Kehutanan,
dan untuk itu Majelis Hakim akan mempedomani
ketentuan-ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang mengatur perihal PNBP yang berlaku pada Kementerian Kehutanan, yang dalam hal ini akan didasarkan pada Peraturan Pemerintah RI Nomor 22 Tahun 1997 tentang Jenis dan Penyetoran Penerimaan Negara Bukan Pajak jo. Peraturan Pemerintah RI Nomor 59 Tahun 1998 tentang Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Departemen Kehutanan Dan Perkebunan jo. Peraturan Pemerintah RI Nomor 6 Tahun 2007 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, Serta Pemanfaatan Hutan; Menimbang,
bahwa
berdasarkan
ketentuan
Peraturan
Pemerintah Nomor 22 Tahun 1997 tentang Jenis dan Penyetoran PNBP, diketahui bahwa jenis PNBP yang termasuk dalam kewenangan Departemen Kehutanan adalah sebagaimana yang terdapat dalam Lampiran II A angka 9 yaitu jenis-jenis PNBP yang berlaku pada Departemen Kehutanan : 1)
Penerimaan dari Iuran Hasil Hutan (IHH) menjadi Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH) sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah RI Nomor 52 Tahun 1998 ;
2)
Penerimaan dari Iuran Hak Penguasaan Hutan (IHPH) ;
3) Penerimaan …………….
62
3)
Penerimaan dari Iuran Hak Penguasaan Hutan Tanaman Industri (IHPHTI) ;
4)
Penerimaan dari Iuran Hak Penguasaan Hutan (IHPH) bambu ;
5)
Penerimaan dari Iuran Hak Penguasaan Hutan (IHPH) tanaman rotan ;
6)
Penerimaan dari Pengusahaan Pariwisata Alam ;
7)
Penerimaan dari Pungutan masuk hutan wisata, taman nasional, taman hutan raya dan taman wisata laut ;
8)
Penerimaan dari Iuran menangkap/mengambil dan mengangkut satwa liar dan tumbuhan alam yang tidak dilindungi UndangUndang, serta jarahan satwa buru ;
9)
Penerimaan dari Denda Pelanggaran Eksploitasi Hutan (DPEH) ;
10) Penerimaan dari Denda pos audit dan tata usaha iuran hasil hutan; 11) Penerimaan dari pengambilan jenis tumbuhan dan satwa liar yang dilindungi
Undang-Undang
dari
alam
maupun
dari
hasil
penangkaran ; Menimbang,
bahwa
berdasarkan
ketentuan
Peraturan
Pemerintah RI Nomor 59 Tahun 1998 tentang Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Departemen Kehutanan dan Perkebunan telah diatur : Pasal 1 : Tarif atas jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Departemen Kehutanan dan Perkebunan sebagaimana dimaksud dalam Lampiran IIA Angka (9) Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1997 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 1998 adalah sebagaimana ditetapkan dalam lampiran Peraturan Pemerintah ini ;
Menimbang ……………
63
Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 79 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2007 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, Serta Pemanfaatan Hutan, telah diatur bahwa : (1) Iuran dan dana pemanfaatan hutan merupakan penerimaan negara bukan pajak yang berasal dari sumber daya hutan terdiri dari : a. IIUPH (Iuran Izin Usaha Pemanfaatan Hutan) ; b. PSDH (Provisi Sumber Daya Hutan) ; c. DR (Dana Reboisasi) ; d. Dana Hasil Usaha Penjualan Tegakan ; e. Pungutan dari pengusahaan pariwisata alam ; f. Penerimaan dari pungutan kunjungan wisata ke kawasan hutan wisata, taman nasional, taman hutan raya dan taman wisata laut ; g. Iuran pengambilan/penangkapan dan pengangkutan satwa liar dan tumbuhan alam yang tidak dilindungi Undang-Undang serta jarahan satwa buru ; h. Penerimaan dari denda pelanggaran eksploitasi hutan ; i.
Penerimaan dari jenis tumbuhan dan satwa liar yang dilindungi oleh
Undang-Undang
yang
diambil
dari
alam
maupun
penangkaran ; dan j.
Penerimaan pelayanan dokumen angkutan hasil hutan; Menimbang,
bahwa
setelah
membaca
dan
mencermati
ketentuan-ketentuan dari Peraturan Pemerintah RI Nomor 22 Tahun 1997 jo. Peraturan Pemerintah RI Nomor 59 Tahun 1998 beserta Lampirannya jo. Peraturan Pemerintah RI Nomor 6 Tahun 2007 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, Serta Pemanfaatan Hutan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya
satu ………….
64
satu ketentuan atau satu pasal pun yang mengatur atau menyebutkan bahwa Penggantian Nilai Tegakan menjadi salah satu jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) yang berlaku pada Departemen Kehutanan atau Kementerian Kehutanan RI, dan dari fakta hukum tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa sebenarnya Pemerintah RI melalui Kementerian Kehutanan dan khususnya melalui Pejabat Penagih Penggantian Nilai Tegakan, pada dasarnya tidak memiliki payung hukum untuk membebankan pembayaran iuran Penggantian Nilai Tegakan (PNT) menjadi salah satu jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Kementerian Kehutanan RI ; Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa secara substantif materiil, Tergugat dalam menerbitkan Obyek-Obyek Sengketa aquo telah melanggar Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku, khususnya Peraturan Pemerintah RI Nomor 22 Tahun 1997 tentang Jenis dan Penyetoran Penerimaan Negara Bukan Pajak Lampiran IIA angka 9 jo. Pasal 1 Peraturan Pemerintah RI Nomor 59 Tahun 1998 tentang Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Departemen Kehutanan Dan Perkebunan beserta Lampirannya jo. Pasal 79 ayat (1) Peraturan Pemerintah RI Nomor 6 Tahun 2007 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, Serta Pemanfaatan Hutan ; Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap persoalan hukum yang ketiga yang mempersoalkan apakah penerbitan Obyek-Obyek Sengketa aquo telah memperhatikan keadaan hukum atau ketentuan pasal-pasal dari Peraturan Perundang-Undangan Terkait yang saat itu telah ada Putusan terhadap Perkara Permohonan Hak Uji Materiil melalui Putusan Mahkamah Agung RI No. 41 P/HUM/2011 tanggal 09 Februari 2012, dan terhadap persoalan tersebut dipertimbangkan sebagai berikut ;
Menimbang ………….
65
Menimbang, bahwa Tergugat melalui Jawabannya telah mendalilkan bahwa yang menjadi landasan hukum dalam menerbitkan Obyek-Obyek Sengketa aquo adalah berdasarkan ketentuan Peraturan Menteri
Kehutanan
Pemanfaatan
Nomor
Kayu,
:
dan
P.14/Menhut-II/2011
untuk
itu
Majelis
tentang Hakim
Izin akan
mempertimbangkan persoalan hukum ketiga ini dengan merujuk pada Putusan Mahkamah Agung terhadap Perkara Permohonan Hak Uji Materiil sebagaimana Putusan No. 41 P/HUM/2011 tanggal 09 Februari 2012 ; Menimbang, bahwa terhadap Peraturan Menteri Kehutanan Nomor : P.14/Menhut-II/ 2011 tentang Izin Pemanfaatan Kayu sebelumnya pernah dilakukan Permohonan Hak Uji Materiil dan oleh Mahkamah
Agung
telah
diputus
berdasarkan
Putusan
No.
41
P/HUM/2011 tanggal 09 Februari 2012 (bukti P-23 = bukti T-26), yang mana pada amar Putusannya berbunyi : MENGADILI 1. Mengabulkan
permohonan
keberatan
Hak
Uji
Materiil
dari
Pemohon : Letjend. (Purn.) SUGIONO tersebut untuk sebagian ; 2. Menyatakan Pasal 1 angka 5, Pasal 30, Pasal 31, Pasal 32, Pasal 35 dan Pasal 36 Peraturan Menteri Kehutanan No. P.14/MenhutII/2011 tentang Izin Pemanfaatan Kayu yang diundangkan melalui Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 No. 142 tanggal 15 Maret 2011, dan Peraturan Menteri Kehutanan No. P.65/MenhutII/2009 tentang Standard Biaya Produksi Pemanfaatan Kayu pada Izin Pemanfaatan Kayu dan atau Penyiapan Lahan dalam Rangka Pembangunan Hutan Tanaman yang diundangkan melalui Berita Negara Republik Indonesia No. 400 tanggal 21 Oktober 2009, Pasal 1 sampai dengan Pasal 4 beserta lampiran 2 bertentangan dengan
peraturan ..............
66
peraturan perundang-undangan
yang lebih tinggi yakni Undang-
Undang Dasar 1945, Undang-Undang No. 20 Tahun 1997 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak, Peraturan Pemerintah RI No. 22 Tahun 1997 tentang Jenis dan Penyetoran Penerimaan Negara Bukan Pajak, Peraturan Pemerintah No. 6 Tahun 2007 jo. Peraturan Pemerintah No. 3 Tahun 2008 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan,
Serta
Pemanfaatan
Hutan, Undang-Undang No. 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, Undang-Undang No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, Peraturan Pemerintah No. 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah ; 3. Menyatakan Pasal 1 angka 5, Pasal 30, Pasal 31, Pasal 32, Pasal 35 dan Pasal 36 Peraturan Menteri Kehutanan No. P.14/MenhutII/2011 tentang Izin Pemanfaatan Kayu dan Pasal 1 sampai dengan Pasal 4 beserta lampiran 2 Peraturan Menteri Kehutanan No. P.65/Menhut-II/2009 Pemanfaatan
Kayu
tentang pada
Izin
Standard
Biaya
Pemanfaatan
Kayu
Produksi dan
atau
Penyiapan Lahan dalam Rangka Pembangunan Hutan Tanaman tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat (tidak sah) dan batal demi hukum serta tidak berlaku umum ; 4. Memerintahkan Menteri Kehutanan mencabut Pasal 1 angka 5, Pasal 30, Pasal 31, Pasal 32, Pasal 35 dan Pasal 36 Peraturan Menteri
Kehutanan
No.
P.14/Menhut-II/2011
tentang
Izin
Pemanfaatan Kayu dan Pasal 1 sampai dengan Pasal 4 beserta lampiran 2 Peraturan Menteri Kehutanan No. P.65/Menhut-II/2009 tentang Standard Biaya Produksi Pemanfaatan Kayu pada Izin Pemanfaatan Kayu dan atau Penyiapan Lahan dalam Rangka Pembangunan Hutan Tanaman ;
5. Memerintahkan .................
67
5. Memerintahkan Panitera Mahkamah Agung RI mencantumkan petikan putusan ini dalam Berita Negara dan dipublikasikan atas biaya Negara ; 6. Menghukum
Termohon
Keberatan
Hak
Uji
Materiil
untuk
membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah); Menimbang, bahwa berdasarkan amar Putusan Mahkamah Agung tersebut di atas, telah jelas diketahui bahwa beberapa ketentuan atau Pasal-Pasal dari Peraturan Menteri Kehutanan No. P.14/Menhut-II/2011 tentang Izin Pemanfaatan Kayu, khususnya adalah ketentuan yang menjadi dasar pemberlakuan Penggantian Nilai Tegakan (PNT)
sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 5, telah
dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat (tidak sah) dan batal demi hukum serta tidak berlaku umum, dengan demikian sejak Putusan tersebut diucapkan pada tanggal 09 Februari 2012, menurut hemat Majelis Hakim eksistensi atau keberadaan dari Penggantian Nilai Tegakan (PNT) sudah tidak ada ; Menimbang, bahwa selain membaca amar dari Putusan Mahkamah Agung tersebut di atas, Majelis Hakim juga memandang perlu untuk membaca dan mencermati isi pertimbangan hukumnya yang
menjadi
dasar
dan
alasan
dikabulkannya
Permohonan
Keberatannya, dimana dalam Putusannya pada suatu pertimbangan hukumnya menyebutkan bahwa : “ Menimbang, bahwa kalau dilihat dari Jawaban Menteri Kehutanan sebagaimana dikutip di atas, sebenarnya apa yang diatur dalam obyek Hak Uji Materiil (Peraturan Menteri Kehutanan RI. No. P.14/Menhut-II/2011 tanggal 10 Maret 2011 tentang Izin Pemanfaatan Kayu dan Peraturan Menteri Kehutanan RI. No. P.65/Menhut-II/2009 tanggal 19 Oktober 2009 tentang Standard Biaya Produksi Pemanfaatan Kayu pada Izin Pemanfaatan Kayu dan
atau ..................
68
atau Penyiapan Lahan dalam Rangka Pembangunan Hutan Tanaman) khususnya mengenai kewajiban pembayaran penggantian nilai tegakan dijadikan kewajiban yang wajib dibayar oleh pemegang IUPHHK-HT, adalah pengaturan yang prematur karena masih dalam pengusulan kepada Kementerian Keuangan untuk melakukan revisi terhadap Peraturan Pemerintah No. 59 Tahun 1998 tentang Tarif Atas Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Departemen Kehutanan dan Perkebunan” ; Menimbang, bahwa berdasarkan isi pertimbangan hukum Putusan Mahkamah Agung di atas, Majelis Hakim melihat bahwa substansi atau pokok materiil dari pertimbangan tersebut telah menguraikan fakta hukum bahwa Penggantian Nilai Tegakan (PNT) sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Menteri Kehutanan RI. No. P.14/Menhut-II/2011
pada
prinsipnya
tidak
termasuk
Jenis
Penerimaan dari Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Departemen Kehutanan dan Perkebunan sebagaimana diatur di dalam Peraturan Pemerintah RI. Nomor 59 Tahun 1998 ; Menimbang, berdasarkan uraian-uraian pertimbangan di atas,
Majelis
Hakim
menilai
bahwa
tindakan
Tergugat
dalam
menerbitkan Obyek-Obyek Sengketa aquo telah mengabaikan atau tidak memperhatikan keadaan hukum atau ketentuan pasal-pasal dari Peraturan Menteri Kehutanan Nomor : P.14/Menhut-II/2011 yang saat itu telah ada Putusan terhadap Perkara Permohonan Hak Uji Materiilnya melalui Putusan Mahkamah Agung RI No. 41 P/HUM/2011 tanggal 09 Februari 2012 ; Menimbang, mengenai
persoalan
bahwa hukum
selanjutnya keempat
akan yang
dipertimbangkan pada
pokoknya
mempersoalkan apakah penerbitan Obyek-Obyek Sengketa aquo telah sesuai dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik (AAUPB), dan terhadap persoalan tersebut dipertimbangkan sebagai berikut ; Menimbang ………….
69
Menimbang, bahwa Penggugat di dalam Gugatannya telah mendalilkan bahwa tindakan
Tergugat dalam menerbitkan ketiga
obyek sengketa aquo telah melanggar Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang
Baik,
khususnya
Asas
Kepastian
Hukum,
Asas
Tertib
Penyelenggaraan Negara dan Asas Kecermatan Formal, dan terhadap dalil tersebut, Tergugat di dalam Jawabannya telah menanggapinya dengan mendalilkan bahwa dalil tersebut adalah dalil yang keliru dan tidak berdasarkan hukum ; Menimbang, bahwa mengutip uraian pertimbangan hukum dan pendapat hukum Majelis Hakim terhadap persoalan hukum kedua dan persoalan hukum ketiga di atas, maka Majelis Hakim menilai bahwa dengan telah diterbitkannya Obyek-Obyek Sengketa aquo yang telah melanggar atau tidak sesuai dengan Peraturan PerundangUndangan yang berlaku dan telah tidak memperhatikan keadaan hukum atau ketentuan Pasal-Pasal yang telah dinyatakan batal dan tidak berlaku setelah adanya Putusan Mahkamah Agung RI terhadap Perkara
Permohonan
Hak
Uji
Materill
atas
Peraturan
Menteri
Kehutanan Nomor : P.14/Menhut-II/2011 berdasarkan Putusan No. 41 P/HUM/2011, maka tentunya tindakan Tergugat tersebut telah mengakibatkan timbulnya ketidakpastian hukum terhadap Penggugat dan dalam hal ini Majelis Hakim juga menilai bahwa Tergugat telah tidak tertib dalam menyelenggarakan negara dan telah tidak cermat dalam melaksanakan urusan pemerintahan di bidang kehutanan, karena bagaimana mungkin sesuatu hal, yang dalam hal ini adalah Penggantian Nilai Tegakan (PNT) yang tidak ada atau belum ada diatur atau
belum
ada
payung
hukum
pemberlakuannya,
justeru
telah diimplementasikan atau diberlakukan penagihan terhadapnya,
sementara ………….
70
sementara melalui Surat Menteri Kehutanan No. S.423/MenhutII/Keu/2011 tanggal 3 Juli 2011, dan Surat No. S.526/MenhutII/Keu/2011 tanggal 19 Agustus 2011 yang berisikan usulan revisi terhadap Peraturan Pemerintah No. 59 Tahun 1998, secara implisit telah jelas diketahui bahwa Penggantian Nilai Tegakan baru sebatas dalam tahapan usulan (vide Putusan Mahkamah Agung RI No. 41 P/HUM/2011 halaman 40, bukti P-23 = bukti T-26), dan sampai saat Obyek-Obyek Sengketa aquo diterbitkan dan bahkan sampai saat Putusan ini diucapkan pun, Penggantian Nilai Tegakan belum berlaku atau belum menjadi suatu Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Kementerian Kehutanan RI ; Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Tergugat didalam menerbitkan Obyek-Obyek Sengketa aquo, selain telah melanggar Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku, juga tidak sesuai atau telah bertentangan dengan Asas Kepastian Hukum, Asas Tertib Penyelenggaraan Negara, dan Asas Kecermatan sebagaimana dimaksud sebagai Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik ; Menimbang,
bahwa
dengan
telah
terbuktinya
bahwa
tindakan Tergugat telah melanggar Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku dan tidak sesuai atau telah bertentangan dengan AsasAsas Umum Pemerintahan Yang Baik, maka terhadap Gugatan Penggugat
telah
mengabulkan
beralasan
Gugatan
hukum
Penggugat
bagi
Majelis
tersebut
Hakim
untuk
seluruhnya,
dan
selanjutnya menyatakan batal : a.
Surat Perintah Pembayaran Penggantian Nilai Tegakan (SPP-GR) Nomor
:
010113
tanggal
23
Januari
2013
sebesar
Rp. 856.947.386,82 (delapan ratus lima puluh enam juta sembilan ratus empat puluh tujuh ribu tiga ratus delapan puluh enam koma delapan puluh dua rupiah), yang ditujukan kepada PT. Triomas Forestry Development Indonesia ;
b. Surat ……………..
71
b.
Surat Perintah Pembayaran Penggantian Nilai Tegakan (SPP-GR) Nomor
:
030213
tanggal
25
Februari
2013
sebesar
Rp. 82.792.448,00 (delapan puluh dua juta tujuh ratus sembilan puluh dua ribu empat ratus empat puluh delapan rupiah), yang ditujukan kepada PT. Triomas Forestry Development Indonesia ; c.
Surat Perintah Pembayaran Penggantian Nilai Tegakan (SPP-GR) Nomor
:
020213
tanggal
08
Februari
2013
sebesar
Rp. 83.833.517,00 (delapan puluh tiga juta delapan ratus tiga puluh tiga ribu lima ratus tujuh belas rupiah), yang ditujukan kepada PT. Triomas Forestry Development Indonesia ; Menimbang, bahwa dengan telah dikabulkannya gugatan Penggugat, maka selanjutnya berdasarkan ketentuan Pasal 97 ayat (8) dan ayat (9) huruf a Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986, kepada Tergugat diperintahkan untuk mencabut : a.
Surat Perintah Pembayaran Penggantian Nilai Tegakan (SPP-GR) Nomor
:
010113
tanggal
23
Januari
2013
sebesar
Rp. 856.947.386,82 (delapan ratus lima puluh enam juta sembilan ratus empat puluh tujuh ribu tiga ratus delapan puluh enam koma delapan puluh dua rupiah), yang ditujukan kepada PT. Triomas Forestry Development Indonesia; b.
Surat Perintah Pembayaran Penggantian Nilai Tegakan (SPP-GR) Nomor
:
030213
tanggal
25
Februari
2013
sebesar
Rp. 82.792.448,00 (delapan puluh dua juta tujuh ratus sembilan puluh dua ribu empat ratus empat puluh delapan rupiah), yang ditujukan kepada PT. Triomas Forestry Development Indonesia ; c.
Surat Perintah Pembayaran Penggantian Nilai Tegakan (SPP-GR) Nomor
:
020213
tanggal
08
Februari
2013
sebesar
Rp. 83.833.517,00 (delapan puluh tiga juta delapan ratus tiga puluh tiga ribu lima ratus tujuh belas rupiah), yang ditujukan kepada PT. Triomas Forestry Development Indonesia ;
Menimbang ……………..
72
Menimbang, bahwa untuk menjamin kepentingan Penggugat agar dalam sengketa ini tidak dirugikan karena dikhawatirkan ObyekObyek Sengketa aquo akan menimbulkan dampak yuridis yang tidak diinginkan Penggugat serta kerugian yang lebih besar lagi, maka menurut hemat Majelis Hakim, Penetapan Nomor : 18/PEN-PNG/ 2013/PTUN-Pbr tanggal 29 Juli 2013 tentang Penundaan Pelaksanaan Keputusan Obyek-Obyek Sengketa aquo, cukup beralasan untuk dinyatakan sah dan tetap berlaku sampai dengan adanya Putusan Pengadilan
yang
berkekuatan
hukum
tetap
terhadap
perkara ini ; Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini Gugatan Penggugat telah dilkabulkan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 110 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986, kepada Tergugat sebagai pihak yang dikalahkan, dihukum untuk membayar semua biaya yang timbul dalam sengketa perkara ini yang besarnya akan ditetapkan dalam amar Putusan; Menimbang,
bahwa
Majelis
Hakim
hanya
mempertimbangkan alat-alat bukti yang relevan dengan pertimbangan Putusan ini, dan terhadap alat bukti yang tidak relevan Majelis Hakim mengenyampingkannya, namun tetap terlampir sebagai bagian yang tidak terpisahkan dengan berkas Putusan ini ; Mengingat Pasal-Pasal dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara jo. Peraturan Pemerintah RI Nomor 22 Tahun 1997 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak jo. Peraturan Pemerintah RI Nomor 59 Tahun 1998 tentang Tarif Atas Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Departemen Kehutanan dan Perkebunan jo. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2007 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, Serta Pemanfaatan Hutan, dan peraturan perundang-undangan lainnya yang terkait dengan perkara ini ;
MENGADILI ………………..
73
MENGADILI : DALAM EKSEPSI : - Menolak Eksespsi Tergugat ; DALAM POKOK PERKARA : -
Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
-
Menyatakan Batal : a. Surat Perintah Pembayaran Penggantian Nilai Tegakan (SPP-GR) Nomor
:
010113
tanggal
23
Januari
2013
sebesar
Rp. 856.947.386,82 (delapan ratus lima puluh enam juta sembilan ratus empat puluh tujuh ribu tiga ratus delapan puluh enam koma delapan puluh dua rupiah), yang ditujukan kepada PT. Triomas Forestry Development Indonesia ; b. Surat Perintah Pembayaran Penggantian Nilai Tegakan (SPP-GR) Nomor
:
030213
tanggal
25
Februari
2013
Rp. 82.792.448,00 (delapan puluh dua juta
sebesar
tujuh ratus
sembilan puluh dua ribu empat ratus empat puluh delapan rupiah),
yang
ditujukan
kepada
PT.
Triomas
Forestry
Development Indonesia ; c. Surat Perintah Pembayaran Penggantian Nilai Tegakan (SPP-GR) Nomor
:
020213
tanggal
08
Februari
2013
sebesar
Rp. 83.833.517,00 (delapan puluh tiga juta delapan ratus tiga puluh tiga ribu lima ratus tujuh belas rupiah), yang ditujukan kepada PT. Triomas Forestry Development Indonesia ; -
Memerintahkan kepada Tergugat untuk mencabut : a. Surat Perintah Pembayaran Penggantian Nilai Tegakan (SPP-GR) Nomor
:
010113
tanggal
23
Januari
2013
sebesar
Rp. 856.947.386,82 (delapan ratus lima puluh enam juta sembilan ratus empat puluh tujuh ribu tiga ratus delapan puluh enam koma delapan puluh dua rupiah), yang ditujukan kepada PT. Triomas Forestry Development Indonesia ;
b. Surat …….……….
74
b. Surat Perintah Pembayaran Penggantian Nilai Tegakan (SPP-GR) Nomor
:
030213
tanggal
25
Februari
2013
Rp. 82.792.448,00 (delapan puluh dua juta
sebesar
tujuh ratus
sembilan puluh dua ribu empat ratus empat puluh delapan rupiah),
yang
ditujukan
kepada
PT.
Triomas
Forestry
Development Indonesia ; c. Surat Perintah Pembayaran Penggantian Nilai Tegakan (SPP-GR) Nomor
:
020213
tanggal
08
Februari
2013
sebesar
Rp. 83.833.517,00 (delapan puluh tiga juta delapan ratus tiga puluh tiga ribu lima ratus tujuh belas rupiah), yang ditujukan kepada PT. Triomas Forestry Development Indonesia ; - Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 147.000,- (seratus empat puluh tujuh ribu rupiah) ;
Demikian diputuskan pada hari Senin tanggal 29 Juli 2013 dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara
Pekanbaru
oleh
GATOT SUPRIYANTO,
S.H., M.Hum.,
Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru selaku Hakim Ketua Majelis, AGUS EFFENDI, S.H. dan ELFIANY, S.H., M.Kn. masingmasing selaku Hakim Anggota, Putusan tersebut telah diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu
juga
oleh
Majelis
Hakim
tersebut,
dengan
dibantu
oleh
ASWIRMAN, S.H. selaku Panitera Pengganti pada Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru, dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat dan Kuasa Hukum Tergugat.
HAKIM ....................
75
HAKIM ANGGOTA ,
HAKIM KETUA MAJELIS,
ttd
tdttd
AGUS EFFENDI, S.H.
GATOT SUPRIYANTO, S.H., M. Hum.
HAKIM ANGGOTA,
ttd
ELFIANY, S.H., MKn.
PANITERA PENGGANTI,
ttd
A S W I R M A N, S.H.
76
Perincian Biaya Perkara : Adminsitrasi dan ATK
…………
Rp.
80.000,-
Materai
…………
Rp.
12.000,-
Redaksi
…………
Rp.
5.000,-
Surat-surat panggilan
…………
Rp.
50.000,-
J u m l a h
…………
Rp.
147.000,-
(seratus empat puluh tujuh ribu rupiah)
